teknik evaluasi perencanaan : evaluasi dalam kebijakan spasial

30
Evaluasi dalam Kebijakan Spasial

Upload: its

Post on 28-Nov-2023

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Evaluasi dalam

Kebijakan Spasial

Anindita Wilandari3613100026

Chikita Yusuf W.3613100030

Wiratama Adi N3613100028 Azizah Faridha E.

3613100046

Dian Fajar N3613100036

The Team

Konsep DasarEvaluasi

KedudukanEvaluasi dalam RTR

Kegiatan EvaluasiRTR

Variabel EvaluasiRTR Kriteria Penilaian

Studi Kasus

Konsep Dasar Evaluasi

Tyler (1950) - Evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan telah tercapai.

Kirkpatrick - Evaluasi merupakan sebuah untuk mengetahui apakah sebuah program dapatdirealisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya melaluirangkaian informasi yang diperoleh evaluator.

Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (National Study Committee on Evaluation) dari UCLA (Stark &Thomas, 1994: 12) - Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan,analisis dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program,prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagipengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk programselanjutnya.

TujuanEvaluasi

Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, membandingkan dan menilai sesuatu yang telah dijadikansebagai keputusan, dan yang telah di kerjakan atau dilakukan, dengan melihat standar-standarukuran yang dijadikan tolak ukur baik atau buruk, berhasil atau tidak berhasil.

Kegiatan tindak lanjut dari hasil kegiatan (keputusan) akan dari keputusan yang telah diambil dandikerjakan sebelumnya.

Kedudukan Evaluasi dalam

Rencana Tata Ruang

PenyusunanRTRW

ImplementasiRencana

PengesahanPerbaikan

EVALUASI

PengesahanRencana

Kegiatan EvaluasiRencana Tata Ruang

Tahap Persiapan Tahap AnalisisTahap PelaksanaanTahap

Rekomendasi

Pengumpulan data dasar berupa peta ataupun data numerik;

Penyiapan penggunaan lahan terakhir Kabupaten

Penyiapan peta-peta rencana Kabupaten

Mengumpulkan peta-peta kebutuhan analisis

Menyiapkan peta distribusi penduduk

Peta jaringan jalan

Peta batas administrasi desa dan kecamatan

Peta jaringan utilitas

TahapPersiapan

TahapPelaksanaan Peta dan data yang

sudah didapat

Bahan bandingan

Penilaian terhadappenyimpangan

Ditambah keteranganpenyebab

Penyimpangan setiap aspek dan selanjutnyadijumlahkan nilai seluruh aspek yangmenyimpang untuk kemudian dihitung rata-ratanya.

Hasil rata-rata akan memberi maknabesarnya tingkat penyimpangan suaturencana dengan kondisi eksisting.

Nilai tersebut kemudian dibandingkan denganklasifikasi nilai untuk rekomendasi yang telahditetapkan, untuk mengetahui kebijaksanaanapa yang harus diusulkan dari hasil evaluasiini.

Tahap ANalisis

Tahap Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi akan sangat bergantung pada besaran

nilai dari hasil analisa. Hasil evaluasi, pada dasarnya akan

merekomendasikan 3(tiga) kemungkinan, yaitu :

• RTRW Kabupaten tidak perlu perubahan, karena masih dianggap

valid untuk digunakan sebagai alat pengendalian pemanfaatan

ruang;

• RTRW Kabupaten perlu direvisi sebagian, karena beberapa

kawasan sudah mengalami perubahan fungsi;

• RTRW Kabupaten perlu direvisi total dalam arti RTRW yang baru

perlu disusun ulang, karena rencana yang telah ada tidak dapat

lagi digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan,

khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang kota.

PenentuanVariabel Ukur

Rincian variabel yang digunakan sebagai bahan evaluasi RTRW Kabupaten adalah :

• Analisis kedudukan dalam sistem perwilayahan

• Analisis demografi

• Analisis sosial kemasyarakatan

• Analisis ekonomi

• Analisis fisik dan daya dukung lingkungan

• Analisis sarana dan prasarana

• Analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderunganperkembangannya

• Analisis potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan dansumber daya manusia

BERFUNGSI SEBAGAI BAHAN EVALUASI RENCANA TATA RUANGPenentuan variabel yang dapat memberikan indikasi atau mempengaruhi

pelaksanaan rencana tata ruang adalah kesesuaian wujud fisik yang terbentuk saat ini (eksisting) dengan materi setiap hirarki rencana tata

ruang.

Penentuan kriteria dan tata cara

penilaian dalam evaluasi kebijakan

spasial

Untuk menghasilkan rumusan kebijakan

PENENTUAN KRITERIA DAN CARA PENILAIAN EVALUASI KEBIJAKAN SPASIAL

Beberapa kriteria dan cara penilaian evaluasi RTRW Kabupaten yang dapat dilakukan antara lain:

Struktur Pemanfaatan Ruang

Stuktur Utama Tingkat Pelayanan

Sistem Utama Transportasi

Sistem Jaringan Utilitas

Struktur Pemanfaatan Ruang

Cara penilainnya adalah dengan menghitung persentase luas masing-masing jenis penyimpangan terhadap kawasan yang direncanakan.

𝑨

𝒙𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝒂%

Bila dalam RTRW terdapat 5 (lima) kawasan, maka nilai

penyimpangan seluruhnya adalah:

Keterangan:

A = Hasil pengurangan luas kawasan pada RTRW

dengan luas eksisting

x = Kawasan RTRW

𝒂 + 𝒃 + 𝒄 + 𝒅 + 𝒆

𝟓

Stuktur Utama Tingkat Pelayanan

Cara penilaiannya adalah dengan membuat matriks jumlah fasilitas dan utilitas padakecamatan/kelurahan yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan. Apabila ternyata kecamatan/kelurahanyang ditunjuk tidak memenuhi kriteria, berarti telah terjadi penyimpangan.

Penyimpangan terjadi bila direncanakan ada 4 (empat)pusat pelayanan dan yang sesuai hanya 3 (tiga) pusatpelayanan, berarti 1 (satu) pusat pelayanan tidaksesuai. Penyimpangan yang terjadi adalah:

1/4 x 100% = 25%

Cara penilaiannya adalah berdasarkan program pembangunan

yang ada untuk jangka waktu sejak ditetapkan RTRW Kabupaten hingga

saat evaluasi dilaksanakan. Penyimpangan terjadi apabila:

Dalam rencana ada sistem utama transportasi, dalam program juga

ada, tetapi pelaksanaannya tidak melalui pusat-pusat yang telah

ditentukan, maka penyimpangannya dinilai sebesar 100%.

Dalam rencana tidak ada sistem utama transportasi tetapi dalam

program ada, maka penyimpangan dinilai sebesar 100%.

Dalam rencana ada sistem utama transportasi tetapi dalam program

tidak ada, maka penyimpangan dinilai sebesar 100%.

Sistem Utama Transportasi

Bila ada jaringan bukan pada kawasan yang perlu pelayanan, berarti terjadi penyimpangan

sebesar 100%.

Sistem Jaringan Utilitas

Penyimpangan terjadi bila ada jaringan tepat pada kawasan yang perlu pelayanan,

dihitung luasan yang dilayani.

𝑩

𝒙𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝒃%

Keterangan:

B = Hasil pengurangan luas yang harus

dilayani dengan luas pelayanan saat

ini

x = Luas kawasan

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada beberapa aspek

dikumulatifkan sehingga diperoleh hasil akhir penyimpangan. Dengan

kriteria yang telah ditetapkan, maka hasil akhir dari evaluasi RTRW ini akan

memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Jika penyimpangan < 20%, maka revisi tidak perlu dilakukan

Jika penyimpangan antara 20 – 50%, maka perlu dilakukan revisi

sebagian

Jika penyimpangan > 50%, maka perlu dilakukan revisi total

searching...

Studi Kasus

RTRW KABUPATEN BLITAR TAHUN 2008-2028

Sinkronisasi Kebi jakan Spasial

ASPEK RTRW PROVINSI JAWA TIMUR 2012-2031

RTRW KABUPATEN BLITAR 2008-2028

KETERANGAN

Struktur PusatPerkotaan

Pemindahan pusat Ibu Kota ke Perkotaan Kanigoro

Perkotaan Kanogoro sebagaiperkotaan utama

SINKRON

Permukiman Pusat permukiman di Kota Blitar

SSWP dengan pusat di Kota Blitar berfungsi sebagaipermukiman dan pelayananumum

SINKRON

Transportasi Pengembangan Bandar udara perintis Pengembangan Terminal Wlingi sebagai terminal induk

dan transit

SINKRON

Pola Ruang Potensi pengembangankawsan industri pupuk

Belum terdapat arahanpengembangan kawasanindustri pupuk

KURANG SINKRON, diperlukan penambahan

RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028

EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2008-2028

Berdasarkan Pedoman Kementrian Pekerjaan Umum

Evaluasi DataPenentuanTipologi

PenentuanKeperluan Evaluasi

PenangananBerdasarkan Tipologi

1 2 3 4

Kawasan lindung : tidak ada penyimpangan Kawasan budidaya : tidak ada penyimpangan Penggunaan lahan : terjadi penyimpangan dari segi luas pemanfaatan

lahan

Tahap 1 : Evaluasi Data

PemanfaatanRuang

Jaringan air bersih : terjadi penyimpangan sebesar 1,97% Jaringan listrik : terjadi penyimpangan sebesar 42,86% jaringan telepon : terjadi penyimpangan sebesar 18,74% Persampahan : terjadi penyimpangan sebesar 1,71% Saluran drainase dan air limbah : tidak ada penyimpangan.

JaringanPrasarana

Dasar

Fasilitas pendidikan : terjadi penyimpangan sebesar 63,74% Fasilitas peribadatan : terjadi penyimpangan sebesar 59,02% Fasilitas kesehatan : terjadi penyimpangan sebesar 60,50% Fasilitas Pemerintahan : terjadi penyimpangan sebesar 39,95% Fasilitas ruang terbuka dan rekreasi : tidak terjadi penyimpangan

FasilitasLingkungan

Tahap 2: PenentuanKeperluanEvaluasi

Terjadi banyak penyimpanganpada masing-masing aspek. Hasil

evaluasi menunjukkanpenyimpangan dalam

pembangunan RTRW KabupatenBlitar sehingga perlu dilakukan

evaluasi.

RTR Simpangan Faktor EksternalSah Terdapat Raperda

tentang RTRW Kab.Blitar

Besar Berikut besar simpangan:A. Pemanfaatan RuangPemantauan penggunaan lahan.a. kawasan pertanian 41,16%,b. kawasan permukiman dengan

penyimpangan sebesar 36,80%c. Pertanian tanaman pangan sebesar 35,14%

B. Struktur Ruang- Sistem Prasarana Dasar

a. Jaringan listrik sebesar 42,86 %b. Jaringan telepon sebesar 18,74 %

- Sarana Fasilitas Lingkungana. Fasilitas Pendidikan sebesar 63,74%b. Fasilitas Peribadatan sebesar 59,02%c. Fasilitas Kesehatan sebesar 60,50%d. Fasilitas Pemerintahan sebesar 39,95%e. Fasilitas Perdagangan sebesar 37,65%

Berubah Terjadinyaperubahanrencana tataruang di atasnyayaitu RTRW Provinsi JawaTimur Tahun2012-2031

Tahap 3 : Penentuan Tipologi

Jenis Tipologi: Tipologi A

Tipologi C

Tipologi B

Tipologi D

Tipologi E, F, G, H

Kondisi RTRW sah, terjadi simpangan kecildan tidak terjadi perubahan faktor

eksternal.

Kondisi RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada

faktor-faktor eksternal berpengaruhterhadap kinerja RTRW.

RTRW sah, terjadi simpangan besar danperubahan perubahan faktor eksternal

secara signifikan.

RTRW sah terjadi simpangan yang besarnamun tidak terjadi perubahan pada

faktor-faktor eksternal.

Keempat tipologi ini pada dasarnya mempunyai kondisisama yaitu RTRW yang bersangkutan tidak sahih.

Sumber : Pedoman Peninjauan Kembali RTRW oleh PU

Tahap 4 : Peninjauan KembaliRTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028

Dalam melakukan kegiatan peninjauan RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: Kajian/penilaian terhadap kelengkapan materi dan proses penyusunan Evaluasi sebagai alat perencanaan, Penyesuaian materi Rencana Tata Ruang dalam mengakomodasi perubahan kebijakan,

tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang Evaluasi untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian

rencana Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang

Penyesuaian Terhadap Faktor Eksternal RTRW Kab. Blitar Tahun 2008 -2028:• Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijakan

pembangunan daerah• Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan

pola pemanfaatan ruang• Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi

pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan:

Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunandaerah

Perumusan permasalahan pembangunan danpemanfaatan ruang

Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian RTRW Kab. Blitar Tahun 2008 - 2028 :

• Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan

• Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor danmenyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan

• Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumenacuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan

.

1

2 3

RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028

SK Gubernur Jawa Timur

Menteri Dalam Negeri

Indonesia

Tahap 5 : Pengesahan Dokumen Evaluasi

Penataan ruang diselenggarakan atas asas keterpaduan sehinggadiperlukan adanya evaluasi terhadap rencana tata ruang.

Pelaksanaan evaluasi harus mengikuti prosedur yang sesuai denganpedoman yang ada.

Evaluasi bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam penataanruang.

Kesimpulan