Download - 3 ISS U--IISSU S TTRRAATEEGGIISS BBEERRDDAASA …inspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Bab_3.pdf · Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 42 3.1

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 42

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu:

a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga sebagai

penjamin mutu (quality assurance).

b. Mempertahankan dan meningkatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI atas Laporan Keuangan

c. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran yang

belum optimal.

Faktor penyebab permasalahan diatas adalah:

a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini,

sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur

Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan

kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan

konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian

dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila

Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat

tercapai melalui quality assurance, serta efektivitas manjemen resiko

melalui peran konsultasi.

b. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan

yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang

diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi semakin akuntabel.

Selain itu predikat penilaian SAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan

IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS

DDAANN FFUUNNGGSSII

3


dalam akuntabilitas kinerja, karena didalam SAKIP tersebut juga

menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian output

dan outcome dari setiap OPD (Pemerintah Kota Pontianak). Hal ini

merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat (public) sebagai stakeholder.

c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga

temuan yang dihasilkan merupan temuan yang berulangkali dan dianggap

sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal

disebabkan oleh karena penetapan APBD dan pelaksanaan kegiatan yang

tidak tepat waktu.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap

kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang

menjadi wactch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance.

Quality Assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas

pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang

digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan tugas

pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit Pemerintah maupun Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP).

Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan

fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko

(risk bassed audit).

fokus identifikasi permasalahan Inspektorat Kota Pontianak pada aspek

quality assurance dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.1. Indentifikasi Permasalahan

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 5

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan

penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota

Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra

Inspektorat Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

Visi Kota Pontianak :

”Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam

Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, didukung

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ”

Misi Kota Pontianak:

Sesuai dengan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi pembangunan Kota

Pontianak Tahun 2015-2019 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan

visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 :

Misi 2 :

Misi 3 :

Misi 4 :

Misi 5 :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, cerdas,

sehat, berbudaya dan harmonis.

Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan

Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.

Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung

pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.

Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman,

aman dan layak huni.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan

ekonomi kota yang berdaya saing.


Adapun misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang terkait dengan

tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak adalah misi ke 2

Yaitu Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas Melalui Penetapan Wilayah

Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Inspektorat Kota Pontianak, dimana

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Internal Audit yang mengawasi jalannya

pelaksaan Pemerintahan Daerah, selain itu Inspektorat juga berperan sebagai

Pembina dari OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang

berfungsi sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance). Oleh karena Inspektorat

Kota Pontianak akan menindaklanjuti misi Walikota dan Wakil Walikota nomor 2

tersebut. Namun, dalam mengimplementasikan misi Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang

pada tabel 3.2.


Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat


3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan

3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur

Visi dari Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah :

“Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Efektif dan

Efisien serta Aparatur yang Akuntabel, Berkinerja Tinggi dan Bebas dari KKN.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian Pendayaguanaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur adalah :

“Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur”

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur disusun

dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat

yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, adanya aparatur yang bersih dan

terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik sebagai salah satu pilar

dari good governance.

Adapun tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan

pemberantasan korupsi dengan penjabaran Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja sebagai berikut :


Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Persentase IP yang memperoleh opini WTP

Persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase instansi pemerintah yang SPIP-nya baik

Persentase APIP yang menerapkan kode etik & standar audit.

Persentase APIP yang telah melaksanakan pemantauan TLHP Fungsional

Persentase APIP yang melaporkan hasil pengawasan

Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan

Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat

Indeks Persepsi Korupsi

Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

Jumlah IP yang memperoleh predikat WBK

Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona Integritas

Jumlah K/L dan Pemda yang telah menandatangani Pakta Integritas

Jumlah K/L dan Pemda yang telah menandatangani Pakta Integritas

Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)

Persentase pejabat yang menyampaikan LHKPN

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka percepatan reformasi

birokrasi dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :


Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan

Persentase instansi pemerintah yang menyusun PK

Persentase instansi pemerintah yang mempunyai IKU

Persentase instansi pemerintah yang menyampaikan LAKIP

Jumlah instansi pemerintah yang menyampaikan laporan capaian kinerja

Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan evaluasi kinerja

Persentase instansi pemerintah peserta island of integrity yang berhasil

Tersusunnya LKjPP tepat waktu

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Persentase IP yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

Pernyataan visi, misi dan tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur memberikan arahan bagi Inspektorat Kota Pontianak

dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. Beberapa hal

yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota

Pontianak, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah

2. Meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat.

3. Meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi

Visi dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah :


“Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.”

Misi dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat.

2. Mendorong peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui rekomendasi hasil pengawasan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengawasan yang didukung

oleh SDM dan sarana prasarana yang handal.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Mengupayakan sistem kerja dalam sebuah kelembagaan yang teratur dan

didukung oleh sarana prasarana serta SDM yang berkualitas.

2. Menyajikan data dan informasi yang akurat dibidang pengawasan.

3. Membangun sistem kinerja pengawasan yang terencana, efektif,

berkesinambungan serta mengedepankan kerja cermat, cerdas dan cepat.

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga terkait demi

kelancaran program kerja Inspektorat Provinsi.

5. Melaksanakan dengan optimal pemeriksaan reguler sesuai jadwal PKPT

6. Jadikan sebagai barometer SKPD dalam pemecahan masalah dengan

berbasis pada analisis dan kajian ilmiah.

7. Mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

8. Melaksanakan amanat Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, maka

Inspektorat Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai

berikut:


1. Mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal PKPT.

3. Penambahan dan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan

ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Obyek

pengawasannya adalah perubahan pemanfaatan ruang (kegiatan pembangunan

fisik) yang terjadi, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana

beserta besaran-besaran perubahannya. Kegiatan pengawasan ini terbagi 2 (dua).

Yaitu pelaporan dan pemantauan. Pelaporan adalah upaya memberikan informasi

secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun tidak

sesuai dengan rencana tata ruang. Obyek pelaporan tersebut ialah perubahan

pemanfaatan ruang dalam persil/kawasan dan tata ruang wilayah blok peruntukan.

Perubahan pemanfaatan ruang di tingkat persil meliputi perubahan fungsi kegiatan

dan perubahan teknis bangunan yang ada didalam persil. Akumulasi perubahan

persil merupakan perubahan blok peruntukan, sedangkan perubahan peruntukan

merupakan perubahan kawasan dan seterusnya menjadi perubahan wilayah yang

lebih luas.

Hasil dari pelaporan ini berupa tipologi penyimpangan pemanfaatan ruang, yaitu:

Besaran penyimpangan (luasan, panjang, lebar)

Bentuk dan jenis penyimpangan (fungsi,intensitas, atau teknis)

Arah penyimpangan atau pergeseran pemanfaatan ruang

Kegiatan pemantauan merupakan upaya mengamati, mengawai dan memeriksa

dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang. Perubahan kualitas tata ruang disebabkan oleh semua

pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Pengamatan

lapangan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pemantauan

dilakukan dengan cara pemeriksaan yang melibatkan pelaku pelaanggaran


(dengan memeriksa lebih jauh dokumen perizinan yang dimilikinya). Tahapan

pelaksanaan pemantauan adalah sebagai berikut:

Penyelidikan lapangan, dilakukan setelah tahap kegiatan pelaporan yang

kemudian diperoleh indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang persil (baik lokasi

maupun tipologi penyimpangannya). Kemudian dibentuk tim penyidik yang terdiri

dari beberapa dinas terkait di daerah dan rencana kerja penyidikan penyimpangan

pemanfaatan ruang ke lapangan. Penyidikan ini dilakukan untuk memperoleh

klarifikasi bukti pelanggaran yang telah ada pada Tim Penyidik dengan yang ada

pada penguasa lahan atau bangunan untuk dilihat dan diketahui penyebab

pelanggaran.

Pembahasan dan perumusan terbukti tidaknya secara teknis administratif

penyimpangan atau pelanggaran yang telah diindikasikan sebelumnya.Tahap

berikutnya adalah mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran, akibat

pelanggaran dan penanggungjawab pelanggaran pemanfaatan ruang.

Laporan dan Pemberitahuan. Rumusan penyimpangan dan pelanggaran tersebut

kemudian disusun laporan dan pemberitahuan kepada berbagai pihak yang

berkepentingan. Laporan hasil pemantauan diserahkan kepada kepala daerah

untuk dievaluasi dan dibahas untuk merumuskan bentuk-bentuk penertiban.

Laporan hasil pemantauan diserahkan kepada instansi terkait untuk

mempersiapkan kegiatan evaluasi terhadap pelanggaran dan penyimpangan

pemanfaatan rauang untuk mendukung penetapan penertiban yang pelu diambil.

Pemberitahuan hasil pemantauan kepada pelaku pelanggaran untuk

mempersiapkan pertanggungjawaban pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah

dilakukan.

Evaluasi Pemanfaatan Ruang

A. Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Kegiatan evaluasi terdri dari evaluasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

pesil dan evaluasi terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang wilayah,


sedangkan pada tahapan penataan ruang, evaluasi dilakukan pada pelanggaran

pemanfaatan ruang, lembaga penerbit izin dan evaluasi terhadap rencana tata

ruang. Oleh karena itu pada tahap evaluasi ini dilakukan kegiatan :

a. Evaluasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

b. Evaluasi terhadap lembaga pemberi izin

c. Evaluasi terhadap rencana tata ruang.

B. Evaluasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

a. Klarifikasi apakah masyarakat melaksanakan pemanfaatan ruang (perubahan)

mengikuti/mematuhi izin yang telah diberikan oleh lembaga pemberi izin

pemanfaatan ruang. Apabila tidak memenuhi izin yang telah diberikan, maka

pelanggaran pmanfaatan ruang harus mempertanggung jawabkan pelanggarannya

(dikenai sanksi jika terbukti bersalah).

b. Apabilila masyarakat melakukan pembangunan sesuai dengan izin yang

dibeikan, maka kemuingkinan berikutnya adalah evaluasi terhadap lembaga

pemberi izin. Apabila lembaga tersebut memberikan izin tidak sesuai dengan

rencana tata ruang, maka lembaga tersebut harus mempertanggungjawabkan

pelanggarannya.

c. Apabila kesalahan pemberi izin tersebut disebabkan oleh kekurangan yang ada

di dalam rencana tata ruang (kurang jelas/tidakjelas, kurang/tidak rinci, tidak diatur

atau kesalahan lainnya), maka perlu adanya peninjauan terhadap rencana tata

ruang.

C. Bentuk Pelanggaran

Tindakan pelanggaran terjadi apabila terdapat tindakan pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk-bentuk pelanggararan

pemanfaatan ruang yang terjadi antara lain:

a. Pelanggaran fungsi, dimana pemanfaatan tidak sesuai dengan fungsi ruang

yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.


b. Pelanggaran blok peruntukan, dimana pemanfaatan tidak sesuai dengan

arahan peruntukani ruang yang telah ditetapkan

c. Pelanggaran persyaratan teknis, dimana pemanfaatan sesuai dengan fungsi

dan peruntukan tetapi pesyaratan teknis ruang bangunan tidak sesuai dengan

ketentuan dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat.

d. Pelanggaran bentuk pemanfaatan, yaitu pemanfaatan fungsi, tetapi bentuk

pemanfaatan tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

D. Jenis Pelanggaran

1, Berdasarkan keberadaan rencana tata ruang

a. Pelanggaran terjadi setelah ada rencana tata ruang, dalam arti kegiatan

pembangunan dilaksanakan setelah rencana tata ruang mempunyai dasar hukum

dan diundangkan.

b. Pelanggaran terjadi setelah ada rencana tata ruang, dalam arti kegiatan

pembangunan dilaksanakan setelah rencana tata ruang mempunyai dasar hukum

dan diundangkan.

2. Berdasarkan skala/luasnya

a. Penyimpangan Persil,

Masyarakat membangun karena ketidaktahuan (tidak sengaja), kebutuhan yang

mendesak atau keinginan tertentu, masyarakat membangun persilnya melanggar

ketentuan izin yang telah diterima.

Instansi pemberi izin, dalam pemberian izin pembangunan, instansi yang

berwenang menerbitkan izin harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah

ditetapkan dan disebabkan oleh berbagai hal,pemberi izin menerbitkan izin

pembangunan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Dalam

kasus ini kegiatan pembangunan oleh masyarakat tidak dapat disalahkan dan

diberikan sanksi yang merugikan masyakat pembangun.

Pengaturan pemanfaatan ruang atau rencana tata ruangnya, karena

ketidakjelasan atauran yang rinci dan tegas dari rencana tataa ruang yang ada,


pemberi izin tidak dapat memahmi rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memberi izin pembangunan.

b. Penyimpangan Wilayah

Penyimpangan wilayah dapat terjadi karena akumulasi penyimpangan persil

atau kawasan yang lebih luas (kepemilikan tunggal/individu atau badan hukum

tertentu) akan berakibat pada perubahan wilayah yang lebih luas (kepemilikan

lahan jamak). Jenis penyimpangan ini meliputi penyimpangan pemanfaatan ruang

maupun struktur ruang.

Berdasarkan telaahan atas rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup, maka Inspektorat Kota Pontianak sebagai APIP dalam

menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan harus dapat

berperan sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah (assurance activities);

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

(anti corruption activities); dan

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen

perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

Inspektorat tidak hanya menjadi watcdog tetapi juga sebagai quality assunce dari

OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam menjalankan fungsi

Inspektorat sebagai Quality Assurance untuk menjaga nilai IPK yang ditargetkan


dalam RPJMD 2015-2019, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam

memperoleh IPK tersebut yaitu berupa:

a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA

OPD

b . Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD

c. Reviu LKPD secara berkelanjutan

d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko

e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity

audit).

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang

harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas

dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan

ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun

akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun

berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal

maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan

pragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.

Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kota Pontianak. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan

keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB

selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan

masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan,

Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional

akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu,

sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat

pengawasan.


Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing

tugas.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu:

Metode Interaksi antara faktor Strangths dengan faktor Opportinuties dengan

prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Metode Interaksi antara faktor Strangths dengan faktor Treaths dengan prinsip

menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

Metode Interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Opportinuties dengan

prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan

peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Metode Interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Threaths dengan

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan

dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap

lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kota Pontianak.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Kota Pontianak

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)

1 Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM

1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

2 Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP

2 Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen

3 Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi

3 Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disingkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

4 Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya

4 Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)


5 Ketersediaan Anggaran Pengawasan

5 Penyerapan anggaran yang belum optimal

PELUANG (Opportinuties) TANTANGAN (Threaths)

1 Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.

1 Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah.

2 Adanya dukungan yang kuat dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

2 Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelas dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3 Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan

3 Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi

4 Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas.

4 Kapabilitas APIP Kota pada Level 2 dan sudah harus menuju ke Level 3

5 Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan

5 Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

Download - 3 ISS U--IISSU S TTRRAATEEGGIISS BBEERRDDAASA …inspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Bab_3.pdf · Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 42 3.1

Top Related