pemerintah kabupaten sumenep - dinas pendidikan - siap

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN Jalan Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325

S U M E N E P Kode Pos 69417

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/505/KEP/435.012/2017 tentang

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka perlu mengatur mengenai petunjuk teknis dimaksud dengan

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor

5157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34

Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik

yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat dan Prestasi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Bertia Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemberintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 117);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau

bentuk lain yang sederajat; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 09);

17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep,

2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep; 3. Luar Kabupaten adalah wilayah di luar Kabupaten Sumenep 4. Bupati adalah Bupati Sumenep

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep; 6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumenep; 7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumenep yang salah satu tugas pokok dan fungsinya

menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;

8. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah

jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD). Madrasah Ibtida’iyah (MI), dan Paket A atau sederajat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

10. Madrasah adalah Madrasah Ibtida’iyah (MI) baik negeri maupun swasta di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Sumenep;

11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;

12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang Selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari

perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih

rendah; 13. PPDB Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada

jenjang SMP dengan sistem Online;

14. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru

berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kantor

Kementerian Agama; 15. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat

NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar

http://catatansimade.blogspot.com/2015/03/pengertian-sd-atau-sekolah-dasar.html

nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN);

16. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;

17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil

Ujian Sekolah Berstandar Nasional; 18. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademik

maupun Non Akademik tingkat Internasional. Nasional, Provinsi,

Kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka, serta Perguruan Tinggi;

19. Sistem Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara online yang dilaksanakan oleh sekolah dengan system zonasi;

20. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima;

21. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar

pada satuan kelas dalam sekolah; 22. Kuota adalah daya tampung berdasar jumlah siswa yang diterima

melalui PPDB Online;

23. Pagu adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap sekolah.

24. Tim Monitoring PPDB Kabupaten Sumenep adalah tim monitoring yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

25. Operator Kabupaten adalah tenaga teknis yang melakukan kontrol

terhadap pelaksanaan PPDB online; 26. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online yang melakukan

pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah; 27. Peserta didik Luar Daerah adalah calon peserta didik yang berasal dari

luar Kabupaten Sumenep;

28. Peserta Khusus adalah calon peserta didik yang berasal dari Lulusan SD/MI, tahun lalu dan Lulusan Paket A;

29. Pendataan adalah proses pendataan peserta didik yang harus dilalui

calon peserta didik baru yang merupakan calon peserta didik yang berasal dari Luar Daerah dan Peserta Khusus.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

PPDB harus berasaskan: a. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik

baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif; b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun

hasilnya;

d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

e. Real Time Online (online waktu nyata), artinya rangkaian proses

penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat)

secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet;

f. Tidak ada penolakan, artinya calon peserta didik dalam penerimaan

peserta didik baru dapat diterima semua kecuali pagu/kuota terpenuhi dan waktu yang tidak memungkinkan;

g. Rules by System (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur

penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru dengan sistem real time online

tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Kepala Dinas ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan PPDB online pada jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sumenep.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Kepala Dinas ini adalah: a. Memberikan pelayanan bagi calon peserta didik baru dalam

memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas; dan

b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumenep.

BAB III PENYELENGGARA, PANITIA, OPERATOR, DAN

PEMBIAYAAN PPDB ONLINE

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

PPDB Online Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh semua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumenep.

Bagian Kedua Panitia

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dibentuk panitia di tingkat Kabupaten dan tingkat sekolah selaku pelaksana.

(2) Panitia tingkat Kabupaten ditetapkan dalam SK Bupati (terlampir) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Dinas. (3) Panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah. (4) Susunan kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

sekolah. (5) Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten:

a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sekolah di tingkat Kabupaten.

b. Menyusun regulasi yang dijadikan petunjuk teknis dalam

Penerimaan Peserta Didik Baru. c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan

Penerimaan Peserta Didik Baru.

d. Menetapkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

e. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.

f. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan

Peserta Didik Baru. g. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penerimaan

Peserta Didik Baru.

(6) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan: a. Menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran

lainnya; b. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti; c. Menerima pendaftaran peserta didik;

d. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran; e. Mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;

f. Memasukkan data peserta didik ke sistem pendataan; g. Mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil

PPDB online atas hasil ketetapan dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumenep ; h. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima; i. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;

dan j. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik

Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Operator

Pasal 7 (1) Operator PPDB online kabupaten tercantum dalam susunan

kepanitiaan di tingkat kabupaten. (2) Operator PPDB online sekolah tercantum dalam susunan kepanitiaan

di tingkat sekolah.

(3) Ruang lingkup tugas operator tingkat kabupaten: a. Memantau seluruh sekolah penyelenggara PPDB online di tingkat

kabupaten melalui sistem siap PPDB online; b. Memantau seluruh pendaftar PPDB online di tingkat kabupaten

melalui sistem siap PPDB online;

c. Membantu kesulitan operator PPDB online di tingkat sekolah; d. Melakukan monitoring terhadap operator sekolah’

(4) Ruang lingkup tugas operator tingkat sekolah: a. Melaksanakan proses entri data Pendaftar PPDB online;

b. Mengoreksi data Calon Peserta Didik Baru; c. Mencetak tanda bukti pendaftaran;

d. Menyerahkan tanda bukti pendaftaran calon peserta didik ke seksi penerimaan dan pemerikasaan berkas

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019, calon peserta didik yang mendaftar pada SMP Negeri di Kabupaten Sumenep tidak dipungut biaya pendaftaran;

(2) Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada SMP Negeri di Kabupaten Sumenep dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah

dan Dana Bos di sekolah.

BAB IV SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN JADWAL PPDB ONLINE

Bagian Kesatu Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 9

(1) Sosialisasi dan Publikasi merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran,

seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang; (2) Sosialisasi dan Publikasi dilakukan secara terbuka melalui internet di

website http://sumenep.siap-ppdb.com/, media elektronik, media

cetak, dan di tempel di sekolah masing-masing penyelenggara PPDB dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan yang dapat dilihat oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Jadwal PPDB Online

Pasal 10

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

No Jenis Kegiatan Waktu

1. Pendaftaran online mandiri dan pendaftaran online lewat sekolah

25 – 29 Juni 2018

(hari terakhir pendaftaran ditutup jam 16.00 WIB)

2. Verifikasi berkas 25 – 29 Juni 2018

Batas akhir verifikasi Jam 16.00 WIB

3. Pengumuman PPDB online 30 Juni 2018 Jam 12.00

4. Pendaftaran Ulang 2 – 5 Juli 2018

(sesuai jam sekolah)

5. Hari pertama masuk sekolah 16 Juli 2018

6. Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)

16 – 18 Juli 2018

7. Pelaporan PPDB 16 – 20 Juli 2018

http://sumenep.siap-ppdb.com/

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

(1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; (2) memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau Ijazah

Paket A; (3) menyerahkan Foto copy Ijazah SD/MI, atau Ijazah Paket A yang

dilegalisir Kepala Sekolah asal sebanyak 2 lembar;

(4) bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus SD/MI, atau Ijazah Paket A tetapi belum mendapatkan Ijazah Asli, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus/SKHUS yang ditandatangani kepala sekolah

yang bersangkutan; (5) menyerahkan Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

(SKHUN) baik Lulusan SD/MI maupun Lulusan Paket yang dilegalisir Kepala Sekolah asal sebanyak 2 lembar;

(6) menyerahkan foto copy rapor kelas VI yang dilegalisir Kepala Sekolah

asal sebanyak 2 lembar; (7) menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dilagalisir Kepala

Desa asal sebanyak 2 lembar; (8) menyerahkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir

yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh

lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik sebanyak 2 lembar;

(9) menyerahkan foto copy piagam penghargaan kejuaraan;

(10) menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; (11) pendaftaran dilakukan secara online sesuai dengan sistem zonasi;

(12) semua berkas diserahkan pada waktu verifikasi berkas.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran

Pasal 12

a. Jalur Zonasi, jalur calon peserta didik radius zona terdekat dari

sekolah paling sedikit sebesar 90 % ( Sembilan puluh persen ) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

b. Jalur Prestasi diluar Zona, jalur calon peserta didik yang memiliki

prestasi akademik dan non akademik (juara I, II, dan III) dua tahun terakhir baik perorangan maupun beregu di tingkat kabupaten,

propinsi, nasional dan internasional yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

c. Juara I, II, dan III beregu yang dimaksud dalam huruf b adalah kejuaraan atau lomba yang dalam regu tersebut maksimal 3 orang

d. Jalur Mutasi Orang Tua/Wali, Sosial dan Luar Kabupaten, Jalur

bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang

tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial yang

dibuktikan durat keterangan dari yang berwenang paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang

diterima.

Bagian Ketiga

Teknis Pendaftaran

Pasal 13 a. Pendaftaran Online Mandiri/Perorangan

(1) calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman: http://sumenep.siap-ppdb.com/ dan mencetak tanda bukti pendaftaran;

(2) calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti beserta berkas persyaratan kepada tim verifikasi sekolah;

(3) calon peserta didik luar daerah, luar zona, Paket A, dan lulusan tahun sebelumnya, melakukan verifikasi berkas di Dinas Pendidikan;

(4) calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan

menengah. (5) calon peserta didik baru menerima tanda bukti verifikasi; (6) calon peserta didik baru melihat hasil pengumuman secara

online dimana saja. b. Pendaftaran Online di Sekolah

(1) calon peserta didik melakukan pendaftaran online di sekolah dengan cara mengambil dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah;

(2) calon peserta didik baru menyerahkan formulir pendaftaran dan berkas pendaftaran kepada tim verifikasi untuk diverifikasi dan selanjutnya diserahkan kepada operator untuk dilakukan entri

data pendaftaran; (3) calon peserta didik luar daerah, luar zona, Paket A, dan lulusan

tahun sebelumnya, melakukan verifikasi berkas di Dinas Pendidikan;

(4) calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga

negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

(5) calon peserta didik baru menerima tanda bukti pendaftaran; (6) calon peserta didik melihat hasil secara online dimana saja; (7) calon peserta didik pada sekolah pelaksana PPDB Online dapat

mendaftarkan diri pada pada 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan (pilihan I, pilihan II dan pilihan III);

(8) Calon peserta didik yang memilih pilihan I (SMP Negeri 1 Sumenep), maka pilihan ke II dan ke III tidak boleh memilih SMP Negeri 2 Sumenep atau sebaliknya calon peserta didik yang

memilih pilihan I (SMP Negeri 2 Sumenep), maka pilihan ke II dan ke III tidak boleh memilih SMP Negeri 1 Sumenep;

(9) Pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali proses pendaftaran;

http://sumenep.siap-ppdb.com/

(10) Calon peserta didik baru yang diterima di salah satu sekolah pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut

berkas pendaftaran; (11) Calon peserta didik yang telah mendaftar ke sekolah dan masih

lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, tidak

dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;

BAB VI DAYA TAMPUNG, PAGU, SISTEM ZONASI DAN

RADIUS ZONA TERDEKAT

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 14

(1) Daya tamping pagu dalam sistem zonasi memperhitungkan jumlah

peserta didik yang lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dibagi

dengan ketentuan jumlah rombongan belajar; (2) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling

banyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Bagian Kedua

Pagu

Pasal 15

Ketentuan Pagu SMP Negeri se-Kabupaten Sumenep Tahun Pelajaran

2018/2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas, dengan mempertimbangkan: a. Jumlah Lulusan SD/MI tahun pelajaran 2017/2018

b. Ketersediaan sarana dan prasarana c. Jumlah sekolah dalam satu zona

Bagian Ketiga Sistem Zonasi

Pasal 16

(1) Zonasi Jarak Tempuh berlaku bagi SMPN 1 Sumenep, SMPN 2 Sumenep, dan SMPN 1 Kalianget tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas.

(2) Zonasi Kecamatan ( selain sekolah pada ayat 1 ) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Radius Zona Terdekat

Pasal 17 (1) Radius zona terdekat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

menggunakan zona jarak tempuh tempat tinggal/domisili ke sekolah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas;

(2) Radius zona terdekat berdasarkan domisili calon peserta didik yang dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang

diterbitkan 6 bulan sebelumnya atau pertanggal 02 Januari 2018.

BAB VII

SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN SANKSI

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 18

a. Penilaian seleksi calon peserta didik baru SMP jalur zonasi

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai

berikut: (1) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; (2) Usia

(3) nilai hasil USBN SD/MI dan paket A; dan (4) Prestasi di bidang akademik dan non-akademik.

b. Calon peserta didik baru SMP jalur prestasi, penilaian seleksi

berdasarkan piagam prestasi akademik maupun non akademik. c. Penilaian seleksi calon peserta didik baru SMP jalur mutasi orang

tua/wali, sosial dan luar kabupaten, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

(1) Usia (2) Nilai hasil USBN SD/MI dan paket A; dan

(3) Prestasi di bidang akademik dan non-akademik. d. Piagam prestasi yang dimaksud pada huruf a, b, dan c adalah piagam

kejuaran/lomba yang diselenggarakan oleh:

(1) Pemerintah Daerah (2) Dinas Pendidikan; (3) Kementerian Agama;

(4) Dinas Pemuda dan Olah Raga; (5) KONI;

(6) Dinas Pariwisata; (7) Dinas Kesehatan; (8) PMI;

(9) Kwartir Gerakan Pramuka, dan (10) Perguruan Tinggi

Bagian Kedua Daftar Ulang

Pasal 19

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada

sekolah yang bersangkutan. (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai

jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut

dinyatakan mengundurkan diri. (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta

didik.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 20

(1) Calon peserta didik baru yang memberikan keterangan palsu, dokumen dan/atau data palsu serta pelanggaran lainnya, dibatalkan

haknya sebagai peserta didik baru. (2) Panitia penyelenggara PPDB yang melakukan pelanggaran seperti

manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, dikenakan

sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 21

(1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan;

(2) Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; (3) Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus

menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

(4) Dinas Pendidikan segera melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan

masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

(5) Penyampaian pengaduan tentang pelaksanaan PPDB dapat

disampaikan secara langsung melalui WA/SMS No. HP. 085234272695 atau Email : ………

Bagian Kedua

Informasi

Pasal 22

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat

dilakukan melalui : a. Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep; b. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas

Pendidikan Kabupaten Sumenep dan media cetak.

BAB IX PENUTUP

Pasal 23

(1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep Pada Tanggal : Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Nomor : Tahun 2018 Tanggal : Juni 2018 ----------------------------------------------------------

KETENTUAN PAGU SMP NEGERI SE-KABUPATEN SUMENEP

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO NAMA SEKOLAH PAGU

SEKOLAH PAGU KELAS

JUMLAH

1. SMPN 1 SUMENEP 10 32 314 )*

2. SMPN 2 SUMENEP 10 32 320





7. SMPN 1 LENTENG 6 32 192

8. SMPN 1 GANDING 2 32 64

9. SMPN 1 GULUK-GULUK 4 32 128

10. SMPN 1 SARONGGI 5 32 160

11. SMPN 2 SARONGGI 5 32 160

12. SMPN 1 BLUTO 5 32 160

13. SMPN 1 PRAGAAN 3 32 96

14. SMPN 1 KALIANGET 10 32 320

15. SMPN 2 KALIANGET 4 32 128

16. SMPN 1 TALANGO 4 32 128

17. SMPN 1 GAPURA 6 32 192

18. SMPN 1 BATANG-BATANG 4 32 128

19. SMPN 1 DUNGKEK 5 32 160

20. SMPN 1 MANDING 5 32 160

21. SMPN 1 DASUK 5 32 160

22. SMPN 1 BATUPUTIH 4 32 128

23. SMPN 1 RUBARU 3 32 96

24. SMPN SATU ATAP 1 32 32

25. SMPN 1 AMBUNTEN 6 32 192

26. SMPN 2 AMBUNTEN 2 32 64

27. SMPN 1 PASONGSONGAN 4 32 128

28. SMPN 2 PASONGSONGAN 3 32 96

29. SMPN 1 GILIGENTING 3 32 96

30. SMPN 2 GILIGENTING 3 32 96

31. SMPN 1 GAYAM 6 32 192

32. SMPN 1 NONGGUNONG 3 32 96

33. SMPN 1 RAAS 3 32 96

34. SMPN 2 RAAS 2 32 64

35. SMPN 1 ARJASA 8 32 256

36. SMPN 2 ARJASA 6 32 192

37. SMPN 4 ARJASA 1 32 32

NO NAMA SEKOLAH PAGU

SEKOLAH PAGU KELAS

JUMLAH

38. SMPN 3 ARJASA 2 32 64

39. SMPN 2 KANGAYAN 2 32 64

40. SMPN 1 SAPEKEN 4 32 128



43. SMPN 1 MASALEMBU 5 32 160

)* 6 peserta didik melalui jalur prestasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014



PENSKORAN ZONASI SMPN 1 SUMENEP, SMPN 2 SUMENEP DAN SMPN 1 KALIANGET MENGGUNAKAN JARAK TEMPUH

NO URAIAN SKOR

1 Radius Zona

- 0 - 500 m 500

- 501 - 1000 m 430

- 1001 - 1200 m 380

- 1201 - 1400 m 340

- 1401 - 1600 m 300

- 1601 - 1800 m 260

- 1801 - 2000 m 240

- 2001 - 2200 m 220

- 2201 - 2400 m 210

- 2401 - 2600 m 200

- 2601 - 2800 m 190

- 2801 - 3000 m 180

- ≥ 3001 m (dalam satu zona kecamatan kota Sumenep) 140

2 USIA

- 15 Tahun 135

- 14 Tahun 134

- 13 Tahun 133

- 12 Tahun 132

- 11 Tahun 131

3 NILAI USBN

- 291 - 300 130

- 281 - 290 124

- 271 - 280 118

- 261 - 270 113

- 251 - 260 109

- 241 - 250 105

- 231 - 240 102

- 221 - 230 89

- 211 - 220 86

- 201 - 210 84

- 191 - 200 82

- 181 - 190 80

- 171 - 180 79

- 161 - 170 78

- 151 - 160 77

- 0 - 150 76

4 PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

- JUARA INTERNASIONAL 75

- JUARA I NASIONAL (PERORANGAN) 70

- JUARA II NASIONAL (PERORANGAN) 65

- JUARA III NASIONAL (PERORANGAN) 60

- JUARA I NASIONAL (BEREGU) 55

- JUARA II NASIONAL (BEREGU) 51

- JUARA III NASIONAL (BEREGU) 47

- JUARA I PROPINSI (PERORANGAN) 43

- JUARA II PROPINSI (PERORANGAN) 39

- JUARA III PROPINSI (PERORANGAN) 35

- JUARA I PROPINSI (BEREGU) 31

- JUARA II PROPINSI (BEREGU) 29

- JUARA III PROPINSI (BEREGU) 27

- JUARA I KABUPATEN (PERORANGAN) 25

- JUARA II KABUPATEN (PERORANGAN) 23

- JUARA III KABUPATEN (PERORANGAN) 21

- JUARA I KABUPATEN (BEREGU) 19

- JUARA II KABUPATEN (BEREGU) 17

- JUARA III KABUPATEN (BEREGU) 15

- JUARA I KECAMATAN (PERORANGAN) 13

- JUARA II KECAMATAN (PERORANGAN) 11

- JUARA III KECAMATAN (PERORANGAN) 9

- JUARA I KECAMATAN (BEREGU) 7

- JUARA II KECAMATAN (BEREGU) 6

- JUARA III KECAMATAN (BEREGU) 5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19581231 197703 1 014



PENSEKORAN ZONASI DENGAN MENGGUNAKAN ZONA KECAMATAN

NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN ZONA SKOR

1. SMPN 3 SUMENEP KOTA 1 500

KALIANGET 2 200

2. SMPN 4 SUMENEP BATUAN 1 500

KOTA 2 200

LENTENG


KALIANGET 2 200


MANDING 2 200

5. SMPN 1 LENTENG LENTENG 1 500

SARONGGI 2 200

BATUAN

6. SMPN 1 GANDING GANDING 1 500

GULUK-GULUK 2 200

7. SMPN 1 GULUK-GULUK GULUK-GULUK 1 500

GANDING 2 200

8. SMPN 1 SARONGGI SARONGGI 1 500

BLUTO 2 200

LENTENG

9. SMPN 2 SARONGGI SARONGGI 1 500

BLUTO 2 200

10. SMPN 1 BLUTO BLUTO 1 500

SARONGGI 2 200

PRAGAAN

11 SMPN 1 PRAGAAN PRAGAAN 1 500

BLUTO 2 200

12. SMPN 2 KALIANGET KALIANGET 1 500

TALANGO 2 200

13. SMPN 1 TALANGO TALANGO 1 500

KALIANGET 2 200

14. SMPN 1 GAPURA GAPURA 1 500

KOTA SUMENEP 2 200

BATANG-BATANG

15. SMPN 1 BATANG-BATANG BATANG-BATANG 1 500

DUNGKEK 2 200

GAPURA

16. SMPN 1 DUNGKEK DUNGKEK 1 500

BATANG-BATANG 2 200

17. SMPN 1 MANDING MANDING 1 500

DASUK 2 200

BATU PUTIH

18. SMPN 1 DASUK DASUK 1 500

MANDING 2 200

AMBUNTEN

19. SMPN 1 BATUPUTIH BATUPUTIH 1 500

BATANG-BATANG 2 200

20. SMPN 1 RUBARU RUBARU 1 500

MANDING 2 200

AMBUNTEN

21. SMPN SATU ATAP RUBARU 1 500

22. SMPN 2 AMBUNTEN AMBUNTEN 1 500

RUBARU 2 200

23. SMPN 1 AMBUNTEN AMBUNTEN 1 500

DASUK 2 200

PASONGSONGAN

24. SMPN 1 PASONGSONGAN PASONGSONGAN 1 500

AMBUNTEN 2 200

25. SMPN 2 PASONGSONGAN PASONGSONGAN 1 500

AMBUNTEN 2 200

26. SMPN 1 GILIGENTING GILIGENTING 1 500

27. SMPN 2 GILIGENTING GILIGENTING 1 500

28. SMPN 1 GAYAM GAYAM 1 500

NONGGUNONG 2 200

29 SMPN 1 NONGGUNONG NONGGUNONG 1 500

GAYAM 2 200

30. SMPN 1 RAAS RAAS 1 500

31. SMPN 2 RAAS RAAS 1 500

32. SMPN 1 ARJASA ARJASA 1 500

KANGAYAN 2 200


KANGAYAN 2 200

34. SMPN 3 ARJASA KANGAYAN 1 500

ARJASA 2 200


KANGAYAN 2 200

36. SMPN 2 KANGAYAN KANGAYAN 1 500

ARJASA 2 200

37. SMPN 1 SAPEKEN SAPEKEN 1 500



40. SMPN 1 MASALEMBU MASALEMBU 1 500

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19581231 197703 1 014

pemerintah kabupaten sumenep - dinas pendidikan - siap

Documents