PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSPEKTIF

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

BERMASALAH DI BPRS BUMI RINJANI MALANG

(Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)

Oleh:

Upia Rosmalinda

NIM : 09.233.513

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2011

MOTTO

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang

diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu

dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka

berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa

sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan

manusia adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Ma’idah: 49)

Knowledge Is Power

(Penulis)

Judul : Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan

Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi atas BPRS Bumi Rinjani malang).

Oleh : Upia Rosmalinda

NIM : 09.233.513

Abstrak

Prinsip-prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam perbankan, karena

resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha

utama perbankan. Jumlah Rasio pembiayaan bermasalah (non performing

finance/NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia masih

tercatat cukup tinggi dibandingkan perbankan syari‟ah yaitu 4,10 persen. Berdasar

statistik Bank Indonesia per Agustus 2010, BPRS memiliki NPF 7,18 persen.

Pada Agustus BPRS memiliki total pembiayaan Rp 1.954 miliar. Dari jumlah itu

pembiayaan lancar sebesar Rp 1.814 miliar, dengan rincian pembiayaan kurang

lancar Rp 43 miliar, diragukan Rp 33 miliar, dan macet Rp 64 miliar. Walaupun

kasus pembiayaan bermasalah bukan barang baru di lembaga keuangan, namun

apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan tersebut akan membawa

dampak yang merugikan. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di BPRS

Bumi Rinjani Malang guna mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah

yang bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang, apa penyebab pembiayaan

bermasalah mudharabah, dan bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-

hatian dalam mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif.

Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat

eksploratif. Untuk mengumpulkan data, penulis mendapatkannya melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terkait dengan analisa data, penulis

menggunakan metode deskriptif-analitis.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa BPRS Bumi Rinjani Malang

memiliki persentase pembiayaan bermasalah selama tiga tahun yaitu sebesar 6,5

% dari total realisasi pembiayaan tahun 2008, 7,83 % dari total realisasi

pembiayaan tahun 2009, dan 3,23 % dari total realisasi pembiayaan tahun 2010.

Ada beberapa masalah terkait dengan pembiayaan bermasalah dalam mudharabah

yaitu masalah moral hazard dan asymmetric information serta keengganan

nasabah berbagi untung, yang kesemuanya itu terjadi disebabkan seleksi longgar

dan pengawasan yang rendah. Efektivitas prinsip kehati-hatian pada BPRS Bumi

Rinjani Malang yang meliputi 6 C, prinsip mengenal nasabah, menerapkan

incentive-compatible constraints dan screening attribute, serta lebih menekankan

monitoring secara off-site, sedang on-site monitoring dilakukan secara berkala.

Serta, menerapkan BMPK pada penyaluran pembiayaan kepada debitur kelompok

maupun individu yang mana sesuai dengan peraturan BI No.31/61/KEP/DIR.

Untuk mengatasi nasabah yang enggan berbagi untung, bank menetapkan system

net revenue sharing. Yang kesemuanya ini dilakukan secara efektif, hal ini terlihat

pada persentase NPF BPRS Bumi Rinjani Malang yang pada tahun 2010 dibawah

level persentase NPF BPRS secara nasional.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22

Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf

Arab Nama

Huruf

Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

ه

ء

ي

alif

ba'

ta'

sa'

jim

ha'

kha'

dal

żal

ra'

zai

sin

syin

ṣād

ḍaḍ

ṭa'

ẓa'

'ain

gain

fa'

qāf

kāf

lam

mim

nun

wawu

ha'

hamzah

ya'

tidak

dilambangkan

b

t

ṡ

j

ḥ

kh

d

ż

r

z

s

sy

ṣ

ḍ

ṭ

ẓ

„

G

F

Q

K

L

M

N

W

H

'

y

tidak

dilambangkan

Be

Te

Es (dengan titik di atas)

Je

Ha (dengan titik di bawah)

Ka dan Ha

De

Zet (dengan titik di atas)

Er

Zet

Es

Es dan Ye

Es (dengan titik di bawah)

De (dengan titik di bawah)

Te (dengan titik di bawah)

Zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

Apostrof

Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ditulis „iddah عدة

Taˈ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة

جزية

ditulis

ditulis

hibah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafa; aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

'ditulis karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.

Vokal Pendek

كاة الفطرز ditulis zakātul fiṭri

ـِ ـَ ـُ

kasrah

fatḥah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

zakātul fiṭri

Vokal Panjang

Vokal Rangkap

fatḥah + alif

جاهلية

fatḥah + ya' mati

يسعى

kasrah + ya' mati

كريم

ḍammah + wawu mati

فرود

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ā

jāhiliyyah

ā

yas‟ā

ī

karīm

ū

furūḍ

fatḥah + ya' mati

بينكم

fatḥah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaulun

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT, Rabb seru sekalian alam yang

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah sehingga jalan yang berat akan terasa

mudah bila kita juga senantiasa berikhtiar. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan

kepada Nabi Muhammad bin Abdullah SAW sebagai pembawa risalah kebenaran

dari Allah SWT, yang menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup

di dunia dan akhirat.

Alhamdullilah dengan segala kekuasaan dan kasih sayang-Nya telah

memberikan kekuatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan baik tesis

dengan judul “PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSPEKTIF

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS BUMI RINJANI

MALANG (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)”.

Penyusun menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa

terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Musa Asy‟ari, rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dan

menambah pengalaman di almamater ini.

2. Prof.Dr.H.Khoiruddin Nasution,MA selaku Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof.Dr.H.Abd.Salam Arief, M.A. selaku Kaprodi Hukum Islam sekaligus

Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada

penulis

4. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan

penuh kesabaran membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan

dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Mulyadi selaku Direktur BPRS Bumi Rinjani Malang yang telah

memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di BPRS

tersebut.

6. Bapak dan ibu dosen yang senantiasa mencurahkan ilmu pengetahuan

yang bermanfaat sehingga menjadikan penulis insan yang berilmu.

7. Kedua orang tuaku (Ibu H. Naila Hasyim/Alm. dan Bpk. H.Drs.Mahmud

Yunus Manaf) yang senantiasa memberikan do‟a, nasihat, harapan, cinta,

kasih sayang, kehidupan yang begitu indah dan semangat yang tidak akan

pernah tergantikan sampai kapanpun. Terima kasih tak terhingga atas

segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan.

8. Semua keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang

dan do‟a kepada penulis, aku sayang kalian semua.

9. Teruntuk seseorang yang sangat berarti dan semoga selalu dihati, Dliyaul

Haq, yang selalu ada saat ku terpuruk dan terjatuh, menghiburku saat ku

sedih dan menemaniku dalam suka dan duka. Semoga Allah mendengar

do‟a kita dan engkaulah yang Allah persiapkan untuk menemani

perjalanan hingga ke jannah-Nya. Amin

10. Sahabat baikku “Vina, Yeni Andriana, Eni Susanti, dan Dewi Wulandari”

Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.

11. Teman-teman Keuangan Perbankan Syariah ‟09 terimakasih atas kerja

sama dan kebersamaannya selama ini, aku pasti akan merindukan saat-saat

kita bersama

12. Teman–temen kos New Saphira terimakasih atas dukungan dan semangat

yang telah kalian berikan selama ini sama penulis.

13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam

menyelesaian tesis ini.

Akhirnya pada semua yang telah membantu penulis, termasuk mereka yang

tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terima

kasih. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam

penulisan tesis ini. Kritik dan saran dari semua pihak penulis terima dengan

senang hati. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Maret 2011

Penulis

Upia Rosmalinda, SEI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan ............................................................................................. i

Halaman Judul ............................................................................................................ ii

Pernyataan Keaslian... ................................................................................................ iii

Pengesahan Direktur .................................................................................................. iv

Persetujuan Tim Penguji ............................................................................................ v

Nota Dinas Pembimbing ............................................................................................ vi

Abstrak ....................................................................................................................... vii

Pedoman Transliterasi ................................................................................................ viii

Kata Pengantar ........................................................................................................... x

Daftar Isi..................................................................................................................... xii

Daftar Lampiran ......................................................................................................... xiii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1

B. Pembatasan Masalah ...................................................................................... 6

C. Rumusan Masalah .......................................................................................... 7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................... 7

E. Kajian Pustaka ................................................................................................ 8

F. Kerangka Teori .............................................................................................. 12

G. Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 20

H. Metodologi Penelitian .................................................................................... 22

I. Sistematika Pembahasan………………………………………………… .... 29

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) ................................ 31

B. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-undang ............................ 35

C. Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Perbankan ............................................. 42

D. Pengertian Pembiayaan .................................................................................. 46

E. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .............................................................. 49

F. Pembiayaan Mudharabah .............................................................................. 52

G. Screening Pembiayaan dalam Prinsip kehati-hatian ...................................... 67

H. Monitoring Pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian ................................... 77

BAB III Gambaran Umum BPRS Bumi Rinjani Malang

A. Sejarah BPRS Bumi Rinjani Malang ............................................................. 82

B. Visi dan Misi ................................................................................................. 83

C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 86

D. Aktivitas Perusahaan ...................................................................................... 97

BAB IV Analisis Prinsip Kehati-hatian

A. Profil Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bumi Rinjani Malang ................. 101

1. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah .................................................. 101

2. Jumlah Pembiayaan Mudharabah ............................................................ 102

3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah ......................................................... 105

B. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah dan Analisis Penyebab ..................... 108

1. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah.................................................... 108

2. Analisis Penyebab Pembiayaan Bermasalah ............................................ 115

a. Masalah Moral Hazard dan Asymmetric information ........................ 115

b. Terjadinya Pelanggaran atas BMPK .................................................. 118

b. Keengganan Nasabah Untuk Berbagi keuntungan .............................. 120

C. Efektivitas Prinsip Kehati-hatian Pada BPRS Bumi Rinjani Malang ............ 121

1. Analisis Pembiayaan Mudharabah ............................................................. 121

2. Penentuan Nisbah bagi Hasil ...................................................................... 132

3. Screening Pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian ................................. 135

4. Monitoring Pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian ............................... 136

BAB V Penutup

A. Kesimpulan .................................................................................................... 142

B. Saran ............................................................................................................... 143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital,

antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya

aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan

demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi

sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan

dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi

kebijakan moneter. Disamping itu, merupakan alat yang sangat penting dalam

menyelenggarakan transaksi pembayaran. Mengingat pentingnya fungsi ini,

maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi

bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping

menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan prudent.

Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (full risk business) karena aktivitasnya

sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam betuk

tabungan, maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti

membuka „kran‟ sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan,

mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung atau diback-

up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Sebab, kelengkapan

peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk

dijadikan ukuran bahwa perbankan lepas dari segala permasalahan

pembiayaan maupun krisis. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam

pemberian pembiayaan merupakan hal penting guna mewujudkan sistem

perbankan yang sehat, kuat dan kokoh dan meminimalisisr adanya

pembiayaan yang bermasalah.

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking

principles) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada

masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima (6) prinsip kehati-hatian

yang dimaksud, yang telah dikenal secara umum, dalam melakukan penilaian

terhadap calon debitor, maka bank harus berpedoman terhadap faktor-

faktor,seperti:1

1. Watak (character), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor

memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam

melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar

pinjaman).

2. Kemampuan (capacity), yang berarti, bank harus dapat menilai calon

debitor Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa

1 www.majalah-pip.com/majalah2008/10/16/03.

sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran

pinjamannya.

3. Modal (capital), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor

memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor

melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran

pinjaman).

4. Jaminan (collateral), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon

debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional

dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon

debitor.

5. Kondisi ekonomi (condition of economy), yang berarti bank harus dapat

menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor, pada saat

peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

6. Contrains, yaitu faktor hambatan seperti sosial psikologi yang ada pada

suatu daerah yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Prinsip-prinsip kehati-hatian di atas sangat diperlukan, karena resiko yang

sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama

perbankan. Selain itu, kegagalan di bidang pembiayaan dapat berakibat pada

terpengaruhinya kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena

munculnya pembiayaan bermasalah.

Jumlah Rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia masih tercatat cukup

tinggi dibandingkan perbankan syari‟ah yaitu 4,10 persen. Berdasar statistik

Bank Indonesia per Agustus 2010, BPRS memiliki NPF 7,18 persen. Pada

Agustus BPRS memiliki total pembiayaan Rp 1.954 miliar. Dari jumlah itu

pembiayaan lancar sebesar Rp 1.814 miliar, dengan rincian pembiayaan

kurang lancar Rp 43 miliar, diragukan Rp 33 miliar, dan macet Rp 64 miliar.

Walaupun kasus pembiayaan bermasalah bukan barang baru di lembaga

keuangan, namun apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan

tersebut akan membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan

prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.2

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan

merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang

pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro

maupun mikro atau mungkin negatif apabila prinsip kehati-hatian tersebut

disalahgunakan. Terutama prinsip kehati-hatian yang ada pada kebanyakan

BPRS yang sebagian besar menyalahgunakan prinsip kehati-hatian tersebut,

terutama dalam pemberian kredit pada nasabah (pemberian kredit bermasalah

yang timbul akibat adanya hubungan keluarga antara pihak bank dan nasabah

maupun keinginan bank untuk berekspansi). Serta, diketahui bahwa peer

control sangat rendah pada nasabah yang memiliki hubungan keluarga.

Kondisi ini akan memicu munculnya moral hazard (ketidakjujuran) dan

adverse selection sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan

penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan kredit

2 www.bi.go.id, di akses tanggal (23-09-2010)

macet/pembiayaan bermasalah, dan kesulitan nasabah dalam mengembalikan

modal. Padahal, apabila seorang investor berani mendirikan bank, dia harus

berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih

kredit/pembiayaan yang diberikan kepada debitur tertentu. Sebab, nantinya

pembiayaan bermasalah juga menghambat dampak ganda positif (multiplier

effects) investasi dana, karena dana yang diberikan kepada debitur bermasalah

terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur. Dengan

demikian, dana tersebut tidak dapat diputar kembali kepada debitur lain yang

membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya. Oleh karena itu,

diperlukan prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat screening

(penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiayai) dan

monitoring yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani kredit bermasalah

secara professional, serta mencegahnya terulang kembali, terutama dalam

pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan tersebut akan banyak

ditemukan risiko seperti yang disebutkan di atas yang berakibat pada

pembiayaan bermasalah di bank syari‟ah, jika bank syari‟ah kurang selektif

dalam memberikan pembiayaan dengan skim mudharabah ini.

Disisi lain penulis memilih obyek penelitian terkait dengan Prinsip Kehati-

hatian (Prudential Banking Principle) dalam perspektif pencegahan

pembiayaan mudharabah bermasalah pada BPRS Bumi Rinjani Malang

disebabkan bank tersebut pada awal berdiri merupakan BPR, dan merupakan

satu kelompok di bawah naungan Rinjani Grup, serta memiliki NPF dibawah

rata-rata NPF BPRS nasional.3 Hal inilah yang menarik untuk diteliti, guna

mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah yang bermasalah di

BPRS Bumi Rinjani Malang?; apa penyebab pembiayaan bermasalah

mudharabah?; serta bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian

dalam mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah?.

B. Pembatasan Masalah

Menurut Husaimi Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, batasan masalah

adalah usaha untuk menetapkan batasan masalah penelitian yang akan diteliti.

Agar penelitian ini tidak terlampau luas dan menyulitkan maka dalam

melaksanakan penelitian peneliti perlu membatasi masalah.4

Berdasarkan rumusan yang dapat diidentifikasikan agar masalah dapat

dibahas lebih spesifik maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Objek penelitian adalah prinsip kehati-hatian (prudential banking

principle).

2. Subjek penelitian adalah pengelolah BPRS Bumi Rinjani Malang.

3. Lokasi penelitian adalah BPRS Bumi Rinjani Malang.

4. Waktu penelitian adalah tahun 2010

3 Wawancara dengan Mulyadi (Direktur BPRS Bumi Rinjani Malang), tanggal 07

Februari 2011 pukul 15.45 WIB 4 Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara,

Jakarta, 2003, hlm. 23

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana

diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pembiayaan Mudharabah yang bermasalah di BPRS

Bumi Rinjani Malang?

2. Apa penyebab pembiayaan bermasalah Mudharabah?

3. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam

mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah yang

bermasalah di BPRS Kota Malang?; Untuk mengetahui, apa penyebab

bermasalah pada pembiayaan mudharabah?; dan Bagaimana efektivitas

penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan mudharabah

yang bermasalah?.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis:

1) sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan serta menambah pengetahuan dibidang perbankan

syari‟ah.

2) Sebagai penjelas atau memperkuat atas hasil penelitian-penelitian

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

b. Secara praktis diharapkan dapat berguna dan sebagai bahan masukan

(pengetahuan) bagi para praktisi bank syari‟ah dalam menerapkan

prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dimasa yang akan

datang.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan

yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu,

dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya

ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

Penelitian Mulhadi yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian (Prudential

Banking Principle) dalam kerangkan UU Perbankan di Indonesia”. Dalam

penelitian tersebut diungkapkan bahwa prinsip kehati-hatian ternyata tidak

hanya diatur di dalam UU perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Secara

khusus hal tersebut juga ditemukan dalam hukum Islam sebagai landasan

hukum operasional bank dengan prinsip syari‟ah.5

Abdullah Saeed (1996), dalam buku Islamic Banking and Interest: a

Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, ia

menjelaskan dalam bagian bab tentang mudharabah bahwa perbankan Islam

(syariah) dalam operasionalnya memakai sistem bagi hasil. Salah satu sistem

yang diterapkan adalah mudharabah yaitu menginvestasikan dana-dananya

kepada para pengusaha (mudharib), namun dalam operasionalnya tingkat

5 Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Kerangka UU

Perbankan di Indonesia, Pascasarjana USU, 2005.

resiko sangat tinggi dan mengalami kasus kerugian pada pembiayaan

mudharabah, sehingga perbankan syari‟ah membatasi pembiayaan

mudharabah secara drastis, yaitu memberikan pembiayaan dalam skala kecil

dan waktu yang relative pendek.6

Zainul Arifin (2006), dalam karya Dasar-dasar Manajemen Bank

Syari‟ah. Buku ini menjelaskan bahwa resiko disebabkan adanya kesalahan

manusia (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan

kontrol.7

Wasilul Chair (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen

Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah Yogyakarta (Studi

Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari’ah, dan Bank

Syari’ah Populer).” Dari penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa

bank syari‟ah tersebut memiliki sistem manajemen dalam memperkecil risiko

pada pembiayaan mudharabah yaitu mulai awal/sebelum akad pembiayaan,

dalam perjalanan akad, hingga setelah akad/setelah dana direalisasikan.

Sedangkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya adalah

BMI mengukur risiko lebih menekankan pada tempat usaha, skill mudarib,

dan manajemen yang dipakai. BTN Syari‟ah menekankan pada aspek

keuangan usaha mudarib dan portofolio usaha. BSP menekankan pada

penerapan model internal risk rating, Value at Risk (VAR), dan laporan profil

resiko. Untuk pengawasan atau monitoring bank syariah Yogyakarta (BMI,

6 Abdullah Saedd, Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and

its Contemporari Interpretation (Leiden; New York; Brill, 1996). 7 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi (Jakarta:Pustaka

Alvabet, 2006).

BTN Syariah, dan BSP) memiliki persamaan, dimana sama-sama melihat

data-data administrative seperti laporan keuangan, cash flow secara berkala,

pembelanjaannya dan mengawasi atau memonitor langsung ke lokasi usaha

mudarib. Sedangkan untuk pengendalian risiko, BMI mengendalikan lewat

data keuangan proyek pembiayaan, tidak terjadi side streaming, besarnya

plafond, dan adanya jaminan. BTN Syari‟ah mengendalikan risiko dengan

memastikan kinerja keuangan mudarib, memberikan jaminan cessie, dan

adanya jaminan tambahan berupa fixed asset. Sedangkan BSP menekankan

pada penyaluran pembiayaan pada usaha yang dibutuhkan masyarakat,

kesehatan perusahaan, meminta data keuangan berupa laporan keuangan dan

cash flow, tidak terjadi side streaming, mengetahui karakter mudarib, dan

adanya jaminan berupa collateral.8

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang

berbeda, walaupun memilki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.

Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh penyusun ini, lebih ditekankan

pada pembiayaan bermasalah apa yang terdapat dalam skim mudharabah?;

Berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dalam mudharabah, Bagaimana

cara prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada BPRS Metro Madani

untuk mencegah pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam mudharabah.

8 Wasilur Chair, Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah

Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari’ah, dan Bank

Syari’ah Populer), tesisi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak dipublikasikan.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)

Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) merupakan prinsip

yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan

fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan

mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan mengharapkan kadar

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga

rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.9

Prudential banking yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam

mengoperasikan usahanya agar dalam kondisi kinerja yang baik dan

memenuhi kriteria bank yang sehat. Menurut D. Wijaya dalam Ahmad Faizol

(2007) segala penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegang pada prinsip

prudential banking bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

selaku pengawas dan pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan

penilaian tingkat kesehatan bank menetapkan tentang penilaian tingkat

kesehatan bank dengan surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei

1993, yang kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No.

31/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 berdasarkan analisa rasio likuiditas,

solvabilitas, dan rentabilitas. Substansi dari prudential banking meliputi rasio

Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement (RR), Non Performing

9 www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03.

Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Return On Asset

(ROA), dan Net Profit Margin (NPM).10

Sedangkan, menurut Veithzal Rivai, dkk (2008), dalam buku Islamic

Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk

Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, ia menjelaskan dalam

bagian bab tentang Proteksi Pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian

merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan

dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer,

dokumen pendukung informasi dari calon customer, dan sebagainya.11

Dasar Hukum

Secara umum, prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan

landasan secara langsung dalam Al-Qur’an. Seperti Al-Ma’idah : 49:12

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka

tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan

Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah

diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

10

http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking-Terhadap, (21-

08-2008) 11

Veithzal Rivai, Islamic Financial Management:Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan

Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa (Jakarta Utara : CV.

Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617. 12

Khadim al Haramain asy Syarifain. Al-qur’an dan Terjemahannya. Yayasan

Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur‟an

sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia

adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Ma’idah: 49)

a. Praktik Prinsip Kehati-hatian

Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian memiliki sekurang-kurangnya

5 prinsip meliputi:13

1. Watak (character), yang berarti, bank harus dapat menilai calon

debitor memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam

melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar

pinjaman).

2. Kemampuan (capacity), yang berarti, bank harus dapat menilai calon

debitor Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada

masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran

pinjamannya.

3. Modal (capital), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor

memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor

melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran

pinjaman).

4. Jaminan (collateral), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon

debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional

dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada

calon debitor.

13

Ibid.

5. Kondisi ekonomi (condition of economy), yang berarti bank harus

dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor,

pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Serta, adanya penyaringan (screening) terhadap calon nasabah dan

proyek yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian.

Kemudian, terdapat tiga langkah monitoring yang dapat ditempuh bank

menurut kasus pembiayaan dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu

pemantauan pembiayaan secara administrative (on disk monitoring),

pemantauan langsung ke lapangan (on side monitoring). Memberikan

tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan (exception monitoring).

Berkaca pada penjelasan di atas, maka sekiranya dibutuhkan

kesinergisan antara teori dan praktik dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-

hatian.

Adapun salah satu alur prinsip kehati-hatian di lembaga keuangan

syari‟ah baik bank maupun bank dapat digambarkan sebagai berikut :14

1). Nasabah datang ke bank dengan membawa berkas permohonan

pembiayaan yang meliputi : (a) surat permohonan pembiayaan yang

berisi kebutuhan dana dan penjelasan tentang segala yang berkaitan

dengan usaha nasabah. (b) persyaratan administrasi misalnya : fotokopi

KTP suami/istri, kartu keluarga dan jaminaan sertifikat.

14 Disarikan dari Tim pegembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep

Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah,(Jakarta : Djembatan, 2001), hlm 170-172.

2). Berkas tersebut dianalisis kelayakan usahanya oleh bagain account

officer/marketing baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.

Sedangkan untuk sisi yuridis, kelengkapan perizinan dan kelengkapan

perusahaan dalam bidang hukum dianalisis oleh bagaian administrasi

pembiayaan.

3). Bagian administrasi pembiayaan menyampaikan hasil pemeriksaan

kepada account officer untuk ditindaklanjuti dengan melakukan

survey.

4). Hasil dari analisis dan survey akan dilaporkan kepada komite

pembiayaan untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonaan

pembiayaan tersebut.

5). Bila permohonaan disetujui, maka nasabah akan mendapat surat

persetujuan dangan syarat yang ditentukan oleh bank, namun jika

ditolak, maka semua berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah.

6). Nasabah akan memepertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh

bank apakah disetujui atau tidak. Bila setuju maka nasabah

menandatangani surat persetujuan tersebut.

7). Bagian admistrasi pembiayaan akan membuat akad pembiayaan antara

nasabah dangan bank.

8). Setelah akad ditandatangani oleh kedua belah pihak maka nasabah

mengajukan surat permohonan realisasi pembiayaan untuk mencairkan

dana pembiayaan.

9). Selama proyek berlangsung, account officer diharuskan terus

memantau dan mengawasi keuangan nasabah. Dan nasabah akan

melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah

disepakati.

10). Diakhir masa kontrak pembiayaan, nasabah akan melakukan

pembayaran pokok pembiayaan kepada bank.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian

Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji

mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo,

sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada

pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit

bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum,

atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang

diperkirakan. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang bersangkutan harus

mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna

menyelesaikan kasus ini. Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat

dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:15

a. Terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau pembiayaan induk lebih

dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.

b. Tidak dilunasi sama sekali, atau

15

Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah:Konsep dan Kasus, (Jakarta:PT.

Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm.1.

c. Diperlukan negoisasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan

dan bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Di Indonesia pembiayaan bermasalah dikategorikan dalam tiga kelompok

yaitu:16

a. Pembiayaan kurang lancar (terdapat tunggakan angsuran pokok yang

melampaui masa satu bulan dan belum melampaui masa dua bulan bagi

pembiayaan dengan angsuran kurang dari satu bulan

b. Pembiayaan diragukan (pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan

diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria pembiayaan lancar dan

pembiayaan kurang lancar, atau pembiayaan tersebut dapat diselamatkan,

serta mempunyai jaminan pembiayaan yang nilainya tidak kurang dari 75

% jumlah nilai pinjaman pokok. Serta, pembiayaan tersebut tidak dapat

diselamatkan, tetapi nilai jaminan pembiayaan tidak kurang dari 100 %

nilai pembiayaan yang tertunggak.

c. Pembiayaan macet (pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan

lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan diragukan atau dapat

memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21

bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan, belum terjadi

pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah di atas dapat terjadi dalam pembiayaan

mudharabah (adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal

menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan

16

Ibid.

dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari

kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si

pemilik modal.) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Adanya unsur moral hazard (ketidakjujuran) dalam diri nasabah pada saat

melakukan pembiayaan.

b. Rendahnya kemampuan atau ketajaman lembaga keuangan melakukan

analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh calon

debitur

c. Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan dan

administrasi pembiayaan mereka.

d. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham lembaga

keuangan dalam keputusan pemberian pembiayaan.

e. Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna.

b. Kriteria Manajemen Pembiayaan Bermasalah

Berkaitan dengan prinsip pudential banking, maka terdapat beberapa

ketentuan kriteria di dalam manajemen pembiayaan bermasalah:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening

dan transaksi nasabah;

4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

G. Kerangka Pemikiran

Alur pikir yang tersebar dalam pecahan-pecahan teori akan diformat secara

sederhana agar sasaran atau gambaran dari problem dan alur logika dalam

penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Beberapa variabel yang

disandingkan dalam penelitian ini juga akan dijelaskan keterkaitannya satu

dengan yang lainnya, seperti hubungan antara pembiayaan mudharabah yang

bermasalah dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, juga akan dijelaskan

pemahaman umum oleh peneliti tentang kriteria dari pembiayaan bermasalah.

Relasi dan hubungan kedua variabel dalam penelitian ini yaitu pembiayaan

mudharabah yang bermasalah dan prinsip kehati-hatian bank syari‟ah sebagai

kerangka pikir dapat dijelaskan dengan gambar sederhana di bawah ini:

Gambar 1.1 : Proses Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank

Syari’ah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik

modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan

Pembiayaan Mudharabah

Bermasalah Lancar

Kurang Berlaku Prinsip Kehati-hatian

Screening Monitoring

dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari

kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si

pemilik modal.17

Persetujuan pembiayaan dilakukan melalui proses penilaian yang objektif

terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan baik

dari segi prinsip kehati-hatian (6C dan adanya penetapan BMPK/batas

maksimum penyaluran kredit baik untuk debitur kelompok maupun individu

yang sesuai dengan ketentuan BI No.31/61/KEP/DIR), screening dan

monitoring. Proses ini penting dilakukan untuk menghindari pembiayaan

bermasalah yang mana disebabkan oleh adanya moral hazard dan Asymmetric

information, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit yang

dilakukan oleh pihak perbankan yang nantinya akan mewujudkan pembiayaan

lancar.

Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji

mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo,

sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada

pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot.

Disamping itu, pembiayaan bermasalah itu sendiri muncul dikarenakan

kurang berlakunya prinsip kehati-hatian, screening, dan monitoring pada bank

syari‟ah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa

bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer

17

Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005),

hlm.107

dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat

kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat/nasabah bersedia dan

tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.18

Serta, adanya penyaringan (screening) terhadap calon nasabah dan proyek

yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian. Kemudian,

terdapat tiga langkah monitoring yang dapat ditempuh bank menurut kasus

pembiayaan dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu pemantauan pembiayaan

secara administrative (on disk monitoring), pemantauan langsung ke lapangan

(on side monitoring). Memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan

(exception monitoring).

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan prinsip kehati-hatian untuk

menangani permasalahan pembiayaan baik dari mendeteksi gejala awal

pembiayaan bermasalah dan melakukan analisis pembiayaan sebagai

penangkal pembiayaan bermasalah.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk

melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan19

. Jadi,

metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan dalam penelitian.

18

www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03. 19

Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet II (Jakarta:Bumi Aksara,

1999), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Ditinjau dari tema pembahasan dalam penelitian ini tergolong pada

jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang

dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek

tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan

menyeluruh20

dengan menggunakan desain kualitatif. Dalam hal ini, yang

menjadi obyek penelitian adalah pembiayaan bermasalah yang terdapat

dalam skim mudharabah dan sahib al-mal (BPRS Bumi Rinjani Malang)

dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk

mencegah pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam mudharabah.

Adapun penelitian ini adalah penelitian kasus (case studies) yang

terjadi di BPRS Bumi Rinjani Malang, maka pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah eksplorasi dengan experience survey sebagai

teknik operasionalnya. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang

dilakukan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu.21

Sedangkan penelitian ini berusaha untuk memahami dan menggali lebih

dalam sejauh mana BPRS Bumi Rinjani Malang bisa menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Sedangkan alasan

pemilihan metode experience survey adalah untuk mendapat data,

informasi maupun ide dari pihak yang telah memiliki pengalaman22

dalam

20

Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Sutau Pendekatan Praktek (Jakarta:PT. Rineka

Cipta, 1998), hlm. 11. 21

Irawan Sehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995),

hlm. 34. 22

D. Cooper dan Schindler, Business Research Method, 9th

edition, (New York: McGraw

Hill. Inc., 2006), hlm. 143.

bidang pencegahan pembiayaan bermasalah sehingga analisis

permasalahan menajdi lebih valid.

2. Obyek Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dimana penelitian bertujuan untuk melihat objek. Salah satu ciri dalam

penelitian kualitatif adalah peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci, dan

hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisir, namun lebih

mencari pemahaman mendalam dari objek yang akan diteliti.23

Dalam

jenis penelitian seperti ini jumlah obyek tidak dipermasalahkan dan ketika

sudah terdapat pengulangan jawaban terhadap berbagai jawaban yang

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka tidak perlu lagi

mencari respon lain untuk di wawancarai.24

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat relevan

dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut

ciri-ciri yang spesifik dari pengelolah bank sebanyak 4 orang yang terdiri

dari manajer bank, direksi manajemen prinsip kehati-hatian, kepala bagian

pembiayaan, dan kepala unit yang berkaitan dengan pembiayaan

mudharabah. Namun demikian, jumlah informan sebagai sumber data

berubah sesuai dengan kondisi lapangan.25

23

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2005), hlm. 35. 24

Ibid., hlm. 225. 25

S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. VII (Jakarta:Bumi Aksara,

2006), hlm. 98.

3. Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka diperlukan data

primer yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian atau

prudential banking di BPRS Bumi Rinjani Malang. Karena penelitian ini

merupakan studi kasus (case studies), maka data primer diperoleh dengan

teknik/metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan

secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti secara

sistematis,26

dalam hal ini mengobservasi tata cara perbankan (BPRS

Bumi Rinjani Malang) dalam memberikan pembiayaan mudharabah

pada calon nasabah terkait dengan prinsip prudential banking dalam

mencegah pembiayaan bermasalah.

b. Wawancara (in depth interview), yaitu metode pengumpulan data yang

diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan dan

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu. Penentuan responden sebagi informan dipilih melalui

penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta

representatif dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Dalam hal

ini, kegiatan interview dilakukan dengan staf BPRS Bumi Rinjani

Malang yang menangani pembiayaan mudharabah, termasuk dengan

beberapa karyawan operasional yang secara langsung terkait dengan

26

Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2 (Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

penanganan urusan pembiayaan tersebut. Data yang diperoleh dalam

wawancara ini adalah meliputi prosedur pembiayaan mudharabah,

prinsip prudential banking yang diterapkan BPRS Bumi Rinjani

Malang dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Sistem atau teknik

wawancara ini dilakukan dalam bentuk model wawancara yang tidak

terstruktur, yaitu berupa dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam

bentuk bebas (inguided interview). Hal ini dilakukan agar yang

diwawancarai tidak kaku dalam menjawab pertanyaan (rileks)

sehingga data-data dapat diperoleh semaksimal mungkin, akan tetapi

tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih

diarahkan pada hal-hal yang menjadi objek permasalahan.

c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan

penelitian dokumentasi (documentation research) yaitu

mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang

berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian),27

seperti dokumen-

dokumen atau arsip-arsip, baik itu berupa sejarah perbankan, visi dan

misi, dan sebagainya di BPRS Bumi Rinjani Malang.

Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi

informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data

internal maupun eksternal.28

Data sekunder diperoleh dari beberapa

referensi baik berupa buku, surat kabar, majalah, ataupun artikel atau

berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

27

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 200. 28

Nur Indrintoro, Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan manajemen

(Yogyakarta:BPFE, 2002), hlm.149.

4. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ditentukan setelah proses penelitian

selesai dilakukan. Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan dalam

penelitian ini, maka diupayakan menjawab permasalahan penelitian ini,

yatu meliputi: (1) pembiayaan mudharabah yang bermasalah, (2) Prinsip

prudential banking: a). Screening, b). Monitoring.

Pembiayaan bermasalah mudharabah adalah posisi dimana debitur

mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk

yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau

sama sekali tidak ada pembayaran. Sedangkan prinsip kehati-hatian

merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer yang terdiri dari 6 C,

screening (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan

dibiayai), dan monitoring dalam rangka melindungi dana masyarakat

dengan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah mudharabah.

5. Instrumen Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif, sehingga

peneliti melakukan pengembangan instrument penelitian berupa pedoman

wawancara dan dokumentasi. Instrumen pedoman wawancara dan

dokumentasi dikembangkan berdasarkan pada kerangka teori yang

digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian.

Adapun pertanyaan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:

1. Seberapa besar pembiayaan mudharabah yang bermasalah di BPRS

Bumi Rinjani Malang dan apa penyebab pembiayaan bermasalah

tersebut?

2. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian pada BPRS

Bumi Rinjani Malang dalam mengurangi pembiayaan mudharabah

yang bermasalah?

Dari dua pertanyaan utama tersebut kemudian dikembangkan

menjadi 14 (empat belas) pertanyaan sebagai pedoman wawancara dalam

penggalian data di lapangan.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.29

Sebagai

penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, maka penelitian

ini berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang

berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa

untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat

penelitian dilakukan.30

Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang non

29

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian agama: Pendekatan Multidisipliner,

(Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 185. 30

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 309-

310.

hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan

hipotesis.31

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, ada empat pokok bahasan yang akan penulis bahas,

yaitu: Bagian pertama akan menguraikan pendahuluan yang merupakan

penjelasan tentang landasan dan mekanisme kerja dalam penelitian ini,

memuat latar belakang masalah yang memberikan dasar timbulnya masalah,

ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, landasan teori, metode penelitian, kajian pustaka, sistematika

pembahasan.

Bagian kedua adalah pembahasan tentang landasan teori prinsip

kehati-hatian secara umum, praktik prinsip kehati-hatian di BPRS Bumi

Rinjani Malang, proses pemberian pembiayaan, pencegahan pembiayaan

bermasalah dan berbagai permasalahan yang dihadapai dalam pembiayaan.

Bagian ketiga adalah membahas tentang perkembangan BPRS Bumi

Rinjani Malang, berisi profil dan perkembangan, prinsip operasional dan

produk-produk yang dikeluarkan, aplikasi prinsip kehati-hatian pada BPRS

Bumi Rinjani Malang. Kemudian membahas tentang perkembangan prinsip

kehati-hatian di BPRS Bumi Rinjani Malang serta proses pemberian

pembiayaan, dan pencegahan pembiayaan bermasalah.

31

Ibid., hlm. 245.

Bagian keempat adalah berisikan analisis prinsip kehati-hatian dalam

pencegahan pembiayaan bermasalah. Dimana akan menganalisis tentang

mekanisme pencegahan pembiayaan bermasalah yang dikaitkan dengan teori

prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah yang

berlaku di Indonesia secara umum dilihat dari ketentuan syari'ah.

Sedangkan bagian kelima adalah bagian penutup dari pembahasan

dalam penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas

pada bagian-bagian sebelumnya, dan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan

informasi yang diperoleh peneliti di lapangan selama masa penelitian dan

dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dipaparkan

sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian

ini, yaitu:

1. BPRS Bumi Rinjani Malang memiliki persentase pembiayaan

bermasalah selama tiga tahun yaitu sebesar 6,5 % dari total realisasi

pembiayaan tahun 2008, 7,83 % dari total realisasi pembiayaan tahun

2009, dan 3,23 % dari total realisasi pembiayaan tahun 2010.

2. Ada beberapa masalah terkait dengan pembiayaan bermasalah dalam

mudharabah yaitu masalah moral hazard dan asymmetric information

serta keengganan nasabah berbagi untung, yang kesemuanya itu terjadi

disebabkan seleksi longgar dan pengawasan yang rendah.

3. Efektivitas prinsip kehati-hatian pada BPRS Bumi Rinjani Malang

yang meliputi 6 C, prinsip mengenal nasabah, menerapkan incentive-

compatible constraints dan screening attribute, serta lebih

menekankan monitoring secara off-site, sedang on-site monitoring

dilakukan secara berkala. Serta, menerapkan BMPK pada penyaluran

pembiayaan kepada debitur kelompok maupun individu yang mana

sesuai dengan peraturan BI No.31/61/KEP/DIR. Untuk mengatasi

nasabah yang enggan berbagi untung, bank menetapkan system net

revenue sharing. Yang kesemuanya ini dilakukan secara efektif, hal ini

terlihat pada persentase NPF BPRS Bumi Rinjani Malang yang pada

tahun 2010 dibawah level persentase NPF BPRS secara nasional

B. Saran

1. BPRS Bumi Rinjani Malang seharusnya berusaha meningkatkan

pembiayaan mudharabah dan tidak terlalu mengandalkan murabahah

dengan tidak terlalu menghindari risiko (risk averse), serta mengurangi

pembiayaan kurang lancar pada pembiayaan mudharabah yang masih

tergolong tinggi.

2. BPRS Bumi Rinjani Malang diharapkan bisa lebih meningkatkan

seleksi dan pengawasan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

3. Seiring berjalannya waktu, BPRS Bumi Rinjani Malang dapat lebih

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencegah pembiayaan

bermasalah dan diharapkan Profit and Loss Sharing bisa benar-benar

diterapkan, bukan bertumpu pada sistem revenue sharing seperti yang

berjalan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shaqi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.

Abu Umar Basyir), Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdullah Alwi Haji Hassan, Sales and Contracts in Early Islamic Law, (New

Delhi: Kitab Bhavan, 1997).

Abdullah Saedd, Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba

and its Contemporari Interpretation (Leiden; New York; Brill, 1996).

Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syariah (terj. Syafrudin Arif), Kediri: Wubah,

2008.

Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih Keuangan, (Jakarta:Raja Grafindo

Persada, 2004).

Andrew Fight, Credit Risk Management, (Oxford:Elsevier Butterworth, 2004).

Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan

Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat

terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang

”Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman,

BPHIN, Hotel Indonesia Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2007).

Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet II (Jakarta:Bumi

Aksara, 1999).

Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam

http://www.Tempo.co.id/ang/min/01/52/utama3.htm

Disarikan dari Tim pegembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,

Konsep Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah,(Jakarta :

Djembatan, 2001).

Hand Out-Training Financing 1, (Jakarta: Muamalat Institute).

http://budiraharjo.republika.co.id/2010/10/29/pembiayaan-bermasalah-bprs-

masih-tinggi.htm.

http://www.bisnis.com, KerProvLampung TwIII2008.pdf, (26 September 2010)

http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking-Terhadap,

(21-08-2008)

Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi

Aksara, Jakarta, 2003.

Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya

Penyelesaian Kredit Bermasalah, cet. I, (Bandung: PT. Reflika Aditama,

2004).

Kasmir, Manajemen Perbankan, cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Khadim al Haramain asy Syarifain. Al-qur’an dan Terjemahannya. Yayasan

Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur‟an.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:PT. remaja

Rosdakarya, 2003).

Liaquat ali Khan Niazi, Islamic law of contract, (Lahore: Research Cell, Dyal

Sing Trust Library, t.t.).

Lihat kumpulan fatwa DSN-MUI (2000-2007) Tentang Pembiayaan

Mudharabah, hlm. 22 dan bisa diakses di www.mui.or.id.

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, cet ke-II, (Jakarta: Ghalia, 2003).

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ed. Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP

YKPN, 2005)

---------------, Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank

Syari’ah di Indonesia, disertasi (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2006).

Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance, (Great Britanian: John

Wiley & Son Ltd., 2007).

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta:

Gema Insani, 2001).

Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, (Karachi:Idaratul

Ma‟arif, 2000).

Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Kerangka

UU Perbankan di Indonesia, Tesis, Pascasarjana USU, 2005

Munif Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, cet. II, (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2002).

Muslihun Muslim, Fikih Ekonomi, (Mataram:LKIM IAIN Mataram), 2005.

Nur Indrintoro, Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan manajemen

(Yogyakarta:BPFE, 2002).

Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Cet. I , (Jakarta, PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2001).

Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah:Konsep dan Kasus, (Jakarta:PT.

Damar Mulia Pustaka, 2008).

S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. VII (Jakarta:Bumi Aksara,

2006).

St. Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perkindungan yang Seimbang

bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta:

Institute Bankir Indonesia, 1993).

----------------------, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan

Perundang-undangan, Pidato Ilmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan

Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya tanggal

16 Desember 1996.

Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Sutau Pendekatan Praktek (Jakarta:PT.

Rineka Cipta, 1998).

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta:Zikrul

Hakim, 2003.

Sunan Ibnu Majah, hadis no. 2280, Kitab Tijarah Bab Syirkah dan Mudharabah,

Maktabah Syamilah, DVD edition.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2 (Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 1984).

Tahir Mansuri, Islamic Law of Contract and Business Transaction, (New Delhi:

Adam Publishers & Distributor, 2007).

Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, edisi

keempat, (Yogyakarta:BPFE, 2007).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut banker Indonesia, Konsep, Produk

dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001).

Veithzal Rivai, Islamic Financial Management:Teori, Konsep, dan Aplikasi

Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan

Mahasiswa (Jakarta Utara : CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008).

------------------ dan Ariyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta:PT Bumi Aksara,

2010).

----------------- dan Andrian Permata V., Islamic Financial Management, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2008).

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Wasilur Chair, Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank

Syari’ah Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank

Tabungan Negara Syari’ah, dan Bank Syari’ah Populer), tesis

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak dipublikasikan.

Wawancara dengan Inta Kriyasaihim (Account Officer BPRS Bumi Rinjani

Malang) di BPRS Bumi Rinjani Malang tanggal 07 Februari 2011 pukul

15.45 WIB.

Wawancara dengan Mulyadi (Direktur BPRS Bumi Rinjani Malang) di BPRS

Rinjani Malang tanggal 07 Februari 2011 pukul 15.45 WIB.

www.majalah-pip.com/majalah2008/10/16/03.

www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03.

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi

(Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006).

----------------, Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya,

Jurnal Hukum Bisnis, vol.11 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum

Bisnis, 2000).

Curriculum Vitae

Nama : Upia Rosmalinda, S.EI

Tempat Tanggal Lahir : Metro, 26 Desember 1986

Jenis Kelamin : Wanita

Hobi : Baca dan Nonton TV.

Alamat : Jl. Imam Bonjol B44 Komplek Pemda Lampung

Telephone : (0275) 43305, 087838454333

Nama Ayah : H.Drs. Mahmud Yunus Manaf

Nama Ibu : Hj. Naila Hasyim

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 3 Metro Lulus Tahun 1998

2. MTSN Batang Hari Lulus Tahun 2001

3. SMKN 1 Metro Lulus Tahun 2004

4. STAIN Jurai Siwo Metro Lulus Tahun 2008

5. Pasca Sarjana UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Tahun 2011-

sekarang

Riwayat Organisasi

1. Redaktur UKPM KRONIKA STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2006

2. Anggota FLP (Forum Lingkar Pena) FLP Lampung

3. Pimpinan Redaksi UKM KRONIKA STAIN Jurai Siwo Metro Tahun

2006-2007

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen STAI Ma‟arif Lampung Tahun 2010- sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Maret 2011

Upia Rosmalinda, S.EI

Daftar wawancara:

A. Data Umum

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya BPRS Kota Malang

2. Data persentase pembiayaan mudharabah yang lancar, kurang lancar,

diragukan, dan macet.

3. Struktur kepengurusan BPRS Kota Malang

4. Apa saja alasan yang mendasari BPRS Kota Malang memilih

pembiayaan mudharabah.

B. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)

1. Apakah masyarakat banyak yang tertarik dengan pembiayaan skim

mudharabah ini?

2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh mudharib (calon

nasabah) dalam pengambilan pembiayaan mudharabah?

3. Berapa lama jangka waktu mudharib dalam mengembalikan dana

yang telah dipinjamnya?

4. Apa saja yang mendasari perbankan dalam memberikan pembiayaan

dengan skim mudharabah ini?

5. Berapa persen pihak perbankan mengambil keuntungan dalam

pembiayaan ini?

6. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasilnya seperti apa, profit sharing

atau revenue sharing, mengapa?

7. Apakah pihak bank tidak mengalami kerugian atau terjadi pembiayaan

bermasalah dalam pembiayaan mudharabah ini?

8. Jika terjadi kerugian atau pembiayaan bermasalah, langkah apa yang

ditempuh oleh pihak bank?

9. Bagaimana menganalisa pembiayaan?

10. Prinsip kehati-hatian apa yang dipakai oleh BPRS Kota Malang terkait

analisa pembiayaan?

11. Langkah-langkah/kiat-kiat apa saja yang diterapkan oleh pihak bank

untuk mencegah pembiayaan bermasalah (dalam hal ini prinsip kehati-

hatiannya)?

C. Screening

1. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pembiayaan dengan skim

mudharabah dilakukan?

2. Sektor atau jenis usaha/bisnis apa yang dibiayai dengan skim

mudharabah?

3. Prinsip kehati-hatian apa yangdipakai oleh BPRS Kota Malang

4. Langkah-langkah/kiat-kiat apa saja yang diterapkan oleh pihak bank

untuk mencegah pembiayaan bermasalah (dalam hal ini prinsip kehati-

hatiannya)?

5. Apa yang menjadi pertimbangan utama untuk merealisasikan

pembiayaan mudharabah?

6. Siapa atau unsur-unsur manajemen apa saja yang terlibat dalam proses

penilaian dan seleksi awal pembiayaan mudharabah?

7. Syarat apa saja yang harus dipenuhi mitra dalam mengajukan

permohonan pembiayaan mudharabah?

8. Jenis usaha dan alasan realisasi pembiayaan mudharabah.

D. Monitoring

1. Bagaimana sistem monitoring yang diterapkan pihak bank kepada

nasabah pembiayaan mudharabah?

2. Berapa kali monitoring dan control yang dilakukan pihak bank kepada

nasabah pembiayaan mudharabah?

3. Siapa yang memonitor ke lapangan (inspeksi on the spot)?

4. Adakah nasabah yang memberikan informasi tidak sesuai dengan

keadaan terkait dengan keuntungan?

5. Jikalau ada, bagaimana pihak bank mengatasi asymmetric information

ini?

E. Pembiayaan bermasalah mudharabah

1. Pembiayaan bermasalah apa yang terdapat di BPRS Kota Malang?

2. Risiko-risiko apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan

bermasalah dalam pembiayaan mudharabah?

3. Apakah ada resiko unik pada pembiayaan mudharabah di BPRS Kota

Malang?

4. Apa yang dilakukan manajemen bank apabila terjadi pembiayaan

bermasalah dalam mudharabah (penjadwalan ulang, penambahan

modal, menyita jaminan)?