BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain salingberpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabelkebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh duavariabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah (govermentexpenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter,yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentangkebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengankegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektortersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan,sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masingdalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraansemula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaanmasyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya,gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hariwalaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampaitingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnyaitu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan monetermenjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya padakebijakan fiscal. negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalamkomunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepatekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestikbruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secarateoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulusperekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan.Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, makarumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana devinisi kebijakan fiskal2. Bagaimana devinisi kebijakan moneter3. Apa peranan kebijakan fiscal dan kebijakan moneter dalam

kegiatan ekspor

BAB II

POKOK PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan olehpemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaanyang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananyatersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan katalain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalamrangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baikdengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengaturjumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan padapengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakanfiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yangberhubungan erat dengan pajak.

Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukanpembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untukkonsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa,dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi denganPemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagaipajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan nonbalas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalahrumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untukmemenuhi kebutuhan hidup.

Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungandengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produkbarupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat danmemberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupagaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan denganPemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah danmenjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungandengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atasproduk barang maupun jasa dari luar negri.

Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungandengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumahtangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untukhubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaanpajak dari pengusaha dan

Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan danaanggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / LuarNegeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah duniainternasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumahtangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasionalmengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yangberlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginyatingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan

laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi,terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakinbanyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnyapertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untukterus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatukebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkantarget inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah kesistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelolaperekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peranpemerintah.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudahpernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakanmoneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa.Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasiekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakanmoneter yang ditempuh saat ini berupa open market operationmemerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah denganadanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuanganinternasional.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimanaBerdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yangdipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yangdisebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi danpembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatanpenerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masihjauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasikebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasisektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yangtidak seimbang.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara ataupengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur olehpemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal

adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintahdapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan caramemperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar terciptakestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaananggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaranpemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajakjelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruhpada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya belimasyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkanjumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan dayabeli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuatpengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberistimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jikakeaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan FiskalKontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuatpemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politikanggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisiyang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkantekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkanpengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaranberimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkandisiplin.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannyaperekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar danmemperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transferpemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintahsehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dantingkat kesempatan kerja (N).

2.2 Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikankeadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yangdiinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalamperekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilanharga dan inflasi serta terjadinya peningkatan outputkeseimbangan.

Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di manapemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negarakontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biayauang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuanberorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkatbunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yangbisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan monetermenggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua,untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimanamata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada

sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yangterkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuanuntuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikianmempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuatpengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen danperusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmenuntuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga dimasa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yangterbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnyamembandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ).

Jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masadepan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi untukmencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebihrendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawandan majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebihrendah) dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidakada demand pull inflasi karena karyawan menerima upah lebih kecildan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayarkurang dari upah.

Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakanharus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta haruspercaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masadepan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasiyang rendah tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agenswasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yangtinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat.Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan konsumen( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost pushinflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jikapengumuman seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneteryang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efekyang diinginkan.

Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swastamengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki insentifuntuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaatmarjinal meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinalinflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta memilikiekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakanmemiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahubahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakanekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi.Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuatpengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swastamengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melaluiharapan adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yanglebih tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu,kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan moneter yangekspansif akan gagal.

Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara.Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yangindependen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak adatarget output). Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwainflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan independen.Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target(misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepalabank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuatuntuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalampelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harusbingung dengan komitmen.

Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karenakinerja yang baik dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentralyang sama tidak mungkin telah memilih bentuk komitmen tertentu(seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasimemainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percayapengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua

konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawahekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuktelah menetapkan reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu;sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasalsepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional ,pernyataan publik, dll

Bahkan telah berpendapat bahwa untuk mencegah beberapapatologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakanmoneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harusmemiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisaekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentraltertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkanuntuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakanuntuk membentuk ekspektasi inflasi.

Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengankebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarangdidefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untukmemimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini palingmenguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentinganumum adalah salah satu definisi dari kredibilitas seringdikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu banksentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semuaorang setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohongkepada publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentraldapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kurangnyadefinisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa merekamendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika merekabenar-benar mendukung lain.

2.2.1 Jenis-jenis kebijakan moneter

Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakanmoneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uangprimer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan

membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajibanpemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uangatau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeliatau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksionalmemperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan olehotoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampakvariabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilaitukar.

Inflasi penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjagainflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks HargaKonsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi inidicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral sukubunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkatantar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalamuntuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkatbunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yangserupa.

Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentumenggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa targetsuku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dantahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan ataukuartalan oleh komite kebijakan.

Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapanterhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakantren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untukmencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satumetode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylormenyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan

dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkanoleh John B. Taylor dari Universitas Stanford .

Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targetingkecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawahtarget tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapaidari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastianlebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen.Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahunterakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahunberjalan dan masa depan.

Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yangdidasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar.Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dariuang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatankebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspansebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebutmonetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokuspada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan inidifokuskan pada jumlah moneter.

Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukartetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukartetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurstetap adalah dengan bangsa jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atauotoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif

membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat.Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor,dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimanaperdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.

Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dandijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untukmencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetapatau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasisampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjualyang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band.(Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapatdilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band dimana band-band yang diatur ke nol.)

Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewanmata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unitmata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikanbahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukungoleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatirantentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang inginmengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.

Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, makaistilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai mediapertukaran, baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uanglokal. Hal ini dapat terjadi karena penduduk setempat telahkehilangan iman semua dalam mata uang lokal, atau mungkin jugakebijakan dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasidan impor kebijakan moneter kredibel).

Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter denganotoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneterdi negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakanmoneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar.

Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung padajangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitasmodal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diaturdengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalahsuatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive PolicyAdalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yangberedar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight moneypolicy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumenkebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yangberedar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah(government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bilaingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akanmenjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Suratberharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atausingkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatanatas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yangberedar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bankumum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehinggaharus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uangbertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral,

serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yangberedar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yangberedar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yangharus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkanjumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengaturjumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelakuekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredituntuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangijumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebihke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar padaperekonomian.

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang danjasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati fullemployment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasaagar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untukmenyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembangrendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasaserta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkankebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakanbdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran,pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

C. PERANAN KEBIJAKAN FISCAL DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM KEGIATAN

EKSPOR

Manajemen fiskal merupakan proses menjaga kinerjapemerintah berjalan efisien dalam mengalokasikan anggaran.Dalam banyak kasus, manajemen fiskal mengacu pada pengelolaanuang oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memperbaiki caraberoperasi dengan benar sesuai perencanaan, mencatat danmengatur prosedur/governance yang berkaitan dengan anggaranpemerintahan. Pengelolaan fiskal yang buruk ditandai olehkurangnya pencatatan dan pengeluaran yang tidak perlu atautidak direncanakan yang dapat menyebabkan gagal memenuhitujuannya. Umumnya, perencanaan fiskal dilakukan setiap tahun,seringkali bertepatan dengan tahun fiskal di mana pemerintahmenyusun siklus APBN.

Tiga kondisi utama kebijakan fiskal, yang pertama adalahkebijakan fiskal netral yakni pengeluaran pemerintahsepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhananggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi,biasanya dilakukan ketika ekonomi berada dalam kondisiekuilibrium. Kedua, kebijakan fiskal ekspansif yaknipengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak, dan biasanyadilakukan ketika terjadi krisis keuangan. Ketiga, kebijakanfiskal kontraktif terjadi ketika belanja pemerintah lebihrendah dari penerimaan pajak, dan biasanya dilakukan untukmembayar utang pemerintah.

Dalam kaitannnya dengan perdagangan luar negeri, tulisanini mengulas mengenai pajak perdagangan internasional terutamakebijakan tarif bea masuk dan bea keluar. Penerimaan bea masukatau bea keluar meningkat seiring dengan meningkatnya nilaiimpor/ekspor perdagangan. Proporsi penerimaan bea masukterhadap penerimaan perpajakan mengalami tren penurunan,

sedangkan bea keluar mengalami sedikit peningkatan ketikapemerintah berorientasi mengembangkan industri pengolah bahanSDA.

Fungsi pajak dalam perdagangan internasional tidak hanyaberfungsi sebagai sumber pembiayaan (fungsi budgetair) saja,namun pajak lebih berperan sebagai alat pengatur (regulerend).Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak merupakaninstrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh,ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentinganindustri dalam negeri karena injury akibat maraknya arus impor,maka pemerintah dapat menetapkan bea masuk safeguard. Contohyang lain, ketika harga minyak goreng dalam negeri naik karenamaraknya ekspor CPO ke luar negeri maka pemerintah menerapkanbea keluar CPO.

Dalam perdagangan internasional, peran Menteri Keuangantertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapantarif bea masuk atau bea keluar mengacu pada UU No. 17/2006mengenai kepabeanan. Kewenangan Menteri Keuangan adalahmenetapkan tarif bea masuk umum (Pasal 12), Tarif bea masukberdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Pasal13), Tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, BeaMasuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan (Pasal 18-23). Sedangkan untuk Bea keluar adalah pungutan negaraberdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barangekspor (Pasal 2A). Besaran tarif yang ditetapkan MenteriKeuangan ini tentunya akan mempengaruhi volume atau nilaipergerakan arus barang ekspor/impor. Dengan tarif tinggi makaakan menghambat barang ekspor/impor dan sebaliknya tarifrendah maka akan meningkatkan ekspor/ekspor.

Seiring dengan meningkatnya impor jenis perdagangan umum,konsumen sebagian besar merasa diuntungkan karena masuknyabarang impor yang harganya relatif murah dapat dibeli (surpluskonsumen). Namun dari sisi produsen atau industri, beberapa

industri terpaksa harus gulung tikar akibat derasnya arusbarang impor sejenis yang mereka produksi. Sehingga produsendalam negeri barang sejenis mengajukan permohonan tertuliskepada KADI/KPPI untuk melakukan penyelidikan dalam rangkaatas barang impor yang diduga sebagai barang dumping yangmenyebabkan kerugian/injury. Oleh karena itu pemerintahberupaya membendung arus impor melalui peningkatan tarif beamasuk sementara atau Temporary Trade Barier (TTB). TTB berupatarif tindakan pengamanan, tindakan counterveiling, antidumping, pembalasan. Cara ini merupakan tindakan transparandan formal yang diperkenankan dalam perjanjian WTO.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang danjasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati fullemployment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasaagar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lainsaling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-masingvariabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi olehdua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaranpemerintah (goverment expenditure).

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan eratdengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor-

sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektorperusahaan, sektor pemerintah dan sektor duniainternasional/luar negeri.

DAFTAR PUSAKA

1. https://nasruddindjoko.wordpress.com/2014/08/20/kebijakan-

fiskal-dalam-perdagangan-internasional-antisipasi-defisit-

neraca-perdagangan-barang/

2. https://srinurdianti26.wordpress.com/2014/04/17/dampak-

kebijakan-fiskal-dan-moneter-terhadap-perekonomian/

3. https://josephinejoe.wordpress.com/2013/05/16/kebijaksanaan-

fiskal-dan-kebijaksanaan-moneter/

KEBIJAKAN – KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER YANG MENDUKUNG EKSPOR

DI

S

U

S

U

N

Oleh : Kelompok 3

1. Radhiah ( 2012. 01.0045)

2. Nurul Utami ( 2012. 01. 00)

3. Irawati ( 2014. 01. 00)

4. M Taufik Firdaus ( 2012.01. 00 )

5. Al Fazil ( 2012.01. 0038)

6. Mahdian ( 201 . 01. 00)

7. Nurul Fajri ( 2014.01. 00 )

8. Muhammad Isa ( 2012. 01.0071)

9. Reza Yudha Pramata(2012.01.0049 )

10. Zulfadli( 201 .01. 00 )

11. Riska Wahyuni Amanda (2012.01. 00

12. Darma Setiawan( 2011 . 01. 00 )

13. Deni Wahyudi ( 201 .01. 00 )

14. RahmatSyahtanjung(201 .01.00 )

15. Riski Hayati( 2014.01.0010 )

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIEI)

BANDA ACEH

2015

Daftar Isi

1.