MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146!PMK.011!2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHANBARANG DAN KEGIATAN or BIDANG IMPOR ATAU

KEGIATAN USAHA or BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dankegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telahdiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 224/PMK.Oll/ 2012;

b. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan perpajakanbagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pertambanganminyak dan gas bumi sesuai kontrak bagi hasil serta bidangpengusahaan panas bumi sesuai kontrak kerjasama pengusahaansumber daya panas bumi, dan perlunya menyesuaikan ketentuanmengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualanbarang yang tergolong sangat mewah, perlu mengatur kembaliketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dankegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 224/PMK.Oll/ 2012 sebagaimanadimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atasPenyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau KegiatanUsaha di Bidang Lain;

/1

Mengingat:

Menetapkan

< IIIii ,C,;\.n\(, I'" I; .\ . ~ .•' \,. '. I

1 'F '1;\ ~.......;LI:l;I. ...

'; I

MEI\JTr::R1 I<ElJIINGIlNI<EPUllUI( INDONCSIA

- 2 -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK03/2010 tentangPemungutan Pajak Penghasi!an Pasa! 22 Sehubungan denganPembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Imporatau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana te!ah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMKOll/2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR154/PMK03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARANATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPORATAU KEGIATAN USAHA Dr BIDANG LAIN.

Pasa! I

Beberapa ketentuan da!am Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasi!an Pasa!22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang danKegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lainsebagaimana te!ah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 224/PMKOll/ 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasa! 3 ayat (1) diubah sehingga Pasa! 3 berbunyisebagai berikut:

Pasa!3

(1) Dikecua!ikan dari pemungutan Pajak Penghasi!an Pasa! 22:

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yangberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangantidak terutang Pajak Penghasi!an;

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan BeaMasuk dan/ atau Pajak Pertambahan Ni!ai:

1. barang perwaki!an negara asing beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkanasas timba! ba!ik;

2. barang untuk keperluan badan internasiona!beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dantidak memegang paspor Indonesia yang diakui danterdaftar da!am Peraturan Menteri Keuangan yangmengatur tentang tata cara pemberian pembebasanbea masuk dan cukai atas impor barang untukkeper!uan badan internasiona! beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesia;

tJ

,1,(- .' "\ "'\: \, , ',"! :Ij,II' ,"11,1· I

- ,",:Ij';':

"f.". 'v I

~"~!~~t.~;, ,',

ME~IT[RI I(U.JAHCIIHr,!'I'lJnUI< INf)ONI.'~·;1.11

- 3 -

3. barang kiriman hadiah/hibah' untuk keperluanibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untukkepentingan penanggulangan bencana;

4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang,konservasi alam dan tempat lain semacam itu yangterbuka untuk umum;

5, barang untuk keperluan penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan;

6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetradan penyandang cacat lainnya;

7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abujenazah;

8. barang pindahan;

9. barang pribadi penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, dan barang kirimansampai batas jumlah tertentu sesuai denganketentuan perundang-undangan kepabeanan;

10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah yang ditujukan untukkepentingan umum;

. 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer,termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagikeperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. barang dan bahan yang dipergunakan untukmenghasilkan barang bagi keperluan pertahanandan keamanan negara;

13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan programPekan Imunisasi Nasional (PIN); .

14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, - bukupelajaran umum, kitab suci, buku pelajaranagama, dan buku ilmu pengetahuan lainriya;

15. kapal laut, kapal angkutansungai, kapal angkutandanau, kapal angkutan penyeberangan, kapalpandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapaltongkang, dan suku cadang serta alat keselamatanpelayaran atau alat keselamatan manusia yangdiimpor dan digunakan oleh Perusahaan PelayaranNiaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan IkanNasional, Perusahaan Penyelenggara JasaKepelabuhan Nasional atau PerusahaanPenyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatanusahanya;

fir

Ho,. "I~ ,/. "'I,..11.'., ~:.' I

.. \'!\, '/ ",

" .[1';. \~ ..-~.

, 'I'

Mu;rrEIli I(FII/\N(~/\N

1~I·J'IJI.1I.II< INIlON[,;I/\

- 4 -

16. pesawat udara dan suku cadang serta alatkeselamatan penerbangan atau alat keselamatanmanusia, peralatan untuk perbaikan ataupemeliharaan yang diimpor dan digunakan olehPerusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dansuku cadang serta peralatan untuk perbaikan ataupemeliharaan pesawat udara yang diimpor olehpihak yang ditunjuk oleh Perusahaan AngkutanUdara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangkapemberian jasa perawatan atau reparasi pesawatudara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaganasional;

17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untukperbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yangdiimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia(Persero), dan komponen atau bahan yang diimporoleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta ApiIndonesia (Persero), yang digunakan untukpembuatan kereta api, suku cadang, peralatanuntuk perbaikan atau pemeliharaan, sertaprasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta ApiIndonesia (Persero);

.18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakanoleh Kementerian Pertahanan atau TNI untukpenyediaan data batas dan photo udara wilayahNegara Republik Indonesia yang dilakukan untukmendukung pertahanan Nasional, yang diimpor olehKementerian Pertahanan, TNI atau pihak yangditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI;dan/atau

19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Sumiyang importasinya dilakukan oleh KontraktorKontrak Kerja Sarna.

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya riyata-nyatadimaksudkan untuk diekspor kembali;

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barangyang telah diekspor kemudian diimpor kernbali dalamkualitas yang sarna atau barang-barang yang telahdiekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan danpengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukanoleh Direktorat Jenderal Sea dan Cukai;

,~

11~ '~"I 21~.I

\J I .

I ii' ':.\'1 .

,1"" ,\

/. ; ~.~......~l!~~...... ''I,', 'Ill'

ME~ITU<I i<EI.IIINGIIN"EPI.IIlI.II< INDONESIII

- 5 -

e. Pembayaran yang dilakukan oleh' pemungut pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,huruf C, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufb, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya palingbanyak Rp2.000.000,OO (dua juta rupiah) dan tidakmerupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufeyang jumlahnya paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakanpembayaran yang terpecah-pecah;

3. pembayaran untuk:

a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas,pelumas, benda-benda pos;

b) pemakaian air dan listrik;

4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gasbumi, danJatau produk sampingan dari kegiatanusaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yangdihasilkan di Indonesia dari:

a) kontraktor yang melakukan eksplorasi daneksploitasi berdasarkan kontrak kerja sarna; atau

b) kantor pusat kontraktor yang melakukaneksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrakkerja sarna;

5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrikhasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yangmenjalankan usaha di bidang usaha panas bumiberdasarkan kontrak kerja sarna pengusahaansumber daya panas bumi;

f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkanbarang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungandengan penggunaan dana 8antuan Operasional Sekolah(80S);

, t

;.\ '/"J~\\' " • I { 1/1,

, ;\ ,';,." ,1,1 I" '., ,I\!':l

,:." (. ,1, I.: \:'," I:",•.l::/.I~.. *"

"Ml.:~rrT:HI I(FIII\NC.;I\I'II {[I 'I Jl.JI II( INI'l(lN/.'~;11\

- 6 -

h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yangdilakukan oleh industri otomotif, Agen TunggalPemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM).dan importir umuin kendaraan bermotor, yang telahdikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkanketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Und~ng

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturanpelaksanaannya.

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasa! 22atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebutdikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan BebasPajak Penghasilan Pasa! 22 yang diterbitkan oleh DirekturJenderal Pajak.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf g, dan huruf h dilakukan tanpa SuratKeterangan Bebas (SKB).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau DirekturJenderal Pajak.

2. Di antara Pasa! 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasaI, yakniPasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa!10A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufe angka 4 dan angka 5 berlaku sejak ditetapkannya BadanUsaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) huruf e sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

.berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor224/PMK.Oll/2012 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atasPenyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau KegiatanUsaha di Bidang Lain.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

if

'~:

MENTERI KEUANGANREPU8L1K INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan periempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 4 November 2013

, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd,

AMIR SYAMsUDlN

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2013 Nomor 1289

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM

U 'b •._·-c,,:: - .. :/~.,- ..."I<EPALA B,bt;fl~&.'r: 0 .~$1\II~NTERIAN

II.,,,;·,I """>-'. .~'I,e - ".,\11ft,.;!!---~.~ \) ~\~p. \ .... \\\l:-! "j""; ..~;.}\;) \ ....-.,

GIARTO'1::. \ •._-------... .;' ..:.,NIP 19590420'1984.021901:'

" .. '. .;;;:

{~