7
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Manajemen Strategik
Untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulen,
perusahaan memerlukan tipe perencanaan yang tidak sekadar untuk merespon
perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, namun lebih dari itu.
Manajemen strategik merupakan suatu tipe perencanaan yang dapat merespon
lingkungan bisnis yang demikian. Jangka waktu yang dicakup dalam perencanaan
tipe ini cukup panjang agar dapat mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang
dirumuskan. Kehadiran manajemen strategik dalam khasanah ilmu manajemen
merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan
memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi.
Berikut pengertian manajemen strategik yang dikemukakan oleh berbagai
penulis, antara lain: David (2009) memberikan pengertian manajemen strategik
sebagai “the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-
functional decisions that enable an organization to achieve its objectives”.
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan suatu
proses yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap perumusan strategi (strategy
formulation), implementasi strategi (strategy implementation), dan evaluasi
strategi (strategy evaluation). Menurut Pearce and Robinson (2000) “Strategic
management is define as the set of decisions and actions that result in the
formulation and implementaion of plans designed to achieve a company’s
objectives”.
Berbagai definisi tentang manajemen strategik, yang pada hakekatnya
mengandung 2 (dua) hal penting, yakni:
1. Manajemen strategik terdiri dari tiga macam proses manajemen, yaitu
perumusan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi/kontrol terhadap strategi.
2. Manajemen strategik memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan
(integrasi) aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan/
akuntansi dan produksi/operasional dari sebuah bisnis.
Merujuk pada beberapa pendapat mengenai proses manajemen strategik,
maka proses manajemen strategik merupakan implementasi dari strategi-strategi
terpilih (merujuk pada sasaran dan pola pengambilan keputusan) serta biasanya
berupa siklus yang cenderung berulang. Dengan kata lain proses manajemen
strategik akan sangat bersifat kontekstual, dimensional, yaitu sejalan dengan
karakteristik organisasi yang menetapkan strategi-strategi tersebut.
Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai instrumen untuk
mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk
menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan organisasi, maka
penerapan manajemen strategik dalam suatu organisasi diharapkan akan
membawa manfaat-manfaat atau keuntungan sebagai berikut (Wahyudi, 1995)
1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
3. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif
4. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam
lingkungan semakin berisiko
5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk
mencegah munculnya masalah di masa datang
8
6. Keterlibatan karyawan dalam penyusunan strategi akan lebih memotivasi
pegawai pada tahap pelaksanaannya.
7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi
8. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.
Manajemen strategik semakin penting arti dan manfaatnya apabila diingat
bahwa lingkungan organisasi-organisasi mengalami perubahan yang semakin
cepat dan kompleks, sehingga keberhasilan manajemen strategik ditentukan oleh
para manajer atau pimpinannya. Dengan demikian manajemen strategik berkaitan
dengan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan dan bagaimana
strategi tersebut dilaksanakan dalam praktiknya.
Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga
macam unsur utama. Pertama, terdapat adanya analisis strategik, di mana
penyusun strategi (strategik) bersangkutan berupaya untuk memahami posisi
strategik organisasi bersangkutan. Kedua, terdapat pula adanya pilihan strategik
yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasinya
dan pilihan antara manajer. Ketiga, terdapat pula implementasi strategi yang ber-
hubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan.
Mengacu pada berbagai kajian tentang manajemen strategik di atas, maka
salah satu fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternal dan pada
operasi-operasi masa mendatang. Manajemen strategik mendeterminasi arah
jangka panjang organisasi bersangkutan dan menghubungkan sumber-sumber
daya organisasi yang ada dengan peluang-peluang pada lingkungan lebih besar.
Konsep manajemen modern menunjukkan bahwa badan usaha atau
perusahaan yang melakukan suatu kegiatan ekonomi tidaklah berdiri sendiri
melainkan, berada dalam lingkungan (environment) yang saling berpengaruh.
Suatu perusahaan akan selalu berada ditengah lingkungan yang terdiri dari
pemerintah, masyarakat sosial, pelanggan, pemasok, pegawai atau karyawan dan
industri sejenis yang merupakan pesaing.
Kemampuan perusahaan menempatkan posisinya dalam lingkungan dengan
memperhitungkan dan mengevaluasi kondisi dirinya dari faktor-faktor lingkungan
yang saling berpengaruh dan memengaruhi, akan sangat menentukan keberhasilan
perusahaan. Langkah-langkah memperhitungkan dan mengevaluasi kondisi
dirinya dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dan saling memengaruhi
didalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana tindakan ataupun
kebijakan dalam mengelola perusahaan adalah suatu bentuk manajemen strategis.
2.2. Perkreditan
Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang, maka bisnis
utamanya suatu kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan bahwa bank
merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006). Sebagaimana
diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi
terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit kepada
masyarakat, mengingat bahwa :
1. Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik
2. Pos pinjaman yang diberikan adalah pos aktiva terbesar dalam neraca bank
3. Perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi bank
4. Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat suplus
dana dengan pihak lain yang kekurangan dana
9
Debitur merupakan orang yang meminjamkan sejumlah dana dengan jangka
waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu perjanjian
kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan aturan bank, tanpa
melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan, bertujuan untuk melindungi bank
dari risiko kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari (Compton, 1991).
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit adalah
peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal
yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka
pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian sural berharga
nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA).
Dengan demikian, dalam prakteknya kredit merupakan penyerahan nilai
ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu
nilai ekonomi yang sama dikemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian,
dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra
prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, suatu hak yang dengan hak
tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas
waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.
Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor
perkreditan menurut Mulyono (2001) adalah:
1. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak
2. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan
jasanya di bidang penyediaan dana (kredit)
3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat
diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha dalam
menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang
2.3. Fungsi Kredit Pembiayaan
Menurut Mulyadi (2001) menyatakan bahwa dalam kehidupan
perekonomian, perdagangan dan keuangan pada umumnya, maka garis besar
fungsi kredit pembiayaan adalah:
1. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang.
Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank akan
dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha produksi maupun
perdagangan.
2. Meningkatkan daya guna (utility) dan suatu barang.
Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para pengusaha
di dalam berproduksi dan mendistribusikan hasil produksinya masih terbatas.
Namun dengan adanya fasilitas kredit, para pengusaha dapat memproduksi
bahan mentah menjadi barang jadi dan pendistribusiannya akan meningkat.
Dengan demikian, pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula.
3. Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan
peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro dan sebagainya.
Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena kredit
menciptakan suatu kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan
10
bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan
pengertian bank selaku money creator.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu
berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan
dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu
diimbangi dengan peningkatan kemampuan, terutama kemampuan finansial.
Fasilitas kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian
digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-Iebih lagi untuk usaha pembangunan
ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Arah kredit
harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke
sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung
berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan keuntungan.
Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut, orientasi pengusaha tidak
hanya untuk memenuhi pasar domestik, juga merambah pasar ekspor. Dengan
demikian, kegairahan pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat,
yang nantinya mendatangkan devisa bagi negara.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi intemasional
Negara-negara kaya atau yang kuat perekonomiannya, demi persahabatan
antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang
berkembang, atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin
dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga relatif murah
dan jangka waktu penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui
bantuan antar negara yang disebut "G to G" (Government to Government).
Hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat,
terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.
2.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bank ABC sebagai salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
merupakan salah satu institusi perbankan yang mempunyai keseriusan dalam
membantu pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil sekaligus untuk
meningkatkan porsi kredit Bank ABC untuk segmen UKM. Dalam menyalurkan
kredit kecil untuk para pelaku UKM sampai dengan Rp 500 juta, Bank ABC
memfokuskan pada KUR yang ditujukan untuk pengusaha layak namun belum
bankable, yaitu UMKM dan Koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan
perkreditan dari bank, antara lain penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan
kredit sesuai dengan ketentuan bank perkreditan. Pelaksana penyaluran KUR oleh
Bank ABC kemudian disebut KUR Bank ABC (Bank ABC, 2010). Selanjutnya
KUR Bank ABC dapat dijelaskan sebagai berikut :
11
2.4.1. Latar Belakang
Latar belakang KUR berdasarkan Bank ABC (2010) sebagai berikut:
1. Inpres Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
2. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding)
antara Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen
Pertanian Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik
Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementrian Negara
Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan Perusahaan Umum
(Perum) Sarana Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit
Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT.
Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk,
PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan
Kepada UMKM-K.
3. PKS antara Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
dengan Bank ABC No. 26/Sarana/X/2007 dan DIR/045 tanggal 22
Oktober 2007 tentang Penjamian Kredit Pembiayaan atas Kredit Mikro
Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam rangka
pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, serta PKS antara Bank ABC dengan PT.
(Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. PPK/PKS/21/X/2007, Nomor
DIR/044 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit
Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
4. Radisi tanggal 10 Oktober 2007 telah menyetujui skim penjaminan
kredit dengan nama Bank ABC Tunas Usaha (dhi. Kredit Usaha
Rakyat/KUR).
5. Addendum I Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis
Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 14
Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit Pembiayaan kepada UMKMK.
6. Peraturan. Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24
September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tanggal 02
Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat
8. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim
Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan
kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-
14/D.I.M.EKON/04/2009 tanggal 28 April 2009
9. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis
Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 12
Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha
Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi
12
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tanggal 24
Januari 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
11. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim
Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Pembiayaan kepada
UMKMK Nomor KEP- 01D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari
2010
2.4.2. Ruang Lingkup Penyaluran KUR
Ruang lingkup penyaluran KUR (bank ABC, 2010) sebagai berikut:
1. Belum Bankable adalah UMKM-K yang belum dapat memenuhi
persyaratan perkreditan dari bank pemberi kredit antara lain
penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan kredit yang sesuai
dengan ketentuan bank
2. Bank Pelaksana adalah Bank yang ikut menandatangani Nota
Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit kepada UMKM-K yaitu
Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank
Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri,
serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk
kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit atau
Pembiayaan.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan
kewajiban finansial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh
Perusahaan Penjamin 70% dari plafond kredit
4. Debitur Baru adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima
kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang
tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah, yang wajib
dibuktikan dengan sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat
permohonan kreditlpembiayaan diajukan
5. Calon Debitur KUR adalah UMKM-K, kelompok usaha dan Lembaga
Linkage
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan
7. Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha
(UMKM-K) yang melakukan kegiatan produktif dan dibentuk atas
dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk
meningkatkan usaha anggotanya
8. Kementerian yang menurut Nota Kesepahaman bersama tentang
Penjaminan Kredit kepada UMKM-K merupakan Pelaksanaan Teknis
Program, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah
9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, yang didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
13
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga
10. Kredit baru adalah fasilitas kredit baru yang diberikan kepada calon
debitur dalam rangka pelaksanaan KUR
11. KUR Mikro adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond sampai
dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit
maksimal 22% efektif per tahun
12. KUR Ritel adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond di atas
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) - Rp500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 14% efektif per tahun
13. Lembaga Linkage
Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada
UMKM-K, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi
Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa
(BKD), Baitul Mal Wa Tanwif (BMT), Bank Perkreditan Rakyat
(BPR), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
14. Lembaga Keuangan Mikro adalah badan usaha keuangan yang
menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa
(BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit
Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi
15. Perusahaan Penjamin adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit secara
otomatis (automatic cover) kepada Bank Pelaksana
16. Pola Penyaluran Langsung adalah kredit yang langsung diberikan
Bank Pemberi Kredit langsung kepada UMKM-K dimana kewajiban
pengembalian kredit tersebut menjadi tanggungjawab UMKM-K
selaku penerima kredit.
17. Pola Penyaluran Tidak Langsung adalah kredit yang diberikan bank
pemberi kredit kepada UMKM-K melalui Lembaga Linkage dengan
pola channeling atau pola executing
18. Pola Channeling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana
kepada UMKM-K melalui lembaga linkage. Kewajiban pengembalian
KUR menjadi tanggungjawab dari UMKM-K selaku penerima KUR
19. Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana
kepada Lembaga Linkage untuk diterus pinjamankan kepada
UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab
dari lembaga linkage selaku penerima KUR
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
14
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil, yaitu:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha
Menengah, yaitu :
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-
23. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau
jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan
bagi pelaku usaha
24. Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan
sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh
kewajiban pokok kredit pembiayaan dalam jangka waktu yang
disepakati Bank Pelaksana dengan debitur dan memberikan sisa
keuntungan untuk mengembangkan usahanya
25. Aflopend adalah sistem pembayaran kredit yang dilakukan dengan
mencicil angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu
sesuai yang telah disepakati
26. Clean-up adalah salah satu cara pengembalian kredit dengan melunasi
seluruh kewajiban pokok kredit sekaligus pada saat jatuh tempo (untuk
kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen atau
penjualan komoditi yang dibiayai). Take over adalah proses pemberian
kredit kepada pihak ketiga dengan cara pengambilalihan kewajibannya
di bank lain.
2.4.3. Tujuan Penyaluran KUR
Tujuan penyaluran KUR (Bank ABC, 2010) adalah:
1. Meningkatkan peranan Bank dalam Percepatan Pengembangan Sektor
Riil dan Pemberdayaan UMKM-K
2. Meningkatkan pelayanan pemberian kredit dengan prosedur yang lebih
sederhana, dengan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian
15
2.4.4. Pola penyaluran
Pola penyaluran KUR yang dikembangkan oleh Bank ABC (Bank
ABC, 2010)
1. Langsung ke UMKM-K :
a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur.
Apabila dinilai layak dan disetujui oleh bank selanjutnya debitur
menandatangani Perjanjian Kredit (PK)
b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan
Penjamin. Maksimal penjaminan 70% dari plafond kredit yang
diberikan dan selanjutnya perusahaan penjaminan menerbitkan
sertifikat penjaminan.
Gambar 1. Pola penjaminan KUR
2. Tidak Langsung
a. Pola Executing
iii
i ii
iv
Gambar 2. Pola penyaluran KUR melalui pola executing
Keterangan :
1) Lembaga linkage mengajukan permohonan kredit pembiayaan
kepada Bank.
2) Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID)
dan melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak,
maka bank memberikan persetujuan kredit dengan
menandatangani Perjanjian Kredit dengan Lembaga Linkage.
3) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan
penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat
Penjaminan kepada Lembaga Linkage
4) Lembaga Linkage menyalurkan kredit yang diterima bank
kepada debitur UMKM.
Bank Perusahaan
Penjamin
UMKMK
ii
i
Bank Perusahaan Penjamin
Lembaga Linkage UMKMK
16
5) Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit
kepada Lembaga Linkage.
b. Pola Channeling
iv
ii iii
v
i
Gambar 3. Penyaluran KUR melalui pola channeling
Keterangan :
1) Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKM-K
memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage yang
berfungsi sebagai agen (Channel) untuk :
i. Mengajukan kredit kepada bank
ii. Menjaminkan agunan pokok kepada bank.
2) Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan
kredit kepada Bank
3) Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID)
terhadap Lembaga Linkage dan melakukan analisa.
Berdasarkan analisa tersebut Bank memberikan kuasa
kepada Lembaga Linkage untuk melakukan analisa dan memutus
kredit yang diajukan oleh UMKM-K. Dalam hal UMKM-K
dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit
dengan mekanisme berikut :
i. Berdasarkan kuasa dari Bank, maka lembaga linkage
menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKM-K atau
ii. Berdasarkan kuasa dari UMKM-K, maka lembaga linkage
menandatangani perjanjian kredit dengan bank.
4) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan
penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat
Penjaminan untuk masing-masing UMKM-K.
5) Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit yang diterima dari
Bank kepada debitur UMKM-K. Debitur UMKM-K melakukuan
pembayaran kewajiban kepada Bank melalui Lembaga Linkage.
2.4.5. Persyaratan Calon Debitur
Persyaratan calon debitur KUR (Bank ABC, 2010) sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum
a. Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKM-K yang
tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau
Bank Perusahaan Penjamin
Lembaga Linkage UMKMK
17
Kredit Investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima
Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan
SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan .
b. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan
Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit
konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit
Konsumtif) maksimal Rp500.000.000,-
c. Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka kinerja
kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar
(1)
d. Dalam hal UMKM-K masih memiliki baki debet yang tercatat
pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman,
maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan
melampirkan cetakan rekening dari bank sebelumnya
e. UMKM-K yang mengajukan KUR Mikro, baik yang disalurkan
secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk
dilakukan pengecekan SID BI
f. Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi
g. KUR tidak diperbolehkan untuk :
1) Debitur yang telah bankable
2) Take Over fasilitas kredit dari debitur-debitur yang telah
memperoleh kredit non KUR dari bank.
3) Perpanjangan/tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah
memperoleh kredit non KUR dari bank.
4) Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga
atau atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari
pemerintah.
2. Persyaratan Khusus
a. Debitur Perorangan
1) Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan
surat keterangan berusaha dari Kelurahan/Kecamatan.
2) Identitas diri minimal berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada.
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon kredit untuk
kredit di atas Rp, 50.000.000,-
4) Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun.
5) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak
tercatat sebagai debitur macet/bermasalah.
6) Menyampaikan fotokopi rekening bank selama 6 (enam) bulan
terakhit (bila ada)
7) Menyampaikan fotokopi bukti kepemilikan rumah
tinggal/tempat usaha/kontrakan (bila ada).
b. Debitur Kelompok
1) Syarat debitur Kelompok
i. Lokasi dan jenis usaha sama/mengelompok
18
ii. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri
atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara
tertulis dalam bentuk perjanjian
iii. Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat
iv. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif
v. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal
ketua, sekretaris dan bendahara
vi. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh
anggota
vii. Mempunyai pembukuan yang sederhana.
viii. Membuat surat pernyataan tanggung renteng
2) Tugas dan tanggungjawab Ketua Kelompok
i. Menyeleksi anggota kelompok
ii. Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok
iii. Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk
mengajukan permohonan kredit, menandatangani
Perjanjian Kredit (PK), dan menerima kredit atas nama
Kelompok
iv. Mengajukan permohonan kredit ke Bank atas nama
kelompok
v. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota
kelompok.
vi. Melakukan administrasi kredit
vii. Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar
kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke
Bank
2.4.6. Kebijaksanaan Kredit
Kebijakan KUR (Bank ABC, 2010), yakni :
1. Maksimum Kredit
a. KUR Mikro : Maksimum s/d Rp5.000.000,-
b. KUR Ritel : Maksimum diatas Rp5.000.000,- sampai dengan
Rp500.000.000,-
c. KUR kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing maksimal
sebesar Rp1.000.000.000,-
d. Penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank
ABC sebagai Bank Pelaksana.
e. Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan
dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam
mengembalikan kewajiban ke Bank.
f. Penetapan besarnya maksimum kredit ditentukan atas dasar
besarnya angsuran (pokok dan bunga) setiap bulan maksimal 50%
dari laba bersih atau EAT (Earning After Tax)
2. Tujuan penggunaan Kredit
Untuk usaha produktif yang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang yang berlaku.
19
3. Jenis Kredit
a. Kredit Modal Kerja (KMK)
1) KMK Aflopend
2) KMK Transaksional
b. Kredit Investasi (KI)
4. Sifat/bentuk kredit
a. KMK Aflopend dan Investasi adalah Aflopend menurun
b. KMK Transaksional adalah clean-up yaitu lunas sekaligus pada
saat jatuh tempo (kredit yang sumber pengembaliannya
berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai)
5. Suku Bunga
a. KUR Mikro : 22 % (dua puluh dua per seratus) efektif per tahun
b. KUR Ritel : 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun
c. Sistem Perhitungan bunga adalah :
1) Efektif annuitas untuk KMK Aflopend
2) Efektif Murni untuk KMK Transaksional dan KI
d. Suku bunga KUR mikro berlaku untuk penyaluran tidak langsung.
6. Fee kepada Lembaga Linkage dengan pola penyaluran Channelling :
Maksimal 8%
7. Jangka Waktu
a. KMK : maksimal 3 (tiga) tahun
b. KI : maksimal 5 (lima) tahun
c. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi
maka jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas dapat
diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10
(sepuluh) tahun untuk investasi terhitung sejak tanggal PK awal
8. Grace Period
a. Grace Period dapat diberikan untuk usaha yang dibiayai sampai
dengan usaha tersebut berproduksi (menghasilkan).
b. Lamanya Grace Period sampai dengan usaha tersebut berproduksi
maksimal 12 (dua belas) bulan.
9. Self Financing
Self Financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi di atas
Rp50.000.000 minimal 10%.
10. Propisi dan Commitment Fee
Biaya propisi dan Commitment Fee tidak dikenakan.
11. Biaya Administrasi
Biaya Administrasi tidak dikenakan.
12. Denda tunggakan
Terhadap tunggakan dikenakan denda sebesar 5% p.a. (lima persen
per tahun) atas saldo tertunggak.
13. Asuransi Kerugian
Agunan pokok dan/atau tambahan yang insurable harus
diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Bank, dengan
bankers clause Bank, premi atas beban penerima kredit/debitur
14. Penjaminan Kredit
20
a. Atas kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan
(PT. Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) atau Perusahaan Umum
(Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
b. Premi Penjaminan (Imbal Jasa Penjaminan) menjadi beban
Pemerintah dan ditagihkan oleh Perusahaan Penjamin.
15. Agunan
a. Agunan Pokok
1) Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai oleh debitur
2) Pengikatan: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Agunan Tambahan
1) Besarnya nilai agunan tarnbahan minimal 30% dari maksimum
kredit.
2) Pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Ketentuan agunan tambahan tidak dipersyaratkan untuk KUR
Mikro.
2.5. Proses Penyaluran KUR Bank ABC
Proses analisa pemberian KUR Bank ABC di unit bisnis yang berlaku
saat ini, yaitu : (Bank ABC, 2010)
1. Sales Agent (SA) akan memasarkan produk dengan cara mengunjungi
tempat calon debitur yang usahanya layak untuk diberikan kredit sesuai
dengan skim KUR Bank ABC. Bila data debitur telah dinyatakan layak,
maka data calon debitur tersebut dikumpulkan sesuai dengan persyaratan
minimal yang harus dipenuhi dan dibuatkan neraca keuangan. Bila data
sudah lengkap, SA melakukan pengecekan calon debitur tersebut melalui
fasilitas on line SID BI yang menunjukkan status calon debitur apakah
telah memiliki fasilitas kredit di tempat lain beserta kolektibilitasnya.
Selain itu, perlu dilakukan pengecekan pada Daftar Hitam Nasional
(DHN). Jika calon debitur mempunyai riwayat pembayaran dengan
koletibilitas satu maka proses selanjutnya akan dilakukan data entry.
2. Dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Penyelia Kredit Standard
(PKS). PKS kemudian melakukan checking kelengkapan data dan
memeriksa kelayakan dari data-data yang telah dikumpulkan SA. Apabila
masih terdapat data yang kurang lengkap maka PKS berhak menugaskan
kembali SA untuk melengkapi kekurangannya.
3. Sales Agent membuat Surat Permohonan Penilaian Jaminan kepada
Appraisal Independent (AI)/Analis Kredit Standard (RO/AKS) Silang
untuk dilakukan proses taksasi nilai agunan. Data entry juga menginput
data milik calon debitur ke dalam sistem eLO (Electronic Loan
Origination), serta melakukan verifikasi ulang atas info BI milik calon
debitur beserta seluruh pengurusnya melalui fasilitas SID BI dan
dimintakan DHN ke PNC Cabang.
4. PKS melakukan validasi terhadap data yang telah diinput oleh Data Entry
pada sistem eLO dan meneruskan hasil validasi tersebut kepada Penyelia
Analisa Kredit Standar (PAKS) untuk dilakukan verifikasi dan assignment
ke Analisa Kredit Standar (RO/AKS)
21
5. Analis Kredit Standard (RO/AKS) akan memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan data dari tim Sales Agent (SA) dan memeriksa hasil input dari
Data Entry (DE) sesuai dengan persyaratan dalam proses verifikasi data.
6. Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) bersama dengan RO/AKS (Analis
Kredit Standar) melakukan pengecekan atas berkas permohonan milik
calor debitur dengan cara melakukan On The Spot (OTS) untuk
memverifikasi atau memeriksa kebenaran data dan kondisi usahanya.
Hasil verifikasi ini harus memuat informasi mengenai aspek umum, aspek
manajemen, aspek legalitas, aspek usaha, aspek pemasaran, aspek
teknis/produksinya dan juga aspek keuangan usahanya, serta kelayakan
jaminan yang diberikan. Hasil dari OTS tersebut dituangkan dalam
Formulir Analisa Keuangan, Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan
Call Memo. Selain itu jaminan yang telah selesai ditaksasi oleh Appraisal
Independent juga dijadikan acuan, apakah jaminan yang menjadi second
way out tersebut dapat/tidak mencakup besarnya maksimum kredit yang
diajukan calon debitur.
7. Analis Kredit Standard (RO/AKS) menyusun Formulir Analisa Keuangan
(FAK), melakukan analisa penyusunan proyeksi arus kas dalam skenario
yang wajar untuk menentukan kebutuhan modal kerja, menyusun
schedule. penarikan atau pelunasan kredit dan jangka waktu kredit,
menyusun FKS Formulir Kunjungan Setempat, Berita Acara Transaksi
Agunan (BATA), dan Plotting jaminan. RO/AKS juga melakukan input
proses Appraisal, proses Analisa Kredit, Call Memo dan Proses scoring
terhadap data-data calon debitur tersebut pada sistem eLO. Sistem eLO
akan secara otomatis menilai (scoring) apakah calon debitur tersebut
dikategorikan layak atau tidak layak dalam pemberian kredit. Selain itu,
RO/AKS juga mengisi checklist kepatuhan terhadap prosedur pemberian
dan analisa kredit di sistem eLO.
8. Jika sistem eLO menilai permohonan calon debitur tersebut dikategorikan
layak maka hasil analisa dan scoring tersebut akan dituangkan kedalam
dalam MPK (Memorandum Pengusulan Kredit). Jika hasil scoring
ternyata reject (ditolak), maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang
kemudian disampaikan melalui SA kepada calon debitur.
9. Analis Kredit Standard (RO/AKS) akan menyusun semua berkas
permohonan kredit, analisa kredit dan dokumen calon debitur sebagai
advis untuk dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pemutus Kredit
(PPK). Bila dalam tahap validasi, verifikasi, analisa serta pengambilan
keputusan dimana data-data calon debitur tersebut dinyatakan tidak layak
oleh PPK, maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian
disampaikan melalui SA kepada calon debitur.
10. Bila dinyatakan layak, (RO/AKS) membuat dan mencetak Surat
Keputusan Kredit (SKK) untuk diminta persetujuannya kepada Wakil
Pemimpin SKC dan diteruskan kepada unit ADC untuk dilanjutkan ke
tahap pembuatan Perjanjian Kredit (PK), pembukaan rekening pinjaman
serta order asuransi jiwa dan kebakaran. Sebelum PK dicetak, calon
debitur harus menyerahkan surat-surat asli (file asli) barang-barang yang
dijadikan jaminan serta menyiapkan biaya provisi dan administrasi.
22
11. PK ditandatangani oleh calon debitur dihadapan Notaris/PPAT dan
pegawai Bank. Bila telah selesai ditandatangani dan syarat-syarat
disposisi telah dipenuhi, maka dilakukan pencairan kredit dan penutupan
asuransi jiwa dan kebakaran.
12. RO/AKS harus selalu memantau pembayaran angsuran dan pembayaran
bunga dari kredit yang diberikan kepada debitur. RO/AKS harus
memelihara tingkat kolektibilitas debitur agar selalu berada di performing
loan (kolektibiliti 1 dan 2).
2.6. Konsep SWOT
2.6.1. Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT)
Analisis SWOT terdiri dari Strength (kekuatan), yaitu sumber daya,
keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing
dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Kekuatan dapat
terkandung dalam sumber daya keuangan, citra perusahaan,
kepemimpinan pasar. Weaknesses (kelemahan), yaitu keterbatasan atau
kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara
serius menghambat kinerja efektif perusahaan, seperti keterampilan
pemasaran dan citra merek. Opportunities (peluang), yaitu situasi penting
yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-
kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti
segmen pasar yang tadinya terabaikan. Threats (ancaman), yaitu situasi
penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, seperti
masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar dan sebagainya
(Pearce dan Robinson, 1997).
Menurut Rangkuti (2008) SWOT adalah sebuah alat pencocokan
yang penting yang membantu para Manajer mengembangkan 4 (empat)
jenis strategi, yaitu strategi SO (kekuatan-peluang), strategi WO
(kelemahan-peluang), strategi WO (kelemahan-ancaman), strategi WT
(kelemahan-ancaman).
1. Strategi SO (SO-Strategies), memanfaatkan kekuatan internal
perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua
manajer tentunya menginginkan organisasinya berada dalam posisi
dimana kekuatan internal dapat dipergunakan untuk mengambil
keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Secara umum,
organisasi akan menjalankan strategi WO, ST atau WT untuk
mencapai situasi dimana dapat menjalankan strategi SO. Jika
perusahaan memiliki kelemahan besar, maka perusahaan akan
berjuang dan mengubahnya menjadi kekuatan dan organisasi yang
dihadapkan pada sebuah ancaman yang besar, maka perusahaan akan
berusaha untuk menghindarinya dan berkonsentrasi pada peluang.
2. Strategi WO (WO-Strategies), bertujuan untuk memperbaiki
kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang
eksternal. Biasanya peluang-peluang besar muncul, tetapi perusahaan
memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan
peluang tersebut. Sebagai contoh ada permintaan yang tinggi terhadap
peralatan elektronik, untuk mengendalikan jumlah dan waktu injeksi
bahan bakar ke mobil (peluang), namun suatu produsen onderdil
23
mobil tidak memiliki, teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
peralatan tersebut (kelemahan). Salah satu strategi WO yang
ditempuh adalah mengakuisisi teknologi ini melalui usaha patungan
(joint venture) dengan sebuah perusahaan lain yang memiliki
kompetensi di bidang ini. Alternatif lainnya dari strategi WO adalah
dengan merekrut dan melatih orang agar memiliki kapabilitas teknis
yang diperlukan.
3. Strategi ST (ST-Strategies) menggunakan kekuatan sebuah
perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman
eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu oganisasi kuat harus
selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan
eksternal. Salah satu contoh strategi ST adalah ketika Texas
instruments menggunakan lembaga hukum yang sangat bagus
(kekuatan) untuk memperoleh ganti rugi dan royalti hampir US $ 700
juta dari 9 (sembilan) perusahaan Jepang dan Korea yang melanggar
paten untuk chip memori semi konduktor (ancaman). Perusahaan
pesaing yang meniru gagasan, inovasi dan produk yang telah
dipatenkan merupakan ancaman besar yang banyak ditiru. Hal ini
masih menjadi sebuah persoalan besar bagi perusahaan-perusahaan
yang menjual produk ke China.
4 Strategi WT (WT-Strategies) merupakan taktik defensif yang
diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari
ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai
ancaman eksternal dan kelemahan intenal dalam posisi
membahayakan. Dalam kenyataannya, perusahaan semacam itu
mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger,
penciutan, pernyataan diri bangkrut atau memilik likuidasi.
Sebuah Matriks SWOT terdiri atas 9 (sembilan) sel, yaitu 4 (empat)
sel faktor utama, 4 (empat) sel strategi, dan satu sel yang dibiarkan
kosong. Keempat sel strategi yang diberi nama SO, WO, ST dan WT
dikembangkan setelah melengkapi keempat sel faktor utama, yang diberi
nama S, W, O dan T. Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) langkah dalam
membentuk Matriks SWOT :
a. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan.
b. Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan
c. Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan.
d. Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan.
e. Cocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya
pada sel strategi SO.
f. Cocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat
hasilnya pada sel strategi WO.
g. Cocokan kekuatan internal dengan ancaman ekstemal dan catat
hasilnya pada sel strategi ST.
h. Cocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat
hasilnya pada sel strategi WT.
Maksud dari setiap pencocokan adalah menghasilkan strategi-
strategi alternatif yang masuk akal, bukan memilih atau menentukan
24
strategi mana yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak semua strategi yang.
dikembangkan dalam matriks SWOT akan dipilih untuk diterapkan.
Matriks SWOT digunakan secara luas dalam perencanaan strategik,
maka analisis tersebut memiliki beberapa keterbatasan (David, 2009),
yaitu:
a. Analisis SWOT tidak menunjukan cara untuk mencapai suatu
keunggulan kompetitif. Matriks itu harus dijadikan titik awal untuk
mendiskusikan mengenai bagaimana strategi yang diusulkan dapat
diterapkan dan berbagai pertirnbanqan biaya-manfaat yang pada
akhirnya dapat mengarah pada keunggulan kompetitif.
b. Analisis SWOT merupakan penilaian statis (atau terpotong-potong)
dan tunduk oleh waktu. Matriks SWOT seperti mempelajari gambar
film dimana pameran utama dilihat dan penataannya (setting). Tetapi
tidak mungkin dapat memahami alur ceritanya.
c. Analisis SWOT dapat membuat perusahaan memberi penekanan yang
lebih pada satu faktor internal atau eksternal tertentu dalam,
merumuskan strategi. Terdapat interrelasi di antara faktor-faktor
internal dan eksternal utama yang tidak ditunjukan dalam SWOT
namun penting dalam penggunaan strategi.
2.6.2. Matriks QSPM
Teknik yang dirancang untuk menetapkan daya tarik relatif dari
tindakan alternatif yang layak adalah matriks QSPM atau matriks
perencanaan strategis kuantitatif (David, 2009). Tujuan matriks ini adalah
untuk menetapkan kemenarikan relatif (relative attractiveness) dari
strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih, dan untuk menetapkan
strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan terlebih
dahulu atau menentukan prioritas dari alternatif stategi yang ada.
2.7. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Marendra (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Peran dan
Kinerja Bank Pemerintah terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia (Perspektif Kredit Konsumsi sebagai Kredit
Non UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi kinerja riil
penyaluran kredit bank pemerintah kepada sektor usaha mikro dan kecil; (2)
Memaparkan perspektif kredit konsumsi sebagai kredit yang tidak dapat
digolongkan dalam kredit UMKM; (3) Menilai pengaruh suku bunga kredit dan
Non Performing Loan (NPL) bank pemerintah terhadap kinerja penyaluran
UMKM bank pemerintah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder
melalui studi pustaka diantaranya data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
(SEKDA), Statistik Perbankan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia dan Statistik
UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis kuantitatif dan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menggambarkan kondisi berikut :
1. Kinerja pembiayaan bank pemerintah pada sektor UMKM masih belum
optimal dan belum memberikan kontribusi, serta peran nyata terhadap upaya
pengembangan UMKM melalui bantuan permodalan disebabkan oleh (a)
25
penyaluran kredit bank pemerintah masih rendah, yaitu 11% dari total kredit
perbankan; (b) bank pemerintah menempati urutan ketiga dalam penyaluran
kredit untuk UMKM setelah BPR dan bank swasta.
2. Berdasarkan hasil kajian, outstanding kredit UMKM yang disalurkan oleh
bank pemerintah didominasi oleh kredit konsumsi 60%.
3. Hasil analisis faktor rataan suku bunga kredit dan jumlah NPL bank
pemerintah terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM bank pemerintah
menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh namun hanya secara parsial (rataan suku bunga yang
berpengaruh signifikan).
Juhaeri (2011) meneliti tentang kajian kelayakan dan strategi pengembangan
KUR di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini bertujuan (1)
Menganalisa karakteristik dan perilaku UKM serta kesesuaiannya dengan skim
kredit/pola pembiayaan yang paling tepat; (2) Menganalisa hambatan dan kendala
dalam penyaluran KUR Bank BNI kepada para pelaku UKM; (3) Menyusun
strategi efektif untuk meningkatkan pangsa KUR Bank BNI.
Penelitian ini dilakukan dengan kuesioner kepada 100 orang debitur KUR di
10 (sepuluh) kota di Indonesia. Metode analisis dalam kajian ini adalah (1)
analisis deskriptif kuantitatif; (2) Khi Kuadrat; (3) Analisis SWOT dan Matriks
Boston Consulting Group (BCG).
Dari hasil kajian didapatkan keterbatasan dalam administrasi dan manajerial
usaha merupakan kesesuaian dengan karakteristik dan perilaku UKM di 10 kota di
Indonesia. Hasil observasi menunjukkan bahwa KUR sesuai dengan UKM adalah
84% dan yang menyatakan setuju masih ada kendala 79%. Kedua kondisi
demikian diperkuat oleh uji Khi Kuadrat.
Berdasarkan analisa SWOT, yang menjadi kekuatan KUR Bank BNI adalah
posisi coorporate image Bank BNI yang kuat, jaringan kantor Bank BNI yang
tersebar luas dan dukungan modal yang memadai. Faktor kelemahan yang
dimiliki adalah kurangnya outlet pemprosesan kredit, kurangnya promosi KUR
dan kurangnya tenaga pemprosesan kredit. Peluang yang dimiliki adalah pangsa
pasar pembiayaan KUR, kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah
terhadap UKM. Sedangkan faktor ancaman diantaranya outlet BRI tersebar luas
sampai kepelosok, dukungan Pemda terhadap BPD dan agresivitas BPR.
Berdasarkan kondisi di atas, maka matriks IE yang mengacu pada hasil total nilai
matriks IFE 3,15 dan nilai matriks EFE 3,21. Posisi pembiayaan KUR Bank BNI
untuk UKM terletak pada sel I, yaitu growth. Strategi yang sesuai untuk
diterapkan pada sel ini adalah strategi intensif (penetrasi pasar).
Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyaluran KUR Bank
BNI sesuai rekomendasi strategi penetrasi pasar berupa : (1) Meningkatkan
ekspansi kredit lebih intensif dan prudent melalui penambahan outlet
pemprosesan kredit; (2) Perbaikan fitur KUR Bank BNI berupa suku bunga
bersaing dan jaminan yang lebih fleksibel; (3) menjalin kemitraan dengan BPR
dan mengalokasikan sumber daya yang ada.
Wiyono et. al (2003) meneliti analisa strategi pola pembiayaan kredit mikro
pada bank Bank BNI : Solusi Pemenuhan Permodal Bagi Usaha Kecil. Tujuan
kajian ini adalah (1) Mengidentifikasi potensi pasar pada segmen mikro; (2)
Menganalisis karakteristik dan perilaku pengusaha mikro; dan (3) menganalisis
keberadaan Bank BNI dalam segmen pasar mikro. Penelitian ini dilakukan pada
26
Unit Layanan Mikro (ULM) Bank BNI, yaitu 6 ULM di Sumatera, 10 ULM di
Jawa, 2 ULM di Sulawesi dan 2 ULM di Bali). Metode pengumpulan data
dilakukan dengan pengisian kuesioner yang didistribusikan kepada 500 responden
sebagai pelaku dan petugas ULM. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian tersebut.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar Bank BNI
memasuki sektor mikro cukup besar. Hal ini didasarkan pada nama besar Bank
BNI sudah dikenal di masyarakat. Segmen pasar yang dibidik oleh Bank BNI
adalah para pengusaha mikro di daerah perkotaan atau pinggiran kota, dengan
alasan kemudahan infrastruktur dan biaya operasional yang murah serta potensi
pasar yang banyak. Dalam menjalankan bisnisnya di sektor mikro, Bank ABC
secara mendasar menggunakan pendekatan 2 (dua) strategi pemasaran, yaitu (a)
memasarkan produk-produk kredit mikro secara organik (proses dan pengelolaan
debitur mikro dikelola sendiri oleh Bank BNI); dan (b) melakukan kemitraan
dengan lembaga keuangan mikro lainnya (anorganik), seperti BPR, Koperasi dan
lainnya.
Faktor-faktor yang berpengaruh dan harus dipertimbangkan dalam
membangun usaha layanan mikro adalah (a) pengusaha mikro umumnya
membutuhkan dana yang pengembaliannya dapat dicicil secara fleksibel, (b)
jaminan kredit berupa hak sewa lokasi usaha umumnya kurang dapat diterima
oleh operasional perbankan konvensional. Model jaminan seperti ini perlu
disikapi dengan baik dan dapat dijadikan sebagai jaminan alternatif yang
berfungsi sebagai moral obligation, (c) Proses kelayakan analisis kredit sebagian
besar didasarkan dari kinerja usaha dan karakter dari calon debitur tanpa
meninggalkan faktor prudential banking, dan (d) Untuk lebih mengefektifkan
pemasaran produk-produk perkreditan mikro, petugas-petugas bank harus
memahami budaya para pengusaha mikro di suatu lokasi dan petugas bank berasal
dari tenaga lokal lebih disukai, karena proses komunikasi (bahasa), budaya dan
pemahaman daerahnya lancar.
Perbedaan penelitian ini dari yang sebelumnya adalah cakupan masalah
yang dibahas, alat analisis yang digunakan dan rekomendasi hasil penelitian.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbedaan penelitian sebelumnya
No. Nama, tahun dan
judul Cakupan masalah Alat analisis Rekomendasi
1 Marendra (2011)
Kajian Peran dan
Kinerja Bank Peme-
rintah terhadap
Pembiayaan Sektor
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah di
Indonesia (Pers-
pektif Kredit Kon-
sumsi sebagai Kre-
dit Non UMKM).
(1) Kinerja riil penyalu-
ran kredit bank pemerin-
tah kepada sektor usaha
mikro dan kecil; (2) Pers-
pektif kredit konsumsi
sebagai kredit yang tidak
dapat digolongkan dalam
kredit UMKM; (3) Pe-
ngaruh suku bunga kredit
dan NPL bank pemerin-
tah terhadap kinerja
penyaluran UMKM
Data sekunder :
data Statistik Eko-
nomi dan Keuang-
an Daerah (SEK-
DA), Statistik
Perbankan Indo-
nesia (SEKI),
Bank Indonesia
dan Statistik
UMKM, Kemen-
terian Koperasi
dan UMKM.
Metode
analisis yang
digunakan
adalah
analisis
kuantitatif
dan regresi
liniar
berganda
27
No. Nama, tahun dan
judul Cakupan masalah Alat analisis Rekomendasi
2 Juhaeri (2011)
Kajian kelayakan
dan strategi
pengembangan
kredit usaha rakyat
di PT. Bank
Negara Indonesia
(Persero) Tbk.
(1) Karakteristik dan
perilaku UKM, serta
kesesuaiannya dengan
skim kredit pembiayaan
yang paling tepat; (2)
Hambatan dan kendala
dalam penyaluran KUR
Bank BNI kepada para
pelaku UKM; (3)
Strategi efektif untuk
meningkatkan pangsa
KUR Bank BNI.
Penelitian ini
menggunakan
kuesioner kepada
100 orang
debitur KUR di
10 (sepuluh)
kota di
Indonesia.
(1) Analisis
deskriptif
kuantitatif;
(2) Khi
Kuadrat; (3)
Analisis
SWOT dan
Matriks
BCG.
3 Wiyono et. al
(2003) Strategi
pola pembiayaan
kredit mikro pada
bank Bank BNI :
Solusi Pemenuhan
Permodal Bagi
Usaha Kecil.
(1) potensi pasar pada
segmen mikro; (2)
karakteristik dan peri-
laku pengusaha mikro;
dan (3) keberadaan
Bank BNI dalam
segmen pasar mikro.
Penelitian ini
dilakukan pada
ULM Bank BNI,
yaitu 6 ULM di
Sumatera, 10
ULM di Jawa, 2
ULM di Sulawe-
si dan 2 ULM di
Bali). Metode
pengumpulan data
menggunakan
kuesioner kepada
500 responden
sebagai pelaku
dan petugas
ULM.
Analisis
deskriptif
kuantitatif
4 Nugraha (2013)
Strategi Pening-
katan Penyaluran
KUR pada Bank
ABC Cabang
Pangkalpinang
(1) pola penyaluran KUR
Bank ABC Cabang
Pangkalpinang (2) faktor
internal dan eksternal
dalam menyalurkan KUR
Bank ABC Cabang
Pangkalpinang, (3)
Merekomendasikan
alternatif strategi bisnis
prioritas terpilih bagi
KUR Bank ABC Cabang
Pangkalpinang
Data primer
diperoleh dari
hasil pengamatan
langsung, kue-
sioner dan
wawancara
dengan pihak
manajemen
perusahaan
Analisis
deskriptif
kuantitatif,
SWOT dan
QSPM