1
A. PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh
masyarakat, masyarakat dituntut untuk mengembangkan atau memutarkan dana yang
dimiliki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut . Salah satu cara masyarakat
untuk mengembangan keuangan yang dimiliki yakni dengan melakukan investasi.
Investasi di era modern seperti sekarang ini dapat di aplikasikan dengan melakuakan
berbagai macam cara, salah satunya adalah melakukan investasi di pasar modal, baik
pasar modal yang bersifat konvensional maupun syariah. Pasar modal syari’ah
dimulai dengan diterbitkannya reksadana oleh PT. Danareksa Investment
Management pada 3 Juli 1997. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000 diterbitkan Jakarta
Islamic Index (JII). Ada tiga macam produk yang diterbitkan yaitu reksadana syariah,
saham syariah yang lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Index (JII), dan obligasi
syariah (sukuk).
Obligasi syariah atau yang juga dikenal dengan sukuk saat ini menjadi salah
satu jenis investasi yang banyak diikuti oleh masyarakat saat ini. Berdasarkan Fatwa
Dewan Syariah (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan bahwa obligasi
syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi
hasil / margin / fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo1.
Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia memiliki potensi yang sangat besar bagi masuknya dana dari timur tengah yang
memiliki likuiditas keuangan yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari
200 juta orang dan proyek investasi jangka panjang, Indonesia merupakan Negara
yang memiliki potensi bagi perkembangnya ekonomi islam secara dinamis. Melihat
potensi yang begitu besar, Malaysia berharap dapat menjadi pintu gerbang bagi aliran
dana dari timur tengah yang menuju ke Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari
masuknya investor Malaysia kedunia perbankan di Indonesia2.
Di Indonesia sendiri, penerbitan obligasi syari’ah dipelopori oleh Indosat
dengan menerbitkan obligasi syari’ah mudharabah senilai Rp.100 milyar pada bulan
1 Abdul manan, Hukum Ekonomi Syariah (dalam persfektik kewenangan peradilan agama), (Jakarta ;
Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm . 328. 2 Buchari Alma dan donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 47-
48.
2
Oktober 2002 yang lalu. Obligasi syari’ah ini mengalami oversubrider dua kali lipat,
sehingga Indosat menambah obligasi syari’ah yang ditawarkan menjadi Rp. 175
milyar. Dilanjutkan PT. Berlian Laju Tenker yang menerbitkan obligasi syari’ah
dengan emisi senilai Rp.175 milyar pada 28 Mei 2003. PT. Bank Bukopin
menerbitkan obligasi syari’ah mudharabah pada 10 Juli 2003 dengan nilai emisi Rp.
45 milyar. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 15 Juli 2003 dengan emisi Rp.
200 milyar. PT.Cilandra Perkasa pada 26 September 2003 dengan nilai emisi Rp.60
Milyar, PT. Bank Syari’ah Mandiri (BSM) pada 31 Oktober 2003 dengan nilai emisi
Rp.200 milyar, dan lain-lain.
Tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis sumber
pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar
keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi
basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan
pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana
masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.
Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah
adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih
kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan
nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau
perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya
tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty),
dan maysir (gambling), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah.
3
B. PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN DAN LATARBELAKANG SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)
Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia sudah
dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam kontek
perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata shakk3. Ia
digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan
kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial
lainnya. Secara terminologi shakk adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya
terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada
orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Secara singkat AAOFI
mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti
kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau
kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu4.
Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-
MUI/IX/2002 mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang
yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo5. Menurut Undang-Undang
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset
SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan
sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-
undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki
nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara6.
Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para
pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah ‘Umar bin al-Khattab
adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di
bawah kertas sukuk tersebut. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah
(10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang
3 Luis Ma’luf, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lâm, (Bayrût, Libanon; Dâr al-Masyriqi, 1986), hlm. 430
4 Sebagaimana dikutip Brosur tentang Sukuk oleh Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. 5 Abdul manan, Hukum Ekonomi,,,. hlm. 328
6 Undang-Undang SBSN tahun 2008
4
pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang,
dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang
diinginkan pembeli, ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada
waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli, dan
pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Ibn Khaldun menyebutkan bahwa pe
makaian sukuk bukan hanya di kalangan rakyat (swasta), tapi juga di kalangan
pemerintah.Terkadang sukuk ini diserah kan ke Bait al-Mâl, para pedagang, atau para
bendaharawan. Biasanya pada sukuk terdapat nama dan tanda tangan dua saksi yang
berkualifikasi adil. Ibn Hauqal me nyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan sukuk
senilai 240 ribu dinar antara dua orang saudagar yang disaksikan oleh be berapa
orang yang berkualifikasi adil,dan terkadang pada sukuk tersebut juga tertulis
penjamin pembayarannya, di mana ia bertanggung jawab untuk membayar jika
penerbit sukuk tidak sanggup membayar7.
Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk
menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari
alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan
syariah. Dimana menerut ekonomi konvenisonal obligasi berasal dari bahasa Belanda,
yaitu obligatie atau obligaat, yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan
atau surat hutang suatu pinjaman Negara atau daerah atau perseroan dengan bunga
tetap. Menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Obligasi yaitu Surat berharga
jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang
obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada priode tertentu dan melunasi pokok
pada saat jatuh tempo8.
Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi
konvensional, seperti Fatwa Majma’ al -Fiqh al -Islâmî 20 Maret 1990 dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan
kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam
berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang
bernama obligasi syariah atau sukuk.
7 Dede Abdul Fatah, Perkembangan Oblogasi Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan),
(Jakarta, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011).hlm.3 8 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah,( Jakarta:
Prenada Media, 2009), hlm. 314
5
Secara prinsipil perbedaan antara obligasi syari’ah dan obligasi konvensional
seperti halnya bisnis syari’ah lainnya, dimana prinsip-prinsip syari’ah menjadi acuan
dasar yang diikuti. Diantaranya perbedaan tersebut dapat diketahui sebagai tabel
dibawah ini9 :
Deskripsi Sukuk Obligasi
Penerbit Pemerintah, Korporasi Pemerintah, Korporasi
Sifat Instrumen Sertifikat kepemilikan
atau penyertaan atas
suatu aset
Instrumen pengakuan
hutang
Penghasilan Imbalan, Bagi hasil,
Margin
Bunga/Kupon, Capital
gain
Jangka Waktu Pendek-Menengah Menengah-Panjang
Underlying Aset10
Perlu Tidak perlu
Pihak yang terkait Obligor, SPV, Investor
trustee
Obligor/issuer, Investor
Price Market price Market price
Investor Islami dan
Konvensional
Konvensional
Pembayaran Pokok Bullet atau amotisasi Bullet atau amortisasi
Penggunaaan hasil
penerbitan
Harus sesuai dengan
syariah
Bebas
2. DASAR HUKUM SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)
Landasan dan dasar hukum obligasi syariah adalah sebagai berikut11
:
a. Al-Qur’an
Surat Al-Maidah ayat 1 :
عبم بهيوة لكن أحلت ببلعقىد أوفىا آهىا الذيي أيهب يب يد هحلي غير عليكن يتلى هب إال األ الص
تن إى حرم وأ يريد هب يحكن للا
9 Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. www.dmo.or.id dalam penelitian yang dilakukan Aam
Rusydiana (2012) 10
Aset yang menjadi dasar dari penerbitan SBSN. Underlying Asset SBSn dapat berbentuk Barang
Milik Negara atau obyek pembiayaan SBSN 11
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm.116.
6
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Surat Al-Isra’ ayat 34 :
وأوفىا ببلعهد إى العهد كبى هسئىال وال تقربىا هبل اليتين إال ببلتي هي أحسي حتى يبلغ أشد
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu
pasti diminta pertanggungan jawabnya.
b. Undang-Undang Dasar
UU No:19 tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
c. Fatwa
Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah.
Fatwa DSN MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi syariah
Mudharabah.
Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004, tentang Obligasi Syariah
Ijarah.
Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007, Obligasi Syariah
Mudharabah Konversi.
3. KARAKTERISTIK DAN JENIS-JENIS SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)
Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya12
:
a. merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat
(beneficial title);
b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai dengan
jenis akad yang digunakan;
c. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir;
d. Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV)13
;
e. Memerlukan underlying asset;
f. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.
12
Dede Abdul Fatah , Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia, Analisis Peluang dan
Tantangan, (Jakarta, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011) , hlm. 40 13
SPV adalah perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai asset tertentu
yang ditujukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut Efek Beragun Aset
7
Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis
sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan
pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah,
diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi,
mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan
memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan
perbankan konvensional.
Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah
adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih
kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan
nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau
perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya
tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty),
dan maysir (gambling), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah14
.
Secara pengklasifikasian jenis sukuk ini mengikuti jenis- jenis pembiayaan
dalam aset finansial yang disarankan oleh Islam. Berdasarkan kontrak aset finansial di
pasar sekunder, Tariq menggolongkan sukuk dalam dua kategori yaitu sukuk yang
dapat diperdagangkan dan juga sukuk yang tidak dapat diperdagangkan15
.
Ada beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama sukuk
mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad
mudhârabah di mana satu pihak menyediakan modal (rab al-Mal) dan pihak lain
mempunyai keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi
berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan
kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kedua sukuk
musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad
musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk
membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai
kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai
dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Ketiga sukuk ijarah, yaitu sukuk
yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak
sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset
14
ibid,, 15
A. Tariq, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, (Loughborough, UK, Loughborough
University, 2004), hlm. 76
8
kepada pihak lain berdasarkan harga dan priode yang disepakati, tanpa diikuti dengan
pemindahan aset. Sukuk ijarah dibedakan menjadi ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
(Sale and Lease Back) dan ijarah Headlease and sublease.
Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama, sukuk Istishna
dan atau murabahah: kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari
jenis pembiayaan istishna dan atau murabahah. Sebagai contoh, pembangunan jalan
yang menghabiskan dana sebesar US$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip
differensiasi dan diskon (coupon). Dana sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat
utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan zero-coupon bonds dalam
beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan
utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Kedua, sukuk salam: dalam
bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat
dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat
diperdagangkan
Berbagai jenis sukuk yang dikenal secara internasional dan diadopsi dalam
UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN adalah16
:
a. Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad
ijarah dimana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual
atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan
harga dan periode disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
asset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al-Muntahiya
Bitamlik (Sale and Lease Back) dan Ijarah Headlease and Sublease17
.
16
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 116 17
Penerbitan sukuk di mana underlaying asettnya disewakan oleh penyewa pertama (headlease)
untuk kemudian disewakan kembali (sublease)
9
Gambar : Model Skim Sukuk Ijarah18
Keteranagn gambar :
1. Pemerintah menjual aset kepada SPV dengan tekad bay’ al-wafa’ (jual beli
dengan janji akan membeli kembali barang yang dijualnya);
2. Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai harga aset (dengan
demikian sekarang SPV sebagai pemilik aset);
3. SPV mengeluarkan sukuk dengan menggunakan kontrak ijarah dan
menjualnya kepada investor;
4. Investor membayarnya dengan harga tunai kepada SPV;
5. SPV menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga sewa tertentu;
6. Pemerintah membayar sewa aset kepada SPV secara kwartal;
7. SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor sebagai
pendapatan investor;
8. Pada masa naturity, SPV menjual kembali aset kepada pemerintah dengan
nilai harga jual semula;
9. Pemerintah membayar tunai harga aset.
10. SPV menebus sukuk kepada investor dengan nilai harga yang sama.
Penerapan akad ijarah untuk obligasi syariah dapat merujuk pada
penerbitan obligasi ijarah Matahari Departemen Store. Perusahaan ritel ini
mengeluarkan obligasi ijarah senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan untuk
menyewa ruangan usaha dengan akad wakalah, dimana Matahari bertindak
sebagai wakil untuk melaksanakan ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya
(pemegang obligasi/investor). Ruang usaha yang disewa adalah Cilandak
Town Square di Jakarta. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan Matahari sesuai
dengan akad wakalah, dimana atas manfaat tersebut Matahari melakukan
pembayaran sewa (fee ijarah) dan pokok dana obligasi. Fee ijarah dibayarkan
setiap tiga bulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan
obligasi. Jangka waktu obligasi tersebut selama lima tahun
18
Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 121.
10
b. Sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau
akad Mudharabah dimana suatu pihak menyediakan modal dan satu pihak
lainnya menyediakan dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian,
keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan
yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung
sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
Gambar : Model Skim Sukuk Mudharabah19
Keterangan Gambar :
1. Penerbit memproses penerbitan sukuk mudharabah untuk keperluan
mobilisasi modal dengan kadar tertentu;
2. Penerbit (mudharib) dan investor (shahib al-mal) membuat kontrak
mudharabah dengan perjanjian keuntungan yang disepakati (X:Y);
3. Atas kontrak tersebut, terkumpul sejumlah modal mudharabah;
4. Penerbit menanamkan modal pada proyek perniagaan sebagai peluang baik
dalam alternatif perniagaan;
5. Atas investasi yang dilakukan mudhârib dapat menghasilkan keuntungan
tertentu.
19
Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami,,,hlm. 138
11
6. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan tersebut dibagikan
antara shahib al-mal dan mudharib berdasarkan kesepakatan awal (X:Y);
7. Keuntungan untuk shahib al-mal bernilai Y %;
8. Keuntungan untuk mudharib bernilai X %;
9. Jika dalam investasi tersebut terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh
shâhib al-mal, sedangkan mudharib menanggung kerugian tenaga dan
manajemen.
Sebagai contoh Berlian Laju Tanker telah menerbitkan Obligasi
mudharabah senilai Rp. 100 miliar. Dananya digunakan untuk membeli kapal
tanker (66%) dengan tambahan modal kerja perusahaan (34%). Obligasi
berjangka waktu 5 tahun yang dicatatkan di BES ini memperoleh keuntungan
dari bagi hasil bedasarkan pendapatan perseroan dari pengoperasian kapal
tanker MT Gardini atau kapal lain yang beroperasi unttuk melayani Pertamina,
sehingga return-nya berubah setiap tahun sesuai pendapatan.
c. Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau
akad Musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan
modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah
ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang
timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-
masing pihak.
d. Sukuk Istisna’, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad
Istisna’ dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan
suatu proyek / barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi
barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
4. MEKASNISME SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)
A. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk20
:
Obligor, adalah pihak yang bertanggungjawab atas pem- bayaran imbalan
dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh
tempo.
Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan
khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (i)sebagai penerbit sukuk,
20
Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan, Mengenal Sukuk Instrumen Investasi dan Pembiayaan Berbasis Syari’ah, Jakarta
12
(ii)menjadi counterpart Pemerintah dalam transaksi pengalihan aset,
(iii)bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan
investor.
Wali Amanat (trustee),untuk mewakili kepentingan investor.
Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, marjin,
dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing
B. Proses Penerbitan Sukuk
Penerbitan obligasi syariah pada prinsinpnya tidak jauh berbeda dengan
obligasi konvensioal. Adapun langkah-langkanya sebagai berikut21
:
Emiten (obligor) menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan
obligasi syari’ah kepada underwriter (wakil dari emitten)
Underwriter akan melakukan penawaran kepada investor
Bila investor tertarik, maka akan menyerahkan dananya kepada emitten
melalui underwriter
Emitten akan membayarkan bagi hasil dan pembayaran pokok kepada
investor
C. Persyaratan Emiten
Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, ada beberapa kriteria persyaratan yang
harus dipenuhi oleh emiten, yaitu:
Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan
substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan
bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di
antaranya adalah:{(i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi
atau perdagangan yang dilarang; (ii) usaha lembaga keuangan
konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
(iii) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan
makanan dan minuman haram; (iv) usaha yang memproduksi,
mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang
merusak moral dan bersifat mudarat}
Peringkat Investment Grade: {(i) memiliki fundamental usaha yang kuat;
(ii) memiliki fundamental keuangan yang kuat; (iii) memiliki citra yang
baik bagi public.
21
ibid,,
13
Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic
Index (JII)
5. SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) DI INDONESIA
Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang
bagi investor Muslim dan non-Muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga,
sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat
responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap
habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus me nimbulkan kelebihan permintaan22
.
Sukuk di Indonesia, pertama kali di terbitkan oleh PT Indonesian Satellite
Corporation (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar.
Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya.Nilai
penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Sedangkan
struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh
mudharabah sebesar Rp 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp 100 miliar
(12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp 2,194 triliun
(92%), sisanya mudharabah sebesar Rp 200 miliar (8%).
Setelah disahkannya UU SBSN tahun 2008, pemerintah menerbitkan sukuk
sebesar Rp 15 triliun. Penerbitan sukuk ini dilaksanakan sebagai bagian dari
pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Penerbitan sukuk perdana ini
telah dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Besarnya sukuk sesuai dengan
underlying aset yang dimiliki pemerintah senilai Rp 15 triliun. Pemerintah
menggunakan jaminan berupa aset milik negara, seperti tanah dan bangunan.
Pemerintah mendahulukan penerbitan sukuk di dalam negeri, setelah itu baru ke pasar
internasional. Setengah penerbitan sukuk akan dilakukan di dalam negeri dan sisanya
ke pasar internasional23
.
Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syariah) dapat memperkuat kondisi
ekonomi Indonesia dan menahan buble ekonomi karena akan memperbanyak
portfolio mata uang asing selain dolar. Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk
menyasar para investor Timur Tengah dengan memberikan alternatif pembiayaan
sesuai syariat Islam. Saatnya Indonesia melakukan porfolio tidak hanya pada dolar
22
Dede Abdul Fatah , Perkembangan Obligasi,, , hlm. 41 23
ibid,,
14
saja, tetapi juga pada mata uang yang lain. Ini akan menambah porfolio mata uang
asing di luar dolar.
Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia memiliki potensi yang sangat besar bagi masuknya dana dari timur tengah yang
memiliki likuiditas keuangan yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari
200 juta orang dan proyek investasi jangka panjang, Indonesia merupakan Negara
yang memiliki potensi bagi perkembangnya ekonomi islam secara dinamis. Melohat
potensi yang begitu besar, Malaysia berharap dapat menjadi pintu gerbang bagi aliran
dana dari timur tengah yang menuju ke Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari
masuknya investor Malaysia kedunia perbankan di Indonesia24
.
Pangsa pasar (market share) sukuk global saat ini dikuasai oleh Malaysia,
kemudian diikuti oleh uni emirat arab dan Bahrain. Negara yang berpenduduk
mayoritas non muslim seperti jerman dan inggrispun sudah menerbitkan global sukuk
dengan pangsa pasar sebesar 3,12%.
Indonesia merupakn Negara yang memiliki potensi yang cukup besar bagi
pengembangan obligasi syariah. Pengembangan obligasi syariah di Indonesia dapat
dilacak dari diluncurkannya instrument syariah oleh PT dana reksa investment
manajemen pada bulan juli tahun1997, yaitu berupa dana reksa syari’ah. Selain itu
dapat ditelusuri pula ketika pasar modal syariah diluncurkan pada tanggal 14 maret
200325
.
Baru-baru ini di Indonesia muncul inovasi baru berupa sukuk retail, sukuk
retail sendiri adalah urat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) merupakan
surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset surat Berharga Syariah Negara, yang dijual kepada
individu (ritel) atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual,
dengan volume minimum yang ditentukan. Tujuan dari adanya sukuk retail ini
memiliki tujuan yang sama dengan obligasi yang diterbitkan Pemerintah lainnya
(SUN, ORI, SBSN) yaitu untuk membiayai anggaran negara, divesifikasi sumber
pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin
tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.
24
Buchari Alma dan donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 47-
48. 25
ibid,
15
Secara prinsip antara sukuk ORI dan sukuk retail memiliki persamaan dan
perbedaan. Diantrara kesamaanya adalah sukuk ritel dan ORI merupakan Surat
Berharga Negara yang diperuntukkan bagi Investor ritel, sukuk ritel dan ORI
merupakan bukti investasi masyarakat kepada pemerintah selain itu baik sukuk ritel
maupun ORI pembayaran bunga/imbalan dan pelunasan/pembelian kembali dijamin
oleh Pemerintah. Dan yang menjadi perbedaan keduanya adalah ORI adalah pinjaman
modal dari masyarakat kepada Pemerintah, sedangkan sukuk ritel adalah bentuk
penyertaan modal masyarakat atas bagian dari aset sukuk ritel yang dijadikan obyek
transaksi, selain itu sukuk ORI memberikan penghasilan (return) kepada investor
berupa bunga, sedangkan sukuk ritel memberikan penghasilan (return) kepada
investor berupa imbalan sewa, sesuai dengan akad yang digunakan.
Sama seperti sukuk negara (SBSN) sukuk retail menggunakan akad ijarah sale
and lease back. Artinya, terjadi kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan
penerbit SBSN indonesia untuk melakukan jual beli dan penyewaan barang milik
negara (BMN) yang dijadikan sebagai aset SBSN.
Penerbitan sukuk ritail dengan ijarah sale and lease back dan dalam
denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri ini akan dilakukan oleh pemerintah
mellaui perusahaan penerbit SBSN indonesia. Dana hasil penerbitan sukuk retail
tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan umum APBN,
ttermasuk untuk membiayai pembangunan proyek infastruktur26
.
Berikut ini nama daftar perusahaan emitten sukuk di Indonesia 2012-2013
masih berlaku27
:
PT. Adhi Karya (persero) Tbk.
PT. Bank Syariah Muamalat Tbk.
PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Tbk.
PT. Aneka Gas Industri
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
PT. Indosat Tbk.
PT. Berlian Laju Tanker Tbk.
PT. Mitra Adiperkasa Tbk.
PT. Matahari Putra Prima Tbk.
PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
26
Taufiq Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah,( Jakarta: 2011, Media Kita ) , hlm. 122 27
http://www.sahamok.com/
16
PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.
PT. Lotte Chemical Titan Nusantara
PT. Sumberdaya Sewatama
PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
PT. Mayora Indah Tbk.
6. CONTOH PERHITUNGAN SUKUK RETAIL (OBLIGASI SYARIAH)
Berikut merupakan contoh sekenario perhitungan-perhitungan dalam sukuk retail28
:
a. Skenario 1 (Harga Par)
Investor A membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10,000,000.00 dengan
kupon 12% dan tidak dijual sampai jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah :
Imbalan = 12% x Rp 10,000,000.00 x 1/12
= Rp 100,000.00 setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
Nilai Nominal saat jatuh tempo = Rp 10,000,000.00
Total yang diperoleh saat jatuh tempo = Imbalan + Nilai Nominal
= Rp 10,100,000.00
b. Skenario 2 (Harga Premium atau harga sedang naik)
Investor B membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10,000,000.00 dengan
kupon 12% dan dijual ke Pasar Sekunder dengan harga 105%, maka hasil yang
diperoleh adalah :
Imbalan = 12% x Rp 10,000,000.00 x 1/12
= Rp 100,000.00 setiap bulan sampai dengan dijual
Capital Gain saat dijual = Rp 10,000,000.00 x (105-100)%
= Rp 500,000.00
Nilai Nominal saat dijual = Nilai Nominal + Capital Gain
= Rp 10,000,000.00 + Rp 500,000
= Rp 10,500,000.00
Total yang diperoleh saat dijual = Imbalan + Nilai Nominal pada saat dijual
= Rp 10,600,000.00
c. Skenario 3 (Harga Discount atau harga sedang turun)
28
Diakses dari web http://www.qmfinancial.com/sukuk-ritel/ pada pukul 22.58 WIB, 09 Desember 2016
17
Investor C membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10,000,000.00 dengan
kupon 12% dan dijual ke Pasar Sekunder dengan harga 95%, maka hasil yang
diperoleh adalah :
Imbalan = 12% x Rp 10,000,000.00 x 1/12
= Rp 100,000.00 setiap bulan sampai dengan dijual
Capital Loss saat dijual = Rp 10,000,000.00 x (95-100)%
= – Rp 500,000.00
Nilai Nominal saat dijual = Nilai Nominal + Capital Loss
= Rp 10,000,000.00 – Rp 500,000
= Rp 9,500,000.00
Total yang diperoleh saat dijual = Imbalan + Nilai Nominal pada saat dijual
= Rp 9,600,000.00
Catatan :
a. Ilustrasi di atas belum memperhitungkan biaya-biaya transaksi dan pajak.
b. Transaksi penjualan di Pasar Sekunder dengan asumsi penjualan terjadi pada saat
pembayaran Imbalan, sehingga tidak memperhitungkan accrued yang ada
18
7. KESIMPULAN
Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang
bagi investor muslim dan non-Muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga,
sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat
responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap
habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan.
Hadirnya obligasi syariah atau yang juga lebih sering disebut dengan sukuk
merupakan usaha menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional
dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai
dengan syariah. Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk
struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil
yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran
imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah
atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan
diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba.
Dilihat dari segi akadnya sukuk bisa dibagi kedalam berbagai jenis akad, akan
tetapi akad yang smapai saat ini sering digunkan oleh negara islam ataupun non islam
adalah sukuk dengan m,odel ijarah dan juga mudharabah.
Salah satu inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya meng
optimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk ini adalah melakukan sosialisasi
dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan
sukuk dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan
ulama di bidang ekonomi Islam
19
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Alma, Buchari dan donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah , Bandung: CV Alfabeta,
2009
Abdul Wahid, Nazaruddin, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan
Syariah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
Hidayat, Taufiq , Buku Pintar Investasi Syariah, Jakarta, Media Kita, 2011
Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah,
Jakarta: Prenada Media, 2009
Mannan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah (dalam persfektik kewenangan peradilan agama),
Jakarta ; Kencana Prenada Media Grup, 2012
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenada Media, 2009
Tariq, A, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, (Loughborough, UK
Loughborough University, 2004)
Jurnal
Abdul Fatah, Dede , Perkembangan Oblogasi Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan
Tantangan), Jakarta : AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011
Website
http://www.qmfinancial.com/sukuk-ritel/ pada pukul 22.58 WIB, 09 Desember 2016