Modul ke:
Fakultas
Program Studi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKKONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TRIYANI BUDYASTUTI, S.E., M.Ak.Ekonomi dan Bisnis
Akuntansiwww.mercubuana.ac.id
Ilustrasi
accounting
PENDAHULUAN
• Sektor publik adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan kepentingan umum danpenyediaan barang atau jasa kepada publikyang dibayar melalui pajak atau pendapatannegara lain yang diatur dengan hukum.
• Contoh Sektor Publik adalah Bidang kesehatan,pendidikan, keamanan dan transportasi
Akuntansi sektor publik
• Suatu proses pengumpulan, pencatatan,pengklasifikasian, penganalisaan danpelaporan transaksi keuangan suatu organisasipublik yang menyediakan informasi keuanganbagi para pemakai laporan keuangan yangberguna untuk pengambilan keputusan.
Fenomena
Ilustrasi
Tujuan penyelenggaraan ASP
• Informasi secara tepat , efisien, dan ekonomis(konsep 3 E, Value for money)
• Tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif
VALUE FOR MONEY
Value for money merupakan konsep pengelolaansektor publik yang berdasarkan pada tiga elemenutama, yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas• Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada harga terendah• Efisiensi : pencapaian output yang maksimum
dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu
• Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan
Manfaat implementasi value for money :
• Meningkatkan pelayanan publik• Meningkatkan efektifitas pelayanan publik,
pelayanan tepat sasaran.• Menurunkan biaya pelayanan publik karena
hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
Area keluasan wilayah publik meliputi
• Badan – badan pemerintah ( pusat, daerah dan unit kerja pemerintah )
• Perusahaan milik negara ( BUMN dan BUMD )• Yayasan, organisasi politik dan organisasi
massa LSM, rumah sakit, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya.
Kebijakan akuntansi• Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan
harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, 71 tahun 2010.
• Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia).
• Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.
Peran Utama Pemerintah dalam Pengelolaan Sektor Publik
1. Regulatory RolePeran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.
2. Enabling RolePeran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.
3. Direct Provision of Goods and ServicesPeran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.
Tipe Barang atau Pelayanan
1. Pure Public Goods Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.Contoh: pertahanan nasional (defence), satuan kepolisian (police force),layanan pemadam kebakaran (fire sevice) serta layanan peradilan (judges).
2. Quasi Public Goods Barang-barang atau jasa kebutuhan masya-rakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contoh: pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah.
3 Quasi Private GoodBarang-barang atau jasa kebutuhan masya-rakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat.Contoh: pelayanan jalan tol dan tenaga listrik
Pola Hubungan Interseksi Public Goods vs Private Goods
Batasan Area Organisasi Sektor Publik
1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum,
2. Bukan konsumsi individual, 3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan
saham atau sejumlah regulasi yang mengikat, 4. Harga tidak semata-mata ditentukan
berdasarkan mekanisme pasar.
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publikdengan Sektor Swasta
NO ASPEK PERBEDAAN
SEKTOR PUBLIK SEKTOR SWASTA
1. Tujuan organisasi
Nonprofit motive. Profit motive.
2. Sumber pendanaan
Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/ BUMD, penjualan aset negara, dsb.
Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: Utang bank, obligasi, pe-nerbitan saham.
3. Pertanggung-jawaban
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur.
4. Struktur organisasi
Birokratis, kaku, dan hirarkis.
Fleksibel: datar, piramida, lintas fungsional, dsb.
5. Karakteristik anggaran
Terbuka untuk publik. Tertutup untuk publik.
6. Sistem akuntansi
Cash accounting. Accrual accounting.
7. Kriteria keberhasilan
Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas.
Laba.
8. Kecenderung-an sifat
Organisasi politis. Organisasi bisnis.
9. Dasar operasional
Di luar mekanisme pasar. Berdasar mekanisme pasar.
Keunikan Akuntansi di Sektor Publik
1. Cenderung Kurang Uniform2. Perumusan Standar Akuntansi Mengadaptasi
Regulasi yang Sudah Ada3. Laporan Keuangan yang Dihasilkan sebagai
Media Akuntabilitas Publik4. Akuntansi Berbasis Kas
PERSAMAAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN SWASTA
• Bagian dari Sistem Ekonomi Negara• Kelangkaan sumber daya• Proses pengendalian manajemen• Produk• Peraturan perundang-undangan
Pemenuhan tuntutan publik
• Transparansi• Akuntabilitas
• Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya
Terima KasihTRIYANI BUDYASTUTI, S.E., M.Ak.