sertipikat tanah elektronik dapat mencegah praktik mafia

POLISI

Edisi Januari - Maret 2021

Sertipikat Tanah Elektronik Dapat Mencegah Praktik Mafia Tanah

PELINDUNG : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENANGGUNG JAWAB : HIMAWAN ARIEF SUGOTO

REDAKTUR : YULIA JAYA NIRMAWATI, INDRA GUNAWAN

PENYUNTING : RISDIANTO PRABOWO SAMODRO, NUR ADHANI

DESAIN GRAFIS : RIZKI AGUNG NUGROHO, RIKI SAVITRI

FOTOGRAFER : RINALDI, AULIA FITRIANI, AHMAD ZAMRONI ‘AZIZ

SEKRETARIAT : RINALDI DJOKO DWI UTOMO, WIDYA NURYANA, IRENE PRADIPTASARI

SUSETYO, HESTY FEBRIARTY, NABILAH, NERVILIA PUSPA NAGARI, TRIANA ANINDA, RIZKY EKO

PRABOWO, LUTHFI SULISTYO, JULIAN RAMADHAN, RAEZY HASTA PRATAMA, RIO KURNIAWAN

PRATAMA, DHIMAS PRABU ANGGORO, SUCI AULIA ADITIA, RINI NUR RIZKY

ALAMAT REDAKSI : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JL. SISINGAMANGARAJA No. 2, KEBAYORAN BARU

JAKARTA SELATAN 12110

TWITTER : @atr_bpn

INSTAGRAM : @kementerian.atrbpn

FACEBOOK & YOUTUBE : KEMENTERIAN ATRBPN

WWW.ATRBPN.GO.ID

Tim Redaksi / Daftar isi

Kata Redaksi

TOKOH

TOPIK UTAMA

ARTIKEL

LIPUTAN

RAGAM

LENSA

iii

iv

5

7

13

23

41

42

Tim Redaksi...........................................................................

DAFTAR ISI

Majalah RUANG BUMI Edisi Januari - Maret 2021

4

Kata Redaksi...........................................................................

Salam hangat, Pembaca.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat, terutama nikmat sehat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali.

Hadirnya media publikasi ini, kita harapkan dapat membantu menyosialisasikan program dan kebijakan pertanahan dan ruang pada masyarakat secara cepat dan jangkauan yang lebih luas. Pada edisi perdana ini kami menampilkan tokoh (figur) Sofyan A. Djalil, sosok Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2016 hingga saat ini yang kehadirannya telah membawa warna baru dan perubahan yang sangat signifikan sesuai harapan masyarakat.

Dengan topik “Sertipikasi Elektronik”, edisi perdana Majalah Ruang Bumi menyajikan artikel yang ditulis oleh Staf Khusus Menteri/Juru Bicara Kementerian ATR/BPN; Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B; dan Inspektur Bidang Investigasi. Selain itu, kami juga menyajikan berbagai berita tentang Sertipikasi Elektronik; Era Baru Pendaftaran Tanah dan Pemberantasan Mafia Tanah, liputan kegiatan penyerahan sertipikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria Konteks Papua, penyerahan sertipikat tanah mantan kombatan GAM, dan berbagai berita lainnya yang kami kemas secara menarik dan informatif.

Akhir kata kami ucapkan, selamat membaca. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan untuk edisi-edisi berikutnya.

Yulia Jaya NirmawatiKepala Biro Hubungan Masyarakat(Redaktur)

Edisi Januari - Maret 2021 Majalah RUANG BUMI

5

Tokoh...........................................................................

Sosok Menteri Paling ‘Senior’



6

Tokoh...........................................................................

6

Siapa yang tidak tahu sosok Sofyan A. Djalil? Ya, sosok yang tercatat enam kali terlibat dalam skuat kabinet sebagai pembantu Presiden ini termasuk Menteri

paling ‘senior’ dalam kabinet Indonesia Maju. Mulai 2004 hingga 2009, Sofyan A. Djalil membantu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berlanjut di tahun 2014 hingga sekarang bersama Presiden Jokowi.

Sofyan A. Djalil kembali dipercaya Presiden Jokowi untuk melanjutkan tugasnya sejak 2016. Ia kembali dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Fokus dari Kementerian ATR/BPN lima tahun ke depan di tangan profesional kelahiran dari daratan Aceh, masih memrioritaskan misi sebelumnya, yaitu mengejar kelengkapan data disertai pemetaan bidang tanah seluruh Indonesia. Ditargetkan nantinya pada tahun 2025, semua penjuru - sudut bidang tanah di Indonesia berstatus terdaftar dan bersertipikat.

Dalam perjalanannya menjadi seorang Menteri tidaklah mudah. Berlatar belakang dari keluarga yang bisa dibilang sangat sederhana, sejak kecil Sofyan A. Djalil pernah berjualan telur itik keliling kampung demi uang saku untuknya sendiri. Pekerjaan sang Ayah hanyalah tukang cukur, dan Ibunya hanya bisa ikut membantu sebagai guru ngaji kampung.

Ketertarikannya mengejar dunia Pendidikan di Ibu Kota bermodalkan bekal seadanya, ditambah amunisi berkah restu kedua orangtua, ia merantau seorang diri, memberanikan diri melangkahkan kaki sendirian demi sebuah pendidikan. Tepat di usianya ke-26 ia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Hukum Bisnis.

Setelah enam tahun proses perkuliahan ditempuh anak rantauan, di usia ke-31 ia berhasil meraih gelar Sarjana Hukum. Tak lama ia mulai aktif bekerja di lembaga riset ekonomi CPIS, yang terkonsentrasi lebih banyak pada persoalan public policy. Kehidupannya perlahan membaik, ia berangkat ke Amerika demi gelar Master

untuk public policy, dan master keduanya untuk Hubungan Ekonomi Internasional. Seakan tak ingin menyia-nyiakan waktu, kemudian pada tahun 1993, ia sukses memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam bidang studi International Financial and Capital Market Lawstudi and Policy di Tufts University.

Setelah menggaet berbagai gelar, sebelum menjadi Menteri, Sofyan A. Djalil telah dipercaya untuk menduduki posisi-posisi penting seperti Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara, Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM, Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia dan Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Kedudukan pertamanya sebagai Menteri yaitu pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sofyan A. Djalil dipercaya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang menduduki masa jabatan selama 3 tahun. Lalu pada Periode II pemerintahan Presiden SBY, ia masih dipercaya sebagai Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara selama 2 tahun.

Lanjut ke pemerintahan Presiden Jokowi, Sofyan dipercaya memimpin tiga kementerian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari tahun 2014 sampai 2015, ia pun kemudian ditempatkan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan selama satu tahun dari tahun 2015-2016, dan terakhir menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) dari tahun 2017 hingga saat ini.

Menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN selama periode Presiden Jokowi ini membuat Sofyan A. Djalil membuat banyak gebrakan baru khususnya di bidang pertanahan, salah satunya yakni sertifikat tanah gratis pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 2 periode kabinet kerja, Sofyan A. Djalil banyak meraih penghargaan.



7

Topik UTAMA...........................................................................

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menyerahkan

sertipikat tanah kepada masyarakat di 26 Provinsi secara virtual melalui video konferensi dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/01/2020). Hadir pula secara langsung di Istana Negara 30 penerima sertipikat tanah berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten yang mewakili 584.407 penerima sertipikat di seluruh Indonesia.

“Penyerahan sertipikat tanah ini adalah komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertipikatan tanah di seluruh Indonesia. Saya betul-betul ingin semua sertipikat tanah sudah diterima dan dipegang oleh masyarakat,” ungkap Presiden sambil melihat layar monitor memastikan penerima sertipikat tanah yang mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video sudah memegang sertipikatnya.

Presiden mengungkapkan bahwa target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2020 seharusnya sebanyak 11 juta bidang tapi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang terealisasi hanya 6,8 juta bidang. “Saya yakin kalau keadaannya normal pasti bisa melampauinya, karena target yang saya berikan di tahun-tahun

sebelumnya Kementerian ATR/BPN selalu bisa melampaui,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden menceritakan bahwa ketika turun ke daerah kerap kali ia menemui keluhan masyarakat mengenai sengketa dan konflik pertanahan yang kadang berakhir panjang di pengadilan. Maka dari itu, untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, Presiden meminta mempercepat pensertipikatan tanah di Indonesia.

“Saya sudah sampaikan pada Pak Menteri ATR/Kepala BPN coba dihitung seluruh tanah air ini bisa selesai tersertipikasi semua kapan agar masyarakat merasa memiliki tanah, lalu dengan target yang telah ditetapkan dan sudah dijalankan, Pak Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tahun 2025 InsyaAllah seluruh masyarakat sudah pegang sertipikat tanah semua,” ujar Presiden Jokowi.

Tak lupa Presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN terlebih kepada petugas ukur yang tak pernah lelah mengukur setiap inci seluruh tanah air di Indonesia. “Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, dari Kantor Wilayah BPN

Membuka Tahun 2021, Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertipikat Tanah di Seluruh Indonesia Secara Virtual


8

Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas kerja kerasnya. Saya tahu kalian telah bekerja pagi, siang, malam mengerjakan target yang saya berikan. Ada yang ke daerah masuk ke tempat yang tidak ada jalannya, membawa teodolit untuk mengukur tanah, itu merupakan pekerjaan yang sangat berat karena negara ini negara yang sangat besar,” ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang berkesempatan memberikan laporan di hadapan Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembagian sertipikat adalah bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat di tengah pandemi Covid-19. “Karena dengan sertipikat rakyat berkesempatan mendapatkan akses permodalan,” ujarnya. (Tim PHAL)

Topik UTAMA...........................................................................


9

Jakarta - Maraknya pembahasan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai Sertipikat Elektronik, membuat semua jajaran Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menyosialisasikan apa itu Sertipikat Elektronik kepada semua lapisan masyarakat. Dengan membawa pesan bahwa Sertipikat Elektronik dapat menjamin data-data pertanahan milik masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyatakan bahwa Sertipikat Elektronik itu sejatinya merubah bentuk dari kertas menjadi digital. “Sertipikat kertas, yang mudah dipalsukan ini akan diubah menjadi Sertipikat Elektronik. Tanah yang clean and clear, apabila mau dijual beli, data-data akan direkam serta akan dicek di lapangan. Tetapi, sertipikat kertas ini mau dipegang, silakan,” kata Sofyan A. Djalil saat menerima kunjungan perwakilan Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Rabu (10/02/2021).

Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa jika masyarakat yang sudah mengintegrasikan sertipikat kertas menjadi sertipikat elektronik, buku sertipikatnya akan diberi tanda, misalnya digunting ujungnya ataupun dicap. Ia menambahkan bahwa itu merupakan bukti bahwa sertipikatnya sudah diintegrasikan menjadi sertipikat elektronik. “Akan tetapi, kami tidak mempermasalahkan masyarakat jika ingin menyimpan buku sertipikat yang sudah ditandai tadi,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Guna mendukung kebijakan sertipikat elektronik, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertipikat Elektronik. “Permen ini bertujuan agar Kementerian ATR/BPN mendapat izin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga agar mendapat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Permen ini perlu didukung oleh petunjuk teknis pelaksanaan (juknis) pelaksanaannya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Sertipikat Elektronik ini akan diuji coba terlebih dahulu. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, untuk uji coba sertipikat elektronik akan dilakukan di Tangerang, Provinsi DKI Jakarta serta Kota Surabaya. “Kita akan mulai dari tanah-tanah pemerintah, seperti taman, sekolah, jalan. Kemudian, tanah-tanah perusahaan juga akan kita uji coba kan untuk diterapkan sertipikat elektronik,” kata Sofyan A. Djalil.

“Yang jelas, tidak ada pegawai kantor pertanahan yang akan menarik sertipikat yang dipegang oleh masyarakat,” jelas Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi I DPD RI, Fachrul Razi mengapresiasi kebijakan Sertipikat Elektronik. Ia menyampaikan bahwa Komisi I DPD RI akan membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. “Saya apresiasi Sertipikat Elektronik ini dan rekan-rekan Komisi I DPD RI akan siap membantu melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada masyarakat,” kata Fachrul Razi. (RH/SU)

Topik UTAMA...........................................................................

9



10

Topik UTAMA...........................................................................

Jakarta - Sertipikat Elektronik akan diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun ini. Tujuannya ialah

untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi praktik mafia tanah yang kerap terjadi serta guna melanjutkan pelaksanaan transformasi digital agar terus berlanjut.

Dalam memberantas mafia tanah, Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan kepolisian dan memperbaiki sistem dengan memperkenalkan pelayanan elektronik yang salah satunya menuju ke arah sertipikat elektronik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam acara Dialog Indonesia Bicara, TVRI dengan tema “Mengenai Sertipikat Elektronik”, Rabu, (10/02/2021).

“Sertipikat elektronik ini belum mulai kita baru izin mendaftarkan di Badan Sekuriti and Siber Nasional, kepada Kominfo. Jadi kami akan lakukan bertahap, pertama kita uji coba ditanah-tanah aset- aset pemerintah dan mungkin aset-aset BUMN,” kata Sofyan A. Djalil.

Sosialisasi akan terus dilakukan Kementerian ATR/BPN mengenai sertipikat tanah elektronik agar masyarakat mengetahui penerapannya. “Kita akan terus memperkenalkan produk-produk elektronik yang lain termasuk sertipikat, namun kita akan ada uji coba dulu dan sangat hati-hati agar tidak terjadi polemik seperti ada kesan seolah-olah BPN akan menarik semua sertipikat dari masyarakat, itu tidak benar, BPN tidak akan pernah menarik sertipikat masyarakat,” ujar Sofyan A. Djalil.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan kesiapan infrastruktur yang baik diperlukan, maka dari itu Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur guna menunjang sertipikat tanah elektronik. “Kita akan terus membangun infrastruktur dan nanti kita akan memperkenalkan kantor BPN ini menuju kantor elektronik, tentu itu kita akan menyediakan infrastruktur termasuk mendigitalkan seluruh dokumen,” tuturnya.

Pemerintah Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan Dilan atau Digital Melayani yang dimana sistem-sistem akan berbasis elektronik. “Digital atau elektronik ini digunakan untuk melayani masyarakat, izin-izin nantinya akan elektronik masyarakat tidak perlu lagi ke kantor kelurahan, ke kantor ini itu, cukup dengan elektronik atau disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dan nanti kita juga akan buat tata ruang basisnya elektronik. Jadi nanti ada tata ruang di semua kota kita akan masukan ke dalam sistem elektronik kita yang namanya GISTARU,” ujar Sofyan A. Djalil.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan sebelum meluncurkan sertipikat elektronik, Kementerian ATR/BPN telah melakukan beberapa layanan elektronik. “Pertama ada pengecekan tanah melalui aplikasi sentuh tanahku. Kedua Zona Nilai Tanah, ketiga Hak Tanggungan dan keempat adalah Roya,” pungkasnya. (JR/LS/FM)

Sertipikat Tanah Elektronik Dapat Mencegah Praktik Mafia Tanah


11

Topik UTAMA...........................................................................

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/

BPN) melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik secara daring kepada jajaran pejabat internal pada Selasa, (09/02/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN, Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, dengan narasumber Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya dan dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Hadir pula memberikan arahan, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Della R. Abdullah.

Dalam sambutannya Sekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menyampaikan pandangannya dalam memodernisasi sistem di Kementerian ATR/BPN. “Di sini opsinya ada tiga, secure document, secure printer dan sistem elektronik,” ujarnya.

Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan dengan diberlakukannya sistem elektronik maka muncul pandangan skeptis dari masyarakat. Dengan begitu perlu dilakukan komunikasi publik yang efektif. “Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh kepala kantor untuk membentuk customer care dan merespons pengaduan masyarakat. Ini adalah bagaimana kita memperbaiki image Kementerian ATR/BPN,” ucapnya dalam kesempatan tersebut.

Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Sertipikat Elektronik ke Jajaran Internal

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal PHPT, Suyus Windayana, menjamin keamanan sertipikat elektronik. “Dengan hadirnya sertipikat elektronik ini nantinya dapat mencegah terjadinya rekayasa dokumen pertanahan, mulai dari pembuatan peta bidang, surat ukur hingga penerbitan sertipikat,” ujarnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa pada dasarnya penerapan sertipikat elektronik adalah perubahan kebiasaan. “Dengan perubahan kebiasaan itu maka kita harus lebih serius karena nantinya tidak dapat lagi mentolerir kesalahan setelah diberlakukannya tanda tangan elektronik,” tutur Virgo Eresta Jaya. (LS/SA)


12

Topik UTAMA...........................................................................

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerbitkan sertipikat elektronik di tahun 2021 ini. Banyak berita di tengah masyarakat mengenai sertipikat elektronik ini, salah satunya ialah sertipikat milik masyarakat

akan ditarik oleh Kantor Pertanahan. Menjawab hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN mengatakan hal tersebut tidak benar.

“Terkait pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri tersebut, Kepala Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertipikat di masyarakat, tapi apabila masyarakat datang ke kantor pertanahan dan ingin mengelektronikan sertipikat analognya menjadi sertipikat elektronik maka sertipikat analognya akan ditarik dan disimpan dikantor pertanahan, atau dengan kata lain sertipikat analog itu ditukar menjadi sertipikat elektronik dan sertipikat analognya tidak dikembalikan lagi ke pada pemiliknya ,”Jelas Yulia Jaya Nirmawati dalam siniar (podcast) ATR/BPN yang dipandunya dengan narasumber Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya, Rabu (03/02/2021).

Virgo Eresta Jaya, dalam kesempatan ini menuturkan perlunya sertipikat di rubah menjadi sertipikat elektronik. “Karena ini bagian dari ATR/BPN yang selalu bertransformasi untuk memanjakan masyarakat. Memberi

layanan lebih baik, aman, cepat dan efisien. Perpindahan itu memang selalu membuat sedikit ketidaknyamanan dan itu proses yang wajar. Kita _confidence_ melakukan perubahan dari sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik sebagai bagian dari transformasi menuju digital ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa proses mendapatkan sertipikat elektronik terdapat tiga jalur. “Pertama kalau kita sudah stable masyarakat yang belum punya sertipikat kalau memohon nanti akan keluar sertipikat elektronik. Kedua masyarakat yang sudah punya sertipikat analog misalnya mau masang hak tanggungan

untuk meminjam uang ke bank, dia daftar hak tanggungannya itu keluarnya akan sertipikat elektronik,” katanya.

“Yang ketiga adalah datang ke kantor pertanahan lalu di verifikasi datanya selanjut nya oleh BPN diterbitkan sertipikat elektronik. Jadi bukannya pegawai BPN akan menarik sertipikat di masyarakat tetapi karena keinginan masyarakat yang memegang sertipikat analog untuk ditukar menjadi sertipikat elektronik,” tambahnya.

Untuk keamanan data server pada sertipikat elektronik, Kementerian ATR/BPN yakin jika sistem digital membuat keamanan semakin lebih aman. “Kami meyakini bahwa yang namanya digital lebih aman dari pada yang manual atau analog. Untuk keamanan nya sudah pasang QR Code, Hashcode dan tanda tangan elektronik,” kata Virgo Eresta Jaya.

Beralih Ke Sertipikat Elektronik, Kementerian ATR/BPN Tidak Akan Tarik Sertipikat Di Masyarakat


13

Artikel...........................................................................

Narasumber : Dr. Teuku Taufiqulhadi, M.Si.

(Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Kelembagaan/Juru Bicara Kementerian ATR/BPN )

Peralihan Sertipikat Analog ke Elektronik di Kementerian ATR/BPN

Sertipikat Elektronik

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia yang mendorong terjadinya digitalisasi disetiap sektor. Hal tersebut mendorong

transformasi digital yang memberikan perubahan besar baik dalam bidang ekonomi, langkah-langkah hukum, kebijakan dan pola organisasi. Proses konversi dari analog kedalam bentuk digital ini tentunya akan memberikan dinamika baru dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menyikapi perkembangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Sertipikat Elektronik. Hal ini tentunya menuai beragam respon dari masyarakat terutama persoalan keamanan.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, menjelaskan bahwa masyarakat sejatinya tidak perlu khawatir, karena Kementerian ATR/BPN menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk keamanan tingkat tinggi. “Banyaknya pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus melakukan sosialisasi terkait program Sertipikat elektronik, terutama pada setiap jajaran internal Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teuku Taufiqulhadi mengatakan jika Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) bersama stafnya itu harus memiliki pengalaman yang kuat sekali terhadap persoalan ini. “Sebelum masyarakat, sosialisasi harus diberikan pada jajaran di Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saat ini harus dilakukan sosialisasi yang lebih intensif. Lalu kita harus

menggerakkan orang-orang untuk ke seluruh wilayah di seluruh Indonesia agar Kantah di seluruh kabupaten/kota siap memasuki era sertipikat digital,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan segera memberlakukan pilot project terhadap tujuh kantor pertanahan yaitu lima di DKI Jakarta serta dua di Surabaya.”Jadi apabila pilot project ini sudah berhasil di tujuh kantor pertanahan tersebut, maka tidak akan terlalu sulit penerapannya di Kantor Pertanahan lainnya. Saya menganggap bahwa hampir semua kota-kota di pulau Jawa bisa. Kemudian kota-kota di luar Jawa seperti misalnya Medan, kemudian kota Makassar juga tidak terlalu sulit untuk nantinya bermigrasi ke elektronik,” ungkapnya.

Merespon kasus mafia tanah yang terjadi yaitu pada kasus Dino Patti Djalal menunjukkan pentingnya transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Jika sertipikat tanah diubah menjadi elektronik, maka sertipikat menjadi sulit untuk dipalsukan. Karena tanda tangan elektronik akan susah disamarkan.

“Maka itu dengan kasus pak Dino ini, kita berharap masyarakat menyadari betul bahwa pentingnya kita untuk segera bermigrasi ke sertipikat elektronik. Jadi saya menganggap bahwa kasus tersebut itu membawa pengaruh baik terhadap masyarakat untuk bisa memahami bahwa sertipikat elektronik itu bisa mengamankan hak milik mereka. Tidak bisa dipalsukan, tidak mudah rusak, dan tidak akan pernah hilang, berkali-kali lebih baik daripada sertipikat analog,” tegasnya. (SA/FM/TA)

13



14

Transformasi digital pada layanan pertanahan merupakan suatu respon terhadap perkembangan teknologi informasi belakangan ini. Perubahan kearah yang lebih baik dengan memberikan layanan yang praktis, mudah, serta cepat

menjadi sasaran utama dari transformasi digital yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program “Digital Melayani” atau Dilan. Dilan, sekarang ini, bukan merupakan suatu keniscayaan karena institusi manapun bisa melaksanakannya. Adanya Dilan juga pada akhirnya akan mengubah pola kerja serta kebiasaan kerja dalam pelayanan ke masyarakat.

Seperti disebut diatas, transformasi digital di Kementerian ATR/BPN sudah berlangsung sejak tahun 2019. Tetapi jika dirunut, Kementerian ATR/BPN juga sudah memiliki aplikasi “Sentuh Tanahku”, sejak 2015, lalu pada tahun 2013, Kementerian ATR/

BPN juga punya layanan “SMS 2409”, yang memberikan layanan informasi mengenai pertanahan serta aduan masyarakat.

Pada tahun 2019, Kementerian ATR/BPN telah menunjuk 40 kantor pertanahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, untuk

melaksanakan transformasi layanan, dari layanan konvensional ke layanan elektronik. Penunjukan ke-40 kantor pertanahan itu ditujukan untuk mengujicoba keempat layanan yang sudah terintegrasi ke layanan elektronik, yaitu Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah serta Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Pengintegrasian keempat layanan itu berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hak Tanggungan Elektronik.

Seiring berjalannya waktu, peningkatan kualitas produk pertanahan juga menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN. Terhitung pada awal tahun 2021, tepatnya bulan Januari 2021, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hadirnya regulasi tersebut menjadi awal untuk melakukan konversi dari sertipikat analog ke sertipikat elektronik.

Sebenarnya, program sertipikat elektronik tentunya bukan barang baru. Mengapa demikian? karena sebelumnya Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan beberapa produk elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan pada publik. Salah satu produk pelayanan elektronik yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun salah satunya, Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik, dimana pemegang hak bukan para individu-individu yang memegang hak atas tanah melainkan bank atau kreditor. “Kita confidence untuk melakukan perubahan dari sertipikat kertas atau analog menjadi sertipikat elektronik sebagai bagian dari transformasi kita menuju digital ekonomi,” ujar Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN

Virgo Eresta Jaya

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN

Artikel...........................................................................



15

yang lebih di antaranya tidak mudah dipalsukan, mendukung budaya paperless office di era digital, kemudahan untuk pemeliharaan dan pengelolaan dan dapat diakses di manapun dan kapan pun. Selain itu transformasi sertipikat elektronik kedalam bentuk digital akan menghindari risiko sertipikat yang hilang, pencurian data fisik, rusak dikarenakan kebakaran atau faktor alam serta memudahkan untuk proses pelayanan pertanahan ke depannya.

Pemberlakuan sertipikat elektronik akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal, rencananya akan diadakan ujicoba di dua provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta serta Provinsi Jawa Timur. Untuk di Provinsi DKI Jakarta akan diujicobakan di lima wilayah kota administrasi dan di Provinsi Jawa Timur akan diujicobakan di Kota Surabaya. Selain itu, objek tanah yang akan diujicobakan adalah tanah-tanah aset pemerintah provinsi maupun kotamadya di daerah yang akan diujicoba tersebut, tanah-tanah aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta tanah-tanah perusahaan swasta dengan syarat harus bebas dari sengketa.

Untuk segi keamanan sertipikat elektronik dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis tingkat tinggi, di antaranya QR Code, Hash Code serta tanda tangan elektronik dan seluruh proses pengamanan informasi menggunakan persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diharapkan dapat mencegah pemalsuan dan modus kejahatan pertanahan lainnya. “Ke depan kita juga akan mencoba mengembangkan sistem pengamanan-pengaman lain yang tidak bisa dibalikkan dan lain-lain dan sekarang masih dalam proses pengembangan yang terus menerus untuk meningkatkan keamanan,” ungkap Kepala Pusdatin Kementerian ATR/BPN.

Proses edukasi, sosialisasi dan meningkatkan public awareness serta acceptance level masyarakat menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi tantangan tersendiri agar program sertipikat elektronik dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tugas ini tentunya bukan hanya tanggungjawab Kementerian ATR/BPN melainkan seluruh pihak terkait baik individu maupun organisasi agar masyarakat Indonesia melek digital. “Yang kita butuhkan adalah kesadaran masyarakat atau awareness masyarakat untuk come forward mengganti sertipikat manualnya jadi sertipikat elektronik,“ tutupnya.

Artikel...........................................................................

15

Transformasi Digital Upaya untuk Menaikkan Daya Saing Negara

Ease of Doing Business atau EoDB merupakan suatu indeks atau pemeringkatan yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank). Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik, khususnya properti.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada Oktober 2019, yang dirilis pada tahun 2020, peringkat EoDB Indonesia berada di urutan 73 dari 190 negara di dunia. Untuk menaikkan daya saing negara di mata para investor dan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional kita tentunya harus mempersiapkan banyak hal termasuk didalam ini administrasi pertanahan.

Salah satu syarat dari Ease of Doing Bussiness (EoDB) yaitu Pendaftaran tanah sebagai memberikan kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan lain-lain. Pemberlakuan sertipikat elektronik, salah satu tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum hak atas tanah, serta memberikan kepastian dalam pelayanan pertanahan.

Menurut Kapusdatin, keinginan investor untuk berinvestasi, salah satunya, dipengaruhi oleh bentuk sertipikat, sebagai bukti hak atas tanah. “Sertipikat itu sudah dalam bentuk digital atau belum, kalau belum investor-investor asing itu akan merasa lebih tidak secure, tapi kalau digital mereka akan merasa lebih secure, lebih cepat dan lebih efisien,” ujar Kapusdatin.

Kedepan, apabila diberlakukan nanti, Kementerian ATR/BPN sudah menyadari bahwa konversi sertipikat analog ke sertipikat digital akan menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat, akan tetapi tentunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan agar program sertipikat elektronik berjalan dengan semestinya.


Sejak digulirkan di berbagai ruang di masyarakat, ada banyak pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat terkait dengan terobosan terbaru Kementerian ATR/BPN ini. Dari sisi konten sertipikat elektronik tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan sertipikat analog, selain itu sertipikat elektronik memiliki keuntungan



16

Tujuan dari Program PTSL

Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Selain untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya untuk apa dipergunakan dan sebagainya. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tanah terdaftar di seluruh Indonesia, Pemerintah saat ini melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berupaya untuk mempercepat melakukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya PTSL, Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dan tersertipikasi pada tahun 2025.

Dengan adanya program PTSL ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan perlindungan hukum, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, dan sebagai akses untuk mendapatkan modal pendampingan usaha yang berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam mencapai target-target PTSL ini bukanlah pekerjaan mudah, berbagai macam risiko di semua lini harus dihadapi. Untuk itu, jajaran Kementerian ATR/BPN terus melakukan upaya yang dilakukan oleh

Artikel...........................................................................

Apa Saja Problematika Pendaftaran Tanah?

Brigjend. Pol. Yustan Alpiani

Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN

16



17

Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menangani langsung dalam pelaksanaan program PTSL.

Risiko Pendaftaran Tanah

Sesuai dengan target PTSL yang akan dicapai, Brigjend. Pol. Yustan Alpiani selaku Inspektur Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN berpendapat bahwa terdapat beberapa risiko dalam pendaftaran tanah ini. Ada beberapa penyebab munculnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Indonesia salah satunya adalah karena nilai tanah yang kian tinggi. “Hal ini yang tentu akan mempengaruhi daya tarik manusia untuk menguasainya,” ujar Yustan.

Yustan Alpiani menjelaskan risiko dari pendaftaran tanah yaitu pertama, permohonan dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap tanah. “Risiko ini sulit diminimalisir karena pemeriksaan pada loket tidak cukup tajam untuk menentukan palsu tidaknya suatu berkas permohonan. Oleh karena itu, dalam tahapan ini persyaratan dalam permohonan pendaftaran tanah pertama kali harus benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan,” jelasnya.

Selain itu, mulai dari petugas loket hingga back office harus meneliti kelengkapan dan keabsahan (formal) dari seluruh persyaratan. Apabila tidak dilakukan penelitian dengan cermat akan mempunyai risiko hukum/pidana akibat adanya dokumen palsu maupun keterangan yang tidak benar atau palsu.

Risiko kedua yaitu tidak dipenuhinnya kebutuhan akan kelengkapan peta kerja. Dalam hal ini risiko tanah yang didaftar berpotensi masuk kedalam kawasan hutan, overlap asset, dan sebagainya. “Peta dasar pendaftaran tanah menjadi sarana yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang difungsikan sebagai peta kerja sekaligus sebagai sarana kendali dalam melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah bersama peta lainnya,” tutur Yustan.

Ketiga, tidak mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan/tetangga batas. Risiko

ini sering terjadi di lapangan dengan ditemukan Gambar Ukur (GU) yang dititip kepada pemohon. Risiko yang akan terjadi dalam penetapan batas apabila tidak mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan adalah sengketa batas.

Keempat, saat pengumpulan dan penelitian data yuridis dokumen alas hak dan keterangan yang dilampirkan pemohon palsu. Risiko ini sulit diminimalisir karena petugas tidak bertugas memeriksa materiil substansial dokumen tersebut. Yustan berpendapat jika hal ini terjadi, maka risiko hukum yang akan terjadi apabila prosedur pengukuran tidak ditempuh yaitu berpotensi overlap dengan bidang tanah terdaftar yang lain sehingga menjadi cacat hukum administrasi.

Kelima, dalam pembukuan hak apabila ditemukan dasar untuk penerbitan sertipikat mengandung unsur melawan hukum atau cacat administrasi maka sertipikat yang dihasilkan batal demi hukum. Dalam hal ini, risiko apabila tidak dilaksanakan penelitian secara cermat dokumen alas hak maka akan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah. “Khususnya terhadap dokumen kepemilikan yang belum lengkap atau tidak ada bukti sama sekali, maka risiko hukum yang berpotensi akan terjadi pada tahapan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah ini apabila dokumen alas hak dan keterangan yang dilampirkan dalam permohonan hak ternyata palsu,” ungkapnya.

Keenam, sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sehingga penyerahannya pun harus kepada pemohon langsung. Pada tahapan keenam ini, risiko dalam pembukuan hak apabila dasar untuk penerbitan sertipikat mengandung unsur melawan hukum atau cacad administrasi sehingga sertipikat yang dihasilkan batal demi hukum.

Lebih lanjut, Yustan menjelaskan mengenai proses untuk penyelesaian risiko di atas. “Untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian risiko di atas, pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN telah mengakomodir dengan adanya pasal-pasal KUHP yang sesuai dengan risiko yang telah dijabarkan,” tutupnya.

Artikel...........................................................................

17



18

Sertipikat Elektronik:

Era Baru Pendaftaran

Tanah di Indonesia

Jakarta - Pemerintah telah memberikan banyak stimulus untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya dengan menggencarkan DILAN (Digital Melayani).

Merespons hal tersebut, tahun lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulainya dengan melakukan pelayanan elektronik pada beberapa pelayanan seperti Hak Tanggungan, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Tidak berhenti sampai disitu, Tahun 2021 ini Kementerian ATR/BPN akan memulai penggunaan sertipikat elektronik.

“Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Jumat (22/01/2021).

“Dengan peraturan ini maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data,” terang Yulia Jaya Nirmawati.

Pada kesempatan ini, Yulia Jaya Nirmawati juga mengatakan bahwa setelah payung hukumnya terbit, Kementerian ATR/BPN kini tengah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. “Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap, akan diatur oleh Menteri,” tambah Yulia Jaya Nirmawati

Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang

merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Produk dari pelayanan

elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Yulia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini. “Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik

ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang,” ujarnya.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa Sertipikat Tanah dalam bentuk dokumen elektronik.

Nantinya Sertipikat Elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. (WN)

Artikel...........................................................................


19

Artikel...........................................................................

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik telah terbit pada awal tahun ini. Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi

digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, di mana tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Terkait sertipikat elektronik yang rencananya akan diluncurkan tahun ini maka perlu disampaikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat salah satunya melalui media massa. Selain itu, penjelasan ini juga dilakukan untuk meluruskan opini yang terbentuk di masyarakat pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Sertipikat Elektronik tersebut.

Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini adalah melalui konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Selasa (02/02/2021). “Konferensi pers kali ini diselenggarakan agar masyarakat mempunyai pemahaman menyeluruh, tidak sepotong-potong terkait sertipikat elektronik ini, dan pada kesempatan ini juga diberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat memoderatori jalannya konferensi pers.

Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dwi Purnama; dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya.

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai sertipikat elektronik yang disampaikan oleh awak media. Secara garis besar pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan latar belakang kenapa sertipikat dibuat elektronik, implementasi penerbitan sertipikat elektronik, manfaat dari sertipikat elektronik, perbedaan sertipikat elektronik dengan analog, pemberlakuan sertipikat elektronik hingga kesiapan serta keamanan dari sertipikat elektronik untuk menghindari adanya pemalsuan.

Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi mengatakan dengan diluncurkannya sertipikat elektronik, tentu akan ada nuansa yang berbeda dengan sertipikat analog yang biasa digunakan masyarakat. Meskipun demikian, ia memastikan penggunaan sertipikat elektronik secara teknis sama dengan analog. “Setiap

Simak Penjelasan Kementerian ATR/BPN tentang Sertipikat Elektronik

19



20

teknologi yang baru diluncurkan, tentu ada budaya yang baru, tidak hanya dari internal, tetapi juga masyarakat sebagai stakeholders terkait,” ucap Teuku Taufiqulhadi.

Lebih lanjut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang menjelaskan implementasi dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. “Untuk penerbitan sertipikat elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya,” jelas Dwi Purnama.

“Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertipikat analog oleh Kepala Kantor, jadi saat masyarakat ingin mengganti sertipikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data maka sertipikat analognya ditarik oleh Kepala Kantor digantikan oleh sertipikat elektronik,” tambahnya.

Adapun yang melatarbelakangi diluncurkannya sertipikat elektronik, Dwi Purnama menuturkan untuk efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB). “Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi,” tutur Dwi Purnama.

Dalam hal penyelenggaraannya, Dwi Purnama menyatakan nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. “Hal ini dikarenakan beberapa hal yakni pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia. Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia, kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat

beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk,” ucap Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya menegaskan keamanan dari penggunaan sertipikat elektronik. “Ini adalah cara kita meningkatkan kemananan, karena dengan elektronik, kita lebih bisa menghindari pemalsuan, serta tidak dapat disangkal dan dipalsukan. Di dalam sertipikat elektronik juga kita memberlakukan tanda tangan elektronik, ketika penandatanganan digital dilakukan, operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik,” imbuh Virgo Eresta Jaya.

Keamanan juga dapat dijamin karena menurut Virgo Eresta Jaya, seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Di dalam sertipikat elektronik akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh, tidak dikurangi atau berubah dan untuk kerahasiaan kita sudah dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN,” jelasnya.

Virgo Eresta Jaya lebih lanjut menjabarkan manfaat dari diberlakukannya sertipikat elektronik. “Sertipikat elektronik ini nantinya akan mendukung budaya paperless office di era digital, mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik, mendukung program go green pemerintah, dengan pengurangan penggunaan kertas dan tinta, mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan serta penerapan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan sertipikat tanah,” jelasnya.

Untuk diketahui, perbedaan antara sertipikat analog dengan sertipikat elektronik juga dijelaskan langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Di sertipikat elektronik nantinya akan menggunakan hashcode, QR Code, single identity, akan dijelaskan ketentuan penggunaan sertipikat elektronik dari kewajiban dan larangannya, menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen yang elektronik,” pungkas Virgo Eresta Jaya. (LS/TA)

20

Artikel...........................................................................



21

Artikel...........................................................................

Jakarta - Pesatnya kemajuan perkembangan teknologi mendorong semua orang berlomba-lomba memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Munculnya berbagai

aplikasi guna menunjang kebutuhan setiap orang memang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Istilahnya hidup sekarang menjadi lebih praktis karena di mana saja setiap orang dapat mengakses informasi yang memang dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, layanan pertanahan juga sudah mengalami transformasi digital. Selama tahun 2019-2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberlakukan layanan elektronik. “Sebanyak empat layanan sudah diintegrasikan menjadi layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el); Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); Pengecekan Sertipikat Tanah; serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT),” ungkap Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Rabu (03/02/2021).

Kepala Biro Humas menambahkan bahwa pada tahun ini akan memberlakukan sertipikat elektronik. Sertipikat elektronik ini merupakan bukti transformasi digital yang dilakukan untuk Kementerian ATR/BPN. “Datanya sudah terintegrasi secara elektronik, fisiknya juga terintegrasi secara elektronik. Nanti cara kerjanya, masyarakat harus membuat email dan mengaktifkan email tersebut serta diinfokan kepada kantor pertanahan, apabila ingin membuat sertipikat elektronik. Jika sertipikat tanah elektronik sudah jadi, akan dikirim melalui email tersebut,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk mengatur dan mengelola administrasi pertanahan. Permasalahan yang dihadapi selama ini adanya kasus sertipikat tanah ganda, yang akhirnya mengakibatkan sengketa pertanahan. Kepala Biro Humas mengatakan hadirnya sertipikat elektronik ini dapat menjadi solusi atas permasalahan tadi. “Sertipikat

Sertipikat Elektronik, Satu Lagi Bukti Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN

elektronik ini dapat dipastikan tidak ada lagi sertipikat tanah ganda karena semuanya sudah tersistem secara elektronik. Bisa dapat dengan mudah terdeteksi,” kata Kepala Biro Humas.

Sertipikat elektronik ini sudah didukung oleh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. “Langkah selanjutnya akan kita sosialisasikan terkait hal ini. Sebagai informasi, sejak tahun-tahun sebelumnya Kementerian sudah melakukan digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan dan perlu diketahui juga, proses sertipikat tanah di kantor-kantor pertanahan ini sudah dilakukan secara elektronik. Tetapi yang berubah adalah bentuknya, dari analog menjadi elektronik,” kata Kepala Biro Humas.

Banyak keuntungan atas integrasi dari sertipikat tanah analog menjadi sertipikat elektronik. Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan bahwa sertipikat elektronik ini akan mengurangi interaksi antara pemohon dengan kantor pertanahan. “Sertipikat elektronik ini juga akan menjamin kepastian hukum sehingga dapat meminimalkan pemalsuan dan duplikasi, serta mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan, yang disebabkan oleh misinformasi. Sertipikat elektronik juga akan meningkatkan registering property dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business negara kita,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia Jaya Nirmawati kembali menegaskan bahwa Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertipikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat, melainkan sertipikat analog yang dipegang oleh masyarakat dapat diajukan menjadi sertipikat elektronik. “Jadi, tidak akan ditarik oleh kantor pertanahan. Pemberlakuan sertipikat elektronik ini akan diberlakukan secara bertahap pada tahun 2021 dan keduanya, baik sertipikat analog dan sertipikat elektronik diakui keduanya oleh Kementerian ATR/BPN,” tutup Kepala Biro Humas. (RH/LS)


22

SAMPAIKANPENGADUAN ANDASAMPAIKANPENGADUAN ANDA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

#TanyaATRBPN

#TanyaATRBPN

#TanyaATRBPN

Terkait pertanahan dan tata ruang melalui komentar di medsos resmi kami dengan tagar


23Jakarta – Mengawali tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah

(SHAT) secara Elektronik. Pengecekan elektronik merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pertanahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi secara modern.

“Kita sudah mulai mencanangkan pengecekan elekronik full 1 Januari 2021 secara nasional. Jadi kita sudah tutup 100% pengecekan manual tepat di tanggal 31 Desember 2020 kemarin,” ujar Virgo Eresta Jaya selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN saat memberikan sambutan pada acara Implementasi Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah secara Elektronik yang dilaksanakan melalui video conference pada Selasa, (05/01/2021).

Virgo Eresta Jaya memberikan alasan mengapa Kementerian ATR/BPN harus melakukan pengecekan layanan secara elektronik. “Kenapa kita harus berani begitu? Kita telah mencoba memulai di pertengahan tahun kemarin, pada bulan Juli kita sudah mulai mengimplementasikan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) 100% dan itu saya nilai berhasil dan awal tahun 2021 ini kita berharap kita menambah lagi layanan yang full elektronik, yaitu pengecekan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Pusdatin Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa di masa pandemi Covid-19

ini dengan adanya pengecekan elektronik diharapkan dapat mengurangi kerumunan. “Kurang lebih setelah adanya pengecekan elektronik ini dapat mengurangi 200 ribu orang per bulan yang datang ke Kantor Pertanahan,” tambah Kepala Pusdatin Kementerian ATR/BPN.

Di akhir sambutannya, Virgo Eresta Jaya berpesan dan berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti video conference. “Dengan adanya sosialisasi ini teman-teman di Kantor Pertanahan tidak ragu untuk berhijrah untuk pengecekan manual ke digital, karena sebenarnya pada hakikatnya kita menyelenggarakan pengecekan elektronik itu justru akan memberikan ruangan waktu sebenarnya. Kalau kita melakukan pengecekan secara konvensional, kita akan repot mencari buku tanah kita harus melakukan penyesuaian tetapi kalau kita sudah menggunakan pengecekan elektronik kita sudah fokus pada validasi saja,” tutup Virgo Eresta Jaya.

Pada kesempatan yang sama, Della R. Abdullah Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi manambahkan jika Kementerian ATR/BPN memang harus mengikuti perkembangan ke arah yang modern. “Tidak ada pilihan lagi bagi kita bahwa kita harus masuk ke digitalisasi semuanya, semuanya ini adalah untuk service kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan dengan adanya pengecekan elektronik yang kita lakukan ini berguna untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat atau stakeholder kita yang lain,” tutur Della R. Abdullah. (AF/RK)

Kementerian ATR/BPN Sambut Tahun 2021 dengan Meningkatkan Layanan Elektronik

Liputan...........................................................................


24

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan atas Inovasi Penerapan Sistem Merit

dalam Manajemen ASN dengan Kategori “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo dan didampingi Ketua KASN, Agus Pramusinto, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Berdasarkan proses penilaian dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh KASN, Kementerian ATR/BPN masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan nilai 334,5 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, pada sambutannya mengatakan bahwa Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya ucapkan selamat kepada instansi pemerintah yang berhasil mendapatkan penghargaan dengan kategori “Sangat Baik” dan “Baik”. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kulitas SDM ASN. Serta terus menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakterisik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih KKN,” tuturnya.

Salah satu karakteristik yang menjadi fokus pemerintah dalam penerapan sistem merit adalah

integritas ASN, upaya pencegahan KKN, kepatuhan kepada kode etik, perilaku, serta pembangunan zona integritas menuju bebas korupsi, WBK dan WBBM. “Selain itu juga dinilai dari loyalitas dan wawasan kebangsaannya. Hal ini sangat penting untuk dijaga, mengingat salah satu peran ASN sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa,” ungkapnya.

Wakil Presiden RI mengharapkan instansi pemerintah yang telah ditetapkan sebagai kategori “Sangat Baik” dan “Baik” agar menjadi pilot project bagi instansi pemerintah lainnya. Serta diperlukan adanya peningkatan kolaborasi antara KASN, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pelaksaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk diketahui, penerapan sistem merit telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam implementasinya, UU tersebut mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka, dan instansi pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem merit.

Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan bahwa KASN memiliki peran yang penting dalam mendorong hadirnya ASN yang profesional, bersih, kompeten, dan netral yaitu dengan melakukan pengawasan untuk memastikan diterapkannya sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sehingga, birokrasi indonesia yang berkelas dunia dapat terwujud. (TIM PHAL)

Kementerian ATR/BPN Raih

Penghargaan Sistem Merit

ASN dari KASN

Liputan...........................................................................

24



25

Jakarta - Sejak periode pertama masa jabatannya, Presiden Joko

Widodo menginginkan seluruh bidang tanah di Indonesia segera terdaftar. Hal tersebut berangkat dari kepedulian Presiden terhadap banyaknya permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat, akibat tanah yang belum terdaftar. Dengan latar belakang tersebut, pendaftaran tanah kini menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah.

Capaian Sertipikat Hak Atas Tanah tahun 2020 sekitar 98% dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan oleh Suwito, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/01/2021).

Pada kesempatan ini Sesditjen PHPT mengungkapkan bahwa pencapaian maksimal ini merupakan aplikasi strategi Menteri ATR/Kepala BPN. Ia mengungkapkan bahwa, sebelum terjadi pandemi Covid-19, Menteri ATR/Kepala BPN menginstruksikan agar program PTSL dapat selesai di bulan Oktober tahun 2020. “Dengan latar belakang tersebut, tim di kantor-kantor pertanahan sudah mulai melakukan kegiatan pengukuran dan pengambilan data yuridis sebelum masa pandemi dan untuk pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga pun

kita melakukan pengawasan dan percepatan agar penyelesaian sesuai dengan target,” ungkap Suwito.

Selain itu, tercapainya target tersebut karena kerja bersama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat, baik jajaran aparatur Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Memasuki Tahun 2021, target pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN semakin besar. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN mendapatkan target mendaftarkan bidang tanah dan ruang kurang lebih 9 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, baik melalui kegiatan PTSL, Redistribusi Tanah Sertipikasi Tanah Barang Milik Negara dan kegiatan lainnya.

Selain itu, tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun kualitas. Tidak hanya peningkatan kualitas data pendaftaran tanah, kualitas juga terkait erat dengan program Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan Transformasi Digital. Hal tersebut

merupakan suatu keniscayaan, karena teknologi informasi yang terus berkembang dan juga efek Pandemi Covid-19 untuk beralih ke layanan yang contactless agar mengurangi transmisi Covid-19. Pada pertengahan tahun 2020 lalu, pelayanan elektronik telah mulai dilakukan pada layanan Hak Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Pada tahun 2021, seluruh satker Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan Pelayanan Hak Tanggunan Elektronik, Roya Elektronik dan Pengecekan Sertipikat elektronik.

Pada tahun 2021 ini juga, Kementerian ATR/BPN akan memulai penggunaan sertipikat elektronik. Saat ini tengah disusun peraturan pelaksanaannya, baik untuk pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Pelayanan sertipikat elektronik ini dapat dilakukan apabila data-data pertanahan di Kantor Pertanahan telah tervalidasi. Hingga akhir tahun lalu, data pertanahan yang dinyatakan siap elektronik yaitu sejumlah 41,2%. Kementerian ATR/BPN terus mendorong tingkat validasi data ini, sehingga ke depan, pelayanan sertipikat elektronik tidak hanya dapat dilakukan di kota-kota yang data pertanahannya telah tervalidasi dengan baik namun juga di seluruh Indonesia. (RH/LS/WN)

Pandemi Tidak Halangi Kementerian ATR/BPN Capai Target Pendaftaran Tanah

Liputan...........................................................................


26

Jayapura - Setelah tiga bulan berlalu, kali ini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Surya

Tjandra kembali mengunjungi Provinsi Papua. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian ATR/BPN selaku leading sector pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria merasa perlu meningkatkan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dengan mempertimbangkan kontekstual Papua.

Reforma Agraria konteks Papua yang dimaksud, yakni pemetaan sosial dan spasial wilayah adat. Hal tersebut disampaikan oleh Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Papua, Senin (25/01/2021).

“Reforma Agraria konteks Papua dengan melakukan pemetaan masyarakat adat dan kami kemarin para Wakil Menteri bertemu dengan Pak Wapres yang fokus kepada Papua dan berkonsultansi untuk menggunakan pendekatannya kepada masyarakat adalah budaya, adat, sosial, cultural soft aproach,” ujar Surya Tjandra.

Sebagai informasi saat ini terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Mendengar hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengapresiasi dan mendukung hal tersebut. “Dalam rangka pemetaan lokasi masyarakat berdasarkan MoU,

ruang lingkup Papua yang besar kalau kita bisa berhasil di satu kabupaten maka itu bisa dijadikan suatu barometer,” katanya.

Setelah berkunjung dan berdiskusi dengan Sekda Provinsi Papua, Wamen ATR/Waka BPN mengunjungi Kantor Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano untuk berdiskusi mengenai Reforma Agraria di Kota Jayapura. “Kota Jayapura akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Papua maka kita terus koordinasi terus kita cari permasalahannya apa secara bersama dan barangkali nanti ada perjanjian kerja sama antara Pemkot dengan kantor pertanahan,” imbuh Surya Tjandra.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menuturkan dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, berterima kasih karena dapat mempercepat pembangunan di Papua khususnya Jayapura dan kerja sama yang baik terhadap BPN dapat terus ditingkatkan.

“Kami bersama Kantor Pertanahan Kota Jayapura melakukan penyertipikatan di kampung-kampung dan kerja sama yang baik dengan BPN Kota Jayapura mengenai agraria dapat terus berlanjut,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa mengatakan akan terus mendukung program Pemda dengan tujuan membangun Kota Jayapura sebagai ikon di Papua. “Sesuai program Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di mana wajib dilakukan pemetaan diseluruh tanah dan misi saya mendukung semua program pemerintah kota maupun provinsi,” pungkasnya. (JR/RZ)

Reforma Agraria Konteks Papua Mengutamakan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat

Liputan...........................................................................


27

Liputan...........................................................................

dengan cara melakukan pemberdayaan. Kita jadikan ini model untuk belajar,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pidie Jaya, Aji Ayub Abas mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk keseriusan dan dukungan penuh pemerintah dalam pemenuhan amanat kepada negara. “Dalam melakukan upaya penyediaan tanah dan pemberdayaan yang layak bagi mantan kalangan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik hari ini untuk yang kedua kalinya menjadi hari besar kami untuk mendapatkan legalitasnya,” tutur Bupati Pidie Jaya.

Selain itu, Bupati Pidie Jaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wamen ATR/Waka BPN. “Terima kasih kepada Bapak Wamen yang telah hadir dan menyerahkan sertipikat tanah hasil mantan kalangan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik. Ini merupakan sejarah penting bagi kami,” tambah Aji Ayub Abas.

Setelah selesai menyerahkan sertipikat, Wamen ATR/Waka BPN bersama dengan Bupati Pidie Jaya dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh meninjau langsung lokasi Reforma Agraria sekaligus melakukan panen perdana serai wangi di Desa Abah Lueng, Bandar Baru, Aceh. (AF/TA)

Pidie Jaya - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik bagi

mantan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik sebanyak 755 sertipikat di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Selasa, (9/2/2021). Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Pidie Jaya.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra menyerahkan secara langsung kepada 2 orang perwakilan penerima secara simbolis. “Ini merupakan bentuk apresiasi penghormatan kami kepada apa yang sudah dilakukan teman-teman pemerintah daerah, Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan setempat,” ungkap Surya Tjandra.

Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa semua ini adalah tanggung jawab negara, khususnya Kementerian ATR/BPN. “Tidak mudah menyelesaikan permasalahan seperti ini, 16 tahun harus berjuang membereskan sisa luka-luka lama konflik di Aceh. Paling tidak hari ini kita maju satu langkah besok satu langkah dan satu langkah lagi. Aceh tidak boleh balik lagi ke era konflik, kita ingin ada pembangunan,” pesan Wamen ATR/Waka BPN.

Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan pembangunan yang harus dilakukan yaitu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. “Perlu strategi yang khusus untuk melakukan pembangunan, salah satunya yaitu dengan redistribusi tanah yaitu

Wamen ATR/Waka BPN Serahkan 755

Sertipikat Bagi Mantan Kombatan

GAM


28

Liputan...........................................................................

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah

dan Ruang (PPTR) menyelenggarakan 2021 PPTR Expo dengan tema Menjawab Publik di Lobi Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (08/02/2021).

Pelaksanaan 2021 PPTR Expo Menjawab Publik bertujuan untuk mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menyosialisasikan produk-produk yang telah dihasilkan oleh Ditjen PPTR. “Kami

berusaha menjawab kebutuhan publik itu apa, kami berharap kami akan mendapat masukan dan mewujudkan tuntutan dan keinginan masyarakat. Kami harus ketemu langsung dengan publik, agar mengetahui apa sih kebutuhan Bapak Ibu. Kami belum sempurna tapi kami coba buat berani terbuka kepada masyarakat,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Budi Situmorang saat membuka acara 2021 PPTR Expo.

Dilaksanakanya 2021 PPTR Expo Menjawab Publik ini dilatarberlakangi oleh beberapa faktor serta dalam rangka menjawab pertanyaan publik terkait persoalan pemanfaatan ruang dan sertipikasi. “Banyak informasi tentang sertipikat elektronik yang membuat bingung masyarakat, kedua ada tanggapan Pak Menteri jangan sampai terjadi _post truth_ dimana suatu berita atau isu terlalu sering diekspose dan menjadi kebenaran, makanya kami saat ini berinisiatif akan sampaikan tanpa harus menunggu ditanya,” ujarnya.

Sebagai informasi acara ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Direktorat yang berada di bawah Ditjen PPTR yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari hingga 5 Maret 2021. Kegiatan ini dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui akun Youtube Ditjen PPTR. Apabila ada pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan, masyarakat dapat langsung menuliskan pada kolom komentar dan kemudian akan direspon oleh Panitia Expo.

Pada minggu pertama dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Minggu kedua dilaksanakan oleh Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah. Minggu ketiga dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu dan minggu keempat dilaksanakan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Pada kesempatan ini, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Renald menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR akan terus mengawal semua rencana tata ruang. “Kita akan menerapkan pengawalan, monitoring, audit, evaluasi dan jika ada pelanggaran tata ruang kita akan tindak langsung, seperti waktu lalu kita ada tindakan kasus di Cibeet dan Bekasi. Kita lakukan pembongkaran dan apabila ada bukti pidana di situ, kita akan pidanakan,” ungkapnya.

Hadir pula pada kesempatan ini, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa. Ia mengungkapkan selain dengan menindak pelanggaran, Ditjen PPTR juga terus melakukan pencegahan.

Bersambung ke halaman 28


29

Liputan...........................................................................

Tidak perlu ribet tatap muka lagi, kini pelayanan hak tanggungan sudah

bisa diakses secara online melalui

htel.atrbpn.go.id


30

“Selain penindakan kita juga lakukan pencegahan pelanggaran tata ruang, pertama kita lakukan pengawasan teknis kita membina daerah agar tidak cuek terhadap pelanggaran tata ruang, lalu kita sosialisasikan rencana tata ruang, memberikan pemahaman pada masyarakat agar mencegah terjadinya pelanggaran,” ujarnya.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati mengatakan Ditjen PPTR di tahun 2021 sudah melakukan pilot project sertipikasi pulau-pulau kecil dan gugusan. “Sekitar 111 pulau kecil terluar yang akan kami sertipikasi dengan tujuan memastikan bahwa ini adalah bukti hadirnya

negara dan memastikan bukti kepemilikan pulau-pulau tersebut milik negara Indonesia, sementara kami akan adakan identifikasi terlebih dahulu sebagai pilot project,” tutupnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional serta seluruh staf di lingkungan Ditjen Pengendalian dan Penertiban Ruang dan Tanah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, beberapa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah (Pemda), Akademisi, Praktisi, Asosiasi serta tamu undangan lainnya melalui daring. (RE/JR/RH/RZ)

Liputan...........................................................................

Bener Meriah – Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah dan telah

ditetapkan melalui UU RI Nomor 41 Tahun 2003. Meskipun bisa dikatakan masih seumur jagung, namun kabupaten ini terus memacu pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah peningkatan pertanian berorientasi ekspor dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Karena terletak di dataran tinggi serta memiliki iklim yang sejuk, kopi merupakan napas kehidupan masyarakat setempat sehingga

banyak masyarakat yang membudidayakannya. Kabupaten Bener Meriah tercatat sebagai salah satu daerah penghasil utama kopi khususnya kopi gayo di nusantara. Kopi gayo sendiri saat ini sudah di ekspor ke berbagai negara seperti Kawasan Asia, Amerika dan Eropa.

Bupati Bener Meriah, Sarkawi menjelaskan bahwa kopi gayo merupakan penguat devisa untuk negara tetapi kepastian hukumnya tidak ada. “Meskipun daerah ini kaya akan kopinya, tetapi sangat disayangkan sekali bahwa tanah yang mereka tanami belum memiliki kepastian legalitasnya. Dari kurang lebih 50.000 hektare

Pengembangan Pertanian Berorientasi Ekspor di Negeri Atas Awan


31

Liputan...........................................................................

kebun kopi yang produktif jika melihat kondisi di hulu status kebunnya belum jelas. Ini penghasil devisa yang besar tetapi kepastian hukumnya tidak ada karena masih termasuk dalam kawasan hutan” ungkap Sarkawi di Pendopo Bupati Bener Meriah, Rabu (10/02/2021).

Lebih lanjut, Bupati Bener Meriah mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah sama saja dengan menjaga hutan. “Justru dengan menjaga kepastian hak kita bisa menjaga hutan, melepaskan sebagian yang memang sudah dikelola setidaknya 40 tahun digarap masyarakat dan sudah produktif dengan penghasilan yang besar karena kopi ini memiliki nilai jual yang tinggi,” tambahnya.

Tidak hanya legalitas bagi masyarakat pekebun kopi, Sarkawi juga menceritakan kepada Wamen ATR/Waka BPN mengenai legalitas aset tanah untuk kebun Pisang Cavendish. “Rencananya ketika akan masuk pada proses bisnis, ada lahan sekitar kurang lebih 370 hektare idle milik Kementerian Pertanian (Kementan) karena ini tempatnya yang paling strategis dan posisi lahannya saat ini dirambah masyarakat,” tambah Bupati Bener Meriah.

Melihat hal tersebut, Bupati Bener Meriah sudah mengajukan beberapa skema di antaranya skema hibah atau skema ruislag. “Skema ini masih dalam proses di Kementan. Oleh karena itu, kami

membutuhkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk menguatkan itu karena untuk pisang cavendish ini sudah ada off-taker yang siap mengelola perkebunan bersama masyarakat,” ucap Bupati Bener Meriah.

Perlu diketahui bahwa tugas dari off-taker ini tidak hanya mengelola perkebunan, tetapi juga sebagai supervisi untuk mengarahkan dan mengajarkan para petani hingga bisa panen dan menghasilkan pisang cavendish yang siap untuk dijual, bahkan ketika hasil panen ini sudah siap para off-taker akan membeli hasil panennya.

Menjawab permasalahan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra menyampaikan bahwa saat ini salah satu konsen Presiden adalah untuk segera menuntaskan tata batas hutan. “Penting sekali pemerintah pusat memperhatikan ini dimana salah satunya adalah memfasilitasi kawasan hutan yang sudah produktif karena akan menambahkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara,” tutur Surya Tjandra.

Wamen ATR/Waka BPN pun menambahkan bahwa dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) akan mengomunikasikan ini. “Jika dilihat dari hasil produksinya kopi dan pisang cavendish ini merupakan penghasil devisa negara. Jadi kita sekarang buat strategi bersama dengan tim GTRA untuk saling berkomunikasi sesama pemangku kepentingan terkait demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,”. (AF/TA)

Jakarta - Sosialisasi terkait Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik terus dilakukan. Kali ini, sosialisasi dilakukan

kepada jajaran internal yang ada di tingkat Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Harapannya agar seluruh insan ATR/BPN dapat menjadi duta informasi untuk menyebarluaskan, mengedukasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat eksternal tentang sertipikat elektronik,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat memoderatori jalannya kegiatan

Sosialisasi yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (11/02/2020).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa diluncurkannya sertipikat elektronik merupakan bagian dari program transformasi digital yang telah dicanangkan sejak tahun 2019. “Program transformasi digital tentu tidak dilakukan dengan cepat, dan sudah dimulai dengan melakukan berbagai persiapan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur yang kita bangun. Dari segi regulasi, kita sudah keluarkan Peraturan Menteri juga

Edukasi Masyarakat Terkait Sertipikat Elektronik, Kementerian ATR/BPN Imbau Jajaran Untuk Menjadi Duta Informasi


32

regulasi lain terkait layanan elektronik. Bahkan dalam UU Cipta Kerja juga disebutkan bawa produk dari pendaftaran tanah dapat berbentuk elektronik,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa dengan diterbitkannya Permen 1/2021 merupakan salah satu upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian kepemilikan hak atas tanah masyarakat sehingga lebih terjamin, memberikan kemudahan dalam bertransaksi serta kemudahan dalam melakukan kegiatan yang ada dalam sistem yang telah didigitalisasi. “Namun juga kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pasal-pasal yang ada di dalam regulasi tersebut yang terkesan akan ada penarikan sertipikat, hal ini perlu ditegaskan lagi bahwa tidak ada penarikan sertipikat analog yang saat ini dimiliki masyarakat,” ucap Himawan Arief Sugoto.

Untuk mekanisme penerapan sertipikat elektronik, Sekretaris Jenderal mengatakan akan dimulai uji coba dari tanah-tanah instansi pemerintah, badan hukum, BUMN, serta beberapa kota yang memiliki infrastuktur yang baik juga validasi data yang lengkap. “Tentu tidak mudah, yang terpenting kita sudah memulai dan melakukan upaya serta langkah-langkah terbaik. Ke depan, untuk pendaftaran tanah pertama kali harus langsung dilakukan validasi yang benar agar tidak kerja dua kali, kemudian juga untuk yang sudah terdaftar kita lakukan alih media, masukkan ke dalam sistem digital. Validasi data yang paling utama sehingga dalam buku tanah tersebut terekam dalam sistem digital,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

(Dirjen PHPT), Suyus Windayana menjelaskan dengan diberlakukannya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga harus diikuti dengan perubahan dalam pola kerja. Jadi apabila seluruh dokumen sudah berbasis digital, maka pengecekannya juga harus dilakukan dengan cara digital. “Jadi memang ada beberapa hal harus dicek ulang serta perubahan SOP kita yang kaitannya dengan proses untuk melakukan pelayanan yang berbasis digital dan berstandar dunia,” kata Suyus Windayana.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah yang juga menjadi narasumber dalam sosialisasi kali ini mengimbau seluruh jajaran bahwa Kementerian ATR/BPN harus menjadi institusi yang Cyber Resilience. «Kita harus bisa mengantisipasi kepada serangan siber terhadap critical asset dan layanan utama dari institusi, lalu kita harus mengetahui bagaimana kemampuan institusi untuk bersikap continuously deliver services pada saat serangan siber terjadi, serta kita harus menjadi institusi yang intelligent dan agile dalam rangka menghadapi potensi dan serangan siber yang sedang atau akan terjadi,” imbau Della R. Abdullah.

Untuk mengedukasi masyarakat hal apa saja yang baru ada di sertipikat elektronik, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan beberapa hal. “Tentunya dokumen akan berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Kami akan menggunakan kode unik atau hash code atas dokumen elektronik yang diterbitkan, yang disambung dengan edisi penerbitan dokumen elektronik,” ungkap Virgo Eresta Jaya. (LS/RK/YS)

Liputan...........................................................................


33

Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia, memiliki beberapa program prioritas dalam pembangunan ekonomi

lokal maupun nasional, salah satunya adalah sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional. Dalam mendukung program tersebut, maka salah satu wilayah yang berpotensi yaitu Kota Ambon, dengan potensi wilayah perikanan dan kelautannya yang sangat besar, bahkan telah dicanangkan sebagai City of Fish.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Integrasi Penataan Aset dan Akses antara Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Tim Pelaksana Harian GTRA Kota Ambon Tahun 2020, telah menunjuk Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai lokasi Pilot Project kampung Reforma Agraria karena Dusun Seri merupakan salah satu negeri yang memiliki potensi perikanan dan kelautan di Kota Ambon.

Untuk diketahui, dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sejauh ini telah dilaksanakan kegiataan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk menjelaskan tentang sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra ke lokasi pilot project kampung Reforma Agraria tersebut, seorang nelayan asal Dusun Seri, Negeri Usimessing, Kota

Ambon, Maluku bernama Roothgen Wattimena menerima bantuan KUR dari Bank Mandiri senilai Rp100 juta. Bantuan ini nantinya, dikatakan Roothgen Wattimena, akan digunakan untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan yang dijalani.

Untuk diketahui, sebelumnya Roothgen Wattimena telah memanfaatkan sertipikat tanahnya sebagai akses ke perbankan. “Terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan para nelayan di sini. Sebelumnya, saya juga sudah mendapatkan modal melalui akses ke perbankan dalam hal ini Bank Mandiri dan sejauh ini usaha saya lancar berkat bantuan modal dari Bank Mandiri. Uangnya sudah saya gunakan untuk membeli jaring dan kapal,” kata Roothgen Wattimena dalam acara kunjungan Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra di Dusun Seri, Kota Ambon, Jumat (19/02/2021).

Usaha tangkap ikan yang dijalani Roothgen Wattimena sudah berjalan sejak tahun 1995. Seiring perjalanan waktu, Roothgen Wattimena menemui kendala modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, melalui program pemberdayaan access reform yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, Roothgen Wattimena bisa mendapatkan bantuan modal melalui KUR.

“Harapan saya kepada pemerintah kalau bisa ada tambahan modal lagi buat saya. Karena saya ingin membeli jaring dan menambah kapal lagi supaya usaha saya semakin berkembang,” ungkap Roothgen Wattimena. (LS/RE)

Seorang Nelayan Manfaatkan Sertipikat, Modal Didapat Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Liputan.......................................................... .................


34

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Pendaftaran

tanah sekaligus bukti hadirnya negara ditengah rakyat. Dari sertipikat tanah yang terbit bisa dikembangkan menjadi modal usaha dan itulah yang diinginkan pemerintah agar ekonomi terus tumbuh dan berjalan.

Salah satu penerima sertipikat berasal dari Provinsi Maluku ialah Joni Tolau (50), petani koprah asal Kecamatan Taniwel merasa senang telah menerima sertipikat atas program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu Redistribusi Tanah di Balai Desa Taniwel, Maluku (20/02/2021).

“Dengan adanya penyerahan sertipikat ini sudah sejak lama saya tunggu-tunggu, saya sangat bersyukur dengan adanya penyerahan sertipikat ini, sebagai petani koprah merasa senang karena ini barangkali juga bisa kita gunakan atau diagunkan, seperti untuk tambah modal,” ujar Joni Tolau.

Joni Tolau bertani di atas tanah seluas 5 hektare, yang ia dapatkan secara turun temurun dari orang tua dan sekarang sudah menjadi miliknya sebagai lahan pertanian. “Tanah ini saya dapat dari warisan orang tua saya, saat ini saya yang memiliki dan bersyukur sudah di sertipikatkan nanti akan saya turunkan lagi kepada anak-anak

untuk mencari nafkah untuk masa depan mereka, sementara akan saya gunakan untuk saya punya usaha agar lebih berkembang,” katanya.

Lebih lanjut ia berharap program penyertipikatan tanah bisa lebih terus dilaksanakan khususnya di Indonesia bagian timur. “Saya seperti mimpi, biasanya lihat di televisi atau dengar di mana-mana sudah berjalan program ini, saya bersyukur sebagai petani yang berada di Indonesia timur ini sudah terjadi, saya harap pemerintah ke depan bisa terus lakukan program ini di Indonesia lainnya di bagian timur,” ungkapnya.

Joni Tolau juga mengucapkan terima kasih atas adanya redistribusi tanah karena merasa terbantu sekali untuk hidupnya.

“Alhamdulillah kami terbantu dan sangat mengucapkan terima kasih atas sertipikat melalui program ini yang dimana dapat kami gunakan untuk tambahan usaha bertani kami. Saya ucapkan terima kasih Pak Presiden dan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Penyerahan sertipikat ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra di Provinsi Maluku secara simbolis kepada empat penerima sertipikat dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. (RE/LS)

Redistribusi Tanah Beri Kesejahteraan dan Kepastian Hukum Bagi Rakyat

Liputan...........................................................................


35

Liputan...........................................................................

Ambon - Membuka kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/

Waka BPN), Surya Tjandra melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Kota Ambon pada Jumat (19/02/2020). Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono beserta jajaran, Wamen ATR/Waka BPN melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan peran pemerintah daerah, khususnya dalam melaksanakan program strategis nasional, Reforma Agraria.

“Rencananya kami akan melakukan kunjungan kerja di Maluku selama 6 hari dan berkunjung ke beberapa kabupaten seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengetahui potensi yang dimiliki Maluku dalam mendukung pembangunan ekonomi di Maluku. Pertama, tentunya kita harus lakukan silaturahmi dengan Pak Wakil Wali Kota untuk berbagi pengalaman selama beliau memimpin di sini,” ujar Wamen ATR/Waka BPN saat ditemui seusai melakukan diskusi dengan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler.

Dukung Pembangunan Maluku, Wamen ATR/Waka BPN Lakukan Eksplorasi ke 4 Kabupaten/Kota

Seusai melakukan diskusi dengan Wakil Wali Kota, Wamen ATR/Waka BPN kemudian mengungkapkan bahwa, ia baru mengetahui kalau Kota Ambon memiliki keunikan tersendiri. “Khusus di Kota Ambon ini unik ya, sebuah kota yang memiliki masyarakat adat dan juga terdapat lebih banyak laut daripada daratan. Nah keunikan ini yang tentunya butuh pendekatan khusus supaya kita bisa pas dalam melakukan koordinasi, khususnya dalam mempercepat penyelesaian program Reforma Agraria,” tutur Surya Tjandra.

Dengan keunikan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan perlu dilakukan eksplorasi terhadap potensi yang ada di Maluku sehingga ia memastikan bahwa kunjungannya ke Maluku kali ini bukan merupakan kunjungan yang pertama dan terakhir. “Karena jarak ke Maluku yang jauh, maka saya ingin pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendiskusikan apa yang bisa dikerjakan secara bersama sehingga bisa saling membantu,” ujar Surya Tjandra.

Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler pada kesempatan yang berbeda menyampaikan apresiasi serta dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria di


36

Liputan...........................................................................

Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. “Atas nama Pemerintah Kota Ambon kami beri apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria yang merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara tanah dengan masyarakat, yaitu dengan menata kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan pemukiman bumi yang berkeadilan sebagai bagian dari implementasi UUPA tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria,” tutur Syarif Hadler.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota Ambon menuturkan dengan geografis yang dimiliki Kota Ambon, tentunya sangat membutuhkan Reforma Agraria sebagai wadah dalam mengatur serta memanfaatkan ruang kota dengan baik. “Dapat saya sampaikan, Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku, yang sekaligus pusat

pemerintahan tentu memiliki keunggulan dari segi fasilitas dan infrastruktur dibanding kabupaten lain, Kota Ambon merupakan kota kecil yang berada di pesisir pantai, dan kondisi ini menyebabkan kebutuhan ruang yang diatur dengan baik sehingga tidak menyebabkan dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam terutama banjir dan tanah longsor,” pungkas Syarif Hadler.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja di hari pertama ini, Wamen ATR/Waka BPN memiliki beberapa agenda seperti mengunjungi Kampung Reforma Agraria yang berada di Desa Seri Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan dan malam ramah tamah dengan jajaran Kanwil BPN Provinsi Maluku diakhiri dengan silaturahmi dengan Gubernur Maluku. (LS/RE)

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar vaksinasi Covid-19 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Program vaksinasi Covid-19

yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 17 Maret 2021 ini dilaksanakan di halaman parkir Kementerian ATR/BPN dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, sejumlah jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN tidak luput dari infeksi virus ini. Vaksinasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini masih melanda dunia. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan rasa gembiranya atas keberhasilan Kementerian ATR/BPN mengadakan vaksinasi Covid-19 ini. Menurut Surya Tjandra, saat ini memang semua pihak perlahan menguatkan diri untuk bersama menghadapi Covid-19 dengan berbagai cara, salah satunya dengan vaksinasi Covid-19. “Kita sementara ini memang hidup bersama Covid-19 hingga waktu yang tak bisa ditentukan, dan ini salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi Covid-19,” tutur Surya Tjandra

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Vaksinasi

Turut Tekan Kasus Covid-19, Kementerian ATR/BPN Jalankan Vaksinasi Covid-19


37

Liputan...........................................................................

adalah salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk menekan perkembangan Covid-19. Ia juga berharap semoga kegiatan yang akan berjalan selama tiga hari ke depan ini berjalan dengan baik.

“Ini memberi keyakinan kita bahwa pandemi tidak akan berlarut-larut, kita jalankan kegiatan normal namun tetap dengan protokol kesehatan,” tutur Himawan Arief Sugoto.

Ketika ditanya terkait persiapan pribadi menjelang vaksin, Himawan Arief Sugoto mengaku bahwa awalnya ia merasa resah melihat tayangan yang beredar, namun ternyata jalannya vaksinasi berlangsung dengan lancar. Himawan Arief Sugoto juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu hingga vaksinasi Kementerian ATR/BPN berjalan lancar dan dilaksanakan dengan sangat profesional. “Setelah vaksin, saya merasa nyaman dan semakin percaya diri, tidak ada pusing sama sekali,” tambah Himawan Arief Sugoto.

Terkait persiapan vaksinasi di Kementerian ATR/BPN, Agustin I. Samosir selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 di lingkungan Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak mulai dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan beberapa

rumah sakit untuk mendukung vaksinasi ini. Selain koordinasi, pihaknya juga mempersiapkan fasilitas fisik yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman vaksinasi yang sudah berjalan terlebih dahulu. “Kita buat 3 titik vaksinasi dengan jadwal per orang secara detail dalam hitungan jam untuk mengurangi kerumunan,” tambah Agustin I. Samosir

Pada kegiatan vaksinasi ini, data awal mencatat 3.971 peserta yang berasal dari kantor pusat Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta, yang dibagi pada 3 hari pelaksanaan. Peserta akan melalui screening awal berupa persyaratan vaksin seperti tidak dalam keadaan hamil, tidak memiliki auto imun serta bukan penyintas Covid-19 dengan jarak waktu sembuh kurang dari 3 bulan. Peserta yang hari ini dijadwalkan mendapatkan vaksin sebanyak 1.300 orang. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Indofarma.

Pada kesempatan ini Agustin I. Samosir juga mengimbau kepada segenap peserta yang telah tercatat untuk memanfaatkan kesempatan vaksinasi ini. “Sebagai pelayan publik, kita harus mendukung vaksinasi ini, tak hanya untuk kesehatan sendiri namun juga untuk kepentingan bersama,” tutup Agustin I. Samosir. (Bagian PHAL}

Nunukan - Dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wajib memberikan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di pulau kecil terluar.

Simak Cerita Petugas Ukur yang Menjaga Kedaulatan Negara

di Pulau Kecil Terluar Indonesia


38

Liputan...........................................................................

Tentunya menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi para petugas ukur yang diberikan tanggung jawab dalam menjaga pulau yang berada di dekat batas negara. Hal ini diutarakan oleh kedua petugas ukur yaitu Penata Kadastral Pertama, A. Rifki Fadilah Halim dan Eko Wahyu Harian, yang sudah menjadi petugas ukur sejak tahun 2015 dan 2018. “Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mengukur pulau terluar di dekat batas negara, apalagi di tengah laut saya merasa bangga dan ini merupakan pengukuran di tengah laut yang pertama bagi kami,” ujar A. Rifki Fadilah Halim.

Tantangan secara teknis diungkapkan para petugas ukur adalah lebih kepada proses menuju lokasi pengukuran, karena dilakukan di tengah laut, pengukuran harus disesuaikan dengan cuaca, jika cuaca yang kurang bagus maka para petugas ukur tidak bisa naik ke atas suar untuk melakukan pengukuran. Untuk menyikapi hal demikian maka perlu melakukan koordinasi dengan angkatan laut, guna menentukan waktu yang pas untuk perjalanan ke lokasi mengingat besarnya ombak pada waktu tertentu agar perahu bisa bersandar.

“Tantangan dalam melakukan pengukuran kali ini adalah lokasi yang cukup jauh berada di tengah lautan, pulau kecil yang hanya berisi bangunan mercusuar dan harus di panjat untuk mendapatkan signal alat ukur,” kata Eko Wahyu Harian.

Menjadi kesan tersendiri bagi para petugas ukur yang mengukur perbatasan negara kali ini, karena proses pengukuran kali ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. “Alhamdulillah kami merasa bangga bisa langsung disaksikan oleh Pak Wamen. Semoga dengan ini Pak Wamen bisa lebih paham kondisi di daerah yang merupakan menjadi daerah perbatasan,” kata A. Rifki Fadilah Halim.

Hal serupa juga dikatakan Eko Wahyu Harian yang berkata, “Kesan saya karena bisa disaksikan langsung oleh Pak Wamen saat melakukan pengukuran kali ini sangat membanggakan karena menjadi bagian sejarah yang akan saya ceritakan pada anak cucu saya, karena mengukur salah satu pulau di batas terluar wilayah Indonesia dengan disaksikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.” (LS/RE)

Dalam memberikan kepastian hukum, tentunya perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Secara teknis, Kepala Seksi Survey dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, Sugi Mulyono menjelaskan untuk mendapatkan ketepatan titik koordinat, pengukuran dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru yang diterapkan pada alat GNSS RTK.

Lebih lanjut, Sugi Mulyono mengatakan dalam melakukan pengukuran pulau kecil terluar tentu juga perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Angkatan Laut, Syahbandar dan Perhubungan Laut dengan mengirimkan Surat Permohonan bantuan bahwa akan dilakukan pengukuran.


39

Liputan...........................................................................

Jakarta - Tanah merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pembangunan infrastruktur memerlukan pengadaan tanah yang

berkualitas dan adil. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tak lepas dari ganti kerugian, untuk itu dibutuhkan penilai pertanahan yang profesional.

Statistik harga tanah yang naik dan tidak terkontrol membuat penilai tanah patut diberikan penilaian yang _fair_ karena penilai tanah menjadi mediator antara pembeli dan penjual dalam hal ini pembeli adalah pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil pada pertemuan dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (11/01/2021).

Sofyan A. Djalil mengatakan banyaknya polemik permasalahan dalam proses ganti rugi pengadaan tanah harus mengedepankan perlindungan terhadap bangsa. “Perlindungan terhadap bangsa yang utama, mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan individu,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan perlindungan terhadap profesi juga tak kalah penting untuk para penilai tanah. “Profesi ini harus menjadi responsible dan menjadi self organization yang memerlukan kedisiplinan, organisasi ini harus berani menghukum anggota sendiri jika ada yang melakukan pelanggaran. Jangan terlalu dilindungi karena akan terjadi moral hazard_ tapi kalau tidak dilindungi itu tidak fair_kita harus mencari sebuah keseimbangan. Selain itu perlu diberikan peningkatan kapasitas, dengan

mengadakan pelatihan yang narasumbernya sudah mempunyai pengalaman,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto yang juga sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah mengatakan saat ini proyek pengadaan tanah banyak di Indonesia, maka dari itu Kementerian ATR/BPN melaksanakan program peningkatan kompetensi untuk peningkatan kualitas para penilai pertanahan. “Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN sudah melaksanakan program untuk peningkatan kompetensi, jadi nanti saat pelaksanaan mereka sudah memahami kompetensi basenya_, pemahaman hukum agrarianya, pemahaman pengukurannya itu bisa dipahami,” katanya.

Pengetahuan hukum pertanahan dibutuhkan oleh penilai tanah karena peran penilai saat pelaksanaan proses ganti rugi sangat vital. “Minimnya pengetahuan tentang hukum pertanahan kita harapkan dapat ditangani dan dibina serta regulasi yang dibuat memadai untuk penilai tanah untuk menunjang program pemerintah agar dapat berjalan. Kementerian ATR/BPN sebagai regulator bisa mengundang jika ada permasalahan dan bisa menengahi berbagai pihak,” ujar perwakilan Ikatan Penilai Pertanahan Indonesia (IPPI), Setiawan.

Pada kesempatan ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan bahwa keterlibatan penilai untuk sosialisasi pada masyarakat diperlukan. “Pada tahapan persiapan Pemerintah Daerah bisa melibatkan penilai untuk sosialisasi saat masyarakat menginginkan tanah-tanah pengganti apa saja yang telah dinilai termasuk didalam pelaksanaan pengadaan tanah,” pungkas Arie Yuriwin. (JR)

Kementerian ATR/BPN Dorong Peningkatan Kompetensi Profesi Penilai Pertanahan


39


40

ROAD MAP TRANSFORMASIPELAYANAN PERTANAHAN

2019 2020 2021-2022

1. Milestone HT Elektronik

a. Pembebananb. Peralihanc. Perubahan

Namad. Hapus/Roya

2. InformasiElektronik

Layanan Informasi Pertanahan (SKPT)

3. DigitalisasiDokumen(14 Kantah)

1. Peralihan Hak Elektronik (22%)a. Akta PPATb. Surat Keterangan Warisc. Penetapan Pengadiland. Risalah Lelang

2. HT Elektronik berlaku Nasional (27%)

3. Informasi Pertanahan Elektronik(Pilot Project)

4. Digitalisasi Dokumen/Warkah:a. PTSLb. Penetapan Hakc. 82 Kantah

5. SHAT Elektronik:a. PTSLb. Peralihan Hak Elektronik

6. Kantor Lengkap (23 Kantor)

7. Pelimpahan Kewenangan: P3MB, Prk.5 & Perorangan

8. Kantor Layanan KhususOne Stop Service (Permohonan, Pelayanan dan Sertipikat)

Transformasi Layanan Elektronik Fully Digital

1. Seluruh LayananPertanahanElektronik

2. 60% Dokumen/ WarkahElektronik(Nasional ) danTervalidasi

3. 150 Kantor Lengkap

4. Integrasi Sistemdan Kolaborasiantar instansipemerintah

2023-2024 2025Era Informasi Institusi Standar Dunia

1. Ranking 40 EoDB

2. Fully Digital Data danLayanan

1. 100% Dokumen/ WarkahElektronik danTervalidasi

2. 100% Kota Lengkap

3. KolaborasiInfomasi

4. LayananInformasimenjadiSumber PNBP


41

RAGAM...........................................................................

6 Cara Tingkatkan Imun Tubuh untuk Melawan Covid-19

Sumber: klikdokter

1. Menjaga kesehatan fisik

Menjaga kesehatan fisik, seperti berolahraga juga dapat meningkatkan sistem imun. Dengan berolahraga, aliran darah akan meningkat dan membuat sel darah putih dapat melakukan pekerjaan pengawasan untuk mencari dan menghancurkan virus atau benda asing di bagian tubuh lainnya. Disarankan untuk berolahraga setidaknya 15 menit dalam satu minggu atau 75 menit aktivitas bertenaga, seperti berlari, berenang cepat, atau kelas aerobik sesuai kemampuan masing-masing.

2. Hindari minum alkohol dan merokok

Sejumlah penelitian menyebut, sistem pertahanan tubuh menjadi tidak begitu efektif pada orang yang mengonsumsi alkohol. Adapun alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pengurangan sel darah putih. Jika hal ini terjadi, maka saat virus menyerang, sistem imun menjadi tidak dapat menahan atau melawan virus tersebut.

3. Konsumsi makanan nabati

Dilansir dari Kompas.com (13/4/2020), Profesor Imunilogi di University of Manchester, Sheena Cruickshank merekomendasikan kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan bervariasi dengan serat tinggi. Sebab, semakin banyak makanan nabati yang dikonsumsi, maka mikrobioma (mikroba yang hidup di dalam tubuh, dalam hal ini, manusia) yang berperan dalam program sistem imun dapat merespons dengan baik. Selain itu, makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh yakni makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E, zinc, karotenoid, dan asam lemak omega-3.

Sumber:https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/13/180800465/6-cara-tingkatkan-imun-tubuh-untuk-melawan-covid-19?page=all


42

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua

Menteri ATR/Kepala BPN menerima penghargaan penerapan sistem MERIT bagi instansi pemerintah

Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang membuka acara PPTR Expo 2021

Menteri ATR/Kepala BPN beserta dengan Wamen ATR/Kepala BPN dan para Eselon I melakukan rapat pimpinan di Aula Prona, Gedung

Kementerian ATR/BPN

Kegiatan Konferensi Pers Penyerahan tersangka & barang bukti terkait mafia tanah

LENSA...........................................................................

Mengawali tahun 2021, Presiden Joko Widodo serahkan sejuta sertipikat tanah untuk rakyat di Istana Negara


43

Penerima sertipikat tanah di Labuan Bajo Pengadaan tanah jalan tol CisumdawuPemandangan Perkebunan Selecta hasil redistribusi tanah di Garut

LENSA...........................................................................

Penerima sertipikat tanah di Nusa Tenggara Timur Pengadaan Tanah jalan tol Balikpapan-Samarinda

Proses pengadaan tanah pembangunan jalan tol


44



45

Mafia Tanah


46

Edisi Januari - Maret 2021

Majalah

Membuka Tahun 2021, Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertipikat Tanah di Seluruh Indonesia Secara Virtual

sertipikat tanah elektronik dapat mencegah praktik mafia

Documents