Download - analisis kebijakan fiskal

BAB I

PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam

kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal

dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah

(goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu

GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan

moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor –

sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah

dan sector dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan

interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana

ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian

menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke

hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang

terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk

melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya

pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, negara-negara yang tergabung dalam

G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi

kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan

perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai

stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan

ini dirasakan terutama di negara berkembang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pengertian dari Kebijakan Fiskal

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

3. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal

4. Instrumen Kebijakan Fiskal

5. Peranan Kebijakan Fiskal Bagi Perekonomian

6. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Analisis Kebijakan Fiskal – Kelompok 8

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah uantuk

mengelolah/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan

dengan cara mengubah- ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. ( Prathama Rahardja

Mandala Manurung, pengantar ilmu ekonomi )

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan

fiskal dan kebijakan moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni

sektor rill dan sektor moneter. Sektor rill menghasilkan barang dan jasa (sisi produktif dari

ekonomi). Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok kegiatan atau subsektor seperti

pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain. Sedangkan sektor moneter boleh dikatakan

merupakan hasil dari sektor rill dalam bentuk uang (sisi moneter dari ekonomi). Pertumbuhan

dan stabilitas sektor rill dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di Indonesia

kebijakan ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan

stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang

sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Keserasian antara kedua kebijakan

tersebut sangat penting karena akan menciptakan suatu stabilitas didalam ekonomi dengan

pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas petama adalah

mengatasi APBN, dan masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan

pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah

stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau

laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/ pengangguran dan saldo neraca

pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk

membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money

yang berarti jumlah uang beredar dimasyarakat meningkat, atau melalui pinjaman, baik dari

dalam negeri misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara kedua ini

berarti ekonomi tidak lagi tertutup).

Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka

biasanya opsi kedua yang dipilih.


Kebijakan fislal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan

ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan

perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan

komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berikut:

Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi

Pola persebaran sumber daya

Distribusi pendapatan

Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah

mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah

APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari

pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait

dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca

pembayaran.

Contoh kebijakan fiskal yang dikelurkan oleh pemerintah:

Kebijakan tentang penghasilan tidak kena pajak yang dinaikan 10% pada awal Januari

yang tertuang dalam PP/UU APBN 2006 (Pajak ditanggung pemerintah).

Subsidi BBM dan listrik

Apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi

kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau

menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan

pengelolaan anggaran.

B. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini

dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah

transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Tujuan

kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga,

implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran

pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi

perdagangan dan keuangan. Maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi.


Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan

moneter, perdagangan dan penentuan harga.

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi

bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan laju investasi.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor

swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk

mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah

harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada

kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu

dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi

dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersebut. Hal ini disebabkan tidak

tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu

kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio

tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu,

mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6

metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan

incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan

diantaranya; control fisik langsung, peningkatan tarif pajak yang ada, penerapan pajak

baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat

inflationer, keuangan defisit.

2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial,

dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi

tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal.

Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih

luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan

pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan

Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan

lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan

pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program

pengendalian jumlah penduduk.


4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas

ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka

mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan

pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari

kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi

dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

5. Untuk menanggulangi inflasi.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah

dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi,

karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang

yang tercipta dalam proses inflasi.

6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional

terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat

pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari

pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada

berbagai sektor perekonomian.

C. BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik (bentuk-

bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk

menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner

(langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus

membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-

masalah ekonomi yang dihadapi).

Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional,

kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak

proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan

praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan

seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin

besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara

sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan

perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan


keuntungan yang diperoleh. Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran

yaitu:

1. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance) kebijakan yang

mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung

terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja

2. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) kebijakan untuk

mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi

yang mantap.

3. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) kebijakan yang

mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari

berbagai program.

Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran,

kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Kebijakan Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran

sama besar dengan penerimaan.

2. Kebijakan Anggaran Defisit

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun

pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.

3. Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun

pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.

4. Kebijakan Anggaran Dinamis

Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah

jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak

statis).

D. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang

berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku

akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli

masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan

sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output

industri secara umum.


E. PERANAN KEBIJAKAN FISKAL BAGI PEREKONOMIAN

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan

bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke

tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional.

ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat

pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya,

peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat

pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu

dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan

adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari

keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak

pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan

sebagainya.

Bagi Negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari

akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita

telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas

produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional

dibutuhkan adanya capital formation Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan

investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.

F. PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap

yang berurutan, yaitu :

a. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN

b. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran

dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :

PENERIMAAN PENGELUARAN

PAJAKPENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK

PEMBELIAN BARANG & JASA

PINJAMAN DARI BANK SENTRALPENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK

GAJI PEGAWAI

PINJAMAN DARI MASYARAKAT PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK


DALAM NEGERI TRANSFER PAYMENT

PINJAMAN DARI LUAR NEGERI

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran

berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan

pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapat

menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus budget).

Kebijakan anggaran emplisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat

pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.

Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa.

Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan

nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek

ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata

lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang

bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah

satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang

yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW

Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi

fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi.

Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. . Anggaran defisit

salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno

pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank

Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang

yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah

uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman

pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini

merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.

Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat

pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus

dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas

(overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan

pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya

politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang


mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggara

surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan

pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk

melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan

dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih

tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi.

BAB III

KAJIAN EMPIRIS


Di tengah menjulangnya target pajak, strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk meraih

target menuai keberatan dari berbagai pihak. Tidak hanya wacana kebijakan yang akan

disusun, beberapa aturan perpajakan yang telah ada pun tidak luput dari usulan penghapusan

atau penundaan. Berbagai alasan dilontarkan untuk menghapus kebijakan fiskal tersebut,

antara lain pengenaan pajak akan merugikan masyarakat tertentu, mengurangi pertumbuhan

ekonomi, dan menambah pengangguran.

Secara umum, pihak-pihak yang menyatakan keberatan adalah pelaku usaha,

akademisi, dan regulator di sektor terkait. Pelaku usaha maupun asosiasi pengusaha yang

terkena imbas secara langsung tentu tidak menginginkan usahanya dikenai beban tambahan,

yaitu pajak. Regulator usaha terkait juga tidak ingin sektor yang diawasi menjadi terhambat

pertumbuhannya karena dikenakan pajak.

Adapun akademisi lebih melihat secara helicopter view, yaitu pengaruh pajak

terhadap perekonomian. Meskipun tidak selalu menolak wacana kebijakan pajak, adanya

sikap kontra dari akademisi seolah menguatkan bahwa wacana kebijakan maupun sebuah

aturan pajak layak untuk ditiadakan atau ditangguhkan.

Pro Kontra Wacana Aturan

Sebelum diketok palu oleh DPR, kenaikan target pajak menjadi sebesar Rp1.484,6

triliun mendapat respon dingin dari pelaku usaha. Pada awal Januari lalu, tiga asosiasi usaha

yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia, Indonesia National Shipowners Assosiation (INSA) dan

Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) menilai meroketnya target pajak akan

mempengaruhi industri mereka. Kenaikan target pajak sebesar 40,3% tidak logis di tengah

belum membaiknya perekonomian dunia dan akan menyebabkan kenaikan 45% pada pajak

yang ditanggung konsumen yang pada akhirnya akan mengakibatkan perlambatan ekonomi,

bukan pertumbuhan ekonomi.

Keresahan asosiasi pengusaha semakin terlihat ketika Pemerintah mewacanakan akan

mengubah Peraturan Menteri Keuangan No 416 tahun 1996 yang mengenakan PPh final

sebesar 1,2% menjadi PPh non final. Pajak tersebut akan diterapkan efektif pada Maret 2015

melalui pajak penghasilan (PPh) non final. Pengenaan PPh non final tersebut akan

menggenjot penerimaan pajak dari sektor angkutan laut menjadi sebesar Rp1 triliun dari

realisasi 2014 sebesar Rp80,19 miliar. Suara pengusaha juga disampaikan pada waktu

pemerintah mewacanakan perubahan tarif PPnBM barang mewah, pajak properti, sampai

dengan wacana PPnBM batu akik.

Protes Aturan yang Ada


Tidak hanya wacana aturan yang akan ditetapkan, kebijakan yang telah digulirkan

oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun tidak luput dari keberatan dari berbagai pihak.

Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diberlakukan berdasarkan PP Nomor 46

tahun 2013 pendapat protes dari pelaku industri. Pelaku UKM keberatan dengan pungutan

PPh final 1 persen dari omset usaha, dan mengusulkan diambil dari keuntungan bersih.

Wirausaha pemula meminta penangguhan aturan pemotongan pajak final karena masih rentan

rugi di tengah ketatnya persaingan dunia usaha.

Terakhir, Ditjen Pajak akhirnya menangguhkan Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2015

tentang pemotongan pajak deposito yang baru diterbitkan 26 Januari lalu. Selain karena

belum siapnya sistem IT, terdapat desakan dari asosiasi bank dan regulator perbankan untuk

meniadakan aturan tersebut. Praktisi perbankan khawatir diwajibkannya perbankan

menyerahkan rincian bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan deposito

dan tabungan nasabah akan menyebabkan larinya nasabah Indonesia ke luar negeri. Adapun

Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan pemberlakuan aturan tersebut akan menabrak aturan

kerahasian perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Dikutip dari : www.kanalsatu.co/id

Kamis, 12 Maret 2015

Oleh : Budi Sulistyo, Pegawai Sekretariat

Jenderal Kementerian Keuangan RI*)

TANGGAPAN KELOMPOK


Direktorat Jenderal Pajak harus mengambil langkah bijak untuk menanggapi keberatan

sejumlah kalangan. Dalam menghadapi para pihak yang keberatan, tentu saja tidak ada satu jurus

pamungkas untuk menghadapinya. Direktorat Jenderal Pajak harus membuat berbagai strategi

untuk meningkatkan penerimaan pajak yang perlu disosialisasikan dengan baik. Dalam

sosialisasi ke masyarakat, perlu ditekankan bahwa kebijakan fiskal dilakukan atas dasar kajian-

kajian yang dilakukan baik oleh para peneliti Badan Kebijakan Fiskal maupun akademisi.

BAB IV

PENUTUP


Direktorat Jenderal Pajak harus mengambil langkah bijak untuk menanggapi keberatan

sejumlah kalangan. Dalam menghadapi para pihak yang keberatan, tentu saja tidak ada satu jurus

pamungkas untuk menghadapinya. Direktorat Jenderal Pajak harus membuat berbagai strategi

untuk meningkatkan penerimaan pajak yang perlu disosialisasikan dengan baik. Dalam

sosialisasi ke masyarakat, perlu ditekankan bahwa kebijakan fiskal dilakukan atas dasar kajian-

kajian yang dilakukan baik oleh para peneliti Badan Kebijakan Fiskal maupun akademisi.

A. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan

ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik dan kebijakan

fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah

pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : Kebijakan

Anggaran Seimbang, Kebijakan Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran Surplus, Kebijakan

Anggaran Dinamis. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan

menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran

dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap

yang berurutan, yaitu : bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu

APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

B. KRITIK DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA


Boediono, “Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro edisi 4”BPFE-

Yogyakarta.1982.

Iskandar Putong (2002), Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta

Prathama rahardja dan Mandala manurung, “Teori Ekonomi Makro dan Suatu Pengantar edisi

3”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.2005

Soedioyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro Edisi Millenium, YOGYAKARTA, Bpef

YOGYAKARTA, 2000. Hal 51-53

Soeharno, Teori Makro Ekonomi, Andi Yogyakarta. 2009

Tambunan, TH., Tulus (2006), Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

http://kanalsatu.com/id/post/40545/penolakanataspajak

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-kebijakan-fiskal.html


http://kanalsatu.com/id/post/40545/penolakanatas

Download - analisis kebijakan fiskal

Top Related