EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM
PENGELUARAN KAS
(Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Vellyn Anitha Tefbana
132114046
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM
PENGELUARAN KAS
(Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Vellyn Anitha Tefbana
132114046
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Pembimbing
Antonius Diksa Kuntara, SE.. MFA., QIA
I
Skripsi
E VAL UA SI EFBKTIYITAS PHNGENDA LIAN INTERNAL SISX]E}I{PENGELUARAN KAS
(studi Kasus di Kantor wilayah Kementrian Hulam dan HAM NTT)
Tanggal4 Agustrr$ 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Skripsi
EYALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALLAN INTERNAL SISTEMPENGELTJARdI\ KAS
{Stu<ii Kasus di Ka*tor Wilayah Ke*:entrian F{uicLirr dan HAN4 }"{?T)
Dipersiapkan d*n ditulis oieh:\'^ii,* lritha TefbarraI lirJ rr I t!
I 32i 14046
Telah dipertahankan di depan Dewa,n Penguji
Pada Tanggal I Agr.rstus 2017
dan iiinyatakafl ffieffienuhi syarat
Ketua
Sekretaris
Arggoia
Anggota
Anggota
Yogyakarta. 3 1 Agushrs 2AL7
Fakultas konomiitas Sanak Dharma
Yuniarto,S.E., M.B.A
lti
T^-l-r ariua r aflBafl
'&*- e '1
{4m*Wtr&Hlq
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah
bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, Aku akan
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa
kemenangan ” -Yesaya 41: 10-
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ” -Filipi 4:6-
“segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”
-Filipi 4 :13-
Skripsi ini kupersembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus
Kepada orang tuaku yang terkasih
Kakak dan adikku yang ku sayangi
Sahabat-sahabatku yang setia...
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM
PENGELUARAN KAS
(Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT)
Dan diajukan untuk diuji pada tanggal 8 Agustus 2017 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol
yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya
sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya
terima.
Yogyakarta, 31 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan,
Vellyn Anitha Tefbana
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK
Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Nama : Vellyn Anitha Tefbana
Nomor Mahasiswa : 132114046
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM
PENGELUARAN KAS
(Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT)
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,
mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau
media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya untuk
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2017
Yang menyatakan
Vellyn Anitha Tefbana
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melipahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan
arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada:
1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. A. Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA. selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Antonius Diksa Kuntara, SE., MFA., QIA. selaku Dosen Pembimbing
yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skipsi ini.
5. Dr. Fransisca Reni Retno Anggraini,M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen
Pembimbing Akademik yang telah memberikan kontribusi berupa
masukan-masukan yang berguna pada saat penulis mengerjakan skripsi.
6. Semua dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah
membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
7. Segenap karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah membantu
untuk kelancaran penelitian ini.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM khususnya Bagian
Keuangan yang telah membantu mencarikan data yang dibutuhkan.
9. Bapak dan Mama tercinta, yang selalu sabar membimbing, memberikan
kasih sayang, memberikan doa yang tidak terputus, dan mendukung saya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
10. Kakak dan Adik tersayang (Ape, Aiith, Ides, Esa, Emy, Ka Wulan) yang
saya rindukan selama saya berada jauh, kalian telah menjadi saudara yang
luar biasa yang senantiasa memberi semangat, doa dan dukungan lewat
candaan yang sangat menghibur saya.
11. Keluarga besar Bapak dan Mama, untuk segala bentuk dukungan,
semangat, motivasi, hiburan dan doa kalian.
12. Sahabat Ccu, Valen, Kanti, Vero, Christin, Mayu, Cefin, dan Suster
Vernanda yang telah membantu dalam banyak hal dan memberikan
hiburan kapan pun dan dimana pun.
13. Sahabat SMA, Riany, Indah yang memberikan dukungan doa, semangat
disaat saya mengerjakan skripsi hingga dapat diselesaikan.
14. Willy Taka yang telah memberikan semangat serta doa kepada saya
sehingga dapat menyelesaikan skripsi .
15. Teman-teman kelas A Akuntansi 2013 yang selalu berbagi tawa, canda,
dan kenangan indah kebersamaan kita.
16. Teman-teman Kelas Bimbingan, atas masukan, dinamika, dan
kebersamaannya selama ini.
17. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2013 yang selalu berbagi
ilmu yang bermanfaat.
18. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas
Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena
itu penulis mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Penulis
Vellyn Anitha Tefbana
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL. ............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN..............................................................................iii
HALAMAN PERSEMBAHAN...........................................................................iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS............................v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.........................vi
HALAMAN KATA PENGANTAR...................................................................vii
HALAMAN DAFTAR ISI...................................................................................ix
HALAMAN DAFTAR TABEL...........................................................................xi
HALAMAN LAMPIRAN...................................................................................xii
ABSTRAK...........................................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 3
B. Rumusan Masalah......................................................................................... 3
C. Batasan Masalah ........................................................................................... 3
D. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 3
E. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 4
F. Sistematika Penulisan ................................................................................... 5
BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 6
A. Sistem ................................................................................. ……………….6
B. Pengendalian internal…..…………………………………………………...6
C. Sistem pengendalian internal ...................................................................... 16
D. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas............................................19
E. Efektifitas pengujian kepatuhan…………………………………………...26
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 31
A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 31
B. Tempat dan waktu penelitian ...................................................................... 31
C. Subjek dan Obyek penelitian ...................................................................... 31
D. Data yang dicari............................................................................................32
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
E. Teknik Pengumpulan Data……………………………………………….32
F. Teknik pengambian sampel ........................................................................ 33
G. Teknik Analisis data………………………………………………………34
BAB IV GAMBARAN UMUM ...................................................................... 42
A. Dasar pembentukan .................................................................................... 42
B. Visi dan misi ............................................................................................... 43
C. Profil Kantor ............................................................................................... 44
D. Tugas dan Fungsi ........................................................................................ 45
E. Tugas dan fungsi divisi ............................................................................... 46
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ............................................. 51
A. Deskripsi pengeluaran kas dan pengendalian internal ................................ 51
B. Pengujian kepatuhan ................................................................................... 60
C. Pembahasan ................................................................................................ 69
BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 71
A. Kesimpulan ................................................................................................. 71
B. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 71
C. Saran ........................................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 73
LAMPIRAN ......................................................................................................... 74
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Kuesioner pengendalian internal komponen lingkungan
pengendalian ………...........................................................................34
Tabel 3.2 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian
kepatuhan (Zero Expected Occurances)…………............................37
Tabel 3.3 tabel stop-or-go decision …..……......................................................38
Tabel 3.4 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling
Sizes and Upper Precision Limt Population Occurance Rate Based
on Sample Results …………...............................................................39
Tabel 5.1 Pemilihan Sampel Dokumen Pengeluaran Kas (SPM)......................62
Tabel 5.2 Hasil Pemeriksaan Dokumen SPM …………....................................63
Tabel 5.3 Membuat tabel Stop-Or-Go-Decision.................................................64
Tabel 5.4 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling
Sizes and Upper Precision Limt Population Occurance Rate Based
on Sample Results …...........................................................................65
Tabel 5.5 Ringkasan hasil pengujian kepatuhan pada atribut pengeluaran
kas.......................................................................................................67
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Surat Perintah Membayar ..............................................75
Lampiran 2 Surat Permintaan Pembayaran………………………………..76
Lampiran 3 Daftar rincian Permintaan pembayaran………………………77
Lampiran 4 Kuitansi/bukti pembayaran……………...................................79
Lampiran 5 Pedoman wawancara…………………………………………..80
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
ABSTRAK
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM
PENGELUARAN KAS
(Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT)
Vellyn Anitha Tefbana
NIM : 132114046
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengendalian
internal sistem pengeluaran kas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM NTT. Penelitian ini dilaksanakan April 2017 sampai dengan
juni 2017
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan uji kepatuhan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal sistem
pengeluaran kas yang diterapkan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan
HAM NTT sudah efektif
Kata kunci: Pengendalian intern, Efektifitas pengendalian intern, pengeluaran kas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRACT
EVALUATION EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL CASH
EXPENDITURE SYSTEM
(Case Study at NTT Regional Office of Law and Human Rights)
Vellyn Anitha Tefbana
NIM: 132114046
University of Sanata Dharma
Yogyakarta
2017
The purpose of this research was to determine the effectiveness of
internal control system conducted by the Regional Office of the Ministry of Law
and Human Rights of NTT. The research was conducted April 2017 until June
2017
This research was a case study. Data were gathered by doing
observation, interview, and documentation. The data analysis technique used was
descriptive analysis and compliance test.
The results of this study indicate the existence of internal control of cash
expenditure system in NTT Regional Office of Law and Human Rights has been
effective.
Keywords: Internal control, Effectiveness of internal control, cash disbursement
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era reformasi saat ini telah membawa beberapa perubahan. Salah satu
perubahan adalah diberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Otonomi Daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan
pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang
meliputi transparansi, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dengan
pembaharuan manajemen keuangan. Hal ini ditandai dengan perubahan yang
sangat mendasar mulai sistem penganggaran, perbendaharaan sampai pada
pengelolaan laporan keuangan
Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang ada dalam suatu
instansi harus ditata sedemikikan rupa agar menghasilkan pengelolaan
keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan yang baik
membutuhkan suatu sistem pengendalian internal dalam melaksanaan kegiatan
operasional, dengan menggunakan sistem pengendalian internal dapat
mengatur pengendalian atas penyelenggaran kegiatan pemerintah yang sesuai
dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan
adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan, terkait dengan
catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta
penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai,
memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak
material pada laporan keuangan pemerintah. Salah satu sistem akuntansi yang
digunakan oleh lembaga pemerintahan adalah sistem pengeluaran kas. Sistem
ini menangani pengeluaran kas yang terjadi secara rutin pada sebuah lembaga
pemerintahan.
Penerapan sistem pengeluaran kas pada lembaga pemerintahan dengan
memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Sistem
Pengendalian Internal pengeluaran kas tidak bisa dilaksanakan secara parsial,
melainkan harus terintegrasi dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu
tentunya harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tidak terkecuali
pimpinan maupun staf/pegawai, pimpinan tertinggi atau top management.
penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada akhirnya menjadi
salah satu agenda penting bagi setiap instansi pemerintah.
Kantor Kementrian Hukum dan HAM NTT merupakan instansi
pemerintah yang memiliki visi dan misi yaitu memperoleh kepastian hukum
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan rasa aman, adil,
dan kepastian hukum dengan misi menyelenggarakan peningkatan kompetensi
aparatur Hukum dan HAM. Menyelenggarakan tertib administrasi
menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum di bidang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
kemasyarakatan, untuk mencapai visi dan misi tersebut perlu adanya
pengendalian intern dalam instasi pemerintah baik dalam pengelolaan
keuangan negara dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Melalui penelitian
ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan gambaran akan pentingnya
pelaksanaan dan efektifitas sistem pengendalian intern pengeluaran kas.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul “EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL
SISTEM PENGELUARAN KAS” (studi kasus pada Kantor wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT)
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini
Apakah pengendalian internal sistem pengeluaran kas pada Kantor Kementrian
Hukum dan HAM NTT sudah efektif?
C. Batasan Masalah
Penelitian ini berfokus pada Pengendalian Internal Sistem Pengeluaran Kas
pada Kantor Kementrian Hukum dan HAM NTT
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal
sistem pengeluaran kas pada Kantor Kementrian Hukum dan HAM NTT
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
E. Manfaat Penelitian
1.Bagi Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan acuan
pustaka atau bahan acuan, sehingga dapat memberikan masukan-masukan
bagi pihak-pihak yang berminat untuk mendalami topik yang sama.
2.Bagi Penulis
Penelitian ini penulis mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh, serta menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan
penulis berkaitan dengan evaluasi pengendalian internal khususnya
pengeluaran kas bagi Kantor Wlayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau pertimbangan
dengan pengendalian internal pengeluaran kas di Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT, digunakan untuk pengambilan
keputusan yang tepat bagi kemajuan Kantor Wilayah Kementrian Hukum
dan HAM NTT
F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitan ini terdapat enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
BAB I: Pendahuluan
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian dan sistematika penulisan
BAB II: Landasan Teori
Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar teoritis yang mendasari
penulisan masalah , yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan
berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh dan
menganalisa permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
BAB III: Metode Penelitian
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai metode penelitian,
jenis dan sumber data, metode analisis, dan sistematika
pembahasan
BAB IV: Gambaran umum
Bab ini menguraikan tentang sejarah, visi misi, sistem organsasi,
tugas dan tanggung jawab secara singkat mengenai objek penelitian
penulis
BAB V: Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini membahas mengenai hasil penelitian pengendalian internal
pengeluaran kas yang kemudian dianalisis dan dibahas
BAB VI: Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan
saran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Sistem
1. Pengertian Sistem
Menurut Romney (2015 : 2) sistem adalah serangkaian dua atau lebih
komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu
tujuan
2. Komponen sistem
Menurut Romney (2015 :3 ) sistem terdiri dari lima komponen :
a. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan
berbagai fungsi
b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang
terlibat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
tentang aktivitas –aktivitas
c. Data tentang proses –proses bisnis organisasi
d. Software, yang dipakai untuk memproses data organisasi
e. Infrastuktur teknologi informasi termaksud komputer, peralatan
pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.
B. Pengendalian internal
1. Pengertian pengendalian intenal
Menurut commite of sponsoring organization of treadway
commission (COSO) (2013:15), pengertian pengendalian internal adalah
sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
personil lainnya dalam entitas, yang dirancang untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan
operasi, pelaporan, dan kepatuhan.
2. Tujuan pengendalian internal
Menurut commite of sponsoring organizations of treadway
commission (COSO) (2013:15), pengendalian internal mempunyai tiga
kategori tujuan yaitu:
a. Tujuan Operasi
Tujuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas,
termaksud tujuan kinerja oprasional dan keuangan dan menjaga aset
terhadap kerugian
b. Tujuan Pelaporan
Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pelaporan
non keuangan, untuk internal maupun eksternal yang mencakup
keandalan, ketepatan waktu transparansi, atau persyaratan lain yang
ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang diakui pembuat standar
atau kebijakan entitas itu sendiri
c. Tujuan Kepatuhan
Tujuan ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang mana entitas tunduk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
3. Komponen Pengendalian Internal
Menurut commite of sponsoring organization of treadway commission
(COSO) (2013:56), Pengendalian Internal mempunyai lima komponen
yaitu
1) Lingkungan Pengendalian (control environment)
Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan
struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian
internal di seluruh organisasi.
Lingkungan pengendalian terdiri dari
1) Stuktur Organisasi
Stuktur organisasi adalah suatu kerangka untuk
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas
mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab
dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
2) Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
Penting bagi manajemen untuk menciptakan budaya
organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai –nilai etika,
perilaku etis tidak etis ini akan menciptakan suasana yang dapat
mempengaruhi validitas proses pelaporan keuangan.
3) Komitmen terhadap kompetensi
Perusahaan harus merekruit karyawan yang berkompeten
dan dapat dipercaya guna mendorong kreativitas dan inisiatif
dalam menghadapi kondisi yang dinamis saat ini, oleh karena itu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
penting bagi bagian personalia untuk mengisi lowongan kerja
dengan personil yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
sesuai dengan pekerjaan yang harus dikerjakan.
4) Peraturan dan kode etik karyawan
Manajemen harus mempunyai peraturan peraturan dan kode
etik secara tertulis agar karyawan mengetahui aktifitas yang
boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
5) Metode penetapan tanggung jawab dan wewenang
Otoritas adalah hak yang dimiliki karena posisi formal
seseorang untuk memberikan perintah kepada bawahan.
tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menjalankan
tugas tertentu dan untuk diminta pertanggungjawaban atas hasil
yang dicapai. Penetapan otoritas dan tanggung jawab ini nampak
dalam deskripsi pekerjaan, oleh karena itu penting bagi sebuah
organisasi untuk memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas.
6) Kebijakan dan praktik untuk mengelola sumber daya manusia
Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan
karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan,
motivasi karyawan, konseling karyawan, perlindungan karyawan
dan pemberhentian karyawan. kebijakan sumber daya manusia
yang baik akan membantu perusahaan untuk mencapai operasi
yang efisien dan memelihara integritas data.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
2) Penilaian Risiko (Risk assessment)
Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal
maupun internal risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu
peristiwa yang akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan.
penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk
mengindentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
Risiko terhadap pencapaian tujuan dianggap relative atau tergantung
pada toleransi risiko yang ditetapkan entitas. Dengan demikian,
penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana
resiko akan dikelola.
Penilaian risiko (Risk ssesssment ) terdiri dari :
1) Personil baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak
memadai atas pengendalian intenal.
2) Sistem informasi dan teknologi yang baru atau yang diperbaharui
mempengaruhi pemrosesan transaksi.
3) Produk dan aktivitas baru yang tidak dimengerti oleh karyawan
akan menimbulkan risiko terganggunya proses bisnis perusahaan
4) Bencana alam atau kerusuhan politik seperti kebakaran, banjir,
gempa bumi, tsunami, angin ribut, perang, atau kerusuhan masa.
3) Kegiatan pengendalian (control activities)
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui
kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan
manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
dilakukan. Kegiatan pengendalian dilakukan di semua tingkat entitas,
pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan pada lingkup teknologi.
Kegiatan pengendalian bersifat prevetif atau detektif dan dapat
mencakup berbagai kegiatan manual maupun otomatis, seperti
otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi dan ulasan kinerja
bisnis
Kegiatan pengendalian (control activities) terdiri dari:
1) Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak
Desain dokumen yang baik adalah desain dokumen yang
sederhana sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan
mengisi dokumen juga harus memuat tempat untuk tanda tangan
bagi mereka yang berwewang untuk mengotorisasi transaksi. Jika
dokumen digunakan sebagai bukti peralihan harta, maka perlu
ada kolom untuk tanda tangan dan nama terang penerima.
Dokumen perlu bernomor urut tercetak sebagai wujud
pertanggungjawaban penggunakan dokumen.
2) Pemisahan tugas
Terdapat tiga pekerjaan yang harus dipisahkan agar
karyawan tidak memiliki peluang untuk mencuri harta
perusahaan dan memalsukan catatan akuntansi, ketiga pekerjaan
tersebut adalah fungsi penyimpanan harta, fungsi pencatat dan
fungsi otorisasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
3) Otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis
Otorisasi adalah pemberian wewenang dari manajer kepada
bawahannya untuk melakukan aktivitas atau untuk mengambil
keputusan tertentu, misalnya manajer memberikan wewenang
kepada kasir untuk menerima uang dari konsumen, otorisasi ini
diwujudkan dalam bentuk tanda tangan dalam dokumen
transaksi. Ada kalanya perusahaan menetapkan otorisasi yang
bertingkat misalnya untuk pengeluaran kas kurang dari satu juta
harus dilakukan dengan tanda tangan kepala bagian, sedangkan
untuk pengeluaran kas diatas satu juta harus dengan otorisasi
manajer puncak.
4) Mengamankan harta dan catatan perusahaan
Ketika orang berpikir tentang aset, mereka sering kali
berpikir tentang kas dan aset fisik seperti persediaan dan
perlengkapan, akan tetapi dimasa sekarang ini, informasi atau
catatan perusaahan juga merupakan salah satu aset penting bagi
perusahaan. Yang dapat dilakukan perusahaan untuk
mengamankan harta dan informasi tersebut antara lain meliputi:
a) Membatasi akses fisik terhadap harta (seperti penggunaan
register kas, kotak brangkas, dan lain sebagainya )
b) Menjaga catatan dan dokumen dengan menyimpan catatan
dan dokumen dalam lemari yang terkunci serta dengan
membuat back-up yang memadai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
c) Pembatasan akses terdapat ruang komputer dan terdapat file
perusahaan.
5) Menciptakan adanya pengecekan independen
Beragam aktivitas untuk pengecekan independen antara lain
meliputi :
a) Membandingkan catatan dengan aktual fisik misalnya
perusahaan dapat membandingkan antara catatan
persediaan dengan saldo persediaan yang benar-benar ada
b) Prinsip double entry bookkeeping. Prinsip bahwa total
debet akan sama dengan total kredit merupakan salah satu
sarana pengecekan.
c) Menciptakan adanya review atau pengecekan independen
contohnya adalah laporan keuangan perusahaan diaudit
oleh auditor independen
4) Informasi dan komunikasi (information and communication )
Informasi diperlukan entitas untuk melaksanakan tanggung jawab
pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya
manajemen menggunakan informasi yang relevan untuk mendukung
berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Komunikasi
adalah bersifat terus-menerus yang menyediakan berbagai dan
memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah
sarana untuk menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Hal
tersebut memungkinkan personil atau karyawan menerima pesan yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
jelas dari manajer senior yang menggontrol tanggung jawab.
Komunikasi eksternal adalah dua kali lipat dari komunikasi internal
menyediakan informasi kepada pihak eksternal dalam menanggapi
kebutuhan dan harapan pihak eksternal.
Informasi dan komunikasi terdiri dari :
1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid
misalnya perusahaan harus mencatat semua pengeluaran dan
penerimaan kas dalam suatu periode, jika ada pengeluaran dan
penerimaan kas yang tidak tercatat akan mengakibatkan
ketidaksesuaian antara kas dalam catatan perusahaan dengan kas
yang sebenarnya dimiliki perusahaan.
2) Mengidentifikasi transaksi sebagimana seharusnya
Perusahaaan harus mengidentifiksi transaksi menjadi tepat
misalnya apabila pengeluaran kas diklasifikasikan secara tidak
tepat sebagai aset, maka aset dan pemasukan bersih dinyatakan
terlalu lebih.
3) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat
Perusahaan harus mencatat transaksi pada periode akuntansi
agar keterangan tanggal dicatat tidak menyesatkan pengguna
laporan keuangan.
4) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan secara tepat agar laporan dapat dipertanggungjawabkan
dan dapat diandalkan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
5) Kegiatan pemantauan (monitoring activities)
Kegiatan pemantauan (monitoring activities) adalah evaluasi
berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari
keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing
dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.
Evaluasi berkelanjutan dibangun dalam proses bisnis pada tingkat
yang berbeda dari entitas, memberikan informasi yang tepat waktu,
sedangkan evaluasi terpisah, dilakukan secara periodik, akan
bervariasi dalam lingkup dan frekueansi tergantung pada penilaian
risiko, efektivitas evaluasi yang berkelanjutan dan pertimbangan
manajemen lainnya, temuan akan dievaluasi terhadap kriteria yang
ditetapkan oleh regulator, kriteria yang diakui badan penetapan
standar atau manajemen dan dewan direksi dan kekurangan
dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi yang sesuai.
Aktivitas Pemantauan (monitoring activities) terdiri dari :
1) Supervisi yang efektif
Supervisi yang efektif meliputi pelatihan terhadap karyawan,
memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang
mereka lakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi
karyawan memiliki akses terhadap harta perusahaan, supervisi
sangat penting, terutama diperusahaan kecil yang tidak memiliki
pemisahan tugas yang cukup memadai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
2) Pengauditan internal
Pengauditan internal meliputi
a) Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan
prosedur manajemen dan terdapat aturan atau regulasi yang
berlaku.
b) Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen
C. Sistem pengendalian internal
1. Pengertian sistem pengendalian internal
Menurut Jusup (2010:252), Sistem Pengendalian Intern adalah
suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu keandalan pelaporan
laporan keuangan, efektivitas dan efisien operasi dan kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku gabungan dari beberapa
unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan
tertentu.
Menurut Bastian (2006:449), sistem pengendalian internal
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
dipatuhinya kebijakan pimpinan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Menurut Arens et al (2012), tiga tujuan umum dari sistem
pengendalian internal antara lain :
a) Reliabilitas pelaporan keuangan
b) Efisiensi dan efektivitas operasi
c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
3. Unsur Sistem Pengendalian Intern
Mulyadi (2008:164), Unsur-unsur pokok sistem pengendalian
intern ada 4 (empat) yaitu:
a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional
secara tegas. Stuktur organisasi merupakan kerangka pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan
b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan
dan biaya dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar
otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui
adanya transaksi tersebut.
c) Praktik yang sehat dalam melakukan tugas dan fungsi setiap unit
Organisasi. cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan
dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang
pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan oleh yang
berwenang.
2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit).
3) Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir
oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur
tangan dari orang atau unit organisasi lain.
D. Sistem Pengendalian intern Pengeluaran Kas
1. Pengertian Kas
Kas adalah suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran
dalam akuntansi ( Bandwan 2000:85) Kas adalah alat pembayaran yang
siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan
(standar akuntansi keuangan 2002:85)
2. Pengeluaran Kas
Menurut Mulyadi (2008:543), pengertian pengeluaran kas adalah
catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik
dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan
umum perusahaan.
Menurut soemarso S.R (2004:543), pengertian pengeluaran kas adalah
suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank
milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai,
pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan
berkurangnya kas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas adalah
suatu hal yang melibatkan catatan-catatan atas transaksi-transaksi yang
mengakibatkan berkurangnya kas. Pengeluaran terdiri dari dua sistem
pokok yaitu pengeluaran kas yang menggunakan cek dan pengeluaran
kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil (mulyadi,2001
:509). Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan
ditinjau dari pengendalian internal diantaranya :
1) Dengan digunakan cek atas nama, pengeluaran yang menggunakan
cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan
yang ditulis pada formulir cek
2) Dilibatkannya pihak luar yaitu bank, dalam pencatatan transaksi
pengeluaran kas
3) Adanya cancelled check yang merupakan tanda terima kas dari pihak
yang menerima pembayaran
Pengeluaran kas ini terdiri dari dokumen, fungsi terkait, dan prosedur pengeluaran
kas yang akan di jelaskan berikut ini :
a) Prosedur pengeluaran kas
1. Pengertian prosedur
Menurut mulyadi (2015) prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang- ulang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
2. Pengertian prosedur pengeluaran kas
Menurut pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur
pengeluaran kas adalah suatu urutan kegiatan yang telah dibuat untuk
menjamin penanganan tentang suatu hal yang melibatkan transaksi-
transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas dan bank milik
perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang
maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan berkurangnya kas
a) Prosedur permintaan cek
Prosedur ini menguraikan mengenai permintaan pengeluaran
kas yang dilakukan dengan cek oleh bagian yang memerlukan
pengeluaran kas, kemudian dokumen tersebut diotorisasi oleh pihak
yang berwenang dan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai dasar
pembuatan bukti kas keluar.
b) Prosedur pembuatan bukti kas keluar
Prosedur ini menguraikan mengenai pembuatan bukti kas keluar
yang dibuat oleh bagian kas atas permintaan dari bagian yang
memerlukan kas dengan membuat cek dan mencatatnya dalam bukti
kas keluar.
c) Prosedur pengeluaran kas
Prosedur ini menguraikan mengenai pengeluaran kas yang
dilakukan oleh fungsi kas yang mengisi cek, tanda tangan atas cek
kepada pejabat yang berwenang dan mengirimkan kepada kreditur
yang namanya tercantum pada bukti kas keluar.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
d) Prosedur pencatatan pengeluaran kas
Prosedur ini menguraikan mengenai pencatatan yang
dilakukan oleh fungsi akuntansi, fungsi akuntansi mencatat
pengeluaran kas didalam jurnal pengeluaran atau register cek
b) Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas adalah (Mulyadi
1993:512)
1) Bukti kas keluar
Bukti kas Keluar adalah suatu tanda bahwa perusahaan telah
melakukan transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran seperti
pembelian dengan tunai atau cek, pembayaran gaji, pembayaran
utang ataupun pengeluaran-pengeluran yang lainnya contohnya
dokumen seperti kuitansi dari kreditur dan nota kontan asli
Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada
bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim
kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi
pencatatan berkurangnya utang.
2) Cek
Cek adalah surat perintah dari pihak perusahaan kepada bank
untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya
tercantum dalam cek tersebut. Lembaran cek terdiri dari dua
bagian yaitu lembar utama untuk diserahkan dan kepada pihak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
lain sebagai alat pembayaran dan stuk atau bonggol cek untuk
dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan
kuitansi bukti dari pembayaran
3) Permintaan cek
Permintaan adalah surat permintaan dari fungsi yang memerlukan
pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk dibuatkan bukti
pengeluaran kas.
c) Fungsi yang terkait
Fungsi yang terkait dalam pengeluaran kas adalah (Mulyadi,1993 :
515)
1) Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas
Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas adalah bagian
diperusahaan yang memerlukan pencairan kas untuk kegiatan
pengeluaran kas
Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk
pembelian barang dan jasa, maka fungsi yang bersangkutan
mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi, dimana
permintaan cek ini harus mendapat persetujuan dari kepala fungsi
yang bersangkut
2) Fungsi kas
Fungsi kas adalah bagian dalam perusahaan yang mempunyai
kewenangan membiayai setiap kegiatan operasi perusahaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
Fungsi ini bertanggungjawab dalam mengisi cek, memintakan
otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur.
3) Fungsi akuntansi
Fungsi akuntansi adalah bagian yang mempunyai kewenangan
dalam hal pencatatan keseluruhan transaksi diperusahaan terutama
transaksi pengeluaran kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas
pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran
kas atau register cek, dan pembuatan bukti kas keluar yang
memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek
sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut sehingga dapat
digunakan untuk verifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen
pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas
keluar.
4) Fungsi pemeriksaan intern
Fungsi pemeriksaan intern adalah bagian yang memiliki tugas
untuk melakukan pemeriksaan terhadap intern perusahaan,
mencakup semua kegiatan diperusahaan untuk melihat kondisi
perusahaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan
perhitungan kas secara periodik dan mencocokan hasil
perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi.
3. Sistem Pengendalian Intern untuk Pengeluaran Kas
Menurut Mulyadi (1989:292), sistem pengawasan internal yang baik
mengharuskan setiap pengeluaran kas dilakukan dengan cek dan untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena
jumlahnya relatif kecil), dilakukan melalui dana kas kecil yang
diselenggarakan dengan sistem imprest
4. Catatan Akuntansi yang Digunakan
Menurut Mulyadi (2010:513), catatan akuntansi yang digunakan dalam
sistem pengeluaran kas adalah:
a. Jurnal Pengeluaran Kas
Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk
mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk
mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas.
Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam
jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap
“lunas” oleh fungsi kas.
b. Register Cek
Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, untuk
mencatat pembelian digunakan dua jurnal: register bukti kas keluar
dan register cek.
5. Unsur-Unsur Pengendalian Intern dalam Sistem Pengeluaran Kas
Menurut Mulyadi (1993:520-524), unsur-unsur yang terkandung dalam
pengendalian internal untuk sistem pengeluaran kas adalah:
a. Organisasi
1) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
2) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh
bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari
fungsi yang lain.
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
1) Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang
berwenang
2) Penutupan dan pembukuan rekening bank harus mendapatkan
persetujuan dari pejabat yang berwenang
3) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam Metode
Pencatatan Tertentu dalam Register Cek) harus didasarkan atas
Bukti Kas Keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat
yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen
pendukung yang lengkap.
c. Praktik yang Sehat
1) Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari pencurian
atau dari penggunaan uang yang tidak semestinya
2) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi
pengeluaran kas harus dibubuhi Cap “Lunas” oleh bagian kasa
setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan
3) Penggunaan rekening koran bank, yang merupakan informasi
dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian kas oleh fungsi
yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
4) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama
perusahaan penerima pembayaran atau dengan
pemindahbukuan.
5) Jika pengeluaran hanya menyangkut jumlah yang kecil,
pengeluaran ini dilakukan melalui dana kas kecil, yang
akuntansinya dilakukan dengan imprest system.
6) Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang
ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan.
7) Kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan
diasuransikan dari kerugian.
8) Kasir diasuransikan
9) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya
pencurian terhadap kas yang ada di tangan.
10) Semua nomor cek harus dipertanggung jawabkan oleh
bagian kasa.
E. Efektivitas Pengujian Kepatuhan
Menurut Mulyadi (2001), Pengendalian Internal adalah prosedur
pengauditan yang dilakukan untuk menetapkan efektifitas dan pengoprasian
kebijakan dan struktur pengendalian intern. Tujuan pengujian pengendalian
ini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur pengendalian
internal sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk menguji kepatuhan
terhadap pengendalian intern dapat dilakukan dengan dua macam pengujian
(Mulyadi,2002:198)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
1) Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian internal
a) Pengujian terhadap ada tidaknya kepatuhan pelaksanaan
pengendalian intern, dapat dilakukan dengan dua macam pengujian
dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sejak transaksi tersebut
dimulai sampai dengan selesai.
b) Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah
dicatat, dalam hal tertentu, auditor melakukan pengamatan
terhadap pelaksanaan suatu transaksi sejak awal sampai selesai,
melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut
dan pencatatannya dalam catatan akuntansi.
2) Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern dengan
attribute sampling
Penelitian ini menggunakan attribute sampling untuk melakukan
pengujian kepatuhan, pengujian ini digunakan terutama untuk menguji
efektivitas pengendalian intern.
Menurut mulyadi (2002) attribute sampling terdiri dari tiga model
yaitu :
a) Fixed sample size attribute sampling
Model ini digunakan untuk memperkirakan presentase terjadinya
mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan
jika auditor melakukan pengujian pengendalian intern, dan auditor
tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan
(kesalahan). Prosedur pengambilan sampel ini adalah :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
1. Penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji
efektivitas pengendalian intern
2. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya
3. Penentuan besarnya sampel
4. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi
5. Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukan efektivitas
unsur pengendalian intern
6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel
b) Stop Or Go Sampling
Model ini sering disebut juga decision attribute sampling, model
ini dapat mencegah dari pengembalian sampel yang terlalu
banyak, yaitu dengan cara-cara menghentikan pengujian sedini
mungkin. Model ini digunakan auditor yakni bahwa kesalahan
yang diperkirakan populasi yang sangat kecil. Dalam stop or go
sampling ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan
dan menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah
ditetapkan, maka dapat menghentikan sampelnya. Prosedur
pengambilan sampel dalam menggunakan stop or go sampling
adalah :
1) Menentukan desired upper precision limit(DUPL) dan tingkat
keandalan (R). Auditor disarankan untuk memilih tingkat
keandalan 90%,95%,97,5%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
2) Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk
pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama
yang harus diambil
3) Membuat tabel stop or go decision
4) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel
Jika AUPL (Achieved Upper precision Limit) = DUPL (Desire
Upper Precision limit), maka pengendalian intern dikatakan
efektif, jika pengambilan sampel sampai dengan empat kali
dan hasilnya AUPL > DUPL maka pengendalian inten
dikatakan tidak efektif. Dalam menggunakan model fixed
sample size attribute sampling sebagai alternatif untuk
melanjutkan pemeriksaan
c) Discovery sampling
Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat
kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah
(mendekati nol). Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk
menemukan kecurangan, pelanggan yang serius dari unsur
pengendalian intern, Prosedur pengambilan sampel model ini
adalah :
1) Tentukan attribute yang akan diperiksa
2) Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil
sampelnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
3) Tentukan tingkat keandalan
4) Tentukan desired upper precision limit
5) Tentukan besarnya sampel
6) Periksa attribute sample
7) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karaktristik sampel
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang
dilakukan secara mendalam terhadap suatu objek tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kementrian Hukum dan HAM NTT
yang berlokasi di Jalan W.J. Lalamentik No.98, Oebobo Kota Kupang-NTT
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.
Pihak tersebut mempunyai kredibilitas untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah
Bagian Keuangan
2. Objek Penelitian
Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam
penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah struktur organisasi
yang berkaitan dengan pengeluaran kas, prosedur pengendalian internal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
terhadap pengeluaran, dokumen utama dan dokumen pendukung untuk
pengeluaran kas seperti Surat perintah membayar, surat permintaan
pembayaran, daftar rincian pembayaran dan kuitansi dan nota pembelian.
D. Data yang Dicari
Data yang dicari untuk melaksanakan penelitian ini adalah:
Data primer :
a. Prosedur yang digunakan dalam pengeluaran kas
b. Dokumen serta pencatatan transaksi pengeluaran kas
Data sekunder:
a. Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementriaan Hukum dan HAM NTT
b. Sejarah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
E. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang
berhubungan dengan pengendalian intern sistem pengeluaran kas
2. Wawancara
Wawancara yaitu kegiatan tanya-jawab yang dilakukan dengan
pegawai Bagian Administrasi umum khususnya Bagian Keuangan Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran kas,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
seperti data keuangan, bukti pengeluaran kas, buku-buku yang digunakan
untuk pencatatan keuangan, dan sebagainya.
F. Teknik pengambilan sampel
Pengertian umum sampel adalah bagian dari populasi yang masing-
masing memiliki kesempatan yang sama. Sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah 60 dokumen-dokumen dari transaksi yang berkaitan
dengan pengeluaran kas pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.
Pengujian kepatuhan pengendalian internal dalam pengeluaran Kas di Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT menggunakan pengambilan
sampel acak manual dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi.
Metode secara acak manual, setiap anggota dari populasi akan memiliki
kesempatan yang sama untuk dimasukan sebagai sampel. dilakukan secara
acak manual dengan cara :
a. Seluruh populasi 105 sampel dengan mengambil 60 sampel di bulan
Januari sampai dengan Maret 2017 untuk menguji efektivitas
pengendalian internalnya dengan menggunakan Stop-or-Go Sampling.
b. Sampel diambil dengan cara acak manual, yaitu dengan cara membuat
gulungan kertas yang bertuliskan nomor sampel didalamnya, setelah itu
gulungan kertas yang telah dibuat diambil secara acak dan sampel yang
akan diperiksa adalah sampel yang nomor sampelnya tertera digulungan
kertas yang akan diambil tersebut. Sampel kemudian di periksa menurut
atribut yang sudah ditentukan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
G. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dilakukan teknik
analisis data uji kepatuhan. Untuk menguji efektivitas pengendalian intern
pengeluaran kas di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT.
dengan menggunakan serangkaian pertanyaan sebagai survei pendahuluan
mengenali pengendalian internal yang perlu dijawab dan dapat dikembangkan
untuk mencakup komponen pengendalian internal lingkungan pengendalian
Tabel 3.1 Kuesioner pengendalian internal komponen lingkungan
pengendalian
No
Pertanyaan Jawaban
Ya/tidak
1 Apakah struktur organisasi di kantor wilayah
kementrian Hukum dan HAM terdapat
pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan
dan pengeluaran kas dan fungsi
akuntansi(pencatatan) ?
2 Apakah struktur organisasi telah memuat
secara jelas garis wewenang dan tanggung
jawab masing-masing fungsi ?
3 Apakah terdapat kebijakan prosedur yang
jelas mengenaikepegawaian, pengembangan,
penilaian prestasinya, dan kompensasi
kepada pegawainya ?
4 Apakah rotasi pekerjaan dilaksanakan tepat
waktu sesuai dengan rutinitas yang
diterapkan diorganisasi
Memberikan penilaian terhadap pengendalian internal yang diterapkan Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan kuisioner komponen
pengendalian internal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
Setelah itu Penelitian ini juga menggunakan Stop-Or-Go-Sampling, model
Stop-Or-Go Sampling ini dipilih untuk mencegah pengambilan sampel yang
terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin
pengujian kepatuhan pengendalian intern terhadap pengeluaran kas Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Menentukan populasi dan unit Sampling
Populasi yang digunakan adalah dokumen pengeluaran kas yaitu :
a) Surat Perintah Membayar
b) Surat Permintaan Pembayaran
c) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
d) Kuitansi, Nota Pembayaran
2. Menentukan Atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitasnya
yaitu :
Attribute 1 :Adanya otorisasi berupa tandatangan dari pihak yang
berwewenang
Attribute 2 : Adanya dokumen pendukung
Attribute 3 : Adanya kesesuaian data yang tertera dalam dokumen
utama dan dokumen pendukung
3. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara :
1) Menentukan DUPL (desire upper precision limit) atau tingkat
kesalahan(R). tingkat keandalan (R%). Tahap ini peneliti menentukan
tingkat kesalahan maksimal yang masih dapat diterima. Tingkat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
keandalan (R%) adalah probabilitas benar dalam mempercayai
efektivitas pengendalian internal sedangkan DUPL yaitu tingkat
kesalahan maksimal yang dapat diterima. Tabel yang tersedia dalam
stop-or-go-sampling ini menyarankan peneliti untuk memilih tingkat
keandalan 90%, 95%, 97,5%. Dalam penelitian ini mengambil tingkat
keandalan R% = 95% dan DUPL 5%. Oleh karena itu peneliti
menggunakan metode stop-or-go sampling untuk meminimalisi
sampel yang terlalu banyak. Karena tingkat keandalan sudah
ditetapkan 95% maka peneliti menetapkan DUPL untuk pengujian ini
5%.
2) Menentukan sampel pertama yang harus diambil dengan menggunakan
tabel 3.2 besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian
Memilih anggota sampel dari seluruh anggota populasi secara acak,
sampel yang diambil ini sebanyak 60, besarnya sampel tersebut
didapat dari titik potong antara AUPL 5% dan tingkat keandalan 95%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
Tabel 3.2 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian
kepatuhan (Zero Expected Occurances)
Acceptable
Upper
Precision
Limit
Sampel Size Based on Confindence
Levels
90% 95% 97,5%
10%
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24
27
30
35
40
48
60
80
120
240
30
34
38
43
50
60
75
100
150
300
37
42
47
53
62
74
93
124
185
370
Sumber: Mulyadi, 2002 : Auditing,Edisi Keenam. Selamba Empat,Jakarta
(hal 265)
3) Memilih anggota sampel dari seluruh anggota populasi secara acak
Setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk
dipilih menjadi sampel anggota, maka pemilihan sampel dari
keseluruhan anggota populasi harus dilakukan secara acak. Sampel
yang diambil ini sebanyak 60. Besarnya sampel tersebut didapatkan
dari titik potong antara AUPL 5% dan tingkat keandalan 95% ditabel
3.2(Tabel besarnya minimum untuk pengujian kepatuhan )
4. Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukan efektifitas
pengendalian intern dalam pengujian kepatuhan attribute yang sudah
ditentukan diatas diuji apakah ketiga attribute tersebut ada pada
sampel yang diambil
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
5. Membuat tabel stop-or-go decision
Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya
adalah membuat tabel keputusan stop-or-go. Pada tabel stop-or-go
decision berisi informasi tentang jumlah sampel awal dan tindakan
yang tindakan yang harus diambil jika terdapat kesalahan. Cara
penyusunan tabel stop-or-go decision yaitu :
Tabel 3.3 Stop-Or-Go-Decision
Langkah
Ke
Besarnya
sampel
kumulatif
yang
digunakan
Berhenti jika
kesalahan
kumulatif
yang terjadi
sama dengan
Lanjutkan ke
langkah
berikutnya
jika
kesalahan
yang terjadi
sama dengan
Lanjutkan ke
langkah 5
jika
kesalahan
paling tidak
besar
1
2
3
4
5
60
96
126
156
Gunakan
fixed sample
size attribute
sampling
0
1
2
3
1
2
3
4
4
4
4
4
Sumber : Mulyadi,2014:266
Apabila auditor menentukan besarnya sampel minimum dengan menggunakan
tabel 3.1. jumlah sampel ditentukan dengan mencari titik temu dari tingkat
keandalan 95% dan DUPL 5% maka akan diperoleh 60 sampel. Jika dari
pemeriksaan terhadap 60 sampel tersebut auditor tidak menemukan kesalahan,
maka auditor akan menghentikan pengambilan sampel, dan mengambil
kesimpulan bahwa unsur struktur pengendalian intern yang diperiksa adalah
efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL=AUPL pada tingkat kesalahan
sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
Menurut tabel 3.3 confidence level factor padaR%= 95% dan tingkat kesalahan
sama dengan 0 adalah 3, oleh karena itu, AUPL = 3/60 = 5%. Pada tingkat
kesalahan 0, DUPL=AUPL, dapat disimpulkan jika kesalahan yang dijumpai
dalam pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel sama dengan 0, maka unsur
struktur pengendalian intern klien adalah baik, karena tidak melebihi DUPL.
Tabel 3.4 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Sizes
and Upper Precision Limt Population Occurance Rate Based on Sample Results
Number of
Occurances
Confidence Levels
90% 95% 97,5%
0
1
2
3
4
5
6
2,4
3,9
5,4
6,7
8,0
9,3
10,6
3,0
4,8
6,3
7,8
9,2
10,6
11,9
3,7
5,6
7,3
8,8
10,3
11,7
13,1
Sumber: Mulyadi, 2014: 268
a) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel
Untuk mengevaluasi hasil dari sampel tersebut dapat dilakukan dengan cara
membandingkan tingkat kesalahan maksimum yang dapar diterima (DUPL)
dengan tingkat kesalahan yang terjadi (AUPL). Apabila didapatkan AUPL
lebih kecil atau sama dengan DUPL maka dapat disimpulkan bahwa
pengendalian intern efektif, apabila didapatkan AUPL lebih besar dari DUPL
maka disimpukan bahwa pengendalian internal tidak efektif
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
b) Jika pengendalian internal dikatakan tidak efektif, langkah selanjutnya yang
harus dilakukan yaitu memperbesar ukuran anggota sampel yang digunakan
dalam pengujian tersebut. Penambahan ukuran sampel dihitung dengan rumus:
Apabila dalam pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel dijumpai terdapat
kesalahan sebesar 1, maka perlu sampel tambahan untuk pengujian. Dengan
demikian jika kesalahan yang dijumpai dalam sampel sebanyak 96 anggota
sampel. Hal tersebut didapat dari 4,8/5% = 96 sampel
Apabila dalam pemeriksaan sampel sebanyak 96 ditemukan 2 kesalahan maka
AUPL= 6,3/96 = 6,6%. Akuntan akan mengambil sampel kembali yaitu dengan
6,3/5% = 126 sampel. Jika dari 126 anggota sampel tersebut hanya dijumpai 2
kesalahan maka AUPL= 6,3/126= 5% AUPL=DUPL. Auditor akan mengambil
kesimpulan bahwa struktur pengendalian intern klien sudah efektif, dan auditor
akan menghentikan proses pengambilan sampelnya. Apabila 126 sampel yang
diperiksa auditor menemukan 3 kesalahan, maka auditor AUPL menjadi sebesar
6,19% (7,8/126). Dalam keadaan ini auditor memerlukan sampel sebanyak 156
(7,8/5%) .
Apabila dalam pemeriksaan 126 sampel auditor menemukan 3 kesalahan atau
penyimpangan, maka auditor akan mengambil 30 anggota sampel tambahan
sehingga jumlah anggota sampel pada langkah 4 ini menjadi 156. Jika dari 156
anggota sampel tersebut terdapat 3 kesalahan maka AUPL= 7,8/156= 5%. Maka
auditor akan menghentikan pengambilan sampelnya, karena AUPL=DUPL.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
Apabila dari 156 sampel yang diperiksa terdapat 4 kesalahan maka AUPL= 5,9%
(9,2/156) maka beralih pada langkah ke-5, yaitu mengambil kesimpula bahwa
unsur struktur pengendalian intern yang diperiksanya tidak dapat dipercaya atau
auditor dapat menggunakan fixed sampel-size-attribute sampling sebagai
alternatif.
Apabila dalam langkah ini masih ditemukan kesalahan sama dengan 4, maka
dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ada tidak efektif atau dapat
menggunakan fixed-size-attribute sampling sebagai alternatif
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
BAB IV
GAMBARAN UMUM
A. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan
HAM NTT
Dasar Hukum Pembentukan Kantor Wilayah Kementrian Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Pembentukan
Departemen-departemen di Republik Indonesia.tanggal 19 Agustus 1945
Tentang Pembentukan Kabinet I, untuk Departemen Kehakiman Republik
Indonesia. Maka diangkat Prof. Dr. MR. Supomo sebagai Menteri Kehakiman
Republik Indonesia pertama. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1945
Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D. Pemerintah tahun 1946
Nomor 8/S.D. Pada tanggal 5 Juli 1959 keluar Dekrit Presiden untuk kembali
ke Undangundang Dasar 1945. Kemudian dibentuk Lembaga Pembinaan
Hukum Nasional (LPHN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194 tahun
1961 kedudukan LPHN dipindahkan dari Perdana Menteri ke Departemen
Kehakiman Republik Indonesia. Undang-undang Pedoman 19 tahun 1964,
Lembaran Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, berlaku tanggal 31 Oktober 1964, maka Peradilan
Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang
mempunyai fungsi Pengayoman. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965.
Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1965 menegaskan bahwa Kekuasaan
Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Undang-Undang Nomor 19 tahun
1964, Lembaran Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
Kekuasaan kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Kekuasaan kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970
Umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan masa transisi paling lama 5 (lima)
tahun (lebih kurang tahun 2003 sudah selesai).
Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayaan Aparatur
Negara Nomor 24/M.PAN/I/2000 dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 tahun 2000
tanggal 5 April 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2000
sampai degan 14 Agustus 2000, Presiden Republik Indonesia KH. Abdurahman
Wahid merampingkan Kabinet Kesatuan dengan mengeluarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 234/m 2000 tentang pengangkatan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Terakhir
nomenklatur berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
B. Visi dan Misi
1. Visi
Masyarakat memperoleh kepastian hukum.
2. Misi
a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas
b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum
dan HAM serta
f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang
profesional dan berintegritas
C. Profil Kantor wilayah Kemenkumham NTT
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT adalah
instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan
Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT berlokasi di Jalan W.J Lalamentik
No 58, Oebobo–Kupang-Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT
didukung oleh Unit Pelaksana Teknis, baik unit pemasyarakatan
maupun keimigrasian, dan pada tahun 2011 dan 2012 telah
dioperasionalkan Sentra Pelayanan Hukum dan HAM (Law and Human
Rights Center). Sampai saat ini UPT yang telah beroperasi sebanyak 20 unit,
terdiri dari UPT Pemasyarakatan 17 unit, dan UPT keimigrasian 3 unit
sebelum mengalami perubahan, pada awalnya lembaga peradilan di NTT
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
(PN, PT, dan PTUN) termasuk dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM NTT, namun pada tahun 2004 terjadi perubahan kebijakan
pemerintah bahwa PN, PT, dan PTUN masuk kejajaran Mahkamah Agung.
Sejak berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT beberapa
kali mengalami perubahan, mulai disebut dengan Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM,
dan terakhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT
D. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
a) Tugas
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi
berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b) Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor
Wilayah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian perencanaan,
pengendalian program, dan pelaporan, pelaksanaan pelayanan di bidang
administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian
informasi hukum, Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum
daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta
konsultasi dan bantuan hukum Pengoordinasian pelaksanaan operasional
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan, Penguatan
dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan
penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak
asasi manusia, dan Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor
Wilayah
E. Tugas dan Fungsi Setiap Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM NTT
1. Divisi Administrasi
Divisi Administrasi pada kanwil Kemenkumham NTT mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan
tugas pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh sekertaris jenderal.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kepala Divisi
Administrasi dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian, yaitu :
1. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program,
pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan
protokoler, serta evaluasi dan laporan. Dalam menjalankan funsinya
kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan dibantu oleh :
a. Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program
b. Kepala Sub. Bagian Humas dan Laporan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
2. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
dibidang urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan
dari perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam
melaksanakan Tugasnya tersebut Kepala Bagian Umum dibantu oleh
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
b. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dipimpin oleh Kepala Divisi
pelayanan hukum yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT di bidang pelayanan hukum
dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jendral / Kepala Bagian terkait. Dalam menjalankan tugasnya
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki fungsi :
a. Pembinaan dan pembimbingan teknis di bidang hukum
b. Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum
c. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya
d. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang Hak
Kekayaan Intelektual
e. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan
Intelektual
f. Pelaksanaan koordinasi jaringan dokumentasi dana informasi hukum
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Divisi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala
Bidang yaitu :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
1. Kepala Bidang Bagian Pelayanan Hukum yang mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan penerimaan permohonan ,
litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum,
konsultasi dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum
umum dan jasa hukum lainnya.
2. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan tugas di
bidang penyiapan bahan perancanaan hukum, pengembangan hukum,
dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta
pengkoordinasian program legisiasi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Bidang HAM yang mempunyai tugas fungsi yaitu pelaksanaan
penyiapan penyusunan rencana program di bidang pemenuhan,
pemajuan, perlindungan, dan penghormatan HAM serta pelaksanaan
kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan
penghormatan HAM.
3. Divisi Keimigrasian
Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam melaksanakan
sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan
kebijkan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Imigrasi, dalam
melaksanakan tugas Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis
operasional di bidang ke imigrasian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian
c. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang sistem informasi keimigrasian
e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang intelijen keimigrasian dan tempat pemerikasaan imigrasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Divisi Keimigrasian
dibantu oleh :
a. Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
b. Kepala Bidang Intelejen, Penindakan, dan sistem Informasi
Keimigrasian
4. Divisi Pemasyarakatan
Divisi Pemasyarakatan terdapat dua Bidang yang membantu tugas
pokok Kepala Divisi Pemasyarakatan yaitu Bidang Keamanan dan
Pembinaan serta Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus
Narkotiksas, untuk setiap bidang terdapat dua Sub Bidang.
Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kepala Divisi Pemasyarakatan yang
di bantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang Yaitu :
a. Kepala Bidang Registrasi, perawatan dan Bina Khusus Narkotika yang
bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian,
pemantauan di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
khusus narkotika warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang
membawahi :
1. Kepala Sub. Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika
2. Kepala Sub. Bidang Registrasi dan Statistik
3. Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian, pemantauan di
bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan
tugasnya Kepala Bidang membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Keamanandan Ketertiban
2. Kepala Sub. Bagian Bimkemas dan Latihan Kerja dan Produk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi pengeluaran kas dan pengendalian intern Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT
Dalam setiap instansi pemerintah setiap transaksi yang akan dilakukan
akan berpengaruh terhadap kas yang dimiliki, baik kas masuk maupun kas
keluar. Pengeluaran kas di instansi pemerintah yang baik dan lancar maka
perlu dibuat adanya sistem pengeluaran kas yang sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan pengeluaran
kas. Pengeluaran kas yang baik terdiri dari prosedur-prosedur yang sudah
ditetapkan dari permintaan pengeluaran uang sampai dengan pencairan uang
tersebut terjadi. Pengendalian internal pengeluaran kas di Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT. Pengendalian internal dalam organisasi
merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. perngendalian
internal yang baik dapat meminimalisir adanya penyelewengan atau
kecurangan. Berdasarkan wawancara dan observasi pada Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT unsur-unsur pengendalian internal
lingkungan pengendalian
a) Lingkungan pengendalian
1) Intergritas dan nilai etika
Adanya pemimpin yang baik dan bertanggungjawab dilingkungan
instansi pemerintah, mampu memberikan teladan yang baik untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
Lingkungan organisasi dan harus memiliki tanggungjawab dan
menjunjung tinggi nilai etika yang berlaku.
Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT memiliki
peran penting dalam memberikan nilai keteladanan dan etika yang baik
bagi pegawai di Kantor Kementrian Hukum dan HAM NTT melalui
tindakan individual, dengan memberikan contoh berperilaku sesuai
dengan standar etika yang tinggi dan memberikan suasana kekeluargaan
antara pemimpin dan pegawai melalui keterbukaan untuk saling
komunikasi antar pemimpin dan pegawai
Kantor wilayah kementrian Hukum dan HAM NTT telah
membuat peraturan tertulis mengenai kebijakan dan pedoman moral
dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab. Apabila perilaku
tidak jujur menetapkan sanksi sesuai dengan kebijakan untuk diberikan
kepada pegawai
2) Komitmen terhadap kompentensi
Pengetahuan dan ketrampilan yang memadai yang diperlukan
untuk melaksanakan setiap tugas masing-masing pegawai secara
efektif. Komitmen terhadap kompentensi mencakup pengetahuan dan
ketrampilan yang diperlukan dan paduan antara kecerdasaan, pelatihan
dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompentensi.
Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT menentukan
standar dan tingkat kompetensi yang harus dimiliki personel disetiap
tingkat. untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kantor
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
wilayah kementrian Hukum dan HAM NTT mengadakan pelatihan-
pelatihan, kursus-kursus, jobtraining, seminar-seminar dalam bidang
keuangan dan kemasyarakatan seperti dilakukan pelatihan dan
pembinaan penyusunan laporan keuangan Kementrian Hukum dan
HAM NTT.
c) Filosofi dan gaya operasi manajemen
Filosofi manajeman menggambarkan apa yang seharusnya
dikerjakan dan seharusnya tidak dikerjakan. Kantor wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah melakukan pendekatan
yang digunakan untuk memonitor adanya risiko yang ada. Hal tersebut
diwujudkan dengan adanya peraturan tertulis tentang adanya
pemberian sanksi dan atau pemecatan apabila ditemukan adanya
pegawai yang berlaku dan melanggar peraturan.
d) Struktur organisasi
Suatu organisasi adanya stuktur organisasi sangatlah penting untuk
mencapai tujuan, struktur organisasi dapat memberikan rerangka untuk
menunjang aktivitas perencanan, pelaksanaan, pengendalian, dan
pemantauan aktivitas. Struktur organiasi sudah jelas menunjukan
pembagian wewenang dan tanggungjawab didalam organisasi.
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah memiliki
struktur organisasi yang baik. Tanggungjawab dan wewenang masing-
masing pegawai sudah dilakukan pemisahan, seperti adanya pemisahan
tugas dan wewenang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
e) Perumusan Kewenangan dan Tanggung jawab
Perumusan kewenangan dan tanggung jawab merupakan
pengembangan dari stuktur organisasi secara terperinci yang dijelaskan
secara rinci tentang deskripsi pekerjaan berkaitan dengan tanggung
jawab dan wewenang yang harus dilakukan oleh setiap pegawai
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT. Pembagian
tangung jawab dan wewenang yang jelas.
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah
memiliki job description yang berisi tentang penjelasan secara rinci
mencakup fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan
semua bagian yang ada diorganisasi berkaitan dengan semua aktifitas
baik transaksi pengeluaran kas yang telah di otorisasi dan atau
ditandatangani oleh pihak yang memiliki wewenang melakukan
otorisasi. Tahap usulan pengeluaran kas diotorisasi oleh kepala bagian
keuangan dan administrasi.
b) Informasi dan Komunikasi
1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah
melakukan identifikasi dan mencatat semua transaksi pengeluaran
kas secara manual dan terkomputerisasi
2) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat
Keterangan tanggal transaksi yang terdapat didokumen
pengeluaran kas dicatat hanya sesuai dengan waktu transaksi dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
tidak dapat dimanipulasi karena Kantor wilayah Kementrian
Hukum dan HAM NTT menggunakan sistem pencatatan secara
komputerisasi sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggungjawab.
c) Aktifitas Pengendalian
1) Pengendalian pengelolahan Informasi
Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT telah
melaksanakan aktivitas pengendalian pengelolahan informasi
yaitu dengan sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan
baik yang dapat menggambarkan adanya pemisahan tugas dan
wewenang masing-masing divisi yang ada di Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT, sehingga kegiatan dapat
berjalan dengan baik karena data dapat diolah dengan baik oleh
masing-masing fungsi yang mempunyai kewenangan, dan dapat
menghasilkan informasi berkaitan dengan pelaporan keuangan.
Pengoprasian fasilitas pengelolahan data sudah dilakukan
misalnya bagian keuangan sudah memiliki fasilitas sendiri guna
mempermudah input data keuangan secara terkomputerisasi
sehingga adanya fasilitas pengelolahan data tersebut dapat
mempermudah dan meminimalisir kesalahan pencatatan yang
dilakukan oleh bagian keuangan. Pengendalian akses data aplikasi
yaitu setiap transaksi pengeluaran kas harus mendapat persetujuan
dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pihak-pihak tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan
persetujuan dengan memverifikasi adanya data yang ada pada
dokumen utama dengan dokumen pendukung. Transaksi
pengeluaran kas di Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM
NTT sudah menggunakan dokumen yang sesuai untuk kegiatan
transaksi pengeluaran kas yaitu dokumen surat permintaan
pembayaran yang disetujui oleh kepala bidang administrasi dan
keuangan berserta nota, cek daftar pembayaran, pengecekan
independen sudah dilakukan oleh bagian keuangan pengeluaran
setiap bulan.
2) Pemisahan tugas
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah
melakukan pemisahan tugas dan wewenang masing-masing divisi
agar tidak adanya double job yang akan memicu dilakukannya
penyelewengan atau kesalahan yang dapat terjadi. Pemisahan
tugas dimasing-masing divisi pada Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM NTT ini diharapkan mampu meminimalisir
atau mendeteksi adanya penyelewengan dan kesalahan yang
dilakukan oleh pegawai. Pemisahan tugas pada bagian proses
pengeluaran kas dilakukan dengan usulan pengeluaran uang
dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan pembuatan bukti
pengeluaran bank serta merealisasi uang tersebut, setiap transaksi
keuangan selalu didokumentasikan dengan baik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
3) Review atas kinerja
Review kinerja merupakan pengendalian yang dilakukan
Kantor wilayah kementrian Hukum dan HAM NTT untuk menilai
kinerja pegawai apakah pelaksanan kinerja pegawai tersebut
sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum dengan
melakukan review atas kinerja mencakup laporan-laporan yang
meringkas hasil kegiatan operasional dan melihat peningkatan
atau tidak kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.
Deskripsi dokumen-dokumen yang digunakan oleh Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT dalam kegiatan pengeluaran kas
a) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP
Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-
hari Satuan Kerja (Satker) atau membiayai pengeluaran yang menurut
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.
b) Surat Permintaan Pembayaran
Dokumen ini memiliki fungsi sebagai dokumen yang dibuat oleh
bendahara pengeluaran dan mengajukan SPP (Surat Perintah
Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
c) Surat Perintah Membayar
Surat Perintah Membayar disingkat SPM adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan.
d) Daftar rincian permintaan pembayaran
Daftar rincian permintaan pembayaran merupakan rekapitulasi data
permintan pembayaran selama 1 bulan yang dirincikan oleh bendahara
pengeluaran dan yang ototrisasi oleh pejabat pembuatan anggaran
e) Kuitansi, Cek
Dokumen pendukung sebagai bukti pembayaran yang dilakukan
berkaitan dengan kegiatan pengeluaran kas di Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT
Bagian-bagian yang terkait dalam pengeluaran kas dengan skema organisasi
yang ada di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
a) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang
urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dari
perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah
b) Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Tugas dari Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah
untuk membuat usualan pengeluaran kas atau uang yang disertai dengan
dokumen pendukung sesuai dengan kegunaaan dikeluarkan kas atau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
uang yang kemudian diserahkan ke kepala bagian keuangan untuk
pengecekan dan mendapat persetujuan berupa otorisasi tandatangan
c) Bagian bendahara pengeluaran
Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas Mempersiapkan dokumen
SPP beserta lampiran-lampirannyaMengajukan SPP kepada Pejabat
pembuat komitmen dalam hal ini kepala bagian administrasi umum
Prosedur transaksi pengeluaran kas Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM
NTT
a. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada
pengguna anggaran /kuasa pengguna angaran melalui pejabat administasi
umum.
b. Proses penerbitan SPM adalah tahap penting dalam penatausahaan pengeluaran
kas yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuaan SPP.
c. Oleh kepala umum dilakukan pengecekan dan otorisasi,jika disetujui maka
diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan bukti pengeluaran.
d. Bukti pengeluaran bank berserta usulan pengeluaran uang (SPM) dan
dokumen pendukung yang telah di otorisasi oleh kepala pengguna annggaran
kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pencairan dana.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
B. Pengujian Kepatuhan
Menjawab rumusan masalah dengan pengujian pengendalian dirancang
sedemikian rupa untuk mengevaluasi efektifitas pengendalian intern di Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT berkaitan dengan kegiatan
operasi pengeluaran kas. Pengujian tersebut dilakukan dengan pengujian
kepatuhan dengan metode statistik yaitu sampling atribut yang menggunakan
metode stop or go sampling
Metode stop or go sampling ini digunakan karena penulis
memperkirakan bahwa kesalahan yang terjadi dalam populasi yang diambil di
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sangat kecil, karena pada
umumnya kebijakan tata cara dan prosedur pengeluaran kas sudah baik.
Pengujian Pengendalian itern yang dilakukan dengan mengambil sampel dari
populasi dokumen-dokumen dalam pengeluaran kas di Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. Menentukan populasi
dan unit Sampling. Populasi yang digunakan adalah dokumen pengeluaran
kas yaitu
a) Surat Perintah Membayar
b) Surat Permintaan Pembayaran
c) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
d) Kuitansi, nota pembayaran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
2. Menentukan Atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitasnya
yaitu :
Attribute 1 :Adanya otorisasi berupa tandatangan dari pihak yang
berwewenang
Attribute 2 : Adanya dokumen pendukung
Attribute 3 : Adanya kesesuaian data yang tertera dalam dokumen
utama dan dokumen pendukung
3. Menentukan DUPL (desire upper precision limit) atau tingkat
kesalahan(R). Tingkat keandalan (R%) adalah probabilitas benar dalam
mempercayai efektifitas stuktur pengendalian intern sedangkan DUPL
yaitu tingkat kesalahan maksimal yang dapat diterima, tabel yang tersedia
dalam Stop-Or-Go-Sampling ini menyarankan peneliti untuk memilih
tingkat keandalan 90%,95% atau 97,5%. Dalam penelitian ini peneliti
mengambil tingkat keandalan R%=95% dan DUPL 5%. Tingkat keandalan
yang diambil yaitu 95% dengan maksud bahwa jika kepercayaan terhadap
pengawasan intern cukup besar disarankan untuk tidak menggunakan
DUPL lebih besar 5%, oleh karena itu peneliti menerapkan DUPL sebesar
5% dikarenakan metode Stop-Or-Go-Sampling ini bertujuan untuk
meminimalisir pengambilan sampel yang terlalu banyak. karena tingkat
keandalan sudah ditetapkan 95% maka peneliti menetapkan DUPL untuk
pengujian ini 5%
4. Menentukan sampel pertama yang harus diambil dengan menggunakan
tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian. Memilih
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
anggota sampel dari seluruh anggota populasi secara acak menggunakan
acak manual dengan sampel yang diambil ini sebanyak 60, besarnya
sampel tersebut didapat dari titik potong antara AUPL 5% dan tingkat
keandalan 95%
Tabel 5.1 Pemilihan Sampel Dokumen Pengeluaran Kas (SPM)
setelah mendapatkan nomor teracak pada SPM selanjutnya adalah memeriksa
dokumen sesuai dengan atribut yang telah ditentukan. Berikut adalah hasil dari
pemeriksaan dokumen SPM
N
o.
Ur
ut
No. SPM No.
Urut No. SPM
No.
Urut No. SPM
No.
Urut
No. SPM
1 SPM 58 16 SPM 38 31 SPM 46 46 SPM 27
2 SPM 82 17 SPM 84 32 SPM 42 47 SPM99
3 SPM 102 18 SPM 26 33 SPM 105 48 SPM 61
4 SPM 48 19 SPM 30 34 SPM 104 49 SPM 52
5 SPM 72 20 SPM 100 35 SPM 77 50 SPM 37
6 SPM 67 21 SPM 09 36 SPM 97 51 SPM 53
7 SPM 15 22 SPM 81 37 SPM 98 52 SPM 73
8 SPM 90 23 SPM 101 38 SPM 08 53 SPM 69
9 SPM 47 24 SPM 71 39 SPM 41 54 SPM 93
10 SPM 75 25 SPM 20 40 SPM 66 55 SPM 64
11 SPM 94 26 SPM 59 41 SPM 33 56 SPM 11
12 SPM 19 27 SPM 39 42 SPM 25 57 SPM 24
13 SPM 36 28 SPM 49 43 SPM 40 58 SPM 70
14 SPM 22 29 SPM 89 44 SPM 91 59 SPM 21
15 SPM 29 30 SPM 02 45 SPM 55 60 SPM 86
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
Tabel 5.2 Hasil Pemeriksaan Dokumen SPM
No.
Urut
No.
SPM
Atribut No.
Urut
No.
SPM
Atribut
1 2 3 1 2 3
1 SPM 58 v v v 31 SPM 46 v v v
2 SPM 82 v v v 32 SPM 42 v v v
3 SPM 102 v v v 33 SPM 105 v v v
4 SPM 48 v v v 34 SPM 105 v v v
5 SPM 72 v v v 35 SPM 77 v v v
6 SPM 67 v v v 36 SPM 97 v v v
7 SPM 15 v v v 37 SPM 98 v v v
8 SPM 90 v v v 38 SPM 08 v v v
9 SPM 47 v v v 39 SPM 41 v v v
10 SPM 75 v v v 40 SPM 66 v v v
11 SPM 94 v v v 41 SPM 33 v v v
12 SPM 19 v v v 42 SPM 25 v v v
13 SPM 36 v v v 43 SPM 40 v v v
14 SPM 22 v v v 44 SPM 91 v v v
15 SPM 29 v v v 45 SPM 55 v v v
16 SPM 38 v v v 46 SPM 27 v v v
17 SPM 84 v v v 47 SPM 99 v v v
18 SPM 26 v v v 48 SPM 61 v v v
19 SPM 30 v v v 49 SPM 52 v v v
20 SPM 100 v v v 50 SPM 37 v v v
21 SPM 09 v v v 51 SPM 53 v v v
22 SPM 81 v v v 52 SPM 73 v v v
23 SPM 101 v v v 53 SPM 69 v v v
24 SPM 71 v v v 54 SPM 93 v v v
25 SPM 20 v v v 55 SPM 64 v v v
26 SPM 59 v v v 56 SPM 11 v v v
27 SPM 39 v v v 57 SPM 24 v v v
28 SPM 49 v v v 58 SPM 70 v v v
29 SPM 89 v v v 59 SPM 21 v v v
30 SPM 02 v v v 60 SPM 86 v v v
Sumber: Data diolah, 2017
Keterangan =
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat V= ada,
Attribute 1 : Adanya otorisasi berupa tandatangan dari pihak yang
berwewenang
Attribute 2 : Adanya dokumen pendukung
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
Attribute 3 : Adanya kesesuaian data yang tertera dalam dokumen utama dan
dokumen pendukung
5. Membuat tabel Stop-Or-Go-Decision
Tabel 5.2 Stop-Or-Go-Decision
Langkah
Ke
Besarnya
sampel
kumulatif
yang
digunakan
Berhenti jika
kesalahan
kumulatif
yang terjadi
sama dengan
Lanjutkan ke
langkah
berikutnya
jika
kesalahan
yang terjadi
sama dengan
Lanjutkan ke
langkah 5 jika
kesalahan
paling tidak
besar
1
2
3
4
60
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Sumber : data diolah )
Pemeriksaan terhadap anggota sampel tersebut tidak ditemukan adanya
kesalahan, tingkat kesalahan yang didapat saat dilakukan penelitian sama dengan
0. Sehingga pengambilan sampel dihentikan dan tidak perlu adanya penambahan
sampel dan dapat mengambil keputusan bahwa pengendalian internal pada Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT ini sudah efektif
6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel
Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tabel stop-or-go-decision, ternyata tidak
ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan diantara 3 attribute, sehingga
pengambilan sampel dihentikan karena AUPL=DUPL. untuk mengetahui AUPL
dihitung dengan cara :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
Berdasarkan tabel 5.3 dengan tingkat keandalan (R%)adalah 95% dan jumlah
kesalahan pada sampel adalah 0, maka dapat diketahui besarnya confidence level
adalah 3.
Tabel 5.4 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size
and Upper Precision Limit Population Occurance Rate Based on Sampel Results
Sumber: Mulyadi, 2014: 268
Atribut 1 : Adanya otorisasi berupa tandatangan dari pihak yang berwewenang:
Berdasarkan pemeriksaan terhadap 60 sampel, selanjutnya melakukan pengujian
kepatuhan dengan menetukan Confidence level pada R%= 95% dan DUPL=5%
tingkat kesalahan 0 karena terdapat otorisasi berupa tanda tanggan dari pihak
berwenang pada SPM tersebut. Maka dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
Number Of Occurance Confidence Levels
90% 95% 97,5%
0 2,4 3,0 3,7
1 3,9 4,8 5,6
2 5,4 6,3 7,3
3 6,7 7,8 8,8
4 8,0 9,2 10,3
5 9,3 10,6 11,7
6 10,6 11,9 13,1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
AUPL= 3,0/60
AUPL= 0,05
AUPL= 5%
AUPL=DUPL maka pengujian kepatuhan pada atribut 1 adalah efektif.
Atribut 2 : terkait dokumen pendukung
Berdasarkan pemeriksaan pada 60 sampel, selanjutnya adalah melakukan
pengujian kepatuhan dengan menentukan Confidence levels pada R%= 95% dan
DUPL=5% tingkat kesalahan 0 karena dokumen pendukung terlampir dalam
SPM. Maka dapat dilakukan penghitung menggunakan rumus:
AUPL= 3,00/60
AUPL= 0,05
AUPL=5%
AUPL=DPUL maka hasil dari pengujian kepatuhan terhadap atribut 2 ini adalah
efektif.
Atribut 3: terkait dengan Adanya kesesuaian data yang tertera dalam dokumen
utama dan dokumen pendukung. Berdasarkan pemeriksaan pada 60 sampel,
selanjutnya adalah melakukan pengujian kepatuhan dengan menentukan
Confidence levels pada R%= 95% dan DUPL= 5% tingkat kesalahan 0 karena
terdapat adanya kesesuaian data yang tertera dalam dokumen utama dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
pendukung. Maka dapat dilakukan penghitungan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
AUPL= 3,00/60
AUPL= 0,05%
AUPL=5%
AUPL=DUPL maka hasil dari pengujian kepatuhan pada atribut 3 adalah efekktif.
Tabel 5.5 Ringkasan hasil pengujian kepatuhan pada atribut pengeluaran kas.
No.
Atribut Atribut
Jumlah
Sampel
Jumlah
Kesalahan AUPL DUPL
Hasil
Pengujian
Kepatuhan
1
Adanya
otorisasi
berupa
tandatangan
dari pihak
yang
berwewenang
60 0 5% 5% Efektif
2
Adanya
dokumen
pendukung
60 0 5% 5% Efektif
3 Adanya
kesesuaian
data tertera
dalam
dokumen utam
dan dokumen
pendukung
60 0 5% 5% Efektif
Sumber; Data diolah, 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
7. Kesimpulan yang diperoleh dari pengujian kepatuhan pengeluaran kas Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT adalah :
Berdasarkan pada penelitian terhadap pengujian 60 sampel pengeluaran kas
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT dengan menggunakan
metode Stop-Or-Go-Sampling dengan tingkat kesalahan maksimal (DUPL)
5% diperoleh hasil :
A. Attribute 1 ( otorisasi berupa tandatangan oleh pihak yang berwenang )
Adalah efektif. Hasil diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap
dokumen bukti pengeluaran kas, seluruh dokumen trsebut diotorisasi
berupa tanda tangan oleh pihak yang berwenang yaitu kepala divisi
administrasi dan kepala bagian umum dan bendahara pengeluaran
B. Attribute 2 (mengenai kelengkapan dokumen pendukung) adalah efektif.
hasil diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pengeluaran,
bahwa dokumen bukti pengeluaran sudah menyertakan dokumen
pendukungnya.
C. Attribute 3 (Adanya kesesuaian data yang tertera dalam dokumen utama
dan dokumen pendukung) adalah efektif. Diperoleh hasil bahwa data yang
tertera di dokumen pendukung, yaitu daftar rincian pembayaran dan
adanya kuitansi atau notah tagihan dan stuck cek.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
C. Pembahasan
Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah memiliki
pengendalian internal yang baik dengan mengatur dan menangani serta
memantau perkembangan jalannya kegiatan operasi pengeluaran kas di Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT tersebut, sehingga bila terjadi
sesuatu hal yang tidak diinginkan dapat diatasi. Pemisahan fungsi dan
tanggung jawab antara bagian atau fungsi yang terkait dalam kegiatan
pengeluaran kas, terutama pemberi otorisasi dan akuntansi. Dokumen yang
digunakan sudah bernomor urut tercetak, tanggal transaksi, tempat untuk
otorisasi oleh pejabat yang berwenang, adanya dokumen pendukung yang
dilampirkan sebagai bukti pengeluaran kas, adanya kesesuai data yang tertera
dalam dokumen bukti pengeluaran dengan dokumen pendukungnya, yaitu
adanya struk nota tagihan, kuitansi pembayaran dan telah dilakukan
pemeriksaan dan pencocokan ulang secara periodik.
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah memiliki
pengendalian intern yang efektif terhadap aktivitas pengeluaran kas, terbukti
dari pengujian kepatuhan yang dilakukan dengan metode stop- or-go sampling
yang mengambil sampel terhadap semua bukti pengeluaran kas dengan
dokumen pendukungnya. Dari 60 sampel yang telah ditentukan berkaitan
dengan pengeluaran kas tidak ditemukan adanya kesalahan dalam ketiga
attribute yang digunakan untuk pengujian tersebut, yaitu sudah adanya
otorisasi berupa tanda tangan dari pihak yang berwenang, adanya dokumen
pendukung, selain dokumen utama dengan dokumen pendukung. Karena tidak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
ditemukan kesalahan, berarti tingkat kesalahan sama dengan 0, dan AUPL =
DUPL yaitu sebesar 5% dari pemeriksaan 60 sampel terhadap masing-masing
attribute yang digunakan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian
internal pada pengeluaran kas Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
NTT sudah efektif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa pengendalian internal pengeluaran kas di Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah efektif berdasarkan uji kepatuhan stop-
or-go-sampling. Hasil penelitian sampel terhadap ketiga atribut yang digunakan
menunjukkan bahwa AUPL=DUPL yaitu sebesar 5%, maka dapat disimpulkan
bahwa pengendalian intern pengeluaran kas di Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM NTT efektif.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini pengujian sampel dilakukan di tempat dan sampel dipilihkan
oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT. Peneliti tidak
diperkenankan untuk melampirkan dokumen yang diteliti ke dalam penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
C. Saran
1. Bagi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
Hasil penelitian yang telah dilakukan ini Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM NTT sudah melakukan pelaksanaan pengendalian internal
pengeluaran kas dengen efektif terbukti dengan terpenuhinya semua attribute
pengujian kepatuhan. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT
diharapkan mampu mempertahankan keadaan dengan terus menjalankan
kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan digunakan
mendukung tercapainya tujuan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
NTT dengan baik.
2. Bagi penulis selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memiliki akses penuh berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pengeluaran kas, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
DAFTAR PUSTAKA
Andre.2007.Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
Bastian,indra.2006.Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua.Jakarta :Salemba
Empat
Mardiasmo. 2002.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI.
Bastian, Indra. 2010.Akuntansi Sektor Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta:
Erlangga
Estiana, fransisca.2008. “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penggajian pada
Lembaga Pendidikan”.Skripsi Tidak Dipublikasikan.Universitas Sanata
Dharma ,Yogyakarta
Hall, James A. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat. Selemba
Empat. Jakarta.
Jusup,Al Haryono ,2014.Auditing(Pengauditan Berbasis ISA).Yogyakarta: STIE
YKPN
Mardiasmo. 2002.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI
Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YKPN, Yogyakarta
Mulyadi.2002.Auditing.Jakarta:Salemba Empat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Romney, Marshall B. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Sembilan.
Salemba Empat. Jakarta.
Putri, S.P. 2016. Analisis Efektifitas Pengendalian Intern Pengeluaran Kas.
Skripsi. Universitas Sanata Dharma,Yogyakarta
Soemarso, S.R. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Lima. Salemba Empat,
Jakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
PEDOMAN WAWANCARA
1. Apakah struktur organisasi telah memuat secara jelas garis wewenang dan
tanggung jawab masing-masing fungsi ?
Jawaban : sudah, kantor sudah menjelasakan dan menjelaskan dan
menggambarkan adanya pembagian masalah wewenang,tanggung jawab
serta tugas, sehingga pengambilan keputusan dapat diperoleh dari pihak-
pihak yang berkepentingan sesuai dengan pembaian struktur organisasi.
2. Apakah terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian,
pengembangan, penilaian prestasinya, dan kompensasi kepada
pegawainya?
Jawaban :sudah, ada kebijakan mengenai kepegawaian, pengembangan,
penilaian prestasinya kepada pegawai
3. Apakah pegawai sudah mempunyai tingkat integritas kepada Kantor
wilayah Hukum dan HAM NTT
Jawaban: sudah, terlihat dari kinerja pegawai sampai saat ini sudah
berusaha bertanggungjawab dalam pekerjaan mereka masing-masing
4. Apakah tujuan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT secara
keseluruhan sudah tercapai dengan baik?
Jawaban : sudah, terlihat dari visi dan misi kantor yang berkaitan
Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan
HAM, dan mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang
profesional dan berintegritas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
5. Apakah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT sudah
mengelola setiap perubahan yang telah dilakukan ?
Jawaban : sudah , dengan perbaikan dengan peraturan yang dikarenakan
adanya risiko yang ditemukan atau sudah tidak diterapkan lagi
6. Apakah sistem akuntansi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
NTT sudah mampu digunakan untuk mengidenifikasi, menggabungkan,
menganalisis, menggolongkan, dan menyelenggarakan
pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban atas aktiva yang
bersangkutan ?
Jawaban : sudah, sampai saat ini sistem akuntansi yang ada dapat
digunakan untuk semua kegiatan oprasional sehingga dapat digunakan
pengamblan keputusan.
7. Apakah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT melakukan
pengendalian informasi seperti pengendalian terhadap sistem dokumentasi,
pengendalian akses dan pengendalian data?
Jawaban : sudah, pengendalian intern berkaitan dengan pengelolaan
informasi, pengendalian pengelolan informasi untuk menjamin sistem
berjalan dengan baik
.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI