peran kepala dinas perpustakaan dan arsip

PERAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM MENDORONG

KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN FUNGSIONAL

PUSTAKAWAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Perpustakaan

Oleh

RAPITA

NIM. IPT.160898

PRODI ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA

SAIFUDDIN JAMBI

2020

ii

NOTA DINAS

Jambi, 27 April 2020

Pembimbing I : Athiatul Haqqi, M.I.Kom

Pembimbing II : Fridinanti Yusufhin, M.A

Alamat : Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi

Kepada Yth,

Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi

Di-

Jambi

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami

berpendapat bahwa skripsi saudari: RAPITA dengan Judul Skripsi: Peran

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam

Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan, telah dapat

diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi

syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) di Fakultas Adab

dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka

kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikian keterangan ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kepentingan

perpustakaan Perguruan Tinggi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Athiatul Haqqi,M.I.Kom Fridinanti Yusufhin, M.A

NIP. 19730106 200003 2 001 NIP. 19930303 201903 2019

iii

LEMBAR PENGESAHAN

iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAPITA

NIM : IPT.160898

Pembimbing I : Athiatul Haqqi, S.Ag.,S.IPI.,M.I.Kom


Fakultas : Adab dan Humaniora

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan

Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli bukan plagiasi serta telah

diselesaikan dengan ketentuan ilmiah menurut peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila

di kemudian hari, ternyata telah ditemukan sebuah pelanggaran plagiasi dalam

karya ilmiah/skripsi ini, maka saya siap diproses berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.


Pembuat Pernyataan

RAPITA

NIM.IPT. 160898

Rp.6000

v

MOTTO

خيرأت

يهم فعل أل

ة يهدون بامرهاوأوحيواأل واهم أئم

وجعل

وا عبدين كاة وكاهوأ ل الة وأيتاء ألز 0وأقام ألص

هبياء أية (37سورة أل )

Artinya:

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi

petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka

mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya

kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya: 73)1

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Bekasi: Pustaka

Jaya Ilmu, 2015), hal. 328

vi

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

Pahlawanku, ayahanda tercinta.

Terima kasih atas limpahan kasih sayang, limpahan doa dan

perlindungan kepadaku. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang ayah

berikan untukku. Terima kasih untuk tidak pernah mengeluh dalam membimbing

dan mengajariku. Terima kasih pula untuk senyuman dan semangat yang telah

ayah berikan untukku. Senyuman ayah merupakan pemacu semangatku di saat

aku merasa putus asa, ingin menyerah dan tidak bersemangat akan penyusunan

skripsi ini. Ayah merupakan kado terbaik yang Allah SWT. berikan.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi ayah di kemudian hari dan memberikan

kemudahan dalam segala hal, Aamiin Ya Rabbal „Aalamiin

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah

mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan guna

memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.I) pada

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi. Sholawat beriring salam kita do‟akan kepada junjungan kita Nabi besar

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi‟in-tabi‟in, ulama

mutaqhoddimin, wal ulama mutaakhirin min yaumil hadza ila yaumiddin yang

telah membimbing umatnya kejalan Islam dan Ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa

penyelesaian skripsi ini banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, namun atas

bantuan dan bimbingan semua pihak terutama dosen pembimbing skripsi, maka

selesailah skripsi ini yang berjudul “Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Pustakawan”.Penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan

dalam tulisan ini, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk

kesempurnaan skripsi ini, selanjutnya penulis sampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su‟aidi Asy‟ari, MA, Ph.D selaku Rektor, DR. Rofiqoh

Ferawati selaku Wakil Rektor I, DR. As‟ad Isma selaku Wakil Rektor II,

DR. Bahrul Ulum selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

2. Ibu Dr. Halimah Dja‟far, S. Ag, M.Fil.I selaku Dekan, DR. Ali Muzakir,

M.Ag sebagai wakil Dekan I, DR. Alfian, S.Pd., M.Ed sebagai Wakil Dekan

II, DR. Raudhoh, M.Pd.I sebagai Wakil Dekan III Fakultas Adab dan

Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

viii

3. Ibu Athiatul Haqqi, M.I.Kom selaku Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi sekaligus pembimbing I (satu) yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam

penyelesaian skripsi ini. Serta, Ibu Masyrisal Miliani, M.Hum selaku

Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Fridinanti Yusufhin, M.A. selaku pembimbing II (dua) yang telah

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam

penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan

pengetahuannya kepada penulis.

6. Para karyawan dan karyawati Fakultas Adab dan Humanaiora Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Kepala perpustakan, Seluruh Pustakawan dan staf Perpustakaan (khususnya

Ibu Ellisa, S.IP) serta pihak-pihak yang membantu selama proses

pengumpulan data di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

8. Teman-teman seperjuangan, sepenanggungan dan keluarga keduaku IPT

2016 khususnya kelas C.

Semoga bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis baik secara

langsung mau pun tidak langsung menjadi amal baik serta diterima oleh Allah

SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta

pembaca pada umumnya, Aamiin Yaa Rabbal ‟Alamin.

Penulis, 15 April 2020

RAPITA

IPT.160898

ix

ABSTRACT

Rapita. 2020. The Role of the Head of the Jambi Provincial Library and Archives

Service in Encouraging Librarian Rank and Functional Position. Department of

Library and Information Sciences Faculty of Adab and Humanities Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi State Islamic University. Supervisor I: Athiatul Haqqi, M.I.Kom

and Supervisor II: Fridinanti Yusufhin M.A.

The purpose of this study is to find out how the role of the Head of the Regional

Library and Archives Service of Jambi Province in encouraging the promotion

and functional position of librarians and to find out what factors inhibit the

promotion and functional position of the librarian as well as the efforts of the

Head of the Library and Regional Archives Office of Jambi Province in

encouraging the promotion and functional position of librarians. This research

uses descriptive qualitative method with a purposive sampling approach. Data

collection using observation techniques, interviews, and documentation. While the

data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing

conclusions. Then to find out the validity of the data, then it is done by data

triangulation technique. The results of this research indicate that the role of the

Head of the Provincial Library and Archives Service in Jambi Province in

encouraging promotion of functional librarians / positions does not fully provide a

role especially for librarians who have problems collecting credit scores and being

late in moving up to a functional position / librarian. The inhibiting factors in the

promotion / functional position of librarians are caused by: 1). The assessment

team that sometimes judges is not objective in providing grades. 2). Difference in

perception between the assessment team in conducting an assessment of the

physical evidence of the librarian. 3). Sk assessment team late published. 4). The

librarian functional officer does not understand how to fill in DUPAK (List of

credit designation proposals) correctly. 5). Librarian functional officials are less

creative or lazy to collect credit numbers. 6). Workload that is not in accordance

with the number of librarians. The efforts of the Head of the Provincial Library

and Archive Service in Jambi Province in promoting promotion and functional

position of librarians is to be temporarily dismissed from the Librarian Functional

Position if within 5 years of late collecting credit points, it will also be transferred

to a structural position. Another effort is planning this year to hold a DUPAK

preparation workshop that aims to enable librarians to be able and know how to

arrange DUPAK correctly based on JUKNIS. Research suggestions based on the

results of the study are 1). The Head of Office is expected to pay attention to the

functional librarian. 2). It is expected that the assessment team can provide value

transparently and fairly. 3). It is expected to create a program of activities aimed

at motivating librarians in collecting credit scores.

Keywords: Role, Functional Position, Credit Score.

x

ABSTRAK

Rapita. 2020. Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional

Pustakawan. Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab dan

Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pembimbing I: Athiatul Haqqi, M.I.Kom dan Pembimbing II: Fridinanti Yusufhin

M.A.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam mendorong kenaikan

pangkat dan jabatan fungsional pustakawan dan untuk mengetahui apa saja faktor

yang menghambat kenaikan pangkat dan jabatan fungsional pustakawan serta

upaya dari Kepala Dinas Perpustakaaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam

mendorong kenaikan pangkat dan jabatan fungsional pustakawan. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan purposive sampling.

Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, serta

dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi

data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kemudian untuk mengetahui

keabsahan data, maka dilakukan dengan Teknik trianggulasi data. Hasil

penelitiam ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional

pustakawan belum sepenuhnya memberikan peran terutama untuk pustakawan

yang bermasalah mengumpulkan angka kredit dan terlambat naik pangkat/jabatan

fungsional pustakawan. Faktor penghambat dalam kenaikan pangkat/jabatan

fungsional pustakawan disebabkan oleh: 1). Tim penilai yang terkadang menilai

tidak objektif dalam memberikan nilai. 2). Perbedaan persepsi antara tim penilai

dalam melakukan penilaian terhadap bukti fisik pustakawan. 3). Sk tim penilai

yang terlambat terbit. 4). Pejabat fungsional pustakawan belum memahami cara

mengisi DUPAK (Daftar usul penetapan angka kredit) dengan benar. 5). Pejabat

fungsional pustakawan kurang kreatif atau malas mengumpulkan angka kredit. 6).

Beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pustakawan. Upaya dari Kepala

Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Jambi dalam mendorong kenaikan

pangkat dan jabatan fungsional pustakawan adalah dengan diberhentikan

sementara dari Jabatan Fungsional pustakawan apabila dalam 5 tahun terlambat

mengumpulkan angka kredit, selain itu juga akan dipindahkan menjadi jabatan

struktural. Upaya lainnya adalah adanya perencanaan pada tahun ini untuk

mengadakan acara workshop penyusunan DUPAK yang bertujuan agar

pustakawan mampu dan mengetahui cara menyusun DUPAK yang benar

berdasarkan JUKNIS. Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah 1).

Diharapkan Kepala Dinas agar memperhatikan pejabat fungsional pustakawan. 2).

Diharapkan tim penilai dapat memberikan nilai dengan transparan dan adil. 3).

Diharapkan dapat membuat suatu program kegiatan yang bertujuan memotivasi

pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit.

Kata kunci: Peran, Jabatan Fungsional, Angka Kredit.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

NOTA DINAS ............................................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................ iv

MOTTO ...................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ...................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .............................................................................. vii

ABSTRACT .............................................................................................. vii

ABSTRAK ................................................................................................. viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6

C. Tujuan .............................................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 7

E. Fokus Penelitian ................................................................................. 7

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... 9

A. Kajian Pustaka ............................................................................... 9

1. Defenisi Kepemimpinan ............................................................. 9

2. Peran Pemimpin Di Lembaga Non-Profit ................................ 11

3. Defenisi Pustakawan ................................................................ 16

4. Jabatan Fungsional ................................................................... 17

5. Fungsi dan Peran Jabatan Fungsional ...................................... 20

6. Tujuan Pemberian Jabatan Fungsional .................................... 20

7. Unsur Kegitan Jabatan Fungsional .......................................... 20

8. Menuju Fungsionalisasi Pustakawan ....................................... 21

9. Angka Kredit ............................................................................ 22

10. Pengangkatan Dalam Jabatan ................................................... 25

11. Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain ........................................ 26

12. Pembebasan Sementara ............................................................ 27

xii

13. Pengangkatan Kembali ............................................................. 28

14. Kenaikan Jabatan ..................................................................... 30

15. Faktor-faktor yang Mempengaruhi .......................................... 32

16. Penurunan Jabatan Pustakawan ................................................ 32

17. Pemberhentian dari Jabatan Pustakawan ................................. 33

18. Pihak yang Terkait Dalam Pembinanaan ................................. 33

B. Studi Relevan ................................................................................ 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................. 39

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..................................................... 39

B. Lokasi Penelitian ............................................................................ 39

C. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 40

1. Data Primer .............................................................................. 40

2. Data Sekunder .......................................................................... 41

3. Sumber Data ............................................................................. 41

D. Subjek Penelitian ............................................................................ 42

E. Metode Pengumpulan Data ............................................................ 42

1. Observasi .................................................................................. 40

2. Wawancara ............................................................................... 43

3. Dokumentasi ............................................................................ 43

F. Metode Analisis Data ..................................................................... 44

1. Reduksi Data ............................................................................ 44

2. Penyajian Data ......................................................................... 45

3. Menarik Kesimpulan ................................................................ 45

G. Keabsahan Data .............................................................................. 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................. 47

A. Gambaran Umum DPAD Provinsi Jambi .................................. 47

1. Sejarah Berdirinya DPAD Provinsi Jambi ................................ 47

2. Susunan Organisasi ................................................................... 50

3. Struktur Organisasi .................................................................. 52

a. Visi ..................................................................................... 53

b. Misi .................................................................................... 53

xiii

c. Tata Kerja ........................................................................... 54

d. Anggran .............................................................................. 55

4. Sarana dan Prasarana ................................................................ 55

a. Aset .................................................................................... 55

b. Koleksi Perpustakaan ......................................................... 57

c. Koleksi Arsip ..................................................................... 60

5. Sekretariat ................................................................................ 60

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ................................ 61

b. Sub Bagian Keuangan ........................................................ 62

c. Sub Bagian Program .......................................................... 62

d. Sumber Daya Manusia ....................................................... 63

6. Pengembangan Koleksi Layanan ............................................. 65

a. Seksi Layanan, Otomasi ..................................................... 65

b. Jenis-Jenis Layanan yang Dilaksanakan ............................ 66

c. Keanggotaan ....................................................................... 68

d. Pengunjung dan Peminjam ................................................. 68

e. Sistem Layanan dan Jadwal Kunjung ................................ 68

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ............................................... 69

1. Bagaimana Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan

Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan .................................. 69

2. Apa Saja Faktor yang Menghambat Kenaikan

Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan .................................. 78

3. Apa Upaya dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat dan

Jabatan Fungsional Pustakawan ............................................... 92

BAB V PENUTUP .................................................................................... 95

A. Kesimpulan .................................................................................... 95

B. Saran ............................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kenaikan Pangkat/golongan ..................................................... 19

Tabel 2.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat ...................................................... 24

Tabel 4.3 Nama-nama Kepala Perpustakaan Sebelumnya .......................... 54

Tabel 4.4 Kondisi Kendaraan DPAD Provinsi Jambi ................................ 56

Tabel 4.5 Jumlah Buku di Ruang Layanan Dewasa .................................. 58

Tabel 4.6 Jumlah Buku di Ruang Referensi ............................................... 58

Tabel 4.7 Jumlah Bahan Pustaka Referensi ............................................... 59

Tabel 4.8 Jumlah Kondisi Perpustakaan Selain Buku ............................... 59

Tabel 4.9 Jumlah Koleksi Perpustakaan yang Rusak dan Hilang .............. 60

Tabel 4.10 Koleksi Arsip ........................................................................... 60

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ................................................................... 52

Gambar 4.2 Sumber Daya Manusia ............................................................ 64

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. Instrumen Pengumpulan Data

Lampiran.2. Jadwal Penelitian

Lampiran.3. Kartu Konsultasi Pembimbing 1 (satu)

Lampiran.4. Kartu Konsultasi Pembimbing 2 (dua)

Lampiran.5. Contoh Surat Pengajuan DUPAK

Lampiran.6. Contoh Surat Penyampaian DUPAK

Lampiran.7. Contoh Surat Penyampaian Usul

Lampiran.8. DUPAK Pustakawan Terampil

Lampiran.9. TUPOKSI Pustakawan

Lampiran.10. Butir Kegiatan Jenjang Di atas/Di Bawah

Lampiran.11. Lampiran Pendukung DUPAK/Bukti Fisik

Lampiran.12. Jumlah Angka Kredit Kumulatif

Lampiran.13. Dokumentasi Penelitian

Lampiran.14. Daftar Nama-nama Informan

Lampiran.15. Daftar Riwayat Hidup

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maju mundurnya suatu perpustakaan dipengaruhi oleh banyak

faktor salah satu faktor terpenting adalah pemimpin/pimpinan dari

perpustakaan tersebut. Di perpustakaan peran pemimpin ini sangat

menentukan, sebab kepala perpustakaan lah sangat berperan sebagai

pemimpin yang dapat mempengaruhi orang dibawahnya untuk bergerak

atau bekerja. Pemimpin merupakan seseorang yang mempergunakan

wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk

mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan institusi,

lembaga, maupun organisasi. Dalam organisasi, kepemimpinan sangat

penting bahwa organisasi-organisasi yang kuat dan efektif akan mencapai

hasil yang baik, sedangkan organisasi dalam kepemimpinan yang kurang

baik akan mencapai hasil yang kurang baik juga.

Menurut Fahmi pemimpin suatu organisasi, baik bersifat profit

oriented maupun non profit oriented memiliki posisi dominan dalam

menentukan maju mundurnya suatu perpustakaan. Kinerja yang dihasilkan

oleh suatu perpustakaan gambaran kepemilikan hasil yang diberikan oleh

pemimpin yang mengolah perpustakaan tersebu.2Keberhasilan

perpustakaan ditentukan oleh keterampilan, kemampuan, sifat, sikap

pribadi, motif dan pengetahuan para pemimpin mereka. Kepemimpinan

merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komperhensif tentang

bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk

mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan.

Selain Pemimpin perpustakaan juga mempunyai unsur penunjang

agar perpustakaan dapat dikatakan sukses tidak hanya sekedar dari koleksi

2 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta,

2017), 14

2

yang berkualitas dan sarana prasarana yang baik saja namun dibalik itu

semua ada unsur lain yang lebih penting yakni sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam sebuah

perpustakaan, maka dari itu sumber daya manusia perlu dikelola dengan

baik.

Sumberdaya manusia adalah tenaga yang berpotensi dan tidak

dapat dipisahkan dari organisasi atau unit kerja. Secara teoritis semua

karyawan yang mempunyai jabatan struktural maupun fungsional,

merupakan tenaga inti suatu organisasi. Semua petugas perpustakaan dari

pimpinan, staf administrasi, staf teknis dan pelaksana adalah sumber daya

manusia. Mereka itu adalah para pelaku yang bertanggung jawab

menyelenggarakan perpustakaan. Maju mundurnya kinerja pustakawan

sangat tergantung pada semangat, kemampuan dan kekuatan manusia.

Oleh karena itu setiap manusia dapat menjadi kekuatan utama, apabila

dikelola dengan berdaya guna.3

Menurut suherman sumber daya manusia di perpustakaan adalah

semua tenaga kerja atau perangkat perpustakaan yang terdiri atas:

a. Pimpinan dengan tugas utama merumuskan kebijakan dan mengambil

keputusan untuk dijalankan semua staf..

b. Pejabat fungsional pustakawan yang bertugas dan berfungsi

melaksanakan kegiatan perpustakaan secara professional.

c. Pelaksana teknis operasional seperti pengadaan, pengolahan, dan

layanan.

d. Pelaksana teknis administrasi dan semua perangkat tersebut merupakan

tim kerja (team work) yang harus dapat bekerja sama untuk

keberhasilan perpustakaan. Sebagai salah satu sumber kekuatan

perpustakaan, maka sumberdaya manusiatersebut harus dibekali dan

3 Musdalipa, Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap Kinerja Karyawan di UPT

Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hal.26.

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7881/1/MUSDALIPA.pdf (Diakses Rabu 15 Mei 2019 pukul

10:29 WIB)

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7881/1/MUSDALIPA.pdf

3

membekali diri dengan kemampuan, keterampilan dan sikap bekerja,

serta bertanggung jawab kepada pimpinan perpustakaan.4

Sumber daya manusia di perpustakaan merupakan pustakawan dan

tenaga staf di perpustakaan. Pustakawan sangat berperan penting sebagai

penyaji dan penyedia bahan informasi pada perpustakaan. Dalam

pengelolaan perpustakaan dibutuhkan tenaga pengelola yang benar-benar

profesional dalam mengurus perpustakaan. Sehingga mereka mampu

mengemban tugasnya dalam mewujudkan visi misi perpustakaan.

Faktor lain yang tidak kalah penting untuk mendukung

keberhasilan di suatu perpustakaan adalah pustakawan. Untuk

mewujudkan perpustakaan sebagai sumber informasi akan sangat

bergantung pada kiprah pustakawannya. Pustakawan merupakan seseorang

yang memerankan peran penting dalam perpustakaan, sehingga seluruh

kegiatan perpustakaan akan diarahkan dan terfokus kepada bagaimana

memberikan layanan yang baik dengan semakin banyaknya pemustaka

yang memanfaatkan layanan perpustakaan, maka pustakawan dituntut

untuk meningkatkan kinerja dari setiap individu pustakawan, kondisi

kerja, iklim yang serasi dan dinamis serta penempatan tenaga kerja yang

tepat juga mempengaruhi kemampuan kinerja pustakawan itu sendiri.

Pustakawan ini orang yang bertanggung jawab terhadap gerak maju roda

perpustakaan.5

Pustakawan telah diakui oleh pemerintah sebagai jabatan

fungsional semenjak dikeluarkannya keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1998 tentang jabatan Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan

karier dan peningkatan profesionalisme pustakawan, keputusan tersebut

telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4 Musdalipa, Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap Kinerja Karyawan di UPT

Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, hal.26. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7881/1/MUSDALIPA.pdf (Diakses Selasa 13 Agustus 2019 pukul 21:37 WIB)

5 Wiji Suwarno, Perpustakaan dan Buku, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 33



4

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 dan telah diperbaruhi menjadi

PERMENPAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya. Sejak saat itulah setiap kegiatan yang

dikerjakan oleh pustakawan dinilai berdasarkan angka kredit yang telah

ditetapkan dalam petunjuk teknis jabatan fungsional dan angka kreditnya.6

Pustakawan mempunyai tugas pokok yakni kegiatan dibidang

kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, dan

pengembangan sistem kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap

pustakawan sesuai jenjang jabatannya. Setelah menjalankan tugasnya

dengan baik maka pustakawan berhak untuk naik pangkat dan jabatan

setelah memenuhi syarat-syarat untuk naik pangkat dan jabatan. Sesuai

dengan keputusan Menpan Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 yang

menjelaskan bahwa kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional pustakawan

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir

2. Telah memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Kenaikan pangkat/jabatan Pustakawan berdasarkan keputusan

Menpan Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 bab IV Pasal 8 Butir (1)

dijelaskan bahwa: “Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pustakawan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kenaikan

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat

dipertimbangkan apabila:

6 Maya Nurmaya Hasanah, “Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Kinerja

Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Indonesia”, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 7 No. 1,

(Semarang: Universitas Diponegoro) hal. 7.

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22831/20877. Diakses Sabtu 15 Mei 2019

pukul 09:36 WIB

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22831/20877

5

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam

daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

d. Tersedia formasi jabatan7

Tunjangan fungsional pustakawan yang tinggi seharusnya menjadi

penyemangat pustakawan dalam menjalankan tugas pokoknya. Namun

kenyataannya tidak semua pejabat fungsional dapat melaksanakannya,

bahkan dalam mengurus kenaikan pangkat/ jabatan saja ada yang merasa

ogah-ogahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti

lakukan langsung di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi jambi,

di lapangan timbul permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

kenaikan pangkat/jabatan dari pustakawan tersebut. Hal ini disebabkan

oleh berbagai faktor penyebab mengapa pustakawan menjadi terhambat

karirnya/ terhambat untuk naik pangkat dan jabatannya. Banyak sekali

masalah yang muncul dalam hal mundurnya kenaikan pangkat/ jabatan

pustakawan. Jika diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi

dan wawancara diantaranya disebabkan oleh:

1. Perbedaan Persepsi antara Tim Penilai dalam melakukan penilaian

terhadap bukti fisik pustakawan

2. Tim penilai sering tidak adil dalam melakukan penilaian terhadap

pustakawan yang benar-benar bekerja dengan pustakawan yang sering

tidak ada ditempat kerja.

3. SK tim penilai yang terlambat terbit.

4. Pejabat fungsional pustakawan belum memahami cara mengisi DUPAK

(Daftar usul penetapan angka kredit) dengan benar.

7 Endang Fatmawati, 2014, “Kajian faktor yang berpengaruh dalam kenaikan pangkat/

jabatan pustakawan” Jurnal Iqro‟. Vol. 08, No. 01, (Semarang: Universitas Diponegoro), hal. 4-5,

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/59/46. Diakses Rabu 15 Mei 2019 pukul 10:29

WIB

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/59/46

6

5. Pejabat fungsional pustakawan kurang kreatif atau malas untuk

mengumpulkan angka kredit.

6. Beban kerja yang dibebankan tidak sesuai dengan jumlah

pustakawan

Untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional pustakawan di

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yakni minimal 2

(dua) tahun sekali diperbolehkan untuk naik pangkat/ jabatan. Di Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memiliki tenaga fungsional

pustakawan sebanyak 18 (tujuh belas) orang: 3 orang merupakan

pustakawan ahli Madya, 5 orang pustakawan ahli muda, 7 orang

pustakawan Terampil Penyelia, 2 orang pustakawan terampil Pelaksana

Lanjutan, 1 Orang Pustakawan Terampil Pelaksana.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, untuk mengetahui lebih

jelas lagi permasalahan berdasarkan uraian penulis di latar belakang, maka

penulis tertarik untuk meneliti “ Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat dan

Jabatan Fungsional Pustakawan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional

pustakawan?

2. Apa saja faktor yang menghambat kenaikan pangkat/jabatan

fungsional pustakawan?

3. Apa Upaya dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi

Jambi dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional

pustakawan?

7

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam mendorong kenaikan

pangkat/jabatan fungsional pustakawan.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat kenaikan

pangkat/jabatan fungsional pustakawan.

3. Untuk mengetahui apa upaya dari Kepala Dinas Perpustakaan dan

Arsip daerah Provinsi Jambi dalam mendoron kenaikan

pangkat/jabatan fungsional pustakawan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan

ilmu perpustakaan khususnya di bidang peran Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam mendorong

kenaikan pangkat/jabatan fungsional pustakawan.

2. Bagi pustakawan diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan, kreatifitas serta pengetahuan tentang

pentingnya penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan dan

hubungannya dengan naik pangkat/ jabatan di Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi.

3. Bagi akademisi, semoga dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan,

diharapkan dapat berguna sebagai wacana dan bahan pertimbangan,

baik bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain yang akan melakukan

penelitian yang serupa.

E. Fokus Penelitian

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang

dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis

menetapkan focus penelitian dari judul “Peran Kepala Dinas Perpustakaan

8

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan

Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan” hanya pada pustakawan yang

bermasalah dalam kenaikan pangkat/jabatan.

9

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Defenisi Kepemimpinan

Dalam organisasi, kepemimpinan sangat penting bahwa

organisasi-organisasi dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif

mencapai hasil yang baik, sedangkan organisasi dalam kepemimpinan

yang kurang baik akan mencapai hasil yang kurang baik. Pemimpin

positif adalah pemimpin yang luar biasa yang memiliki pengaruh

positif, baik terhadap pengikutnya maupun terhadap kinerja

tim/organisasi. Menurut fahmi kepemimpinan merupakan suatu ilmu

yang mengkaji komprehensif tentang bagaimana mengarahkan,

mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas

sesuai dengan perintah yang direncanakan. Untuk memahami lebih

jelas defenisi kepemimpinan maka kita akan kemukakan beberapa

defenisi dibawah ini:

1) Kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk

mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu

memberikan konstribusinya demi efektivitas dan keberhasilan

organisasi.8

2) Kepemimpinan adalah sebagai konsep manajemen di dalam

kehidupan organisasi, mempunyai kedudukan strategis dan

merupakan gejala sosial yang selalu di perlukan dalam kehidupan

kelompok.9

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia

Pustaka, 2018), hlm. 1448 9 Sri Rahayu, Pengaruh Model Kepemimpinan Terhadap Mutu Pelayanan Perpustakaan,

Skripsi, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2015), hlm. 10

10

3) Kepemimpinan yang efektif dipengaruhi oleh motivasi,

kemampuan melaksanakan tugas, dan kepuasan dari para

pengikutnya.10

Untuk memperkuat defenisi diatas maka perlu didukung oleh

beberapa teori berikut ini:

1) Stepen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan

untuk mempengaruhi suatu kelompok kea rah tercapaianya

tujuan.11

2) Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (leadership) adalah

kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada

pencapaian tujuan.12

3) G. R. Terry memberikan defenisi: Leadership is the activity of

influencing people to strive willingly for mutual objectives.13

4) Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang

mampu mempengaruhi prilaku orang lain tanpa harus

mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima

oleh orang lain sebagai pemimpin.14

5) Menurut Levine dan Crom, pemimpin adalah tentang

mendengarkan orang, mendukung dan mendorong mereka dan

melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengolahan

pemecahan masalah. Kepemimpinan adalah tentang membangun

tim dan mengembangkan kemampuan mereka untuk terampil

membuat keputusan. Seorang pemimpin adalah orang yang

mengambil peran sentral dalam interaksi dan yang mempengaruhi

prilaku anggota lain dari kelompok. Dia adalah seorang individu

10

Michael Maccoby, Sang Pemimpin: Wajah Baru Bagi Manajemen Dewasa Ini (The

Leader: A New For American Management, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 9 11

Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi. (Bandung:Alfabeta,

2017), hal.15 12

Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi, hal. 15 13

Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi, hal. 15 14

Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi, hal. 15

11

yang memiliki kewenangan atas orang lain dan bertanggung jawab

untuk membimbing tindakan mereka.15

6) Howard W. Hoyt: Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi

tingkah laku manusia kemampuan untuk membimbing orang. 16

7) Horold Koontz: Kepemipninan adalah kemampuan untuk

menggiatkan orang lain melalui pengaruh kepribadian dengan jalan

pengembangan hubungan (komunikasi) untuk mencapai suatu

tujuan. 17

8) John Robert Beshlline: Kepemimpinan adalah seni untuk mendesak

keinginan kita kepada orang lain sehingga mereka dapat tunduk,

patuh, percaya dan hormat serta mau bekerjasama dengan setia.18

9) Prof. Dr. Sarwono: Kepemimpinan adalah tingkah laku untuk

mempengaruhi orang lain agar mereka mau memberikan kerja

sama dalam mencapai suatu tujuan yang menurut pertimbangannya

adalah perlu dan bermanfaat.19

10)Koonzt C.O. Donnel: Kepemimpinan adalah kemampuan

seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan

sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendaknya atau

gagasannya.20

2. Peran Pemimpin di Lembaga Non-Profit Oriented

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit oriented adalah

suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu

atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang

tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat

15

Muhammad Irsyad Al-fatih, “Kepemimpinan di Perpustakaan Umum: Studi Kasus Di

Perpustakaan, Universitas Indoesia”. Record and Library. Vol. 3 No. 1. 2017, hal. 54. https://e-

journal.unair.ac.id/RLJ/article/download/7290/4425. Diakses Sabtu 04 Mei 2019 pukul 11: 45

WIB 16

Prof. DR. H. Ramayulis, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Jakarta:

Kalam Mulia, 2017), hal. 184 17

Prof. DR. H. Ramayulis, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, hal. 184 18



Prof. DR. H. Ramayulis, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, hal. 184

https://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/download/7290/4425


12

mencari laba (moneter).21

Organisasi non-profit oriented atau

organisasi nirlaba juga dapat didefenisikan sebagai organisasi yang

melakukan kegiatan operasionalnya dengan tidak bertujuan untuk

memperoleh laba (profit), adapun surplus yang diperoleh dari kegiatan

tersebut kembali digunakan untuk tujuan pencapaian misi organisasi.

Karakter dan tujuan dari organisasi non-profit oriented menjadi

jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organiasi profit. Organisasi

Non-profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau

komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-

jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi non-profit

menjadikan sumber daya manusia sebagai asset paling berharga,

karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh

dan untuk manusia.22

Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang

vital, demikian pula dalam organisasi nirlaba. Kriteria pemimpin

organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan.

Pemimpin harus memiliki niat dn bukan dipaksa oleh orang lain.

Kriteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan

menyelesaikan permasalahan. Kriteria ketika adalah memiliki

kemampuan mengkader, dengan mengkader maka keberlangsungan

organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah

pemimpin yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang

lebih muda, tetapi justru memberi informasi dan motivasi bagi mereka

untuk tumbuh dan berkembang. Kriteria keempat adalah memiliki

kemampuan dalam hal pengumpulan dana. Hal ini sangat terkait

dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam

merajut relasi antara donator, volunteer dan masyarakat.23

Menurut Burt Nanus untuk memahami peran pemimpin

organisasi non-profit oriented yang diwujudkan dalam kegiatan, yaitu:

21 Ardana, Komang, Perilaku Keorganisasian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 10

22 Ardana, Komang, Perilaku Keorganisasian, hal. 10

23 Ardana, Komang, Perilaku Keorganisasian, hal. 25

13

1) Dalam organisasi (inside the organization), Peran pimpinan

berinteraksi dengan staf dan tenaga sukarela untuk memberikan

inspirasi, motivasi mendorong, menggerakkan dan memberdayakan

mereka. Maksudnya pemimpin sebagai pemberi visi dan strategi.

Pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab unttuk

menggerakkan organisasi ke arah yang benar. Kemudian pemimpin

menetapkan, menyebarkan dan mengembangkan visi dengan jelas

serta menunjukkan cara-cara baru di masa yang akan dating.

Disamping itu ia memberikan inspirasi pada anggotanya serta

mendesain strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi.

2) Ke luar organisasi (outside organization), Peran pimpinan mencari

bantuan, dukungan dari donator, mitra yang berpotensi dengan para

pimpinan bisnis di luar organisasi. Maksudnya Peran pemimpin

sebagai politisi dan juru bicara. Artinya pemimpin berperan sebagai

penasehat, juru bicara dan sebagai negosiator terhadap

bawahannya. Ia juga membangun hubungan dengan menggunakan

sumber-sumber informasi.

3) Pada masa operasi (present operation), Pimpinan memusatkan pada

kualitas dan pelayanan pada struktur organisasi, system informasi

dan aspek lainnya. Maksudnya peran pemimpin sebagai pelatih.

Didalam diri pemimpin telah tertanam sifat membangun regu dan

membina orang-orang dalam organisasi, ini merupakan tanggung

jawabnya. Selain itu pemimpin juga berperan membangun

kepercayaan yang menjadi pegangan organisasi dan ia juga

pemberi semangat serta inspirasi pada setiap individu.

4) Kemungkinan masa depan (on future possibilities), pimpinan

mengantisipasi trends serta mengembangkan arah masa depan

organisasi. Maksudnya Peran pemimpin sebagai agen perubahan

dalam posisi untuk masa yang akan datang. Ia mempunyai

pengaruh besardalam pengambilan keputusan untuk perubahan dan

ia memperkenalkan program-program baru, menciptakan strategi

14

kerja sama dengan publik. Kadang-kadang ia seorang restruktur

organissai dan seorang innovator.

Salah satu lembaga organisasi non-profit oriented adalah

perpustakaan. Keberhasilan perpustakaan ditentukan oleh

keterampilan, kemampuan, sifat, sikap pribadi, motif dan pengetahuan

para pemimpin mereka, karakteristik yang kita sebut sebagai

kompetensi. Tidak kalah penting dalam pengembangan perpustakaan

dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Tidak semua

kepala Perpustakaan memiliki pandangan yang sama dalam kaitannya

dengan pengembangan sumber daya manusia. Sangat baik apabila

kepala perpustakaan memberikan kesempatan kepada para pegawai

untuk berkembang baik melalui Pendidikan formal maupun pelatihan-

pelatihan. Dan akan sangat baik apabila kepala perpustakaan tidak

khawatir bahwa Pendidikan atau kepangkatannya disamai oleh

pegawainya di dalam perpustakaan. Mengirimkan pegawai untuk

mengikuti Pendidikan dan pelatihan bagi yang mampu sangat besar

artinya bagi perkembangan Perpustakaan. Kepala yang takut

persamaan strata pendidikaan ataupun kepangkatannya akan selalu

berusaha membuat pengembangan pegawainya terhambat.24

Maju mundurnya suatu perpustakaan dipengaruhi oleh banyak

faktor, salah satu faktor terpenting adalah pemimpin/pimpinan dari

perpustakaan tersebut. Di perpustakaan peran pemimpin ini sangat

menentukan, sebab kepala perpustakaan lah sangat berperan sebagai

pemimpin yang dapat mempengaruhi orang dibawahnya untuk

bergerak atau bekerja. Pemimpin merupakan seseorang yang

mempergunakan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan

bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai

tujuan intitusi, lembaga, maupun organisasi. Peran Kepala

24

Muhammad Irsyad Al-Fatih, Kepemimpinan di Perpustakaan Umum: Studi Kasusu di

Perpustakaan Universitas Indonesia, hal. 57. https://e-

journal.unair.ac.id/RLJ/article/download/7290/4425. Diakses Sabtu 04 Mei 2019 pukul 11: 45

WIB



15

Perpustakaan sangat dibutuhkan para pustakawan terutama untuk

memotivasi pekerjaan pustakawan sehingga pustakawan merasa

dihargai dan diperhatikan oleh atasan dan otomatis mereka pun akan

semakin mencintai pekerjaan mereka sehingga berdampak baik untuk

instansi tempat mereka bekerja.25

Terdapat berbagai macam teori yang membahas mengenai

motivasi. Sebagian teori menyatakan bahwa kondisi kekurangan

merupakan pendorong bagi seorang individu untuk berprilaku atau

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Teori-teori yang

paling lazim mengenai motivasi merujuk kepada kebutuhan sebagai

kekuatan dalam mendorong prilaku manusia. Kebutuhan adalah

sesuatu yang diperlukan, yang bersifat penting dan tidak terhindarkan

dalam rangka untuk memenuhi suatu kondisi. Istilah kebutuhan juga

digunakan untuk menggambarkan kondisi kekurangan sesuatu. Teori

motivasi yang didasarkan pada kebutuhan yaitu Abraham Maslow

menyatakan bahwa setiap diri manusia itu terdiri atas lima tingkatan

atau hierarki kebutuhan, yaitu:

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)

Pada titik awal atau tingkatan terendah hierarki teori motivasi

terdapat kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan

kebutuhan paling mendasar atau tingkat terendah, seperti:

Kebutuhan untuk makan dan minum, perlindungan fisik.

Kebutuhan tersebut perlu dipenuhi untuk tetap bertahan hidup.

b. Kebutuhan Rasa Aman (Safrey Needs)

Ketika kebutuhan pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan

tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan

perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan

hidup, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental,

psikologikal dan intelektual.

25

Suwanto and Doni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis,

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal.171

16

c. Kebutuhan Sosial (Social Needs)

Tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan social. Kebutuhan social

merupakan kebutuhan untuk rasa memilikiyaitu kebutuhan untuk

diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan

untuk mencintai dan merasa dicintai.

d. Kebutuhan Akan Harga Diri dan Pengakuan (Extream Needs)

Kebutuhan harga diri dapat teruangkap dalam keinginan untuk

dihormati, dipuji, dan dihargai atau diakui segala bentuk usahanya

oleh orang lain.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs)

Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk menggunakan

kemampuan skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat.

Kebutuhan ini melalui pengembangan kemampuan dan keahlian

yang dimiliki untuk memperoleh prestasi dalam bekerja.

3. Defenisi Pustakawan

Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berijazah

dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diberi tugas

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

perpustakaan dan dokumentasi pada unit-unit perpustakaan instansi

pemerintah atau unit-unit tertentu lainnya. Pustakawan adalah orang

yang telah menempuh Pendidikan atau pelatihan dalam bidang

kepustakawanan serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.26

Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan

perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu

perpustakaan, dokumentasi, informasi yang dimilikinya melalui

pendidikan.27

Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki

keahlian dan keterampilan dibidang ilmu perpustakaan, dokumentasi

26

Undang-undang No.43 Tahun 2007, Tentang Perpustakaan, hal.261 27

Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1991), hal. 8

17

dan informasi yang diperoleh melalui Pendidikan formal maupun non

formal dan memiliki sikap pengembangan diri, mau menerima dan

melaksanakan hal-hal baru dengan jalan memberikan pelayanan

professional kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UUD 45

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Jabatan Fungsional

Jabatan pada hakekatnya adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak seorang pegawai

dalam rangka memenuhi susunan suatu organisasi. Mereka yang

diangkat pada jabatan tertentu (struktural dan fungsional) harus

memiliki kompetensi, keahlian, dan keterampilan tertentu. Oleh

karena itu, untuk menduduki jabatan ini harus ada seleksi. Kemudian

dalam system kepegawaian kita dikenal adanya pemangku jabatan

structural dan pemangku jabatan fungsional.Jabatan Fungsional

Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan

kepustakawanan.28

Jabatan Fungsional Pustakawan

Madya/Pustakawan Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional

Pustakawan Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda

adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Muda sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi 4 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional

Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama adalah Jabatan

Fungsional Pustakawan Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan

28 Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Tekknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal. 3

18

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Pustakawan

Utama/Pustakawan Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pustakawan

Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pustakawan Mahir adalah Jabatan

Fungsional Pustakawan Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional

Pustakawan Penyelia adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Penyelia

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pustakawan Terampil adalah Jabatan Fungsional

Pustakawan Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya

Adapun karakteristik jabatan fungsional:

a. Jumlahnya tidak dibatasi dalam suatu instansi/ Lembaga

b. Jabatan pilihan dan karir

c. Kenaikan jabatan, pangkat, dan golongan tidak terhalang oleh

pangkat/ golongan atasan langsung

d. Kenaikan jabatan/ pangkat/ golongan memerlukan angka kredit

e. Apabila memenuhi syarat, tiap tahun dimungkinkan bisa naik jabatan

sekali dan bisa naik pangkat/ golongan dua tahun sekali

f. Pada jabatan fungsional tertentu dimungkinkan loncat jabatan

19

g. Tidak boleh rangkap jabatan (jabatan fungsional dan jabatan

struktural). Akan tetapi apabila tunjangan structural dibayar oleh

Lembaga sendiri (UGM, UII), maka rangkap jabatan ini tidak

masalah

h. Perpanjangan usia pension, 58 tahun, 60 tahun, bahkan professor

bisa pension 70 tahun. Pustakawan utama bisa 70 tahun yakni umur

65 tahun di negeri dan 5 tahun di swasta.

i. Apabila memiliki kompetensi, setelah purna tugas masih dapat

berdayaguna misalnya bisa mengajar (dosen, tutor), akreditasi,

mengembangkan perpustakaan lain, sebagai asesor, redaksi, yuri,

narasumber, penulis, pengurus organisasi kepustakawanan

j. Kenaikan pangkat/golongan puncak lebih tinggi dari jabatan struktural

Tabel 2.1

Kenaikan Pangkat/ golongan

Pendidikan Pengangkatan

Pertama Golongan

Golongan Puncak

D2 II/d III/d

D3 II/c III/d

S1 III/a IV/e

S2 III/b IV/e

S3 III/c IV/e

k. Jabatan fungsional pustakawan memiliki jenjang yakni Pustakawan

Trampil dan Pustakawan Ahli

Jabatan Pustakawan Trampil:

1) Pustakawan Pelaksana

2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan

3) Pustakawan Penyelia

Jabatan Pustakawan Ahli:

a) Pustakawan Pertama

b) Pustakawan Muda

20

c) Pustakawan Madya

d) Pustakawan Utama

5. Fungsi dan Peran Jabatan Fungsional Pustakawan

Pemberian tunjangan jabatan fungsional pustakawan secara

adil dan layak akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap

kelangsungan hidup perpustakaan. Fungsi pemberian kompensasi atau

tunjangan jabatan fungsional pustakawan dalam suatu perpustakaan

adalah sebagai berikut:

1) Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien

2) Penggunaan Sumber Daya Manusia Lebih Efisien dan Efektif

3) Mendorong stabilitas dan Pertumbuhan Perpustakaan

6. Tujuan Pemberian Jabatan Fungsional Pustakawan

1) Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

2) Pengkaitan tunjangan dengan produktivitas kerja

3) Pengkajian antara keseimbangan keadilan pemberian tunjangan

7. Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan

Pustakawan merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu

yang kenaikan pangkat dan atau jabatannya ditentukan oleh Angka

Kredit yang diperoleh oleh pejabat fungsional tersebut memenuhi

syarat yang sudah ditetapkan. Angka Kredit tersebut dibagi menjadi

dua bagian yaitu yang termasuk unsur utama dimana angka kredit

yang diperoleh tidak boleh kurang dari 80% dan unsur penunjang

dimana jumlah angka kredit yang diperoleh tidak boleh melebihi 20%.

Angka kredit dari unsur utama terdiri dari AK (angka kredit)

yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan dan pelatihan dan kegiatan-

kegiatan yang menjadi tupoksi pustakawan seperti seperti

perencanaan, pengolahan, pelayanan, dan pengkajian, serta kegiatan

pengembangan profesi pustakawan. Sedangkan AK (angka kredit)

unsur penunjang diperoleh pustakawan dari kegiatan-kegiatan

kepustakawanan yang bersifat menunjang kegiatan pokok pustakawan

21

seperti keterlibatan pustakawan dalam organisasi profesi, memberikan

pelatihan dibidang kepustakawanan, Keterlibatan pustakawan dalam

tim penilai AK (angka kredit) pustakawan dan lain-lain.29

8. Menuju Fungsionalisasi Pustakawan

Menuju arah fungsionalisasi ini ada beberapa keuntungan dan

kerumitan tersendiri antara lain berupa:

a. Kesiapan pustakawan: mental, jumlah, Pendidikan

Perlu dipertimbangkan kesediaan pustakawan, pemahaman

profesi sebagai pustakawan, kemampuan, Pendidikan minimal,

jumlah pustakawan. Kepada mereka perlu dijelaskan susah dan

senangnya sebagai pemangku jabatan fungsional pustakawan.

Sebab kebanyakan orang hanya melihat enaknya tetapi tidak mau

melaksanakan yang susah-susah.

b. Kesiapan anggaran

Dalam pelaksanaan fungsionalisasi ini memerlukan anggaran

yang berkelanjutan dan bertambah dari tahun ke tahun. Untuk itu

perlu dihitung dengan cermat, jangan sampai nanti berhenti

ditengah jalan. Sebab dalam hal ini nanti ada tunjangan fungsional

yang akan naik sesuai kenaikan jabatan, pangkat golongan mereka.

c. Kesiapan kebijakan dan peraturan

Fungsionalisasi ini harus ditunjang dengan sejumlah peraturan

perundang-undangan sesuai standar minimal profesi dan

kompetensi. Namun demikian swasta bisa saja membuat kebijakan

yang agak beda dengan negeri. Seperti rangkap jabatan (struktural

dan fungsional), inpassing, besarnya tunjangan fungsional, batas

usia pensiun, dan lainnya. Untuk itu harus ada peraturan Rektor

atau Badan Pengurus Harian (BPH) yang mengatur pelaksanaan

fungsionalisasi pustakawan.

29

Abdul Rahman Saleh, 2018, “Komposisi Angka Kredit Pada PAK (penetapan angka

kredit) kenaikan pangkat/jabatan Pustakawan Tingkat Keahlian,” Jurnal Pustakawan, Vol. 25,

No.1, hal. 21, https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/188/181, Diakses Rabu 17 Januari

2020 Pukul 20:58 WIB

https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/188/181

22

d. Tim penilai

Tim penilai yang dibentuk di suatu Lembaga dengan syarat

antara lain:

1) Memiliki sedikit-sedikitnya 10 orang pustakawan

2) Memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan

penilaian

3) Tim penilai terdiri dari 50 % dari pustakawan yang golongannya

lebih tinggi dari pustakawan yang dinilai

4) Anggota tim penilai dapat diminta dari luar Lembaga apabila di

Lembaga itu belum ada yang memenuhi syarat.

e. Manajemen yang professional

Untuk melaksanakan kegiatan fungsionalisasi ini memerlukan

sistem maanajemen dan administrasi yang professional, teliti,

tertib. Untuk itu perlu disiapkan tenaga administrasi yang khusus

menangani fungsionalisasi ini. Kiranya dapat ditugaskan kepada

tenaga yang mengurusi fungsionalisasi dosen.

f. Uji kompetensi/ sertifikasi

Sesuai peraturan dan perundangan yang sedang disiapkan, di

masa mendatang tiap pustakawanharus memiliki sertifikasi

kompetensi. Hal ini berarti bahwa untuk menjadi pustakawan dan

kenaikan jabatan, pangkat, golongan harus lulus/ lolos uji

kompetensi oleh Lembaga sertifikasi.

9. Angka Kredit

Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh

Pustakawan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.30

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang

memuat prestasi kerja yang dicapai oleh pustakawan dan telah

30

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya,

(Jakarta:Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal. 6

23

diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk

dinilai.

Tabel 2.2

Jenjang Jabatan, Pangkat (Golongan/Ruang) dan Angka Kredit

24

31

10. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional

pustakawan yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

31

Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya,

(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015) hal. 8

http://jabatanfungsional.com/wp-content/uploads/2017/01/Angka_Kreditnya_Jabatan_Fungsional_Pustakawan.png

25

a. PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional

Pustakawan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:

1) Berijazah paling rendah Diploma II (D.II) Ilmu Perpustakaan;

atau

2) Berijazah paling rendah Diploma (D.II) bidang lain sesuai

dengan kualifikasiyang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan

Nasional republik Indonesia

3) Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat 1, golongan

ruang II/b

4) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir

b. PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional

Pustakawan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:

1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau

2) Berijazah paling rendah Sarjana (S1))/Diploma IV (D.IV)

bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a

4) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir

c. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2

merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari

Calon PNS.

d. Calon PNS berijazah Diploma II (DII) bidang lain sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf b atau Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b harus mengikuti dan

lulus Diklat Fungsional di bidang Kepustakawanan Tingkat

Terampil atau Diklat Fungsional di bidang Kepustakawanan

Tingkat Ahli.

e. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setelah ditetapkan

sebagai PNS paling lama 1 (Satu) tahun harus mengikuti dan lulus

26

Diklat Fungsional di bidang Kepustakawanan TingTerampil atau

Diklat Fungsional di bidang Kepustakawanan Tingkat Ahli.

f. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 2 (dua) tahun

sejak lulus Diklat Fungsional di bidang Kepustakawanan Tingkat

Terampil atau Diklat Fungsional di bidang Kepustakawanan

Tingkat Ahli harus diangkat dalam Jabatan Pustakawan.32

11. Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional

Pustakawan harus memenuhi syarat:

a. Untuk Pustakawan Terampil berijazah paling rendah Diploma II

Ilmu Perpustakaan dan berijazah paling rendah Diploma II bidang lain

sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia. Untuk Pustakawan Ahli berijazah paling

rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dan berijazah paling rendah

Sarjana (S1)/Diploma IV bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang

ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

1) Memiliki pengalaman di bidang Kepustakawanan paling singkat 1

(satu) tahun

2) Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

3) Tersedia Formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan

4) Nilai Prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir

b. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah

Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit.

c. Jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur

penunjang.33

32


(Jakarta:Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal. 41-42 33

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, hal.43

27

12. Pembebasan Sementara

a. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat 1,

golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat

Penata, golongan ruang III/c dan Pustakawan Pertama, pangkat

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan

sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima.)

tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak

mengumpulkan angka kredit yang diisyaratkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

b. Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun

sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling

kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.

c. Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak

menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan

paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari tugas pokok

dan/atau pengembangan profesi.

d. Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), (2) dan ayat (3) pustakawan dibebaskan sementara dari

jabatannya, apabila:

1). Diberhentikan sementara dari jabatan negeri

2). Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan

3).Menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk

persalinan anak ke empat dan seterusnya

4). Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.34

13. Pengangkatan Kembali

a. Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana yang

dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diangkat kembali dalam Jabatan

34

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, hal.46-

47

28

Fungsional Pustakawan apabila telah dapat mengumpulkan Angka

Kredit yang diisyaratkan

b. Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Pustakawan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib

telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan ternyata bahwa yang

bersangkutan tidak bersalah.

c. Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) huruf b, apabila menduduki Jabatan Struktural

Eselon III kebawah, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Pustakawan apabila berusia paling tinggi 56 (lima

puluh enam) tahun bagi pustakawanMadya, Pustakawan Muda, dan

Pustakawan Pertama serta Pustakawan Kategori Keterampilan.

d. Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) huruf b, karena diangkat dalam Jabatan Struktural

Eselon I dan Eselon II dapat diangkat kembali paling tinggi 58

(lima puluh delapan) tahun bagi Pustakawan Madya.

e. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum usia 58 (lima puluh delapan)

tahun harus sudah ditetapkan keputusan pengangkatannya.

f. Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

pustakawan, apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.

g. Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 35 huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Pustakawan apabila telah selesai menjalani tugas

belajar.

h. Pengangkatan kembali dalam jabatan Fungsional Pustakawan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka

29

Kredit terakhir yang telah dimilikinya dan ditambah Angka Kredit

yang diperoleh selama pembebasan sementara.

i. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.

j. Pengangka tan kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat

ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh

selama dibebaskan sementara.35

35

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, hal.48-49

30

14. Kenaikan Jabatan

a. Kenaikan Jabatan bagi Pustakawan harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

1) Paling Singkat satu (1) tahun dalam jabatan terakhir

2) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

3) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu (1)

tahun terakhir

4) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan

5) Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki

sertifikat kompetensi yang masih berlaku

6) Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina

Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan menduduki

jabatan Pustakawan Utama/ Pustakawan Ahli Utama, pangkat

Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus menyusun naskah

orasi ilmiah dan disampaikan pada pertemuan ilmiah.

Penyelenggaraan orasi ilmiah sesuai pedoman orasi ilmiah

7) Kenaikan jabatan Pustakawan Ahli Muda dengan Pustakawan

Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

instansi masing-masing

8) Kenaikan Jabatan dari Pustakawan Ahli Madya menjadi

Pustakawan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah

mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara

9) Keputusan kenaikan jabatan Pustakawan dibuat menurut contoh

formulir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

bersama36

36


(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal. 116-117

31

b. Kenaikan Pangkat Kenaikan pangkat Pustakawan harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

1) Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

2) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

3) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir37

c. Dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya,

maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) Jika jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan

belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi

sebelum ada kesesuaian antara jenjang jabatan dengan pangkat.

2) Jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang bersangkutan

dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

d. Usul kenaikan jabatan/pangkat selain melampirkan berkas-berkas

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dilampirkan pula

salinan sah PAK dan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan

atau pangkat terakhir.

e. Pustakawan yang pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat

yang didudukinya memperoleh angka kredit yang telah memenuhi

syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, pada

tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling

kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih

tinggi berasal dari diklat, dan/ atau tugas pokok, dan/atau

pengembangan profesi.38

37

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, hal.

112 38

Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya, hal. 159

32

15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Pangkat/Jabatan

Pustakawan:39

a. Faktor Internal

Faktor Internal mempengaruhi fisik dan psikologis. Fisik

dan mental yang sehat, segar, baik akan mendapatkan hasil kerja

yang baik. Adapun yang mempengaruhi jiwa seseorang dalam

bekerja yakni minat, motivasi, kecerdasan dan usaha. Tanpa hal

tersebut seseorang tidak dapat meningkatkan karier pekerjaannnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi kenaikan jabatan/

pangkat pustakawan meliputi: lingkungan kerja yang mendukung

seperti lingkungan yang nyaman dan sirkulasi udara yang bersih,

penerangan yang cukup, kerjasama yang baik misalnya terjalinnya

komunikasi yang baik antar karyawan, saling mendukung dan

memotivasi antara karyawan dan atasan serta undang-undang atau

peraturan mengenai jabatan fungsional pustakawan.40

16. Penurunan Jabatan Pustakawan

a. Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

b. Penilaian prestasi kerja Pustakawan selama menjalani hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan

jabatan yang baru.

c. Jumlah angka kredit yang dimiliki Pustakawan sebelum dijatuhi

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap

dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam

jabatan semula.

39

Multingah, Pengembangan karier melalui kenaikan jabatan/pangkat pustakawan,

(Yogyakarta: Lembaga ladang kata, 2016), hal.68-69 40

Multingah, Pengembangan Karier melalui kenaikan jabatan/ pangkat pustakawan, hal.

68-69

33

d. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang

jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk

kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan

semula.41

17. Pemberhentian Dari Jabatan Pustakawan

Pustakawan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara

dari jabatannya, tidak dapat memenuhi angka kredit yang

disyaratkan.

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara

dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan paling kurang

10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok bagi Pustakawan

Penyelia dan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari

tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pustakawan

Utama/Pustakawan Ahli Utama.

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

d. Pustakawan yang sudah diberhentikan dari jabatan Fungsional

Pustakawan tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional

Pustakawan.42

18. Pihak Yang Terkait Dalam Pembinaan Karier Pustakawan

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Dalam pembinaan

41


(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal. 51 42


(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal. 50

34

karier Pustakawan, terdapat pihak-pihak/ unsur yang terkait dalam

kelancaran karier Pustakawan, yaitu:

a. Atasan langsung Pustakawan sebagai pemberi tugas/ kegiatan serta

pemantau hasil prestasi kerja Pustakawan.

b. Tim penilai, sebagai pihak yang menilai prestasi kerja yang

diajukan oleh Pustakawan sebagai dasar kenaikan jabatan/pangkat

yang bersangkutan.

c. Bagian kepegawaian, sebagai pihak yang memproses administrasi

kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan. Ketiga pihak tersebut

berperan dalam pembinaan karier Pustakawan secara objektif

sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman

dalam menjabarkan pengertian setiap pasal dan butir kegiatan

sesuai peraturan yang berlaku.43

19. Studi Relevan

Studi Relevan adalah suatu penelitian sebelmnya yang sudah

pernah dibuat dan dianggap cukup relevan/ mempunyai keterkaitan

dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk

menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok

permasalahan yang sama. Studi relevan juga bermakna berbagai

referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

Sebagai pembanding penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya maka studi relevannya adalah:

1) Pengaruh Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan

Terhadap Peningkatan Motivasi Kinerja Pustakawan Di UPT

Perpustakaan IsI Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh

Agustiawan pada tahun 2014, yang menggunakan metode survei.

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. Didalam penelitian ini ada 2

(dua) Hipotesis yang diajukan. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah

43

Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk TEknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya, hal. 171

35

dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana tingkat kelancaran

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan di UPT

perpustakaan ISI Yogyakarta? 2. Bagaimana pengaruh antara

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan terhadap

peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan

ISI?. Dari kedua rumusan masalah tersebut diperoleh hasil

penelitian yaitu: Proses penetapan angka kredit jabatan fungsional

pustakawan di UPT perpustakaan ISI Yogyakarta telah berjalan

sangat lancer. Hal ini berdasarkan nilai rata-rata sebesar 4,3 yang

berada di interval 4,2-5,0 dengan memperhitungkan nilai idealnya.

2) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Dan

Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pustakawan Di

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini

dilakukan oleh Miftahul Jannah pada tahun 2014. Penelitian ini

merupakan Jenis Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan

Metode Questioner/Angket. Terdapat 2 (dua) Hipotesis yang

diajukan, dengan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah

Kendala pustakawan dalam proses penetapan angka kredit jabatan

fungsional pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta? 2. Bagaimanakah Produktivitas kerja pustakawan di

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? 3. Bagaiamanakah

pengaruh penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan

terhadap produktivitas di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta?. Dari ketiga rumusan masalah tersebut diperoleh hasil

penelitian yakni sebagai berikut: Berdasarkaan hasil penelitian

yang dilakukan untuk variable tentang penetapan angka kredit

jabatan fungsional pustakawan, maka dapat diketahui bahwa nilai

rata-rata indikator jabatan fungsional pustakawan adalah 4,13,

sehingga berdasarkan rata-rata tersebut tergolong sangat baik.

3) Pengaruh Tunjangan Fungsional Pustakawan Dan Batas Usia

Pension Terhadap Motivasi Petugas Perpustakaan Untuk Menjadi

36

Pustakawan Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan

Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan oleh Dian

Widanarta pada tahun 2017. Jenis Penelitian Ini Adalah Kuantitatif,

dengan menggunakan Metode Questioner/Angket Dan Studi

Pustaka. Ada 2 (dua) Hipotesis yang diajukan. Terdapat dua

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah Tunjangan

Jabatan Fungsional Pustakawan berpengaruh terhadap motivasi

petugas perpustakaan untuk menjadi pustakawan? 2. Apakah

tunjangan jabatan fungsional pustakawan mempunyai hubungan

yang positif dan signifikan dengan batas usia pensiun?. Dari kedua

rumusan masalah tersebut diperoleh hasil penelitian yakni: Dari

hasil korelasi sederhana antara tunjangan jabatan fungsional

pustakawan dan batas usia pensiun bahwa telah terjadi hubungan

yang dua arah. Hal ini dapat disebabkan karena sulitnya

memperoleh angka kredit sebagai syarat untuk dapat naik pangkat

dan sebagai langkah awal untuk mendapatkan tunjangan dan

pensiun yang lebih tinggi.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

37

1. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Agustiawan

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama

meneliti tentang angka kredit pustakawan. Perbedaan antara penelitian

ini dan penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan adalah terletak

pada 1). Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan antara

keduanya berbeda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

kualitatif sementara penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan

menggunakan metode penelitian kuantitatif. 2). Tempat penelitian

yang dilakukan oleh kedua peneliti ini berbeda. 3). Kemudian hasil

penelitian yang diperoleh dari kedua penelitian ini juga berbeda.

Penelitian ini lebih menekankan bagaimana peran Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sudah berperankankah

dalam mendorong kenaikan pangkat dan jabatan fungsional

pustakawan sementara penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan

lebih menekankan pada Pengaruh Penetapan Angka kredit Jabatan

fungsional Pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja

pustakawan Di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.


dilakukan oleh Miftahul Jannah


meneliti tentang angka kredit pustakawan. Perbedaan antara

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah

adalah terletak pada 1). Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang

dilakukan antara keduanya berbeda. Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian kualitatif sementara penelitian yang dilakukan oleh

Miftahul Jannah menggunakan metode penelitian kuantitatif. 2).

Tempat penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti ini berbeda.

3). Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari kedua penelitian

ini juga berbeda. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana peran

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sudah

38

berperankankah dalam mendorong kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional pustakawan sementara penelitian yang dilakukan oleh

Miftahul Jannah lebih menekankan pada Penetapan angka kredit

jabatan fungsional pustakawan dan pengaruhnya terhadap

produktivitas kerja pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.


dilakukan oleh Dian Widanarta


meneliti tentang angka kredit pustakawan. Perbedaan antara

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Dian Widanarta

adalah terletak pada 1). Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang

dilakukan antara keduanya berbeda. Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian kualitatif sementara penelitian yang dilakukan oleh

Dian widanarta menggunakan metode penelitian kuantitatif. 2).

Tempat penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti ini berbeda.

3). Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari kedua penelitian

ini juga berbeda. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana peran

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sudah

berperankankah dalam mendorong kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional pustakawan sementara penelitian yang dilakukan oleh

Dian Widanarta lebih menekankan pada Pengaruh tunjangan

fungsional pustakawan dan batas usia pension terhadap motivasi

petugas perpustakaan untuk menjadi pustakawan di unit pelaksana

teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Diponegoro.

39

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini,

yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yakni

sesuatu yang apa adanya, tidak di manipulasi keadaan dan kondisinya.

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat

induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan

menggunakan sesuatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya,

menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu

masalah yang dihadapi yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik

berupa gambar maupun kejadian.44

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menggunakan jenis

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni penelitian yang

menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data-data yang penulis

peroleh dari informan untuk gambaran yang jelas dan terperinci tentang

kondisi perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi.45

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi, beralamat di Jln. Rd. Poerboyo Kolopaking No. 65

Telanaipura dengan luas bangunan 1.500 m2

berlantai Tiga. Telp. (0741)

62158.

44

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,

(Jakarta: Kencana, 2017), hal. 330 45

Nisaul Fadillah, M.Si. Metodologi Penelitian.(Malang: Misykat, 2015), hal.36

40

Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena

peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang Peran Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam Mendorong

Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan yang dilakukan di

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ada masalah yang terjadi

di lapangan berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Dinas

perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memiliki ruangan yang

bagus, koleksi yang memadai dan fasilitas yang mencukupi dan

diperuntukkan untuk masyarakat, jadi Peran Kepala Dinas akan sangat

memberikan pengaruh kepada instansi yang ia pimpin. Inilah alasan

peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk memudahkan pengumpulan data yang peneliti lakukan

dalam penelitian ini, maka peneliti menggolongkan data menjadi dua

golongan yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara

langsung (dari tangan Pertama), misalnya data yang diperoleh melalui

wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data primer dokumentasi

adalah jika penelitiannya menjadikan dokumentasi sebagai data-data

primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti itu

sendiri, yang berupa hasil teks wawancara. Data yang dikumpulkan

yaitu data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan

cara tertentu atau pada priode waktu tertentu.46

Jadi, data primer yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil

Observasi dan wawancara kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

46

Nurudin, Jenis-Jenis Dan Sumber Data, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13

41

daerah Provinsi Jambi, tim penilai dan pustakawan Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data

dokumentasi institusi berupa laporan-laporan tahunan, sumber literatur

dan lain-lain. Sumber literatur misalnya buku-buku yang terkait dengan

masalah penelitian.

Adapun sumber data sekunder yang ada didalam penelitian ini adalah:

1). Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

(Sejarah, visi-misi, struktur organisasi, jumlah koleksi Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Skripsi dan buku-

buku yang berkaitan dengan masalah penelitian .

2). Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (JUKNIS)

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data

diperoleh. Apabila peneliti mengunakan wawancara dalam

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden,

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan

penulis, baik tertulis maupun lisan.47

Apabila menggunakan observasi

maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu.

Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah

yang menjadi sumber datanya.48

Adapun yang menjadi Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Tim

Penilai dan 13 Pustakawan

b. Berupa dokumen, yaitu semua yang berkaitan dengan penelitian ini

yang diperoleh dari perpustakaan dan majalah, jurnal, laporan

47

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2000), hlm, 112. 48

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT.

Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

42

penelitian, internet serta data yang diperoleh dari dokumentasi Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada orang/individu atau kelompok

yang disajikan unit atau satuan (kasus), gambaran yang diteliti. Peneliti

memfokuskan penelitiannya kepada subjek penelitian sekaligus menjadi

informan yaitu orang/individu atau sekelompok yang mempunyai peran

sebagai pegawai disuatu perpustakaan. Untuk mempermudah peneliti

dalam menentukan subyek penelitian, peneliti memilih dengan cara

pengambilan subyek dengan menggunakan metode purposive sampling.

Purposive sampling yaitu menentukan pengambilan sampel dengan

cara purposive itu kita dengan sengaja mendatangi sampel sesuai dengan

kriteria yang kita inginkan sampai apa yang diinginkan bisa terjawab.49

Adapun yang menjadi informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan informan

lainnya yaitu Tim Penilai, dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi.

E. Metode Pengunpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung atau lokasi

penelitian.50

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebanyak-

banyaknya informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang

diteliti. Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah

observasi terus terang, yaitu peneliti menyatakan terus terang kepada

sumber data bahwa peneliti akan melakukan penelitian, sehingga

49

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan

R&D), (Bandung: Alfabeta. 2016), hal. 173

50

Lexy. J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,

1997), hlm. 81

43

mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang

aktivitas si peneliti di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan

berlangsung antara narasumber dan peneliti. Tujuan dari melakukan

wawancara untuk mendapatkan keterangan (informasi) dengan cara

tanya jawab sambil tatap muka dengan informan. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan

melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.51

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Pokok-pokok yang menjadi dasar pertanyaan

diatur sangat terstruktur, wawancara ini bertujuan untuk mencari

jawaban penelitian.52

Teknik wawancara yang peneliti gunakan secara terstruktur

(tertulis) ini yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa

pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini

dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan

fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang

terlalu melebar, Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan

dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika

kegiatan wawancara berlangsung.53

51

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D),

hal. 194 52

Meleong Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, hal. 190 53

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka

Cipta, 2002), hlm. 203

44

3. Dokumentasi

dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan-catatan

penting, arsip-arsip, dan sejenisnya termasuk laporan-laporan yang

bersangkut paut dengan permasalahan penelitian baik dari lembaga atau

organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini

merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil

penelitian.54 Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar/foto, atau karya-

karya monumental.55

Metode dokumentasi ini dapat berupa dokumen yang ada

hubunganya dengan topik yang peneliti angkat. Metode ini peneliti

gunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang terjadi ruang

lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Jambi seperti:

Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Tupoksi

Pustakawan, Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Pustakawan, Struktur

Organisasi, Nama-nama Pustakawan, Foto-foto penelitian, dsb.

F. Metode Analisis Data

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian

sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat

untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai

bahan pembahasan hasil penelitian.56

Ada beberapa elemen penting dalam analisis data kualitatif yang

perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan analisis data yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup sebagai berikut:

1. Reduksi data

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah pengumpulan

data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen

54

Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan

Laporan Penelitian, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 72 55

Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 225. 56

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,

2014), hlm. 209.

45

kunci dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan

observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi wawancara.

Makin lama di lapangan, jumlah data yang terkumpul akan semakin

banyak dan bervariasi.

Ada data yang dapat diamati tetapi ada juga data yang tidak

teramati, seperti data tentang perasaan, sakit hati, stress. Ada juga data

kualitatif yang berbentuk narasi dan Bahasa tubuh, seperti mengangguk,

geleng kepala, mengedipkan mata. Ada data yang tampak, tetapi

mengandung makna, misalnya ada orang menangis, perlu dicari

maknanya, menangis karena sakit hati atau bergembira. Ada data yang

tampak, tetapi tidak bermakna, sehingga data tersebut seperti adanya.57

2. Penyajian Data/Deskripsi Data Mentah

Semua data mentah yang telah terkumpul selanjutnya ditampung

dan dideskripsikan atau didisplaykan. Data ini masih berserakan, belum

punya bentuk, belum punya arti dan makna. Dalam penelitian kualitatif

penyajian data mentah ini diletakkan dalam lampiran, karena jumlahnya

sangat banyak. Data-data yang tidak tampak seperti perasaan, sakit hati,

kecewa, senang, sudah dikemas dalam bentuk narasi/tulisan.58

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti sudah membuat

kategori-kategori, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan

proposisi.59

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui:

Trianggulasi dipilih oleh peneliti untuk menguji keabsahan data.

Trianggulasi terdiri dari: Trianggulasi metode, trianggulasi sumber data,

dan trianggulasi teori. Trianggulasi metode adalah trianggulasi merupakan

57

Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal.167-168 58

Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, hal.167 59

Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, hal.168

46

proses verifikasi data, antara wawancara dengan wawancara, wawancara

dengan observasi. Trianggulasi sumber data adalah proses verifikasi data

wawancara dengan data-data sumber tertulis (dokumentasi). Trianggulasi

teori adalah proses verifikasi antara data-data yang diperoleh di lapangan

(wawancara, observasi, dan dokumentasi) dengan teori-teori dari pakar.

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai

perbandingan terhadap data itu. Teknik pengecekkan yang sering

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Trianggulasi

dilakukan untuk pengecekan ulang terhadap sumber-sumber data.60

Pengecekan data ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui

observasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan orang dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan isi

dokumen.

4. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau keadaan

penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.

Trianggulasi yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu

trianggulasi metode dan trianggulasi teori. Trianggulasi metode merupakan

proses verifikasi data dari wawancara dengan wawancara, wawancara

dengan observasi. Trianggulasi teori adalah proses verifikasi antara data-

data yang diperoleh dilapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi).

60

Meleong Lexy. J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997),

hlm. 33

47

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (sebelumnya bernama

Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi) berdiri sejak tahun 1980 sesuai

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

0221/a/O/1980 tanggal 2 September 1980, namun baru berjalan pada

tanggal 4 April 1981 yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Pusat

Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan

Perpustakaan, Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

Pada awal berdirinya (masih bernama Perpustakaan Wilayah

Provinsi Jambi) dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati

salah satu Gedung di dalam komplek SMP Negeri 2 Jambi Jalan

Veteran No. 169 menempati bekas perumahan guru berukuran 95,40

m2. Pada saat itu jumlah pegawainya hanya 6 orang dan ditunjuk Bapak

Ibrahim Budjang, SH sebagai Kepala, Surul Hendry D sebagai

Bendaharawan serta dibantu oleh Hj. Hinopifah, BBA sebagai

Pemimpin Proyek Pengembangan Perpustakaan Wilayah Jambi tahun

1980/1981.

Pada tanggal 15 September 1985 Perpustakaan Wilayah Jambi

dipindahkan ke lokasi Gedung baru di jalan Rd. Poerboyo tanggal 6

Juni 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. dr. Fuad

Hasan.

Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang

semakin meningkat akan jasa layanan perpustakaan, pada tanggal 6

48

maret 1989 terbit Keppres Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan

Nasional RI. Berdasarkan Keppres tersebut Perpustakaan Nasional

adalah merupakan Lembaga pemerintah Non Departemen yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

presiden. Disebutkan dalam Keppres tersebut Perpustakaan Nasional RI

merupakan wadah integrase Perpustakaan Nasional RI, Pusat

Pembinaan Perpustakaan dan 26 Perpustakaan Wilayah Depdikbud

diseluruh Indonesia.

Perpustakaan Nasional memiliki satuan organisasi yang

bernama Perpustakaan Daerah yang berkedudukan di masing-

masingibukota Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Perpustakaan Nasional RI dan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya dengan memperhatikan petunjuk Gubernur. Sejak Keppres

Nomor 11 Tahun 1989 inilah nama Perpustakaan Wilayah Jambi

berubah menjadi “Perpustakaan Daerah Jambi”.

Perubahan nama tidak sampai disitu saja, pada tahun 1997

Perpustakaan Nasional mengalami perubahan cukup besar

dilingkungannya, yaitu adanya perluasan struktur satuan organisasi

yang berada di daerah yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 50

Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI dimana Perpustakaan

Nasional Provinsi (sebelumnya Perpustakaan Daerah) disejajarkan

dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya serta

Departemen yang berada diwilayah Provinsi. Berdasarkan Keppres

Nomor 50 Tahun 1997 inilah Perpustakaan Daerah Jambi berubah nama

menjadi “Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi”.

Pembentukan Lembaga Kearsipan Provinsi Jambi pada

hakekatnya merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang

No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Melalui Perda No.6 Tahun 1996

dibentuk “Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi” dan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah. Embrio terbentuknya Kantor Arsip Daerah Provinsi

49

Jambi adalah Subbag Arsip dan Ekspedisi, bagian Tata Usaha Umum

dan Arsip, Biro Umum pada Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi

Jambi, dengan tingkat kewenangan setingkat dengan Eselon V.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yakni sejak

diserahkannya Aset P3D Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 22 maret

2001, maka seluruh aset Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Sehingga sejak bulan

Mei 2001 Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi resmi menjadi unit

satuan organisasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan terbitnya perda Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan

Daerah Provinsi Jambi maka nama Perpustakaan Nasional Provinsi

jambi berubah menjadi “Badan Perpustakaan Daerah Provinsi

Jambi” yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi Jambi.

Keberadaan Perpustakaan sekarang ini menjadi begitu penting

dengan adanya UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang

menjadi paying hukum bagi segala aktifitas Perpustakaan dan seluruh

elemen pendukungnya meliputi pustakawan, Gedung, koleksi dan

pemustaka. Selanjutnya berdasarkan Perda Provinsi Jambi No.15 Tahun

2008 bergabung 2 Institusi yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi menjadi “Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi” dan masih merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kemudian pada akhir Tahun 2016 terbitlah Perda Provinsi

Jambi No.8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Jambi serta Pergub Jambi No.46 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Badan

Perpustakaan dan arsip Daerah Provinsi jambi berubah nama menjadi

50

“Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi” pada awal

tahun anggaran 2017. Kemudian menyusul Pergub Jambi No.25 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No.46 Tahun 2016

tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tatakerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.61

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Jambi, susunan

organisasi Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Provinsi Jambi terdiri

dari:

a. Kepala

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan dan

3) Sub Bagian Program

c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian

Bahan Perpustakaan, terdiri dari:

1) Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

2) Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

3) Seksi Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan

d. Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan

Kegemaran Membaca, terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan

3) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

e. Bidang Konservasi Arsip, terdiri dari:

1) Seksi Pelayanan Arsip

61

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Profil Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi, (Jambi: 2019), hal. 1-3

51

2) Seksi Pengolahan Arsip

3) Seksi Akuisisi Arsip

f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan, terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan Tenaga Kearsipan

2) Seksi Pengembangan Kearsipan

3) Seksi Pelestarian Arsip

g. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi jambi dalam

melaksanakan tugas mengacu kepada peraturan dan perundang-

undangan yang telah ditetapkan dan melaksanakan kegiatan

program-program kegiatan teknis perpustakaan dan kearsipan dan

tugas-tugas lain yang langsung berada dibawah Gubernur dan

bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi

kewenangan daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan dan

kearsipan

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan

kearsipan.62

62


Arsip Daerah Provinsi Jambi, hal. 4-5

52

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan

antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai

tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar dibawah

ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Kepala

Pemangku Jabatan Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi

Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan

Perpustakaan

Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan

Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan

Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan

dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Kelembagaan Perpustakaan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan

Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran

Membaca

Bidang Konservasi Arsip

Seksi Pelayanan Arsip

Seksi Pengolahan

Arsip

Seksi Akuisisi Arsip

Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Kearsipan

Seksi Pembinaan Kearsipan

Seksi Pengembangan

Kearsipan

Seksi Pelestarian Arsip

53

a. Visi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi harus eksis dan

unggul, konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan

akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang

dituangkan dalam pernyataan visi:

“Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Bidang Perpustakaan

Dan Kearsipan Yang Baik Menuju Jambi Tuntas 2021”

Visi tersebut diatas merupakan gambaran dan harapan yang

ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

di masa depan, yakni cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam

membentuk masyarakat informatif dan masyarakat yang sadar arsip.

b. Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, maka ditetapkan misi sebagai

berikut:

1. Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang efisien

dan efektif untuk mewujudkan good governance

2. Pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan

masyarakat dalam urusan perpustakaan dan kearsipan yang

berkualitas

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan

budaya kerja yang tinggi

4. Penyelamatan kandungan informasi dan pengembangan sistem

perpustakaan serta kearsipan daerah yang terintegrasi dengan

sistem nasional yang berbasis Teknologi Informasi (TI)

Melalui pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai

dan pihak terkait (customer dan stackholder) dapat mengenali tugas

pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi serta mengetahui program dan kegiatan yang sedang dan akan

54

dilaksanakan, serta hasil dan manfaat yang akan diraih dimasa yang

akan datang.

Pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi yang pernah memimpin sejak berdiri sampai sekarang adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.3

Nama-nama Kepala Perpustakaan Sebelumnya dan Masa

Jabatannya

NO NAMA MASA

JABATAN

1 Ibrahim Budjang, SH

(alm)

1981 s.d. 1993

2 Hj. Hinopifah, BBA 1993 s.d 1995

3 Drs. Lukman Rahman 1995 s.d 1998

4 D. Saifuddin Ishak, S.IP 1998 s.d 2000

5 HJ. Dra. Ria Chazana 2000 s.d 2002

6 H. Zayadi, SH 2002 s.d 2005

7 Ripa‟i, SH 2006 s.d 2011

8 Drs. H. Abd Zaki, M.Si Maret s.d Juli

2011 sbg PLT

Kepala

9 H. Ali Dasril, SH 2011 s.d 2012

10 Drs. H. Edi Erizon 2012 s.d 2013

11 Drs. H. Asvan Deswan,

M.Si

2013 s.d 2016

12 H. Syamsurizal, SE, M.Si 2016 s.d

sekarang

c. Tata Kerja

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi. Untuk

melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah

jambi, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

secara terus-menerus berupaya meningkatkan peran serta seluruh

55

masyarakat untuk Bersama-sama mengembangkan minat dan

kebiasaan pembaca.

Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi selalu mengadakan koordinasi dan hubungan kerja dengan

instansi-instansi yang secara fungsional mempunyai kepentingan

yang sama dalam meningkatkan potensi sumber daya insani bangsa

Indonesia.

d. Anggaran

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah dalam anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan

di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi pada awal

berdirinya tahun 1981/1982 hanya Rp. 60.970.000, anggaran ini

semakin meningkat setiap tahun anggaran baik rutin maupun proyek

seiring dengan beban kerja semakin mebingkat dan luas dalam

pembinaan perpustakaan di daerah Jambi. Tahun Anggaran 2017

dari APBD berjumlah Rp. 5.913.241.591,-, sedangkan pada Tahun

Anggaran 2018 dari APBD berjumlah RP. 5.800.000.000,-

mengalami penurunan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya.63

4. Sarana dan Prasarana

a. Aset

1) Gedung Perpustakaan

Pada tahun-tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (masih Perpustakaan Wilayah

Provinsi Jambi), yakni dari Tahun Anggaran 1981/1982 sampai

dengan tahun anggaran 1985/1986, menempati gedung

sementara yang berlokasi di komplek SMPN 2 Jambi Jl. Veteran

No. 169 Jambi, dengan luas bangunan 95,40 m2.

63


Arsip Daerah Provinsi Jambi, hal. 8

56

Pembangunan Gedung perpustakaan di Jl. RD. Poerboyo

Kolopaking (dulu Jl. Melur II) Telanaipura, yang dimulai dari

Tahun Anggaran 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985 dan

1985/1986 dengan dana Proyek Pengembangan Perpustakaan

Jambi dengan luas bangunan 1.500 m2 berlantai tiga, mulai

ditempati pada tanggal 15 desember 1985. Sedangkan peresmian

pemakaiannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,

Prof, Dr. Fuad Hasan, dilakukan pada tanggal 6 Juni 1988.

Disamping Gedung kantor, juga terdapat bangunan rumah

dinas type 70 dibangun annex dengan pembangunan gedung

lantai ke-3 Tahun Anggaran 1985/1986.

2) Gedung Arsip

Untuk Gedung arsip sendiri saat ini masih bergabung

dengan Badan Penelitian Pengembangan Daerah

(BALITBANGDA) Provinsi Jambi, dan gedung arsip memiliki

depo tersendiri untuk menyimpan arsip.

c) Kendaraan Operasional

Sejak Tahun 1981 hingga sekarang, Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memiliki 62 unit

kendaraan yang terdiri dari motor dinas, mobil dinas, mobil

perpustakaan keliling dan mobil sadar arsip. Adapun rincian dari

kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kondisi Kendaraan DPAD Provinsi Jambi

Jenis

Kondisi

Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

Roda 4 13 unit - 9 unit

Roda 2 13 unit 2 unit 13 unit

57

d). Aset Lainnya

Selain dari point-point sebelumnya, ada beberapa asset yang

tersimpan dan dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi, seperti alat-alat kantor dan rumah

tangga, jaringan, buku-buku perpustakaan serta asset rusak berat

yang tidak terpakai lagi namun masih dalam status milik negara

berupa kendaraan dan alat-alat kantor dan rumah tangga.64

b. Koleksi Perpustakaan

Tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi (dahulu masih Perpustakaan Wilayah

Jambi) mempunyai jumlah koleksi buku sebanyak 4.210 judul=

8.866 eksemplar. Dengan semakin berkembangnya minat baca

masyarakat dari tahun ke tahun, koleksi Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi juga selalu dikembangkan dengan

penambahan melalui dana rutin dan proyek, hadiah maupun

pertukaran antar perpustakaan serta serah simpan karya cetak dan

karya rekam. Sampai dengan tahun anggaran 2018 pengadaan

koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

meningkat dengan pesat yakni sudah mencapai 150. 378

eksemplar.65

Berdasarkan hasil stock opname koleksi Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tahun 2018, maka koleksi Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi setelah dikurangi

dengan koleksi yang rusak berat, dihadiahkan ke perpustakaan lain,

dirotasikan ke perpustakaan desa dan yang tidak diketemukan,

maka koleksi yang ada dan siap dilayankan berdasarkan klasifikasi

adalah sebagai berikut:

64


Arsip Daerah Provinsi Jambi, hal. 8 65



58

Tabel 4.5

Jumlah buku di ruang layanan dewasa berdasarkan klasifikasi

NO NOMOR

KLAS

NAMA KOLEKSI JUMLAH

KOLEKSI

1 Klas 000 Karya Umum 1.608 eks

2 Klas 100 Filsafat, Psikologi 1.418 eks

3 Klas 200 Agama 8.339 eks

4 Klas 300 Ilmu Sosial 7.373 eks

5 Klas 400 Bahasa 1.251 eks

6 Klas 500 Ilmu Murni 987 eks

7 Klas 600 Ilmu Terapan 9.249 eks

8 Klas 700 Olahraga, Kesenian 1.080 eks

9 Klas 800 Cerita, Kesusastraan 2.478 eks

10 Klas 900 Sejarah, Geografi 1.874 eks

Jumlah 35.630 eks

Tabel 4.6

Jumlah buku di ruang referensi berdasarkan klasifikasi

NO NOMOR

KLAS

NAMA KOLEKSI JUMLAH

KOLEKSI

1 Klas 000 Karya Umum 452 eks

2 Klas 100 Filsafat, Psikologi 61 eks

3 Klas 200 Agama 620 eks

4 Klas 300 Ilmu Sosial 1.315 eks

5 Klas 400 Bahasa 415 eks

6 Klas 500 Ilmu Murni 319 eks

7 Klas 600 Ilmu Terapan 475 eks

8 Klas 700 Olahraga, Kesenian 67 eks

9 Klas 800 Cerita, Kesusastraan 60 eks

10 Klas 900 Sejarah, Geografi 409 eks

Jumlah 4.193 eks

59

Tabel 4.7

Jumlah bahan pustaka referensi lainnya

NO

NAMA BAHAN PUSTAKA

JUMLAH

BAHAN

PUSTAKA

1 Bahan pustaka referensi di ruangan layanan

sirkulasi

77 eks

2 Bahan pustaka referensi di ruangan diskusi 145 eks

3 Bahan pustaka referensi di ruangan pengolahan 149 eks

4 Bahan pustaka referensi di ruangan layanan anak-

anak

1.301 eks

Jumlah Bahan Pustaka Lainnya:

1 Bahan pustaka di ruangan Kepala Bidang Layanan

Perpustakaan 464 eks

2 Bahan pustaka di ruangan layanan anak-anak 1.301 eks

3 Bahan pustaka di ruangan deposit 10.354 eks

4 Bahan pustaka hasil weeding 68.079 eks

5 Bahan pustaka yang sedang diolah 1.215 eks

6 Bahan pustaka yang tersedia untuk rotasi atau

layanan terpadu

5.402 eks

7 Bahan pustaka yang sedang dirotasikan ke

kabupaten

1.269 eks

8 Bahan pustaka dalam mobil keliling 515 eks

9 Bahan pustaka yang sedang dipinjamkan layanan

terpadu

5.402 eks

10 Bahan pustaka yang masih dipinjam anggota

perpustakaan

1.127 eks

11 Bahan pustaka di rak BI Corner 40 eks

Tabel 4.8

Jumlah koleksi perpustakaan selain buku

NO NAMA KOLEKSI SELAIN BUKU JUMLAH KOLEKSI

1 Statistik 346 eks

2 Bibliografi 108 eks

3 Katalog 65 eks

4 Accession list 106 eks

5 Kliping surat kabar 70 eks

6 Majalah yang dijilid 240 eks

7 Braile 146 eks

8 Majalah braile 142 eks

9 Kalender braile 12 eks

60

10 Koran pusat/daerah 2.156 eks

11 Majalah hadiah 2.456 eks

12 Majalah rutin 166 eks

13 Brosur 10 eks

Tabel 4.9

Jumlah koleksi perpustakaan yang rusak dan hilang

NO NAMA KOLEKSI JUMLAH KOLEKSI

1 Bahan pustaka rusak ringan 51 eks

2 Bahan pustaka rusak berat 26 eks

3 Bahan pustaka yang hilang 1.127 eks

4 Majalah rutin yang hilang 75 eks

c. Koleksi Arsip

Hingga akhir tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi mempunyai koleksi arsip dengan jumlah

sebagai berikut:

Tabel 4.10

Koleksi arsip

NO NAMA KOLEKSI JUMLAH KOLEKSI

1 Arsip in-aktif 31.445 berkas

2 Arsip usul musnah 10.948 berkas

3 Statis buku 996 berkas

4 Foto digital printing 200 berkas

5 Foto gambar 400 berkas

6 Peta kartografi 10.262 berkas

7 Peta arsitektur 268 berkas

8 Buku dari akuisisi Kabupaten Kerinci 10 berkas

9 Arsip yang didapat saat pengolahan 24 berkas

5. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka,

pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang umum,

kepegawaian, keuangan, asset, program dan pelaporan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, secretariat menyelenggarakan fungsi:

61

a. Pengkoordinasiaan dan pengendalian internal ketatausahaan

dilingkungan dinas; dan

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta perencanaan program, monitoring,

evaluasi dan pelaporan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu sekretaris dalam rangka menyiapkan bahan

administrasi perdinasan, kepegawaian dan rumah tangga. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan urusan administrasi file persuratan

dan administrasi perdinasan

b. Pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas

keprotokolan

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dinas,

penyelenggaraan rapat dinas dan dokumentasi

d. Pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, perbaikan gedung dan

perlengkapan dinas serta proses penghapusan barang inventaris

e. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan pelaporan

pelaksanaan kerja

f. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian

g. Pelaksanaan urusan mutasi

h. Pelaksanaan upaya pengembangan karir, kesejahteraan dan

disiplin pegawai

i. Penyiapan perencanaan bahan ujian dinas, penghargaan jasa

dan sumpah pelantikan pegawai dan

j. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan

dan ketatalaksanaan

62

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu

sekretaris dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana

anggaran, pengelolaaan penatausahaan dan administrasi

keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian

Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian Sub Bagian Keuangan

b. Pendayagunaan staf Sub Bagian Keuangan

c. Penyusunan dan menghimpun bahan-bahan usulan rencana

anggaran kerja dari masing-masing bidang

d. Pelaksanaan administrasi keuangan

e. Penelitian laporan dan evaluasi hasil kegiatan rutin dan

pembangunan

f. Penelitian daftar gaji dan mutase gaji pegawai yang di usulkan

g. Penghimpunan, mempelajari, melaksanakan dan

menyampaikan peraturan perundang-undangan tentang

keuangan

3. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu

sekretaris dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja

dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Program

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana

kegiatan dinas

b. Pengolahan data dengan melakukan pengumpulan, peremajaan

dan pengolahan serta merumuskan data dan informasi

c. Penghimpunan, memfasilitasi dan melaksanakan perencanaan

terpadu melalui kerjasama antar unit Lembaga, dinas, instansi,

dan dinas yang terkait dengan diklat teknis

63

d. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran

dinas

e. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan kebijakan

operasional dan program antar bidang

f. Perumusan instrument untuk pelaksanaan pemantauan program

dan kegiatan

g. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan penilaian

pelaksanaan program dinas

h. Penyiapan rumusan standarisasi teknis, norma, pedoman,

kriterian dan prosedur pengelolaan program

i. Pengfasilitasian bahan tugas koordinasi pengawasan internal

untuk menjembatani pengawasan eksternal melalui rapat

secara berkala

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mempunyai

sumber daya manusia sebanyak 127 orang pegawai yang terdiri

dari:

64

Gambar 4.2

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Golongan para pegawai terdiri dari:66

6. Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan

Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka

66



Pejabat Struktural (20 orang)

Pejabat Fungsional (26 orang)

Pelaksana (49 orang)

Pegawai Tidak Tetap (32 orang)

IV/c (1 orang) IV/b (5 orang)

IV/a (5 orang) III/d (27 orang)

III/c (14 orang) III/b (21 orang)

III/a (8 orang) II/d (6 orang)

II/c (6 orang) II/b (1 orang)

65

memimpin dan merencanakan kegiatan pengembangan koleksi layanan

dan pelestarian perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengembangan Koleksi Layanan

dan Pelestarian Bahan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penghimpunan, penyimpanan dan pelestarian Karya

Cetak dan Karya Rekam, penyusunan Bibliografi Daerah (BID) dan

Katalog Induk Daerah (KID) serta layanan deposit, pengembangan,

pengolahan bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data

ke data base.

b. Layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka,

dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan

sejenisnya), pengembangan teknologi, informasi, komunikasi

perpustakaan dan penyusunan literatur sekunder, pengelolaan

jaringan perpustakaan dan supervise e-library, pelaksanaan

kerjasama antar perpustakaan.

c. Penyimpanan dan perawatan bahan perpustakaan serta naskah kuno,

pelestarian isi dan nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih

media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital,

dan penelusuran naskah kuno.

1. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan

merencanakan kegiatan seksi layanan, otomasi dan kerjasama

perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Layanan, Otomasi dan

Kerjasama Perpustakaan menyelenggarakan:

a. Pelaksana layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi,

bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan

keliling, pojok baca dan sejenisnya)

66

b. Pengembangan teknologi, informasi, komunikasi perpustakaan

dan penyusunan literatur sekunder

c. Pengelolaan jaringan perpustakaan dan supervise e-library,

dan

d. Pelaksana kerjasama antar perpustakaan.

Adapun kegiatan-kegiatan dari seksi Layanan, Otomasi dan

Kerjasama Perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan seleksi pengadaan bahan pustaka berupa buku

Bahasa dan Sastra Ilmu Pengetahuan Umum, Agama, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi serta Lesehatan.

b. Melakukan kegiatan pengolahan bahan pustaka yang meliputi

registrasi, deskripsi, bibliografi, klasifikasi dan tajuk subyek,

input data pada sistemotomasi dan kelengkapan bahan pustaka.

c. Penambahan sarana penelusuran koleksi perpustakaan secara

online menggunakan alat telusur yaitu online public acces

catalog

d. Melakukan penyusunan dan alih media dalam bentuk CD,

VCD, literatur sekuder berupa indeks surat kabar daerah jambi,

Bibliografi Teknologi Tepat Guna, Daftar tambahan buku,

Abstrak karya ilmiah dan Katalog Induk Daerah (KID)

e. Melakukan perawatan jaringan dan pengembangan website

f. Melakukan digitalisasi untuk mengisi konten website

g. Melakukan pengiriman literatur sekunder keperpustakaan

nasional RI dan perpustakaan lainnya.

2. Jenis-Jenis Layanan yang Dilaksanakan

Sistem layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan

Arsip Provinsi Jambi bersifat terbuka untuk umum dimana

siapapun boleh dating ke perpustakaan untuk membaca dan

menjadi anggota perpustakaan dengan memenuhi syarat-syarat

tertentu yang sudah ditetapkan, dalam upaya mencerdaskan

67

kehidupan bangsa. Perpustakaan tidak memungut biaya apapun

dari setiap administrasi calon anggota perpustakaan.

a. Layanan di tempat, antara lain:

1. Layanan Sirkulasi

Pelayanan ini diberikan kepada anggota

perpustakaan (dibuktikan dengan kartu anggota Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Jambi). Setiap anggota

berhak meminjam 2 (dua) buku dalam waktu satu minggu,

setelah itu dapat diperpanjang kembali. Buku yang

dipinjam harus dikembalikan tepat waktu, sesuai dengan

tanggal yang tertera pada date due slip.

2. Layanan Dewasa

a). Layanan peminjaman buku

b). Layanan pengembalian buku

c). Layanan pembuatan kartu anggota

d). Layanan perpanjangan kartu anggota

e). Layanan bebas pustaka

3. Layanan Anak-anak

a). Layanan peminjaman buku

b). Layanan pengembalian buku

c). Layanan story telling

d). Layanan referensi/rujukan

b. Layanan Keluar (ekstensi), antara lain:

1. Layanan Perpustakaan Mobil Keliling

a). Layanan perpustakaan mobil keliling TBM, yaitu

layanan yang dilaksanakan di pos-pos layanan

perpustakaan keliling di lokasi sebagai berikut:

1) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lavenda

2) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bougenville

3) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pinang Merah

4) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Seroja Aur Duri

68

5) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Eka Jaya

6) dll.

2. Layanan Perpustakaan mobil keliling car free day, yaitu

layanan yang dilaksanakan Bersama-sama dengan

perpustakaan yang sudah ada di tempat/pospos layanan.

3. Layanan rotasi buku merupakan layanan yang dilaksanakan

dalam rangka pengembangan dan kerjasama layanan

perpustakaan guna memenuhi kebutuhan buku-buku yang

diminati pemustaka yang berada di perpustakaan

kabupaten/kota se-provinsi jambi.

3. Keanggotaan

Adapun syarat menjadi anggota:

a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota

b. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar

c. Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau kartu mahasiswa

(bagi pelajar dan mahasiswa)

d. Menyerahkan surat keterangan dari kepala dinas/instansi (bagi

karyawan) dan surat keterangan dari lurah (untuk umum)

e. Pendaftaran anggota tidak dipungut bayaran (gratis)

4. Pengunjung dan Peminjam

Keadaan pengunjung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi setiap tahunnya terus meningkat. Selama 2018,

jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 270.887 orang.

Sedangkan yang dapat meminjam koleksi buku perpustakaan

adalah anggota yang sah dan memiliki kartu anggota.

5. Sistem Layanan dan Jadwal Kunjungan Perpustakaan

Sistem layanan yang diberikan kepada seluruh pemustaka

adalah sistem terbuka atau open acces system, artinya para

pemustaka diberi kebebasan untuk mencari, memilih dan

69

mengambil sendiri koleksi yang diinginkan langsung ke rak

koleksi yang tersedia.

Adapun jadwal kunjungan adalah sebagai berikut:

- Senin s.d Jum‟at : 08.00-17.00 WIB

- Sabtu : 09.00-15.00 WIB

- Minggu dan Libur Nasional Tutup67

A. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Pustakawan

a. Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Pustakawan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status),

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.68

Di

perpustakaan peran pemimpin ini sangat menentukan, sebab kepala

perpustakaan lah sangat berperan sebagai pemimpin yang dapat

mempengaruhi orang dibawahnya untuk bergerak atau bekerja.

Pemimpin merupakan seseorang yang mempergunakan

wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk

mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan intitusi,

lembaga, maupun organisasi. Peran Kepala Perpustakaan sangat

dibutuhkan para pustakawan terutama untuk memotivasi pekerjaan

pustakawan sehingga pustakawan merasa dihargai dan diperhatikan

oleh atasan dan otomatis mereka pun akan semakin mencintai

67


Arsip Daerah Provinsi Jambi, hal. 14-16 68

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.243

70

pekerjaan mereka sehingga berdampak baik untuk instansi tempat

mereka bekerja.69

Berikut adalah hasil wawancara yang berisi pernyataan

mengenai peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Jambi Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat dan Jabatan

Fungsional Pustakawan diperoleh dari bapak Hasudungan

Ambarita, S.Sos, selaku Pustakawan Madya di ruang pembinaan,

beliau berpendapat bahwa:

“Kalau Peran Kepala Dinas itu sangat strategis karena

semua itu akan mendorong dan mendukung kinerja nya.

Jika anak buahnya tidak bergerak dia juga tidak bisa apa-

apa. Kepala Dinas disini selalu mendorong semua

pustakawan supaya berjalan dan itu juga berkaitan dengan

prestasinya dia.”70

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh bapak

Salamuddin, A.Ma. Selaku Pustakawan Mahir di ruang

pengolahan:

“Sangat berperan. Kalau Kepala Dinas merespon dan sangat

memotivasi tidak menghalang-halangi. Jika tim penilai sudah

menilai Kepala Dinas akan merespon dan mendukung.”71

Sedangkan Menurut ibu Atan Br. Bangun selaku

Pustakawan Penyelia yang bertugas di ruang pengolahan

menyatakan:

“Sangat berperan. Sebenarnya begini, kepala dinas ini tidak

memotivasi secara langsung dengan tindakan tetapi juga

tidak menghalang-halangi atau menghambat pustakawan

untuk naik jabatan. Pustakawan ini kan mandiri tidak

tergantung kepada siapapun dan kinerjanya juga sudah

diatur didalam aturan PERMENPAN. Jadi, jika

pekerjaannnya sudah sesuai dengan tim penilai dan bukti

69

Suwanto and Doni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.171

70 Wawancara 10 Februari 2020

71 Wawancara 11 Februari 2020

71

fisiknya juga mendukung maka otomatis Kepala Dinas

pun juga akan ikut mendukung.”72

Menurut ibu Mike Aflisa, A.Md selaku Pustakawan

Terampil Pelaksana di ruangan pengolahan:

“Sangat berperan dan cukup memotivasi agar kita selalu

mencari angka-angka kredit”73

Menurut ibu Setyawani Pustakawan Ahli di ruangan deposit

menyatakan:

“Sangat berperan kalau untuk mensuport bawahannya dan

selalu memotivasi untuk mengumpulkan angka kredit”74

Dari pernyataan pustakawan di atas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa Kepala Dinas sudah berperan Walaupun

motivasi yang diberikan hanya sekedar kata-kata saja atau secara

emosional tidak berupa tindakan langsung. Hal ini sejalan dengan

teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa apabila

seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukan maka seseorang tersebut sudah melaksanakan peranan.

Pustakawan diatas memaknai bahwa pustakawan itu mandiri dalam

mengumpulkan angka kredit tidak tergantung kepada siapa-siapa,

dan pustakawan juga mempunyai tugas-tugas tersendiri yang harus

mereka kerjakan yakni sesuai dengan jenjang yang mereka miliki

didalam juknis. Jadi walaupun tidak ada motivasi secara langsung

dari Kepala Dinas mereka sudah merasa Kepala Dinas sudah ikut

andil dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional

pustakawan.

72

Wawancara Selasa 11 Februari 2020 73

Wawancara Selasa 11-Februari 2020 74

Wawancara Selasa 11-februari 2020

72

Selain pustakawan diatas yang menyatakan bahwa Kepala

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sudah

berperan dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional

pustakawan tetapi ada juga pustakawan yang memberi jawaban

yang bertolak belakang dengan jawaban ketiga pustakawan diatas:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Ellisa, SIP

pustakawan di ruang referensi menyatakan bahwa:

“Seharusnya memang harus ada peran Kepala Dinas untuk

pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit. Contoh

Kepala Dinas sebelumnya tahu bagaimana cara beliau

memotivasi agar pustakawan dalam mengumpulkan angka

kredit supaya hidup/semangat. Jadi Kepala Dinas ini tadi

tidak kaku, pustakawan memang diwajibkan

mengumpulkan angka kredit tapi diiringi dengan motivasi

dari Kepala Dinas. Jadi ada istilahnya koin dan poin.

Kepala dinas ini sejalan dengan pustakawan dan

pustakawan semangat untuk mengumpulkan angka kredit.

Berbeda dengan Kepala Dinas yang sekarang tidak ada

peran sama sekali yang lebih fokus memperbaiki casing

nya saja atau fasilitasnya saja tetapi tidak ke sumber daya

manusia nya. Seharusnya berjalan semua dengan

seimbang. Struktur yang dia buat disini tidak berjalan

dengan semestinya atau berantakan/amburadul dan

istilahnya kalau kamu mau hidup carilah makan sendiri

berjuanglah sendiri macam mana caranya kepala dinas

tidak ikut campur. Kepala Dinas sekarang ini lebih respect

dengan Duta Baca Jambi. Pustakawan seolah-olah tidak

dipandang.”75

Sejalan dengan pernyataan diatas, hal yang sama juga

diungkapkan oleh bapak Mardamsyah, S.Pd seorang Pustakawan

Madya di ruang deposit yang menyatakan bahwa:

“menurut saya peran Kepala Dinas belum terasa.

Seharusnya lebih bisa dirasakan oleh pustakawan. Kepala

Dinas harus lebih memperhatikan pejabat fungsional

pustakawan baik itu tentang kenaikan pangkat atau

kedisiplinan atau juga ada diklat-diklat supaya Kepala

Dinas dapat mengikutsertakan pustakawan-pustakawan

yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

75

Wawancara

73

Provinsi jambi supaya bisa ikut dan bisa menambah

wawasan, dan menambah ilmu pendidikannya. Dan juga

memfasilitasinya.”76

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua pustakawan

diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Kepala Dinas

untuk pustakawan yang bermasalah naik pangkat/jabatan tidak

berperan. Pustakawan yang bermasalah membutuhkan tindakan

langsung dari Kepala Dinas mereka tidak hanya butuh kata-kata

saja. Pustakawan dalam melaksanakan kegiatan kepustakawanan

membutuhkan motivasi kinerja yang tinggi. Dengan motivasi

kinerja yang tinggi maka pustakawan akan semakin produktif dan

kreatif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan serta lebih

mudah dalam menghadapi kendala dan permasalahan yang ada.

Hal ini terlihat dari kepedulian kepala dinas terhadap Duta Baca.

Kepala Dinas merasa bahwa duta baca inilah yang sangat

memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap

perkembangan minat baca di Provinsi Jambi sehingga kurang

menghargai pustakawan. Kurangnya kepedulian Kepala Dinas juga

terlihat dengan terus menerus memperbaiki fasilitas perpustakaan

tetapi tidak ke Sumber daya manusia nya. Sebaiknya keduanya

dilaksanakan agar menjadi seimbang, hal ini dikarenakan ujung

tombak dari maju dan mundurnya roda perpustakaan itu tergantung

kepada pustakawannya. Pustakawan tanpa fasilitas yang lengkap

juga tidak bisa berjalan dengan sinkron. Fasilitas perpustakaan

merupakan segala sesuatu perlengkapan perpustakaan yang

memudahkan pengguna dalam memanfaatkan perpustakaan, juga

dalam memperlancar kegiatan pustakawan dalam mengolah

perpustakaan. Kurangnya fasilitas juga akan berdampak pada

keterbatasan layanan. Mengingat fasilitas perpustakaan menjadi

salah satu indikator yang dijadikan pemustaka sebagai parameter

76

Wawancara Senin 10-Februari 2020

74

kinerja perpustakaan. Layanan perpustakaan dapat dioptimalkan

apabila sarana menunjang. Pustakawan tidak bisa bekerja optimal

apabila kekurangan sarana dan prasarana di suatu perpustakaan

dengan kata lain peran fasilitas perpustakaan sangat berpengaruh

pada kinerja pustakawan dalam mewujudkan perpustakaan yang

berkualitas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi

Jambi dikatakan belum berperan juga karena motivasi yang

diberikan hanya berupa kata-kata saja tetapi tidak dengan tindakan.

Sementara pustakawan yang bermasalah khususnya berkaitan

mengenai angka kredit menginginkan bukti nyata. Sama halnya

dengan kinerja pustakawan terserah pustakawan mau bilang apa

dan sudah mengerjakan apa jika tidak ada bukti fisik maka itu

hanya nol besar. Hal ini juga sejalan dengan teori motivasi yang

diungkapkan oleh Abraham Manslow diatas. Ketika kebutuhan

para pegawai tidak terpenuhi maka pegawai tersebut akan

menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika pegawai dapat

memenuhi kalima tingkatan kebutuhannya dan bersamaan dengan

imbalan yang diperolehnya, maka pegawai tersebut akan

memperlihatkan perilaku yang gembira manifestasi dari rasa

puasnya, dan akan memotivasi orang untuk bekerja lebih giat.77

Kelima kebutuhan tersebut berlaku secara hierarkis,

artinya pemenuhan berawal dari tingkatan yang paling rendah atau

bawah, yaitu kebutuhan fisik, hingga tingkatan yang paling tinggi,

yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling tinggi

cenderung tidak akan memotivsi pegawai sekiranya kebutuhan

pada hierarki paling bawah tidak terpenuhi.78

77

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan,

(Bandung: remaja Rosda Karya, 2001), hal.94 78

Indo yama Nasarudin and Hemmy Fauzan, Pengantar Bisnis dan Manajemen, (Jakarta:

UIN Jakarta Press, 2006), hal.189

75

b. Memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan

fungsional di bidang kepustakawanan

Pembinaan karir merupakan istilah dalam peluang seorang

pegawai untuk maju. Istilah ini sebenarnya termasuk dalam

pengembangan pegawai, namun istilah pengembangan karir ini

lebih spesifik sebagai usaha untuk menciptakan kemungkinan

seorang pegawai dapat meniti atau menapak jabatan (kedudukan)

yang lebih tinggi. Dengan demikian yang dimaksud pembinaan

karir adalah tugas setiap individu dan para pemimpin untuk

menciptakan peluang atau kesempatan agar mampu menduduki

jenjang jabatan yang lebih tinggi.79 Dalam hal ini diklat, seminar,

merupakan salah satu contoh dari kegiatan pelatihan dibidang

kepustakawanan. Di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Jambi semua pustakawan berhak untuk mengikuti

diklat tetapi tergantung ada tidaknya anggaran.

Berikut adalah pernyataan dari ibu Ellisa, S.IP selaku

Pustakawan Ahli di ruangan referensi yang menayatakan bahwa:

“Semua pustakawan itu berhak mengikuti diklat tetapi

tergantung dianggaran lagi. Ibu mau ikut diklat dan

siapapun mau ikut diklat tapi terbentur di dana. Jika

Pustakawan tersebut sanggung memakai dana pribadi

maka tidak ada kendala dalam mengikuti diklat. Ibu

semasa Kepala Dinas yang sekarang menjabat sudah 3

(tiga) kali mengajukan nama untuk ikut diklat tetapi

tidak pernah diterima/gagal. Yang menjadi pertanyaan

kenapa yang ikut diklat itu hanya orang-orang itu saja,

apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh

atasan sehingga kami ini tadi tidak berhak untuk

mengikutinya. Untuk alasannya mereka bilang itu adalah

intern. Sebenarnya ikut diklat ini kan tidak ada yang

dikhususkan. Sedangkan mengenai pendidikan ibu

79

Arsyad Nuzul Hikmat, Bentuk Pembinaan Karir Pustakawan di dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi, SkRIPSI, (Jambi: Fakultas Adab dan Humaniora, 2018), hal.26

(Diakses senin, 09-Maret 2020 pukul 7:45 WIB)

76

mengambil jalur pendidikan Ilmu Perpustakaan dengan

biaya pribadi”80

Pernyataan yang selanjutnya diungkapkan oleh bapak

Mardamsyah, S.Pd salah satu Pustakawan Madya di ruang deposit:

“Kalau bapak pernah mengikuti pendidikan di bidang

teknis Ilmu Perpustakaan, yang pertama pendidikan

mengenai ahli jalur, kemudian tim penilai jabatan

fungsional pustakawan, dan yang terakhir itu diklat

bibliografi yang diadakan di Jakarta. Tetapi untuk

Kepala Dinas yang sekarang bapak belum pernah ikut

diklat apapun. Saya Cuma berharap supaya Kepala Dinas

dapat mengikutsertakan pustakawan-pustakawan yang

ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi Provinsi Jambi ini supaya bias mengikuti diklat

dan bias menambah wawasan dan menambah ilmu

pendidikannya, dan saya harap juga memfasilitasinya”81

Pernyataan selanjutnya diungkapkan oleh ibu Wuryani,

A.Ma. Pustakawan Penyelia di ruangan deposit:

“Kalau untuk diklat saya belum pernah ikut. Setiap tahun

saya mengajukan nama untuk ikut diklat tapi belum

pernah diterima, belum tahu kalau tahun ini kemaren

saya mengajukan nama lagi untuk ikut diklat tahun ini

tapi belum tahu hasilnya diterima atau tidak”82

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh bapak

Salamuddin, A.Ma. Pustakawan Mahir di ruangan pengolahan:

“Untuk sekarang saya belum pernah ikut diklat. Saya

berharap kalau pustakawan yang belum pernah ikut diklat

kepustakawanan itu diusulkan namanya supaya bias ikut jangan

orang-orang itu saja yang diikutsertakan”83

Pernyataan mengenai keikutsertaan pustakawan dalam

mengikuti diklat diungkapkan oleh bapak Afrizal A.Ma. selaku

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan:

80

Wawancara Senin 09- Maret 2020 81

Wawancara Senin 10- Februari 2020 82


Wawancara Selasa 11- Februari 2020

77

“Kalau untuk diklat itu sebenarnya tergantung kepada

pustakawannya itu sendiri, mau atau tidak untuk

mengikuti diklat. Tetapi bukan masalah itu saja

tergantung lagi ke anggaraanya. Jika pustakawannya mau

ikut diklat tetapi anggarannya tidak ada ya tidak akan

bisa juga. Seperti kemeren itu yang diterima cuma satu

orang untuk mengikuti diklat karena anggarannya

terbatas. Diklat ini juga lebih dikhususkan untuk

pustakawan yang infashing, karena kalau pustakawan

infashing ini kan mereka 2 (dua) tahun sekali itu harus

mengikuti diklat jika mereka tidak mengikuti diklat

melebihi batas waktu yang ditentukan maka mereka akan

langsung dicopot dari jabatan pustakawannya”84

Dari pernyataan yang tertera diatas maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa pada dasarnya untuk pendidikan dan

pelatihan itu semua pustakawan berhak untuk mengikutinya tetapi

tergantung lagi kepada anggaran, ada atau tidak anggaran itulah

yang menentukan pustakawan bisa ikut atau tidak. Semua

pustakawan khususnya yang bermasalah ini tadi sangat ingin

mengikuti diklat atau pelatihan lainnya di bidang kepustakawanan,

namun nama-nama mereka terkadang tidak terpilih untuk

mengikuti diklat. Alasan dari atasan bahwa anggaran untuk

mengikutsertakan mereka itu tidak ada.

84

Wawancara Senin 09-Maret 2020

78

2. Faktor-faktor Penghambat Kenaikan Pangkat/Jabatan

Fungsional Pustakawan

a. Disharmonisasi dan minimnya koordinasi di kalangan tim

penilai jabatan fungsional pustakawan

Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh

Pustakawan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.85

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang memuat

prestasi kerja yang dicapai oleh pustakawan dan telah

diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk

dinilai.

Berikut adalah pernyataan dari bapak Mardamsyah, S.Pd

salah satu Pustakawan Madya di ruang deposit menuturkan:

“Dalam pengumpulan angka kredit tentu

mempunyai/banyak mengalami hal-hal yang tidak

diinginkan, misalnya mendapatkan angka kredit itu

sangat susah sekali. Karena apa, tim penilai itu kurang

solid dengan pustakawan. Padahal kita sebagai

pustakawan harus mengumpulkan angka kredit minimal

12 pertahun. Sementara tugas-tugas yang kita kerjakan

sudah sesuai dengan juknis yang ada di perpustakaan ini.

Sudah sesuai dengan pedoman yang ada di juknis

(Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan

Angka Kreditnya).”86

Pustakawan Muda yang ada di ruang pengolahan ibu

Sumintarsih, S.IP menyatakan bahwa:

“Kalau masalah pengumpulan angka kredit ini sangat

banyak sekali kendalanya. Sebenarnya jika kita memang

benar-benar bekerja tidak rekayasa, mengumpulkan

angka kredit itu tidak susah didapatkan. Tim penilai juga

seharusnya memberikan nilai yang sesuai dan seharusnya

agar kami tidak menemui kendala, apalagi kalau berkas

kita lengkap pasti akan dinilai. Tetapi banyak sekali

kendala kami di tim penilai. Tim penilai sering

85

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, (Jakarta:

Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal.6 86


79

menyalahkan Daftar usul penetapan angka kredit yang

kami ajukan dan tidak memberitahu dulu apa kesalahan

kami sebelum menyalahkan Daftar usul penetapan angka

kredit kami tersebut. Seharusnya tim penilai bisa lebih

bijak lagi dalam menilai dan dikonfirmasi dulu ke

pustakawan yang bersangkutan sebelum menylahkannya.

Ibu kemaren memang sempat susah mau naik jabatan.

Saya mengajukan dari III C mau ke III D itu 6 tahun

lamanya, yakni dari tahun 2014-2019 baru bisa naik

pangkat.”87

Jawaban yang serupa juga diberikan oleh salah satu

pustakawan yang mengalami masalah dalam pengumpulan angka

kreditnya yaitu ibu Ellisa, S.IP yang menyatakan bahwa:

“Pernah, bahkan saya sampai 5 (lima) tahun

terlambat/bermasalah mengumpulkan angka kredit.

Pustakawan ini dianggap tidak mengerti dengan juknis

menurut tim penilai. Padahal tim penilai jika sudah

menilai seperti itu kenapa tidak mau membimbing

pustakawan bagaimana cara pengajuan Daftar usul

penetapan angka kredit yang benar misalnya dilakukan

semacam seminar, sosialisasi, atau apalah itu bagaimana

cara penyusunan Daftar usul penetapan angka kredit

yang benar, dari dulu-dulu sampai hari ini itu belum

pernah dilakukan. Jadi, menurut ibu, tim penilai

setidaknya harus jeli apalagi ini intern pustakawan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi itu

sendiri tentu mereka tahu keseharian pustakawan disini

mana pustakawan yang benar-benar aktif bekerja dan

mana pustakawan yang absen balik-absen balik. Jika ada

kesalahan kasih tahu jangan didiamkan bagaimana cara

yang benar dan dimana letak kesalahannya, jangan

langsung menyalahkan. disinilah tim penilai ini

terkadang tidak adil tidak bijak, dan bertindak tidak

transparan karena langsung menyalahkan tanpa memberi

tahu dimana letak kesalahan dan bagaimana solusi untuk

memperbaiki kesalahan tersebut sehingga merugikan

pustakawan..”88

87


88 Wawancara Senin, 10-Februari 2020

80

Ibu Irana Firlinawani, S.Pd salah satu Pustakawan Ahli

Muda juga menyatakan:

“Itu semua pasti pernah, karena kadang-kadang pekerjaan

kita dikantor itu tidak sesuai dengan juknis kita yang ada.

Kemudian yang kita kerjakan itu poinnya terkadang tidak

sesuai dengan jumlah yang diinginkan di angka kredit

yang kita inginkan atau nilainya itu tidak sesuai karena

terlalu rendah pekerjaan yang kita ambil. Saya juga

pernah mengalami masalah dengan tim penilai. Menurut

saya yang menilai itu kan atasan, jadi bisa tidaknya itu

diterima tergantung atasan tim penilai kan bukan yang

menilai pekerjaan kita. Jadi tim penilai jika ada

kesalahan jangan langsung menyalahkan konfirmasi dulu

dengan pustakawan yang bersangkutan jangan langsung

disalahkan karena yang menilai itu kan bukan mereka

tapi atasan.”89

Bapak Salamudin, A.Ma. Pustakawan Mahir menyatakan

bahwa beliau juga mengalami masalah dalam pengumpulan angka

kredit:

“Pernah terjadi masalah keterlambatan itu disaat

menunggu SK tim penilai yang belum terbit. Misal mau ngumpul

bukti fisik Daftar usul penetapan angka kredit sementara tim

penilai SK nya belum terbit, nah jadi kan tidak bisa menilai.”90

Pernyataan yang serupa juga disampaikan bapak

Zunwanis, S.Pd yang merupakan pustakawan Muda dan

bermasalah juga dalam mengumpulkan angka kredit:

“Pernah terjadi masalah dari tim penilai yang menilai

dengan emosional sehingga dapat menunda jumlah

kenaikan jabatan karena nilai Penetapan angka kredit

yang diterima rendah. Rencana awal sudah mencukupi

tetapi karena tim penilai ini tadi menilai tidak valid dan

tidak konsekuen jadi dapat mengurangi nilai.”91

89

Wawancara selasa 11-Februari 2020

90 Wawancara Selasa 11-Februari 2020


81

Pustakawan yang bermasalah selanjutnya didalam

mengumpulkan angka kredit adalah bapak Mardianto, A.Ma.:

“Pernah mengalami masalah dan saya terlambat 2 tahun

dari pustakawan lanjutan ke pustakawan penyelia karena angka

kredit saya kurang. Daftar usul penetapan angka kredit yang saya

usulkan banyak yang tidak diterima oleh tim penilai”92

Pustakawan yang bermasalah selanjutnya didalam

mengumpulkan angka kredit adalah ibu Wuryani, A.Ma

Pustakawan Penyelia di ruangan deposit menyatakan:

“Tentu semuanya ada kendala dan masalah, tapi semua itu

kembali ke pribadi kita masing-masing menyikapinya.

Memang sejauh ini ibu terkendala mengurus angka kredit

karena sering ada hambatan di tim penilai. Ibu juga

mempunyai kendala beban kerja yang kurang, karena

dideposit ini kebanyakan isinya tentang penelitian, jadi

tidak sembarangan orang bias masuk kesini sehingga

angka kredit yang didapatkan juga sedikit.”93

Selain masalah yang disebabkan oleh tim penilai yang

terkadang menilai dengan tidak adil dan terjadinya perbedaan

persepsi antara tim penilai dalam memahami bukti fisik

pustakawan. Terdapat pula masalah yang disebabkan karena

pustakawan belum memahami/mengetahui cara mengisi dupak

yang benar, beban kerja yang dibebankan tidak sesuai dengan

jumlah pustakawan, SK Pustakawan yang terlambat terbit. Pejabat

fungsional pustakawan kurang kreatif atau malas untuk


Berikut ini pernyataan bapak Afrizal A.Ma. selaku Kepala

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

mengenai pustakawan yang belum memahami bukti fisik yang

benar menurut JUKNIS mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya sendiri tidak pernah ada masalah namun

pustakawan lain ada. Misalkan begini jadi dia belum

92

Wawancara Rabu 12-Februari 2020

93 Wawancara Senin 10-Februari 2020

82

memahami bukti fisik yang harus dilampirkan. Bisa juga

dia di bahasa juknisnya seharusnya A dia mengusulkan

B. Bahasa sehari-hari kerja yang tidak sesuai dengan

yang ada di juknis Dia mengusulkan menyampul buku di

jukniskan tidak ada yang adanya membuat kelengkapan

bahan pustaka nah itukan jadi rancu dan membuat angka

kredit mereka kita kurangi. Satu lagi pustakawan kurang

kreatif atau malas mengumpulkan angka kredit. Jika

pekerjaan di perpustakaan ini tidak bisa memenuhi angka

kreditnya maka mereka harus pergi keluar untuk mencari

angka kreditnya jangan hanya berdiam diri karena

banyak jalan”94

Pernyataan yang sama mengenai kurangnya pemahaman

bukti fisik juga diungkapkan oleh bapak Hasudungan Ambarita,

S.Sos Pustakawan Madya di ruang Pembinaan:

“Kalau untuk saya sendiri tidak pernah merasa ada

masalah ataupun dikurangi. Tapi mungkin teman-teman

banyak yang mengalami itu, karena terjadi perbedaan

pemahaman tentang petunjuk teknis (juknis) sehingga

terjadi salah persepsi. Kalau mereka sudah paham pasti

tidak aka nada masalah. Mereka sudah tahu letak

kekurangannya. “oh saya sudah tahu kekurangan saya,

saya mengambil yang bukan bagian dari saya, saya

mengambil yang bukan jenjang saya”, hitung-hitungan

itu mungkin tidak memahami mana yang penunjang

mana yang utama. Menurut mereka hitung-hitungan nya

sudah cukup tetapi menurut tim penilai kan belum”95

Pernyataan mengenai beban kerja yang tidak sesuai

dinyatakan oleh bapak Hasudungan Ambarita, S.Sos yang

merupakan Pustakawan Madya di ruang Pembinaan:

“Kalau masalah itu tergantung personal masing-masing.

Selama kita masih mau bekerja pasti tidak ada masalah.

Yang jadi masalah itu kan jika tidak ada inisiatif dari

fungsionalnya. Jika ada inisiatif pasti akan ada jalan

keluarnya. Misalnya kalau di Dinas ini kan kalau

kegiatan dibagi perjabatan perjumlah pustakawan itukan

pasti tidak mencukupi, tapi kan ada kegiatan alternatif

yang bisa dilakukan keluar dari dinas misal ke sekolah,

94

Wawancara Rabu 12-Februari 2020


83

ke perpustakaan khusus, ke perguruan tinggi. Masalah itu

memang jika sudah mengukur kinerja dengan beban

kerja, tapi terkait dengan masalah anggaran juga

sebetulnya. Karena misalkan kegiatan yang kita ambil

pengolahan buku tapi buku yang dibeli sedikit

pustakawan banyak jadi kan tidak mencukupi. Tapi

kembali lagi banyak jalan untuk mencukupi itu semua.

Kreatifitas masing-masing lah. Namun secara

perhitungan normal jumlah pustakawan yang ada harus

disesuaikan dengan beban kerja yang ada, missal

pustakawan ada 60 orang minimal 60.000 judul buku

yang dikelola.”96

Pernyataan mengenai pejabat pustakawan yang kurang

kreatif atau malas mengumpulkan angka kredit juga dinyatakan

oleh ibu Ellisa, S.IP:

“Banyak. Dia maunya naik pangkat terus naik jabatan

terus, tapi dia tidak mau mengumpulkan angka kredit dan

kesehariannya sering tidak ada ditempat absen balik-absen balik.

Pertanyaannya darimana dia mengumpulkan angka kreditnya.”97

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh pak Salamudin,

A.Ma selaku Pustakawan Mahir yang menyatakan bahwa:

“pustakawan yang benar-benar bekerja harus dinilai

dengan adil jangan yang tidak bekerja dan sering tidak

ada ditempat datang absen kemudian pulang dan datang

absen lagi kemudian pulang tetapi dinilai sedangkan

yang benar-benar bekerja tadi jadi terhambat untuk naik

pangkat dan jabatannya. Mereka harus bisa menilai

dengan adil karena selama ini banyak keluhan yang

seperti itu.”98

Dari banyaknya permasalahan yang terjadi berdasarkan

hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa masalah yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh tim

96




84

penilai yang kurang adil atau bisa dikatakan tidak adil dalam

memberikan nilai terhadap para pustakawan fungsional. Tim

penilai seakan-akan memberikan penilaian tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan membuat peraturan tidak tertulis yang

bertentangan dengan peraturan resmi dan sah. Selain itu peraturan

tersebut berlaku di internal perpustakaan. Akibatnya pustakawan

selalu merasa diberlakukan tidak adil dan merasa terdzolimi ketika

mengurus kenaikan jabatan/pangkat pustakawan selalu mengalah,

diam, menerima nasib, pasrah, berserah diri, dan sabar. Apabila

pustakawan protes tim penilai banyak beralasan untuk

mengungkapkan berbagai argument, dan ujung-ujungnya

pustakawan yang akan mengalah. Tim penilai Angka Kredit

Jabatan fungsional Pustakawan yang disebut Tim Penilai adalalah

tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan

bertugas menilai prestasi kerja pustakawan.99

Di dalam dunia kerja Pegawai Negeri Sipil/Pustakawan

sebagai Pejabat Fungsional ada seperangkat peraturan-peraturan

perundang-undangan yang harus ditaati oleh pegawai Negeri sipil/

Pustakawan sebagai Pejabat Fungsional, karena mengandung

kewajiban dan hak. Bila peraturan dan prosedur ditaati oleh para

pihak tanpa terkecuali, akan memberikan dampak pada PNS dan

Lembaga, suasana kerja menjadi nyaman, tenteram, menyenangkan

dan dampak kinerja meningkat. Sebaliknya, kalau peraturan itu

dilanggar, apalagi dengan “sengaja” dikaburkan (karena alasan

subyektif) maka yang akan pertama kali dirugikan adalah Pegawai

Negeri sipil/Pustakawan Pejabat Fungsional. Untuk Pustakawan

Pejabat Fungsional harus memenuhi angka kredit untuk naik

jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,

tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sedang pangkat berarti

99

Perpustakaan Nasional, Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, (Jakarta:

Perpustakaan Nasional RI, 2015), hal.6-7

85

kedudukan berdasarkan tingkat kesulitan, syarat kualifikasi untuk

menentukan dasar penggajian. Jadi berbeda dengan jabatan

struktural, tiap 4 (empat) tahun naik pangkat tanpa harus


Menduduki jabatan fungsional adalah pilihan dengan

segala resiko yang harus ditanggung (diberhentikan sementara bila

tidak dapat mengumpulkan angka kredit), perlu perjuangan,

pengorbanan, semangat, dan tekad yang kuat yang penuh dengan

tantangan dan hambatan. Angka kredit yang para pustakawan ini

kumpulkan hanyabernilai 0, sekian-sekian. Tentu ini tidak mudah

untuk mereka.

b. Kinerja Tim Penilai

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka kredit menjelaskan tim penilai

angka kredit jabatan fungsional pustakawan yang selanjutnya

disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja

pustakawan. Hal ini mengingat proses pengajuan kenaikan

pangkat/jabatan dimulai dengan pengajuan Daftar Usul Penetapan

Angka kredit kemudian dinilai oleh tim penilai pustakawan. Tim

penilai selain memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja

pustakawan, tim penilai juga memiliki pengetahuan lebih banyak

tentang pengajuan angka kredit dan tim penilai sangat berarti untuk

mendukung dan meningkatkan prestasi kerja dan mendukung karir

pustakawan para pustakawan dalam pengajuan angka kredit.

Berikut ini adalah temuan peneliti di lapangan mengenai

Apakah Tim Penilai dalam Penilaian angka kredit pustakawan di

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan telah

sesuai dengan SK MENPAN dan sesuai dengan yang mereka

kerjakan:

86

Bapak Afrizal A.Ma. selaku Kepala Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan:

“Tim penilai ini dalam memberikan nilai sangat objektif

sesuai dengan juknis. Apa yang tertera di juknis itu yang

dinilai. Misalnya di juknis pekerjaannya harus A dan

bukti fisiknya juga harus A kalau pun kurang kita

mengambil kebijaksanaan sesuai dengan rapat pleno

nanti. Intinya kita tim penilai tidak akan mempersulit

pustakawan karena kita bekerja sesuai dengan juknis

yang sudah ditetapkan. InsyaAllah tahun ini rencanaya

kita akan adakan workshop/ seminar bagaimana cara

penyusunan Daftar usul penetapan angka kredit yang

benar, karena selama ini belum pernah diadakan”100

Berikut ini adalah jawaban dari ibu Ellisa, S.IP

Pustakawan Ahli di ruangan referensi menyatakan:

“Daftar usul penetapan angka kredit yang kita ajukan

otomatis memang harus diterima oleh tim penilai.

Masalah dinilai atau tidak oleh tim penilai nanti

tergantung pada isi pekerjaan itu sudah sesuaikah dengan

tingkat jabatan pustakawan itu sendiri. Nah jika

pekerjaan ini tadi sudah sesuai dengan jabatan yang

diambilnya berarti otomatis sudah bisa dinilai oleh tim

penilai dan sesuai dengan apa yang pustakawan tersebut

inginkan. Jika Daftar usul penetapan angka kredit yang

diajukan itu tidak sesuai dengan jabatan dari pustakawan

yang bersangkutan, nah ini otomatis tim penilai tidak

akan memberikan nilai. Kami sebagai pustakawan dalam

mengajukan Daftar usul penetapan angka kredit kami

merasa itu sudah sesuai target yang kami inginkan juga

sudah sesuai angka kreditnya pun lebih. Namun di tim

penilainya terkadang kandas. Maka dari inilah antara

pustakawan dan tim penilai ini sering terjadi cekcok dan

kesalahpahaman dan ini sudah dari zaman dahulu

terjadi.”101

100

Wawancara Rabu 12- Februari- 2020

101 Wawancara Senin 02- Maret-2020

87

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak

Zunwanis, S.Pd selaku Pustakawan Ahli Muda memberikan

pernyataan bahwa:

“Seharusnya sesuai tetapi terkadang tim penilai tidak

memberikan nilai yang sesuai dengan yang kita ajukan

dan kita inginkan. Misal saya sudah mengerjakan

pekerjaan saya, bukti fisiknya sudah ada tetapi nilai yang

kita ajukan dan inginkan itu tidak sesuai dengan yang

diberikan oleh tim penilai. Jadi tim penilai, nilailah

dengan objektif sesuai dengan apa yang diajukan dan

jangan menilai dengan emosional atau dengan pribadi

lain, harus adil karena kita semua manusiawi, jangan

hanya mengedepankan kecemburuan sosial”102

Pernyataan selanjutnya juga dinyatakan oleh bapak

Mardamsyah, S.Pd Pustakawan Madya yang ada di ruangan

deposit:

“Ya itulah susah. Bagaimana saya harus ngomong ya. Kita

sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan

tupoksi yang ada di bidang kita. Seperti bapak bidang

deposit, jadi tugas-tugas yang ada di deposit ini bapak

kerjakan. Sementara tim penilai tidak mau terima jika

kita mengajukan lebih dari yang kita butuhkan, disinilah

terjadi konflik antara tim penilai dan pustakawan. Kita

sebagai pustakawan ini juga tidak berani mengerjakan

pekerjaan yang tidak sesuai dengan pedoman yang ada

dalam Juknis.”103

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sumintarsih, S.IP

pustakawan Ahli Muda yang ada di ruangan Pengolahan

menyatakan bahwa:

“Sesuai. Tapi kebanyakan tidak sesuai. Semua yang kita

ajukan itu tidak semuanya diterima karena tidak sesuai

dengan kriteria tim penilai. Kriteria itu tidak pernah

diberitahukan oleh tim penilai karena semuanya sudah

ada di dalam Juknis. Kami sudah mengikuti aturan yang

ada di juknis. Didalam buku juknis inikan semuanya

sudah diatur jadi kita tidak bias lari dari situ.”104

102

Wawancara Selasa 11- Februari 2020 103


Wawancara Senin 10- Februari 2020

88

Ibu Irana Firlinawani, S.Pd yang merupakan Pustakawan

Ahli Muda mengungkapkan:

“Seharusnya memang harus adil, tetapi terkadang berbeda.

Sebenarnya untuk tim penilai, jangan hanya berdasarkan

yang di atas kertas saja tetapi juga harus menggunakan

akal dan perasaan. Jadi jika menggunakan yang hanya

diatas kertas saja dan ketika mereka merasa tidak cocok

dengan yang kita ajukan mereka akan langsung

menyalahkan. Mereka itu sebenarnya tidak punya hak

untuk menyalahkan karena jika atasan sudah tanda

tangan kenapa mereka harus menyalahkan lagi.”105

Ibu setyawani Pustakawan Ahli yang ada di ruang deposit

juga mengungkapkan:

“Saya merasa sesuai karena memang selama ini saya

merasa tidak ada masalah. Namun saran saya semoga tim

penilai lebih luas lagi wawasan mereka tentang penilaian

dan semoga bisa membimbing teman-teman yang tidak

bisa menyusun Daftar usul penetapan angka kredit

jangan langsung disalahkan karena tidak ada manusia

yang sempurna (nobody perpect) kalau dari saya pribadi

itu adalah kemauan saya tidak tahu kalau teman-teman

lainnya.”106

Dari beberapa pernyataan informan diatas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa tim penilai yang ada di Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi terutama untuk pustakawan yang

bermasalah tim penilai menilai belum sesuai dengan apa yang

mereka kerjakan. Seharusnya menurut aturan PERMENPAN No 11

Tahun 2015 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang pustakawan

ajukan otomatis memang harus diterima oleh tim penilai. Masalah

dinilai atau tidak oleh tim penilai nanti tergantung pada isi

pekerjaan itu sudah sesuaikah dengan tingkat jabatan pustakawan

itu sendiri, namun jika tidak sesuai tidak akan dinilai oleh tim

penilai. Masalah yang dihadapi pustakawan dan membuat mereka

105

Wawancara Selasa 11-Februari 2020 106

Wawancara Selasa 11-Februari 2020

89

resah adalah mereka para pustakawan ini sudah mengerjakan

pekerjaaan yang sesuai dengan yang ada di Juknis sesuai dengan

jenjang jabatannya masing-masing namun terkadang penilaian itu

kandas di tangan penilai. Padahal mereka benar-benar bekerja dan

bukti fisiknya pun ada tetapi kenapa banyak sekali nilai yang

dikurangi bahkan tidak dinilai oleh tim penilai. Sedangkan

pustakawan yang hanya absen lalu pulang dan sering tidak ada

ditempat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit mereka bisa lolos

dan bisa diterima. Pertanyaannya darimanakah mereka ini tadi

mengumpulkan angka kredit. Jadi hal seperti ini yang terkadang

membuat pustakawan terutama yang bermasalah merasa tim penilai

kurang objektif dan tidak sesuai memberikan nilai sesuai peraturan

PERMENPAN tapi mereka membuat aturan sendiri. Jika dilihat

dari teori PERMENPAN Nomor 11 Thaun 2015 tim penilai

seharusnya bias memberikan nilai yang objektif sesuai dengan

pekerjaan pustakawan tersebut. Karena keberhasilan pustakawan

dalam mengembangkan karir tergantung pada keberhasilannya

melaksanakan berbagai butir kegiatan kepustakawanan dalam

PERMENPAN Nomor 11 Tahun 2015 yang selanjutnya butir

kegiatan tersebut disusun didalam Daftar Usul Penetapan Angka

Kredit agar bias menghasilkan Penetapan Angka kredit dan dinilai

oleh tim penilai.

c. Pemahaman tentang Keputusan MENPAN No 11 Tahun 2015

tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya?

Pustakawan telah diakui oleh pemerintah sebagai jabatan

fungsional semenjak dikeluarkannya keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1998

tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan karier dan peningkatan

profesionalisme pustakawan, keputusan tersebut telah mengalami

90

beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan telah diperbarui

yaitu menjadi PERMENPAN No 11 Tahun 2015. Sejak saat itulah

setiap kegiatan yang dikerjakan oleh pustakawan dinilai

berdasarkan angka kredit yang telah ditetapkan dalam petunjuk

teknis jabatan fungsional dan angka kreditnya.107

Pemahaman tentang Keputusan PERMENPAN No 11

Tahun 2015 diungkapkan oleh ibu Ellisa, S.IP Pustakawan Ahli

Muda di Ruangan Referensi:

“Tahu dan paham. PERMENPAN itu berisi tentang

jabatan pustakawan dan angka kreditnya. Peraturan-

peraturan tentang kinerja pustakawan sudah diatur di

PERMENPAN tersebut. PERMENPAN itu juga

mengatur tentang kenaikan jabatan pustakawan yang

berdasarkan jenjang jabatan, dan juga mengatur tentang

pemberhentian sementara. Jadi PERMENPAN itu

mengatur semuanya.”108

Ibu Wuryani, A.Ma Pustakawan Penyelia juga

mengungkapkan hal yang serupa:

“Paham dan tahu, karena mengenai petunjuk kerja bagi

ASN yang merupakan titik tombak, berdiri atau tidaknya,

maju atau tidaknya perpustakaan/ tergantung Sumber

daya manusia nya lah baik perpustakaan sekolah,

perguruan tinggi, atau di Dinas perpustakaan khusus, itu

ada peraturan KEPMENPAN no 11 tahun 2015 itu ada

angka kreditnya jadi semuanya terarah dan terinci tidak

sembarangan.”109

107

Maya Nurmaya Hasanah, Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Kinerja Pustakawan

Di Perpustakaan Universitas Indonesia, (Semarang: Universitas Diponegoro) hal. 7


109 Wawancara Senin 10-Februari-2020

91

Pemahaman tentang PERMENPAN No 11 Tahun 2015

juga diungkapkan oleh Ibu Irana Firlinawani, Sebagai Pustakawan

Ahli Muda:

“Tahu dan harus paham. Karena kinerja/tupoksi yang

harus dikerjakan oleh pustakawan itu terdapat didalam

PERMENPAN tersebut. Pustakawan tidak bisa lari dari

aturan tersebut dan tidak bisa sembarangan/mengada-

ngada terhadap apa yang dia kerjakan.”110

Berdasarkan pernyataan diatas dan didukung oleh

beberapa pernyataan informan yang lain mengenai pengetahuan

dan pemahaman mereka tentang aturan PERMENPAN No 11

Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya Mereka semua sudah tahu dan memahami. Hal tersebut

didukung dengan adanya buku Jabatan Fungsional Pustakawan dan

Angka Kreditnya yang mereka miliki dan ditambah lagi dengan

mereka sudah lama menyusun Dupak dan mereka juga merupakan

pustakawan-pustakawan senior. Pustakawan memang seharusnya

memahami aturan PERMENPAN No 11 Tahun 2015 mengenai

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Karena jika

mereka tidak memahami aturan tersebut mereka tidak bisa

menyusun Daftar Usul Penetapan Angka Kredit secara baik dan

benar. PERMENPAN berisi tentang jabatan pustakawan dan angka

kreditnya. Jadi semua peraturan-peraturan tentang kinerja

pustakawan sudah diatur di PERMENPAN tersebut.

PERMENPAN mengatur tentang kenaikan jabatan, syarat-syarat

untuk naik jabatan, pemberhentian sementara, pengangkatan

pustakawan kembali. Oleh sebab itu, pustakawan harus memahami

butir kegiatan yang sesuai dengan jabatan yang disandangnya,

supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam

mencari angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya.

110

Wawancara Selasa 11-Februari-2020

92

3. Upaya Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi

Jambi dalam mendorong kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional pustakawan

a. Memotivasi dan Mensuport Para Pustakawan Dalam

Mengerjakan Tugas-tugas Kepustakawanan

“Jadi kalau pustakawan yang tidak mampu mengumpulkan

angka kredit sebenarnya kembali ke pustakawan itu

sendiri. Karena didalam pengangkatan jabatan fungsional

itu ada PAK nya atau ada kontrak kerjanya. Jadi jabatan

apa dia tadi sudah terukur perjenjang jabatannya itu,

kalau kamu tanya nanti di bagian kepegawaian itu akan

tertera tugas-tugas mereka, dan dari tugas-tugas itulah

mereka datang kekantor ini tadi sudah terukur apa yang

harus mereka kerjakan untuk mengumpulkan angka

kredit. Pustakawan itukan mandiri karena mereka

fungsional dan ujung tombak maju mundurnya

perpustakaan itu tergantung pada pustakawannya.”

b. MembimbingDalam Mempercepat Kenaikan

Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan

“Kalau sesuai dengan aturan mereka dalam 5 tahun tidak

mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka kredit nya

segala macam mereka akan diberhentikan sementara

atau kembali menjadi struktural dan harus membuat

laporan kinerja. Ini sudah aturan main. Namun pada

tahun ini telah direncanakan akan mengadakan

workshop penyusunan Daftar usul penetapan angka

kredit, karena selama ini belum pernah diadakan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu

pustakawan dalam menyusun Daftar usul penetapan

angka kredit yang baik dan benar berdasarkan Petunjuk

Teknis yang berlaku.”

c. Membangkitkan Semangat Kerja Para Pustakawan

“Jadi untuk membangkitkan semangat pustakawan

tentunya harus didorong dengan fasilitas yang ada

diperpustakaan ini. Semakin koleksinya lengkap, ruang

perpustakaannya bagus dan luas, itu semua akan

membuat mereka semakin leluasa memberikan

pelayanan baik di bawah itu storytelling terhadap anak tk

(taman kanak-kanak), perpustakaan umum, jadi semakin

koleksi kami lengkap, buku kita semakin banyak,

93

layanan nya semakin bagus, tentunya semangat

pustakawan untuk mengumpulkan angka kredit semakin

banyak dan tinggi. Pengunjung datang dari pintu itupun

mereka sudah harus awear terhadap para pemustaka

yang datang kemari disambut dengan pertanyaan apa

keperluan, mencari buku apa, sedang meneliti apa, nah

itukan semua bagian dari para pustakawan yang ada di

dinas perpustakaan dan arsip daerah provinsi jambi ini.”

d. Membuatkan Suatu Kegiatan Yang Menyangkut Dengan

Anggaran Dana

“Jadi kompetensi para pustakawan itu untuk

meningkatkan supaya dalam menambah angka kreditnya

tentunya ada diklat-diklat dan mereka harus mengikuti

diklat-diklat tersebut. Diklat tersebut dilaksanakan oleh

Perpustakaan Nasional. Tentu mereka harus menambah

wawasan nya tentang diklat-diklat tersebut. Jadi para

pustakawan yang ada disini dalam rangka

mengumpulkan angka kredit semuanya itu sebenarnya

sudah tercantum di PERMENPAN yang sudah anda baca

tadi. Jadi fungsional itu sangat berbeda sekali dengan

struktural. Kalau di struktural mereka bekerja dengan

tugas pokok kalau di fungsional mereka bekerja dengan

angka kredit. Jadi dengan mengerjakan tugas-tugas

mereka sesuai dengan jabatan yang mereka miliki sudah

menambah angka kredit mereka. Tetapi diklat ini tadi

kembali lagi ke anggaran ada tidak anggaran tersebut

untuk mengikuti kegiatan diklat tersebut”

e. Mempermudah Dalam Mengelola Perpustakaan

1). Apakah mungkin bapak merasa terbebani dengan adanya ini?

“Sebenarnya jika peraturan yang sudah dibuat baik itu dari

PERMENPAN atau yang lainnya itu untuk

mempermudah kami dalam mengolah perpustakaan. Jadi

tidak merasa terbebani. Peraturan itu dibuat untuk

melaksanakan program kegiatan kerja kita. Pustakawan

ini kan kelompok jabatan dan mereka diberi tunjangan

tentunya negara tidak asal memberi tunjangan pasti

mereka juga mau tahu, apasih yang sudah mereka

lakukan.”

2). Apakah dengan adanya ini semua bapak jadi bingung untuk

memberikan suatu kinerja dalam mengelola perpustakaan

94

bisa bersinergis dengan jabatan struktural yang ada di Dinas

Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Jambi ini pak?

“Tidak bingung, karena kita semua sudah ada bagian-

bagian masing-masing tentang pekerjaan kita dan apa yang

akan kita lakukan.”111

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa upaya yang bisa diberikan oleh Kepala

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi untuk

pustakawan yang bermasalah naik pangkat dan jabatan hanya

dengan mengikuti peraturan yang berlaku yaitu memberhentikan

sementara dari jabatan fungsional pustakawan. Sedangkan upaya

Kepala Dinas dalam meningktkan semangat kerja per dan

mendorong mereka untuk naik pangkat/jabatan adalah dengan

memperbaiki fasilitas perpustakaan. Menurut Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi jadi semakin

koleksi kami lengkap, buku kita semakin banyak, layanan nya

semakin bagus, tentunya semangat pustakawan untuk

mengumpulkan angka kredit semakin banyak dan tinggi. Intinya

semakin fasilitas bagus dan lengkap mereka akan semangat bekerja

untuk mengumpulkan angka kredit.

111

Wawancara Senin 02-Maret 2020

95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional pustakawan

ada dua sisi, sisi pertama kembali lagi berdasarkan defenisi peran

menurut teori soerjono soekamto bahwa jika seseorang sudah

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya

maka dia sudah melakukan peranan. Berarti Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sudah bisa

dikatakan berperan walaupun motivasi yang diberikan oleh Kepala

Dinas hanya berupa kata-kata saja/pendekatan secara emosional.

Namun jika peran disini menurut orang yang terlibat langsung

dengan masalah mengurus angka kredit maka Kepala Dinas belum

berperan, karena peran yang pustakawan inginkan bukan peran

yang hanya sekedar kata-kata saja, tetapi peran eksennya atau

tindakan langsung dari Kepala Dinas.

2. Faktor yang menghambat kenaikan pangkat/jabatan fungsional

pustakawan disebabkan oleh: 1). Tim penilai yang terkadang

menilai tidak adil, tidak objektif dalam melakukan penilaian

terhadap pustakawan yang benar-benar bekerja dengan pustakawan

yang sering tidak ada di tempat kerja. 2). Perbedaan persepsi antara

tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap bukti fisik

pustakawan. 3). Pejabat fungsional pustakawan belum memahami

cara mengisi Daftar usul penetapan angka kredit dengan benar. 4).

SK tim penilai yang terlambat terbit. 5). Peabat fungsional

pustakawan kurang kreatif atau malas mengumpulkan angka kredit.

6). Beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pustakawan.

3. Upaya dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi

Jambi dalam mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional

96

pustakawan adalah dengan diberhentikan sementara dari Jabatan

Fungsional pustakawan jika sudah terlambat mengumpulkan angka

kredit dalam waktu 5 tahun kemudian dipindahkan ke Jabatan

Struktural. Pada tahun ini telah direncanakan akan mengadakan

workshop penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka kredit, karena

selama ini belum pernah diadakan. Tujuan kegiatan ini adalah

untuk membantu pustakawan dalam menyusun Daftar Usul

Penetapan Angka Kredit yang baik dan benar berdasarkan Petunjuk

Teknis yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat disarankan beberapa

hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam hal Peran

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam

Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan dan

membantu mengembangkan karir pustakawan di lingkungan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai

berikut:

1. Diharapkan kepada Kepala Dinas agar dapat memperhatikan

pejabat fungsional pustakawan baik itu tentang kenaikan

pangkat/jabatan kedisiplinan bagi pustakawan yang sering tidak

ada ditempat dan hanya absen. Selain itu apabila ada informasi

mengenai diklat diharapkan Kepala Dinas dapat mengikutsertakan

pustakawan-pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan

Arsip daerah Porovinsi jambi supaya bisa ikut dan bisa

menambah wawasan, dan menambah ilmu pendidikannya

terutama pustakawan yang bermasalah mengumpulkan angka

kredit. Kepala Dinas juga diharapkan dapat memfasilitasi tidak

hanya memotivasi dengan kata-kata saja.

2. Diharapkan Kepada Tim Penilai agar bisa menilai dengan

transparan dan adil. Jika ada pustakawan yang keliru dalam

penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit seharusnya

97

diberitahukan dulu jangan langsung disalahkan tanpa memberikan

solusi. Kepada Tim Penilai pun diharapkan mengadakan

pertemuan atau rapat dengan pustakawan untuk memberikan

pendampingan bagaimana cara melakukan pengisian dupak yang

benar agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miss komunikasi.

3. Diharapkan kepada Kepala Dinas untuk membuatkan program

kegiatan yang bertujuan untuk memotivasi pustakawan yang sulit

dalam hal mengumpulkan angka kredit. Kemudian diharapkan

juga Kepala Dinas dapat memberikan beban kerja disesuaikan

dengan jumlah pustakawan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan. 2014. Pengaruh penetapan angka kredit jabatan

fungsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi

kinerja pustakawan di UPT ISI Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta:

Perpustakaan ISI Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/15103/ .

Diakses Sabtu 04 Mei 2019 pukul 11:00 WIB.

Al-fatih, Irsyad, Muhammad. 2017, “Kepemimpinan di Perpustakaan

Umum: Studi Kasus Di Perpustakaan, Universitas Indoesia”.

Record and Library. Vol. 3 No. 1. https://e-

journal.unair.ac.id/RLJ/article/download/7290/4425. Diakses Sabtu 04 Mei

2019 pukul 11:45 WIB.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktek. Jakarta: Rineke Cipta

Basuki, Sulistyo. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Fadillah, Nisaul. 2015. Metodologi Penelitian. Malang: Misykat

Fahmi, Irham. 2017. Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi.

Bandung: Alfabeta.

Fatmawati, Endang. 2014. “Kajian Faktor Yang Berpengaruh dalam

Kenaikan Pangkat/ Jabatan Pustakawan”. Jurnal Iqra‟. Vol.08

No. 01. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/59/46.

Diakses Rabu 15 Mei 2019 pukul 10:29 WIB.

Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik,

Jakarta: Bumi Aksara.

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis

Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM

Press

Hasanah, Nurmaya, Maya. 2018. “Pengaruh Jabatan Fungsional

Terhadap Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Universitas

Indonesia”. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol. 7 No. 1.


77. Diakses pada Sabtu 15 juni 2019 pukul 09:36 WIB.

Hikmat, Nuzul, Arsyad. 2018. Bentuk Pembinaan Karir Pustakawan Di

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Skripsi.

Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

http://digilib.uin-suka.ac.id/15103/



http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/59/46



http://repository.uinjambi.ac.id/82/1/IPT140319%20Arsyad%20N

uzul%20Hikmat%20Ilmu%20Perpustakaan%20-

%20ANH_%20JBI.pd. Diakses Senin 09 Maret 2020 Pukul 07:45

WIB.

Indonesia, Republik, Agama, Kementrian. 2015. Mushaf Al-qur’an

Terjemah. Bekasi: Pustaka Jaya Ilmu.

Jannah, Miftahul. 2016. Penetapan angka kredit jabatan fungsional

pustakawan dan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja

pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

http://digilib.uinsuka.ac.id/11516/1/BAB%20I%2C%20V%2C%2

0DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Diakses Sabtu 04 mei 2019

Pukul: 11:47 WIB.

Lexy, J, Meleong. 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:

Remaja Rosda Karya.

Maccoby, Michael. 1991. Sang Pemimpin: Wajah Baru Bagi

Manajemen Dewasa Ini (The Leader: A New For American

Management. Jakarta: Gramedia.

Mangkunegara, Anwar, Prabu. 2001. Manajemen Sumber Daya

Manusia dan Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Multingah. 2016. Pengembangan Karier melalui kenaikan jabatan/

pangkat pustakawan. Yogyakarta: Lembaga ladang.

Musdalipa. 2017. Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap

Kinerja Karyawan Di UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Makassar. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7881/1/MUSDALIPA.pdf.

Diakses Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 21: 37 WIB.

Nasaruddin, Yama, Indo, dkk. 2006. Pengantar Bisnis dan Manajemen.

Jakarta: UIN Jakarta Press.

Nasional, Pendidikan, Departemen. 2018. Kamus Besar Bahasa

Indonesia .Jakarta: Gramedia Pustaka.

Nasional, Perpustakaan. 2015. Jabatan Fungsional Pustakawan dan

Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Nasional, Perpustakaan. 2015. Peraturan Kepala Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

http://repository.uinjambi.ac.id/82/1/IPT140319%20Arsyad%20Nuzul%20Hikmat%20Ilmu%20Perpustakaan%20-%20ANH_%20JBI.pd



http://digilib.uinsuka.ac.id/11516/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

http://digilib.uinsuka.ac.id/11516/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf


Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Nurudin. 2010. Jenis-Jenis Dan Sumber Data. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Rahayu, Sri. 2015. Pengaruh Model Kepemimpinan Terhadap Mutu

Pelayanan Perpustakaan. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi.

Ramayulis. 2017. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.

Jakarta: Kalam Mulia.

Saleh, Rahman Abdul. 2018. “Komposisi Angka Kredit Pada PAK

(penetapan angka kredit) kenaikan pangkat/jabatan Pustakawan

Tingkat Keahlian.” Jurnal Pustakawan. Vol. 25. No.1.

https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/188/181.

Diakses Rabu 17 Januari 2020 Pukul 20:58 WIB.

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran (konsep, derivasi dan

implikasinya). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwanto, dkk. 2013. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan

Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Wiji. 2011 . Perpustakaan dan Buku. Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media.

Widanarta, Dian. 2017. Pengaruh tunjangan fungsional pustakawan

dan batas usia pension terhadap motivasi petugas perpustakaan

untuk menjadi pustakawan di unit pelaksana teknis (UPT)

Perpustakaan Universitas Diponegoro. Skripsi. Semarang:

Universitas Diponegoro.

http://eprints.undip.ac.id/36762/2/Dian_Widanarta_G2C007011.pdf.

Diakses Minggu 05, mei 2019, Pukul: 11: 13 WIB.

Undang-undang No.43 Tahun 2007, Tentang Perpustakaan

Yusuf, Muri. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan

Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana

https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/188/181

http://eprints.undip.ac.id/36762/2/Dian_Widanarta_G2C007011.pdf

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Nama : RAPITA

NIM : IPT160898

Jurusan : ILMU PERPUSTAKAAN

“Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi Dalam Mendorong Kenaikan pangkat/Jabatan Fungsional

Pustakawan”.

A. Observasi

1. Mengamati secara langsung lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi jambi.

2. Mengamati secara langsung prilaku Kepala Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi apakah sudah sesuai dengan perannya

atau belum.

3. Mengamati secara langsung prilaku pustakawan dalam bekerja dan

melayani pemustaka sehari-hari, apakah sudah sesuai atau belum.

4. Mengamati secara langsung berapa jumlah koleksi yang ada di Dinas

Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi jambi.

B. Pedoman Wawancara

1. Kepala Dinas DPAD Provinsi Jambi

1. JIka ada pustakawan yang tidak mampu mengumpulkan angka kreditnya,

kira-kira menurut bapak adakah tindakan dan motivasi yang bisa bapak

berikan kepada pustakawan tersebut?

2. Jika ada pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Jambi ini yang terlambat dalam mengajukan DUPAK hingga sampai 3 dan

5 tahun terlambatnya dikarenakan dengan alasan tertentu, kira-kira adakah

tindakan atau solusi bapak dalam masalah ini?

3. Bagaimana cara bapak untuk membangkitkan semangat kerja para

pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ini?

4. Pustakawan itu memang diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit

dan kinerjanya juga sudah diatur di dalam PERMENPAN Nomor 11

Tahun 2015 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, Apakah

dengan demikian bapak sebagai kepala dinas ada membuatkan suatu

kegiatan yang menyangkut dengan anggaran dana di Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ini?

5. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya PERMENPAN No.9 Tahun

2014 dan PERMENPAN No 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis

jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya di Dinas Perpustakaan

yang bapak pimpin?

a. Apakah mungkin bapak merasa terbebani dengan adanya ini?

b. Apakah dengan adanya ini semua bapak jadi bingung untuk

memberikan suatu kinerja dalam mengelola perpustakaan bisa

bersinergis dengan jabatan struktural yang ada di Dinas Perpustakaan

dan Arsip daerah Provinsi Jambi ini pak?

6. Apakah KADIS itu memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sesuai

dengan peraturan Kepala Dinas atau sesuai dengan peraturan PEMDA

Provinsi atau kira-kira apa ya pak?

7. Apakah kinerja bapak juga memiliki suatu UUD atau peraturan-peraturan

yang diperkuat seperti PERMENPAN yang dimiliki oleh pustakawan

2. Pustakawan

a. Apakah anda mengetahui dan memahami keputusan MENPAN

Nomor 132/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan

dan angka kredit?

b. Apakah dalam pengangkatan jabatan fungsional pustakawan di

Perpustakaan DPAD Provinsi Jambiharus memiliki dasar Pendidikan

serendah-rendahnya Diploma II untuk pustakawan tingkat terampil

dan minimal sarjana pustakawan untuk pustakawan tingkat ahli?

c. Apakah anda melakukan kegiatan kepustakawanan sesuai dengan

butir kegiatan yang ada pada SK MENPAN No: 132 Tahun 2002

sesuai dengan jenjang jabatan pustakawan anda?

d. Apakah Pendidikan pustakawan merupakan unsur utama dalam

penilaian angka kredit yang ada di Dinas Perpustakaan dan arsip

daerah Provinsi jambi?

e. Apakah anda pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional

di bidang kepustakawanan serta memperoleh surat tanda tamat

Pendidikan dan pelatihan atau sertifikat?

f. Apakah anda pernah melaksanakan kegiatan organisasi profesi

kelompok pustakawan yang diadakan di Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi, misalnya pameran?

g. Apakah anda pernah mengikuti pertemuan di bidang kepustakawanan

yang diadakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi

Jambi?

h. Apakah anda mempunyai data akurat bukti anda pernah mengikuti

kegiatan organisasi profesi kelompok di Dinas Perpustakaan dan

Arsip daerah Provinsi Jambi?

i. Apakah anda mengetahui dan memahami jumlah angka kredit

kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk

diangkat jabatan/pangkat pustakawan tingkat terampil, ahli, dan

madya?

j. Apakah jumlah angka kredit kumulatif yang anda peroleh dalam

penetapan angka kredit di DPAD Provinsi Jambi telah sesuai dengan

SK MENPAN No:132 Tahun 2002?

k. Apakah anda diwajibkan mencatat setiap kegiatan yang dinilai angka

kreditnya?

l. Apakah tim penilai dalam penilaian angka kredit pustakawan di

DPAD Provinsi Jambi sesuai dengan apa yang adnda kerjakan dan

yang anda catat disetiap kegiatan yang dinilai angka kredit?

m. Apakah anda mempunyai target dalam pengumpulan angka kredit?

n. Bagaimanakah pendapat anda tentang penetapan angka kredit di

perpustakaan DPAD Provinsi Jambi?

o. Bagaimana kinerja anda dengan adanya penetapan angka kredit,

produktif/tidak?

p. Kegiatan apa sajakah yang dapat membantu/menunjang pustakawan

dalam mengumpulkan butir-butir kegiatan angka kredit?

q. Apakah tim penilai dalam memberikan nilai telah sesuai dengan SK

MENPAN?

r. Apa sajakah kendala yang anda hadapi dalam pelaksanaannya?

s. Bagaimanakah solusi yang anda lakukan dalam menghadapi masalah?

t. Bagaimanakah peran Kepala Dinas DPAD Provinsi Jambi dalam

mendorong kenaikan pangkat/jabatan fungsional pustakawan?

u. Ada tidak motivasi yang diberikan oleh kepala dinas DPAD Provinsi

Jambi untuk pustakawan yang bermasalah mengurus angka kreditnya?

v. Apakah harapan dan saran anda terhadap kepala Dinas DPAD

Provinsi Jambi dalam mendorong kenaikan jabatan fungsional

pustakawan?

w. Apakah harapan anda terhadap tim penilai yang menilai butir-butir

kegiatan yang anda lakukan dalam mengumpulkan angka kredi?

3 . Dokumentasi

1. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi: visi, misi

perpustakaan

2. Struktur organisasi perpustakaan

3. Foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

4. DUPAK Pustakawan, Tupoksi Pustakawan Perjenjang, Surat Penyampaian

Usul DUPAK, Lampiran Pendukung DUPAK.

NO Jenis Kegiatan

Penelitian

Bulan

Juli

2019

Agu

2019

Sep

2019

Okt

2019

Nov

2019

Des

2019

Jan

2020

Feb

2020

Mar

2020

Apr

2020

Mei

2020

1 Pembuatan

Proposal

x

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

2 Pengajuan

Proposal dan

Pengajuan

Dosen

Pembimbing

x

3 Konsultasi dan

Perbaikan

Proposal

x x

4 Seminar

Proposal dan

Perbaikan Hasil

Seminar

x x

5 Pengesahan

Judul dan Izin

Riset

x

6 Pengumpulan

Data dan

Penyusunan

Data

x x x

7 Analisa Data

dan Penulisan

Draf

x x x

8 Penyempurnaan

dan

Penggandaan

Skripsi

x

9 Ujian Skripsi x

Nama : RAPITA

NIM : IPT.160898

Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi

Pembimbing I : Athiatul Haqqi, M.I.Kom

Judul : "Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan"

NO. Hari/Tanggal Uraian Konsultasi Paraf

1 02 Oktober 2019 Bab I Latar Belakang

2 24 Oktober 2019 Bab I, Bab II, Bab III

3 07 November 2019 Bab I Latar Belakang

4 14 November 2019 Acc Seminar Proposal

5 16 Januari 2020 Acc Pengesahan Judul dan Izin Riset

6 13 April 2020 Abstrak, Kata Pengantar

7 14 April 2020 Kata Pengantar

8 15 April 2020 Acc Munaqasah


Mengetahui Wakil Dekan

Bagian Akademik

Dr. Ali Muzakir, M.Ag

NIP.19710715 2002121 003

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RAPITA

NIM : IPT.160898

Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi


Judul : "Peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan"

NO. Hari/Tanggal Uraian Konsultasi Paraf

1 17 Oktober 2019 Bab I, Bab II, Bab IIII

2 31 Oktober 2019 Bab I, Bab II

3 04 November 2019 Bab I, Bab III

4 11 November 2019 Acc Seminar Proposal

5 12 Maret 2020 Bab IV dan Bab V

6 30 Maret 2020 Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel,

Footnote, Bab I dan Bab III

7 08 April 2020 Abstrak, Halaman, Merapikan Paragraf,

Kata Pengantar dan Daftar Isi

8 14 April 2020 Acc Munaqasah


Mengetahui Wakil Dekan

Bagian Akademik

Dr. Ali Muzakir, M.Ag

NIP.19710715 2002121 003

CONTOH SURAT PENGAJUAN DUPAK

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN DUPAK DARI PIMPINAN

KERJA KE PEJABAT PENGUSL

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN USUL

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPADA TIM

PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DUPAK PUSTAKAWAN TERAMPIL

CONTOH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG YANG DINILAI

BUTIR KEGIATAN JENJANG DI ATAS/DI BAWAH

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK/BUKTI FISIK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF

Wawancara Dengan bapak Syamsurizal, SE, M.Si Kepala Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Jambi Senin 02- Maret 2020

Wawancara Dengan ibu Ellisa, S.IP Pustakawan Ahli Muda di Ruangan Referensi

Senin 10-Februari 2020

Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan bapak Afrizal, A.Ma. Rabu 12- Februari 2020

Wawancara Dengan ibu Wuryani, A.Ma. Pustakawan Penyelia di ruangan deposit

Senin 10- Februari 2020

Wawancara dengan ibu Sumintarsih, S.IP Pustakawan Ahli Muda di ruangan

Pengolahan Senin 10-Februari 2020

Wawancara dengan bapak Mardamsyah, S.Pd Pustakawan Madya di ruangan

Deposit Senin 10- Februari 2020

Wawancara dengan bapak Hasudungan Ambarita, S.Sos Pustakawan Madya yang

ada di ruangan Pembinaan Senin 10-Februari 2020

Wawancara dengan bapak Salamudin, A.Ma Pustakawan Mahir di ruangan

Pengolahan Selasa 11-Februari 2020

Wawancara dengan bapak Zunwanis, S.Pd Pustakawan Muda di ruangan

Pembinaan Selasa 11-Februari 2020

Wawancara dengan ibu Irana Firlinawani, S.IP Pustakawan Ahli Muda di ruangan

Pembinaan Selasa 11-Februari 2020

Wawancara dengan ibu Setiawani di ruangan Deposit Selasa 11-Februari 2020

Wawancara dengan Ibu Mike Aflisa, A.Md Pustakawan Terampil di ruangan


Wawancara dengan ibu Atan Br. Bangun Pustakawan Penyelia di ruangan


Wawancara dengan bapak Mardianto, A.Ma. Pustakawan Penyelia di ruangan

Pengolahan Rabu 12- Februari 2020

Wawancara dengan ibu Ellisa, S.IP Pustakawan Ahli Muda di ruangan Referensi

DAFTAR NAMA INFORMAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI

Key Informan: H. Syamsurizal, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

NO NAMA JABATAN Golongan

1 Hasudungan Ambarita, S.Sos Pustakawan Madya IV/b

2 Mardamsyah, S.Pd Pustakawan Madya IV/a

3 Irana Firlinawani, S.Pd Pustakawan Muda III/d

4 Zunwanis, S.Pd. Pustakawan Muda III/d

5 Ellisa, S.IP Pustakawan Muda III/c

6 Sumintarsih, S.IP Pustakawan Muda III/c

7 Wuryani, A.Ma. Pustakawan

Penyelia

III/c

9 Atan Br. Bangun Pustakawan

Penyelia

III/d

9 Mardianto, A.Ma. Pustakawan

Penyelia

III/d

10 Salamuddin, A.Ma. Pustakawan Mahir III/c

11 Mike Aflisa, A.Md Pustakawan

Terampil

III/a

12 Setyawani Pustakawan Ahli III/b

13 Afrizal, A.Ma Kepala Seksi

Pembinaan

III/d

14 H. Syamsurizal, SE, M.Si Kepala Dinas

Perpustakaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURICULUM VITAE)

A. Identitas Diri

Nama/NIM : RAPITA/IPT.160898

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 16 Mei 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswi

Kebangsaan : Indonesia

Alamat

1. Alamat Asal : Banyuasin

2. Alamat Sekarang : Jl. Lingkar selatan Kec. Jambi Selatan Kota Jambi

No. Hp. : 0822-6055-8591

Alamat Email : [email protected]

B. Riwayat Pendidikan

NO. PENDIDIKAN NAMA SEKOLAH TAHUN LULUS

1 Sekolah Dasar SDN Rimba Terap 2008

2 Sekolah Menengah

Pertama

SMP N 4 Betung

Kabupaten Banyuasin

2011

3. Sekolah Menengah Atas SMA Sanudin

Pangkalan Balai

Banyuasin III

2014

C. Pengalaman Kerja

1. Mengajar Ngaji di Masjid Jami‟ Nurul Amal Kel. Lingkar Selatan Kec.

Jambi selatan Kota Jambi

2. Mengajar Tk IBA

D. Keahlian

1. Qari‟ah

peran kepala dinas perpustakaan dan arsip

Documents