8/18/2019 Dokumen Pelaksanaan APBN

1/4

Dokumen Pelaksanaan APBN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

a) Penyusunan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran

• Setelah APBN ditetapkan, rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat

ditetapkan dengan Keputusan Presiden Sebelum ditetapkannya rincian

anggaran belanja Pemerintah Pusat dimaksud, !enteri Keuangan dapat

memberitahukan kepada seluruh !enteri"Pimpinan #embaga untuk

menyusun DIPA masing$masing Kementerian Negara" #embaga

!enteri"Pimpinan #embaga menyusun DIPA untuk Kementerian

Negara"#embaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian anggaran

belanja Pemerintah Pusat !enteri"Pimpinan #embaga menyampaikan

DIPA kepada !enteri Keuangan selaku B%N paling lambat pada minggu

pertama bulan Desember, guna memper&leh pengesahan

Penyampaian DIPA &leh Kementerian Negara"#embaga yang memilikiBadan #ayanan %mum dilampiri rencana kerja dan anggaran Badan

#ayanan %mum

• DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja DIPA dimaksud

dirinci menurut klasi'kasi fungsi, &rganisasi, dan jenis belanja

• DIPA paling sedikit memuat(

sasaran yang hendak dicapai

pagu anggaran yang dial&kasikan

fungsi, pr&gram, Kegiatan, dan jenis belanja

l&kasi Kegiatan

Kant&r bayar rencana penarikan dana rencana kegiatan, peri&de penarikan, dan

 jumlah n&minal penarikan) rencana penerimaan dana jenis, peri&de penyet&ran, dan jumlah

n&minal penerimaan)b) Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Angaran

• !enteri Keuangan selaku B%N mengesahkan DIPA yang diterima dari

Kementerian Negara"#embaga Ke*enangan !enteri Keuangan dimaksud

dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk Pengesahan DIPA

dilakukan setelah adanya kesesuaian isi DIPA Kesesuaian paling sedikit

meliputi( kesesuaian unsur dengan rincian belanja Pemerintah yang ditetapkan

dalam Keputusan Presiden kesesuaian rencana penarikan dana rencana Kegiatan yang akan

dilaksanakan kesesuaian rencana penerimaan dana dengan target Pendapatan Negara

dan penerimaan pembiayaan pada APBN

8/18/2019 Dokumen Pelaksanaan APBN

2/4

• Pengesahan DIPA &leh !enteri Keuangan selaku B%N merupakan

pernyataan kesiapan B%N untuk menyediakan uang dalam melaksanakan

anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam

DIPA

• !enteri Keuangan selaku B%N menyampaikan DIPA yang telah disahkan

kepada PA"KPA, Kuasa B%N, dan Badan Pemeriksa Keuangan DIPA

digunakan &leh PA"KPA sebagai dasar pelaksanaan pembayaran DIPA

digunakan &leh Kuasa B%N sebagai dasar dalam pencairan dana

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan DIPA diatur

dengan Peraturan !enteri Keuangan

c) +eisi Daftar isian Pelaksanaan AngaranDIPA dapat direisi karena(

alasan administratif

perubahan kant&r bayar

perubahan jenis belanja sebagai akibat kesalahan penggunaan akun,

sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama perubahan lainnya akibat kekeliruan pencantuman dalam DIPA

alasan al&katif

penambahan "pengurangan al&kasi pagu anggaran

perubahan atau pergeseran rincian pagu anggaran

+eisi karena alasan al&katif tidak dapat mengurangi pagu anggaran

yang dial&kasikan untuk belanja pega*ai +eisi pengurangan pagu

anggaran belanja pega*ai dapat dilakukan dalam hal untuk

pergeseran pagu anggaran belanja pega*ai antar DIPA dalam lingkup

Kementerian Negara"#embaga yang sama perubahan rencana penarikan dana

dalam rangka menyesuaikan dengan realisasi belanja dan perubahan

rencana Kegiatan perubahan rencana penerimaan dana

dalam rangka menyesuaikan dengan realisasi Penerimaan Negara dan

perubahan target Penerimaan Negara

Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD

D&kumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA$

SKPD) adalah d&kumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran &leh pengguna

anggaran"pengguna barang DPA$SKPD yang dijadikan sebagai d&kumen

pelaksanaan anggaran &leh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terlebih

dahulu disahkan &leh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris

Daerah

8/18/2019 Dokumen Pelaksanaan APBN

3/4

D&kumen pelaksanaan yang terkait dengan pendapatan memuat

inf&rmasi inf&rmasi tentang kel&mp&k, jenis, &bjek dan rincian &bjek

pendapatan daerah yang dipungut"dikel&la"diterima &leh SKPD sesuai

dengan tugas p&k&k dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang$undangan D&kumen pelaksanaan yang terkait dengan belanja

memuat inf&rmasi tentang kel&mp&k belanja tidak langsung dan belanja

langsung yang masing$masing diuraikan menurut jenis, &bjek dan rincian

&bjek belanja Sedangkan D&kumen pelaksanaan yang terkait dengan

pembiayaan memuat inf&rmasi tentang kel&mp&k penerimaan pembiayaan

yang dapat digunakan untuk menutup de'sit APBD dan pengeluaran

pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang

masing$masing diuraikan menurut menurut jenis, &bjek dan rincian &bjek

pembiayaan

a) Prinsip penyusunan

• %ntuk menyusun DPA$SKPD diperlukan inf&rmasi yang secara akuratdan sinkr&n yang terkait belanja berdasarkan urusan pemerintahan,

&rganisasi, standar standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari

pr&gram dan kegiatan

• %rusan pemerintahan daerah memuat bidang urusan pemerintah

daerah yang dikel&la sesuai dengan tugas p&k&k dan fungsi &rganisasi

• -ganisasi memuat nama &rganisasi atau nama SKPD pengguna

anggaran"pengguna barang Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri

terdiri dari indikat&r, t&l&k ukur kinerja dan target kinerja

• Pr&gram memuat nama pr&gram yang akan dilaksanakan SKPD dalam

tahun anggaran berkenaan sebagaimana yang telah disepakati dalam

K%A dan PPA Sedangkan kegiatan memuat nama kegiatan yang akan

dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana

yang telah disepakati dalam K%A dan PPA

• Indikat&r$indikat&r dalam DPA$SKPD meliputi masukan, keluaran dan

hasil .&lak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang

akan dicapai dari keadaan semula dengan mempetimbangkan fakt&r

kualitas, kuantitas, e'siensi dan efektiitas pelaksanaan dari pr&gram

dan kegiatan .arget kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari

suatu pr&gram atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

b) !ekanisme penyusunan

8/18/2019 Dokumen Pelaksanaan APBN

4/4

• PPKD paling lambat / .iga) hari kerja setelah Peraturan Daerah

tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD

agar menyusun +ancangan DPA$SKPD Pasal 01/ Ayat 0)

• Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA$SKPD kepada PPKD paling

lama 2 enam) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan

disampaikan &leh PPKD

•  .APD melakukan er'kasi terhadap rancangan DPA$SKPD bersama$

sama dengan Kepala SKPD paling lama 03 hari kerja sejak

ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 014 Ayat 0)

• Berdasarkan hasil eri'kasi tersebut, PPKD mengesahkan +ancangan

DPA SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah

• DPA$SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD,

Satuan Kerja Penga*asan Daerah dan BPK paling lama 5 hari kerja

sejak tanggal disahkan• DPA$SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran &leh kepala

SKPD selaku Pengguna Anggaran" Pengguna Barang