3 ISS U--IISSU S TTRRAATEEGGIISS BBEERRDDAASA ?· Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page…

Download 3 ISS U--IISSU S TTRRAATEEGGIISS BBEERRDDAASA ?· Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page…

Post on 26-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 42

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu:

a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga sebagai

penjamin mutu (quality assurance).

b. Mempertahankan dan meningkatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI atas Laporan Keuangan

c. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran yang

belum optimal.

Faktor penyebab permasalahan diatas adalah:

a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini,

sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur

Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan

kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan

konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian

dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila

Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat

tercapai melalui quality assurance, serta efektivitas manjemen resiko

melalui peran konsultasi.

b. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan

yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang

diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi semakin akuntabel.

Selain itu predikat penilaian SAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan

IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS

DDAANN FFUUNNGGSSII

3

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 43

dalam akuntabilitas kinerja, karena didalam SAKIP tersebut juga

menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian output

dan outcome dari setiap OPD (Pemerintah Kota Pontianak). Hal ini

merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat (public) sebagai stakeholder.

c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga

temuan yang dihasilkan merupan temuan yang berulangkali dan dianggap

sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal

disebabkan oleh karena penetapan APBD dan pelaksanaan kegiatan yang

tidak tepat waktu.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap

kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang

menjadi wactch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance.

Quality Assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas

pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang

digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan tugas

pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit Pemerintah maupun Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP).

Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan

fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko

(risk bassed audit).

fokus identifikasi permasalahan Inspektorat Kota Pontianak pada aspek

quality assurance dapat dilihat pada tabel berikut:

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 44

Tabel 3.1. Indentifikasi Permasalahan

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 45

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan

penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota

Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra

Inspektorat Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

Visi Kota Pontianak :

Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam

Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, didukung

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi Kota Pontianak:

Sesuai dengan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi pembangunan Kota

Pontianak Tahun 2015-2019 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan

visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 :

Misi 2 :

Misi 3 :

Misi 4 :

Misi 5 :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, cerdas,

sehat, berbudaya dan harmonis.

Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan

Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.

Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung

pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.

Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman,

aman dan layak huni.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan

ekonomi kota yang berdaya saing.

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 46

Adapun misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang terkait dengan

tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak adalah misi ke 2

Yaitu Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas Melalui Penetapan Wilayah

Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Inspektorat Kota Pontianak, dimana

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Internal Audit yang mengawasi jalannya

pelaksaan Pemerintahan Daerah, selain itu Inspektorat juga berperan sebagai

Pembina dari OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang

berfungsi sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance). Oleh karena Inspektorat

Kota Pontianak akan menindaklanjuti misi Walikota dan Wakil Walikota nomor 2

tersebut. Namun, dalam mengimplementasikan misi Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang

pada tabel 3.2.

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 47

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 48

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan

3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur

Visi dari Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah :

Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Efektif dan

Efisien serta Aparatur yang Akuntabel, Berkinerja Tinggi dan Bebas dari KKN.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian Pendayaguanaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur adalah :

Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur disusun

dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat

yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, adanya aparatur yang bersih dan

terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik sebagai salah satu pilar

dari good governance.

Adapun tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan

pemberantasan korupsi dengan penjabaran Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja sebagai berikut :

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 49

Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Persentase IP yang memperoleh opini WTP

Persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase instansi pemerintah yang SPIP-nya baik

Persentase APIP yang menerapkan kode etik & standar audit.

Persentase APIP yang telah melaksanakan pemantauan TLHP Fungsional

Persentase APIP yang melaporkan hasil pengawasan

Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan

Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat

Indeks Persepsi Korupsi

Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

Jumlah IP yang memperoleh predikat WBK

Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona Integritas

Jumlah K/L dan Pemda yang telah menandatangani Pakta Integritas

Jumlah K/L dan Pemda yang telah menandatangani Pakta Integritas

Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)

Persentase pejabat yang menyampaikan

Recommended

View more >