batas waktu penyetoran & penyampaian surat pemberitahuan (spt)

2
2/4/2015 Penjelasan Umum Tarif http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=spt 1/2 Rabu, 4 Februari 2015 Home Penjelasan Umum Program dan Kebijakan Perkembangan Penerimaan Pajak PNBP Kepabeanan Cukai Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) SPT Masa : No Jenis SPT Masa Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir 1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh 3. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas 4. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak 5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh 6. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh 7. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh 8. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 9. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri 10. PPh Pasal 25 11. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak 12. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk 13. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor - 14. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya 15. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir 16. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 17. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir

Upload: johnecholsphrasetyo

Post on 03-Oct-2015

233 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

SPT

TRANSCRIPT

  • 2/4/2015 Penjelasan Umum Tarif

    http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=spt 1/2

    Rabu, 4 Februari 2015 Home

    Penjelasan UmumProgram dan KebijakanPerkembangan Penerimaan Pajak PNBPKepabeananCukai

    Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

    SPT Masa :

    No Jenis SPT Masa Batas WaktuPenyetoran/PembayaranBatas Waktu

    Penyampaian SPTTerakhir

    1. PPh Pasal 4 ayat (2) yangdipotong oleh Pemotong PPh

    tanggal 10 (sepuluh)bulan berikutnya

    setelah Masa Pajakberakhir

    20 (dua puluh) hari

    setelah Masa Pajakberakhir

    2. PPh Pasal 15 yang dipotongoleh Pemotong PPh

    3. PPh Pasal 22 atas penyerahanbahan bakar minyak, gas, danpelumas kepada penyalur/agenatau industri yang dipungutoleh Wajib Pajak badan yangbergerak dalam bidangproduksi bahan bakar minyak,gas, dan pelumas

    4. PPh pasal 22 yangpemungutannya dilakukan olehWajib Pajak badan tertentusebagai Pemungut Pajak

    5. PPh Pasal 21 yang dipotongoleh Pemotong PPh

    6. PPh Pasal 23 yang dipotongoleh Pemotong PPh

    7. PPh Pasal 26 yang dipotongoleh Pemotong PPh

    8. PPh Pasal 4 ayat (2) yangharus dibayar sendiri olehWajib Pajak

    tanggal 15 (lima belas)bulan berikutnya

    setelah Masa Pajakberakhir

    9. PPh Pasal 15 yang harusdibayar sendiri

    10. PPh Pasal 2511. PPN atau PPN dan PPnBM yang

    terutang dalam satu MasaPajak

    12. PPN atau PPN dan PPnBM yangpemungutannya dilakukan olehPemungut PPN selainBendahara Pemerintah atauinstansi Pemerintah yangditunjuk

    13. PPh Pasal 22, PPN atau PPNdan PPnBM atas impor

    bersamaan dengan saatpembayaran Bea Masukdan dalam hal Bea Masukditunda atau dibebaskan,PPh Pasal 22, PPN atauPPN dan PPnBM atasimpor harus dilunasi padasaat penyelesaiandokumen pemberitahuanpabean impor

    -

    14. PPh Pasal 22, PPN atau PPNdan PPnBM atas impor yangdipungut oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai

    1 (satu) hari kerja setelahdilakukan pemungutanpajak

    secara mingguanpaling lama pada harikerja terakhir mingguberikutnya

    15. PPh Pasal 22 yang dipungutoleh bendahara

    pada hari yang samadengan pelaksanaanpembayaran ataspenyerahan barang yangdibiayai dari belanjaNegara atau belanjaDaerah, denganmenggunakan SuratSetoran Pajak atas namarekanan danditandatangani olehbendahara

    14 (empat belas) hari

    setelah Masa Pajakberakhir

    16. PPN atau PPN dan PPnBM yangpemungutannya dilakukan olehBendahara Pemerintah atauinstansi Pemerintah yangditunjuk

    tanggal 7 (tujuh) bulanberikutnya setelah MasaPajak berakhir

    17. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajakdengan kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalam

    paling lama pada akhirMasa Pajak terakhir

  • 2/4/2015 Penjelasan Umum Tarif

    http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=spt 2/2

    Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkanbeberapa Masa Pajak dalamsatu Surat PemberitahuanMasa 20 (dua puluh) hari

    setelah berakhirnyaMasa Pajak terakhir

    18. Pembayaran masa selain PPhPasal 25 bagi Wajib Pajakdengan kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkanbeberapa masa pajak dalamsatu Surat PemberitahuanMasa

    sesuai dengan bataswaktu untuk masing-masing jenis pajak

    SPT Tahunan :

    No JenisPajakYang

    MenyampaikanSPT

    Batas WaktuPembayaran

    Batas WaktuPenyampaianSPT Terakhir

    1. SPT PPhTahunan

    Wajib Pajakorang pribadi sebelum Surat

    PemberitahuanPajak

    Penghasilan

    disampaikan

    3 (tiga) bulansetelah akhirTahun Pajak

    Wajib Pajakbadan

    4 (empat)bulan setelahakhir TahunPajak

    Keterangan :

    - Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan

    hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajakdapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

    - Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atauhari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

    - Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkanuntuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cutibersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.03/2007

    RANGKUMAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

    UU No.8Tahun1983

    928/KMK.04/1993

    361/KMK.04/1998

    564/KMK.03/2004

    137/PMK.05/2005

    UU No.36Tahun2008

    Untuk diriWajib Pajak(WP)

    Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp 2.880.000 Rp 12.000.000 Rp 13.200.000

    Rp15.840.000

    Tambahanuntuk WPkawin

    Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000

    Rp 1.320.000

    Tambahanuntuk seorangisteri yangpenghasilannyadigabungdenganpenghasilansuami

    Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp 2.880.000 Rp 12.000.000 Rp 13.200.000

    Rp15.840.000

    Tambahanuntuk keluargasedarah dansemendadalam garisketurunan luruspaling banyak 3orang

    Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000

    Rp 1.320.000

    Berlakusejak

    1Januari

    1984

    Berlakusejak

    1 Januari1994

    Berlakusejak

    1 Januari1999

    Berlakusejak

    1 Januari2005

    Berlakusejak

    1 Januari2006

    Berlakusejak

    1 Januari2009

    Copyright by Pusat Kebijakan Pendapatan Negara- Badan Kebijakan Fiskal