KASUS HUKUM KEBENDAAN

A. KASUS POSISI

Kasus harta peninggalan Schneider. A berasal dari Swiss tapi berkewarganegaraan AS

dan berdomisili di salah satu Negara bagian New York. A meninggal dan meninggalkan

sebuah tanah dan rumah di Swiss. Sebenarnya tanah di Swiss telah dijual dan uangnya

ditransfer ke New York, tapi untuk kepentingan proses pewarisan tetap dianggap sebagai

benda tetap. Sepeninggalnya, A mewariskan harta itu pada pihak ketiga yang bukan

merupakan ahli waris menurut keturunan. Akhirnya ahli waris keturunan, di Pengadilan

New York menggugat tanah tersebut sebagai miliknya sesuai Undang-undang.

 Intern swiss mengualifikasikan perkara sebagai perkara tentang kedudukan ahli waris

menurut UU dalam pewarisan testamenter, sedang New York mengualifikasikan perkara

sebagai perkara pewarisan tanah melalui testamenter.  Kaidah HPI New York

menetapkan bahwa perkara pewarisan benda tetap mengikuti  tempat benda tersebut

terletak. Kaidah HPI Swiss menetapkan bahwa status dan kedudukan ahli waris dalam

proses pewarisan tastementer harus tunduk pada  tempat dimana pewaris memiliki

kewarganegaraannya yang terakhir. Kaidah  intern New York menetapkan bawa seorang

pewaris testamenter dapat dengan sah mewariskan kekayaannya kepada pihak ketiga,

bahkan juga mengabaikan kedudukan ahli warisnya. Sedang kaidah  intern Swiss

menetapkan bahwa seorang pewaris tidak dapat mewariskan kekayaannya melalui

testamen dengan mengabaikan bagian ahli waris menurut UU.

B. ANALISIS KASUS

a. Pengadilan manakah yang berwenang dalam mengadili kasus ini ?

Dalam kasus ini dikarenakan perbedaan prinsip HPI antara swiss dan amerika, maka

terjadi kebingungan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk

mengadili, karena bila melihat dari prinsip HPI di masing-masing tempat, kedua

tempat merasa tidak berwenang untuk mengadili dikarenakan, pengadilan intern

newyork mengatakan berdasarkan prinsip HPI mereka bahwa peradilan seharusnya

dilakukan di tempat dimana benda tersebut berada, sedangkan pengadilan di swiss

mengatakan sesuai dengan prinsip HPI yang berlaku di swiss bahwa peradilan

seharusnya dilakukan di tempat dimana pewaris memiliki kewarganegaraan terakhir.

b. Apakah kasus ini termasuk kasus HPI ?

Menurut kami kasus ini termasuk dalam kasus hukum perdata Internasional

dikarenakan mengenai sengketa perwarisan tanah, dan sengketa ini terjadi lintas

Negara sehingga kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus Perdata Internasional.

Masing-masing Negara mempunyai Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalam

kasus ini dicari jalan tengah dalam penyelesaiannya. Dimana Negara Amerika

menganut Asas tempat kelahiran (Ius Soli), kewarganegaraan seseorang ditentukan

oleh tempat kelahiran, bila seseorang lahirkan di wilayah X, maka ia warganegara

daripada negara X tersebut.

c. Kasus diatas termasuk kualifikasi hukum apa?

Karena di dalam kasus ini yang dibahas mengenai sertifikat tanah maka kasus ini

dikategorikan kedalam hukum kebendaan. Karena dalam hal ini tanah di kategorikan

sebagai benda tetap atau benda tidak bergerak. Suatu benda dapat tergolong dalam

golongan benda yang tak bergerak (Onreorend) pertama karena sifatnya; kedua

karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh

undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak karena sifatnya ialah tanah,

termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan

alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu

d. Hukum mana yang harus diterapkan?

Dalam kasus ini akhirnya memutuskan bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum

Negara bagian new York, tetapi dengan mempertimbangkan prinsip HPI yang berlaku

di swiss yaitu yang berhak mengadili adalah pengadilan dimana sang pewaris terakhir

memiliki kewarganegaraan. Walaupun kedua Negara berbeda kaidah dan Undang-

Undang dan akhirnya mereka memutuskan bahwa harta warisan tersebut akan dibagi

rata antara pewaris sah dengan pihak ketiga yang diwariskan oleh pewaris.

C. KESIMPULAN

Bahwa dari kasus diatas menyatakan A berasal dari Swiss tetapi berkewarganegaraan AS

dan berdomisili di salah satu Negara bagian New York. A meninggal dan meninggalkan

sebuah tanah dan rumah di Swiss. Sebenarnya tanah di Swiss telah dijual dan uangnya

ditransfer ke New York, tapi untuk kepentingan proses pewarisan tetap dianggap sebagai

benda tetap. Sepeninggalnya, A mewariskan harta itu pada pihak ketiga yang bukan

merupakan ahli waris menurut keturunan. Akhirnya ahli waris keturunan, di Pengadilan

New York menggugat tanah tersebut sebagai miliknya sesuai Undang-undang yang

berlaku di New York. Kewarganegaraan para pihak dapat merupakan faktor TPP karena

mana timbul HPI. Dimana keewarganegaraan daripada pihak dalam suatu peristiwa

hukum tertentu menjadi sebab lainnya hubungan-hubungan HPI. Kewarganegaraan

pihak-pihak bersangkutan yang merupakan faktor bahwa stalsel-stalsel hukum Negara-

negara tertentu di pertautkan. Pengadilan yang dipakai dalam penyelesaian malah dipakai

pengadilan New York tetepi tetap mempertimbangkan prinsip HPI swiss sehingga dapat

dicari jalan tengah atas kasus tersebut.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

“KASUS HUKUM KEBENDAAN”

Disusun oleh:

Anggota Kelompok (A sore)

ALTIRA IMMANUEL PRASETYO (110111100008)

MEYSHA MEZA TIARA (110111100044)

R. YUDO PRAKOSO (110111100047)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN