Modul ke:

Fakultas

Program Studi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKKONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TRIYANI BUDYASTUTI, S.E., M.Ak.Ekonomi dan Bisnis

Akuntansiwww.mercubuana.ac.id

Ilustrasi

accounting

PENDAHULUAN

• Sektor publik adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan kepentingan umum danpenyediaan barang atau jasa kepada publikyang dibayar melalui pajak atau pendapatannegara lain yang diatur dengan hukum.

• Contoh Sektor Publik adalah Bidang kesehatan,pendidikan, keamanan dan transportasi

Akuntansi sektor publik

• Suatu proses pengumpulan, pencatatan,pengklasifikasian, penganalisaan danpelaporan transaksi keuangan suatu organisasipublik yang menyediakan informasi keuanganbagi para pemakai laporan keuangan yangberguna untuk pengambilan keputusan.

Fenomena

Ilustrasi

Tujuan penyelenggaraan ASP

• Informasi secara tepat , efisien, dan ekonomis(konsep 3 E, Value for money)

• Tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif

VALUE FOR MONEY

Value for money merupakan konsep pengelolaansektor publik yang berdasarkan pada tiga elemenutama, yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas• Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada harga terendah• Efisiensi : pencapaian output yang maksimum

dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu

• Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan

Manfaat implementasi value for money :

• Meningkatkan pelayanan publik• Meningkatkan efektifitas pelayanan publik,

pelayanan tepat sasaran.• Menurunkan biaya pelayanan publik karena

hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

Area keluasan wilayah publik meliputi

• Badan – badan pemerintah ( pusat, daerah dan unit kerja pemerintah )

• Perusahaan milik negara ( BUMN dan BUMD )• Yayasan, organisasi politik dan organisasi

massa LSM, rumah sakit, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya.

Kebijakan akuntansi• Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan

harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, 71 tahun 2010.

• Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia).

• Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.

Peran Utama Pemerintah dalam Pengelolaan Sektor Publik

1. Regulatory RolePeran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.

2. Enabling RolePeran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.

3. Direct Provision of Goods and ServicesPeran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.

Tipe Barang atau Pelayanan

1. Pure Public Goods Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.Contoh: pertahanan nasional (defence), satuan kepolisian (police force),layanan pemadam kebakaran (fire sevice) serta layanan peradilan (judges).

2. Quasi Public Goods Barang-barang atau jasa kebutuhan masya-rakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contoh: pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah.

3 Quasi Private GoodBarang-barang atau jasa kebutuhan masya-rakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat.Contoh: pelayanan jalan tol dan tenaga listrik

Pola Hubungan Interseksi Public Goods vs Private Goods

Batasan Area Organisasi Sektor Publik

1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum,

2. Bukan konsumsi individual, 3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan

saham atau sejumlah regulasi yang mengikat, 4. Harga tidak semata-mata ditentukan

berdasarkan mekanisme pasar.

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publikdengan Sektor Swasta

NO ASPEK PERBEDAAN

SEKTOR PUBLIK SEKTOR SWASTA

1. Tujuan organisasi

Nonprofit motive. Profit motive.

2. Sumber pendanaan

Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/ BUMD, penjualan aset negara, dsb.

Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: Utang bank, obligasi, pe-nerbitan saham.

3. Pertanggung-jawaban

Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).

Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur.

4. Struktur organisasi

Birokratis, kaku, dan hirarkis.

Fleksibel: datar, piramida, lintas fungsional, dsb.

5. Karakteristik anggaran

Terbuka untuk publik. Tertutup untuk publik.

6. Sistem akuntansi

Cash accounting. Accrual accounting.

7. Kriteria keberhasilan

Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas.

Laba.

8. Kecenderung-an sifat

Organisasi politis. Organisasi bisnis.

9. Dasar operasional

Di luar mekanisme pasar. Berdasar mekanisme pasar.

Keunikan Akuntansi di Sektor Publik

1. Cenderung Kurang Uniform2. Perumusan Standar Akuntansi Mengadaptasi

Regulasi yang Sudah Ada3. Laporan Keuangan yang Dihasilkan sebagai

Media Akuntabilitas Publik4. Akuntansi Berbasis Kas

PERSAMAAN AKUNTANSI SEKTOR

PUBLIK DAN SWASTA

• Bagian dari Sistem Ekonomi Negara• Kelangkaan sumber daya• Proses pengendalian manajemen• Produk• Peraturan perundang-undangan

Pemenuhan tuntutan publik

• Transparansi• Akuntabilitas

• Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya

Terima KasihTRIYANI BUDYASTUTI, S.E., M.Ak.