Jasa Konsultansi (Consulting Services) Prakual

Republik Indonesia

Dokumen Pengadaan Standar Secara ElektronikPengadaan Jasa KonsultansiBadan Usaha

dengan Prakualifikasi -Untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua File, dan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua FileLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahDOKUMEN PEMILIHANNomor : __________

Tanggal : __________untuk

Pengadaan

Perencanaan Master Plant Drainase Teluk BayurKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa KonsultansiDinas Pekerjaan Umum Kab. BerauTahun Anggaran 2012DAFTAR ISI1BAB I. UMUM

BAB II. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI3BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)31.Peserta Kualifikasi32.Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan33.Larangan Pertentangan Kepentingan34.Satu Dokumen Kualifikasi tiap Peserta4B. Dokumen Kualifikasi55.Isi Dokumen Kualifikasi56.Bahasa Dokumen Kualifikasi57.Perubahan Dokumen Kualifikasi58.Berlakunya Kualifikasi59.Biaya Kualifikasi5C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi510.Pengisian Dokumen Kualifikasi511.Bentuk Dokumen Kualifikasi5D. Pemasukan Dokumen Kualifikasi612.Pemasukan Dokumen Kualifikasi613.Dokumen Kualifikasi Terlambat6E. Evaluasi Kualifikasi614.Kerahasiaan Proses615.Evaluasi Kualifikasi616.Pembuktian Kualifikasi7F. Hasil Kualifikasi717.Penetapan Hasil Kualifikasi718.Pengumuman Hasil Kualifikasi719.Sanggahan720.Kualifikasi Ulang821.Undangan kepada Peserta Kualifikasi yang Lulus8BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)10BAB V. PAKTA INTEGRITAS13BAB VI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI14BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI18BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI19BAB I. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN1BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)2A. Umum21.Lingkup Pekerjaan32.Sumber Dana33.Peserta Pemilihan34.Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan35.Larangan Pertentangan Kepentingan46.Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri47.Satu Penawaran Tiap Peserta4B. Dokumen Pemilihan48.Isi Dokumen Pemilihan49.Bahasa Dokumen Pemilihan510.Pemberian Penjelasan511.Perubahan Dokumen Pemilihan612.Perubahan Waktu6C. Penyiapan Penawaran613.Biaya dalam Penyiapan Penawaran614.Bahasa Penawaran615.Dokumen Penawaran716.Harga Penawaran817.Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran818.Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan8D. Pemasukan Dokumen Penawaran919.Penyampulan dan Penandaan File Penawaran920.Penyampaian Dokumen Penawaran921.Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran1022.Penawaran Terlambat10E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran1023.Pembukaan Penawaran File I1024.Evaluasi Penawaran File I1125.Pengumuman Peringkat Teknis1826.Undangan Pembukaan Penawaran File II1827.Pembukaan Penawaran File II, dan Evaluasi Penawaran File II [untuk Metode Evaluasi Kualitas diberi nomor urut 28]19F. Penetapan Pemenang2328.Pengumuman Pemenang [hanya untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya]2329.Sanggahan2430.Sanggahan Banding2431.Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya2532.Klarifikasi dan/atau Negosiasi25G. Penunjukan Pemenang Seleksi2833.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi2834.BAHP dan Kerahasiaan Proses2935.Seleksi Gagal3036.Penandatanganan Kontrak31BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)34BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)43BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN47LAMPIRAN 1 A (FILE I) : SURAT PENAWARAN47LAMPIRAN 1 B (FILE I) : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS49A.BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN49B.BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR50C.BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR51D.BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK52E.BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA53F.BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN54G.BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN55H.BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI56I.BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN57J.BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN59LAMPIRAN 2 (FILE II) : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA60D.BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE COST)63BAB VI. BENTUK KONTRAK641.Definisi722.Penerapan753.Bahasa dan Hukum754.Keutuhan Kontrak765.Pemisahan766.Perpajakan767.Korespondensi768.Asal Jasa Konsultansi769.Penggunaan Dokumen-Dokiumen Kontrak dan Informasi7710.Hak Atas Kekayaan Intelektual7711.Layanan Tambahan7712.Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan7713.Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak7714.Mobilisasi7815.Pengawasan dan Pemeriksaan7816.Jaminan7917.Pembayaran8018.Harga8119.Perubahan Kontrak8220.Perubahan Lingkup Pekerjaan8221.Perpanjangan Waktu Pelaksanaan8323.Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia8624.Personil Konsultan dan Subkonsultan8625.Perubahan Personil8726.Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan8827.Denda dan Ganti Rugi8928.Keadaan Kahar9029.Laporan Hasil Pekerjaan9130.Penghentian dan Pemutusan Kontrak9231.Penyelesaian Pekerjaan9432.Hak dan Kewajiban PPK9433.Hak dan Kewajiban Penyedia9534.Asuransi9735.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil9736.Itikad Baik9837.Pelaksanaan Kontrak9838.Perdamaian9839.Lembaga Pemutus Sengketa99LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)100LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPENYEDIA DAN PERALATAN103BAB VII. BENTUK DOKUMEN LAINNYA104LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)104LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA105LAMPIRAN 3 : JAMINAN SANGGAH BANDING107LAMPIRAN 4 : JAMINAN UANG MUKA109[Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan]111TERJAMIN112PENJAMIN112

BAB I. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

[contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas 2 File] ( Tidak ada Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan)[contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya 2 File] ( Tidak ada Undangan Pengembilan Dokumen Pemilihan)BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UmumIKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya.Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut: Jasa Konsultansi :

adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware); KAK

:

Kerangka Acuan Kerja; HPS

:

Harga Perkiraan Sendiri; Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO):

kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

Pokja ULP

:

Kelompok Kerja ULP adalah unit kerja di dalam organisasi ULP yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan penyedia; LDP

:

Lembar Data Pemilihan

PPK:

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan SPPBJ

:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa SPMK:

Surat Perintah Mulai Kerja BAPL:Berita Acara Penjelasan Lanjutan; LPSE:Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi SPSE:Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;

1. Lingkup Pekerjaan1.1 Pokja ULP mengundang para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa konsultansi yang tercantum dalam LDP.

1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pemilihan

3.1 Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semua penyedia yang tercantum dalam Daftar Pendek.3.2 Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan, atau pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.5.2 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:

a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;

b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. Dokumen Pemilihan8. Isi Dokumen Pemilihan8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

a. Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan;b. Instruksi Kepada Peserta;

c. Lembar Data Pemilihan;

d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran, 2) Dokumen Penawaran Teknis, dan 3) Dokumen Penawaran Biaya. f. Bentuk Surat Perjanjian;

g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

i. Bentuk Dokumen Lain : 1) SPPBJ, 2) SPMK, 3) Surat Jaminan Uang Muka, dan4) Surat Jaminan Sanggahan Banding8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.

9. Bahasa Dokumen PemilihanDokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

10.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

10.5 Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pokja ULP dimuat dalam aplikasi SPSE. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.

10.6 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

10.7 Perubahan rancangan kontrak dan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai HPS harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

10.8 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

10.9 Peserta diberitahu secara elektronik oleh Pokja ULP untuk mengunduh Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah Pokja ULP pada aplikasi SPSE

11. Perubahan Dokumen Pemilihan11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan.

11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

11.3 Peserta diberitahu secara elektronik oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan.

11.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui alamat website yang tercantum dalam LDP.

12. Perubahan WaktuPokja ULP dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan.

C. Penyiapan Penawaran13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

14. Bahasa Penawaran14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen Penawaran15.1 Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) File yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dan Penawaran Biaya (File II).

15.2 Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) harus terdiri dari:

a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

1) tanggal;

2) masa berlaku penawaran;3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; danb. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);c. Dokumen Penawaran Teknis:1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari :a) data organisasi perusahaan,b) daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir,c) uraian pengalaman kerja sejenis 10 (Sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun)2) pendekatan dan metodologi, terdiri dari :a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja,b) uraian pendekatan, metodologi dan program kerja,c) jadwal pelaksanaan pekerjaan,d) komposisi tim dan penugasan,e) jadwal penugasan tenaga ahli,3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :a) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan,b) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.d. dokumen lain yang dipersyaratkan.

15.3 Penawaran Biaya (File II) harus terdiri dari:

a. surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalam angka dan huruf); b. rekapitulasi penawaran biaya;

c. rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);

d. rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost);e. dokumen lain yang dipersyaratkan.Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhi untuk kontrak lumpsum.

16. Harga Penawaran16.1 Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum, peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka kegiatan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan kegiatan yang lain dan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan. [Untuk kontrak lumpsum, apabila dipersyaratkan peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil].16.2 Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.

16.3 [untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis : penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

17.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP.17.2 Pembayaran atas pretasi pekerjaan jasa konsultansi ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

18.1 Masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.

18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.18.3 Peserta dapat :

a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;

b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

D. Pemasukan Dokumen Penawaran19. Penyampulan dan Penandaan File Penawaran19.1 Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) file.

19.2 File dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

19.3 Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dalam APENDO.

19.4 Penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan pada File I, sedangkan Penawaran Biaya dimasukkan pada File II. Selanjutnya diunggah (upload) pada aplikasi SPSE

20. Penyampaian Dokumen Penawaran

20.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

20.2 Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya

21. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima melalui aplikasi SPSE oleh Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan.

22. Penawaran Terlambat22.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.22.2 Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi SPSE akan menolak setiap file penawaran yang dikirim.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran23. Pembukaan Penawaran File I23.1 Dokumen Penawaran (File I) dibuka pada waktu pada waktu yang telah ditetapkan.23.2 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

23.3 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.

23.4 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

23.5 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalam angka 15.2.23.6 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

24. Evaluasi Penawaran File I24.1 Semua ketentuan IKP mengenai evaluasi penawaran berlaku untuk setiap metode evaluasi, kecuali dalam klausul diatur atau disebutkan secara khusus hanya berlaku untuk salah satu metode evaluasi saja.

24.2 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran biaya.

24.3 Metode evaluasi kualitas dan biaya , kriteria, dan tata cara evaluasi sebagaimana Permen PU no. 7 tahun 2011.

24.4 Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap file I yang meliputi:

a. evaluasi administrasi; dan

b. evaluasi teknis.

24.5 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :

a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi file I;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :

1) peserta yang terlibat dimasukan dalam Daftar Hitam baik badan usahanya maupun pengurusnya;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada);

3) apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka seleksi dinyatakan gagal.

24.6 Evaluasi Administrasi :

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.

b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;

a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan

c) bertanggal.

2) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada file I;3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;4) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

6) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal.

24.7 Evaluasi Teknis :a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.

b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan.

c. Evaluasi penawaran teknis untuk sampul I menggunakan ambang lulus 75, dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, ketentuan sbb :1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: a) pengalaman perusahaan bobot 15 %, b) pendekatan dan metodologi bobot nilai antara 15 % , c) kualifikasi tenaga ahli bobot 70 %;

2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam LDP;

3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;

d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas:

1) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;

2) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai;

3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);

4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;

5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah:

a) pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis;

b) pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan;

c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama;

d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap; 7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.e. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas:

1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja; 2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah:

a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;

b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;d) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK;e) gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:

1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK;

2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah:a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;

b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.

(1) bulan kerja profesional yang didapatkan adalah total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli.(2) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga ahli dicantumkan dalam LDP

c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;

d) NPWP personil

e) Penguasaan bahasa daerah 24.8 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi File I yang paling sedikit memuat:

a. nama seluruh peserta;

b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;

c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;

d. ambang batas nilai teknis;

e. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

f. tanggal dibuatnya Berita Acara;

g. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi;

pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

25. Pengumuman Peringkat Teknis25.1 Pokja ULP memberitahukan secara elektronik penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di alamat website yang tercantum dalam LDP dan ditempel di papan pengumuman resmi untuk masyarakat

26. Undangan Pembukaan Penawaran File II

[untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya ditulis sebagai berikut :]Pokja ULP menyampaikan undangan melalui aplikasi SPSE /LPSE Berau ( kolom Berita ) kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri / acara pembukaan File II segera setelah Pengumuman Peringkat Teknis diumumkan.

27. Pembukaan Penawaran File II, dan Evaluasi Penawaran File II [untuk Metode Evaluasi Kualitas diberi nomor urut 28][untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] :27.1 Penawaran File II dibuka pada waktu yang telah ditetapkan.27.2 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

27.3 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.

27.4 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

27.5 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalam angka 15.3.27.6 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.27.7 Pokja ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan:

a. kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;

b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong.27.8 Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Jika total nilai HPS sama dengan nilai pagu anggaran maka total nilai HPS tersebut dijadikan patokan untuk menggugurkan penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi total nilai HPS.27.9 Pokja ULP tanpa dihadiri peserta, melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.27.10 Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap:

a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);

b. kewajaran penugasan tenaga ahli;

c. kewajaran penugasan tenaga pendukung;

d. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).

27.11 Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut :

NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}.

catatan:

pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:

bobot penawaran teknis sebesar 75 %;

bobot penawaran biaya sebesar 25%;b. bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. c. nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

NBt = (PBt / PBt) x 100

NBn = (PBt / PBn) x 100

dimana :

NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah;

NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya;

PBt = penawaran biaya terendah;

PBn = penawaran biaya di atasnya.

27.12 Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

27.13 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama peserta;

b. kelengkapan isi file II;

c. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;

d. nilai/skor penawaran:

1) teknis; dan

2) biaya

e. nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya;

f. kesimpulan tentang kewajaran:

1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);

2) penugasan tenaga ahli;

3) penugasan tenaga pendukung; dan

4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).

g. keterangan lain yang dianggap perlu;h. tanggal dibuatnya berita acara.27.14 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan file II, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

27.15 Berita Acara dilampiri 27.16 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang melalui aplikasi SPSE tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui alamat website yang tercantum dalam LDP.

27.17 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

27.18 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.

27.19 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

27.20 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalam angka 15.3.27.21 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.22 Pokja ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan:

a. kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;

b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong.

27.23 Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya.

27.24 ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

27.25 Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap:

a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);

b. kewajaran penugasan tenaga ahli;

c. kewajaran penugasan tenaga pendukung;

d. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).

27.26 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi File II yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama peserta;

b. kelengkapan isi file II;

c. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;

d. kesimpulan tentang kewajaran:

1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);

2) penugasan tenaga ahli;

3) penugasan tenaga pendukung; dan

4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).

e. keterangan lain yang dianggap perlu;

f. tanggal dibuatnya Berita Acara;

F. Penetapan Pemenang

28. Pengumuman Pemenang [hanya untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya]Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis melalui aplikasi SPSE kepada seluruh peserta, serta diumumkan di alamat website yang tercantum dalam LDP dan ditempel di papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

29. Sanggahan30. Sanggahan Banding 29.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan peringkat teknis kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan secara offline kepada PPK, PA/KPA, dan APIP yang tercantum dalam LDP.

29.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

29.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

29.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.

30.1 Sanggahan yang disampaikan secara offline bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti Secara offline oleh pihak-pihak terkait.30.2 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP.

30.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

30.4 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar 2 (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

30.5 Penerima Jaminan Sanggah Banding adalah Pokja ULP.

30.6 Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.

30.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

31. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya[untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] :31.1 Pokja ULP segera mengundang peserta yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dengan ketentuan:

a. tidak ada sanggahan dari peserta;

b. sanggahan terbukti tidak benar; atau

c. masa sanggah berakhir.

31.2 Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

32. Klarifikasi dan/atau Negosiasi[untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] :32.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pokja ULP dengan:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan;

b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

32.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:

a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.

32.3 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:

a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;

c. kualifikasi tenaga ahli;

d. organisasi pelaksanaan;

e. program alih pengetahuan;

f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

g. jadwal penugasan personil; dan

h. fasilitas penunjang.

32.4 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:

a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;

b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.

32.5 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP32.6 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.

32.7 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPS, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.

32.8 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 31.5).

32.9 Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

G. Penunjukan Pemenang Seleksi33. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi

33.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kedalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

33.2 PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan Pokja ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan Pokja ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.

33.3 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.

33.4 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

33.5 [untuk metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga sesuai dengan urutan peringkatnya, selama masa surat penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;33.6 Apabila semua peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

33.7 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

33.8 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.

34. BAHP dan Kerahasiaan Proses 34.1 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. 34.2 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.

H. Seleksi Gagal

35. Seleksi Gagal 35.1 Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:

a. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima);

b. seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;

c. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);

d. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;

e. semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;

f. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

g. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap :

1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan; dan/atau

2) kesalahan substansi Dokumen Pengadaan.

h. pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau

i. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.

35.2 PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:

a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden ini;

b. pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;

c. pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dari penunjukan pemenang;

d. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar;

e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010;

f. pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan; atau

g. pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

35.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Lainnya menyatakan seleksi gagal, apabila:

a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, ternyata benar.

35.4 Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:

a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan Seleksi yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.

35.5 Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

35.6 Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

a. evaluasi ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c. seleksi ulang; atau

d. penghentian proses seleksi.

36. Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

36.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.

36.2 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.

36.3 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

36.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

36.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. pokok perjanjian;

c. surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya;

d. syarat-syarat khusus Kontrak;

e. syarat-syarat umum Kontrak;

f. Kerangka Acuan Kerja;

g. gambar-gambar;

h. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPL (Apabila ada).

36.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK.b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

36.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

36.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

36.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada angka 36.8, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)A. Lingkup PekerjaanPokja / ULP / Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas PekerjaanUmum Kab. Berau, Jalan Gatoto Subroto No. 123 Tanjung Redeb.Alamat website LPSE Jalan APT Peanoto No. 1 Tanjung RedebNama pekerjaan Perencanaan Master Plant Drainase Teluk Bayur

B. Jangka Waktu Penyelesaian PekerjaanJangka waktu penyelesaian pekerjaan: 180 ( seratus delapan puluh ) hari kalender.

C. Sumber DanaPekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2012

D. Pemberian Penjelasan(Lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)

E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran Rupiah2. Pembayaran dilakukan dengan cara dilaksanakan secara bulanan, berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan ( MC )

F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan1. Masa berlaku penawaran selama 60 hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 ( seratus delapan puluh ) hari kalender.

G. Peninjauan Lapangan [apabila diperlukan](Lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)

H. Penyampulan dan Penandaan File PenawaranDokumen penawaran berupa file penawaran (File I yang berisikan penawaran Administrasi dan Teknis, serta File II yang berisikan Biaya) di enkripsi menggunakan APENDO.

I. Evaluasi TeknisBobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

1. Unsur Pengalaman Perusahaan bobot 15% = 15a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari Penyedia Jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi.b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dinilai.c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.d. Sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis, dengan bobot 40% dengan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki 10 paket pekerjaan sejenis ( ada refrensi pengguna jasa ) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 100% x 40% x 152) memiliki > 5 pkt s/d 10 paket pekerjaan sejenis ( ada refrensi pengguna jasa ) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 75% x 40% x 15

3) memiliki 1 s/d 5 paket pekerjaan sejenis ( ada refrensi pengguna jasa ) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 50% x 40% x 15

4) memiliki pengalaman tidak sejenis dinilai nol ( 0 )

e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki pengalaman sejenis di indonesia / lokasi proyek 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 100% x 20% x 15

2) memiliki pengalaman sejenis di indonesia / lokasi proyek > 5 pkt s/d 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 75% x 20% x 15

3) memiliki pengalaman sejenis di indonesia / lokasi proyek 1 s/d 5 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 50% x 20% x 15

4) memiliki pengalaman tidak sejenis dinilai nol ( 0 )

f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki manajerial dan fasilitas utama 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 100% x 20% x 15

2) memiliki manajerial dan fasilitas utama > 5 pkt s/d 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 75% x 20% x 15

3) memiliki manajerial dan fasilitas utama 1 s/d 5 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 50% x 20% x 15

4) memiliki pengalaman tidak sejenis dinilai nol ( 0 )

g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap dalam paket pengalaman sejenis, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki Tenaga ahli tetap 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 100% x 20% x 15

2) memiliki Tenaga ahli tetap > 5 pkt s/d 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 75% x 20% x 15

3) memiliki Tenaga ahli tetap 1 s/d 5 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 50% x 20% x 15

4) memiliki Tenaga ahli tetap pengalaman tidak sejenis dinilai nol ( 0 )h. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %2. Unsur Pendekatan dan Metodologi bobot 15% = 15a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100% x 40% x 152) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 60% x 40% x 15

3) apabila tidak menyajikan / menyajikan namun tidak sesuai dinilai nol ( 0 ) b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100% x 20% x 15

2) apabila menyajikan dengan kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 60% x 20% x 15

3) apabila tidak menyajikan / menyajikan namun tidak sesuai dinilai nol ( 0 ) c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100% x 20% x 15

2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 60% x 20% x 15

3) apabila tidak menyajikan / menyajikan namun tidak sesuai dinilai nol ( 0 ) d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100% x 10% x 152) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 60% x 10% x 15

3) apabila tidak menyajikan / menyajikan namun tidak sesuai dinilai nol ( 0 ) e. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100% x 10% x 15

2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 60% x 10% x 15

3) apabila tidak menyajikan / menyajikan namun tidak sesuai dinilai nol ( 0 ) f. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli 70% = 70Tenaga ahli terdiri dari ahli SDA bobot 40%, Sipil bobot 30%, Lingkungan bobot 10%, Geodesi bobot 10%, dan cost estmatorbobot 10 % , penilaian ahli SDA seperti dibawah , begitupun penilaian ahli lainnya, sedangkan bobot ahlinya seperti diatas.a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 100% x 40% x 702) tingkat pendidikan dibawah yang disyaratkan dinilai nol ( 0 )b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 30%, dengan ketentuan b.1. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian,b.2. apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan penilaian,b.3. apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.b.4. Pengalaman kerja tenaga ahli yang dinilai adalah pengalaman kerja sejenis dengan paket yang dilelang.

b.5. perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan sbb :a) memiliki > tahun pengalaman kerja profesional yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 100% x 30% x 70.b) memiliki > 80 % s/d 100 % tahun pengalaman kerja profesional yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 80 % x 30% x 70.

c) memiliki > 60 % s/d 80 % tahun pengalaman kerja profesional yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 60 % x 30% x 70.

d) memiliki > 40 % s/d 60 % tahun pengalaman kerja profesional yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 40 % x 30% x 70.

e) memiliki > 20 % s/d 40 % tahun pengalaman kerja profesional yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 20 % x 30% x 70.

f) memiliki < 20 % tahun pengalaman kerja profesional yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai 10 % x 30% x 70.

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur 15%, dengan ketentuan penilaian sub unsur :

1) Memiliki SKA sesuai disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 100% x 15% x 70

2) tidak memiliki, diberi nilai nol ( 0 )

d. Sub unsur yang dibutuhkan adalah NPWP personil, bobot sub unsur 5 %, dengan ketentuan penilaian sub unsur :

1) Memiliki NPWP dinilai 100% x 5 % x 70

2) Tdk memiliki NPWP dinilai nol ( 0 )e. Sub unsur penguasaan bahasa setempat, bobot sub unsur 10 %, dengan ketentuan penilaian sub unsur :

1) Menguasai dinilai 100% x 10 % x 70

2) Tidak menguasai dinilai nol ( 0 )

g. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = 75

J. Evaluasi Biaya1. [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] Bobot Penawaran Teknis : 75 %

Bobot Penawaran Biaya : 25 %

2. Jangka waktu pelaksanaan sesuai jadual

K. Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan WaktuUnit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:

1 (satu) bulan : 30 ( tiga puluh ) hari kerja

L. Sanggahan, Sanggahan Banding dan Pengaduan1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE ditujukan kepada Pokja pengadaan jasa konsultansi ULP Pemerintah Kab. BerauPengaduan disampaikan kepada ULP Pemerintah Kab. Berau2. Tembusan sanggahan disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :a. PPK Paket pekerjaan yang dilelangb. PA/KPA bidang pengairan Dinas PU Kab. Berauc. Inspektorat daerah kab. Berau3. Sanggahan Banding disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : Bupati Berau jl. APT Pranoto No. 1 Tanjung Redeb4. Tembusan sanggahan banding disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline)ditujukan kepada :a. PPK Paket pekerjaan yang dilelangb. PA/KPA bidang pengairan Dinas PU Kab. Berauc. Inspektorat daerah kab. Berau5. Pengaduan disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline)ditujukan kepadaa. Inspektorat daerah kab. Berau

M. Jaminan Sanggahan Banding1. Besarnya jaminan sanggahan banding sebesar 2 0/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)].

2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja ULP. 3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah bila sanggahan bandng tidak diterima / ditolak.

BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : (Pengadaan jasa konsultansi)

NAMA KEGIATAN

:PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE /

GORONG GORONG TAHUN ANGGARAN 2012

NAMA PEKERJAAN : MASTERPLAN DRAINASE KAWASAN TELUK BAYUR

1. LATAR BELAKANG 1.aDasar Hukum

1. Undang undang no 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional;2. Undang undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi;3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;8. Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor 22/SE/M/2007, tanggal 12 Desember 2007, tentang Pedoman besaran Biaya Personil dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS)/RAB Jasa Konsultansi;9. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) nomor 01/TAP-DPN/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi;1.bGambaran Umum

Dengan semakin berkurangnya daerah terbuka di kawasan perkotaan yang dapat difungsikan sebagai lahan peresapan air dan didukung pula oleh menurunnya kondisi saluran drainase baik kapasitas, sistem operasi maupun pengelolaannya telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah di sektor drainase. Apalagi dengan penurunan permukaan tanah secara tidak langsung akan menimbulkan penambahan beban pada sektor drainase.Demikian halnya dengan kondisi di Kawasan Kecamatan Teluk Bayur dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dinamika masyarakatnya dan kewenangan yang diberikan pada pemerintah Kecamatan Teluk Bayur untuk membangun kotanya secara mandiri. Perkembangan dan pertumbuhan Kecamatan Teluk Bayur membawa dampak ke seluruh kawasan, sehingga diperlukan penataan dan perencanaan secara menyeluruh bahkan agar diperoleh kondisi kawasan yang optimal maka diperlukan rencana terperinci, dan salah satunya adalah penyusunan Master Plan Drainase kawasan Teluk Bayur.Kebutuhan akan prasarana wilayah di Kecamatan Teluk Bayur yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sampai tahun 2012 mencapai 20,596 jiwa yang berdampak pada berkurangnya lahan kosong/resapan air sebagai lahan terbangun, pada dasarnya sangat membutuhkan penanganan yang lebih intensif dari pihak pemerintah Kabupaten. Bentuk penanganan tidak hanya dalam bentuk penanganan konstruksi bangunan namun lebih dari itu, salah satunya adalah faktor perencanaan dimana faktor perencanaan merupakan faktor urgensi dan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan system prasarana yang akan diterapkan. Seperti halnya berbagai problema yang sering dialami oleh kota-kota besar di Indonesia, terjadinya banjir dan longsor menunjukkan kekurangcermatan proses perencanaan yang dilakukan.

Kecamatan Teluk Bayur mempunyai luas wilayah 176,04 M2 dengan letak geografis pada ketinggian yang berada pada lokasi hulu, mempunyai resiko yang besar dalam menimbulkan banjir/genangan air bagi wilayah-wilayah yang berada disekitarnya maupun pada daerah-daerah yang mempunyai relief cekungan di Kecamatan Teluk Bayur. Apalagi kondisi klimatologi Kecamatan Teluk Bayur yang cenderung bercurah hujan cukup tinggi menyebabkan Kecamatan Teluk Bayur harus mempunyai sistem saluran pembuangan air (drainase) yang memadai.Selain kondisi diatas yang melatarbelakangi perlunya disusun Master Plan Drainase, ada beberapa hal yang secara spesifik menyebabkan disusunnya master plan ini yaitu :

-Masih kurang jelasnya komponen-komponen system drainase yang ada sebagai konsekuensi pengalihan fungsi system irigasi;

-Kurang atau tidak layaknya dimensi saluran drainase saat ini;-Kurangnya perawatan / perbaikan komponen system drainase yang ada;-Kurangnya sumber daya manusia untuk perawatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a.Maksud

Maksud pengadaan jasa konsultansi ini adalah untuk memperoleh penyedia jasa konsultansi yang mampu dan professional yang dapat melaksanakan proses perencanaan drainase perkotaan yang berlandaskan pada konsep pembangunan yang terlanjutkan (pembangunan yang berwawasan lingkungan).

b.Tujuan

Tujuan pengadaan jasa konsultansi ini adalah untuk memperoleh hasil perencanaan drainase perkotaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan teknik perencanaan dengan mempertimbangkan faktor faktor yang berpengaruh.3.TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultansi ini adalah Penyusunan Master Plan Drainase Kawasan Teluk Bayur yang bertujuan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan jaringan drainase yang terpadu serta sebagai landasan bagi proses analisa penyusunan master plan secara lebih sempurna baik dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data maupun pemanfaatan data. Sedangkan sasaran yang harus dilaksanakan untuk menyusun master plan drainase sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :1. Peninjauan kembali terhadap kebijakan dan rencana pembangunan Kawasan Teluk Bayur yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan saluran pembuangan air (drainase);2. Pengidentifikasian kondisi wilayah perencanaan terhadap aspek fisik dan sosial dengan menekankan proses identifikasi terhadap kondisi prasarana drainase (up dating data).3. Penentuan konsep-konsep pelaksanaan studi mulai dari pendekatan yang digunakan, variabel amatan yang akan dikaji, metodologi yang akan dipakai sampai pada proses aplikasi metode untuk menganalisis variable amatan.

4. Penyusunan rencana tindak terkait dengan penentuan tim pelaksana studi, jadwal pelaksanaan studi, sistem pelaksanaan kerja tim dan urutan prioritas penyusunan master plan.

5. Pengumpulan beberapa dokumen awal berupa data-data primer yang berguna sebagai petunjuk proses pelaksanaan survey baik primer maupun sekunder.4.NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan jasa konsultansi ini adalah :

3. K/L/D/I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau

4. Satker/SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau

5. PPK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Tahun Anggaran 2012

5.SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYAa.

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultansi ini adalah berasal dari dana APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2012.

b.

Total Perkiraan Biaya yang diperlukan dalam perencanaan / penyusunan masterplan ini adalah sebesar Rp. 420.000.000.00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah )6.RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG a.

Ruang Lingkup pekerjaan / pengadaan jasa konsultansi ini adalah perencanaan masterplan drainase kawasan teluk bayur sebagai pembuangan air hujan dengan mempertimbangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk saluran pengendali banjir, pembuangan air limbah dan drainase pedesaan / wilayah, yang memuat perencanaan teknis masterplan drainase kawasan teluk bayur yang lebih terperinci dan detail.

Perencanaan masterplan drainase kawasan teluk bayur ini meliputi antara lain pelaksanaan survey, penyelidikan, desain, penyiapan tanah, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan drainase kawasan teluk bayur yang berlandaskan pada konsep pembangunan yang terlanjutkan (pembangunan yang berwawasan lingkungan). Khususnya dalam rangka konservasi sumber daya air agar air permukaan dapat cepat dialirkan dan diresapkan, dengan tujuan untuk memperoleh hasil perencanaan masterplan drainase kawasan teluk bayur yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan teknik perencanaan masterplan dengan mempertimbangkan faktor faktor yang berpengaruh.

Masterplan drainase kawasan teluk bayur adalah drainase diwilayah kota / pemukiman yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia pada umumnya.

Saluran drainase kawasan teluk bayur ini juga dapat direncanakan sebagai saluran terbuka atau saluran tertutup dengan mempertimbangkan terhadap faktor faktor tersedianya tanah dan keadaan alam setempat, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan perencanaan Masterplan kawasan teluk bayur ini terlebih dahulu melakukan pengumpulan data yang diperlukan antara lain : peta wilayah / lokasi, peta pengukuran tanah (existing saluran drainase), data hidrologi (analisis curah hujan, klimatologi, banjir ), geoteknik, kemudian melakukan perhitungan hidrologi, hidrolika, membuat perhitungan dimensi saluran drainase yang uraiannya antara lain sebagai berikut :

1. Konsultan perencana menerima, memahami dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan masterplan kawasan teluk bayur sesuai dengan keahlian dan intruksi serta bertanggung jawab kepada pengguna jasa/anggaran/pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan, (Intruksi kerja dan Term of reference (TOR) atau ruang lingkup pekerjaan);2.

Menyiapkan bahan bahan, alat dan perlengkapan untuk perencanaan teknis masterplan kawasan teluk bayur, (daftar kebutuhan bahan dan perlengkapan komputer, meja gambar dsb);3.

Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka perencanaan sistem masterplan drainase kawasan teluk bayur antara lain : data hidrologi, data geoteknik, data banjir, pengukuran tanah, peta topografi, peta kontur, foto udara social ekonomi masyrakat, tata perkotaan/kawasan, dan jaringan jalan, (Data klimatologi, data hidrologi, data geoteknik, peta topografi, dan data ukur tanah, foto udara, peta kota/kawasan, peta land use, peta kepadatan penduduk, peta social ekonomi, peta jaringan jalan kota, peta jaringan drainase kawasan);4.

Membuat kegiatan survey topografi jaringan drainase dan melakukan pemboran tangan di beberapa titik rencana bangunan yang dianggap perlu;

5.

Membuat perhitungan / analisis hidrologi (data hidrologi dan klimatologi, catchment area, peta topografi profil memanjang dan melintang saluran existing)/ perhitungan hidraulika;6.

Membuat perhitungan dimensi saluran dan bangunan sistem drainase kawasan perkotaan (parameter saluran, peta kontur/data kemiringan lahan dan situasi lokasi saluran, melintang/memanjang saluran);7.

Memahami dan bertanggungjawab akan proses hasil akhir penggambaran (peta situasi, wilayah, jaringan drainase, konsep gambar saluran drainase dan bangunan);8.

Membuat analisis social ekonomi masyarakat dan lingkungan (peta kawasan, peta pemukiman penduduk, data genangan banjir, dll);9.

Membuat rencana anggaran biaya dan paket pekerjaan (gambar teknis, harga satuan upah, bahan dan peralatan, analisa, dll);10.Membuat spesifikasi teknis hasil perencanaan masterplan (data perencanaan saluran dan bangunan termasuk strukturnya);11.Membuat rencana operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan perkotaan dan membuat standar operasi prosedur (SOP), (peta jaringan sistem jaringan drainase, data struktur bangunan dan gambar desain);12.Membuat laporan masterplan perencanaan teknis sistem drainase kawasan teluk bayur dan rencana operasi dan pemeliharaan (SOP), (data-data perhitungan perhitungan, gambar, peta dan analisis pada point 1-11 diatas);b.

Lokasi pekerjaan / pengadaan jasa konsultansi ini adalah berada di Kabupaten Berau yaitu kecamatan teluk bayur.

c.

Data dan fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK, adalah sebagai berikut :

a.Penyusunan perencanaan induk masterplan kabupaten berau (Bappeda Kabupaten Berau);

b.RTBL kawasan kabupaten berau dan sekitarnya;

c.

Informasi Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) oleh dinas terkait;

d.

Instansi lain yang terkait pada pelaksanaan masterplan drainase kawasan teluk bayur;

7.PRODUK YANG DIHASILKAN Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Detail desain penanganan sistem drainase kawasan teluk bayur dalam bentuk :1. Bahan presentasi laporan/hand out meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir, serta notulensi setiap rapat/pembahasan;

2. Buku laporan meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir dan Laporan Pendukung;

3. Peta infrastruktur sistem drainase kawasan teluk bayur (peta Skala 1 : 2.000, gambar penampang skala 1 : 50) .4. Gambar desain;

5. CD berisi soft copy seluruh laporan dan gambar (dalam format yang dapat diolah: MS Word, excel, power point, outo-cad, dsb.) ;

6. Data dokumentasi survey.8.WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu pelaksanaan yang diperlukan dalam penyusunan masterplan drainase kawasan teluk bayur ini adalah 180 (seratus Delapan puluh) hari kalender.

9.TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini meliputi :a. TEAM LEADER/AHLI PERENCANA SUMBER DAYA AIRKetua Tim dipersyaratkan adalah seorang Sarjana S-1 jurusan Teknik Sipil dari universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis/perencanaan master plan drainase. Lebih diutamakan yang telah memiliki pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun dalam bidang Final Engineering dan Detail Engineering Design bidang perencanaan drainase, juga berpengalaman sebagai Ketua Tim dan memiliki sertifikat keahlian dibidangnya (SKA Ahli Perencana Sumber Daya Air / AS400), mengetahui dengan baik proses perencanaan, pengumpulan data dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan perancangan dan penataan lingkungan/kawasan. Lamanya waktu penugasan tenaga ahli ini adalah selama 6 (Enam) bulan.Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim meliputi :

1. Mengatur semua personil yang terlibat dalam pekerjaan pengambilan data lapangan.2. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kerja.3. Menganalisa kondisi eksisting, data-data pendukung baik data primer maupun sekunder terhadap aspek kependudukan, ekonomi, karakteristik kawasan, dan sebagainya.4. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan kawasan.5.

Melakukan pekerjaan perencanaan dan perhitungan-perhitungan desain.6. Turut menyusun laporan-laporan dan mampu mempresentasikan hasil pekerjaan.b. AHLI GEODESI (GEODETIC ENGINEER)Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Geodesi Strata Tingkat 1 (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan/ terakreditasi yang berpengalaman mengerjakan pekerjaan dibidangnya sekurang- kurangnya 4 (Empat) tahun, dan memiliki sertifikat keahlian (SKA Ahli Geodesi / AS600) dibidang pengukuran topografi dan familiar dengan penggunaan GPS, waterpass dan theodolit. Tenaga ahli ini dibutuhkan selama 4 (Empat) bulan dan sejumlah 1 (satu) orang.Tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

1. Mengatur semua personil yang terlibat dalam pekerjaan pengukuran.2. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kerja pengukuran.3. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data yang akurat dan layak yang berhubungan dengan program pemetaan.4. Memeriksadan menganalisadata lapangan,perhitungandanpenggambaran hasil pengukuran topografi5. Turut memeriksa data hasil pengukuran.6. Turut menyusun pembuatan laporan dan mampu mempresentasikannya.c. AHLI TEKNIK SIPILTenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Strata Tingkat 1 (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan/ terakreditasi yang berpengalaman mengerjakan pekerjaan dibidangnya sekurang- kurangnya 4 (empat) tahun, dan memiliki sertifikat keahlian (SKA Sipil / AS100)dibidang perencanaan prasarana dan sarana drainase. Tenaga ahli ini dibutuhkan selama 6 (Enam) bulan dan sejumlah 1 (satu) orang.Tugas tenaga ahli ini adalah untuk membantu ketua tim untuk mengkaji ulang kebutuhan dan fungsionalisasi sarana dan prasarana dasar kawasan baik yang telah dibangun maupun yang akan direncanakan agar sesuai dengan syarat- syarat teknis serta dalam pemeliharaan dan operasionalnya. Tenaga ahli ini juga diharapkan dapat memberikan advice teknik yang dibutuhkan dalam perencanaan sarana dan prasarana kawasan.d. AHLI TEKNIK LINGKUNGANTenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Lingkungan Strata Tingkat 1 (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan/ terakreditasi yang berpengalaman mengerjakan pekerjaan dibidang penyehatan lingkungan, sekurang-kurangnya 4 (Empat) tahun dan memiliki sertifikat keahlian sesuai bidangnya (SKA Teknik Lingkungan/AT100), Tenaga ahli ini dibutuhkan selama 4 (Empat) bulan dan sejumlah 1 (satu) orang.Tugas tenaga ahli ini adalah untuk membantu ketua tim meneliti mengenai dampak-dampak pencemaran sungai dan saluran terhadap lingkungan, serta mencari solusi dari sejumlah permasalahan lingkungan yang ditemui di lapangan. Tenaga ahli ini juga diharapkan dapat memberikan advice teknik yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang berwawasan lingkungan.e. AHLI COST AND QUANTITY / MANAJEMEN PROYEKTenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Strata Tingkat 1 (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan/ terakreditasi yang berpengalaman mengerjakan pekerjaan dibidang manajemen konstruksi proyek sekurang-kurangnya 4(Empat) tahun dan memiliki sertifikat keahlian (SKA Manajemen Proyek/AL100) sesuai bidang perhitungan biaya dan kuantitas proyek (cost and quantity), Tenaga ahli ini dibutuhkan selama 4 (Empat) bulan dan sejumlah 1 (satu) orang.Tugas tenaga ahli ini adalah untuk membantu ketua tim menghitung dan memproses perkiraan kebutuhan biaya bagi pelaksanaan proyek.f.ASISTEN AHLI SUMBER DAYA AIRTenaga Ahli yang dipersyaratkan adalah seorang Sarjana S-1 jurusan Teknik Sipil dari universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan/masterplan drainase. Lebih diutamakan yang telah memiliki pengalaman minimal 3(Tiga) tahun dalam bidang Final Engineering dan Detail Engineering Design bidang perencanaan drainase, memiliki sertifikat keahlian dibidangnya (SKA Ahli Perencana Sumber Daya Air / AS400), mengetahui dengan baik proses perencanaan, pengumpulan data dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan perancangan dan penataan lingkungan/kawasan. Jumlah orang yang dibutuhkan adalah 1 (satu) orang, untuk bekerja membantu ketua tim selama 3 (Tiga) bulan.Tugas tenaga ahli ini adalah membantu Ketua Tim untuk mencari data, menganalisis data serta memecahkan masalah yang berhubungan dengan perencanaan dan penataan drainase jalan raya.g. ASISTEN AHLI TEKNIK LINGKUNGANTenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Lingkungan Strata Tingkat 1 (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan/ terakreditasi yang berpengalaman mengerjakan pekerjaan dibidangnya sekurang- kurangnya 3(tiga) tahun, dan memiliki sertifikat keahlian (SKA Teknik Lingkungan/AT100) memahami dan menguasai dalam bidang penyehatan lingkungan. Tenaga ahli ini dibutuhkan selama 3 (Tiga) bulan dan sejumlah 1 (satu) orang.Tugas tenaga ahli ini adalah :

1. Melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan dan inventarisasi data.2. Melakukan inventarisasai data dan pengolahan data yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan.3. Menganalisa dan mengevaluasi prasarana dan sarana perkotaan untuk drainase.4. Menyusun laporan.h. SURVEYOR TOPOGRAFITenaga surveyor yang dibutuhkan adalah minimal sarjana muda lulusan Diploma III (D3) dengan pengalaman minimal 3 (Tiga) tahun, Tugas dan tanggung jawab teknisi lapangan/surveyor adalah melakukan pekerjaan survey topografi dan bertanggung jawab atas keakuratan data yang diperoleh. Tenaga surveyor yang dibutuhkan adalah sebanyak 2 (dua) orang untuk bekerja selama 3 (tiga) bulan.i. JURU BORTenaga Juru Bor yang dibutuhkan adalah minimal pendidikan STM dengan pengalaman minimal 3 (Tiga) tahun, Tugas dan tanggung jawab juru bor adalah melakukan kegiatan pemboran di lapangandan bertanggung jawab atas keakuratan data yang didiperoleh. Tenaga juru bor yang dibutuhkan adalah sebanyak 1 (satu) orang untuk bekerja selama 1 (satu) bulan.j. JURU GAMBARTenaga juru gambar yang dipersyaratkan adalah seseorang yang benar-benar memiliki keahlian dan ketrampilan dalam menggunakan komputer sebagai media untuk menyusun gambar (dibuktikan dengan sertifikat) serta memiliki pengalaman dibidangnya, untuk membantu Ketua Tim maupun Tenaga Ahli, khususnya dalam membuat gambar desain/prototype. Dapat bekerja dengan cepat dengan tingkat ketelitian tinggi. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal Diploma III (D3). Juru gambar yang dibutuhkan adalah sebanyak 1 (satu) orang untuk pekerjaan selama 3 (Tiga) bulan.k. OPERATOR KOMPUTERTenaga operator komputer yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan ketrampilan dibidangnya serta memiliki pengalaman. (dibuktikan dengan sertifikat kursus atau lainnya). Mempunyai latar belakang pendidikan minimal STM/SMK/SMA, Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang untuk melaksanakan pekerjaan selama 3 (Tiga) bulan. Tugas utamanya adalah menyusun hasil kegiatan ke dalam bentuk tulisan dan menyusunnya menjadi laporan.10.PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan dan metodologi harus : Menjelaskan proses kegiatan dari mulai sampai selesai disertai alur kerjanya; Menjelaskan tahapan kerja per sub item pekerjaan; Menjelaskan jenis peralatan yang digunakan untuk menunjang perencanaan yang akan dilaksanakan; Menjelaskan produk/hasil yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini; Menjelaskan standard, aturan, pedoman yang mungkin akan dipakai pada perencanaan; Tidak memuat penjelasan yang tidak ada hubungannya dengan perencanaan ini yang memperlihatkan ketidaktahuan konsultan terhadap lingkup pekerjaan yang diminta; Diperkenankan, bahkan dinilai positif inovasi dan penambahan lingkup Pekerjaan yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari perencanaan yang positif.11.SPESIFIKASI TEKNIS

1. Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan SNI 03-2406-1991;

2. Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan SK SNI T-07-1990 F dan SK SNI T-06-1990 F;

3. Tata cara perencanaan sumur resapan;

4. Formulasi penyusunan dan perhitungan analisa biaya, peraturan kontruksi standar bahan nasional;

5. Analisis standar harga satuan umum;

6. Rumus-rumus perhitungan hidrologi debit banjir SK SNI M-18-1989-F

7. Metode pengukuran debit sungai dan saluran SK SNI M-17-1989-F12.LAPORAN PEKERJAAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

a. Laporan Pendahuluan (Preliminary Report), berisi :

1) Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh;

2) Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya;

3) Jadwal kegiatan penyedia jasa;

4) Gambaran umum wilayah pekerjaan;

5) Keluaran yang akan dihasilkan;

6) Review studi terdahulu;

7) Menyajikan hasil identifikasi peraturan-peraturan terkait, standar-standar terkait, kebijakan pemerintah, dan pembangunan sistem drinase yang sedangberjalan;

8) Metodologi pekerjaan;

9) Rencana kerja tim pelaksana;

10) Hasil survey pendahuluan;

11) Kriteria perencanaan;Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan, dalam format kertas A4.b. Laporan Antara (Interim Report), berisi :

Hasil sementara pelaksanaan pekerjaan harus dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan. Secara umum berisi :1. Gambaran umum wilayah pekerjaan;2. Data-data primer, sekunder, hasil tinjauan lapangan;3. Gambar-gambar4. Tabel-tabel5. Hasil analisa dan interpretasi6. Peta-peta7. Orientasi lokasi kegiatan;8. Menyajikan data sekunder, khususnya mengenai kelembagaan;9. Menyajikan hasil identifikasi sistem drainase eksisting;10. Menyajikan hasil identifikasi pemanfaatan lahan di wilayah studi;11. Menyajikan data pengamatan lapangan terhadap lokasi banjir dan

genangan;12. Menyajikan hasil diskusi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Perencanaan masterplan Drainase kawasan teluk bayur;13. Menyajikan Kesepakatan awal dengan stakeholder terkait;14. Menyajikan hasil diskusi yang mendasar untuk menent