30
BAB II
KERJASAMA JEPANG DAN INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI TIMOR LESTE
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kerjasama Triangular yang
diterapkan oleh Jepang dan Indonesia, di mana sebelumnya kerjasama ini didasari
oleh keinginan Timor-Leste (TL) dalam Timor-Leste Strategic Development Plan
2011-2030 pada aspek pembangunan. Kerjasama ini terjalin sebagai upaya Timor-
Leste dapat bersaing dengan negara-negara di dunia internasional. Oleh karena itu
seperti yang penulis bahas pada bab sebelumnya bahwa untuk mendorong
modernisasi dalam mencapai kepentingan bersama memanfaatkan KSST adalah
langkah tepat.
2.1. Latar Belakang Terbentuknya Kerjasama Triangular antara Jepang,
Indonesia dan Timor-Leste
Kerjasama Triangular Jepang, Indonesia dan Timor-Leste merupakan salah
satu bagian dari program Kerjasama Selatan-Selatan. KSS merupakan pelengkap
kerjasama Utara-Selatan yang diinisiasi negara-negara Selatan secara mandiri
untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di negara masing-masing. KSS
terbentuk setelah dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun
1955 yang kemudian membuahkan prinsip dasar dan gagasan pemikiran mengenai
istilah “Selatan” untuk sebutan negara-negara berkembang dan “Utara” untuk
31
sebutan negara-negara maju. Konferensi tersebut juga mempromosikan pentingnya
kerjasama antar negara Selatan yang saling menguntungkan. Kesamaan latar
belakang dan permasalahan tersebut menjadikan KSS menjadi solid dan efektif.36
Seiring dengan perkembangan KSS dari waktu ke waktu kerjasama ini
kemudian melibatkan negara utara atau negara maju, institusi multilateral seperti
lembaga donor atau organisasi internasional seperti PBB. Negara maju melalui
lembaga donornya maupun institusi seperti PBB hanya berperan sebagai
pendukung saja, inisiatif kerjasama tetap harus dilakukan oleh negara-negara
selatan. Skema konfigurasi yang melibatkan negara selatan, negara maju dan
institusi multilateral inilah yang kemudian disebut sebagai kerjasama Triangular.37
Kerjasama Triangular merupakan salah satu penggerak dari KSS yang
melibatkan negara/lembaga donor dalam pelaksanaanya. Kerjasama triangular
merupakan jenis kerjasama dimana sesama negara berkembang saling memberi
bantuan teknis, akan tetapi sumber pendanaannya berasal dari negara maju. Dengan
demikian, kerjasama triangular menjadi sebuah koridor untuk menjembatani
Kerjasama Selatan-Selatan dengan Kerjasama Utara-Selatan.38
Adanya penambahan mekanisme kerjasama pembangunan melalui
kerjasama triangular ini tidak terlepas dari kesepakatan yang ditandatangani dalam
36 Fikry Cassidy, Joevi Roedyati, dkk. 2016. Kerjasama Selatan-Selatan sebagai Instrumen
Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
(BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia. 37 John O. Kakonge, The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection, Global
Policy Essay, July 2014, hlm. 2. 38 Syamsul Hadi, Shanti Darmastuti, dkk. Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama
Selatan-Selatan Laporan Akhir dan Policy Paper. CEACoS) FISIP UI. Universitas Indonesia, hlm.
24
32
“Jakarta Commitment 2009” dengan 22 lembaga dan negara donor. Tujuan dari
kesepakatan ini adalah untuk menciptakan suatu posisi yang setara di antara
negara donor dan resipien dengan tujuan mengefektifkan pinjaman luar negeri agar
tepat sasaran pada pembangunan. Poin penting dalam Jakarta Commitment: Aid for
Development Effectivencess Indonesia’s Road to 2014 adalah perbaikan
mekanisme bantuan internasional dan penguatan KSS.39
Dalam Jakarta komitmen tersebut Indonesia dengan para mitra pembangunan
seperti negara ataupun lembaga donor, salah satunya JICA menyatakan akan
menyelaraskan bantuan luar negeri dengan prioritas pembangunan nasional negara
penerima bantuan. Hal tersebut berguna sebagai sarana untuk mewujudkan
komitmen dan juga untuk memastikan bahwa institusi pemerintahan Indonesia
memiliki kapasitas dalam mengambil kepemimpinan dan menjadi koordinator
bantuan dan proses pengelolaan bantuan.40
Melalui komitmen tersebut menunjukkan peran besar Indonesia dalam
pembanguanan global serta penguatan sinergi antar negara berkembang. Keaktifan
Indonesia tersebut menjadikan Indonesia berkembang sebagai middle income
country, masyarakat internasional mengharap kontribusi lebih dari Indonesia bagi
kesejahteraan global. Hal tersebut menjadikan Indonesia tidak hanya negara
penerima bantuan namun kini Indonesia juga mampu memberi bantuan atau sebagai
donor bagi negara-negara lain. Meskipun bantuan yang diberikan Indonesia adalah
39 Purwasito, Op. Cit., hlm.16 40 Pamflet JICA, Indonesia: Membangun Mitra dalam Pembangunan Internasional (Dukungan
JICA untuk Kerjasama Triangular..
33
bantuan dalam bentuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan.41 Sehingga pada
tahun 2010 dibentuk Tim Koordinasi Nasional (TIM KORNAS), untuk mengawasi
secara terpadu KSST yang sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing instansi,
dan sejak saat itu dimulailah langkah-langkah pembentukan badan bantuan yang
independen untuk memanfaatkan KSST secara lebih strategis.42
Sejalan dengan itu, Indonesia berkolaborasi dengan Jepang dan mengambil
peran yang lebih aktif dalam pembangunan internasional melalui KSST. Kegiatan
pelatihan untuk personil Timor-Leste ini merupakan bagian dari Indonesia Flagship
Program dalam kebijakan KSST Indonesia dengan memanfaatkan jejaring individu
JICA yang luas (khususnya di bidang teknik) dan pengetahuan di bidang
pertimbangan sosial-lingkungan. Dengan latar belakang kerjasama yang dibangun
atas dasar hubungan persahabatan serta untuk menciptakan kestabilan kawasan
antara kedua negara bertetangga, maka kerjasama ini diharapkan dapat memberikan
dampak yang nyata terhadap pembangunan sektor jalan di Timor-Leste yang lebih
baik dimasa depan.43
2.2. Kondisi Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur di Timor-Leste
Sebelum Kerjasama Triangular Berlangsung
41 Stanilaus, Op.Cit., hlm 190 42 Laporan lengkap JICA. 2018. “Tinjauan Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang:
Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan”. diakses dalam
https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/index.html 43 Press Release JICA. Op., Cit. hlm. 2
34
Perekonomian Timor-Leste digolongkan sebagai perekonomian dengan
tingkat pendapatan menengah kebawah oleh Bank Dunia. Sejak secara resmi
merdeka pada tahun 2002, Timor-Leste menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Aspek sosial, ekonomi, dan politik serta keamanan dan penegakan hukum di Timor-
Leste masih menjadi pekerjaan rumah yang terus bermunculan layaknya sebuah
negara baru. Selama lima tahun pertama kemerdekaannya, Timor-Leste masih
menghadapi berbagai pergolakan secara terus menerus dan capaian pembangunan
dapat dikatakan rendah, terutama dengan terus meningkatnya jumlah penduduk
miskin dan berbagai gangguan keamanan konflik horisontal.44
Wilayah Timor-Leste sebagian besar merupakan pegunungan dimana hanya
sedikit wilayah yang relatif mendatar, terutama di sepanjang pantai. Kondisi
tipografi tersebut membuat pengelolaan lahan sulit dilakukan secara optimal
terutama bagi pertanian dan akses transportasi antar wilayah. Padahal, lebih dari
90% rumah tangga dan desa di Timor-Leste mengandalkan pertanian sebagai mata
pencaharian utama. Kesulitan akses pasar menyebabkan perkembangan
pembangunan di hampir seluruh distrik cenderung lambat, dimana aktifitas dan
penduduk sebagian besar berkonsentrasi di pusat kota.45
Maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan perekonomian Timor-
Leste, salah satunya adalah membangun infrastruktur jalan yang menunjang
mobilitas masyarakat di Timor Leste melalui kerjasama yang di lakukan dengan
44 Sonny Harry, 2012. “Timor-Leste Menatap Masa Depan“ . diakses dalam
https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis 45 Ibid.
35
Indonesia dan Jepang. Kerjasama Triangular ini merupakan sebuah bentuk realisasi
dari KSS yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi
negara berkembang. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui terelebih
dahulu bagaimana kondisi perekonomian Timor-Leste secara menyeluruh sebelum
diadakannya kerjasama Triangular ini. Dimana diharapkan setelah Kerjasama
Triangular dilaksankan akan terjadi sebuah perubahan positif bagi perekonomian
Timor-Leste.
Berdasarkan data statistik dari International Monetary Fund pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) Timor-Leste sebelum kerjasama Triangular pada
tahun 2009, yaitu sebesar US$2.634 Miliar dan meningkat pada 2010 sebesar
US$3.199 Miliar, artinya tumbuh tipis. Pendapatan Timor- Leste juga masih
bergantung pada penerimaan ekspor minyak bumi sebagai pembiayaan belanja
pemerintah Timor-Leste.46 Menyadari hal itu pemerintah perlu berupaya untuk
mencari terobosan baru untuk mengurangi ketergantuangan terhadap hasil minyak
bumi.
Pada 2011 pemerintah Timor-Leste akhirnya mengeluarkan kebijakan SDP
2011-2030 yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui
pembangunan infrastruktur dimana sektor publik harus didorong. Dimana sektor
industri yang menerapkan teknologi tidak banyak menghasilkan pekerjaan. Hal
tersebut dikarenakan pengalaman yang terbatas dalam pengadaan dan
pembangunan infrastruktur telah menghambat proyek-proyek tersebut. Untuk itu
46 Key Indicators for Asia and the Pacific 2018. diakses dalam,
https://data.adb.org/sites/default/files/timor-leste-key-indicators-2018.pdf
36
kerjasama Triangular ini dilakukan agar dapat mendorong sektor tersebut melalui
pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
2.3. Tahapan Proses Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di Timor-Leste
Terbentuknya kerjasama Triangular antara Jepang, Indonesia dalam
pembangunan infrastruktur di Timor-Leste ini disadari oleh adanya kebutuhan
saling melengkapi. Pertama, Timor-Leste sebagai negara berkembang tentu
mempunyai keinginan agar dapat bersaing dengan negara-negara di dunia
internasional. Kurangnya jaringan jalan yang memadai dan terbatasnya kapasiatas
dalam kegiatan pemeliharaan jalan membuat jalan-jalan utama di Timor-Leste
sangat rentan mengalami kerusakan pada musim hujan. Oleh karena itu, Timor-
Leste memandang bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu
faktor penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi.47
Kedua, dengan melihat kondisi Timor-leste yang telah dituangkan dalam
SDP, Jepang akhirnya memfokuskan pengembangan program kerjasama dalam
sektor jalan sebagai salah satu prioritas kerjasama di Timor-Leste dan sebagai
pengenalan bantuan modal baru yakni pinjaman Yen untuk sektor ini. Selain itu
KSST merupakan salah satu prioritas utama ODA Jepang yang diarahkan pada
47 Parlemen Nasional Timor Leste. 2011. “Timor-Leste Strategic Development Plan 2011-2030”.
diakses dalam http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/07/Timor-Leste-Strategic-Plan-
2011-20301.pdf
37
upaya prioritas pembangunan di negara penerima bantuan. JICA juga mengakui
pentingnya kerjasama ini terutama di kawasan Asia Tenggara.48
Ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk melaksanakan
program ini, hal tersebut terlihat oleh adanya kesamaan latar belakang sebagai
negara berkembang. Selain itu Indonesia juga memiliki banyak pengalaman dalam
bidang Proyek Pinjaman dan Proyek Kerjasama Teknik.49
Berdasarkan pandangan tersebut, Program Kerjasama Triangular antara
Jepang, Indonesia dan Timor-Leste ini dibicarakan pada pertemuan para ahli
dibidang jalan pada Mei tahun 2010 di Bali. Pertemuan tersebut dilakukan untuk
mengidentifikasi tantangan, kapasitas, opsi dan tindakan selanjutnya dalam
mengatasi masalah tersebut. Pertemuan berikutnya yaitu pada rapat tahunan (Japan
Shoutheast Asia Meeting on South-South Cooperation) J-SEAM50 yang diadakan
di Manila pada Juli tahun 2010. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan
pembentukan tim khusus pencari fakta untuk dikirim ke Timor-Leste dalam rangka
menyiapkan formulasi program dari proyek kerjasama triangular ini.51
Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan yang tertuang
dalam Memorandum of Understanding yang menegaskan bahwa kerjasama tersebut
48 Ibid. 49 Priyanto rahmatullah. “Triangular Cooperation On Road Sector Development”. Bappenas.
Jakarta. 50 J-SEAM adalah upaya untuk mempromosikan Kerjasama Selatan- Selatan berdasarkan kebutuhan
negara-negara penerima bantuan untuk kerjasama teknis. Hal tersebut bertujuan untuk merumuskan,
dan mengimplementasikan Kerjasama Selatan-Selatan yang dipersiapkan dengan baik,
meningkatkan kualitas, dan memeliha rajaringan antara JICA dan lembaga-lembaga anggota Asia
Tenggara. diakses dalam
https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/south/pdf/pamphlet01_01.pdf 51 Krismasari Dinur, dkk. 2013. “Republic of Indonesia Case Study for Indonesia’s Capacity of
South-South and Triangular Cooperation Main Report”. JICA & LPEM-FEUI. Jakarta.
38
akan melayani kepentingan bersama dan berkontribusi dalam meningkatkan
kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang pekerjaan umum dan
infrastruktur. Tujuan kerjasama tersebut untuk meningkatkan intensitas kerjasama
dalam pengembangan infrastruktur dan bidang yang terkait baik untuk
mempromosikan kerjasama konkret perusahaan kontraktor Indonesia dan Timor-
Leste, Konsultan maupun penyedia metirial dan peralatan.52
Tim tersebut terdiri dari ketiga perwakilan negara yang terlibat yaitu,
Kementerian Sekertaris Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan
Umum, Kedutaan Besar Indonesia dan JICA. Sebagai hasil dari pengiriman tim
pencari fakta, ditemukan bahwa pertama, kurangnya jaringan jalan dan kegiatan
pemeliharaan yang memadai, kedua, jalan-jalan utama sangat rentan terhadap hujan
lebat di musim hujan (kondisi: lebih dari 70% rusak parah, sekitar 22% dalam
kondisi rusak, dan hanya 8% dalam kondisi normal). Hal tersebut menunjukkan
bahwa hampir seluruh jaringan jalan berada dalam kondisi buruk dan sulit
dipelihara.53
Atas penemuan fakta tersebut, pada desember 2010 wakil dari ketiga
pemerintah tersebut sepakat utuk melaksanakan program pelatihan yang
dilaksanakan di Indonesia dan dilanjutkan pengiriman tim follow up ke Timor-
Leste. Kemudian menetapkan bidang-bidang pelatihan yang telah disesuaikan
dengan kebutuhan Timor-Leste yang meliputi aspek-aspek perencanaan/desain,
52 Memorandum of Understanding between the ministry of public worksof the republic of
indonesia and the ministry of infrastructure of the democratic republic of Timor-Leste concerning
Coopertaion on Public Works Infrastructure. 53 Priyanto. Op.Cit., hlm. 3
39
konstruksi, pelaksanaan dan pemantauan, pekerjaan dan pemeliharaan di sektor
jalan. Program kerjasama ini dilakukan dalam dua tahap, tahap I yaitu pada 2011-
2012 sedangkan tahap II dilanjutkap pada tahun 2014-2017.54
Fokus utama pada program tahap I dalam mendukung rekonstruksi jalan
nasional no.1 Timor-Leste yang ditangani dalam kerjasama triangular ini adalah
terhubungnya dua kota besar di Timor-Leste yakni Ibu Kota Dili dan Baucau
dengan panjang jalan sekitar 114.1 km dengan lebar jalan sekitar 6 meter.55
Sedangkan tahap II dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dari program
tahap I. Pada tahap ini program berfokus pada peningkatan kapasitas Direktorat
Jalan, Jembatan dan Pengendalian Banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Komunikasi Timor-Leste. Agar terciptanya sistem pemeliharaan jalan nasional no.1
Timor-Leste yang merata dan dapat terus ditingkatkan, sehingga jalan nasional
tetap dalam kondisi yang baik.56
2.3.1. Tahapan Persiapan
Dalam mempererat kemitraan dengan negara-negara berkembang dan
memberikan sumbangsih terhadap stabilitas internasional, Jepang menyediakan
bantuan pembangunan resmi melalui Official Development Assistance57 (ODA).
54 Pamflet JICA, Pengembangan Infrastruktur Sektor Jalan, Kerjasama Selatan-Selatan Trianguar
Antara Indonesia, Timor Leste, dan JICA. hlm. 2 55
Draft Ex-Ante Evaluation Report. Op. Cit., hlm. 2 56 Yulia. Op. Cit., hlm. 73 57 Official Development Assistance ODA adalah berbagai kelompok, termasuk pemerintah,
organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (LSM) dan perusahaan swasta, melakukan
kerjasama ekonomi untuk mendukung pengembangan sosial di negara-negara berkembang. Atau
disebut bantuan keuangan dan teknis yang diberikan pemerintah Jepang kepada negara-negara
berkembang sebagai bagian dari kerjasama ekonomi. Penjelasan lebih lanjutt dapat di lihat melalui
40
Kegiatan ini telah diakui kesuksesannya dalam mempromosikan pertumbuhan
ekonomi berkesinambungan di berbagai negara Asia dan di berbagai belahan dunia.
ODA didefinisikan sebagai the Development Assistance Committe (DAC) of the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).58
Syarat untuk memperoleh bantuan yaitu: Pertama, lembaga yang meminta
bantuan haruslah dari pemerintah atau lembaga pemerintah. Kedua, tujuan utama
yaitu untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di
negara-negara berkembang. Ketiga, Bantuan lunak ini memiliki elemen grant
paling tidak sebesar 25%. (bantuan lunak dimaksudkan pinjaman dana dengan
termin lunak, tingkat suku bunga rendah, dan periode pinjaman lebih lama, elemen
grant lebih banyak sehingga memberikan manfaat bagi negara penerimanya). ODA
diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: Pertama, Bantuan Bilateral diberikan
langsung ke negara-negara berkembang. Dua, Bantuan Multilateral disediakan
untuk organisasi internasional.59
a. Penunjukan JICA Sebagai Agen Pelaksanaan Proyek Pembangunan
Sejak tahun 1954 Jepang bergabung dalam Colombo Plan60, melalui ODA
Jepang menyediakan financial dan technical assistance untuk negara-negara
JICA annual report tahun 2012, diakses dalam
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2012/c8h0vm00002qe6vj-att/03.pdf
(05/1/2019, 21:45) 58 Laporan akhir “Kajian Persiapan Pembentukan Institusi KSS - Kerangka Kerja Kelembagaan”.
LM-FEUI & JICA 2012, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 17, diakses dalam
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087094.pdf 59 Ibid. 60 Colombo plan adalah kerjasama dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan sosial di Asia-
Pasifik Colombo Plan disusun pada Commonwealth Conference yang diadakan di Kolombo, Ceylon
41
berkembang dalam mendukung perdamaian dan pembangunan dunia internasional
serta menjamin kemakmuran dan ketahanan Jepang sendiri.61 ODA juga menjadi
instrumen penting untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan
infrastruktur publik, pertanian dan pembangunan pedesaan, serta meningkatkan
ketahanan pangan. Hingga saat ini ODA merupakan sumber terbesar pembiayaan
eksternal dan sangat penting untuk pencapaian tujuan pembangunan dan target
Milenium Development Goals (MDGs).62
Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dana yang
disalurkan dari ODA kemudian dikelola dalam memberi dukungan secara
menyeluruh terhadap peningkatan kebijakan dan institusi di negara berkembang,
untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan kapasitas,
serta perbaikan prasarana melalui KSS. Dukungan JICA pada KSS merupakan
bagian dari kebijakan bantuan luar negeri Jepang ke negara-negara berkembang.
Kebijakan ini menggariskan ODA Jepang haruslah diarahkan pada upaya self-help
dan mengikuti prioritas pembangunan di negara penerima bantuan.63
Dengan mengambil tagline ”Leading the world with trust” visi JICA yaitu
ingin membentuk ikatan kepercayaan di seluruh dunia dengan mitranya, bercita-
cita untuk dunia yang bebas, damai dan makmur dimana orang dapat berharap untuk
masa depan yang lebih baik dengan menggali potensi mereka yang beragam.
(saat ini Sri Langka), Januari 1950. diakses dalam https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-
multilateral/Pages/Colombo-Plan.aspx (05/1/2019, 22:01) 61 LM-FEUI & JICA 2012. Op. Cit., hlm. 13 62 Hadi, Op. Cit., hlm. 23 63 “JICA’s Support for South-South Cooperation: Challenge to Inclusive and Dynamic Development
with New Partners”, handout yang dikeluarkan oleh Japan International Cooperation Agency
(JICA)
42
Sedangkan misinya sesuai dengan Piagam Kerjasama Pembangunan adalah akan
bekerja untuk keamanan manusia dan pertumbuhan kualitas.64
Upaya JICA dalam memberikan dukungan secara efisien dan efektif
berpegangan pada kebijakan bantuan pemerintah Jepang, yang dikembangkan
dengan menghindari adanya bias dan memiliki perspektif yang lebih luas dari
sekedar yang bantuan seperti kerjasama teknik, pinjaman ODA dan bantuan hibah.
Pada intinya, JICA secara cepat melakukan perancangan dan pelaksanaan proyek
berdasarkan survei persiapan untuk mempelajari substansi bantuan yang diperlukan
di lokasi proyek sebelum menerima proposal bantuan dari negara mitranya.65
Bagan 2. 1 Evaluasi Pemberian Bantuan ODA Jepang oleh JICA
Sumber: Brosur JICA, 2008.
64 JICA, “Cooperation in Timor-Leste”, diakses dalam
https://www.jica.go.jp/easttimor/english/office/others/c8h0vm0000966y5o-att/brochure_en.pdf
(22:41, 8-2-2019) 65 Yulia. Op. Cit., hlm.
43
Dalam melaksanakan program-programnya, JICA melakukan kerjasama
dengan pemerintah/kementerian terkait (melalui koordinasi dengan Kemenlu),
pemerintah daerah, sektor swasta, NGO, dan universitas-universitas. Pengelolaan
kerjasama pembangunan Jepang melibatkan banyak lembaga-lembaga di dalam
prosesnya. Perumusan strategi itu dilakukan oleh Overseas Economic Cooperation
Council (OECC) di bawah arahan dari Perdana Menteri Jepang. Dewan Kerjasama
Ekonomi Luar Negeri ini terdiri dari Ketua Sekertaris Kabinet, Menteri Luar
Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri
(METI).66
Setelah itu strategi tersebut dirumuskan lagi dalam bentuk kebijakan oleh
Biro Kerja sama Internasional di dalam Kementerian Luar Negeri (MOFA).
Tujuannya adalah memperkuat fungsi perencanaan kebijakan kementerian tersebut.
Selanjutnya implementasi kebijakan dilakukan sepenuhnya oleh JICA sebagai satu-
satunya lembaga yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kerja sama
teknik, menyalurkan bantuan pinjaman dan bantuan hibah.67
66 Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (Tim Kornas KSST). 2017.
“Pembentukan Single Agency Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia.” Jakarta.
diakses melalui https://ktln.setneg.go.id/pdf/publikasi_01_12072018.pdf ( 67 Sebelum terjadi reformasi di tahun 2008, JICA hanya menangani kerja sama teknik, sementara
bantuan hibah disalurkan oleh MOFA, dan bantuan keuangan internasional dan hibah dikelola oleh
JIBIC. dalam Tim Kornas KSST. 2017. “Pembentukan Single Agency Kerja Sama Selatan Selatan
dan Triangular Indonesia.” Jakarta. hlm. 75
44
Sumber: Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
(Tim Kornas KSST). 2017. “Pembentukan Single Agency Kerja Sama
Selatan Selatan dan Triangular Indonesia.” Jakarta.
Sejak tahun 1950an pembentukan JICA ini telah mengalami proses panjang.
Pada tahun tersebut, kerja sama pembangunan Jepang dilakukan oleh beberapa
lembaga yaitu Federation of Japanese Overseas Association, Japan Asian
Association, Japan Emigration Promotion. Ketiga lembaga ini membentuk
Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) pada tahun 1962, dan berubah
menjadi JICA sebagai lembaga publik khusus (special public institution) pada
tahun 1974. Pada tahun 2003 JICA diubah menjadi suatu Incorporated
Administrative Agency dalam upaya meningkatkan efektivitas, kualitas dan
Bagan 2. 2 Kerangka Kelembagaan Penyaluran Bantuan Pembangunan
Resmi (ODA) Jepang
45
transparansi. Pada tahun 2008 JICA mendapat mandat yang lebih besar sebagai
satu-satunya agensi yang bertanggung menyalurkan bantuan pembangunan resmi
Jepang.68
Sumber: Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
(Tim Kornas KSST). 2017. “Pembentukan Single Agency Kerja Sama
Selatan Selatan dan Triangular Indonesia.” Jakarta.
Pelaksanaan proses bisnis dengan mitra kerjasama pembangunan dilakukan
melalui empat tahap yaitu: (1) Formulasi Strategi, (20 Formulasi Program, (3)
Penilaian Program, (4) Keputusan Penilaian Program, dan Implementasi. Pertama
68 Ibid.
Bagan 2. 3 Proses Bisnis dengan Negara Mitra
46
Formulasi Strategi dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan perumusan kebijakan
luar negeri, kebijakan-kebijakan kerjasama pembangunan, lelu kemudian
menghasilkan prioritas kebijakan kerjasama pembangunan. Pada tahap ini JICA
terlibat untuk merumuskan rencana regional, rencana khusus negara, isu-isu
spesifik dan rencana implementasi. Kemudian dilakukan dialog dengan pemerintah
negara mitra kerjasama pembangunan.69
Tahap selanjutnya adalah konsultasi yang kemudian menyepakati
permohonan dari negara mitra oleh pemerintah Jepang. Pada tahap ini, JICA
melakukan kajian fromulasi program. Tahap ketiga adalah penilaian program di
mana JICA melakukan penilaian setiap proposal program. Hasilnya diserahkan
kepada Pemerintah Jepang untuk dilakukan pengujian hasil penilaian tersebut. Pada
tahap keempat pemerintah Jepang akan mengambil keputusan yang selanjutnya
akan disampaikan kepada negara mitra dan ditindaklanjuti dengan perjanjian
internasional. Dokumen perjanjian tersebut kemudian disampaikan ke JICA untuk
tindak lanjut proses selanjutnya yaitu penerapan program kerjasma yang telah
disepakati. Tahap terakhir yaitu implementasi yang dilakukan oleh JICA bersama
dengan pemerintah negara mitra. JICA melakukan pengelolahan, monitoring,
evaluasi dan tindak lanjut program.70
Bentuk dari kerjasama ini merupakan Pinjaman ODA yang pertama kali bagi
Timor-Leste, pinjaman yen yang diberikan yaitu sekitar 5.3 miliar yen Jepang atau
69 Ibid. hlm. 77 70 Ibid. hlm. 78
47
sekitar (USD 65 juta) untuk “Proyek peningkatan Jalan No.1 Nasional”.71 Pinjaman
ODA diberikan untuk mendukung negara-negara berkembang di atas tingkat
pendapatan tertentu dengan memberikan bunga rendah, dana jangka panjang dan
lunak terutama untuk pengembangan infrastruktur sosial ekonomi.
b. Kajian Tentang Pelaksanaan Program
Saat ini Timor-Leste tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk
mendukung negara modern dan produktif dimana orang-orangnya dapat terhubung
satu sama lain. Renaca Timor-Leste untuk menjawab tantangan dalam mendukung
pertumbuhan negara, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja,
dan mengembangkan sektor swastanya yaitu dengan menetapkan prioritas
pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik dengan sendirinya akan
membawa Timor-Leste berkembang secara sosial dan ekonomi.72
Pemerintah Timor-Leste pada bulan juli 2011 mengeluarkan kebijakan
Rencana Pembangunan Strategis (SDP) 2011-2030. Dalam draft kebijakan SDP
disebutkan “The Timor-Leste Strategic Plan is a twenty year vision that reflects the
aspirations of the Timorese people to create a prosperous and strong nation. The
plan has been developed to inspire change, to support bold collective action and
plan for a better future”. Hal tersebut mencerminkan aspirasi ribuan rakyat Timor-
Leste yang diungkapkan selama konsultasi nasional pada 2010, dan dibuat
71Dinur Krismasari, Nakazawa Shigeki, dkk. 2012. Indonesia-Japan: Dynamic development for
prosperity: Practices of South-South and Triangular Cooperation (SSTC). JICA Indonesia
Offices: Jakarta. 72 Parlemen Nasional Timor Leste. 2011. “Timor-Leste Strategic Development Plan 2011-2030”.
diakses dalam http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/07/Timor-Leste-Strategic-Plan-
2011-20301.pdf
48
berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional 2002. untuk menjawab kebutuhan
mendesak dalam membangun bangsa yang kuat dan menuju bangsa yang
sejahtera.73
Paket kebijakan strategis dalam SDP Timor-Leste tersebut terintegrasi untuk
mengimplementasikan pembangunan jangka pendek (satu hingga lima tahun),
jangka menengah (lima hingga sepuluh tahun) dan jangka panjang (sepuluh sampai
dua puluh tahun). Kebijakan tersebut selaras dengan PBB dalam Tujuan
Pembangunan Milenium MDGs, namun itu lebih dari serangkaian target. Kebijakan
Timor-Leste tersebut ditujukan untuk pembangunan jangka panjang, berkelanjutan,
dan inklusif.74
Rencana Pembangunan Strategis mencakup tiga bidang utama: Modal Sosial,
Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi. Pengembangan Modal
Sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat yang sehat dan
berpendidikan dalam memajukan pembangunan manusia. Kemudian
Pengembangan Infrastruktur untuk memastikan bahwa Timor-Leste memiliki
infrastruktur inti dan produktif untuk pembangunan berkelanjutan, tumbuh dan
terkoneksi. Ketiga yaitu Pengembangan Ekonomi untuk mencapai kesejahteraan,
ekonomi modern dan pekerjaan untuk masyarakat.75
73 Ibid. hlm. 8 74 Ibid. hlm. 10 75 Ibid. hlm. 11
49
Sumber: Parlemen Nasional Timor Leste. 2011. “Timor-Leste Strategic
Development Plan 2011-2030”. Dili.
Setelah keluarnya SDP pemerintah Jepang kemudian meninjau kebijakan
tersebut untuk kemudian menentukan dukungan dalam rencana pembangunan
Timor-Leste. Dengan ditetapkannya pembangunan jalan nasional menjadi salah
satu prioritas utama Timor-Leste dalam pembangunannya. JICA dan Indonesia
kemudian melakukan studi kasus pertama membahas program “Infrastructure in
Roads Sector, South-South and Triangular Cooperation by the Goverment of
Indonesia, the Goverment of Timor-Leste and the Japan International Cooperation
Agency (JICA)” yang dilakukan di tahun 2011-2012 dan dilanjutkan 2014-2017.76
Pelaksanaan kerjasama dengan Indonesia merupakan permintaan Timor-
Leste yang memandang Indonesia memiliki kesamaan latar belakang bahasa,
76 Krismasari Dinur, dkk. 2013. “Republic of Indonesia Case Study for Indonesia’s Capacity of
South-South and Triangular Cooperation Main Report”. JICA & LPEM-FEUI. Jakarta.
Social Capital
• Educating and Training
• Health
• Social Inclusion
• Environment
• Culture and Heritage
Infrastructure Development
• Roads and Bridges
• Water and
• Sanitation
• Electricity
• Seaports
• Airports
• Telecomunication
Economic Deveopment
• Rural Development
• Agriculture
• Petroleum
• Tourism
• Private Sector Investment
Tabel 2. 1 Tiga Fokus Bidang Pembangunan dalam Strategic Development
Plan 2011-2030
50
budaya, geografi dari pada negara lain. Hal tersebut menunjukkan Indonesia
sebagai inisiator dalam kerjasama ini memiliki keunggulan tersendiri dalam
memberikan bantuan dibidang pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu
Indonesia memiliki banyak pengalaman di bidang tersebut, termasuk dalam
pelaksanaan berbagai proyek lunak dan kerjasama teknik yang telah di lakukan
dengan pemerintah Jepang. Jepang melalui JICA, menyarankan untuk
melaksanakan kerjasama tersebut menggunakan model kerjasama Triangular, yang
akan memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan yang disebut “Kerjasama
Kemitraan Segitiga”.77
Sumber: Krismasari Dinur, dkk. 2013. “Republic of Indonesia Case Study for
Indonesia’s Capacity of South-South and Triangular Cooperation Main
Report”. JICA & LPEM-FEUI. Jakarta.
Dengan dilakukannya program kerjasama triangular ini memperlihatkan
bahwa program ini diawali dengan adanya kebutuhan dan permintaan dari negara
77 Ibid. hlm. 27
Bagan 2. 4 Demand driven of Triangular Cooperation
51
Timor-Leste sebagai beneficiary country penerima bantuan. Disisi lain Indonesia
sebagai pivotal country, telah menjalankan prinsip KSSnya yaitu prinsip demand
driven mengutamakan prioritas pembangunan nasional negara Timor-Leste. Selain
itu kerjasama ini selaras dengan kebijakan JICA yang mengarah pada upaya self-
help dan mengikuti prioritas pembangunan di negara penerima bantuan.
2.3.2. Tahapan Pelaksanaan Program
Pada desember 2010 kerjasama Triangular Jepang, Indonesia dan Timor-
Leste disetujui untuk tahap I dilakukan pada tahun 2011 hingga 2012. Kemudian
atas keberhasilan kerjasama pada periode pertama maka dilanjutkan tahap kedua
yaitu pada tahun 2014 hingga 2017. Pada tahap I ini program terbagi menjadi
beberapa bagian yakni dengan adanya tatap muka di kelas serta praktek di luar kelas
yaitu dengan adanya pelatihan kerja sebagai upaya untuk mengaplikasikan teori-
teori serta materi-materi yang sudah diberikan dalam tatap muka di kelas, adanya
studi kasus, adanya kunjungan lapangan, adanya praktek di laboratorium, adanya
wisata teknis, adanya follow up team dan adanya Road Sector Workshop.78
Selanjtnya program tahap II proyek ini dimulai pada Agustus 2014 dan
berakhir di bulan Maret 2017 yang terbagi menjadi 2 batch yang terdiri dari
program magang dan program pelatihan. Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan program tahap I yang terdiri dari “Action Plan” dari peserta,
FGD “Stake holder” dan Analisis Tim. Tujuan dari diadakannya program Tahap II
78
Laporan Akhir Program Pelatihan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan Tahap I. 2011-2012.
Kerjasama Selatan – Selatan Triangular antara Indonesia, Timor-Leste, dan JICA, Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (Pusdiklat Kemen PUPR RI).
hlm. 8
52
ini adalah untuk terciptanya sistem pemeliharaan jalan nasional yang merata serta
pemeliharaan tersebut dapat ditingkatkan juga sistem pemeliharaan yang merata
dan dapat terus ditingkatkan sehingga jalan nasional tetap ada dalam kondisi yang
baik.79
a. Tahap I (2011-2012)
Program tahap I yaitu Program Pelatihan Pemeliharaan Jalan, tujuan
dilakukannya program tahap ini adalah untuk memperkuat kapasitas teknik dari
Direktorat Jalan, Jembatan dan Pengendalian Banjir, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Komunikasi Timor-Leste melalui pelaksanaan program pelatihan yang
diadakan di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan mengirim tim penindak lanjut
dari Indonesia ke Timor-Leste dibidang konstruksi dan pemeliharaan jalan dan
jembatan. Selain itu pada akhir pelatihan ini, peserta diharapkan mampu
meningkatkan pengetahuan dan kemampuanya dalam melakukan pekerjaan
rekonstruksi dan rehabilitasi jalan.80
Program yang akan dilakukan pada tahap I ini yaitu:81
1. Empat tahap pembangunan kapasitas
2. Misi team untuk menilai efektifitas pembangunan kapasitas
3. Seminar akhir untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan hasil program
79 Draft Ex-Ante Evaluation Report, 2014. Capacity Development Project On Road Maintenance
in TimorLeste. hlm. 10 80 Yulia. Op. Cit., hlm. 66 81 Krismasari. Op. Cit., hlm. 28
53
Bagan 2. 5 Rangkaian Proses dan Program Pengembangan Kapasitas di
Bidang Jalan
Sumber: LPEM. 2013. dalam Krismasari Dinur, dkk. 2013. “Republic of Indonesia
Case Study for Indonesia’s Capacity of South-South and Triangular
Cooperation Main Report”. JICA & LPEM-FEUI. Jakarta.
Program pengembangan kapasitas di sektor jalan tersebut terdiri dari:82
1. Pengembangan Kapasitas Pelestarian dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
a. Tahap pertama 2011 diadakan di Bandung dan Surabaya:
▪ Peserta kembali diperiksa oleh Divisi Peneliti Jalan dan Pengembangan di
Bandung;
▪ Pelatihan lapangan diadakan di Surabaya, karena kemiripan kondisi tanah
dengan Timor Leste, yang dilakukan oleh Pusat Jalan Nasional V;
82 Ibid.
54
▪ Komposisi materi pelatihan adalah: 80% teori (3 minggu), 20% praktek
lapangan (2-3 hari);
b. Tahap kedua (2011) di Surabaya:
▪ Dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah IV dan
laboratorium di Surabaya, Pusat Jalan Nasional V;
▪ Komposisi materi pelatihan adalah: 80% teori (3 minggu), 20% praktek
lapangan (2-3 hari);
c. Tahap ketiga (2011) di Surabaya:
▪ Dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah IV dan
laboratorium di Surabaya, Pusat Jalan Nasional V;
▪ Komposisi materi pelatihan adalah: 80% teori (3 minggu), 20% praktek
lapangan (2-3 hari);
d. Tahap keempat (2012) di Surabaya:
▪ Komposisi materi pelatihan adalah: 20% teori (1 minggu), praktek
lapangan 80% yang terdiri dari Perencanaan (1 minggu), Konstruksi (1
minggu) dan Evaluasi perbaikan jalan (1 minggu).
2. Pengiriman Tim Teknis
Setelah tahap satu dan dua, dua tim teknis Indonesia dikirim ke Timor-Leste
untuk meninjau kembali hasil partisipasi peserta dan diskusi dengan Direktorat
Jenderal Pekerjaan Umum Timo-Leste mengenai kondisi atau lokasi jalan.
Kemudian setelah tahap tiga, tim teknis lain dikirim untuk memberikan kuliah
tentang implementasi pelajaran kursus, dan untuk meninjau kembali kurikulum
55
pelatihan akhir. Terakhir setelah tahap empat, satu tim teknis sesuai dengan usulan
pada tahap empat ini dikirim meninjau implementasi rencana aksi.83
3. Seminar Final Kerjasama Triangular (26-27 November 2012)
Seminar Akhir Kerjasama Triangular yaitu pada 26-27 November 2012.
Acara ini dibagi menjadi dua: Hari pertama, Seminar untuk menyebarluaskan hasil
berjalannya program. Hari kedua, diadakan Forum Diskusi Grup untuk mengangkat
isu-isu penting dan mengumpulkan ide dan topik yang dibutuhkan dalam program
peningkatan kapasitas lebih lanjut. Pada akhirnya program rehabilitasi jalan ini
sangat relevan dengan urgensi dari Timor-Leste yang memproritaskan
pembangunan infrastruktur, terutama pada rehabilitasi jalan.84
b. Tahap II (2014-2017)
Selanjutnya program tahap II yaitu Integrasi Program, dimulai pada Agustus
2014 dan berakhir pada bulan Maret 2017 ini di bagi menjadi 2 batch yang terdiri
dari On The Job Training (OJT) progam dan magang. Tujuan program ini adalah
terciptanya sistem pemeliharaan jalan nasional yang merata dan dapat terus
ditingkatkan, sehingga jalan nasional tetap dalam kondisi yang baik.85
OJT dibagi menjadi beberapa sesi kuliah di Bandung, dari tanggal 18-22 Mei
2015 dan OJT tiga minggu di Bali. Fokus dari pelatihan ini adalah perawatan rutin,
pengumpulan data, dan teknik perbaikan kecil. Program pelatihan ini dihadiri oleh
10 peserta. Program ini tidak hanya menargetkan peningkatan pengetahuan peserta,
83 Ibid. hlm. 29 84 Ibid. hlm. 30 85 Yulia. Op. Cit., hlm. 73
56
namun juga tantangan bagi pengalaman institusi Timor-Leste, oleh karena itu
magang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Timor-Leste. Para peserta OJT
juga diharapkan memiliki pelatihan di masa depan dengan subyek yang berbeda,
misalkan penanganan kerusakan jalan karena erosi dan tanah longsor, survei
pemeliharaan jembatan, penggunaan peralatan perawatan jalan dan pemeliharaan
jembatan dan uji labolatorium jalan untuk rigid trotoar.86
Proyek ini dianggap sebagai salah satu proyek terbaik dalam kerjasama
Triangular, karena mulai dari perencanaan melibatkan semua pemangku
kepentingan, termasuk para mitra Timor-Leste untuk menjaga keharmonisan.
Sehingga proyek dirancang berdasarkan kebutuhan Timor-Leste. Proyek ini juga
dirumuskan mengunakan teknik PDCA (Plan-Do-Check-Action), pendekatan
struktur untuk mendefinisikan masalah, melibatkan orang yang tepat, menguji dan
memantau solusi dakam menjaga keberlanjutan proyek.87
86 Tim Kornas. 2015. “Annual Report of Indonesia’s South-South and Triangular Cooperation
(SSTC) 2015” 87 Ibid. hlm. 21
Bagan 2. 6 Kerangka Proyek (2014-2017)
57
Sumber: JICA. Triangular Cooperation Fact Sheet.
Pada tahap II ini program yang dilakukan yaitu:88
1. Program pelatihan di Indonesia, untuk memperkuat kapsitas teknis dan
pengetahuan pemeliharaan jalan
2. Program magang di Indonesia, untuk meningkatkan manajemen administrasi,
untuk mempromosikan pendirian sistem pemeliharaan jalan di Timor-Leste
3. Pengiriman Tenaga Ahli Indonesia untuk memberikan nasehat dan
melaksanakan lokakarya di Timor-Leste
Setelah OJT dan magang, tenaga ahli Indonesia dikirim ke Timor-Leste untuk
mengorganisir seminar dan mendiskusikan tentang peningkatan rencana proyek
kedepan. Pada September 2015, pelaksanaan program magang yang berfokus pada
bidang pengembangan atau perencanaan dan strategi kebijakan, penganggaran,
kerangka hukum dan struktur organisasi dengan partisipasi 4 orang magang. Peserta
OJT diharapkan dapat merancang pemeliharaan jalan manual untuk Timor-Leste,
para peserta magang diharapkan dapat menyusun SOP untuk administrasi jalan.
Dari semua aktifitas tersebut diharapkan menghasilkan perbaikan struktur
organisasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk Kementerian Pekerjaan
88 JICA. “The Capacity Development Project On Road Maintenance Of Timor-Leste With The Case
Of The National Road No. 1 Through Triangular Cooperation By Timor-Leste, Indonesia And
Japan” Triangular Cooperation Fact Sheet.
58
Umum dan Komunikasi Timor-Leste, selain itu mengumumkan regulasi sektor
jalan, khususnya pada pemeliharaan jalan dan manajemen jalan.89
Bagi Indonesia sendiri program ini akan memberikan citra yang lebih baik
dan peran internasional Kementerian Pekerjaan Umum yang telah mampu
melaksanakan pelatihan tingkat internasional. kelanjutan dari program ini dimasa
depan sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya
manusia di Timor-Leste dalam rangka mendukung infrastruktur pembangunan,
terutama di sektor jalan dan jembatan.90
89 Tim Kornas. 2015. Op. Cit., hlm. 22 90 Ibid.