dokumen - djpb.kkp.go.id · pdf fileuntuk pakan yang secara alami tidak mengandung zat gizi...
TRANSCRIPT
DOKUMEN
DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
PERENCANAAN TAHUNAN PEMANTAUAN OBAT IKAN NASIONAL (PETAPOIKNAS)
2015
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia
dan rakhmat-Nya maka penyusunan “ Perencanaan Tahunan Pemantauan
Obat Ikan Nasional (PETAPOIKNAS) Tahun 2015 “ yang dilaksanakan oleh
Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya di Hotel Amaroossa, Bogor pada tanggal 4 – 6 Nopember 2014,
telah dilaksanakan.
PETAPOIKNAS Tahun 2015 ini sebagai acuan pelaksanaan pembinaan
dan pemantauan OIKB tahun 2015 yang dilakukan oleh petugas/tim
pengendali obat ikan pusat maupun daerah.
Semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan karunia-Nya serta
meridho’i kerja kita bersama.
Jakarta, 10 Nopember 2014
Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Ir. Maskur, M.Si
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 2
II. DASAR HUKUM 3
III. INSTANSI DAN MEKANISME PELAKSAAN PETAPOIKNAS
3.1. Struktur Organisasi 4
3.2. Tugas dan Fungsi 4
3.3. Mekanisme Pelaksanaan 7
IV. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OIKB
4.1. Objek Pemantauan 9
4.2. Jenis OIKB yang Dipantau 9
4.3. Metode Pemantauan 10
4.4. Dokumen yang Dipergunakan 11
4.5. Frekuensi Pembinaan dan Pemantauan 11
V. RENCANA PELAKSANAAN PETAPOIKNAS
5.1. Rencana Kerja 12
5.2. Rencana Pembinaan dan Pemantauan OIKB Th. 2015 13
VI. TINDAKLANJUT DAN PELAPORAN
6.1. Tindaklanjut 27
6.2. Pelaporan 28
VII. PENUTUP 29
LAMPIRAN
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan perikanan budidaya telah berjalan seiring dengan
proses pembangunan nasional secara umum. Melihat hasil
pembangunan yang dicapai serta masih besarnya potensi yang dapat
dikembangkan, memposisikan perikanan budidaya sebagai salah satu
tumpuan perekonomian nasional dan masyarakat. Hal ini terlihat dari
banyaknya tenaga kerja yang terserap, penerimaan negara dari pajak
dan devisa serta terbukanya peluang usaha yang terkait (backward and
foreward linkage) seperti penyediaan in-put produksi sampai industri
pengolahan hasil perikanan. Disamping itu pula kegiatan perikanan
budidaya juga terbukti sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat
yang tahan terhadap dampak krisis global.
Pengelolaan kesehatan ikan dalam upaya pengendalian penyakit
pada perikanan budidaya, selama ini lebih mengandalkan pada
penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB). Belakangan
semakin disadari bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut memiliki
dampak negatif; baik terhadap lingkungan perairan, ikan, maupun
konsumen. Issue global yang mulai berkembang berkenaan dengan
penggunaan bahan kimia/obat/antibiotik pada perikanan budidaya, antara
lain: (1). Pengaruh penggunaan zat aditif, antibiotik, hormon, desinfektan
dan bahan kimia lain pada proses produksi ikan terhadap lingkungan
perairan, diversitas biologi (bio-diversity) atau keaneka ragaman hayati
serta kesehatan manusia, (2). Pengaruh akumulasi/residu obat/antibiotik
pada produk perikanan terhadap kesehatan konsumen, dan (3).
Berkembangnya resistensi patogen terhadap obat/antibiotik. Selain itu,
kecenderungan global terhadap produk perikanan budidaya menuntut
persyaratan 4 sehat, yaitu (1). sehat lingkungan budidaya, (2). sehat
proses produksi, (3). sehat ikan, serta (4). sehat produk.
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 2
Dalam menjamin penggunaan OIKB yang bertanggung jawab
maka diperlukan upaya pengendalian OIKB yang efektif berupa
pemantauan dan pembinaan secara berkesinambungan dan terus
menerus oleh petugas yang mempunyai kompetensi dan terintegrasi
antara Pusat dan Daerah, sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara
sistematis sebagai bahan kebijakan pengendalian OIKB Nasional.
Memperhatikan hal tersebut di atas guna keberhasilan
pelaksanaan pengendalian OIKB yang terarah dan terkoordinasi, maka
perlu disusun sebuah perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Perencanaan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan
Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional
(PETAPOIKNAS) 2015 yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga
dapat dipergunakan dan diaplikasikan dengan baik dan benar di
lapangan. PETAPOIKNAS 2015 disusun bersama antara Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian obat ikan,
kimia dan bahan biologi tahun 2015.
1.2 Tujuan
a. Sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB
tahun 2015 yang dilakukan oleh petugas/tim pengendali obat ikan
pusat maupun daerah;
b. Melakukan pembinan kepada pelaku usaha obat ikan dan
pembudidaya dalam rangka meminimalkan peredaran obat ikan
yang tidak sesuai ketentuan (dilarang maupun yang belum terdaftar).
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 3
II. DASAR HUKUM
Dasar hukum pelaksanaan PETAPOIKNAS 2015 adalah:
a. UU No 31 Tahun 2004 juncto UU No 45 tahun 2009 tentang
Perikanan;
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.04/MEN/2012
tentang Obat Ikan;
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14/Permen-KP/2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Nomor PER.04/Men/2012 tentang Obat Ikan;
d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No KEP. 52/KEPMEN-
KP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan;
e. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No KEP.21/DJ-
PB/2012 tentang Pedoman Pengujian Lapang Dalam Rangka
Penerbitan Nomor Pendaftaran Obat Ikan;
f. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No KEP.35/DJ-
PB/2012 Tentang Tata Cara Pengisian Formulir Data Teknis Obat
Ikan;
g. Surat Edaran No. 6697/DJP/PB.210.D4/X/2013 tentang Larangan
Sementara Impor Obat Ikan Sediaan Probiotik Dari Negara Terkena
Wabah Penyakit Early Mortality Syndrome (EMS)/Acute
Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Pada Udang Penaeid.
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 4
III. INSTANSI DAN MEKANISME PELAKSANAAN PETAPOIKNAS
3.1. Struktur Organisasi
mendelegasikan
mendelegasikan
Tim Pengendalian Obat Ikan tingkat Pusat
Tim Pengendalian Obat Ikan tingkat
Provinsi
= garis komando= garis koordinasi
DistributorToko/Depo
Produsen, Importir, EKsportir
Pembudidaya
Obyek Pembinaan dan Pemantauan
Gambar 1. Struktur Organisasi Pembinaan dan Pemantauan Obat ikan
3.2. Tugas dan Fungsi
Dalam pelaksanaannya PETAPOIKNAS melibatkan berbagai
instansi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi:
a. Badan Karantina Ikan, Pengendalian dan Mutu Hasil Perikanan;
b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
c. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
d. Sub Direktorat Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi;
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 5
f. Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Pusat;
g. Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Provinsi;
h. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan.
Tugas dan fungsi masing-masing Organisasi adalah seperti pada
tabel 1 berikut.
Tabel 1. Tugas dan Fungsi Organisasi Dalam PETAPOIKNAS
Organisasi Tugas dan fungsi
1. Badan Karantina Ikan
Pengendalian Mutu Hasil
dan Keamanan Hasil
Perikanan sebagai
Otoritas Kompeten
1) Melakukan audit internal terhadap pelaksanaan pembinaaan dan pemantauan.
2) Melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan PETAPOIKNAS.
2. Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya
1) Menunjuk dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan tingkat Pusat.
2) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan PETAPOIKNAS dan Laporan Evaluasi Pembinaan dan Pemantauan OIKB kepada Otoritas Kompeten
3. Direktorat Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
1) Menyusun dan melaksanakan
PETAPOIKNAS;
2) Melakukan diseminasi dan sosialisasi
PETAPOIKNAS;
3) Menugaskan Tim Pembinaan dan
Pemantauan untuk melakukan kegiatan
pembinaaan dan pemantauan OIKB;
4) Melaporkan hasil ketidaksesuaian
kegiatan pembinaaan dan pemantauan
kepada Direktorat Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Subdit Obat ikan, Kimia
dan Bahan Biologi
1) Melakukan koordinasi pelaksanaan
PETAPOIKNAS secara internal dan
eksternal;
2) Menyiapkan dukungan administrasi
pelaksanaan PETAPOIKNAS;
3) Menyiapkan Laporan Pelaksanaan
PETAPOIKNAS;
4) Meningkatkan kompetensi tim
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 6
Organisasi Tugas dan fungsi
pembinaan dan pemantauan OIKB;
5) Menyelenggarakan pelaksanaan
pembinaan dan pemantauan;
6) Mengevaluasi pelaksanaan dan tindak
lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil
pembinaan dan pemantauan
7) Melakukan rekapitulasi laporan hasil
pembinaaan dan pemantauan yang
dilaporkan oleh Provinsi;
8) Menyimpan rekaman (record keeping)
kegiatan pembinaan dan pemantauan.
5. Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi
1) Membentuk dan memobilisasi tim
pembinaan dan pemantauan OIKB
Provinsi;
2) Menyusun dan melaksanakan
Petapoikda;
3) Melakukan diseminasi dan sosialisasi
Petapoikda;
4) Menyelenggarakan pelaksanaan
pembinaaan dan pemantauan;
5) Mengevaluasi pelaksanaan dan tindak
lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil
pembinaan dan pemantauan;
6) Melaporkan hasil pelaksanaan
pembinaan dan pemantauan OIKB
kepada Ditjen Perikanan Budidaya;
7) Menyimpan rekaman (record keeping)
kegiatan pembinaan dan pemantauan.
6. Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan
5.1 Tingkat Pusat 1) Melakukan pembinaan dan pemantauan
peredaran OIKB;
2) Melakukan rekapitulasi hasil
pelaksanaan pembinaan dan
pemantauan peredaran OIKB;
3) Membuat laporan hasil pelaksanaan
pembinaan dan pemantauan OIKB.
5.2. Tingkat Provinsi 1) Merencanakan dan menentukan obyek
pemantauan OIKB;
2) Melakukan pembinaan dan pemantauan
peredaran OIKB;
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 7
Organisasi Tugas dan fungsi
3) Membuat laporan hasil pelaksanaan
pembinaan dan pemantauan OIKB.
7. Direktorat Jenderal
Pengawasan
Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan
1) Melakukan pengawasan peredaran
OIKB.
2) Menindak lanjuti hasil ketidak sesuaian
hasil pembinaan dan pemantauan yang
dilaporkan oleh Ditjen. Perikanan
Budidaya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku
3.3. Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Obat
Ikan adalah sebagai berikut :
a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengusulkan rencana waktu
dan obyek pemantauan kepada Direktorat Kesehatan Ikan dan
Lingkungan.
b. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan cq Subdit Obat Ikan, Kimia
dan Bahan Biologi menetapkan tim pembinaan dan pemantauan
pusat untuk melakukan pemantauan bersama-sama dengan tim
pemantauan provinsi.
c. Tim pembinaan dan pemantauan tingkat pusat dan provinsi
melakukan pemantauan OIKB terhadap obyek pemantauan yang
telah ditentukan (distributor, depo/toko obat ikan, unit budidaya ikan)
sesuai dengan check list yang ada.
d. Tim pembinaan dan pemantauan OIKB pusat melakukan rekapitulasi
dan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagai dasar dalam
melaksanakan tindaklanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil
(peredaran obat yang dilarang dan/ atau belum terdaftar dan/atau
dalam proses pendaftaran).
e. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat tindaklanjut
kepada Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan
Kabupaten/Kota tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 8
melakukan pembinaan dan upaya perbaikan pada pelaku usaha
(distributor, depo/toko obat ikan) dan pembudidaya yang ditemukan
ketidaksesuaian dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
f. Kasubdit Obat ikan, Kimia dan Bahan Biologi membuat laporan
kegiatan pembinaan dan pemantauan OIKB kepada Direktur
Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya.
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 9
IV. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OIKB
4.1. Obyek Pemantauan
Obyek pemantauan yang menjadi target pembinaan dan
pematauan meliputi produsen, importir, distributor, depo/toko,
pembudidaya ikan (pembenihan dan pembesaran).
a. Produsen: orang yang membuat obat ikan untuk tujuan komersial.
b. Importir: orang yang melakukan usaha pemasukan obat ikan dari
luar negeri.
c. Eksportir: orang yang melakukan usaha pengeluaran obat ikan
keluar negeri.
d. Distributor: orang yang melakukan usaha peredaran obat ikan dari
produsen atau importir ke Depo dan atau Toko Obat.
e. Depo/Toko Obat: orang yang melakukan penjualan obat ikan
langsung kepada pembudidaya ikan.
f. Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan kegiatan
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan.
4.2. Jenis OIKB yang dipantau
a. Sediaan Biologik; adalah obat ikan dihasilkan melalui proses biologi
pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan,
mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan proses
imunologik, antara lain vaksin, sera (antisera), antigen dan bahan
diagnostika biologik.
b. Sediaan Farmasetik; adalah obat ikan yang dihasilkan dari bahan
anorganik maupun organik dan atau reaksi sintesa kimia yang
dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi, antara lain hormon,
antibiotika, antibakteria, kemoterapetika, anti parasit, anti jamur,
anthelmintik, dan anestetika.
c. Sediaan Premiks; merupakan obat ikan yang dijadikan imbuhan
pakan atau pelengkap pakan yang pemberiannya dicampurkan
dalam pakan ikan, terdiri dari imbuhan pakan (feed additive) dan
pelengkap pakan (feed supplement).
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 10
1) Imbuhan Pakan (feed additive); merupakan bahan tambahan
untuk pakan yang secara alami tidak mengandung zat gizi atau
nutrisi (nutrient) yang tujuan pemakaiannya antara lain
memperindah warna ikan, pengaroma pakan, pengawet pakan.
2) Pelengkap Pakan (feed supplement); merupakan suatu zat yang
secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya
perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan,
antara lain asam amino, vitamin dan mineral.
d. Sediaan Probiotik; obat ikan yang dihasilkan dari mikroba non
patogenik yang secara alami ada dalam lingkungan di air dan dalam
tubuh ikan yang bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol
saluran pencernaan dan sebagai penyaing bakteri patogen, antara
lain bakteri Bacillus subtillis, Lactobacillus, Nitrosomonas,
Nitrobacter.
e. Obat Alami; merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa
bahan asal tumbuhan, bahan asal hewan, bahan asal mineral,
sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut tanpa
penambahan zat kimia berdaya kerja obat dan khasiatnya hanya
berdasarkan data empiris serta belum ada data klinis lengkap, antara
lain ekstrak daun meniran dan ekstrak daun sambiloto.
f. Bahan Lain; bahan lain yang dipergunakan dalam kegiatan
pembudidayaan ikan dapat berupa antara lain pupuk dan pestisida.
Sampai saat ini secara administrasi pendaftaran pupuk dan pestisida
merupakan kewenangan dari Komisi Pestisida, Kementerian
Pertanian.
4.3. Metoda Pemantauan
a. Observasi, dilakukan dengan tujuan untuk:
1) Memastikan lokasi (alamat) domisili dari obyek pemantauan
yang akan dikunjungi dan pemberitahuan maksud dan dilakukan
kunjungan oleh Tim pembinaan dan Pemantauan OIKB.
2) Mengamati kondisi lokasi sekitar obyek pemantauan;
3) Mengamati tata letak penyimpanan OIKB.
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 11
b. Wawancara dengan penanggung jawab dan personel terkait;
Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada checklist
pemantauan yang harus diisi. Diupayakan wawancara tidak bersifat
formal dan investigatif.
c. Menemukan dan menjelaskan ketidaksesuaian dengan persyaratan;
Hasil ketidak sesuaian yang ditemukan di lapangan
dikomunikasikan kepada penangungjawab atau personil terkait
untuk mendapatkan alasan dan klarifikasi.
d. Memverifikasi Tindakan Perbaikan Objek yang dipantau
Tim pembinaan dan pemantauan bersama-sama dengan
penanggungjawab atau personil terkait yang bertangung jawab di
lokasi yang menjadi obyek pemantauan merancang atau
merencanakan tindakan perbaikan yang akan dilakukan dan jadwal
dilaksanakannya tindakan perbaikan.
e. Membuat Laporan Hasil Pemantauan
4.4. Dokumen yang Dipergunakan
a. PETAPOIKNAS & PETAPOIKDA;
b. Surat Perintah Tugas Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan;
c. Checklist yang ditetapkan untuk masing2 Objek Pemantauan Obat
Ikan (seperti pada lampiran 1);
d. Laporan Ketidak Sesuaian (apabila pada periode sebelumnya
sudah pernah dilakukan pemantauan).
4.5. Frekuensi Pembinaan dan Pemantauan
Pembinaan dan pemantauan OIKB dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam
satu tahun sesuai dengan obyek pemantauan yang telah direncanakan
dalam dokumen PETAPOIKNAS dan PETAPOIKDA.
Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Tingkat Pusat akan
melakukan verifikasi dan uji petik di beberapa provinsi yang dilakukan
bersama-sama dengan Tim Pembinaan dan Pemantauan Tingkat
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 12
V. RENCANA PELAKSANAAN PETAPOIKNAS
5.1. Rencana Kerja
Implementasi PETAPOIKNAS dilakukan sesuai dengan
rencana kerja yang telah disusun (work plan) seperti pada tabel 2
sebagai berikut:
Tabel 2. Rencana Kerja Kegiatan Pembinaaan dan Pemantauan OIKB
No Kegiatan Waktu Penanggung
jawab/Pelaksana
1. Evaluasi hasil pemantauan OIKB Tahun 2014 dan pengumpulan data bahan penyusunan draft dokumen PETAPOIKNAS Tahun 2015
November 2014 Dit. Keskanling dan Dinas KP Provinsi
2. Penyusunan draft Dokumen PETAPOIKNAS Tahun 2015
Januari 2015 Dit. Keskanling
3. Finalisasi Dokumen PETAPOIKNAS Tahun 2015
Februari 2015 (minggu ke 1)
Dit. Keskanling
4. Distribusi dokumen PETAPOIKNAS tahun 2015 ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Februari 2015 (minggu ke 2 s.d minggu ke 3)
Dit. Keskanling
5. Pelaksanaan Pemantauan OIKB Tahun 2015 untuk semester I
Februari s.d Juni 2015
Tim Pembinaaan Dan Pemantauan OIKB Pusat dan Daerah
6. Pelaporan hasil pembinaan dan pemantauan OIKB Tahun 2015 semester I ke Pusat (Ditjen. Perikanan Budidaya cq Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan)
Juli 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
7. Pelaksanaan Pemantauan OIKB Tahun 2015 untuk semester II
Juli s.d Desember 2015
Tim Pembinaaan dan Pemantauan Pusat Dan Daerah
8. Pengumpulan data hasil pelaksanaan pemantauan dan pembinaan OIKB Tahun 2015 untuk penyusunan draft PETAPOIKNAS 2016
Februari s.d November 2016
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan
9. Evaluasi hasil pemantauan dan pembinaan OIKB Tahun 2015, verifikasi pelaksanaan PETAPOIKNAS 2015 dan
November 2015 Dit. Keskanling
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 13
penyusunan draft PETAPOIKNAS 2016
10. Pelaporan hasil pembinaan dan pemantauan OIKB Tahun 2015 untuk semester II ke Pusat (Ditjen. Perikanan Budidaya cq Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan)
Januari 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
5.2. Rencana Pembinaan dan Pemantauan OIKB Tahun 2015
Secara lengkap rencana obyek pembinaan dan pemantauan
OIKB tahun 2015 pada tabel 2.
Tabel 3. Rencana Pembinaan dan Pemantauan OIKB tahun 2015
1. Provinsi Aceh
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Aceh Tamiang - 2 2 3
2 Aceh Timur - 2 2 1
3 Pidie Jaya - 3 1 2
4 Kota Subulussalam
- 4 2 1
5 Aceh Selatan - 3 3 2
6 Aceh Tenggara - 2 2 2
7 Aceh Barat - - - -
8 Aceh Barat Daya - - - -
9 Aceh Besar - - - -
10 Aceh Jaya - - - -
11 Aceh Singkil - - - -
12 Aceh Tengah - - - -
13 Aceh Utara - - - -
14 Bener Meriah - - - -
15 Bireuen - - - -
16 Gayo Luwes - - - -
17 Nagan Raya - - - -
18 Pidie - - - -
19 Simeuleu - - - -
20 Kota Banda Aceh
- - - -
21 Kota Langsa - - - -
22 Kota Lokseumawe
- - - -
23 Kota Sabang - - - -
Jumlah - 16 12 11
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 14
2. Provinsi Sumatera Utara
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Medan 1 3 1 2
2 Serdang Bedagai - 1 2 5
3 Deli Serdang - 1 - 3
4 Langkat - 1 - 6
5 Binjai - 1 1 2
6 Simalungun - - 1 3
7 Asahan - 1 - 1
8 Pematang Siantar - 1 - -
9 Dairi - - - -
10 Humbang Hasundutan
- - - -
11 Karo - - - -
12 Labuhanbatu - - - -
13 Labuhanbatu Selatan
- - - -
14 Labuhanbatu Utara - - - -
15 Mandailing Natal - - - -
16 Nias - - - -
17 Nias Barat - - - -
18 Nias Selatan - - - -
19 Nias Utara - - - -
20 Padang Lawas - - - -
21 Padang Lawas Utara
- - - -
22 Pakapak Bharat - - - -
23 Tapanuli Selatan - - - -
24 Samosir - - - -
25 Tapanuli Tengah - - - -
26 Tapanuli Utara - - - -
27 Toba Samosir - - - -
28 Gunungsitoli - - - -
29 Kota Padangsidempuan
- - - -
30 Kota Pematangsiantar
- - - -
31 Kota Sibolga - - - -
32 Kota Tanjungbalai - - - -
33 Kota Tebing Tinggi - 1 - -
Jumlah 1 10 5 22
3. Provinsi Sumatera Selatan
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Ogan Komering Ilir
- 1 2 2
2 Banyuasin - 1 2 2
3 OKU Selatan - 1 2 2
4 Kota Palembang 1 1 2 2
5 Ogan Ilir - 1 2 2
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 15
6 Musi Rawas - 1 2 2
7 OKU Induk - - - -
8 Prabumulih - - - -
9 Muara Enim
10 Lahat - - - -
11 Pagar Alam
12 Empat lawang - - - -
13 Lubuk Linggau
14 Kota Prabumulih - - - -
15 Musi Rawas Utara
16 Penukal Abab Pematang Ilir
- - - -
Jumlah 1 6 12 12
4. Provinsi Sumatera Barat
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Padang 1 2 3 3
2 Kota Pariaman - 3 3 3
3 Kota Payakumbuh
- 3 2 3
4 Kota Padang Panjang
- 1 1 3
5 Kab. Padang Pariaman
- 2 2 5
6 Kab. Solok - - - 4
7 Kab. Pasaman - 5 3 5
8 Kab. Pasaman Barat
- 2 2 3
9 Kab. Agam - 4 2 5
10 Kab. Lima Puluh Kota
- 3 2 4
11 Kab. Dharmasraya
- - - 2
12 Kab. Kep. Mentawai
- - - -
13 Kab. Sijunjung - - - 2
14 Kota Bukit Tinggi - - - 2
15 Kota Sawahlunto - - - 2
16 Kab. Tanah Datar - - - 2
17 Kota Solok - - - 2
18 Kab. Solok Selatan
- - - 2
19 Kab. Pesisir Selatan
- - - 3
Jumlah 1 25 29 55
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 16
5. Provinsi Riau
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Pekanbaru 1 3 2 3
2 Kampar - 2 2 3
3 Kuansing - 1 2 2
4 Pelalawan - 1 1 1
5 Siak - 1 1 1
6 Rokan Hulu - 1 1 1
7 Kota Dumai - 1 1 1
8 Bengkalis - 1 1 1
9 Indragiri Hulu - 1 1 1
10 Indragiri Hilir - 1 1 1
11 Rokan Hilir - 1 1 1
12 Kep. Meranti - 1 1 1
Jumlah 1 15 15 17
6. Provinsi Kepulauan Riau
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Tanjung Pinang
- 3 2 5
2 Bintan - - 2 6
3 Kota Batam 1 3 2 5
4 Karimun - - 1 3
5 Lingga - - - 2
6 Natuna - - - 1
7 Kep. Anambas - - - 2
Jumlah 1 6 7 24
7. Provinsi Jambi
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Jambi - 4 8 8
2 Muaro Jambi - - 5 10
3 Batanghari - 1 5 10
4 Sarolangun - 2 5 6
5 Tebo - 2 5 6
6 Bungo - 1 6 10
7 Merangin - 1 5 7
8 Kota Sei Penuh - 2 5 6
9 Kerinci - 1 1 2
10 Tanjung Jabung Barat
- - - -
11 Tanjung Jabung Timur
- - - -
Jumlah - 14 45 65
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 17
8. Provinsi Bangka Belitung
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Bangka - 1 2 2
2 Bangka Barat - - - 4
3 Bangka Tengah - - 5 5
4 Bangka Selatan - 1 2 5
5 Pangkal Pinang - 1 2 4
6 Belitung - 1 2 2
7 Belitung Timur - - 2 2
Jumlah - 4 15 24
9. Provinsi Lampung
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Pesawaran - 1 4 12
2 Tanggamus - 1 3 5
3 Tulang Bawang - 1 3 5
4 Lampung Tengah - 3 3 3
5 Way Kanan - 1 3 3
6 Metro - 3 3 3
7 Pringsewu - 3 3 3
8 Tulang Bawang Barat
- 1 3 3
9 Lampung Selatan - 3 8 13
10 Lampung Timur - 3 3 6
11 Lampung Utara - 1 3 3
12 Lampung Barat - 1 3 4
13 Mesuji - 1 3 3
14 Bandar Lampung 4 3 3 3
15 Pesisir Barat - - 2 3
Jumlah 4 26 50 72
10. Provinsi Bengkulu
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Bengkulu - 3 5 3
2 Kepahyang - 1 2 2
3 Rejang Lebong - - 4 2
4 Lebong - - 2 1
5 Seluma - - 2 2
6 Bengkulu Selatan - 1 3 2
7 Kaur - 1 2 1
8 Bengkulu Utara - 2 2 1
9 Muko muko - 1 3 2
10 Bengkulu Tengah - - 2 1
Jumlah - 9 27 17
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 18
11. Provinsi Banten
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Serang 1 2 3 2
2 Kab. Serang - 3 3 5
3 Kab. Pandeglang - 2 2 5
4 Kab. Tangerang 2 2 2 3
5 Kab. Lebak - 1 2 3
6 Kota Cilegon - - 2 3
7 Kota Tangerang 1 2 3 2
8 Kota Tangerang Selatan
2 1 3 2
Jumlah 6 13 20 25
12. Provinsi DKI Jakarta
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Jakarta Barat 3 6 2 6
2 Jakarta Timur 4 10 4 8
3 Jakarta Selatan 5 12 6 10
4 Jakarta Utara 2 6 2 6
5 Jakarta Pusat 3 4 1 1
6 Kep. Seribu - - 2 2
Jumlah 17 38 17 33
13. Provinsi Jawa Barat
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kab. Purwakarta - 1 1 2
2 Kab.
Pangandaran
- 1 1 2
3 Kota Banjar - - - -
4 Kota Cimahi - - - -
5 Kota Sukabumi - 1 1 1
6 Kab. Sukabumi - 1 1 1
7 Kab. Garut - 1 1 2
8 Kab. Ciamis - - - -
9 Kab. Majalengka - - - -
10 Kab. Kuningan 1 1 1
11 Kota Bogor 1 1 2 -
12 Kab. Bogor - 1 2 -
13 Kab. Cianjur - 1 1 2
14 Kab. Bandung
Barat
- 1 - 1
15 Kab. Bandung 1 1 1 -
16 Kota Bandung 1 1 - -
17 Kab. Cirebon - 1 1 1
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 19
18 Kota Cirebon - - - -
19 Kab. Sumedang - 1 1 1
20 Kab. Indramayu - 1 2 1
21 Kota Bekasi - - - -
22 Kab. Bekasi - 1 2 -
23 Kab. Karawang - 1 1 1
24 Kota Tasikmalaya
- - - -
25 Kab. Tasikmalaya
- 1 1 2
26 Kota Depok - 1 1 -
Jumlah 3 19 21 18
14. Provinsi Jawa Tengah
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kab. Rembang - 1 2 2
2 Kab. Pemalang - 2 - 2
3 Kab. Kendal - 2 - 3
4 Kab. Demak - 2 - 2
5 Kota Pekalongan - 2 - 2
6 Kab. Pekalongan - 1 - 2
7 Kab. Brebes - 2 - 2
8 Kab. Jepara - 2 - 2
9 Kab. Pati - 2 - 2
10 Kab. Banyumas 1 1 2 3
11 Kab.
Banjarnegara
- 1 2 2
12 Kab. Purbalingga - 1 - 2
13 Kab. Boyolali - 2 - 2
14 Kota Salatiga - 1 2 2
15 Kota Surakarta 1 2 - 2
16 Kota Semarang 1 1 2 2
Jumlah 3 25 10 34
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kab. Bantul - 3 5 8
2 Kab. Sleman - 2 7 10
3 Kab. Kulonprogo - 5 5 8
4 Kab. Gunungkidul
- 2 5 6
5 Kota Yogyakarta - 2 2 5
Jumlah - 14 24 37
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 20
16. Provinsi Jawa Timur
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kab. Malang 1 - - -
2 Kab. Jember 1 - - -
3 Kab. Gresik 1 - - -
4 Kota Surabaya - 2 2 2
5 Kab. Madiun - 2 2 2
6 Kab. Kediri - 2 2 2
7 Kab. Blitar - 2 2 2
8 Kota Madiun - 2 2 2
9 Kota Kediri - 2 2 2
10 Kota Blitar - 2 2 2
11 Kab. Nganjuk - 2 2 2
12 Kab. Ponorogo - 2 2 2
13 Kab.Bojonegoro - 2 2 2
14 Kab. Tuban - 2 2 2
Jumlah 3 22 22 22
17. Provinsi Bali
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Badung 1 1 1
2 Kota Denpasar 3 1 1
3 Gianyar - 1 3
4 Bangli - 1 6
5 Buleleng 1 1 2
6 Tabanan 1 1 1
7 Klungkung - 1 1
8 Karangasem - 1 3
9 Jembrana - 1 7
Jumlah 6 9 25
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Mataram - 2 1 2
2 Lombok Barat - 2 1 1
3 Lombok Utara - - - 1
4 Lombok Tengah - - 1 1
5 Lombok Timur - - 2 1
6 Sumbawa Barat - 1 1 1
7 Sumbawa - - 1 2
8 Dompu - - 1 1
9 Bima - - 1 1
10 Bima - - 1 2
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 21
Jumlah - 5 10 13
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Kupang - 2 - 4
2 Kupang - - 2 2
3 Timor Tengah
Utara
- - - 1
4 Timor Tengah
Selatan
- - - 2
5 Belu - - 1 4
6 Sikka - 1 - 6
7 Ende - 1 - 6
8 Alor - - 1 8
9 Manggarai - 1 1 6
10 Manggarai Barat - 1 1 7
11 Sumba Timur - 1 1 10
Jumlah - 7 7 56
20. Provinsi Kalimantan Barat
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Pontianak 1 2 3 5
2 Kubu Raya - 1 2 3
3 Pontianak - 1 2 3
4 Singkawang - 1 1 2
5 Sambas - 1 1 2
6 Bengkayang - 1 1 2
7 Landak - 1 1 2
8 Sanggau - 1 1 2
9 Sekadau - 1 2 2
10 Sintang - 1 1 2
11 Melawi - 1 1 2
12 Kapuas Hulu - 1 1 2
13 Ketapang - 1 1 2
14 Kayong Utara - 1 1 2
Jumlah 1 15 19 33
21. Provinsi Kalimantan Timur
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Berau - 2 2 3
2 Kutai Timur - 1 2 3
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 22
3 Kota Bontang - 1 2 3
4 Kutai
Kartanegara
- 2 3 4
5 Kota Samarinda - 1 2 3
6 Kota Balikpapan - 2 2 3
7 Penajam - 1 2 3
8 Paser - 1 2 3
9 Kutai Barat - - 2 2
Jumlah - 11 19 27
22. Provinsi Kalimantan Selatan
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Banjar - 2 3 6
2 Kab. Kotabaru - 1 1 2
3 Hulu Sungai
Utara
- 2 1 5
4 Hulu Sungai
Tengah
- 1 1 3
5 Hulu Sungai
Selatan
- 2 1 6
6 Kota Banjarbaru - 2 1 4
7 Kota Banjarmasin - 2 1 2
8 Barito Kuala - 1 1 2
9 Tanah Laut - 2 - -
Jumlah - 15 10 30
23. Provinsi Kalimantan Tengah
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR
TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Pulang Pisau - 1 1 5
2 Kapuas - 2 2 8
3 Palangka Raya - 2 3 4
4 Katingan - 1 2 5
5 Kotawaringin Barat - 2 4 5
6 Kotawaringin Timur - 2 2 2
7 Seruyan - - 1 1
8 Lamandau - - 1 1
9 Sukamara - 2 1 2
10 Barito Utara - 2 2 3
11 Barito Selatan - 1 2 4
12 Barito Timur - 1 2 2
13 Gunung Mas - - 2 2
14 Murung Raya - - 1 1
Jumlah - 16 26 45
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 23
24. Provinsi Kalimantan Utara
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Nunukan - 4 - 2
2 Kota Tarakan - 3 7 -
3 Bulungan - 1 - 2
4 Tanah Tidung - 2 - 3
5 Malinau - 1 1 4
Jumlah - 11 8 11
25. Provinsi Sulawesi Utara
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Minahasa - 1 3 3
2 Minahasa Utara - 1 2 3
3 Minahasa
Selatan
- - 2 3
4 Minahasa
Tenggara
- 1 1 1
5 Kep. Sangihe - 1 1 2
6 Kep. Talaud - - 1 2
7 Kep. Sitaro - - 1 2
8 Bolaang
Mongondouw
- - 1 3
9 Bolaang
Mongondouw
Selatan
- - - -
10 Bolaang
Mongondouw
Timur
- - - 2
11 Bolaang
Mongondouw
Utara
- - - 2
12 Kota
Kotamobagu
- 1 3 2
13 Kota Manado - 1 1 2
14 Kota Tomohon - - 1 1
15 Kota Bitung - 1 1 3
Jumlah - 7 18 31
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 24
26. Provinsi Gorontalo
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Gorontalo - 2 2 2
2 Gorontalo - 1 4 2
3 Boalemo - 1 1 -
4 Pahuwato - 1 1 5
5 Bone Bolango - - 4 2
6 Gorontalo Utara - 1 - 3
Jumlah - 6 12 14
27. Provinsi Sulawesi Tenggara
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kolaka Utara - 2 2 4
2 Kolaka - 3 2 4
3 Konawe - 2 5 4
4 Konawe Selatan - 4 2 2
5 Muna - 2 - 4
6 Bombana - 3 1 2
7 Konawe Utara - - - 2
8 Kendari - 4 2 2
9 Bau-Bau - 2 - 2
Jumlah - 22 14 26
28. Provinsi Sulawesi Tengah
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Banggai - 1 1 3
2 Morowali - 1 1 3
3 Tojo Una-Una - - - 4
4 Poso - 1 1 4
5 Parigi Moutong - 2 1 5
6 Toli - Toli - 1 1 4
7 Buol - 1 1 2
8 Donggala - - - 4
9 Sigi - - 2 5
10 Morowali Utara - - - 2
11 Palu - 2 - 4
Jumlah - 9 8 40
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 25
29. Provinsi Sulawesi Barat
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Mamuju - 3 - 6
2 Majene - - - 5
3 Polewali Mandar - 2 - 6
4 Mamasa - - - 2
5 Mamuju Utara - - - 3
6 Mamuju Tengah - - - 3
Jumlah - 5 - 25
30. Provinsi Sulawesi Selatan
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Kota Makasar 1 1 - -
2 Kota Palopo - 2 1 1
3 Luwu - 2 1 2
4 Kota Pare-Pare - 1 1 1
5 Pinrang - 2 3 2
6 Sinjai - 2 1 2
7 Selayar - - - -
8 Barru - 2 3 4
9 Pangkep - 3 1 2
10 Takalar - 1 3 2
11 Wajo - 3 2 1
12 Toraja Utara - - 2 4
13 Maros - 2 1 1
14 Bone - 1 1 1
15 Bulukumba - 2 1 1
16 Jeneponto - 1 1 1
Jumlah 1 25 22 25
31. Provinsi Maluku
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Ambon - 5 2 5
2 Maluku Tengah - 1 1 3
3 Seram Bagian
Barat
- 1 2 3
4 Buru - 1 1 3
5 Kep. Aru - 1 1 3
Jumlah - 9 7 17
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 26
32. Provinsi Maluku Utara
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Halmahera Utara - 1 2 1
2 Halmahera Barat - 1 1 1
3 Halmahera
Tengah
- 1 1 2
4 Halmahera Timur - - 2 2
5 Halmahera
Selatan
- 1 1 1
6 Kota Ternate - 2 1 2
7 Kota Tidore Kep - - 1 2
8 Kep. Sula - - - -
9 Pulau Morotai - 1 1 2
10 Taliabu - - - -
Jumlah - 7 10 13
33. Provinsi Papua Barat
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Teluk Wondama - - 1 -
2 Manokwari - 2 2 5
3 Kota Sorong - 1 1 2
4 Sorong - 1 1 5
5 Raja ampat - - 1 1
6 Fak-fak - 1 1 2
7 Kaimana - 1 - 2
8 Tambrauw - - - -
9 Teluk Bintuni - - 1 1
10 Sorong Selatan - - 1 2
11 Maybrat - - - 2
12 Pegunungan
Arfak
- - - -
13 Manokwari
Selatan
- - - -
Jumlah 6 9 22
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 27
34. Provinsi Papua
NO KABUPATEN
RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DISTR TOKO PEMBENIHAN PEMBESARAN
1 Jayawijaya - 2 3 2
2 Nabire - 2 3 2
3 Jayapura - 2 4 3
4 Keerom - 2 4 3
5 Kota Jayapura - 2 4 3
Jumlah 10 18 13
VI. TINDAKLANJUT DAN PELAPORAN
6.1. Tindaklanjut
Tindaklanjut dilakukan terhadap hasil ketidak sesuaian yang
ditemukan di lapangan, sebagai berikut:
a. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
yang berisi :
1) Meningkatkan Sosialisasi dan Pelatihan terkait OIKB (termasuk
larangan dan sanksi terhadap pelanggaran) bekerjasama dengan
Dinas Kabupaten/Kota kepada para pembudidaya, pemilik
toko/depo dan stakeholder lainnya.
2) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap
Distributor/Toko/Depo obat ikan di Provinsi, dalam hal:
Pencatatan dan pendokumentasian obat ikan yang
diperjualbelikan.
Penanganan, fasilitas penyimpanan dan pengaturan tata
letak OIKB.
Agar tidak memperjualbelikan obat ikan yang belum memiliki
nomor pendaftaran dari KKP RI atau ilegal dan atau
mengandung zat aktif terlarang sesuai aturan yang ada.
3) Mengintensifkan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan obat
ikan, kimia dan bahan biologi di tingkat Provinsi dan tingkat
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 28
Kabupaten/Kota melalui mobilisasi tim pembinaan dan
pemantauan OIKB provinsi/kabupaten/kota.
4) Menyempurnakan informasi yang dicatat pada waktu pengisian
checklist disetiap pelaksanaan monitoring dan surveillance OIKB.
5) Menertibkan administrasi perijinan usaha untuk Distributor oleh
Provinsi dan Depo/Toko Obat ikan oleh Kabupaten/Kota.
b. Untuk ketidaksesuaian pada unit budidaya dan unit pembenihan
yang telah bersertifikat, Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan
membuat surat kepada Direktorat Pembina (Dit. Produksi dan Dit.
Perbenihan) untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil tersebut.
c. Untuk obat ikan yang belum terdaftar tetapi telah beredar di
lapangan, Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat
teguran kepada produsen/importir agar mendaftarkan produknya.
6.2 Pelaporan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan
hasil pembinaan dan pemantauan OIKB kepada Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya setiap semester dan disampaikan paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya yang memuat rekapitulasi laporan hasil
pembinaan dan pemantauan OIKB Kabupaten/Kota.
Laporan hasil pembinaan dan pemantauan tersebut di atas akan
digunakan Direktur Jenderal sebagai bahan pengambilan kebijakan
pengendalian OIKB Nasional.
DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015 29
VII. PENUTUP
Dokumen PETAPOIKNAS ini merupakan pedoman dalam
pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB di lapangan.
Rencana lokasi pembinaaan dan pemantauan yang mencakup
provinsi pelaksana dan pelaku usaha yang dipantau sesuai pada
tabel 2 tidak terbatas pada yang termuat dalam dokumen ini, akan
tetapi bersifat umum dan dapat diselenggarakan secara nasional
artinya dapat dilakukan oleh semua provinsi di Indonesia.
Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB di masing-
masing daerah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen
PETAPOIKDA yang merupakan penjabaran dari PETAPOIKNAS
yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembinaaan dan pemantauan OIKB di masing-masing provinsi.
LAMPIRAN
RUMUSAN PERTEMUAN PENYUSUNAN PETAPOIKNAS
TAHUN 2015
RUMUSAN PERTEMUAN
PENYUSUNAN PETAPOIKNAS TAHUN 2015
HOTEL AMAROOSA, BOGOR
Tanggal 4 – 6 Nopember 2014
Pendahuluan
Pengelolaan kesehatan ikan dalam upaya pengendalian penyakit pada
perikanan budidaya, selama ini lebih mengandalkan pada penggunaan obat ikan,
kimia dan bahan biologi (OIKB). Belakangan semakin disadari bahwa penggunaan
bahan-bahan tersebut memiliki dampak negatif; baik terhadap lingkungan perairan,
ikan, maupun konsumen. Selain itu, issue global terhadap produk perikanan
budidaya menuntut persyaratan 4 sehat, yaitu (1). sehat lingkungan budidaya, (2).
sehat proses produksi, (3). sehat ikan, serta (4). sehat produk.
Dalam menjamin penggunaan OIKB yang bertanggung jawab maka
diperlukan upaya pengendalian OIKB yang efektif berupa pemantauan dan
pembinaan secara berkesinambungan dan terus menerus oleh petugas yang
mempunyai kompetensi dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah, sehingga
hasilnya dapat dievaluasi secara sistematis sebagai bahan kebijakan pengendalian
OIKB Nasional
Memperhatikan hal tersebut di atas guna keberhasilan pelaksanaan
pengendalian OIKB yang terarah dan terkoordinasi, maka perlu dilakukan
penyusunan sebuah Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan
Bahan Biologi Nasional (PETAPOIKNAS) 2015 yang matang dan terintegrasi.
Perencanaan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan Tahunan
Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional (PETAPOIKNAS) 2015
yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipergunakan dan diaplikasikan
dengan baik dan benar di lapangan. PETAPOIKNAS 2015 disusun bersama antara
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian obat ikan, kimia dan
bahan biologi tahun 2015.
Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan,
Kasubdit OIKB Dit, Keskanling, drh. Huda S Darusman, PhD, Dr. Drh. Angela
Mariana Lusiastuti, MSi, wakil dari 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT
lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (BBPBL Lampung; LP2IL Serang; BBPBAP
Jepara; BPBAP Situbondo; BPBAT Mandiangin) dan staf Subdit OIKB Dit.
Keskanling.
Presentasi yang disampaikan dalam pertemuan penyusunan PETAPOIKNAS
Tahun 2015 adalah:
1. Sosialisasi Peraturan OIKB dan Evaluasi Pembinaan Pemantauan 2014 oleh Ir.
Tri Ariatiyani, M.Si (Kasubdit OIKB, Dit. Keskanling DJPB);
2. Antibiotika dan Satwa Akuatik, Potensi dan Dampaknya Untuk Ikan dan
Lingkungan oleh drh. Huda S Darusman, PhD (Staf Pengajar IPB Bogor);
3. Manajemen Kesehatan Ikan Melalui Vaksin dan Probiotik oleh Dr. Drh. Angela
Mariana Lusiastuti, MSi (Peneliti Litbang KP);
4. Hasil Pemantauan OIKB Tahun 2014 :
a. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Aceh;
b. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat;
c. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung;
d. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DKI Jakarta;
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur;
f. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat;
g. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara;
h. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah;
i. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
j. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kalsel;
k. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo.
Setelah mendengarkan presentasi, respon dan masukan dari para peserta
serta diskusi yang berkembang, maka terdapat beberapa permasalahan dan
kendala dalam pelaksanaan pemantauan OIKB di lapangan sebagai berikut:
1. Peredaran OIKB yang tidak terdaftar masih banyak ditemukan;
2. Pembinaan dan pemantauan OIKB yang belum optimal :
a. Keterbatasan petugas pemantau Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
b. Keterbatasan anggaran pemantauan OIKB;
c. Koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga.
3. Pelaporan hasil pemantauan yang tidak tepat waktu;
4. Pemantauan pestisida untuk perikanan;
5. Pemantauan OIKB oleh UPT DJPB;
6. Penerbitan ijin untuk toko obat ikan;
7. Form rekapitulasi hasil pemantauan OIKB yang belum sama (tidak seragam)
Berdasarkan permasalahan dan kendala tersebut di atas, maka perlu segera
dilakukan, untuk :
1. Peredaran OIKB yang tidak terdaftar masih banyak ditemukan:
a. Sosialisasi/edukasi terkait bahaya obat ikan yang dilarang penggunaannya,
peraturan-peraturan tentang OIKB harus lebih intensif dilakukan kepada para
stakeholder mulai dari produsen, distributor, depo/toko obat ikan sampai ke
pembudidaya ikan; (PJ : Pusat dan Provinsi)
b. Pelaksanaan pemantauan OIKB, selain melibatkan Tim pemantau OIKB
Pusat dan Daerah, perlu dilibatkan petugas PPNS dan penyuluh yang ada di
daerah; (PJ : Pusat dan Provinsi)
c. Memberikan surat teguran terhadap peredaran dan penggunaan obat ikan
yang dilarang penggunaannya (ilegal) sesuai Kepmen No. 52 tahun 2014; (PJ
: Pusat dan Provinsi)
d. Mengusulkan untuk revisi UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU
No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. (PJ: Pusat)
2. Pembinaan dan pemantauan OIKB yang belum optimal:
a. Keterbatasan petugas pemantau Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi (OIKB):
Peningkatan kualitas dan kompetensi bagi para petugas pemantau OIKB
baik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Dinas Kelautan
dan Perikanan Kab/Kota melalui apresiasi/pelatihan; (PJ; Pusat)
Kaderisasi petugas pemantau OIKB dengan terlibat aktif dalam kegiatan
pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pusat/Provinsi. (PJ; Pusat dan
Daerah)
b. Keterbatasan anggaran pemantauan OIKB;
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi diharapkan dapat mengalokasikan
dana untuk kegiatan pemantauan OIKB melalui dana APBD untuk
pendampingan dana Dekon; (PJ; Dinas KP Provinsi)
Kegiatan pemantauan OIKB dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain
seperti CBIB, CPIB, Monitoring Residu, Monitoring HPI)
c. Koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga;
Optimalisasi koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga terkait
dengan pembinaan dan pemantauan OIKB, khususnya dengan BPSDM
KP (Pusat) dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) di daerah. (PJ:
Pusat)
3. Pelaporan hasil pemantauan yang tidak tepat waktu:
a. Optimalisasi SDM petugas pemantau OIKB dalam penyampaian pelaporan
hasil pemantauan OIKB per semester; (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi)
b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi membuat surat kepada
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota untuk mengalokasikan dana
melalui APBD II untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan OIKB sesuai
dengan rencana dalam PETAPOIKDA. (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi)
4. Pemantauan pestisida untuk perikanan:
a. Dalam pelaksanaan PETAPOIKNAS tahun 2015, pestisida untuk perikanan
masuk dalam ruang lingkup dalam pelaksanaan pemantauan; (PJ; Tim
Pemantau Pusat dan Daerah)
b. Sosialisasi peraturan terkait pestisida kepada stakeholder mulai darai aparat
pemerintah setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota) sampai
pembudidaya.
5. Pemantauan OIKB oleh UPT DJPB
a. LP2IL Serang, melakukan :
Pemantauan peredaran OIKB di distributor, took/depo dan pembudidaya
Uji mutu sewaktu terhadap obat yang ditemukan di lokasi tersebut
SOP uji mutu sewaktu
Menyelenggarakan pelatihan uji mutu sewaktu untuk UPT DJPB lainnya
b. UPT DJPB selain LP2IL, melakukan :
Pemantauan peredaran OIKB di took/depo dan pembudidaya
Uji mutu sewaktu terhadap obat yang ditemukan di lokasi tersebut
SOP uji mutu sewaktu
6. Penerbitan ijin untuk toko obat ikan
a. Inventarisasi lokasi usaha dan penerbitan surat izin peredaran obat ikan/surat
tanda daftar untuk toko; (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota)
b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi membuat Surat Keputusan
Kepala Dinas KP tentang Tata Cara dan Mekanisme Penerbitan Ijin untuk
Toko Obat Ikan. (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
7. Form rekapitulasi hasil pemantauan OIKB yang belum sama (tidak seragam)
Penyeragaman format rekapitulasi hasil pemantauan OIKB (PJ; Pusat)