skripsi efektivitas pelayanan pemberian izin
TRANSCRIPT
i
SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KOTA MAKASSAR
Oleh:
ALFIANSYAH.
Nomor Induk Mahasiswa: 10561 0523515
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINANTERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KOTA MAKASSAR
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh:
ALFIANSYAH.
Nomor Stambuk: 10561 0523515
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
iii
iii
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Alfiansyah
Nomor Induk Mahasiwa : 105610523515
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I
Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
Pembimbing II
Riska sari. S.Sos M.ap
Mengetahui:
Dekan Ketua ProgramStudi
Dr. Hj.Ikhyani Malik, S.Sos., M.Si Narul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 730727 NBM:1067463
iv
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Mahasiswa : Alfiansyah
Nomor Stambuk Mahasiswa : 105610523515
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan
hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai
dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
.
Makassar, 20 April 2020
Yang Menyatakan,
.Alfiansyah
v
ABSTRAK
ALFIANSYAH,Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota
Makassar. (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Riskasari).
Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan merupakan
suatu aktivitas yang bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu program atau
mengetahui efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di kantor
pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota Makassar.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe
deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang yang ditentukan
dengan tehnik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai aspek optimasi tujuan
yang akan dicapaiDinas PTSP Kota Makassar telah memberikan layanan kepada
masyarakat dengan mempermudah bentuk pengurusan sehingga terlayani dengan
baik, aspek interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitar seperti
DTRBterkait efektivitas pelayanan pemberian IMB terjalin dengan baik sehingga
menunjang efektivitas pelayanan. Aspek peran perilaku organisasisudah baik,
ditandai dengan pelayanan masyarakat sesuai SOP serta tersedianya fasilitas
pendukung berupa ruang tunggu yang ramah anak, sehingga memberikan
kenyamanan kepada masyarakat pengguna layanan PTSP, meskipun masih perlu
penambahan loket pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi
pelayanan.
Kata Kunci: Efektivitas, pelayanan, IMB
vi
KATA PENGATAR
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat
ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “AFEKTIVITAS
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR
PELAYANAN PERIZINANTERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA
MAKASSAR”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi
Negara pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, terkadang penulis
dihadapkan dengan berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, ketekunan,
kerja keras, bantuan serta kerja keras dari berbagai pihak yang telah memberikan
motivasi, maupun secara materi kepada penulis. Sehingga pada kesempatan ini
dengan segala kerendahan dan ketulusan yang dimiliki penulis, ingin
menyampaikan terima kasih yang tak henti kepada kedua orang tua tercinta,
Minson dan Muliati yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan
mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat, air mata, untaian do‟a
serta pengorbanan yang tiada henti yang hingga kapanpun penulis tidak akan bisa
membalasnya dan taklupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada orang
tua wali, Fitriani. S.Pd dan kiki reskiana yang telah membimbing dan
memberikan pengorbanan yang tiada henti yang hingga kapanpun penulis tidak
vii
akan bisa membalasnya. Maaf jika Ananda sering menyusahkan, merepotkan
serta melukai hati Ibu, semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT. dan
keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Kepada saudarahku
Hardianti Amd. Kep, Alfaica. Spd, Nurfadillah. Spd,yang selalu memberikan
kasih sayang serta dukungan kepada penulis, semoga kita menjadi kebanggaan
kedua orang tua.
Serta penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada
yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Ibu Riska
Sari., S.Sos., M.Ap selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
5. Ibu Rasdiana. S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
viii
7. Ucapan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, sebagai tempat meneliti penulis yang
telah menerima dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015, khusus-
nya kelas A yang Bersama-sama telah melewati masa perkuliahan selama 8
semester yaitu kurang lebih 4 tahun lamanya.
9. Segenap keluarga besar NUSANTARA INSTITUTE yang selalu
memberikan support dan kritikan yang membangun sehingga penulis bisa
selesaikan skripsi ini sampai sekarang.
10. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Zulkifli, S.Sos, Husril S.Sos,
Khaerati Suci Alam, S.Sos, dan masih banyak yang tidak penulis sebutkan
Namanya satu persatu.
11. Ucapan terima kasih kepada terkhusus yang selalu mendampingi dari awal
penyusunan sampai selesai penyusunan skripsi dan memberikan support
berupa materi maupun non materi.
Semoga ALLAH SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
untuk kita semua. Terima kasih atas bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi
amal ibadah di hadapan-Nya.
Selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-
dalamnya jika penulis melakukan kesalahan dan kekhilafan yang di sengaja maupun
ix
tidak di sengaja baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku selama
menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Demikianlah, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena
itu pada kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat
penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai
tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Sekian dan Terima Kasih.
Makassar,20 April 2020
Alfiansyah
x
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .............................................................. I
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... II
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ III
ABSTRAK .......................................................................................................... V
KATA PENGANTAR ......................................................................................... VI
DAFTAR ISI ........................................................................................................ X
DAFTAR TABEL ............................................................................................. XII
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………....XIII
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.Penelitian terdahulu ................................................................................. 8
B.Pengertian Konsep dan Teori ................................................................... 12
1. Konsep Manajemen Kerja .................................................................. 12
2. Konsep Efektifitas .............................................................................. 13
C.Kerangka Pikir ......................................................................................... 30
D.Fokus Penelitian ....................................................................................... 32
E.Deskripsi Fokus Penelitian ....................................................................... 33
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu Dan Lokasi Penelitian ................................................................. 34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian........................................................................ 34
C. Sumber Data............................................................................................ 35
D. Informan Penelitian ................................................................................. 35
E. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 36
F. Teknik Analisis Data............................................................................... 37
G. Pengabsahan Data ................................................................................... 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Dan Objek Penelitian .............................................................. 39
B. Deskripsi Hasil Penelitian ...................................................................... 42
xi
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................. 55
B. Saran ....................................................................................................... 56
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 57
LAMPIRAN ......................................................................................................... 60
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Tabel Informan .................................................................................... 36
Tabel 4.1 Rekapitulasi Izin PadaDinas PTSP Kota Makassar .............................. 66
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ................................................................... 32
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penelitian yang mengkaji tentang kinerja telah banyak dilakukan dengan
berbagai sudut pandang. Namun kajian tentang efektivitas kinerja masih
relatifterbatas, sehingga hal ini masih menarik dikaji secara empiris. Hal ini
didasarkan pada asumsi bahwa kinerja merupakan faktor penting yang
mencerminkan performan seorang pegawai. Selain itu juga mencerminkan
performan organisasi dalam menjalankan akitivitasnya. Bahkan jika ditelaah dari
paradigma kedayagunaan kinerja, maka kinerja dapat berperan sebagai umpan
balik terhadap berbagai hal, terutama terhadap pengembangan sumber daya
manusia dalam menuju tatanan organisasi yang efektif dan efisien guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penilaian kinerja menjadi sangat
penting. Hal ini sesuai pendapat Siagian (2014) bahwa hasil penilaian kinerja
sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai
hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen,
seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta
berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia.
Kinerja sering dimaknai sebagai perwujudan hasil kerja seorang
pegawaisecara kuantitas dan kualitas. Sejalan dengan itu kinerja (job
performance) diartikan sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan
organisasi, efisiensi dan keefektifan kinerja lainnya (Gibson, dkk, 2011). Dari sini
dapat dipahami bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh individu
ataupun hasil yang dicapai organisasi. Lebih lanjut Gibson menulis bahwa kinerja
1
2
perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional
performance) atau kinerja organisasi (organizational performance) terdapat
hubungan yang erat. Dalam arti bahwa apabila kinerja pegawai (individual
performance) baik, maka kemungkinan besar kinerja organisasi (organizational
performance) atau kinerja lembaga (institutional performance) juga baik.
Berkaitan dengan efektivitas kinerja, Gibson, Ivancevich dan Donnely
(2003), menulis bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan, yaitu : 1) Efektivitas
Individu, hal ini didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan
pada hasil karya pekerja atau anggota dari organisasi; 2) Efektivitas kelompok,
yaitu adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama
dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari
semua anggota kelompoknya; 3) Efektivitas Organisasi, yaituterdiri dari
efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi akan
mampu memperoleh hasil yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah
hasiltiap-tiap bagiannya. Jadi efektivitas kinerja pegawai dapat dilihat dari
perbadingan target/rencana dengan hasil yang telah dicapai (realisasi). Dari
berbagai sumber dan studi literatur dapat diketahui bahwa banyak faktor yang
berpotensi mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai, diantaranya adalah iklim
organisasi. Iklim organisasi berhubungan dengan pola perilaku berulang yang
ditunjukkan dalam lingkungan keseharian dari organisasi, sebagai pengalaman,
pemahaman, dan interpretasi individu dalam organisasi (Ekvall, 2010). Dari sini
dapat dipahami bahwa seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tidak
bisa lepas dari pengaruh pola perilaku berulang yang terdapat dalam organisasi
3
dimana mereka bekerja. Suatu misal jika dalam suatu organisasi terjadi pembiaran
tanpa ada sanksi bagi pegawai yang terlambat datang, maka hal ini akan
berdampak pada sikap pegawai pada umumnya. Karena lambat atau cepat
pegawai yang biasanya disiplin datang tepat waktu akan ikut-ikutan terlambat. Hal
ini jelas akan membawa konsekuensi kinerja pegawai cenderung rendah.
Jumlah penduduk Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Hal tersebut terlihat dari data yang dilansir Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Tahun 2015 jumlah pendudukKota Makassar berada diangka 1.653.386.
Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 ditahun 2016 menjadi
1.658.503 jiwa. Sedang tahun 2017 angka ini kembali mengalami meningkatan
yang cukup signifikan sebesar 111.417. Sehingga, jumlah penduduk di Kota
Daeng hingga Maret 2017 mencapai 1.769.920. Hal ini ini disampaikan Kabid
pengelolaan data dan informasi Dispendukcapil Makassar, Chaidir kepada berita-
sulsel.com, Jumat (31/3/2017). Kata dia, bertambahnya jumlah penduduk di Kota
Makassar sejalan dengan perkembangan dibeberapa sektor, baik perekonomian,
penataan kota yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selain itu, jelas
Chaidir, tingginya peluang lapangan kerja bagi masyarakat diluar kota menjadi
penyebab utama bertambahnya jumlah penduduk Makassar.
Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi
adalahlingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala hal yang terdapat di
lingkungan dimana pegawai melakukan aktivitasnya (Mardiana, 2014). Jadi bisa
dinyatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap
pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Sehingga sangatlah wajar jika
4
kondisi lingkungan yang kondusif berpotensi mendorong pegawai untuk
meningkatkan kinerjanya, sebaliknya pada kondisi lingkungan yang tidak
kondusif akan berdampak pada penurunan kinerja pegawai.
Pembangunan daerah, hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan
kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal
dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah
untuk mengelolah sumber daya ekonominya secara berdaya dan berhasil guna
untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Juli P.Saragih, 2010).
Menurut Juli P. Saragih, pembangunan daerah dilakukan dengan dua pendekatan,
yaitu dengan pendekatan sentralistis, dan kedua, pendekatan desentralisasi.
Pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah, sebagian
besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah
(pemerintah daerah) secara otonom. Dengan diberlakukannya UU No.32 tahun 3
2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuka jalan bagi daerah untuk
mengembangkan daerahnya masing-masing dengan berbagai strategi kebijakan.
Era Otonomi Daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ternyata
mampu membawa efek yang besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat
di daerah. Dengan adanya sistem kewenangan yang kini bersifat desentralistis,
masing-masing daerah seolah dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensi
rumah tangga mereka dengan berpondasi pada kemampuan dan kemauan mereka
sendiri. Kemampuan dalam artian menyangkut aspek sumber daya- sumber daya
5
yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemauan menyangkut seberapa keras
pimpinan daerah memiliki motivasi untuk melejitkan potensi-potensi daerahnya
yang mungkin saja “terpendam” selama ini.
Dapat dikatakan bahwa di era otonomi daerah ini peran Kepala Daerah
sangat menentukan seberapa pesat kemajuan suatu daerah seperti halnya dalam
penataan tata ruang Kota Makassar Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota
Makassar sebagai kota metropolitan seperti sekarang ini memiliki kemajuan
yangbegitu pesat. Kemajaun tersebut seiring dengan banyaknya investor-investor
yang masuk di kota ini. Pemerintah Kota Makassar tentu tidak tinggal diam dalam
menanggapi kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam mengganggapi hal
tersebut Pemerintah Kota Makkassar giat malakukan perbaikan-perbaikan baik
dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor
pelayanan publik khususnya dipelayanan perizinan salah satunya adalah
pelayanan Izin Mendirkan Bangunan (IMB), dimana Dinas PTSP kota Makassar
yang berperan aktif dalam penataan Ruang kota diukur dalam efektivitas kinerja
yang mampu mencapai hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran kerja
yang ditetapkan dimana Dinas PTSP kota Makassar membantu walikota
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi
kewenangan Dinas atau instansi tersebut.Namun dari segi peraturan atau
pelayanan yang di berikan pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas PTSP
Kota Makassar masih banyak di temukan kasus-kasus seperti pelanggaran
bangunan Kota seperti ditemukannya beberapa bangunan yang tidak memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), padahal diketahui IMB sangat diperlukan agar
6
terhindar dari razia-razia. Maka dari itu kita dapat menilai efektivitas kinerja
Dinas DPMPTSP Kota Makassar
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka judul
penelitian ini adalah “Efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan
bangunan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP)
kota Makassar.
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah
pada penelitian ini adalah:
Bagaimana Efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di
kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota Makassar?
C.Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang telah dipaparkan
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui Efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan
bangunan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota
Makassar.
7
B. Manfaat Penelitian
1.Manfaat Teoritis
Pebelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan
pemahaman serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan
selama perkuliahan.
2.Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak
yang mempunyai perhatian dalam
pembangunan dan perkembangannya, bagi instansi DMPPTSP diharapkan
dapat memberikan sumbangan saran dalam pengembangan pembangunan di Kota
Makassar.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penilitian Terdahulu
1.)WAHYUNI, VITA and Loesida, Roeliana and Nursanty, Nursanty (2016),
Jurnal ini berjudul Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong yang bertujuan untuk
mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang efektivitas pelayanan
pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan
Kabupaten Lebong. Aspek penelitian ini berdasarkan teori Sondang P. Siagian
Tentang kriteria mengukur efektivitas pelayanan yang meliputi ukuran waktu,
ukuran harga, ukuran nilai-nilai sosial budaya dan ukuran ketelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi dan
dokumentasi. Sasaran penelitian ini terdiri dari 3 orang pegawai Kantor Pelayanan
Terpadu dan 10 orang masyarakat yang sedang mengurus IMB dengan
menggunakan teknik sampling insidental, penelitian ini dilakukan selama 3
minggu, untuk teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan
disajikan dalam kalimat maupun dalam bentuk angka dan tabel.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria mengukur
efektivitas pelayanan yaitu ukuran waktu, ukuran harga, dan ukuran ketelitian
masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan sudah efektif. Hal ini
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kriteria
8
9
mengukur efektivitas pelayanan sehingga terciptanya pelayanan yang efektif
dalam pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada
masyarakat. Sedangkan untuk ukuran nilai-nilai sosial budaya masyarakat merasa
bahwa pelayanan yang diberikan belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan kriteria mengukur efektivitas
pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas
pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Lebong sudah berjalan efektif namun masih perlu
ditingkatkan lagi. Karena pelayanan yang baik sangat berpengaruh terhadap nama
baik instansi tersebut. Kata kunci: Efektivitas Pelayanan, Izin Mendirikan
Bangunan, Kantor Pelayanan Terpadu.
2.)Jurnal efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam
Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Batu) Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono
Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya,Malang Email: -
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan
kompleks. Pemerintah memiliki badan wewenang untuk mengatur kehidupan
warga negaranya dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang
maksimal pada masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat selama ini
diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi Negara melalui
Proses perizinan telah dipermudah melalui program Pelayanan Perizinan Terpadu
10
Satu Pintu (PPTSP) yang mana dalam proses awal hingga akhir perizinan
dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu.
Perizinan pembangunan ini sangat berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang belakangan ini menjadi sorotan beberapa pihak mengenai kemudahan
mendirikan bangunan industri pariwisata di Kota Batu. Metode penelitian ini
adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan IMB sektor industri pariwisata yang dilakukan
di KPPT sudah efektif dan memuaskan pemohon IMB yang dinilai dari mutu
pekerjaan, ketetapan waktu atau volume pekerja, pengetahuan dan inisiatif
pegawai, serta sikap kerja yang telah diberikan dalam proses pelayanan IMB.
Namun standar minimal yang ditetapkan dalam IMB sektor industri pariwisata
masih kurang jelas. Karena di dalamnya KPPT dinilai kurang mandiri dalam
memberikan pertimbangan dan keputusan.
3.) Siska Dwi Sutantri S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA
([email protected]), Jurnal: Efektivitas pelayanan pemberian surat izin
mendirikan bangunan di badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten
sidoarjo Pada dasarnya pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan
(melayani) keperluan perorangan maupun masyarakat yang mempunyai
kepentingan sesuai dengan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Kecenderungan yang terjadi di lapangan para petugas pemberi pelayanan masih
memposisiskan masyarakat sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani.
Permasalahan ini yang menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan
kualitas pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah yang menyediakan
11
pelayanan perijinan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Sidoarjo. Instansi ini yang berkewajiban melayani segala
kepengurusan ijin di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh
dengan adanya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ini Pemerintah kabupaten
Sidoarjo mendapatkan pemasukan yang setiap tahunya bertambah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelayanan Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT)
Kabupaten Sidoarjo.
Pengukuran Efektifitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ini
menggunakan enam indikator dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 63 Tahun 2003 , yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya
pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas
pemberi pealyanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Simple
Random Sampling dengan menggunakan rumus slovin. Penelitian ini mengambil
sampel sebanyak 90 dari jumlah populasi 701 pemohon yang datang ke kantor
BPPT Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data
kuantitatif menggunakan analisis statistik dan anlisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pemberian Izin
Mendirikan Bangunan di BPPT Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah cukup
efektif. Dari pengujian validitas, reliabilitas, dan analisis statistik-deskriptif
12
dihsilkan bahwa penilaian setiap sub variabel sebagian besar mendapatkan
prosentase antara 41% - 60% dimana prosentase tersebut digolongkan dalam
kategori cukup efektif. Dari 28 sub variabel yang tercantum dalam kuesioner
penelitian terdapat 15 sub variabel yang tergolong kategori cukup efektif dan 13
sub variabel tergolong dalam kategori efektif. Saran yang diberikan peneliti dari
hasil penelitian ini meliputi, Memperbaiki proses pelayanan agar tepat dan sesuai
dengan proses yang telah ditentukan, melihat masih banyak pemohon yang belum
jelas terlkait ketepatan proses pelayanan, Memperbaiki kejelasan prosedur proses
pelayanan. Dimana masih banyak pemohon yang bingung dengan alur proses
pelayanan.
B. Pengertian Konsep dan Teori
1. Konsep Manajemen Kinerja
Pada dasarnya manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang
dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan / peninjauan kinerja, penilaian
kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian
kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan.
Menurut Dessler (2011) manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasi
penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem
tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan
strategis perushaan. Baird (2011) manajemen kinerja adala suatu proses kerja dari
kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana
proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus.
13
Costello (2010) mengatakan manajemen kinerja merupakan dasar dan
kekuatan pendorong yang berada dibelakang semua keputusan organisasi, usaha
kerja dan alokasi sumber daya. Sedangkan Udekusuma (2013) mengatakan
manajemen kinerja merupakan suatu proses manajemen yang dirancang untuk
menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa,
sehingga baik tujuan individu maupun tujuan persuahaan dapat bertemu.
Pencapaian individu sekaligus pencapaian perushaan merupakan tujuan dari
manajemen kinerja yang seharusnya berjalan seksama dan saling berkaitan erat.
Menurut Direktorat Jenderal Anggara (2015) manajemen kinerja adalah
suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasimelalui
pengembangan performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan organisasi.
Dari semua penjelasan para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
manajemen kinerja merupakan proses kerja yang mengacu pada kinerja sumber
daya sehingga dapat menciptakan visi dan tujuan organisasi secara bersama-sama.
2. Konsep Efektivitas Kinerja
a. Definisi Efektivitas Kinerja
Efektivitas (efectiveness) secara umum dapat diartikan “melakukan sesuatu
yang tepat” (Stoner, 2013). Menurut Yukl (2015) efektivitas diartikan berkaitan
dengan tepat tidaknya pemilihan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang
diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau
perusahaan yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih
perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau
keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau
perusahaan.
14
Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang
dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-progam yang
direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil
apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan
kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan
cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan
bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut
(Danim, 2011).
Istilah efektivitas dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan biasanya
dikaitkan dengan pelaksanaan program yang ditetapkan atau kegiatan-kegiatan
yang dilakukan perusahaan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi
atau perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan program atau kegiatan ini harus
didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yakni kemampuan,
keahlian, dan keterampilan. Efektif tidaknya suatu program yang dilaksanakan
dinilai dari kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya
dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
Penilaian semacam ini bertujuan untuk mengukur kinerja sumber daya
manusia. Kinerja sumber daya manusia dikatakan baik apabila hasil yang
diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Itu berarti sumber daya manusia telah
mampu menjalankan program atau aktivitas yang tepat dan dapat dikatakan
kinerjanya sudah efektif (Soeprihanto, 2010).
Sebaliknya, buruknya kinerja sumber daya manusia ditunjukkan dengan
ketidakmampuannya melaksanakan suatu program sesuai dengan yang telah
15
ditetapkan. Hal itu menggambarkan kinerja yang kurang efektif karena tidak
mampu melakukan sesuatu berdasarkan kriteria yang diinginkan.
Pendapat lain dikemukakan Robbins (2015) yang mengatakan efektivitas
berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling
sesuai atau tepat dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ukuran
penilaian yang digunakan adalah tepat tidaknya organisasi atau perusahaan
menjalankan segala sesuatu misalnya pelaksanaan program atau aktivitas.
Efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih
sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal.
Pendapat ini didukung Danim (2011) yang mengatakan efektivitas kinerja
kelompok, berkaitan dengan kemampuan anggota-anggota untuk memilih atau
melakukan sesuatu yang tepat demi kepentingan bersama.
Efektivitas kinerja akan meningkat apabila seseorang memiliki
keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja
individu dapat diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan
untuk beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan (Bass dan Daft, 2010).
Timpe (2010) mengungkapkan kinerja yang baik dari individu akan
menggambarkan kinerja organisasi, kinerja individu sangat mempengaruhi kinerja
organisasi atau perusahaan. Kinerja organisasi menjadi buruk apabila individu
berkemampuan rendah dan upaya pengembangan keterampilan dan keahliannya
juga rendah. Sebaliknya, kinerja yang baik dari seseorang akan mampu
meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan.
16
Soeprihanto (2010) mengatakan efektivitas kinerja berkaitan erat dengan
prestasi kerja seseorang. Efektivitas kinerja dan prestasi tidak hanya dinilai dari
hasil secara fisik tetapi juga mencakup pelaksanaan kerja secara keseluruhan yang
meliputi kemampuan kerja, hubungan kerja, disiplin kerja, prakarsa dan
kepemimpinan. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan salah satu indikator kinerja yang
efektif dan prestasi yang tinggi. Perencanaan efektivitas kinerja dan prestasi
didahului dengan perencanaan cara mencapainya dan menetapkan tujuan yang
akan dicapai. Fungsi pengorganisasian menjelaskan tanggung jawab dan
wewenang individu dalam organisasi sedangkan fungsi pengarahan menjelaskan
panduan pencapaian hasil dalam bentuk interaksi yang lebih berorientasi pada
psikologi individu dalam organisasi. Sementara fungsi pengendalian menjelaskan
kemampuan individu untuk menjamin konsistensi hasil aktual dengan yang telah
direncanakan.
Gibson (2011) menambahkan kemampuan mengelola individu dalam
organisasi secara efektif merupakan kunci peningkatan efektivitas kinerja.
Pendapat lain dikemukakan Kuswadi (2010) yang mengatakan efektivitas kinerja
merupakan kesesuaian antara kompetensi individu dengan persyaratan kerja atau
kebutuhan tugas yang diharapkan organisasi (competencies and job demands).
Keterbatasan kompetensi individu dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan atau
tugas-tugas seseorang. Ketidakmampuan seseorang mencapai sasaran atau tujuan
yang ditetapkan mencerminkan kinerja individu yang kurang baik.
17
Dari definisi-definisi tersebut, maka efektivitas kinerja dapat dijelaskan
sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tepat didasarkan pada tujuan
yang telah ditetapkan atau direncanakan. Pelaksanaan suatu program sesuai
dengan tujuan yang direncanakan menunjukkan efektivitas program tersebut dapat
terlaksana dengan baik. Sebaliknya, ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan
tujuan yang ditetapkan memperlihatkan program yang dilaksanakan belum efektif.
b. Aspek-Aspek Efektivitas Kinerja
Adapun aspek-aspek yang dinilai berkaitan dengan efektivitas kinerja
individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan menurut Daft (2010) adalah
meliputi sebagai berikut :
1) Keterampilan Kerja
Keterampilan menunjukkan kemampuan dan keahlian karyawan yang
mendukung pelaksanaan tugas. Keterampilan merupakan bekal karyawan dalam
menjalankan pekerjaannya. Ketrampilan karyawan mencakup kemampuan,
pengetahuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis.
Keterampilan dapat dipelajari secara formal atau dengan cara belajar sendiri
tergantung dengan kebutuhan. Seorang karyawan yang memiliki keterampilan
rendah akan mengalami banyak hambatan dalam menjalankan pekerjaannya
sehingga kinerjanya menjadi kurang efektif. Sebaliknya, karyawan yang memiliki
keterampilan tinggi akan mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik sehingga
kinerjanya dapat dinilai efektif. Keterampilan kerja dapat dilihat dari cara
seseorang untuk menangani sebuah pekerjaan. Setiap pekerjaan membutuhkan
keterampilan yang memadai sehingga seseorang tidak akan mengalami kesulitan
18
dalam menyelesaikannya. Keterampilan yang memadai akan dapat meningkatkan
kinerja seseorang karena tingkat kesalahan-kesalahan seseorang dalam
menjalankan pekerjaan yang ditangani akan semakin rendah.
19
2) Peningkatan Perestasi Kerja
Prestasi kerja merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk
menilai kinerja seseorang ataupun organisasi. Prestasi kerja individu menyangkut
kemampuan ataupun keberhasilan seseorang menjalankan pekerjaannya sesuai
dengan yang diharapkan atau bahkan melebihi baik darisegi kualitas maupun
kuantitas.
Hasil kerja seseorang yang semakin baik mencerminkan prestasi kerja yang
semakin tinggi dan hal itu menggambarkan suatu kinerja yang efektif. Sebaliknya,
hasil kerja yang buruk mencerminkan prestasi kerja rendah dan menggambarkan
kinerja yang kurang efektif. Peningkatan prestasi kerja merupakan salah satu
ukuran untuk menilai efektif tidaknya kinerja seseorang.
3) Kemampuan Berkompetisi
Dalam dunia kerja, kompetisi merupakan salah satu hal yang penting.
Kompetisi yang dimaksud dilakukan secara positif misalnya bekerja lebih baik
dari orang lain. Kompetisi semacam ini sifatnya positif dan tidak merugikan pihak
lain. Setiap orang diharapkan mampu berkompetisi secara sehat karena akan dapat
memotivasi setiap karyawan untuk memberikan hasil yang terbaik. Karyawan
yang mampu berkompetisi selalu berusaha untuk meningkatkan hasil kerjaannya
dari waktu ke waktu. Kemampuan berkompetisi ini dapat dilihat dari sikap kerja
pantang menyerah, aktif, berani menjalankan tugastugas baru.
4) Daya Tahan Terhadap Perubahan
Lingkungan kerja umumnya sering mengalami perubahan misalnya faktor
cuaca, iklim, suhu udara. Sehubungan dengan itu, seorang karyawan diharapkan
20
memiliki daya tahan terhadap perubahan tersebut. Untuk mampu terhadap
perubahan, setiap karyawan harus memiliki kekuatan fisik. Karyawan yang
memiliki daya tahan terhadap perubahan tidak akan mengganggu pekerjaannya
sehingga kinerjanya menjadi efektif. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki
daya tahan terhadap perubahan akan mengalami kesulitan untuk menjalankan
pekerjaannya sehingga kinerjanya menjadi kurang efektif.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja
Efektivitas kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Danim (2011)
efektivitas kinerja dipengaruhi oleh interaksi antar-sesama yang mencakup hal-hal
berikut :
1) Gaya kepemimpinan, dapat mempengaruhi efektivitas kinerja di antaranya:
otoriter, demokratis, pseudo demokratis, situasional, paternalistis, orientasi
pemusatan, dan lain-lain.
2) Ketergantungan, dapat mempengaruhi efektivitas kinerja misalnya:
ketergantungan penuh, ketergantungan sebagian, ketergantungan situasional,
dan tidak ada ketergantungan.
3) Hubungan persahabatan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja misalnya:
kaku, longgar, situasional, berpusat pada seseorang, danberpusat secara
kombinasi.
4) Kultur dapat mempengaruhi efektivitas kinerja seperti: menghambat dan
menunjang.
5) Kemampuan dasar setiap orang untuk berinteraksi misalnya ada yang cepat dan
ada yang lambat, situasional, dan tidak berinteraksi sama sekali.
21
6) Sistem nilai dapat mempengaruhi efektivitas nilai misalnya: terbuka, tertutup,
dan prasangka.
d. Ukuran Efektivitas Kinerja
Menurut Gibson dalam bukunya Organisasi. Prilaku, struktur dan proses
efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu
target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun ukuran
efektivitas secara umum menurut Gibson (2011) dapat dilihat dari beberapa
kriteria berikut :
1) Proses adalah kemampuan untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai
dengan permintaan lingkungan.
2) Efisiensi adalah perbandingan ratio antara output dengan input.
3) Kepuasan adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.
4) Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi benar-benar tanggap terhadap
perubahan internal dan eksternal.
5) Pengembangan adalah mengukur kemampuan untuk meningkatkan kapasitas
organisasi dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
Untuk mengukur efektivitas menurut Richard M. Steers (2010)
mengemukakan 5 kriteria yaitu :
1) Kemampuan menyesuaikan diri
2) Produktivitas
3) Kepuasan kerja
22
4) Kemampuan berlaba
5) Pencarian sumber daya
Lebih lanjut Steers (2010) mengatakan bahwa untuk menilai efektivitas
mencakup 3 sudut pandang yaitu :
1) optimasi tujuan yang akan dicapai yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu
mendapat perhatian dan alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar.
2) interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Dalam perspektif ini
lebih menekankan pentingnya arti interaksi organisasi dengan lingkungan.
Bagaimana memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen
baik yang ada didalam organisasi maupun diluar organisasi.
3) penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada
pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapai tujuan organisasi
dan dalam efektivtias suatu organisasi. Menganalisis tingkahlaku dan peran
individu terhadap organisasinya, yang pada akhirnya yang menjadi penyebab
atau yang menghalangi tercapainya tujuan organisasi.
3. Tinjauan Penataan Ruang Bangunan Kota Makassar
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar sebagai kota
metropolitan seperti sekarang ini memiliki kemajuan yangbegitu pesat. Kemajaun
tersebut seiring dengan banyaknya investor-investor yang masuk di kota ini.
Pemerintah Kota Makassar tentu tidak tinggal diam dalam menanggapi kemajuan
yang terjadi sekarang ini. Dalam mengganggapi hal tersebut Pemerintah Kota
Makkassar giat malakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun
non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik khususnya
23
dipelayanan perizinan salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud structural pemanfaatan ruang
adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan
yang secara struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang;
diantaranya meliputi pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana
jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola
pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan
ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam;
diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan
pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.
Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari
pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan
pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan
menyeluruh,dalam upaya mencapai tujuan pembangunan,sesuai amanah Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang
menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
1) Keterpaduan,
2) Keserasian, keselarasan, dan kesinambungan,
3) Keberlanjutan.
4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
24
5) Keterbukaan,
6) Kebersamaan dan kemitraan,
7) Perlindungan kepentingan umum.
8) Kepastian hukum dan keadilan.
9) Akuntabilitas.
Menurut Daud Silalahi, yang mengemukakan bahwa“Rencana tata ruang
wilayah merupakan suatu pengertian yang secara eksplisit tersirat cakupan yang
luas mengandung arti bahwa:
1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat
Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaanalam yang terkandung
didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan
nasional
3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk
bagian hubungan yang bersifat abadi.
4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi
dibawahnya serta yang berada dibawah air.
5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah
Indonesia.
6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air adalah
yang berada didalam bumi.
25
Keenam poin tersebut di atas secara tersirat mengandung pemaknaan
terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan dengan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah berdasarkan konsideran, memberikan pengertian bahwa:
“Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan
menata suatu ruangan berdasarkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam
yang beraneka ragam di dataran, di lautan dan di udara, yang perlu dilakukan
secara terkoordinasi dan terpadu dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan
mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis
serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan
pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana tata ruang
wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya pengertian yang
dapat dibedakan menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, rencana
tata ruang wilayah, rencana tata ruang dan wilayah. Penjelasan uraian tersebut di
atas maka dapat dibedakan pengertian yang memberikan keutuhan atas pengertian
rencana tata ruang wilayah yang dikemukakan oleh Sadli Samad sebagai berikut:
1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan makhluk
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan
hidupnya;
2) tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik
direncanakan maupun tidak;
26
3) rencana tata ruang wilayah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
4) rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, dan
5) wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait padanya ruang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek
administrasi dan atau aspek fungsional.
Sugianto juga menyatakan bahwa pengertian perencanaan rencana tata ruang
wilayah mencakup:“Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang
meliputi tata guna tanah, tata guna udara dan ruang angkasa dan tata guna sumber
daya alam lainnya yang disesuaikan dengan fungsi pertahanan keamanan
subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk perencanaan rencana tata
ruang wilayah.
Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat komperatif
dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Menurut Sugianto pemanfaatan
ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai:
1) pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna
sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah.
2) segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, tata guna air, tata guna
udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai
dengan peraturan pemerintah.
Menurut Tarmidzi, bahwa berbagai bentuk perencanaan tata ruang wilayah
dalam suatu daerah, maka perlu ditetapkan adanya peraturan pemerintah. Bentuk
27
kongkrit dari peraturan pemerintah yang dimaksud dari Peraturan Daerah Dalam
pelaksanaan pembuatan bangunan telah di ataur dalam PERDA (Peraturan
Daerah) Kota Makassar No. 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan, di dalam
peraturan tersebut telah di tetapkan berbagai macam aturan mengenai penataan
ruang tata bangunan kota makassar. Pada dasarnya izin merupakan suatu
ketetapan pejabat tata usaha negara yang berwenang, yang isi atau substansinya
memiliki sifat, sebagai berikut :
1) Izin bersifat terikat
2) Izin bersifat bebas
3) Izin yang bersifat pribadi
4) Izin yang bersifat kebendaan
5) Izin yang besifat menguntungkan
6) Izin bersifat memberatkan
7) Izin berlangsung lama
8) Izin yang segera berakhir
Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan tertuang dalam pasal 1 angka 8
dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Di dalam pasal 1 angka 8,
dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.Kemudian di dalam pasal 1 angka 9
28
ditegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
a. Unsur-Unsur Perizinan
Berdasarkan beberap asifat izin tersebut,maka dapat dilihat beberapa unsur
dalam perizinan, antara lain sebagai berikut:
1) Instrumen Yuridis
Salah satu prinsip negara hukum ialah pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah harus
didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan
keamanan tetapi juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum.Dalam
melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kewenangan dalam fungsi
pengaturan.Dari fungsi tersebut, muncul beberapa instrument yuridis untuk
menghadapi bebarapa perisitiwa yang bersifat individual dan konkret yaitu dalam
bentuk ketetapan. Berdasarkan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini
merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah
satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.
2) Peraturan Perundang-undangan
Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan sutu tindakan hukum
pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tindakan hukum, seharusnya ada
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, karena suatu
tindakan hukum tidak dapat dikatakan sah jika tanpa adanya dasar wewenang
29
3) Organ Pemerintah
Organ pemerintah adalah bagian dari lembaga yang menjalankan urusan
pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjahran
Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat
diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai
dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Antara
pemerintah dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, yaitu pada satu
sisi masyarakat berpengaruh pada pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dari
sisi lain pemerintah memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat melalui
tugasnya.
4) Peristiwa Konkret
Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk
ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret
dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu
tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.
5) Prosedur dan Persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.Pemohon izin juga harus
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh
pemerintah atau pemberi izin.Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda
tergantung dari jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.
30
b. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin
Didalam ketentuan perizinan, izinmemiliki fungsi sebagai penertib dan
pengatur. Dimaksudkan sebagai fungsi penertib yaitu agar setiap izin tidak
bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan
masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar setiap
perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga
tidak terdapat penyalahgunaan izin. Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi
dari izin bangunan dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1) Segi Teknis Perkotaan
Pemberian izin mendirikan bangunan memiliki arti penting bagi pemerintah
daerah untuk mengatur, menetapkan dan merencanakan setiap pembangunan
sesuai dengan potensial dan prioritas kota, serta untuk mendapatkan pola
pembangunan kota yang terencana dan terkontrol.
2) Segi Kepastian Hukum
Izin mendirikan bangunan sebagai pengawas dan pengendali bagi
pemerintah dalam hal pembangunan. Bagi masyarakat, pentingnya izin
mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak
bangunan yang dilakukan, sehingga dapat menjamin tidak adanya gangguan atau
hal-hal yang dapat merugikan pihak lain dan memungkinkan untuk mendapatkan
keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.
Disamping itu, Izin dapat pula difungsikan sebagai instrument pengendali
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah
31
diamanatkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka
penataan dan pengaturan izin sudah seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Sehingga dapat dikemukakan tujuan dan fungsi perizinan sebagai pengendali
aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu, dimana ketentuannya berisi pedoman-
pedoman yang harus dilksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat
negara.
Hemat penulis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah suatu ketetapan
administrasi negara (pemerintah) yang memberikan perkenaan untuk mendirikan
bangunan, mengubah, memperbaiki, atau merenovasi suatu bangunan setelah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan izin mendirikan
bangunan yaitu sebagai upaya untuk melindungi semua pihak agar memperoleh
keadilan dalam hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
dan untuk mengantisipasi kepesatan pembangunan perumahan dan sarana fisik
lainnya dengan mengadakan peraturan dalam bentuk peraturan daerah untuk
menciptakan keadaan dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang memenuhi
ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang sehat, aman, tentram, dan
indah.
C.Kerangka Pikir
Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif
danoperasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah
tingkatpencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan.
Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh manaseseorang
menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini. Ini dapatdiartikan,
32
apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai denganyang
direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenagadan
yang lain. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek
danjangka panjang Robbin (Pabundu Tika 2010).
Istilah “Kinerja” atau prestasi sebenarnya pengalih bahasaan dari bahasa
Inggris “performance”. Bernadin dan Russel (2013) yang memberikan difinisi
tentang performance adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-
fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
Pengertian kinerja menurut Rue dan Byars (2010) didefinisikan sebagai tingkat
pencapaian hasil.
Pemerintah Kota Makassar, sebagai pengambil kebijakan, telah menetapkan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor. 15 Tahun 2004 tentang DPMPTSP
Bangunan dan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Makassar Tahun 2005-2015 Perda itupun menjadi acuan strategi peruntukan
kawasan di Kota Makassar.
Dari pengertian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
pemerintah daerah merupakan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki
kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya
membangun penataan kota dari segi tata bangunan, maka dari peraturan di atas
tersebut kita dapat melihat bahwa sejauh mana tingkat efektivitas kinerja Dinas
DPMPTSP Kota dalam menangani setiap bangunan-bangunan yang ada, seperti
halnya dalam bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini.
33
Bagan kerangka pikir
Gambar 1.KerangkaPikir
D.Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian dari bagan kerangka fikir di atas, maka fokus penelitian
ini adalah mengenai Efektivitas Kinerja Dinas DPMPTSP Kota Makassar dalam
menangani bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
ada di Kota Makassar, sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis
kemukakan.
Kinerja Dinas PTSP Kota Makassar
Efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan
bangunan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu
(DPM-PTSP) kota Makassar.
Efektivitas Kinerja
(Steers, 2010) :
1. Optimasi Tujuan yang akan
dicapai
2. Interaksi antara organisasi
dengan Lingkungan Sekitar
3. Peran Perilaku individu
terhadap Evektifitas dalam
suatu Organisasi
Faktorpendukung
1. Faktor Kesadaran Aparatur
2. Faktor Aturan Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Publik
3. Faktor organisasi Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Publik
4. Faktor Kemampuan dan
Keterampilan
5. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktorpenghambat
1. Faktor Kemampuaan 2. Faktor Kualitas Sumber
Daya Aparatur 3. Faktor Dukungan
Pemerintah 4. Kondisi Kerja
34
E.Deskripsi Fokus Penelitian
Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Optimasi tujuan yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau nilai
yang efektifdi lihat dari segi pelayanan, begitu juga dengan DinasDPMPTSP
Kota Makassar dalam menangani masalah bangunan kota yang tentunya
melanggar aturan yang telah di tetapkan seperti bangunan yang tidak memeliki
izin, maka dari itu Dinas PTSP Kota Makassar memiliki serta membuat
rancangan untuk mencapai tujuannya yaitu mengatasi bangunan kota yang
melanggar aturan atau tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitar khususnyaDinas DPM-
PTSP Kota Makassar tentu harus mampu berinteraksi dengan baik internal
maupun eksternal kelembagaan khususnya Dinas DPM-PTSP Kota Makassar
tanpa terkecuali kepada pemilik bangunan yang melanggar agar mampu
memberitahukan ataupun memberikan sanksi kepada pelanggar agar tidak
terjadi lagi masalah serupa yaitu bangunan yang tidak memiliki izin,sehingga
di kemudian hari tidak ada sengketa mengenai IMB pemilik bangunan dan
pemerintah daerah. Tentunya interaksi organisasi di sini memiliki peran khusus
penerepan efektivitas pelayanan pemberian IMB.
3. Peran perilaku organisasi dan efektivitas dalam suatu organisasi adalah
penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pentingnya
perilaku individu terhadap organasasi sehingga dapat di analisa penyebab
penghalang tujuan suatu organisasi begitupun kaitannya dengan efektifitas
pelayanan pemberian IMB, karena dalam memberikan IMB di lihat dari segi
35
aspek perilaku individu terkadang memunculkan suatu problem yang nantinya
menjadi masalah untuk organisasinya khususnya Dinas DPM-PTSP Kota
Makassar dalam memberikan layanan IMB kepada masyarakat.
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Pemberian Izin
a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik
Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pelayanan publik khususnya Dinas
DPM-PTSP Kota Makassardiantaranya:
1) Faktor Kesadaran Aparatur
Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan
Dinas PTSP kota Makassar. Hal ini dilihat dari adanya evaluasi dan
pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus
dikerjakan. Bahkan dengan adanya evaluasi tersebut, aparatur
termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan
setiap permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat ditemukan
solusinya.
2) Faktor Aturan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik
Jadi aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan
perbuatan dari aparatur sebagai petugas pelayanan aturan. Aturan juga
menjadi indikator maju atau tidaknya individu maupun kelompok di
lingkungan Dinas PTSP kota Makassar dalam memberikan pelayanan
publik, aparatur sudah memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang
sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar
pelayanan (SP) sebagai petunjuk proses pelayanan publik.
36
3) Faktor Organisasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik
Pembagian tugas dalam pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di
Dinas PTSP kota Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur. Pelaksanaan
setiap jenis pelayanan publik di Dinas PTSP kota Makassar dilihat dari
sistimnya terdapat seksi-seksi yang mempunyai tugas masing-masing
sehingga ada kerjasama dan koordinasi untuk menjalankan setiap jenis
pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing.
4) Faktor Kemampuan dan Keterampilan
Dalam standar pelayanan (SP) sudah dijelaskan bahwa hal utama yang
harus dimiliki oleh aparatur dalam memberikan pelayanan adalah
petugas pelayanan memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer
dan memiliki kemampuan dalam mengolah data. Dalam hal ini aparatur
Dinas PTSP kota Makassar sudah memiliki kemampuan dan
keterampilan komunikasi dalam memberikan pelayanan.
5) Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud disini ialahsegala jenis
peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lainnya yang berfungsi
sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi
dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan
dengan organisasi. Namun demikian, sarana yang dibutuhkan oleh Dinas
PTSP kota Makassar untuk menunjang kualitas pelayanan kurang baik,
seperti tidak memadainya kursi dan meja kerja sehingga mempengaruhi
37
kenyamanan aparatur dalam bekerja. Dan juga tidak tersedianya fasilitas
internet dan ruang tunggu. Barang-barang pendukung seperti computer
dan printer memang sudah ada, namun perlu adanya tambahan sehingga
layanan masyarakat dalam pengurusan izin dapat lebih cepat karena
barang pendukung itu sudah lebih dari sebelumnya sehingga dapat
membuka beberapa akses layanan lagi.
b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik
Bebrapa faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik Dinas PTSP kota
Makassar diantaranya:
1) Faktor Kemampuaan
Pelaksanaan pelayanan di Dinas PTSP kota Makassar terhambat karena
adanya ketebatasan pegawai dalam menggunakan komputer. Maka dapat
diambil kinformasi bahwa faktor kemampuan aparatur menjadi faktor
penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah Dinas
PTSP kota Makassar sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai
tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut
memiliki aparatur kelurahan yang mempunyai kemampuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat terlaksana secara optimal tidak ada lagi berbagai
macam keluhan ketidakpuasan dari masyarakat atas pelayanan yang
diberikan.
38
2) Faktor Kualitas Sumber Daya Aparatur
Kualitas sumber daya aparatur di Dinas PTSP kota Makassar pada
kondisi yang ada saat ini masih rendah, hal tersebut disebabkan aparatur
di kantor Dinas PTSP kota Makassar yang berpendidikan S1 hanya
beberapa orang saja, sedangkan para staf lainnya lulusan sekolah
lanjutan tingkat atas (SLTA).
3) Faktor Dukungan Pemerintah
Sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas PTSP kota
Makassar yaitu upaya untuk memperjuangkan status kepegawaian para
aparatur di Dinas PTSP kota Makassar.
4) Kondisi Kerja
Kondisi kerja yang dimaksud disini ialah suasana kerja yang dapat
mendorong aparatur di Dinas PTSP kota Makassar untuk
mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaannya secara
baik. Kondisi kerja yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh para aparatur di Dinas PTSP kota Makassar apabila
suasana kerja yang kooperatif dan kolaboratif, fasilitas kerja yang
memadai, kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap aparat diciptakan.
Akan tetapi kondisi kerja di Kantor Dinas PTSP kota Makassar kurang
disiplin dalam mematuhi waktu kerja, tidak terampilnya dan minimnya
dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hal
tersebut merupakan refleksi dari suasana kerja yang tidak kooperatif,
39
kolaboratif, kurangnya kejelasan tugas dab tanggung jawab masing-
masing aparat, juga karena minimnya fasilitas kerja.
40
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 01
April2019. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas DPMPTSP Kota Makassar.
Adapun alasan dalam pemilihan lokasi didasarkan karena instansi tersebut yang
menangani masalah tata pembangunan Kota Makassar. Adapun pertimbangan
dalam pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas efektivitas, waktu, dana serta
kemudahan akses dalam mengumpulkan data-data penelitian karena lokasi
tersebut mudah dijangkau oleh penulis.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian
untuk memberikan gambaran secara jelas dan obyektif mengenai efektivitas
kinerja Dinas DPMPTSP Kota Makassar mengenai bangunan yang tidak
memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan observasi dan wawancara
secara mendalam.
2. Tipe penelitian
Penelitian ini bertipe fenomenologi yaitu suatu penelitian yang didasarkan
pada pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan terkait dengan
efektivitas kinerja Dinas DPMPTSP Kota Makassar mengenai bangunan yang
tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
39
40
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Data primer
Merupakan data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara yang
dilakukan secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek penelitian,
termasuk data-data yang diperoleh dari Dinas DPMPTSP Kota Makassar
yang dapat menunjang hasil penelitian.
2. Data sekunder
Adalah data yang diperoleh penulis melalui berbagai dokumen dan laporan
tertulis mengenai Efektivitas Kinerja Dinas DPMPTSP di Kota Makassar
yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menguatkan hasil penelitian.
D. Informan Penelitian
Adapun informan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
41
Tabel 3.1 Informan Penelitian
No Nama Inisial Jabatan Jumlah
1 A. Bukti Djufrie.,SP.,M.Si ABD Kepala dinas 1
2 Armin Paera. AP., M.Si AP Sekertaris Dinas 1
3 A. Agustina, SE AG Kabid penanaman
modal
1
4 Dra.Asriati Arifin, MM AA Kabid pelayanan
depan perizinan
1
5 Faisal Burhan,
S.STP.,M.Adm,K.P
FB Kabid pelyanan
belakang perizinan
teknis
1
6 Andik Tendri Lengka, SH, M.Si ATL Kabid pelayanan
belakang non teknis
1
7 Awaluddin Sulaiman AS Masyarakat yang
dilayani
1
8 Mustarman MT Masyarakat yang
dilayani
1
9 Asdar AD Masyarakat yang
dilayani
1
Jumlah 9
Sumber : Penetapan Informan Oleh Penulis Tahun 2020
42
E. Teknik Pengumpulan Data
Agar penulis mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan
penelitian, maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:
1. Observasi
Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di
lapangan mengenai efektifitas kinerja Dinas PTSP mengenai Bangunan yang
tidak memiliki izin mendirikan bangunandi Kota Makassar.
2. Wawancara
Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam
kepada para informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dengan tujuan
agar penulis dapat memperoleh data-data secara obyektif sehingga dapat
dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan berikutnya.
3. Dokumentasi
Tahap akhir adalah dengan mencari segala bentuk data dan informasi yang
dapat menunjang penelitian dan penyusunan proposal penulis terkait dengan
efektivitas kinerja Dinas PTSP Kota Makassar mengenai bangunan yang
tidak memiliki izin mendirikan bangunan
F. Teknik Analisis Data
Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai metode penelitian yang
digunakan oleh penulis, maka dalam teknik analisis data, penulis menggunakan 3
(tiga) teknik sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam
Sugiyono (2018), yaitu sebagai berikut:
43
1. Reduksi data (data reduction), pada tahap ini penulis mencoba untuk memilih
data-data yang dianggap sesuai dengan penelitian untuk kemudian dilakukan
perangkuman, memilih data pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting.
Setelah itu, penulis mencoba untuk menetukan tema dan polanya serta
membuang hal-hal yang tidak masuk dalam penelitian.
2. Penyajian data (data display), penulis menyajikan dalam bentuk data
termasuk di dalamnya uraian singkat atau narasi dengan tujuan untuk
menjelaskan berbagai hubungan antar kategori.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing dan verivication),
kesimpulan yang ditarik oleh penulis masih bersifat sementara, sampai
penulis menemukan data-data dan informasi yang dapat menguatkan hasil
penelitian ini.
G. Keabsahan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan model triangulasi, dimana pada
model ini menggunakan setidaknya 3 (tiga) teknik, yaitu:
1. Triangulasi sumber
Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan berbagai sumber
terhadap obyek yang dimaksud baik melalui hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi untuk selanjutnya melakukan perbandingan hasil yang
diperoleh.
2. Triangulasi teknik
Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik yang berbeda
namun dengan sumber yang sama baik melalui wawancara, observasi dan
44
dokumentasi. Apabila hasil yang ditemukan berbeda, maka penulis akan
mencoba melakukan sebuah diskusi kepada informan untuk memastikan
kebenaran dari sebuah data yang ditemukan.
3. Triangulasi waktu
Data penelitian yang ditemukan belum tentu sama saat waktu pagi, siang dan
malam. Oleh karena itu, agar data yang ditemukan sesuai dengan hasil yang
diinginkan maka dilakukan pengecekan data pada tiap-tiap waktu yang
berbeda.
45
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Makassar
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di
bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak
antara 119º24‟17‟38” Bujur Timur dan 5º8‟6‟19” Lintang Selatan yang berbatasan
sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros,
sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota
Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan
kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat
175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis
memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C. Kota
Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang
sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City”
yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan
Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar
merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25
meter dari permukaan laut.
Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan
air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya
air pasang. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan
dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan
44
46
yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso,
Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan
Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota
Makassar adalah:
Batas Utara: Kabupaten Maros
Batas Timur: Kabupaten Maros
Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Batas Barat: Selat Makassar
Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :
a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang
Kecamatan Panakukang.
Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur
Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan
Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini.
2. Profil Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
SatuPintu (DPMPTSP) Kota Makassar.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. dan Peraturan Walikota Makassar
SNomor 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
47
Pada tahun 2019, wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 15
kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 km2),
Mamajang (2,25 km2), Tamalate (20,21 km2), Rappocini (9,23 km2), Makassar
(2,52 km2), Ujung Pandang (2,63 km2), Wajo (1,99 km2), Bontoala (2,10 km2),
Ujung Tanah (5,94 km2), Tallo (5,83 km2), Panakkukang (17,05 km2), Manggala
(24,14 km2), Biringkanaya (48,22 km2), Tamalanrea (31,84 km2) dan Kep.
Sangkarrang (1.54 km2).
Pemerintahan Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah
namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21
km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999
berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan
kota internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu
pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Secara
administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.
Kependudukan Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun
2019 sebanyak 1,526,677 jiwa.
Dengan keberadaan OPD ini, diharapkan dapat meningkatkan
profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan
pelayanan perizinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi,
wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian
dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
48
2.Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu(DPMPTSP) Kota Makassar
1). Visi
Terwujudnya iklim inventasiyang kondusif bagi semua melalui
penyelanggaraan perizinan dan penanaman modal uang berkelas dunia
2). Misi
a. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman
modal yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
b. Modernisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui
penerapan teknologi informasi.
c. Meningkatkan konpetensi aparatur DPMPTSP melalui penerapan sistem
reward and punishment.
d. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing investasi.
3.Susunan Organisasi Dnas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Makassar Terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekertaris terdiri dari:
1). kasubbag perencanaan dan pelaporan
2).kasubbg keuangan
49
3).Kasubbag umum dan kepagawaian
c. Kabid penanaman modal
1). Kasie perencanaan dan pengawasan penanaman modal
2). Kasi pemberdayaan usaha daerah
3). Kasi promosi penanaman modal
d. kabid pelayanan depan perizinan
1). Kasi pelayanan informasi dan pengaduan
2). kasie pendaftaran dan verifikasi berkas perizinan
3). Kasie sisstem informasi dokumentasi dan evaluasi pelaporan perizinan
e. kabid pelayanan belakang perizinan teknis
1). Kasie penkajian dan verifikasi perizinan teknis
2). Kasie peninjauan perizinan teknis
3). Kasie penetapan perizinan teknis
f. kabid pelayanan belakang perizinan non teknis
1). Kasie pengkajian dan verifikasi perizinan non teknis
2). Kasie peninjauan perizinan non teknis
50
3). Kasie penetapan perizinan non teknis
4.Tugas dan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota
Makassar (DPM-PTSP).
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang peneneman modal
2) Pembrian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
penanaman modal dan PTSP.
3) Pelaksanaan administrasi pelayanan prijinan depan dan pelayanan
belakang perijinan teknis dan non teknis secara terpadu.
4) Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan
perijinan secara terpadu.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
50
KABID
PENANAMAN MODAL
A. AGUSTINA, SE
KASIE PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI BERKAS PERIZINAN
ABDULLAH S. STP
KASI PEMBERDAYAAN USAHA
DAERAH
HJ. HARTATI USMAN, SE., MM
KASI PELAYANAN INFORMASI
DAN PENGADUAN
A. ASFIANTI, S.Sos., M.Si
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR
KASIE PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
A. MUHAMMAD MUHSIN, ST
KABID
PELAYANAN DEPAN PERIZINAN
Dra. ASRIANTI ARIFIN, MM
KASI PROMOSI PENANAMAN
MODAL
TWIE WIWENI, SH
KASIE SISTEM INFORMASI, DOKUMENTASI,
DAN EVALUASI PELAPORAN PERIZINAN
MUHAMMAD AL GAZALI, SE
KASIE PENGKAJIAN
PERIZINAN VERIFIKASI TEKNIS
AAN KONERY,ST
KABID PELAYANAN
BELAKANG PERIZINAN TEKNIS
FAISAL BURHAN, S.STP., M.Adm, K.P
KABID PELAYANAN BELAKANG
PERIZINAN NON TEKNIS
ANDI TEMRI LENGKA, SH, M.Si
KASIE PENETAPAN PERIZINAN
TEKNIS
A. RASYITA, S. STP., M.Si
KASIE PENINJAUAN
PERIZINAN NON TEKNIS
A.PANGERAN .P
KASIE PENINJAUAN
PERIZINAN TEKNIS
MUHAMMAD RIYADI, S.Kom
KASIE PENGKAJIAN PERIZINAN
VERIFIKASI NON TEKNIS
HJ. HAMMA FAISAL., ST,.MM
KASIE PENETAPAN PERIZINAN
NON TEKNIS
Drs. H. RUSLI ISMAIL
KASUBBAG PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
ALAMSYAH ISMAIL, SH
KASUBBAG KEUANGAN
ST. SYAHRIANI UKKAS, SE
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
NUR INTAN ABDULLAH, SE.,MM
SEKRETARIS DINAS
ARMIN PAERA, AP., M.Si
KEPALA DINAS
A.BUKTI DJUFRI, SP., M.Si
UPT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
51
B. Hasil dan pembahasanEvektifitas pelayanan pemberian izin mendirikan
bangunan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPM-
PTSP) di kota Makassar.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kota Makassar merupakan sebuah instansi yang memberikan jasa pelayanan
publik di sektor perizinan.
"Pembentukan DPM-PTSP atau yang dulunya dikenal sebagai Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) ini adalah jawaban atas kebutuhan dan
tuntutan masyarakat akan adanya sistem perizinan yang lebih kondusif," terang
Kepala DPM-PTSP Makassar Andi Bukti Djufri, Jumat (24/2/2017) . Sebagai
bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan sistem
pelayanan di sektor perizinan. Maka Wali Kota Makassar menetapkan DPM-
PTSP sebagai tempat pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu.
Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota
(Perwali) Makassar Nomor 20 Tahun 2014 yang memuat tentang Tata Cara
Pemberian Izin melalui satu pintu. Dimana pelayanan hanya berawal dan berakhir
di dinas yang baru saja mengalami perubahan struktur kerja tersebut.
"Sesuai dengan Tupoksi DPM-PTSP Makassar, kami hadir untuk
mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Menyederhanakan proses, efisiensi, dan
ketetapan waktu setiap pelayanan, serta mewujudkan pelayanan berkelas dunia,"
tuturnya. Dengan dilaksanakannya pelayanan perizinan yang prima, lanjut Andi
52
Bukti, maka secara bertahap perizinan dan legalitas bagi usaha akan memberikan
multiflier effect kepada Kota Makassar.
"Di antaranya perkembangan sektor riil, perdagangan, dan investasi yang secara
tidak langsung memberikan dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)," tutupnya.
Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat (IMB) memiliki peran
penting bagi pembangun rumah. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan kepastian
hukum pada bangunan yang dibangun sehingga ketika bangunan tersebut berdiri,
tidak akan mengakibatkan gangguan atau hal yang merugikan kepentingan orang
lain. Salah satu dasar hukum penyelenggaraan perizinan mendirikan bangunan
adalah Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan dan mengenai pelayanan perizinan di atur pula dalam
Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta dalam upaya Pemerintah Kota Makassar
khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) kota makassar untuk mencegah terjadinya praktik Pungutan Liar
(PUNGLI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan, baik oleh
oknum aparatur pemerintah maupun yang mengatasnamakan aparatur pemerintah
diatur bahwa:
a. Dalam rangka meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)
di lingkungan DPMPTSP kota makassar, maka segala bentuk kegiatan
53
yang terindikasi adanya PUNGLI akan ditindak tegas sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
b. DPMPTSP Kabupaten Sinjai memiliki sistem pelayanan perizinan
melalui Teknologi Informasi (Website) yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk melakukan pendaftaran perizinan dalam rangka
mengurangi intensitas pertemuan langsung.
c. Memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar
pelayanan dan persyaratan perizinan secara jelas dan transparan
melaui media informasi yang ada di DPMPTSP kota makassar.
d. Melakukan sistem pengawasan internal di lingkungan DPMPTSPkota
Makassar dalm upaya mencegah terjadinya praktik pungutan liar.
e. Merahasiakan dan menjaga identitas pelapor dan melakukan respon
secara cepat terhadap pengaduan dan laporan yang disampaikan.
1. Optimasi Tujuan yang Akan Dicapai
Suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif
yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk
mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat
sesuatu secara optimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Makassar menerbitkan 4.551 izin sepanjang Januari-Maret
2018.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
mendominasi izin yang terbit pada awal 2018 ini. Data yang dihimpun dari
DPMPTSP Makassar, ada 2.049 SIUP yang diterbitkan pada periode Januari-
54
Maret. Dan periode yang sama diterbitkan 2.047 TDP. Dimana, DPMPTSP
Makassar menangani 17 item izin usaha. Kendati demikian, jenis izin tersebut
belum mencakup di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Sekarang
ini, sudah hampir seratus izin kalau diurai dari masing-masing izin yang ada di
SKPD,” tutur Andi Bukti Djufrie, Kepala DPMPTSP Makassar, Rabu 4 April
2018. Menurutnya, SIUP-TDP memang paling mendominasi izin yang ada di
Makassar. Hal ini menunjukkan masyarakat di Kota Makassar banyak yang ingin
berwirausaha .(Sumber: arsip 2019Dinas PTSP Kota Makassar)
Berdasarkandengan indikator yang ada di atas peneliti dapat menghimpin
hasil wawancara dengan ABD selaku kepala Dinas Penanaman Modal (PTSP)
mengatakan:
“Kami selaku pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) sudah
memberikankeringanan kepada semua masyarakat yang ingin mendirikan
bangunan dengan memperlihatkan buku kepemilikan atau sertifikat tanah
dengan kelengkapan berkas yang dimiliki sehingga tidak ada kesalah
pahaman antara kami dengan seluruh masyarakat.” (hasil wawancara
dengan ABD pada tanggal 22 juli 2020)
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut dapat diketahuibahwa
Dinas Penanaman modal (PTSP) kota Makassar sudah memberikan keringanan
kepada masyarakat yang ingin mederikan bangunan dengan membutikan buku
kepemilikan tanah ataupun sertifikat tanah yang dimiliki untuk izin mendirikan
bangunan, tentunya dengan pemenuhan persyaratan yang nantinya memberikan
kemudahan kepada siapapun yang ingin melakukan pengurusan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) khusunya di Kota Makassar sehingga tidak ada kesalahan dalam
pemberian izin maka dari itu Dinas Penanaman Modal (PTSP) menghimbau untuk
memenuhi kelengkapan berkas agar di proses lebih mudah.
55
Adapun yang di tambahkan oleh AA selaku kabid pelayanan depan
perizinan di Dinas PTSP Kota Makassar yang di himpun oleh penulis yang ada di
bawah ini terkait optimasi pelayanan izin:
“Jika di dinas PTSP perlu kita ketahui bahwa Optimasi pelayanan tentunya
mengedapankan pelayanan yang baik sehingga tujuan serta visi misi kami
selaku pelayan masyarakat dapat terpenuhi. Kami selaku pemerintah Dinas
yang memberikan Izin Khusunya IMB tentu saja memberikan keringanan
kepada semua masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, tentu saja tidak
terlepas dari prosedur yang ada sehingga tidak ada pihak yang di rugikan.”
(hasil wawancara dengan AA pada tanggal 22 juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat diketahui optimasi
Pelayanan dalam pemberian izin khususnya IMB itu tentunya memiliki tingkat
kesuksesan berdasarkan target yang menjadi sasaran pelayanan, tentunya
mengedepankan pelayanan prima sehingga tidak ada yang di rugikan. Menurut
narasumber Dinas PTSP kota Makassar sudah memaksimalkan prosedur dalam
memberikan pelayanan kepada siapa saja yang ingin mendirikan bangunan dan
mengurus Izinnya tentunya dengan memperhatikan semua persyaratan yang ada
maka dari itu masyarakat yang ingin mengurus IMB harus memperhatikan syarat
yang di berikan oleh pemerintah khusunya dalam mengurus izin di Dinas PTSP
kota Makassar agar memiliki timbal balik yang positif dan tidak ada pihak yang di
rugikan.
Adapun yang tambahan oleh FB selaku kabid pelayanan belakang perizinan
di Dinas PTSP Kota Makassar yang penulis himpun yakni terkait optimasi
pelayanan izin:
“Membahas tentang optimasi dalam pelayanan pemberian izin di dinas
PTSP kota makassar tentu telah di jelaskan oleh kadis kabid sebelumnya,
sehingga saya selaku Kabid Pelayanan Belakang Perizinan di Dinas PTSP
Kota Makassar cuman menambahkan apa yang di sampaikan oleh kedua
narasumber sebelumnya, melihat dari beberapa sisi saya ingin
56
menambahkan bahwa optimasi pelayanan dalam pemberian izin tentunya
harus memperhatikan sisi SDM baik dari yang memberikan layanan maupun
yang di berikan layanan, karena point efektif yang di capai tentu saja tidak
boleh menilai dari satu sudut pandang karena dapat menyesatkan, maka dari
itu perlu adanya kerjasama yang baik atar pemberi layanan dan yang di
berikan layanan khususnya dalam pemberian IMB di Dinas PTSP Kota
Makassar.” (hasil wawancara dengan FB pada tanggal 23 juli 2020)
Optimasi Pelayanan dalam pemberian izin khususnya IMB menurut
informan yang ada di atas tentunya memiliki tingkat kesuksesan berdasarkan kaca
mata penulis itu dapat di lihat dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), dalam hal
ini SDM yang di maksud adalah pelaksana pelayanan dan sasaran pelayanan dari
2 unsur SDM yang berbeda tentunya harus saling bersinergi agar tujuan dari
optimasi pelayanan khususnya dalam pemberian izin di Dinas PTSP Kota
Makassar itu tidak hanya melibatkan internal dinas namun juga melibatkan
masyarakat sebagai sasran pemberian izin, maka dari itu sangat di butuhkan sikap
masyarakat yang mendukung kinerja pelaksanaan pelayanan Dinas PTSP Kota
Makassar agar saling bersinergi untuk pencapaian optimasi yang baik khususnya
dalam pemberian pelayanan perizinan IMB.
Adapun yang tambahan oleh ATL selaku kabid pelayanan belakang non
teknis di Dinas PTSP Kota Makassar yang penulis himpun yakni terkait optimasi
pelayanan izin:
“Berbicara tentang optimasi pelayanan di Dinas PTSP Kota Makassar
tentu saja tidak terlepas dari bidang pelayanan yang ada di dinas
PTSP, karena jika kita melihat semua bentuk pelayanan yang ada di
kantor PTSP Makassar itu semua sudah hampir memadai dan
memenuhi standar pelayanan yang sangat baik di bandingkan dengan
beberapa pelayanan Dinas yang ada di Kota Makassar, di bidang saya
sebagai pelayanan nonteknis biasanya memberikan layanan yang tentu
saja menyesuaikan dengan SOP yang ada sehingga konsumen atau
masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas akan layanan yang
57
kami berikan baik secara teknis maupun non teknis” (hasil wawancara
dengan AA pada tanggal 23 juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat diketahui optimasi
Pelayanan dalam pemberian izin khususnya IMB itu tentunya mengedepankan
pelayanan prima sehingga SOP pelayanan di kantor Dinas PTSP kota Makassar
itu berjalan dengan baik dan masyarakat juga sebagai konsumen merasa lebih
puas dengan layanan yang di berikan pemerintah khususnyadi Dinas PTSP kota
Makassar. Menurut narasumber bahwa hampir semua bidang bersentuhan dengan
pelayanan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelayanan kedapa masyarakat di
kantor Dinas PTSP kota Makassar menjadi ukuran sangat penting dalam pelayana
publik yang baik.
Selanjutnya yang tambahan oleh AP selaku sekretaris Dinas PTSP Kota
Makassar yang penulis himpun yakni terkait optimasi pelayanan izin:
“Optimasi pelayanan di Dinas PTSP Kota Makassar tentu saja tidak
terlepas dari bagian kesretariatan, saya sebagai sekretaris dinas tentu
saja orang yang melibatkan diri atau memiliki keterlibatan penting
dalam pencapaikan pelayanan yang baik khusunya di dinas PTSP kota
Makassar, ada banyak hal yang sangat menunjang optimasi pelayanan
di dinas ini, seperti menjaga komunikasi dan menjadi penengah antar
bidang termasuk dalam hal-hal yang menyangkut rahasia dinas. (hasil
wawancara dengan AP pada tanggal 23 juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat diketahui optimasi
Pelayanan pada kantor Dinas PTSP kota Makassar sangat penting dalam
pelayanan publik yang baik, menurut informan yakni sekretaris dinas mengatakan
pelayanan di PTSP tentu memiliki keterkaitan dengan kesekretariatan dinas
sehingga adanya kesinambungan antara bidang yang satu dengan yang lain dalam
memberikan layanan kepada masyarakat agar optimasi pelayanan berjalan dengan
baik.
58
Selanjutnyadi tambahkan oleh hasil wawancara dengan MT selaku
Masyarakat yang dilayani :
“Menurut saya, kami memang terbantu dengan layanan ini tapi masih
kurang layak loket-loketnya jadi biasa itu antri ki, biasanya itu yang makan
waktu lama dalam pengurusan.” (Hasil wawancara dengan bapak MT pada
tanggal 30 juli 2020)
Hal yang sama ditambahkan oleh AD selaku masyarakat yang dilayani :
“Panjang antriannya biasa itu kasih lamaki kalau mengurus, biasa baku
tumpuk mi orang adami yang baku terobos, baku dorong-dorong, Karena
saking banyaknya orang tapi bagus tongji ia sebenarnya karena sedikit
nabantuki.”(Hasil wawancara dengan bapak AD pada tanggal 30 juli
2020).
Berdasarkanhasil wawancara dengan beberapa informan di atas,
makadisimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Dinas PTSP Kota Makassar
dalam pencapaian optimasi tujuan yakni pelayanan dalam memberikan izin
mendirikan bangunan tentu saja tidak hanya melibatkan Dinas PTSP Kota
Makassar saja namun juga melibatkan masyarakat selaku konsumen yang
membutuhkan izin mendirikan bangunan, Dinas PTSP Kota Makassar sendiri
telah memberikan kemudahan kepada siapa saja dalam melakukan pengurusan
izin mendirikan bangunan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dari segi
optimasi pelayanan pemberian izin dapat kita simpulkan bahwa Dinas PTSP Kota
Makassar sudah berusaha untuk melaksankan tugasnya selaku pelayan masyarakat
khususnya di bidang pemberian izindenganmempermudah syarat dalam
melakukan pengurusan di Dinas PTSP Kota Makassar.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Efektivitas Pelayanan
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Dinas PTSP Kota Makassar dalam Hal
ini dapat dikaitkan dengan indikator TeoriRichardM. Steers yakni Optimasi tujuan
59
yang akan dicapai. Berdasarkan hasil observasi,berkaitan dengan Optimasi tujuan
yang akan dicapai, dinas PTSP sebagai pelaksana melibatkan masyarakat dan
seluruh stakeholdersdari pelayanan yang di berikan, sehingga optimasi pelayanan
dapat berjalan baik.
2. Interaksi Antar Organisasi dengan Lingkungan Sekitar
Hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitar. Terdapat hubungan
yang erat antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi
sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan
suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam
menginterpretasikan dan merespon kondisi (perubahan yang terjadi) lingkungan
organisasi. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi
akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem. Di mana sistem organisasi
dipegaruhi oleh sub-sub sistem yang terdiri dari lingkungan internal dan
lingkungan eksternal, yang keduanya akan sangat berhubungan. Sistem organisasi
yang terbentuk dapat berupa:
1).organisasi sistem tertutup, yaitu suatu organisasi yang membatasi diri
dariinteraksi dengan lingkungan di luar organisasi, yang berarti cenderung
mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar. Penggunaan sistem tertutup
dewasa ini banyak dihindari oleh organisasi, selain tidak sehat, keputusan yang
diambil adalah dari atasan atau pimpinan biasanya cenderung merugikan bawahan
atau karyawannya.
2).organisasi sistem terbuka, yaitu suatu organisasi yang memiliki tingkat
interaksi yang tinggi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sistem terbuka ini
60
membuat suatu organisasi lebih aktif dan dinamis dalam menyikapi setiap
perubahan yang terjadi. Sistem terbuka lebih mengedepankan keuntungan
bersama antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
Dalam penyusunan kajian ini, kami memanfaatkan data sekunder yang
diterbitkan atau yang disediakan oleh berbagai institusi. Selain itu, kami juga
menggunakan data primer dan informasi yang kami peroleh dari hasil survei dan
liaison atau hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan besar di Sulsel. Sehubungan
dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada semua pihak, terutama bagi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi dalam
sharing pemikiran dan membantu dalam penyediaan data atau informasi yang
lengkap, akurat dan terkini. Saran serta masukan dari para stakeholders sangat
kami harapkan agar ke depan kajian yang kami susun menjadi semakin lebih baik.
Aktivitas pelayanan perizinan mendirikan bagunan, dan melihat dari aspek
ekonomi Sulsel pada triwulan I 2019 tercatat mengalami akselerasi yang lebih
tinggi dari dari kinerja pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
mencapai (6,6%), urutan kelima tertinggi di nasional setelah Maluku Utara
(7,6%), Kalimatan Utara (7,1%), Sulawesi Tengah (6,8%), dan Gorontalo (6,6%).
Meskipun meningkat, angka pertumbuhan pada triwulan I 2019 tersebut berada di
bawah kisaran proyeksi Bank Indonesia. Kinerja perekonomian Sulsel terutama
ditopang oleh kuatnya konsumsi. Dari sisiLapangan Usaha (LU), dorongan
terhadap pertumbuhan secara signifikan datang dari LU Perdagangan Besar dan
Eceran, serta Industri pengolahan. Sejalan dengan kinerja perekonomian, laju
inflasi terkendali dengan capaian (3,08%), turun dari (3,50%) di akhir 2018
61
meskipun inflasi tarif angkutan udara meningkat sangat signifikan. Melanjutkan
capaian di triwulan pertama, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2019 dan
keseluruhan tahun 2019 kami perkirakan meningkat pada kisaran (7,0%-7,4%)
dengan inflasi terkendali pada kisaran target 3,5%±1% didukung oleh sinergi yang
solid dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta stabilitas sistem
keuangan tetap terjaga. Pencapaian atas perkiraan tersebut tentu dapat
memperbaiki tingkan kemiskinan dan kesenjangan kedepan. (sumber: data
laporan triwulan tahun 2019 PTSP provinsi Sulawesi Selatan)
Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai
Bapak ABD selaku kepala dinas penanaman modal (PTSP) kota Makassar
mengatakan:
“Kami selaku pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar
suda berusaha dan berupaya mengatasi masyarakat untuk tidak mendirikan
bangunan secara ilegal di sekitaran jalan tanpa sepengetahuan pemerintah
atau dinas yang terkiait.” (hasil wawancara dengan Bapak ABD tanggal 28
juli 2020)
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa
pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar telah berusaha dan
berupayamemberikan pemahaman secara baik kepada masayarakat yang
mendirikan bangunan secara ilegal di simpangan jalan di kota Makassar.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak FB selaku kabid pelayanan
belakang perizinan Teknis mengatakan:
“Upaya pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) sejauh ini sudah
lebih maju melaui konsep pendataan secarah menyeluruh kepada
masyarakat tentang perizinan mendirikan bangunan di simpangan jalan
kota Makassar dan melalui media informasi masyarakat juga dapat paham
dan melihat dimedia bahwa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan
62
secara ilegal tanpa sepengetahuan pemerintah.” (Hasil wawancara dengan
bapak FB pada tanggal 29 juli 2020)
Berdarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa upaya
pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) sudah lebih maju dalam perizinan
mendirikan bangunan melaui media informasi sehingga masyarakat mudah
memahami peraturan pemerintah dalam perizinan mendirikan bangunan di kota
Makassar.
Selanjutnya hasil wawancara dengan AP selaku Sekretaris Dinas PTSP
kota Makassar mengatakan:
“Upaya pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) sejauh ini sudah
lebih maju melaui konsep pendataan secara menyeluruh kepada
masyarakat tentang perizinan mendirikan bangunan kota Makassar dan
melalui media informasi masyarakat juga dapat paham dan melihat
dimedia bahwa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan secara ilegal
tanpa sepengetahuan pemerintah, seperti yang disampaikan oleh rekan
saya sebelumnya, saya menambahkan bahwa interaksi antar organisasi dan
lingkungan sekitar tentunya memiliki banyak manfaat. Dengan melihat 2
faktor yang sangat berpengaruh bagi efektivitas kinerja pegawai di kantor
dinas PTSP temasuk dalam pelayanan IMB tentu kami dapat melihat
kekurangan kami dari segi faktor penghambat kinerja begitupun
sebaliknya sehingga kami dapat mengetahui apa saja yang perlu di benahi
dan apa saja yang perlu kita pertahaankan.” (Hasil wawancara dengan
bapak AP pada tanggal 29 juli 2020)
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa upaya
pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) sudah lebih maju dalam perizinan
mendirikan bangunan melaui media informasi sehingga masayarakat mudah
memahami peraturan pemerintah dalam perizinan mendirikan bangunan di kota
Makassar, terlepas dari aturan tentu saja pemerintah kota dalam hal ini adalah
Dinas PTSP kota Makassar mengukur kinerja mereka dengan melihat 2 faktor
yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Tentu saja dengan adanya kedua
63
fartor tersebut maka Dinas PTSP kota Makassar dapat mengetahui apa saja yang
perlu di tingkatkan dan yang perlu di pertahankan khusunya dalam pelayanan
kepada masyarakat.
Selanjutnya hasil wawancara dengan AG selaku kabid penanaman modal
di Dinas PTSP kota Makassar mengatakan:
“Masyarakat sekarang dapat paham dan melihat dimedia bahwa tidak di
perbolehkan mendirikan bangunan secara ilegal tanpa sepengetahuan
pemerintah, halini dapat dilihat dari upaya pemerintah Dinas Penanaman
Modal (PTSP) sejauh ini sudah lebih maju melaui konsep pendataan secara
menyeluruh kepada masyarakat tentang perizinan mendirikan bangunan
kota Makassar. Tentu tidak terlepas integritas dinas dengan lingkungan
serta organisasi organisasi yang ada di kota Makassar.” (Hasil wawancara
dengan bapak AG pada tanggal 29 juli 2020)
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa upaya
pemerintah Dinas PTSP sudah lebih maju dalam perizinan mendirikan bangunan
melaui media informasi sehingga masayarakat mudah, di tambah dengan adanya
komunikasi serta interaksi yang massif serta baik maka akan menambah hubungan
yang baik serta melahirkan layanan yang nyaman kepada masyarakat.
Selanjutnyadi tambahkan oleh hasil wawancara dengan AS selaku
Masyarakat yang dilayani mengatakan:
“Masyarakat sebenarnya sudah bisa di katakan nyaman dengan layanan
yang diberikan dinas PTSP, saya selaku masyarakat mengatakan nyaman
karena saya merasakan sendiri layanan yang diberikan kepada saya pada
saat sedang mengurus izin di Dinas PTSP kota Makassar, memang betul
bahwa tingkat pemberian layanan dinas itu sangat baik karena mengikuti
kecenderunganmasyarakat indonesia yang instan, sehingga dinas
memberikan layanan yang tentunya sangat baik kepada masyarakat kita di
Makassar ” (Hasil wawancara dengan bapak AS pada tanggal 30 juli 2020)
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa upaya
pemerintah Dinas PTSP dalam pemberian layanan sudah lebih baik dalam
64
memberikan layanan terhadap masayarakat, di tambah dengan adanya komunikasi
serta interaksi yang baik tentu saja memberikan tendensi bahwa dinas PTSP kota
Makassar sangat mengedepankan layanan prima, seperti apa yang dikatakan oleh
informan selaku orang yang merasakan langsung layanan yang diberikan,
mengatakan bahwa layanan sangat baik sehingga penulis menyimpulkan bahwa
pemerintah khusunya Dinas PTSP sangat loyal dalam menjalin hubungan
interaksi kepada lingkungan di sekitarnya berdasarkan apa yang diamati oleh
penulis.
Selanjutnyadi tambahkan oleh hasil wawancara dengan MT selaku
Masyarakat yang dilayani :
“Menurut saya, kami memang terbantu dengan layanan ini tapi masih
kurang layak loket-loketnya jadi biasa itu antri ki, biasanya itu yang makan
waktu lama dalam pengurusan.”(Hasil wawancara dengan bapak MT pada
tanggal 30 juli 2020)
Hal yang sama ditambahkan oleh AD selaku masyarakat yang dilayani :
“Panjang antriannya biasa itu kasih lamaki kalau mengurus, biasa baku
tumpuk mi orang adami yang baku terobos, baku dorong-dorong, Karena
saking banyaknya orang tapi bagus tongji ia sebenarnya karena sedikit
nabantuki.”(Hasil wawancara dengan bapak AD pada tanggal 30 juli 2020)
Berdasarkan beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulakan bahwa
upaya pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar dalam
mengatasi masyarakat yang mendirikan bangunan secara ilegal maka pemerintah
memberikan pemahaman kepada masyarakat melaui media sosial media informasi
agar seluruh masyarakat kota Makassar dapat mudah mengetahui peraturan
peraturan yang dibuat oleh pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota
Makassar.
65
Berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai Efektivitas Pelayanan
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Dinas PTSP Kota Makassar dalam Hal
ini dapat dikaitkan dengan indikator Teori RichardM. Steers yakni interaksi antar
organisasi dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil observasi berkaitan
dengan indikator ini bahwa layanan di Dinas PTSP ada kemajuan dalam
mengedepankan layanan prima dalam berinteraksi dengan masyarakat yang
datang dan melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di Dinas PTSP
sendiri seperti melayani masyarakat yang akan melakukan pengurusan dengan
model pelayanan lebih nyaman dan fasilitas yang lebih memadai seperti di
sediakannya banyak loket yang siap melayani secara langsung, serta di bukanya
pelayanan online, dan fasilitas lain seperti wifi gratis bagi pengunjung kantor
dinas PTSP, dan juga adanya mesin komputer yang di pajang sebagai tempat
mendapatkan informasi sementara sebelum menuju ke pada loket yang sudah di
siapkan.
3. Peran prilaku organisasi dan efektifitas dalam suatu organisasi
Efektivitas dalam suatu organisasi konsep efektivitas sesungguhnya
merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun
di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman
pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan
pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda
pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti
yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.
66
Efektivitas dalam suatu organisasi merupakan suatu konsep yang sangat
penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam
mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat
ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, Efektivitas organisasi dapat
diartikan sebagai suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran nya. namun melihat data kependudukan kota Makassar dilangsir dari dinas
Kependudukan dan catatan sipil, membuat DPM-PTSP kesulitan dalam
melakukan pendataan dalam memberikan perizinan mendirikan bangunan di kota
Makassar jumlah penduduk Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap
tahun. Hal tersebut terlihat dari data yang dilansir Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Penyelenggaraan Pelayanan izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar
yang diselenggarakan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar
merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu:
pelayanan administrasi kepada masyarakat oleh DPM-PTSP dan DTRB. Secara
legal formal penyelenggaraan pelayanan Izin mendirikan Bangunan di Kota
Makassar di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2004
tentang Tata Bangunan.
Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks.
Untuk mendirikan sebuah bangunan, masyarakat harus memiliki surat Izin
MendirkanBangunan, karena tanpa memiliki izin, maka bangunan akan di katakan
67
ilegal oleh pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dirobohkan pula oleh
pemerintah. Hal ini, tidaklah diinginkan oleh masyarakat kota Makassar yang
telah memiliki kesadaran tinggi akan konsekuensi tersebut.
Tingginya tingkat pembangunan di Kota Makassar dapat dilihat secara kasat
mata, hal ini tidaklah mengherankan karena salah satu visi dari kota Makassar
ialah mewujudkan kota Makassar sebagai kota Niaga yang telah membuat
investor tertarik untuk menanamkan modalnya, banyaknya masyarakat pendatang
dari luar Makassar yang kemudian menetap membuat investor tertarik untuk
membangun pusat perumahan di Kota Makassar. Tingginya pembangunan di kota
Makassar dapat dilihat dari banyaknya Izin Mendirikan Bangunan yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang mencapai 4.198 IMB pada tahun2019. berikut
rekapitulasi izin yang diterbitkan DPM-PTSP Kota Makassar:
Tabel.2
Rekapitulasi Izin PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar
NO JENIS IZIN/TDI TAHUN
2019 2020 (21APRIL)
1. IMB 4.198 732
Total 4.930
Sumber: PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Banyaknya izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan pemerintah dari
tahun ketahun menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat kota Makassar
untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak heran jika
hal inilah yang memberikan sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang terus mengalami surplus dari tahun ke tahun.
68
Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai
Bapak ABD selaku kepala Dinas Penanaman Modal (PTSP), mengatakan:
“Kami selaku pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar
sudah melakukan kerjasama terhadap masyarakat setempat tentang perizian
mendirikan bangunan tetapi dalam program ini masih saja banyak ditemui
masyarakat yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan
mendirikan bangunan di simpangan jalan secara ilegal.” Hasil wawancara
dengan bapak ABD pada tenggal 30 juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa masih
saja banyak yang ditemui di simpangan jalan masyarakat yang melanggar
peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar dengan mendirikan
bangunan di simpangan jalan kota Makassar.
Salanjutnya hasil wawancara dengan Bapak AP selaku Sekertaris
DinasPenanaman Modal (PTSP) kota Makassar, mengatakan bahwa:
“Kami selaku pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar
selalu melakukan pendekatan secara baik kepada seluruh masyarakat dan
memberikan pelayan secara baik pulah dan kami juga menerima masukan
dari setiap masyarakat yang mengeluh tentang perizinan mendirikan
bangunan dan kami selaku pemerintah dinas penanaman modal (PTSP) akan
merapatkan dari setiap keluhan masyarakat dan kami kembali akan
mensosialisasikan yang menjadi keluhan masyarakat tersebut.”(hasil
wawancara dengan bapak AP selaku Sekertaris Dinas Penanaman Modal
(PTSP) pada tanggal 4 agustus 2020).
Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas maka dapat disimpulkan
bahwa pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar sudah
berupaya menerima masukan atau keluhan masyarakat dalam perizian mendirikan
bangunan dalam meningkatkan kualitas dengan di adakannya evaluasi di dinas
PTSP untuk membahas keluhan masyarakat serta memunculkan solusi dari
masalah dan keluhan masyarakat.
69
selanjutnya hasil wawancara dengan AG selaku kabid penanaman modal
Dinas PTSP kota Makassar, mengatakan bahwa:
“Kami selaku pemerintah bidang Penanaman Modal Dinas PTSP kota
Makassar tentu saja memliki peran tersendiri dalam meningkatkan
efektivitas dinas, selain sebagai bidang yang mendukung dalam peningkatan
kinerja selalu melakukan pendekatan secara baik kepada seluruh masyarakat
dan memberikan pelayan secara baik dalam hal yang berkaitan dengan
Dinas PTSP”(hasil wawancara dengan AG pada tanggal 5 agustus 2020).
Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pemerintah yakni Dinas PTSP kota Makassar sangat mengedepankan efektivitas
dalam suatu organisasi, hal ini dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh salah
satu bidang yakni bidang penanaman modal yang integritasnya dalam
meningkatkan evektivitas di Dinas PTSP sudah tidak diragukan lagi dengan
menjadikan layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu tolak
ukur dalam peran organisasi dan efektivitas dalam suatu organiasisi.
Salanjutnya hasil wawancara dengan AA selaku kabid pelayanan depan
perizinan di Dinas PTSP kota Makassar, mengatakan bahwa:
“Berbicara peran perilaku organisasi dan efektivitas dalam suatu organisasi,
jika di kaitkan dengan Dinas PTSP tentu saja sangat memeliki keterkaitan
yang sangat banyak, karena berbicara efektivitas Dinas tentu saja kami
selaku bidang yang langsung berada di bagian depan dalam memberikan
layanan kepada masyarakat tentu saja menjadi point sangat penting dan
sangat fatal jika melakukan sedikit saja kesalahan maka dari itu kami punya
peran sangat penting karena di poisiskan pada bagian depan dalam
pemberian layanan terbaik dinas PTSP kota Makassar, karena posisi kami
yang sangat sensitive dengan hubungan kepada masyarakat secara langsung
maka tentu saja sangat menghindari prilaku buruk yang bisa memberikan
dampak yang tidak baik kepada Dinas PTSP kota Makassar.”(hasil
wawancara dengan AA pada tanggal 5 agustus 2020).
Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka penulismenyimpulkan bahwa
pemerintah yakni Dinas PTSP kota Makassar memiliki peran dalam hal perilaku
70
organisasi dan efektivitas dalam suatu organisasi, karena dapat kita lihat bahwa
banyak bidang yang memiliki peran sangat penting sehingga sangat berpengaruh
kepada pelayanan yang diberikan oleh Dinas PTSP kota Makassar, melihat apa
yang dikatakan narasumber bahwa hal yang paling di hindari adalah perilaku yang
buruk dari oknum yang ada di dinas PTSP itu tidak dimunculkan dikantor karena
sangat berpengaruh terhadap integritas Dinas PTSP yang sudah di kenal
masyarakat dengan pelayanan yang baik.
Salanjutnyaditambahkan wawancara dengan ATL selaku kabid pelayanan
belakangnon teknis di Dinas PTSP kota Makassar, mengatakan bahwa:
“Pada pertanyaan ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya namun
saya menambahkan saja bahwa prilaku organisasi dan efektivitas organisasi
yang ada di Dinas PTSP kota Makassar itu dapat kita lihat dari semua
kinerja bidangnya sehingga tentu saja semua bidang di dinas PTSP itu
memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang tentu saja sangat
menunjang kinerja di dinas serta mampu mengetahui seperti apa efektivitas
Dinas PTSP kota Makassar. Peran organisasi di sini adalah bagaimana
Dinas itu menjadi Stakeholder yang penting dalam mencapai tujuan serta
pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat baik dari segi pelayanan dan lain-
lain.”(hasil wawancara dengan ATL pada tanggal 5 agustus 2020).
Selanjutnyadi tambahkan oleh hasil wawancara dengan MT selaku
Masyarakat yang dilayani :
“Menurut saya, kami memang terbantu dengan layanan ini tapi masih
kurang layak loket-loketnya jadi biasa itu antri ki, biasanya itu yang makan
waktu lama dalam pengurusan.” (Hasil wawancara dengan bapak MT pada
tanggal 30 juli 2020)
Hal yang sama ditambahkan oleh AD selaku masyarakat yang dilayani :
“Panjang antriannya biasa itu kasih lamaki kalau mengurus, biasa baku
tumpuk mi orang adami yang baku terobos, baku dorong-dorong, Karena
saking banyaknya orang tapi bagus tongji ia sebenarnya karena sedikit
nabantuki.”(Hasil wawancara dengan bapak AD pada tanggal 30 juli 2020)
71
Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka penulismenyimpulkan
bahwasemua bidang yang ada dikantor Dinas PTSP kota Makassar memiliki peran
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan
termasuk IMB kepada masyarakat, berdasarkan indikator di atas kita dapat
melihat bahwa Dinas PTSP adalah suatu oeganisasi yang tentu saja efektivitas
kinerjanya tidak di ragukan tingkat keberhasilannya berdasarkan data yang ada,
baik dari observasi awal hingga akhir yang di lakukan penulis.
Sesuai dengan tujuan penulis kita dapat melihat bahwa efektifitas pelayanan
IMB di Kota Makassar memiliki banyak peminat dangan itu kita dapat menarik
kesimpulan bahwa pertumbuhan daerah tentunya akan bertambah sesuai dengan
pembangunan yang berjalan sangat pesat ,tetapi tentu saja dengan dilakukan
pengawasan yang rutin agar tidak melanggar Izin Mendirikan Bangunan oleh
Dinas PTSP kota Makassar, pada dasarnya pembangunan yang pesat sangat
menunjang kemajuan suatu kota tetapi perlu dilakukan pengawasan oleh pihak
pemerintah secara objektif dan rutin agar tidak terjad ihal-hal yang tidak
diinginkan yang merugikan banyak pihak apalagi merugikan masyarakat, sebagai
dinas dalam pelayanan pemberian izin maka Dinas PTSP kota Makassar
memberikan layanan yang baik kepada siapa saja yang ingin mengurus IMB tetapi
juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai efektivitas pelayanan
pemberian izin mendirikan bangunan di Dinas PTSP Kota Makassar dalam Hal ini
dapat dikaitkan dengan Teori Richard M. Steers yakni Peran perilaku individu
terhadap efektifitas dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil observasi penulis,
72
bahwa Dinas PTSP kota Makassar telah menjalankan semua SOP pelayanan
kepada masyarakat khusunya dalam pelayanan pemberian IMB. Penulis juga
menemukan bahwa pemerintah kota Makassar dalam Hal ini Dinas PTSP
memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengurus IMB.
73
BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan mengenai Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan di Kantor PTSP Kota Makassar. Maka dari itu penulis dapat
menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Optimasi tujuan yang akan dicapai, terkait efektivitas Pelayanan pemberian
IMB oleh Dinas PTSP kota Makassar, dinilai sudah berjalan baik. Dimana
dinas PTSP sebagai pelaksana melibatkan masyarakat dan seluruh
stakeholdersdari pelayanan yang di berikan. Memberikan layanan kepada
masyarakat dengan mempermudah bentuk pengurusan dengan melengkapi
sejumlah persyaratan dalam bentuk berkas-berkas untuk pengurusan IMB di
Dinas PTSP kota Makassar.
2. Interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitar terkait efektivitas
Pelayanan pemberian IMB oleh Dinas PTSP kota Makassar, dinilai masih
kurang baik, itu dilihat pada fasilitas pendukung kenyamanan kepada
masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan Dinas PTSP masih kurang.
3. Peran perilaku organisasi dan efektivitas Dinas DPM-PTSP kota
Makassardinilai cukup baik dilihat dari pemberian pelayanan pada stakeholder
sesuai SOP diantaranya bentuk layanan kepada masyarakat yang membawa
anak, maka dinas PTSP memberikan layanan dengan menyediakan ruangan
tunggu bagi anak dalam bentuk wahana mini bermain pada sudut ruangan,
72
74
telah terjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis baik antar Dinas PTSP
dengan organisasi yang ada diluar PTSP, seperti DTRB sehingga menunjang
efektifitas pelayanan pemberian izin pada masyarakat.
B.Saran
Dari kesimpulan diatas maka ada berapa hal yang penulis sarankan untuk
menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait. sabagai berikut:
1. Untuk meningkatkan kualitas Dinas PTSP maka dianggap perlu melakukan
pengecekan atau evaluasi lapangan secara berkala sebagai bentuk antisipasi
adanya bangunan liar atau ilegal di kota Makassar.
2. Karena kurangnya loket pelayanan maka antrian masyarakat menumpuk
sehingga perlu penambahan loket untuk mempermudah terlaksananya
pelayanan dengan baik.
3. Dalam meningkatkan kualitas Dinas PTSP perlu rutin melakukan pengecekan
ke lapangan agar menjadi bahan evaluasi untuk dinas kedepannya.
75
DAFTAR PUSTAKA
A.F.Stoner Janes, dkk. 2013.Manajemen, edisi Indonesia. Jakarta: PT.
Prenhalindo
Anggara. 2015 . Pengantar penelitian ilmiah. Bandung : Cv pustaka setia
Bair, Lioyd. 2011.Managing performance, Jhon Wilyed Son, Inc., New York.
Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A. 2013.Human resource management an
experimental approach. Singaore: Mc Grauw- hill,Inc.
Castello,S.j. 2010.Effective ferformance management . New York: Mc Gauw-Hill
Componies,Inc.
Dale Timpe. 2010.Seri manajemen sumber daya manusia, kinerja/ Performance.
Jakarta: Elex Media Kompotindo.
Damin, sudarwan. 2011.motivasi kepemeinpinan & Efektifitas kelompok. Jakarta:
PT Rineka Cipta.
Dessler, Gary. 2011.manajemen sumber daya manusia. Jilid I. Edisi 10. Penerbit
Jakarta : pt.indeks
Gibson, J.L. 2011.sturktur organisasi dan manajemen. Jakarta: Erlangga saragih ,
juli panglima desentralisasi fiscal dan keuangan daerah dalam otonom.
Bogor: penerbit Ghalia indonesia.
Kuswadi. 2010.Cara mengukur kepuasan karyawan. Jakarta: PT Elex Media
Kompotindo.
Mardiana. 2014.Manajemen produksi. Jakarta : Penerbit Badan IPWI.
74
76
Robbins.2015.Perilaku organisasi. Index. Jakarta.
Siagian, Sondang. 2014.Manajemen sumber daya manusia. (Edisi pertama).
Jakarta: Binapura Aksara.
Soeprianto, Jhon. 2010. Penilaian kenerja dan pengembangan kariyawan, Edisi
pertama. Yogyakarta : Cetakan kelima BPPFE.
Steers Richard. M. 2010.Efektivitas organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
Tika pabundu.2010.Budaya organisasi dan peningkatan kenerja perusahaan,
Jakarta: Bumi Aksara.
Udekusuma. 2013.Performance manajement. University of Indonesia Samad.
Yukl , Gary.2015.Leadership in organisations. Terjemah jusuf udayana.
kepeminpian dalam organisasi. Edisi 3. Jakarta :Penerbit Prenhalindoh.
Undang- Undang
PERDA (peraturan pemerintah) kota Makassar Nomor. 15 Tahun 2004 tentang
tata bangunan.
PERDA (peraturan pemerintah) Nomor 6 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang
wilaya berdasarkan konsideran.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah.
Undang-Undang Tahun 2006 Pedoman penyelenggara pelayanan terpadu satu
pintu.
77
L
A
M
P
I
R
A
N
78
(Bersama bapak kabid belakang perizinan teknis)
79
(Bersama bapak kabid belakang perizinan teknis)
80
Alfiansyah, lahir pada tanggal 24
April 1996 di Sinjai. Ia anak ke
empat dari delapan bersaudara. Buah
Cinta dari pasangan Bapak Minson
dan Ibu Muliati. Penulis
menyelesaikan pendidikan sekolah
dasar di SDN 105 Bonto Sinjai Utara
pada tahun 2008. Pada tahun itu juga
peulis melanjutkan pendidikan di
SMP Negeri 3 Sinjai Utara dan tamat
pada tahun 2011, kemudian penulis
melanjutkan pendidikan di SMKN 1
Sinjai Utara, mengambil jurusan TKJ
dan tamat 2014. Penulis melanjutkan
pendidikan di perguruan tinggi
tepatnya di Universitas
Muhammadiyah Makassar
mengambil Jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1) kemudian penulis menyelesaikan kuliah S1
pada tahun 2020, dan berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah
didepan penguji berjudul “Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota
Makassar” dan mendapatkan gelar S.Sos.
81