1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.1 Hal ini harus selaras dengan
perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga kajian
hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja kerja semata, akan
tetapi menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang
tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during employment),
tetapi setelah hubungan kerja (post employment). Konsepsi ketenagakerjaan inilah
yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang. Hukum
perburuhan (ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak
yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah.2 Kaitannya dengan hal ini, Lalu Husni mengemukakan sebagai
berikut :
“Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja
adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan
mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki
1 Pasal 1 (ayat) 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4279) 2 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1985, h.
12.
2
keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja,
termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui
oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan”.3
Faktor utama mobilitas tenaga kerja antar negara dipengaruhi
hal yang dominan adalah faktor ekonomi. Masalah kesempatan
kerja semakin penting dan mendesak, karena pertumbuhan
angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.
Hal ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang
semakin meningkat lebih-lebih dalam era krisis ekonomi dan
moneter yang melanda Indonesia saat ini yang ditandai dengan
penyerapan angkatan kerja yang sangat sedikit dan tingginya
angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam kondisi yang
demikian alternatif yang paling tepat dilakukan adalah mencari
pekerjaan di luar negeri.4
Komitmen Indonesia dalam menjelaskan aspek tenaga kerja yang
penempatannya bekerja di luar jangan hanya dipandang sebagai penghasil devisa,
melainkan sebagai upaya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan
yang layak. Sehingga dalam penyelenggaraan harus dikedepankan aspek
perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk itu tenaga
kerja Indonesia agar ditempatkan dalam kedudukannya sebagai manusia dengan
segenap harkat dan martabatnya.5
Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah
menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan
perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya. Pada konsideran
menimbang huruf (d) disebutkan bahwa Negara wajib menjamin dan melindungi has
3 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2000, h. 54. 4 Ibid., h. 56.
5 Habibi, “Aspek Perlindungan Perlu Dikedepankan”, Majalah Tenaga Kerja No. 37, 14
November, 1999, h. 3.
3
asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan
prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender,
anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan
kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Pemberian
perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, perwakilan Republik
Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana
penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.6 Perlindungan
selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain dengan
melakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, dan melakukan
pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/ atau
peraturan perundang-undangan di Negara TKI ditempatkan.7 Tujuan penempatan dan
perlindungan calon TKI/ TKI ialah untuk memberdayakan dan mendayagunakan
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/
6 Pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor
4445) 7 Pasal 80 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445)
4
TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di
Indonesia; serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.8
Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon TKI untuk dapat
bekerja di luar negeri. Tahapan-tahapan ini merupakan bagian dari proses
perlindungan TKI yang kelak akan membantu jika terjadi permasalahan pada masa
pra penempatan, selama penempatan di luar negeri, maupun purna penempatan
(kembali ke tanah air). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berminat bekerja di luar
negeri dapat mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/ Kota atau
Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) setempat. Proses perekrutan menjadi TKI
dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta (PPTKIS) dari pencari kerja yang
terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di
bidang Ketenagakerjaan.9 Perusahaan (badan hukum) yang akan menjadi PPTKIS
wajib mendapat ijin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)
dari Menteri.10
PPTKIS melakukan seleksi kepada calon TKI yang terdaftar di
Disnaker kabupaten/ kota atau Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN). Adapun mekanisme
perekrutan TKI ke luar negeri, yaitu:
1. PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) mendapat izin dari Menteri
Tenaga Kerja RI.
8 Pasal 3 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445) 9 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor
4445) 10
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445)
5
2. PPTKIS mendapat Surat Izin Pengerahan (SIP) yang dibuktikan dengan
adanya:
a. Permintaan nyata/ Job Order (JO)/ demand letter,
b. Perjanjian kerjasama penempatan,
c. Rancangan perjanjian penempatan, dan
d. Rancangan perjanjian kerja.
Huruf a,b dan d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang
berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan.
3. PPTKIS memiliki Surat Pengajuan Rekrutmen (SPR) dari pemerintah
dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi yang selanjutnya
proses rekrutmen akan dibagi ke kabupaten/ kota.
4. PPTKIS memberi informasi/ sosialisasi kepada masyarakat/ calon TKI
bersama-sama dengan Disnaker kota asal.
5. Calon TKI yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada
instansi pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
6. Calon TKI harus memenuhi persyaratan:
a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi
calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan
sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan;
dan
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.11
7. Setelah mendapatkan calon TKI, pihak PPTKIS menyediakan perjanjian
penempatan calon TKI dengan diketahui Disnaker kota asal dilengkapi
dengan persyaratan yang lengkap.
8. Calon TKI tersebut wajib mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar
Negeri (BLKLN) sesuai dengan Negara tujuan masing-masing. BLKLN
11
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445)
6
tersebut berada di bawah PPTKIS dan ada dalam pengawasan Disnaker
kabupaten/ kota kota asal. Pelatihan tersebut dipergunakan sebagai
persiapan penyaluran tenaga kerja yang ke luar negeri, calon TKI perlu
diberi bekal pelatihan yang cukup, sehingga mereka memiliki ketrampilan
kerja yang memadai. Uji kompetensi BLKLN dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Indonesia.
9. Setelah lulus seleksi TKI wajib ikut peserta asuransi TKI.
Prosedur menjadi TKI yang resmi/ legal adalah:
1. Mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh Perusahaan Pengerah Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan/ Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI) bersama dengan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
di daerah asalnya.
2. Mendaftar sebagai calon TKI melalui PPTKIS, PJTKI atau kantor
Disnaker kota asal.
3. Dilakukan seleksi secara administrasi, kesehatan, dan psikologi oleh
PPTKIS/ PJTKI atau kantor Disnaker setempat untuk memperoleh calon
TKI yang memenuhi syarat.
4. Calon TKI membuat perjanjian penempatan dengan PPTKIS/ PJTKI
untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam proses
penempatan TKI.
5. Calon TKI mengikuti latihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN)
dan uji kompetensi.
6. Calon TKI mengurus paspor di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN)
dan uji kompetensi.
7. Menandatangani perjanjian kerja yang disahkan oleh petugas Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BP3TKI) di kota asal.
8. Mengikuti program asuransi untuk TKI yang lulus seleksi yang berguna
untuk menjamin resiko yang dapat terjadi selama TKI bekerja.
9. Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) di Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) di kota asal.
7
Dibawah ini merupakan contoh masalah-masalah yang dihadapi oleh calon TKI/ TKI
yang dibagi menjadi beberapa jenis/ fase, yakni fase pra penempatan (dalam negeri),
selama penempatan (diluar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia),
seperti dijelaskan di dalam table di bawah ini:
Tabel 1. Masalah yang dihadapi TKI pada pra penempatan (dalam negeri), selama
penempatan (luar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia).
Pra penempatan
(di dalam negeri)
Selama penempatan
(di luar negeri)
Purna penempatan
(kembali ke Indonesia)
TKI gagal berangkat; Gaji tidak dibayar; Kecelakaan;
Penipuan peluang kerja; Potongan gaji melebihi
ketentuan;
Sakit;
Pemalsuan dokumen (KTP,
ijazah, umur, ijin orang tua);
Putus hubungan
komunikasi;
Depresi/ sakit jiwa;
Biaya penempatan melebihi
struktur biaya, TKI berada
pada penampungan illegal;
Un fit (pemalsuan
sertifikat kesehatan atau
tidak dilakukan
pemeriksaan kesehatan);
TKI membawa anak;
TKI tidak diasuransikan; Pemutusan hubungan
kerja sebelum masa
perjanjian kerja berakhir;
TKI tidak punya ongkos
pulang (berdokumen,
tidak berdokumen);
TKI sakit di penampungan; TKI mengalami
kecelakaan;
Alamat rumah berbeda
dengan alamat di
paspor;
8
Lanjutan Tabel 1.
Pra penempatan
(di dalam negeri)
Selama penempatan
(di luar negeri)
Purna penempatan
(kembali ke Indonesia)
Perlakuan tidak manusiawi
di penampungan termasuk
pelecehan;
Pekerjaan tidak sesuai
perjanjian kerja;
Pemerasan/ tindakan
kriminal;
Tidak boleh berkomunikasi Tindak kekerasan dari
majikan (penganiayaan);
TKI hamil;
Peran lembaga pemerintah (BNP2TKI) dan lembaga swasta nasional
Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang secara langsung menangani penyaluran tenaga
kerja ke luar negeri sangatlah penting. Saat ini teknis pelayanan penempatan dan
perlindungan TKI tingkat nasional dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI (BNP2TKI). Untuk wilayah provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). BP3TKI mempunyai
tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan,
perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di
wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Dalam melakukan tugasnya BP3TKI
bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing, meliputi
ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan,
kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugasnya
BP3TKI berfungsi:
9
1. Penyusunan dan pengembangan program pengadaan anggaran
2. Pembinaan, pemantapan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI
3. Menyelenggarakan pemasyarakatan program penempatan dan
perlindungan TKI
4. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
5. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem
dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI
7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di Negara
penempatan
8. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon TKI penempatan pemerintah
9. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon TKI
10. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi
11. Pelaksanaan fasilitas unit pelayanan terpadu satu pintu dan Pos Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan TKI
12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan
dan perlindungan TKI
13. Pelaksanaan dan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.12
Berikut adalah contoh kasus/ permasalahan TKI selama di luar negeri yang
dilaporkan ke BP3TKI yang telah diselesaikan pada tahun 2008-2009, sebagai
berikut:
12
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Profil BP3TKI Jawa
Tengah, BP3TKI, Jawa Tengah, 2010, h. 7
10
Tabel 2 Permasalahan TKI yang dilaporkan ke BP3TKI dan telah diselesaikan
pada tahun 2008-2009
No. Jenis Kasus 2008 2009
1 Gaji tidak dibayar 154 85
2 PHK sepihak 76 286
3 TKI meninggal 33 28
4 TKI sakit 205 365
5 TKI lari dari majikan 67 31
Jumlah 535 795
2. Pembatasan Masalah
Proses pengiriman TKI ke luar negeri melalui pra penempatan (dalam negeri),
selama penempatan (di luar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia).
Dalam tulisan ini tahap yang difokuskan penulis adalah pada perlindungan hukum
TKI pra penempatan dan selama penempatan (di luar negeri).
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan
11
perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama
penempatan?
2. Bagaimana Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)
Jawa Tengah menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan
perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan
selama penempatan?
4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan
perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama
penempatan.
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa
Tengah menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan
perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan
dan selama penempatan.
12
5. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :
a. Bagi Penulis
Menambah wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan
hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama
penempatan.
b. Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Tulisan ini diharapkan Tenaga Kerja Indonesia mengetahui bagaimana
perlindungan hukum TKI pada saat pra penempatan dan selama
penempatan.
c. Bagi BP3TKI Jawa Tengah
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perlindungan
hukum yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah terhadap TKI ke luar negeri
dan juga menjadi acuan dalam mencegah maupun menangani masalah-
masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI
pada saat pra penempatan dan selama penempatan.
13
6. Metode Penelitian
6.1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu yang
diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan
penelitian terhadap data primer di lapangan.13
6.2. Jenis Penelitian
Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah berupa penelitian eksploratoris.
Penelitian eksploratori adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.14
Sehingga
sifatnya penelitian yang menjelajah dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan
hukum serta pencegahan maupun penindakan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah
dalam menangani masalah TKI selama pra penempatan dan masa penempatan (di luar
negeri).
6.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
6.3.1. Data Primer
Data primer diperoleh melalui wawancara, kepada Kepala Seksi perlindungan
dan pemberdayaan TKI di BP3TKI Jawa Tengah.
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1986, h. 12. 14
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 2002, h. 8.
14
6.3.2 Data Sekunder
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari
buku-buku literatur yang meliputi:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
c. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri,
d. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 07/MEN/V/
2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
h. Tulisan-tulisan atau karya-karya dari praktisi hukum, majalah, surat kabar,
dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan TKI ke luar
negeri.