Ringkasan Materi Kuliah (RMK)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPUSAT (DIPA) DAN DAERAH (DPA)

MODEL DAN PROSEDUR PENCAIRAN BELANJA PUSAT DAN DAERAH

Tugas Mata KuliahManajemen Keuangan

Disusun oleh :

(Kelompok I)

ALIFIA NUR AFIFAH / NIM S431402004LISTYO CAHYO PURNOMO / NIM S431402017

ROMDON SUHADI / NIM S431402029

Kelas STAR-BPKP

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPUSAT (DIPA) DAN DAERAH (DPA)

A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pusat

1. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat (DIPA)

Dalam Bab II Lampiran II PMK 119/PMK.02/2010 disebutkan bahwa DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Dirketur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatandan penggunaan anggaran.Disamping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN. Dengan demikian DIPA terdiri dari Konsep DIPA yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Surat Pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. DIPA berlaku mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian /pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

2. Jenis-Jenis DIPABerdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, Jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA Kementerian Negara/Lembaga (DIPA KL) dan DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA BUN).

DIPA Kementerian Negara/Lembaga (DIPA KL)DIPA Kementerian Negara/Lembaga adalah DIPA Satuan Kerja yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dikategorikan menjadi :

1. DIPA Satker Pusat/Kantor PusatDIPA Satker Pusat/Kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja Pusat atau satuan kerja kerja Kantor Pusat suatu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk di

dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Satker Pusat dapat terdiri dari satuan kerja-satuan kerja yang dibentuk oleh Kementerian Negara/Lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal.Sedangkan Satker Kantor Pusat ialah satuan kerja dalam lingkup Kantor Pusat suatu Kementerian Negara/Lembaga.

2. DIPA Satker Vertikal/Kantor DaerahDIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah, termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU).

3. DIPA Dana DekonsentrasiDIPA Dana Dekonsentrasi ialah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

4. DIPA Tugas PembantuanDIPA Tugas Pembantuan ialah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA BUN)DIPA BUN adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran. DIPA BUN dapat dikelompokkan menjadi :

1. DIPA Utang dan Belanja HibahDIPA Utang dan Belanja Hibah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan untuk keperluan belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran 999.02 (Pengelolaan Hibah).

2. DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan PinjamanDIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari bagian anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan 999.04 (Pengelolaan Penerusan Pinjaman).DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman terdiri dari :

a. Investasi Pemerintahb. Dana Bergulir c. Penerusan Pinjaman yang terdiri dari :d. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD

e. Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah3. DIPA Belanja Daerah

DIPA Belanja Daerah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan danapenyeimbang dan dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian yang diserahkan kepada Daerah bersumber dari Bagian Anggaran 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah). DIPA Belanja Daerah, terdiri dari :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)b. Dana Alokasi Khusus (DAK)c. DBH Pajak : Penghasilan, PBB, BPHTBd. DBH Cukaie. DBH SDA : Migas, Pertambangan Umum, Perikanan, Kehutananf. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4. DIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lainDIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.06 (Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain)

5. DIPA Format KhususDIPA Format Khusus adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN dimana karena sifat dan keperluan tertentu, maka konsep DIPA dan Surat Pengesahannya perlu disusun dalam satu lembar. Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Format Khusus ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penanganan kejadian luar biasa yang mempunyai tingkat urgensi tinggi dan bersifat mendesak seperti :

a. Penanganan keadaan daruratb. Kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menjaga kredibilitas

pemerintahKegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan sangat penting harus segera dilaksanakan dapat menggunakan DIPA Format Khusus. Sebagaimana pada saat penyediaan dana untuk korban gempa bumi di daerah yang menjadi prioritas utama pemerintah. Mekanisme DIPA Format Khusus tidak memiliki bentuk khusus karena tidak melalui proses penganggaran dari DJA. Namun dalam modul akan diusulkan suatu alur bukan merupakan mekanisme resmi penyusunan DIPA Format Khusus sebagai berikut :

a. Pertimbangan khusus oleh Presiden yang menghasilkan suatu perintah untuk melakukan suatu kegiatan yang harus segera dilaksanakan karena pertimbangan bahwa apabila pelaksanaan sampai terlambat akan menyebabkan kerugian yang besar termasuk korban jiwa. Kegiatan darurat harus didukung dengan anggaran/dana yang digunakan untuk melaksanakannya.

b. Presiden memerintahkan Menteri Keuangan sebagai BUN untuk menyediakan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perintah Presiden tersebut.

c. Menteri Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan (Dit PA) menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan darurat tersebut.

d. Hasil perhitungan dituangkan dalam DIPA Format Khusus yang hanya terdiri satu lembar merupakan pengesahan sekaligus mencantumkan seluruh elemen DIPA yang lain secara rinci.

e. Setelah DIPA selesai disusun segera disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

f. Berdasarkan pengesahan DIPA tersebut maka DJPB (Dit PA) memerintahkan agar BI melakukan transfer dana di rekening kas negara sejumlah yang tercantum dalam DIPA kepada KPPN yang akan menjadi kantor bayar.

DIPA memiliki dua dokumen yang saling melengkapi, mendukung, dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang menyatu yaitu:

a. DIPA yang ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga atau atas namanya oleh Sekretaris Jenderal/Panitera Mahkamah Agung atau oleh Direktur Jenderal atau pejabat lain berdasarkan surat kuasa Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan.

b. Surat Pengesahan (SP) DIPA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan untuk DIPA yang dibuat di Pusat dan Kepala Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan untuk DIPA yang dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan secara administrasi sudah benar.

DIPA terdiri dari:a. SP DIPA

SP DIPA adalah dokumen pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPb.

b. DIPA Halaman IHalaman I A memuat informasi umum atau rekapitulasi dari seluruh satuan kerja pada satu propinsiHalaman I B merupakan rincian indikator keluaran untuk masing-masing kegiatan

c. DIPA Halaman IIHalaman II DIPA berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja, baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan MAK

d. DIPA Halaman IIIHalaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing satuan kerja

e. DIPA Halaman IVHalaman IV merupakan rencana penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja

f. Halaman V CatatanHalaman catatan yaitu hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh pelaksanaan kegiatan. Catatan ini dapat berupa hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh

pelaksana kegiatan sehubungan dengan belum lengkapnya persyaratan yang diperlukan

Perbedaan DIPA Saat Ini dengan DIPA Baru

Sumber: http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi/index.php?option=com_content&view=article&id=511:a&catid=3:berita&Itemid=11

3. Penyusunan DIPA

Setelah Keputusan Presiden tentang Rincian APBN diterbitkan dan data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) diterima dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dit.PA DJPb) segera menghubungi Kementerian Negara/Lembaga untuk segera membuat perincian pelaksanaan anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Rincian tersebut meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Pusat dan di Daerah termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Setelah itu Dit. PA DJPb segera menyusun jadual penelaahan serta menetapkan Petugas Penelaah, Koordinator Penelaah dan Penanggung Jawab Penelaahan.Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kementerian Negara/Lembaga segera:

a. Mengirimkan RKA-KL yang sudah disetujui DPR kepada satker di daerah yang dikelompokkan per-unit eselon I per propinsi

b. Melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi di Pusat untuk menyusun Konsep DIPA yang selanjutnya disampaikan kepada Dit. PA DJPb untuk ditelaah.

4. Penelaahan DIPA

Dalam Lampiran II PMK 119/PMK.02/2009 penelaahan DIPA didefinisikan sebagai serangkain proses dan prosedur penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap Konsep DIPA yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja untuk menjamin kesesuaian Konsep DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (Perpres RABPP), dan prinsip pembayaran/pencairan dana, serta standar akuntansi pemerintahan.

Petugas penelaah Dit. PA DJPb melakukan penelaahan DIPA yang diajukan Kementerian Negara/Lembaga dengan mengacu kepada:

a. Alokasi anggaran yang ditetapkan Presidenb. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga

Petugas penelaah Dit. PA DJPb dan Kementerian Negara/Lembaga melakukan penelaahan semua kegiatan yang tertuang dalam DIPA dan selanjutnya menyampaikan hasil penelaahannya kepada Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Dit. PA DJPb yang berwenang, dengan melampirkan catatan pembahasan konsep Surat Pengesahan DIPA/konsep DIPA dan dokumen pendukung untuk diteliti lebih lanjut.

Kasubdit Dit. PA DJPb meneliti dan menilai hasil penelaahan DIPA para petugas penelaahan dan kemudian mengembalikan berkas penelaahan jika terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki, apabila benar diparaf dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur PA DJPb selaku Penanggung Jawab Penelaahan.

Direktur PA DJPb meneliti dan menilai hasil penelaahan DIPA dan kemudian mengembalikan berkas penelaahan jika terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki, apabila benar diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk ditetapkan.

Berdasarkan Penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, Petugas penelaah menyerahkan kepada Kasubdit Dabantek Dit. PA DJPb untuk proses pencetakan net SP DIPA dan menyampaikan disket DIPA kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk net cetai

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Petugas penelaah/Seksi di Dit. PA kemunian meneliti net SP DIPA untuk diteruskan kepada Kasubdit Dit. PA DJPb.

Kasubdit Dit. PA DJPb melakukan penelitian net SP DIPA untuk diteruskan kepada direktur PA DJPb untuk diteliti dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk ditandatangani. Net SP DIPA dan DIPA yang telah ditandatangani dan digandakan, kemudian dijilid dan didistribusikan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pengesahan DIPA

Pengesahan DIPA merupakan penetapan oleh BUN atas Konsep DIPA yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan dapat menjadi dasar pembayaran/pencairan dana atas beban APBN. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan Surat Pengesahan DIPA yang ditandatangani oleh :

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, untuk DIPA Kantor Pusat/Satker Pusat, dan DIPA Tugas Pembantuan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, untuk DIPA Kantor Daerah/Satker Vertikal, dan DIPA Dana Dekonsentrasi.

Penetapan SP DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan per tanggal 31 Desember sebelum tahun berjalan.DIPA yang sudah disahkan terdiri dari Surat Pengesahan, Hal 1A umum memuat rincian sumber dana, Hal 1B memuat rincian output, Hal II Rincian biaya, Hal III Rencana Penarikan dan Penerimaan Dana (Pajak,PNBP, dan BLU) serta Hal IV Catatan. DIPA yang dudah disahkan akan menjadi dasar penggunaan anggaran bagi Satker.Apabila sampai tanggal yang telah ditetapkan Satker belum menyerahkan Konsep DIPA maka Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB akan menerbitkan DIPA sementara berdasarkan Perpres RABPP/SRAA.DIPA sementara ini tidak perlu ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang dapat dicairkan dalam DIPA Sementara dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan, sedangkan dana untuk jenis pengeluaran lainnya diblokir.

B. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah(DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah merupakan dokumen yang menjadi patokan satker di daerah dalam pelaksanaan kegiatannya. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengguna Anggaran di tingkat daerah.

1. Jenis-Jenis DPA

a. DPA Kantor Daerah: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Daerah/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga. Penelaahan DPA dilakukan secara bersama antara Kanwil DJPb dengan Kantor Daerah/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga. Kepala Kantor Daerah/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPA dan Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan menetapkan SP DIPA.

b. DPA dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi. DPA dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi adalah dokumen pelaksanaan anggaran daerah untuk pelaksanaan kegiatan pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur. Penelaahan DIPA dilakukan secara bersama antara kanwil DJPb dengan Dinas terkait atas nama Gubernur. Gubernur atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPA dan Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan menetapkan SP DIPA.

c. DPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Perbantuan: DPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Perbantuan adalah dokumen pelaksanaan anggaran daerah atas kegiatan pusat yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa. Penelaan DIPA dilakukan secara bersama antara Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dengan Kementerian Negara/Lembaga Terkait. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan SP DIPA.

2. Penyusunan DPA

a. PPKD memberitahukan kepada pengguna anggaran/pengguna barang daerah menyusun DPA SKPD.

b. Pengguna anggaran/pengguna barang menyusun DPA SKPD berdasarkan alokasi kredit anggaran yang tercantum dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

c. DPA SKPD memuat penjelasan mengenai sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

3. Penelaahan DPA

a. DPA SKPD yang telah disusun pengguna anggaran/pengguna barang diserahkan kepada PPKD untuk dievaluasi/diverifikasi tim anggaran daerah bersama-sama SKPD yang bersangkutan.

b. Verifikasi sebagaimana dimaksud diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

c. PPKD mengesahkan DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

d. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, kepada satker pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya (tujuh) hari setelah tanggal disahkan.

e. DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

MODEL DAN PROSEDUR PENCAIRAN BELANJA PUSAT DAN DAERAH

A. Model dan Prosedur Pencairan Belanja Pusat

Kegiatan Pencairan Belanja Pusat oleh Bendahara Umum Negara dimulai sejak ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA). Kementerian negara/lembaga masing-masing berdasarkan alokasi anggaran yang diterima dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memperoleh pengesahan

Berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh BUN, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan telah dituangkan dalam DIPA. Untuk membayar tagihan (pengeluaran) akibat kegiatan yang diselenggarakannya, PA/Kuasa PA berhak memerintahkan kepada BUN/Kuasa BUN untuk melakukan pembayaran tagihan dimaksud atas beban APBN, dengan ketentuan bahwa pembayaran tagihan hanya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA berkenaan. Dana yang dimuat dalam anggaran negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran

Pembayaran dilakukan melalui SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dan/atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SPM sesuai format yang telah ditentukan. SPM ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan/atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani SPM, dan disampaikan kepada KPPN, sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan SPM tersebut, KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Operasional sebagai realisasi pembayaran

1. Model Pencairan Dana

Model pencairan dana terdiri dari 2 model, yaitu: Model Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) dan Model Pencairan Dana Langsung (LS). Adapun penjelasannya adalah sebagaimana berikut:

a. Model Pencairan Dana Uang Persediaan (UP)

1) Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

2) Pengajuan Dana Uang Persediaan melalui Surat Perintah Membayar yang terdiri dari:

i. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

pengguna Anggaran, yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari

ii. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai

iii. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan.

3) Pembayaran perdasarkan Surat Permintaan Membayar tersebut di atas dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

b. Model Pencairan Dana Uang Langsung (LS)

1) Pencairan Dana Uang Langsung dilakukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggara kepada pihak ketiga (rekanan) atas dasar perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau pembayaran yang sejenisnya.

2) Pembayaran perdasarkan Surat Permintaan Membayar tersebut di atas dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

2. Syarat Administrasi Pembebanan Anggaran

a. Syarat Administrasi Pembebanan Anggaran Melalui SPM-LS

a) Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan: Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasi Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPMb) Untuk belanja lainnya di luar belanja pegawai dilengkapi dengan:

Kontrak/SPK pengadaan barang/jasa Surat pernyataan kepala kantor/satuan kerja atau pejabat lain yang

ditunjuk mengenai penetapan rekanan pemenang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil Pekerjaan Kuitansi yang disetujui kepala kantor/satuan kerja sebagai PA/Kuasa

PA atau pejabat lain yang ditunjuk

Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM dan Wajib Pajak

Jaminan Bank

b. Syarat Administrasi Pembebanan Anggaran melalui SPM-GU

1) Bukti asli pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Dalam penerbitan SPM/SP2D digunakan formulir-formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan

3. Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): UP dan LS

a. Dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP dan LS adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan secara tertib dan memenuhi ketentuan yang diperjanjikan baik dalam spesifikasi teknis maupun dalam jadual/waktu penyelesaian.

b. Pada setiap setiap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan

c. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan harus memuat sekurang-kurangnya identitas pekerjaan (yang meliputi kantor/satuan kerja pengelola pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak kerja, tempat/lokasi pekerjaan, besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan dan/atau ditunjuk dalam kontrak), tahap penyelesaian pekerjaan (termin), pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan, dan rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan

d. Berita Acara dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada para pihak yang melakukan kontrak (masing-masing satu berkas), dua berkas (asli dan tindasan) kepada penerbit SPM (sebagai lampiran Surat Permintaan Pembayaran), dan satu berkas untuk disimpan oleh pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan yang bersangkutan

e. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA (Selaku Pemberi Kerja) untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenan. SPP sekurang-kurangnya harus memuat:

1) Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan2) Nomor dan Tanggal Kontrak3) Nilai Kontrak

4) Jenis/lingkup Pekerjaan5) Jadual Penyelesaian Pekerjaan6) Nilai Pembayaran yang diminta7) Identitas penerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor

rekening, nama bank)f. SPP dilengkapi dengan asli dokumen kontrak, kuitansi yang diisi dengan nilai

pembayaran yang diminta, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

4. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM): UP dan LS

Setelah menerima SPP, Pejabat Penerbit SPM melakukan kegiatan penerbitan SPM melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penerimaan dan Pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP kemudian menyerahkan tanda terima SPP berkenan. Selanjutnya, petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada Pejabat Penguji SPP untuk melakukan pengujian sebagai berikut:

1) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran

3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja

4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya

dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan), dan

c) Jadual waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadual penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadual waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluarsa)

5) Memeriksa pencapaian tujuan dan/.atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak

b. Penetapan SPM

Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

1) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar, dan2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor/satuan kerja yang bersangkutan

SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan. Instansi penerbit SPM harus menyampaikannya kepada KPPN, nama, spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM, dan cap dinas instansi penerbit SPM.

c. Penerbitan SPM-LS

1) SPM-LS disampaikan oleh PA/Kuasa PA disertai dengan bukti pengeluaran yang sah

2) SPM-LS dibuat atas beban MAK yang tersedia kreditnya pada DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya dipersamakan dengan DIPA bersangkutan

3) Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui/ditandatangani oleh kepala Kantor/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

4) PA/Kuasa PA, dalam menerbitkan SPM-LS harus memperhitungkan pajak-pajak yang timbul dan/atau harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan

5) Pada SPM-LS dilampirkan bukti asli yang sah dalam rangkap dua (asli dan tindasan) sesuai dengan peruntukan pembayaran, antara laina) Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan:

Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasi Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPMb) Untuk belanja lainnya di luar belanja pegawai dilengkapi dengan:

Kontrak/SPK pengadaan barang/jasa Surat pernyataan kepala kantor/satuan kerja atau pejabat lain yang

ditunjuk mengenai penetapan rekanan pemenang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil Pekerjaan

Kuitansi yang disetujui kepala kantor/satuan kerja sebagai PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk

Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM dan Wajib Pajak

Jaminan Bank

d. Penerbitan SPM-UP

1) PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada Mata Anggaran Keluaran (MAK) untuk pengeluaran transito

2) KPPN berdasarkan SPM-UP dimaksud di atas menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP

5. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): UP dan LS

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP dan LS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1.a. Penerimaan SPM

SPM disampaikan oleh PA/Kuasa PA melalui loket penerimaan SPM. Petugas loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan berkas SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SAM dan menyerahkan tanda terima. Selanjutnya SPM dimaksud disampaikan kepada Seksi Perbendaharaan.

b. Pengujian SPM

1) Pengujian Substansi

Petugas dari Seksi perbendaharaan melakukan pengujian ulang atas SPM beserta lampiran, sebagai berikut:

a) Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPMb) Memeriksa ketersediaan dana pada sub kegiatan/kegiatan/MAK dalam DIPA

yang ditunjuk dalam SPM tersebut.c) Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasad) Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari

kepala kantor/satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran

e) Faktur pajak beserta SPP-nya

2) Pengujian Formal

a) Memeriksa tanda tangan pejabat penandatangan SPM

b) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf (termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan)

3) Keputusan Hasil Pengujian

Atas dasar pengujian tersebut, Seksi Perbendaharaan:a) Mengembalikan SPM kepada Pejabat Penerbit SPM bilamana SPM dimaksud

tidak memenuhi syarat untuk dibayarb) Menerbitkan SP2D atas SPM-LS dan SPM-UP, kecuali atas SPM-GU pada

akhir tahunc) Menerbitkan SP2D dan Surat Perintah Pembebanan (SPB) atas SPM-GU yang

membebani rekening khusus pada KPPN non KBLd) Keputusan pengembalian SPM dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari

kerja sejak diterimanya SPM

c. Penerbitan SP2D1) SP2D ditandatangi bersama oleh seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos

atau Seksi Bendum2) Penerbitan SP2D Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS)

dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM dari Pejabat Penerbit SPM

3) Penerbitan SP2D untuk pembayaran gaji induk (gaji bulanan) PNS Pusat:a) SPM sudah harus diterima paling lambat tanggal 15 bulan sebelumnya.b) SP2D diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awal bulan

pembayaran gaji4) Untuk pembayaran non gaji induk (non gaji bulanan), SP2D diterbitkan paling

lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya SPM5) Pengembalian SPM dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya sejak

diterimanya Surat Perintah Membayar berkenaan.6) SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul Seksi

Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum (Nomor 1) yang disampaikan kepada: Lembar 1 : kepada Bank Operasional Lembar 2 : kepada Penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah diberi cap

“Telah diterbitkan SP2D tanggal....... nomor ............” Lembar 3: pertinggal KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi)

d. Penerbitan Daftar Penguji

Untuk menyampaikan SP2D ke Bank Operasional diterbitkan daftar penguji (sesuai format dalam Lampiran III Surat Edaran ini) dengan ketentuan sebagai berikut:1) Ditandatangani bersama oleh Kepala KPPN dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau

Seksi Bendum dan dibubuhi stempel timbul kepala KPPN2) Daftar Penguji diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan dikirimkan melalui kurir

KPPN ke Bank Operasional bersama-sama SP2D

3) Daftar Penguji Lembar 2 setelah ditandatangani oleh Bank Operasional dikembalikan kepada KPPN melalui kurir

B. Model dan Prosedur Pencairan Belanja Daerah

Pencairan anggaran belanja daerah adalah proses penarikan dana APBD dari rekening kas umum daerah oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada SKPD kepada PPKD selaku BUD. Mekanisme pembayaran dengan dana APBD dapat dilakukan melalui pembayaran langsung kepada pihak ketiga (SPP LS) atau melalui bendahara dengan prosedur uang persediaan yang menggunakan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU. Sistem uang persediaan lebih baik dibandingkan sistem UUDP dengan Kepmendagri terdahulu dalam hal:

1. Uang persediaan belum membebani anggaran SKPD2. Lebih fleksibel3. Bersifat daur ulang (revolving)

SPP yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran dengan dana APBD terdiri dari:

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);2. SPP Ganti Uang (SPP-GU); 3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan4. SPP Langsung (SPP-LS).

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan (PPTK)/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terdiri dari:

1. SPP-Uang Persediaan (SPP-UP): SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

2. SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU); SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

3. SPP-Tambahan Uang (SPP-TU): SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

4. SPP-Langsung (SPP-LS): Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

5. Register SPP

1. Model Pencairan Belanja Daerah

a. Model Pencairan Dana Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Pengajuan Dana Uang Persediaan melalui Surat Perintah Membayar yang terdiri dari:

1) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari

2) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai

3) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan.

Pembayaran perdasarkan Surat Permintaan Membayar tersebut di atas dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

Adapun mekanisme Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) adalah sebagai berikut:

1) Penerbitan SPP-UP; Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. Dokumen SPP-UP terdiri dari:

Surat pengantar SPP-UP; Ringkasan SPP-UP; Rincian SPP-UP; Salinan SPD; Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

Lampiran lain yang diperlukan.

2) Penerbitan SPP Ganti Uang Persediaan (GU); Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dokumen SPP-GU terdiri dari:

Surat pengantar SPP-GU; Ringkasan SPP-GU; Rincian SPP-GU; Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; Salinan SPD; Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan lampiran lain yang diperlukan.

3) Penerbitan SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU); Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TUP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dokumen SPP-TU terdiri dari:

Surat pengantar SPP-TU; Ringkasan SPP-TU; Rincian SPP-TU; Salinan SPD; Surat pengesahan SPJ; Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.

Lampiran lainnya.

Batas jumlah SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

b. Metode Langsung (LS)

Metode Langsung merupakan metode pengajuan pembayaran secara langsung terhadap gaji dan pengadaan barang dan/atau jasa. Beberapa hal yang terkait dengan Metode LS antara lain:

1) Pencairan Dana Uang Langsung dilakukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggara kepada pihak ketiga (rekanan) atas dasar perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau pembayaran yang sejenisnya.

2) Pembayaran perdasarkan Surat Permintaan Membayar tersebut di atas dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

3) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilakukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dokumen SPP-LS terdiri dari: Surat pengantar SPP-LS; Ringkasan SPP-LS; Rincian SPP-LS; dan Lampiran SPP-LS.

4) Berdasarkan jenisnya, dokumen SPP-LS terdiri dari : Dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa;

5) Lampiran SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan mencakup: Pembayaran gaji induk; Gaji susulan; Kekurangan gaji; Gaji terusan; Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji

susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat; SK CPNS; SK PNS; SK kenaikan pangkat; SK jabatan; Kenaikan gaji berkala; Surat pernyataan pelantikan; Surat pernyataan masih menduduki jabatan; Surat pernyataan melaksanakan tugas; Daftar keluarga (KP4); Fotocopi surat nikah; Fotokopi akte kelahiran; SKPP; Daftar potongan sewa rumah dinas; Surat keterangan masih sekolah/kuliah; Surat pindah; Surat kematian; SSP PPh Pasal 21; dan Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;

Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

6) Lampiran SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup: salinan SPD; salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib

pajak; surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga dengan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang mencantumkan nomor rekening pihak ketiga;

berita acara penyelesaian pekerjaan; berita acara serah terima barang dan jasa; berita acara pembayaran; kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandangai pihak ketiga dan PPTK

sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau

lembaga keuangan non bank; dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya

sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan; potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat

pemberitahuan jamsostek); khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan

biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pengtahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

7) Penerbitan dan pengajuan SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

8) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PPTK dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup register SPP-LS.

2. Syarat Administrasi Pembebanan Anggaran Daerah

a. Syarat Administrasi Pembebanan Anggaran melalui SPM-LS1) Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan:

a) Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasib) Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang

telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM2) Untuk belanja lainnya di luar belanja pegawai dilengkapi dengan:

1) Kontrak/SPK pengadaan barang/jasa2) Surat pernyataan kepala kantor/satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk

mengenai penetapan rekanan pemenang3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil Pekerjaan4) Kuitansi yang disetujui kepala kantor/satuan kerja sebagai PA/Kuasa PA

atau pejabat lain yang ditunjuk5) Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani oleh Pejabat

Penandatangan SPM dan Wajib Pajak6) Jaminan Bank

b. Syarat Administrasi Pembebanan Anggaran melalui SPM-GU1) Bukti asli pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Dalam penerbitan SPM/SP2D digunakan formulir-formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan

3. Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. Dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP dan LS adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan secara tertib dan memenuhi ketentuan yang diperjanjikan baik dalam spesifikasi teknis maupun dalam jadual/waktu penyelesaian.

b. Pada setiap setiap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan

c. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan harus memuat sekurang-kurangnya identitas pekerjaan (yang meliputi kantor/satuan kerja pengelola pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak kerja, tempat/lokasi pekerjaan, besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan dan/atau ditunjuk dalam kontrak), tahap penyelesaian pekerjaan (termin), pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan, dan rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan

d. Berita Acara dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada para pihak yang melakukan kontrak (masing-masing satu berkas), dua berkas

(asli dan tindasan) kepada penerbit SPM (sebagai lampiran Surat Permintaan Pembayaran), dan satu berkas untuk disimpan oleh pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan yang bersangkutan

e. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA (Selaku Pemberi Kerja) untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenan. SPP sekurang-kurangnya harus memuat:

1) Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan2) Nomor dan Tanggal Kontrak3) Nilai Kontrak4) Jenis/lingkup Pekerjaan5) Jadual Penyelesaian Pekerjaan6) Nilai Pembayaran yang diminta7) Identitas penerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor

rekening, nama bank)f. SPP dilengkapi dengan asli dokumen kontrak, kuitansi yang diisi dengan nilai

pembayaran yang diminta, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

4. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah menerima SPP, Pejabat Penerbit SPM melakukan kegiatan penerbitan SPM melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penerimaan dan Pengujian SPP; Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP kemudian menyerahkan tanda terima SPP berkenan. Selanjutnya, petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada Pejabat Penguji SPP untuk melakukan pengujian sebagai berikut:

1) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran

3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja

4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya

dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan), dan

c) Jadual waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadual penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadual

waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluarsa)

5) Memeriksa pencapaian tujuan dan/.atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak

b. Penetapan SPM; Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

1) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar, dan2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor/satuan kerja yang bersangkutan

SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan. Instansi penerbit SPM harus menyampaikannya kepada KPPN, nama, spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM, dan cap dinas instansi penerbit SPM.

c. Penerbitan SPM-LS1) SPM-LS disampaikan oleh PA/Kuasa PA disertai dengan bukti pengeluaran

yang sah2) SPM-LS dibuat atas beban MAK yang tersedia kreditnya pada DIPA atau

dokumen pelaksanaan anggaran lainnya dipersamakan dengan DIPA bersangkutan

3) Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui/ditandatangani oleh kepala Kantor/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

4) PA/Kuasa PA, dalam menerbitkan SPM-LS harus memperhitungkan pajak-pajak yang timbul dan/atau harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan

5) Pada SPM-LS dilampirkan bukti asli yang sah dalam rangkap dua (asli dan tindasan) sesuai dengan peruntukan pembayaran, dengan persyaratan administrasi sebagaimana diuraikan di atas.

d. Penerbitan SPM-UP1) PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau

dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada Mata Anggaran Keluaran (MAK) untuk pengeluaran transito

2) KPPN berdasarkan SPM-UP dimaksud di atas menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP

5. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP dan LS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penerimaan SPM; SPM disampaikan oleh PA/Kuasa PA melalui loket penerimaan SPM. Petugas loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan berkas SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SAM dan menyerahkan tanda terima. Selanjutnya SPM dimaksud disampaikan kepada Seksi Perbendaharaan.

b. Pengujian SPM. 1) Pengujian Substansi: Petugas dari Seksi perbendaharaan melakukan pengujian

ulang atas SPM beserta lampiran, sebagai berikut:a) Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPMb) Memeriksa ketersediaan dana pada sub kegiatan/kegiatan/MAK dalam DIPA

yang ditunjuk dalam SPM tersebut.c) Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasad) Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari

kepala kantor/satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran

e) Faktur pajak beserta SPP-nya

2) Pengujian Formala) Memeriksa tanda tangan pejabat penandatangan SPMb) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf

(termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan)

3) Keputusan Hasil PengujianAtas dasar pengujian tersebut, Seksi Perbendaharaan:

a) Mengembalikan SPM kepada Pejabat Penerbit SPM bilamana SPM dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dibayar. Keputusan pengembalian SPM dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM

b) Menerbitkan SP2D atas SPM-LS dan SPM-UP, kecuali atas SPM-GU pada akhir tahun

c) Menerbitkan SP2D dan Surat Perintah Pembebanan (SPB) atas SPM-GU yang membebani rekening khusus pada KPPN non KBL

4) Penerbitan SP2Da) SP2D ditandatangi bersama oleh seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro

Pos atau Seksi Bendumb) Penerbitan SP2D Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS)

dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM dari Pejabat Penerbit SPM

c) Penerbitan SP2D untuk pembayaran gaji induk (gaji bulanan) PNS Pusat: SPM sudah harus diterima paling lambat tanggal 15 bulan sebelumnya. SP2D diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awal bulan

pembayaran gaji

d) Untuk pembayaran non gaji induk (non gaji bulanan), SP2D diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya SPM

e) Pengembalian SPM dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya sejak diterimanya Surat Perintah Membayar berkenaan.

f) SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum (Nomor 1) yang disampaikan kepada:

Lembar 1 : kepada Bank Operasional Lembar 2 : kepada Penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah

diberi cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal....... nomor ............” Lembar 3: pertinggal KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi)

5) Penerbitan Daftar PengujiUntuk menyampaikan SP2D ke Bank Operasional diterbitkan daftar penguji (sesuai format dalam Lampiran III Surat Edaran ini) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ditandatangani bersama oleh Kepala KPPN dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum dan dibubuhi stempel timbul kepala KPPN

b) Daftar Penguji diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan dikirimkan melalui kurir KPPN ke Bank Operasional bersama-sama SP2D

c) Daftar Penguji Lembar 2 setelah ditandatangani oleh Bank Operasional dikembalikan kepada KPPN melalui kurir