-
2/4/2015 Penjelasan Umum Tarif
http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=spt 1/2
Rabu, 4 Februari 2015 Home
Penjelasan UmumProgram dan KebijakanPerkembangan Penerimaan Pajak PNBPKepabeananCukai
Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT Masa :
No Jenis SPT Masa Batas WaktuPenyetoran/PembayaranBatas Waktu
Penyampaian SPTTerakhir
1. PPh Pasal 4 ayat (2) yangdipotong oleh Pemotong PPh
tanggal 10 (sepuluh)bulan berikutnya
setelah Masa Pajakberakhir
20 (dua puluh) hari
setelah Masa Pajakberakhir
2. PPh Pasal 15 yang dipotongoleh Pemotong PPh
3. PPh Pasal 22 atas penyerahanbahan bakar minyak, gas, danpelumas kepada penyalur/agenatau industri yang dipungutoleh Wajib Pajak badan yangbergerak dalam bidangproduksi bahan bakar minyak,gas, dan pelumas
4. PPh pasal 22 yangpemungutannya dilakukan olehWajib Pajak badan tertentusebagai Pemungut Pajak
5. PPh Pasal 21 yang dipotongoleh Pemotong PPh
6. PPh Pasal 23 yang dipotongoleh Pemotong PPh
7. PPh Pasal 26 yang dipotongoleh Pemotong PPh
8. PPh Pasal 4 ayat (2) yangharus dibayar sendiri olehWajib Pajak
tanggal 15 (lima belas)bulan berikutnya
setelah Masa Pajakberakhir
9. PPh Pasal 15 yang harusdibayar sendiri
10. PPh Pasal 2511. PPN atau PPN dan PPnBM yang
terutang dalam satu MasaPajak
12. PPN atau PPN dan PPnBM yangpemungutannya dilakukan olehPemungut PPN selainBendahara Pemerintah atauinstansi Pemerintah yangditunjuk
13. PPh Pasal 22, PPN atau PPNdan PPnBM atas impor
bersamaan dengan saatpembayaran Bea Masukdan dalam hal Bea Masukditunda atau dibebaskan,PPh Pasal 22, PPN atauPPN dan PPnBM atasimpor harus dilunasi padasaat penyelesaiandokumen pemberitahuanpabean impor
-
14. PPh Pasal 22, PPN atau PPNdan PPnBM atas impor yangdipungut oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai
1 (satu) hari kerja setelahdilakukan pemungutanpajak
secara mingguanpaling lama pada harikerja terakhir mingguberikutnya
15. PPh Pasal 22 yang dipungutoleh bendahara
pada hari yang samadengan pelaksanaanpembayaran ataspenyerahan barang yangdibiayai dari belanjaNegara atau belanjaDaerah, denganmenggunakan SuratSetoran Pajak atas namarekanan danditandatangani olehbendahara
14 (empat belas) hari
setelah Masa Pajakberakhir
16. PPN atau PPN dan PPnBM yangpemungutannya dilakukan olehBendahara Pemerintah atauinstansi Pemerintah yangditunjuk
tanggal 7 (tujuh) bulanberikutnya setelah MasaPajak berakhir
17. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajakdengan kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalam
paling lama pada akhirMasa Pajak terakhir
-
2/4/2015 Penjelasan Umum Tarif
http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=spt 2/2
Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkanbeberapa Masa Pajak dalamsatu Surat PemberitahuanMasa 20 (dua puluh) hari
setelah berakhirnyaMasa Pajak terakhir
18. Pembayaran masa selain PPhPasal 25 bagi Wajib Pajakdengan kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkanbeberapa masa pajak dalamsatu Surat PemberitahuanMasa
sesuai dengan bataswaktu untuk masing-masing jenis pajak
SPT Tahunan :
No JenisPajakYang
MenyampaikanSPT
Batas WaktuPembayaran
Batas WaktuPenyampaianSPT Terakhir
1. SPT PPhTahunan
Wajib Pajakorang pribadi sebelum Surat
PemberitahuanPajak
Penghasilan
disampaikan
3 (tiga) bulansetelah akhirTahun Pajak
Wajib Pajakbadan
4 (empat)bulan setelahakhir TahunPajak
Keterangan :
- Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan
hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajakdapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atauhari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkanuntuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cutibersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.03/2007
RANGKUMAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
UU No.8Tahun1983
928/KMK.04/1993
361/KMK.04/1998
564/KMK.03/2004
137/PMK.05/2005
UU No.36Tahun2008
Untuk diriWajib Pajak(WP)
Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp 2.880.000 Rp 12.000.000 Rp 13.200.000
Rp15.840.000
Tambahanuntuk WPkawin
Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000
Rp 1.320.000
Tambahanuntuk seorangisteri yangpenghasilannyadigabungdenganpenghasilansuami
Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp 2.880.000 Rp 12.000.000 Rp 13.200.000
Rp15.840.000
Tambahanuntuk keluargasedarah dansemendadalam garisketurunan luruspaling banyak 3orang
Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000
Rp 1.320.000
Berlakusejak
1Januari
1984
Berlakusejak
1 Januari1994
Berlakusejak
1 Januari1999
Berlakusejak
1 Januari2005
Berlakusejak
1 Januari2006
Berlakusejak
1 Januari2009
Copyright by Pusat Kebijakan Pendapatan Negara- Badan Kebijakan Fiskal
