dokumen kebijakan spmi - institutpendidikan.ac.id · tujuan dokumen kebijakan spmi adalah 1. ......
TRANSCRIPT
DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul - Garut
KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Nomor : ...../SK/Rektor/KM/IPI/I/2018 Revisi : - Tanggal : 18 Januari 2018
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda
1. Perumusan Dr. H. Asep Nurjamin, MPd
Kepala SPMI
2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.
Rektor
3. Persetujuan H. Suparno Ketua YGW
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd
Kepala SPMI
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di
Tingkat Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan
membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta
serta lembaga sosial dan pendidikan.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan
keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian
ilmu pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos
kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi
terkait.
II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah
1. Sebagai komitmen INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA untuk memelihara
dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan,
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan
kualitas internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi
dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut
Pendidikan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang spmi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia.
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan
jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek
Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan
Indonesia telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai
berikut:
1. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional IPI
Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa Barat
2. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul pada tingkat
nasional
Milestone: IPI aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan peluang nasional
3. Periode 2026-2030 – IPI Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional
Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai
pengakuan secara internasional
4. Periode 2030-2034 – IPI Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional
Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai
pengakuan secara internasional. IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI
Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan
Institut Pendidikan Indonesia. meliputi :
1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga
4. Fakultas
5. Program Pascasarjana
6. Program Studi
7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya
V. Daftar Istilah dan definisi SPMI
1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi
A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi
1. Tujuan:
Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan
pendidikan tinggi di Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar
Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.
2. Strategi yang ditempuh:
a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan
kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.
c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi d) Melibatkan
seluruh komponen sivitas akademika
B. Asas dan prinsip:
1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.
2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016
3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat
4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP
C. Manajemen
Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non
akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI
dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar
DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan
Peningkatan standar DIKTI)
1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)
Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.
3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi
Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi
dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik
oleh Tim SPMI yang terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non
akademik oleh SPMI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa
tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti
dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai
kinerja SPMI di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Hasil AMI
dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan
standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi
Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan
dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai
Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan
penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar
Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPMI melakukan
tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)
Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan
terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT.
Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku
kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas
Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara
partisipasif dan kolegial.
D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di
Institut Pendidikan Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut,
Pemimpin di tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala
Lembaga, dan unit terkait lainnya.
E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:
Standar Nasional Pendidikan meliputi:
1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian, meliputi:
1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Pengelolaan Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarpras Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi : 1. Standar Hasil PKM 2. Standar Isi PKM 3. Standar Proses PKM 4. Standar Penilaian PKM 5. Standar Pelaksana PKM 6. Standar Sarpras PKM 7. Standar Pengelolaan PKM 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :
1. Standar Kerjasama Bidang Akademik
2. Standar Kerjasama Bidang Penelitian
3. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Sistem Informasi
6. Standar Penerimaan Mahasiswa
7. Standar Penyusunan Visi Misi
8. Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun
9. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik
10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
11. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)
12. Standar Pemeringkatan Institusi
13. Standar Pengembangan Institut
F. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran
Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi 6. Statuta INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 7. Renstra INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 8. RIP INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
1
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, M.Pd
Kepala Lembaga Penelitian
2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT
Rektor
3. Persetujuan H. Suparno Ketua YGW
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd
Kepala SPMI
2
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat
Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan
masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu
mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta
lembaga sosial dan pendidikan.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan
dan kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu
pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang
tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.
II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di Institut
Pendidikan Indonesia (IPI).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pengelolaan Penelitian telah
dilaksanakan sesuai dengan Standar. III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di IPI. Masa berlaku manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IPI.
3
IV. Definisi Istilah
1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah Standar Pengelolaan Penelitian merupakan
kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau
industri
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian
khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-
prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi BPM untuk menyusun standar
Pengelolaan Penelitian.
2. Pimpinan unit LPM wajib menyusun draf standar Pengelolaan Penelitian Kepala BPM
mengajukan draf Standar Pengelolaan Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat
Institut Komisi D untuk dibahas dan disempurnakan.
3. Ketua komisi D menyerahkan draf Standar Pengelolaan Penelitian yang sudah disepakati
oleh komisi D kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
4. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar
Pengelolaan Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
5. Ketua Senat mengembalikan Standar Pengelolaan Penelitian ke Komisi D jika dalam
rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam
rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Pengelolaan
Penelitian
6. Ketua Senat menyerahkan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor untuk
ditetapkan.
7. Rektor menetapkan standar Pengelolaan Penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.
4
8. Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana 9. Peraturan Rektor No.
583/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan
10. Pengelolaan Pendidikan Program Diploma 11. Peraturan Rektor No.
585/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan
12. Pengelolaan Pendidikan Program Pascasarjana.
VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar
Pengelolaan Penelitian
1. Rektor 2. Senat Institut 3. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik,
Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana. 4. Kepala SPMI 5. Kepala Lembaga Penelitian 6. Dosen
VII. Catatan
Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi : 1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template
Formulir Berita Acara. 2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
Revisi manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Pendidikan Indonesia.
VIII. Reference
1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti
No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan 4. Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu 6. Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Rektor No. 582/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan
1
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Dr. H. Setia
Mulyanto, MPd Kepala Lemlit
2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd
Wakiil Rektor 1
3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. ,
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin,
Kepala SPMI
2
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat
Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan
masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu
mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta
lembaga sosial dan pendidikan.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan
dan kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu
pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang
tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.
II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian di Institut
Pendidikan Indonesia (IPI).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian
Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Institut Pendidikan Indonesia.
3
IV. Definisi Istilah
1. Pengelolaan Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis,
dan menafsirkan data tentang proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan
keputusan.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian adalah proses Pengelolaan secara langsung dan/
atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan Penelitian berdasarkan aturan
yang berlaku.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi
pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau
industri
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus
untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian
1. Pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, fakultas/ pascasarjana, program studi dalam mengelola harus sesuai dengan standar pengelolaan penelitian sebagaimana yang dimaksud wajib mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar p endanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Rektor bersama dengan Lembaga Penelitian menyusun standar kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu .
3. Unit yang berada dibawah Lembaga Penelitian melaksanakan tupoksinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian)
4. Lembaga penelitian menginformasikan penelitian hibah yang didanai dari luar dana IPI 5. Rektor wajib menjamin dan mengupayakan semua unit memenuhi penelitian jangka
panjang, tersedianya SDM yang memungkinkan terlaksananya penelitian serta mengembangkan dan membina jejaring penelitian dalam mencari berbagai sumber dana penelitian secara nasional maupun internasional.
6. Lembaga Penelitian wajib melakukan diseminasi hasil penelitian 7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya ke simlitabmas 8. Lembaga Penelitian wajib meminta hasil laporan penelitian dari peneliti 9. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI) 10. Lembaga Penelitian mengusulkan kepada Rektor IPI atas penghargaan bagi peneliti
4
berprestasi dan punishment bagi yang tidak melaksanakan penelitian 11. Mekanisme Pengeloaan terdiri atas:
a. Rektor bersama Lembaga Penelitian membentuk tim reviewer untuk memenuhi standar penilaian penelitian
b. Lembaga Penelitian menginstruksikan kepada masing-masing Ka.Prodi untuk membuat Roadmap penelitian setiap tahun
c. Lembaga Penelitian wajib mencari informasi tentang dana hibah penelitian diluar IPI dan menginformasikan kepada ka.prodi sesuai dengan tema penelitian yang diminta oleh penyandang dana.
VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Pengelolaan
Penelitian
1. Rektor
2. Kepala Lembaga Penelitian
3. Kepala SPMI
4. Dosen yang terlibat dalam Penelitian
VII. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:
1. Standar Pengelolaan Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pengelolaan Penelitian
3. Template Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penelitian
4. Template Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian
5. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
VIII. Reference
1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas 2. Standar Pengelolaan Penelitian 3. Kurikulum di Institut / Fakultas 4. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.
1
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd
Kepala Lemlit
2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd
Wakiil Rektor 1
3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. , MT
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd.
Kepala SPMI
2
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat
Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan
masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu
mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta
lembaga sosial dan pendidikan.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan
dan kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu
pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang
tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.
II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian
1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian
di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).
2. Untuk memastikan bahwa proses Pengelolaan Penelitian telah dilaksanakan sesuai
dengan Standar. III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian
Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di IPI.
3
IV. Definisi Istilah
1. Pengelolaan Penelitian adalah Pengelolaan Penelitian Institut pendidikan indonesia
mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan kegiatan penelitian pada tingkat satuan pendidikan di lingkup IPI Garut
agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penelitian.
2. Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian adalah melakukan pengukuran atas
proses pelaksanaan Pengelolaan Penelitian sesuai dengan standar Pengelolaan
Penelitian.
3. Monev adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penilaian dengan melihat proses
pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait
dengan pelaksanaan penialian pembelajaran.
4. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui
kesesuaian antara standar dengan fakta.
5. lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk
lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan
tinggi. V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian
1. Rektor bersama dengan Pengelola Penelitian membentuk tim reviewer untuk
melaksanakan pemantauan dan evaluasi (Monev) pelaksanaan penelitian
2. Reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pelaksanaan penelitian dan unit yang terkait
3. Reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil laporan penelitian VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan
Pengelolaan Penelitian
1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Tim SPMI Institut Pendidikan Indonesia 3. Dosen dan Peneliti
VII. Catatan
Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar mutu evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 2. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
VIII. Reference
Standar Institut Bunga Bakung / Fakultas Standar Pengelolaan Penelitian Kurikulum di Institut / Fakultas Dokumen ISO Managemen 19001: 2015.
1
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
MANUAL
PENGENDALIAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd
Kepala Lemlit
2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd
Wakiil Rektor 1
3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. , MT
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd.
Kepala SPMI
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat
Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan
masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu
mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta
lembaga sosial dan pendidikan.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan
kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu
pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang
tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.
II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Sebagai pedoman dalam menentukan
tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di INSTITUT
PENDIDIKAN INDONESIA (IPI). III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Penelitian
Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di IPI. IV. Definisi Istilah
1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan analisis
penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah menemukan
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen
dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana,
manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan
standar pengelolaan penelitian
3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan
atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan
pengelolaan penelitian
4. lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang
sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
5. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian
antara standar dengan fakta.
. V. Langkah-langkah Pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian
1. Lembaga Penelitian wajib menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim reviewer
dan memberikan sanksi.
2. Lembaga Penelitian wajib untuk mencatat penelitian yang dilakukan baik pada System
internal undiknas maupun pada Simlitabmas.
. VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan
Pengelolaan Penelitian
1. Rektor 2. Kepala Lembaga SPMI 3. Tim Reviewer 4. Dosen / Peneliti
VII. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:
1. Standar mutu Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di fakultas/prodi
2. Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
3. Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian
4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
VIII. Reference
1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas
2. Standar Pengelolaan Penelitian
3. Kurikulum di Program Studi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.
1
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd
Kepala Lemlit
2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd
Wakiil Rektor 1
3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. , MT
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd.
Kepala SPMI
1
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat
Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan
masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi
masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta lembaga
sosial dan pendidikan.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan
kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi,
bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.
II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan standar Pengelolaan
Penelitian di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pengelolaan Penelitian di IPI. IV. Definisi Istilah
2
1. Peningkatan standar Pengelolaan Penelitian adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan
penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pengelolaan penelitian,
perkembangan bidang ilmu dan Institut Pendidikan Indonesia, dan kebutuhan pemangku
kepentingan.
3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
4. lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang sejenis
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
5. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
V. Langkah-langkah peningkatan standar Pengelolaan Penelitian
1. Rektor bersama Lembaga penelitian melakukan peningkatan standar melalui pengembangan RIP
yang telah ditetapkan apabila hasil RIP telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan penilaian
Penelitian
1. Rektor
2. Kepala Lembaga Penelitian
3. Tim Reviewer Penelitian
4. Unit terkait lainya
VII. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:
1. Pen ingkatan Standar Pengelolaan Penelitian
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
4. Berita Acara Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
5. SOP Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
VIII. Reference
1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas
2. Standar Pengelolaan Penelitian
3. Kurikulum di Program Studi
3
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.
6. SK REKTOR 582/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
7. Pendidikan Sarjana
8. SK REKTOR 583/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
9. Pendidikan Diploma
10. SK REKTOR 585/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
11. Pendidikan Pascasarjana
4
INSTITUT PENDIDIKAN
INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong
Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
Dokumen level 3 :
STANDAR SPMI
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
JUDUL : Standar Pengelolaan Penelitian
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd
Kepala Lemlit
2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd
Wakiil Rektor 1
3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan
4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. , MT
Rektor
5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd.
Kepala SPMI
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI
Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat
Nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan
masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu
mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta
lembaga sosial dan pendidikan.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan
kependidikan, serta masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu
pengetahuan.
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang
tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.
II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
1. Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu Perguruan Tinggi (PT) maka diperlukan system pengelolaan yang baik. Institut Pendidikan Nasional harus memiliki system pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan atas rencana induk penelitian yang menyangkut roadmap (peta-jalan) penelitian yang telah ditetapkan.
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kepada pusat penelitian di tingkat perguruan tinggi.
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Sekretaris Lembaga Penelitian 3. Tim SPMI Institut Pendidikan Indonesia 4. Dosen dan Peneliti
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria
minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi
pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus
untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
1. Lembaga Penelitian memastikan bahwa standar pengelolaan penelitian ditetapkan sesuai
dengan ketetntuan yang dipersyaratkan oleh Dirjen Dikti dalam mendorong pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2028.
2. Lembaga Penelitian memastikan bahwa standar pengelolaan penelitian harus dipahami oleh seluruh civitas akademik (unsur peneliti/dosen dan mahasiswa) dalam mendorong pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2028.
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
1. Tersedianya Standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dikti.
2. Penelitian dilakukan dengan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan. 3. Jumlah penelitian yang bisa dipublikasikan semakin meningkat
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. SOP / Panduan Akademik Fakultas
IX. Referensi
1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151
Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018
Dokumen level 4 :
FORMULIR SPMI
Tanggal: 18 Januari 2018
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 4
JUDUL : Formulir Pengelolaan Penelitian
YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA SK. Menristekdikti Nomor 653/KPT/I/2017
Jl. Terusan Pahlawan No. 32 Tlp. (0262) 233556, Tarogong Garut Fax (0262) 540649 Website www.institutpendidikan.ac.id email [email protected]
NO INSTITUSI SKEMA NAMA JUDUL USULAN
STATUS
YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA SK. Menristekdikti Nomor 653/KPT/I/2017
Jl. Terusan Pahlawan No. 32 Tlp. (0262) 233556, Tarogong Garut Fax (0262) 540649 Website www.institutpendidikan.ac.id email [email protected]
SURAT PERJANJIAN
Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Bagi Dosen Perguruan
Institut Pendidikan Indonesia
Tahun Anggaran …………….
Nomor : ………………………
Pada hari ini ………. tanggal …………. bulan ……….. tahun ………………………., kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. …………………………………….. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pendidikan Indonesia
yang berkedudukan di Garut, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ...................................................... : Sebagai Ketua Peneliti Institut Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Garut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 52/UN27/KP/2015, tanggal 13 Januari
2015. Tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2015.
8. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0094/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch I tanggal 16 Januari 2015.
9. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 051/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri
dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :
Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan Judul ................................... pada skema penelitian .........................................
(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
(3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; Total dana sebesar Rp. ....................... (........................................
Pasal 2
(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. ................................. (..................................................) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat .
(2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp. .................... = Rp. ................ (.............................)
b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp. ............................ = Rp. ......................... (......................................), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 dokumen di bawah ini:
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan; 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan; 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
Commented [u1]: Diisi judul penelitian
Commented [u2]: Diisi skema penelitian yang dimenangkan
Commented [u3]: Diisi jumlah dana yang disetujui Dikti
Commented [u4]: Diisi jumlah dana terbilang
Commented [u5]: Diisi jumlah dana yang disetujui Dikti
Commented [u6]: Diisi jumlah dana yang disetujui Dikti
Commented [u7]: Diisi sesuai dengan nilai 70% dari jumlah dana yang disetujui
Commented [u8]: Diisi jumlah dana yang disetujui Dikti
Commented [u9]: Diisi sesuai dengan nilai 30% dari jumlah dana yang disetujui
Dan mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal ……………………… dokumen di bawah ini:
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian; 6. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan; 7. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan; 8. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%.
(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
(5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
Pasal 3
(1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :
Nama Peneliti : ..................................................................
Nomor Rekening : ..................................................................
Nama penerima pada rekening : ..................................................................
Nama Bank : ..................................................................
Alamat Bank : ..................................................................
Kota : ..................................................................
NPWP Peneliti : ..................................................................
Nomor KTP : ..................................................................
(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA dapat membelanjakan dana sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
(3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.
Pasal 5
Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Commented [u10]: Diisi nama lengkap ketua peneliti
Commented [u11]: Diisi nomor rekening
Commented [u12]: Diisi nama penerima pada rekening
Commented [u13]: Diisi nama penerima pada rekening
Commented [u14]: Diisi nama penerima pada rekening
Commented [u15]: Diisi nama penerima pada rekening
Commented [u16]: Diisi nomor NPWP ketua peneliti
Commented [u17]: Diisi nomor KTP ketua peneliti
Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal ............................................, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian diserahkan ke PIHAK PERTAMA
(2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013.
(3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy diserahkan kepada PIHAK PERTAMA 1 eksemplar.
(4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2015.
Pasal 7
(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari tugasnya sebagai peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada ketua Tim baru yang menggantikannya.
(2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui PIHAK PERTAMA.
(4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan
dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.
Pasal 8
PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
1. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki
NPWP; b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
Sedangkan PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak pembelian barang dan jasa berupa PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; serta pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang
berlaku.
Pasal 9
(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hiba dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, yang harus dilaporkan
pada masing-masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK Fakultas.
Pasal 10
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
Pasal 11
Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada
PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Meterai Rp. 6000
Ttd + cap PT
…………………………………. ..........................................
NIP. NIP. ..................................
Commented [u18]: Diisi nama lengkap ketua peneliti
Commented [u19]: Diisi NIP ketua peneliti