panitera muda hukum - pengadilan negeri lahat
TRANSCRIPT
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jalan. KOLONEL BARLIAN BANDAR JAYA LAHAT Telp. / Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat.go.id
E-mail : [email protected] LAHAT 31414
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S.O.P )
BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI LAHAT
TAHUN 2016
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENDAFTARAN SURAT KUASA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum
1. Surat Kuasa Asli
2. Berita Acara Sumpah 3. Kartu Peradi 4. Buku Register Surat Kuasa 5. Perangkat Komputer dan alat tulis 6. Stampel Cap Pengadilan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Arsip Pendaftaran Surat Kuasa
2. Buku Register
3. Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENDAFTARAN SURAT KUASA
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Wakil
Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penerimaan Surat Kuasa dari Pemohon
Surat Kuasa Asli dan foto
copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas
Pemohon
5 Menit
Berkas
Permohonan Pendaftaran
Surat Kuasa
2.
Memeriksa Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut
Surat Kuasa Asli dan foto
copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas
Pemohon
5 Menit Berkas Permohonan Lengkap
3.
Mencatat Surat Kuasa tersebut kedalam Buku
Ekspedisi sesuai Nomor Urut
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas
Pemohon
5 Menit
Nomor Surat Kuasa tercatat
dalam Buku Ekspedisi
4.
Memberikan Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa tersebut
Surat Kuasa Asli dan foto
copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas
Pemohon
5 Menit Cap tanda Pendaftaran
Surat Kuasa
5.
Penomoran dan penanggalan Surat
Kuasa tersebut sesuai urutan pendaftaran
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit Tanggal dan
Nomor Urut Pendaftaran
6. Dilakukan Penelitian Tahap I
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit
Paraf Panitera Muda Hukum
7. Dilakukan Penelitian TahapII
Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Panitera Muda Hukum
5 Menit Paraf Wakil Panitera
8. Menandatangani Pengesahan Surat Kuasa
Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Wakil Panitera
5 Menit Surat Kuasa telah disahkan
9.
Memberikan stempel pada Pendaftaran Surat Kuasa tersebut
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
1 Menit
Surat Kuasa telah disahkan
10.
Penyerahan
Pengesahan Surat Kuasa tersebut kepada Pemohon dengan dibebani Biaya PNBP
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas
Pemohon
1 Menit
Surat Kuasa
yang telah disahkan diterima Pemohon
11.
Meregister Surat Kuasa tersebut sesuai
Nomor Register dalam Buku register
Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas
Pemohon
5 Menit Teregister
12. Pengarsipan Surat Kuasa tersebut
Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
1 menit Terarsipkan
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum
1. Akta Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian
Badan Hukum 3. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Arsip Pembuatab Akta Pendirian dan Badan
Hukum 2. Buku Register 3. Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf
Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Wakil
Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1.
Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)
5 Menit
Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan
Muda Hukum
2. Memeriksa Berkas Permohonan tersebut
Berkas Permohonan
5 Menit
Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap
3.
Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut
Akta Asli dan foto copy
Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit Tanggal dan
Nomor Urut Pendaftaran
4.
Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit
Kolom Tanggal dan
Nomor Urut Pendaftaran
5.
Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut
5 Menit Tanggal dan
Nomor Urut Pendaftaran
6. Dilakukan Penelitian Tahap I
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut
5 Menit Paraf Panitera Muda Hukum
7. Dilakukan penelitian tahap II
Akta Asli dan foto copy
Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum
5 Menit Paraf Wakil Panitera
8.
Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan
Hukum
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera
5 Menit Akta telah disahkan
9. Memberikan stempel
pada Pengesahan Akta tersebut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan
Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani
1 Menit Akta telah
disahkan
10.
Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP
Akta Asli Pendirian/Perubahan
Badan Hukum yang telah
disahkan
1 Menit
Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon
11.
Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit Tercatat dalam Buku
Register
12. Pengarsipan Akta
tersebut
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit Tersimpan
dalam Arsip
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum
4. Staf Panitera Muda Hukum
1. Akta Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian
Badan Hukum
3. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Arsip Pembuatan Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register
3. Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf
Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Wakil
Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)
5 Menit
Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan
Muda Hukum
2. Memeriksa Berkas Permohonan tersebut
Berkas Permohonan
5 Menit
Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap
3.
Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
4.
Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit
Kolom
Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
5.
Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut
5 Menit Tanggal dan
Nomor Urut Pendaftaran
6. Dilakukan Penelitian Tahap I
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut
5 Menit Paraf Panitera Muda Hukum
7. Dilakukan penelitian tahap II
Akta Asli dan foto copy
Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum
5 Menit Paraf Wakil Panitera
8.
Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan
Hukum
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera
5 Menit Akta telah disahkan
9. Memberikan stempel
pada Pengesahan Akta tersebut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan
Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani
1 Menit Akta telah
disahkan
10.
Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP
Akta Asli Pendirian/Perubahan
Badan Hukum yang telah
disahkan
1 Menit
Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon
11.
Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit Tercatat dalam Buku
Register
12. Pengarsipan Akta
tersebut
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit Tersimpan
dalam Arsip
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN / SEMESTERAN / TAHUNAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat
Kuasa Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun
2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Ketua 2. Panitera 3. Wakil Panitera
4. Panitera Muda Hukum 5. Staf Panitera Muda Hukum
1. Data Perkara Pidana dan Perdata 2. Data Kegiatan Hakim
3. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. Arsip Laporan Bulanan / Catur Wulan / Semesteran / Tahunan
2. Buku Register
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN / SEMESTERAN /
TAHUNAN
No Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Wakil
Panitera
Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Menerima Data Laporan Perkara Pidana
dan Perdata
Rekap Perkara Pidana dan
Perdata
5 Menit
Data Laporan Perkara diterima
Kepaniteraan Muda Hukum
2.
Menerima
Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/Tahunan
Rekap Perkara Pidana dan Perdata
5 Menit
Data Laporan
Perkara diterima Kepaniteraan Muda Hukum
3.
Penelitian terhadap keakuratan data yang diterima
Rekap Perkara Pidana dan Perdata
5 Jam
Sinkronisasi
4.
Pengetikan kedalam Daftar Laporan yang
ada beserta pengantarnya
Rekap perkara pidana dan
perdata yang sudah akurat
5 Jam Daftar laporan dan Pengantar
5. Dilakukan Penelitian
tahap I
Daftar Laporan yang sesuai
50 menit Paraf Panitera Muda Hukum
6. Dilakukan Penelitian tahap II
Daftar Laporan yang sesuai
50 menit Paraf Wakil Panitera
7. Memintakan Pengesahan/tanda tangan
Daftar Laporan yang sesuai
50 menit Laporan telah disahkan
8.
Memberikan stempel pada Laporan tersebut , disusun sesuai
jenisnya dan Pengantarnya
Daftar Laporan telah ditandatangani
15 menit Laporan lengkap
9.
Pencatatan Laporan dalam Ekspedisi Surat Keluar
Laporan sudah diklasifikasikan
15 menit
Laporan disusun sesuai alamat yang dituju
10.
Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum
Surat Pengantar dan Data Laporan yang ditandatangani
1 Hari Nomor Surat Pengantar
11.
Mengirimkan Surat Pengantar dan Data Laporan
ke Pengadilan Tinggi dan tembusannya ke MA-RI melalui Bagian Umum
Surat Pengantar dan Data Laporan
1 Hari
Surat Pengantar dan Data Laporan
telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi serta tembusannya ke MA-RI
12.
Mengarsipkan
Surat Pengantar dan Laporan
Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah selesai diproses
1 Hari
Surat Pengantar dan Data Laporan telah diarsipkan.
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Panitera Muda Hukum 2. Staf Panitera Muda Hukum
1. Berkara yang telah diminutasi
2. Box File
3. Ruang Arsip Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Buku Register Arsip Penerimaan dari Pidana 2. Buku Register Minutasi dari Pidana 3. Buku Register Arsip Berkas Perkara
4. Blanko Nomor Arsip
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7
1.
Penerimaan Berkas Perkara dari Sub. Kepaniteraan Muda Pidana dan Perdata
Berkas Perkara Lengkap / di paraf oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana/Perdata
5 menit
Berkas Perkara diterima Kepaniteraan Hukum
2.
Pemeriksaan
Kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf
Berkas Perkara 5 menit
Paraf
Panitera Muda Hukum
3.
Meregister dalam Buku Register Penerimaan sesuai jenis Perkara yang masuk
Berkas sudah di paraf Panitera
Muda Hukum 5 menit Teregister
4. Penggabungan Berkas Perkara
Pengklasifikasian/pengelompokan jenis Perkara, Box File Perkara
5 menit
Berkas Perkara tersimpan dalam Box File Perkara
5. Mengarsipkan Berkas
Perkara
Berkas lengkap dan sudah tergabung dalam Box file, Ruang Arsip Perkara
5 menit
Berkas
Perkara
tersimpan
diRuang
Arsip Perkara
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Ketua 2. Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum
1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. Arsip Laporan Pengaduan 2. Buku Register Laporan Pengaduan
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf
Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penerimaan Pengaduan dari Pelapor
Memenuhi syarat dan materi /kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis
10 menit Data Pengaduan
2. Memberikan tanda terima pada Pelapor
Tanda Terima 5 menit
Tanda Terima Pengaduan
diterima Pelapor
3.
Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan
Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan
Data Pelapor, Buku Register
Pengaduan
10 menit
Data Pelapor tercatat dalam
Buku Register Pengaduan
4.
Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera
Data Pengaduan 10 menit
Pengaduan diterima Ketua Pengadilan
5.
Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan 10 menit Pengaduan ditindaklanj
uti
6. Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan, Perangkat Komputer
10 menit Surat Pengantar
7. Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan
Surat Pengatar 10 menit
Surat Pengatar ditandatangani
8.
Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat
Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum
Surat Pengatar 10 menit
Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi
9. Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar
Lembar Arsip Surat Pengantar
5 menit
Surat
Pengatar diarsipkan
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum
1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. Arsip Laporan Triwulan Pengaduan 2. Buku Register Laporan Triwulan Pengaduan
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf
Kep.
Hukum
Panitera
Muda
Hukum
Wakil
Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penerimaan Pengaduan dari Pelapor
Memenuhi syarat dan materi /kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis
10 menit Data Pengaduan
2. Memberikan tanda terima pada Pelapor
Tanda Terima 5 menit
Tanda Terima Pengaduan
diterima Pelapor
3.
Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan
Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan
Data Pelapor, Buku Register
Pengaduan
10 menit
Data Pelapor tercatat dalam
Buku Register Pengaduan
4.
Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera
Data Pengaduan 10 menit
Pengaduan diterima Ketua Pengadilan
5.
Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan 10 menit Pengaduan ditindaklanjuti
6. Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan, Perangkat Komputer
10 menit Surat Pengantar
7. Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan
Surat Pengatar 10 menit
Surat Pengatar ditandatang
ani
8.
Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian
Umum
Surat Pengatar 10 menit
Surat Pengantar dan Data
Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi
9. Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar
Lembar Arsip Surat Pengantar
5 menit Surat Pengatar diarsipkan
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Atasan PPID 2. PPID 3. Penanggung Jawab Informasi 4. Petugas Jawab Informasi
1. Permohonan Informasi 2. Formulir Permohonan Informasi 3. Buku Register Informasi 4. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. Arsip Buku Bantu Pelayanan Informasi 2. Laoran Pelayanan Informasi
SOP PANITERA MUDA HUKUM PELAYANAN INFORMASI
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Petugas
Informasi
Penanggung
Jawab
Informasi
PPID Atasan
PPID Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Penerimaan dan memilah Permohonan Informasi
Isian Formulir Bukti Pengajuan
Informasi
10 menit
Bukti Pengajuan yang diisi dan
ditandatangani oleh Pemohon
2. Mengisi Register Informasi
Formulir Permohonan Informasi
5 menit
Permohonan Informasi tercatat dalam Buku Register Informasi
3.
Meneruskan Permohonan ke Penanggung Jawab Informasi dan Pencarian Informasi yang diminta
Ada tidaknya Informasi yang dicari
3 hari Data Informasi
4. Meneruskan Permohonan ke PPID Informasi
Data Informasi yang diminta sudah ada
1 Hari
Data Informasi yang diminta diterima
PPID
5. Uji Konsekuensi
Data Informasi yang diminta diterima PPID
5 hari Permohonan diterima
6. Pemberitahuan kepada
Pemohon
Data Informasi 1 Hari Pemberitahuan diterima Pemohon
7.
Pelayanan Informasi
sesuai pemintaan yang diinginkan(Penggandaan /pengaburan/sofcopy)
Data Informasi 3 Hari
Informasi yang diperlukan diterima Pemohon
8. Penandatanganan tanda
terima Informasi Tanda terima
Informasi 10 menit
Pelayanan
Selesai
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A
JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414
Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714
Website : pn-lahat go.id
Email : pn [email protected]
Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa
Khusus;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. Atasan PPID 2. PPID 3. Penanggung Jawab Informasi 4. Petugas Jawab Informasi
1. Data Informasi 2. Buku Register Informasi 3. Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. Arsip Buku Penanggung Jawab Informasi Pelayanan Informas
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN INFORMASI
No. Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Petugas
Informasi
Penanggung
Jawab
Informasi
PPID Atasan
PPID Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membuat Laporan Tahunan
Register Pelayanan Informasi
1 Jam Data Informasi
2.
Pembuatan Surat
Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi
Konsep Surat
Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi
1 Hari Surat Pengantar
3. Dilakukan Penelitian Tahap I
Surat Pengantar dan Data Pelayanan Informasi
10 menit
Paraf Penanggung Jawab Informasi
4. Dilakukan penelitian tahap II
Pengatar dan Data Laporan Pelayanan Informasi sudah diparaf PJ
10 menit Paraf PPID
5.
Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi
Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan yang telah diparaf PJ dan PPID
5 menit
Surat Pengantar
dan Data Laporan yang telah ditandatangani
6.
Penomoran Surat Pengantar dan
Pengiriman Data Laporan Pelayanan Informasi dikirim ke Sekretaris MA RI melalui Bagian Umum
Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi
1 Hari Berkas dikirim
7.
Mengarsipkan lembar
Arsip Surat Pengantar dan Laporan ke file
Lembar Arsip 1 Hari
Surat Pengantar dan Data Laporan diarsipkan
Disiapkan
DAHLAN, SH.
NIP. 19660909 199303 1 002
198703 1 003
Diperiksa
RAMLI, SH., MH.
NIP. 19660805 198703 1 003
Disahkan
AGUS PANCARA, SH., M. Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002
1. SOP Surat Keluar Pengadilan Negeri Lahat
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714
L A H A T
Lahat, _________________
Nomor : W6-U3/_____ /HK.03/ ___ /___ Kepada
Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Perihal : Laporan Perkara Sumatera Selatan
Bulan ________ Di -
P A L E M B A N G
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan perkara untuk
bulan __________ sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung R.I Nomor 5/1992 tanggal 21 Oktober 1992 yang terdiri dari :
1. Laporan Keadaan Perkara Perdata L1 – A1
2. Laporan Keuangan Perkara Perdata L1 – A7
3. Laporan Keadaan Perkara Pidana L1 – B1
4. Perkara Pidana Model I A
5. Perkara Perdata Model II A
Demikian untuk menjadi bahan periksa.
PANITERA,
______________
TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta
2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta
3. Arsip
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714
L A H A T
Lahat, _________________
Nomor : W6-U3/______ /HK.03/ __ /___ Kepada
Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Perihal : Laporan Kegiatan Hakim Sumatera Selatan
Bulan : _____ s/d_____Tahun____ Di -
P A L E M B A N G
Guna memenuhi tertib administrasi tentang penyelesaian pengaduan pada
Pengadilan Negeri Lahat untuk bulan _______ s/d_______ Tahun ________ bersama
ini dengan hormat kami kirimkan laporan dimaksud sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadi bahan periksa.
PANITERA,
______________
TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta
2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta
3. Arsip
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714
L A H A T
Lahat, _________________
Nomor : W6-U3/______ /HK.03/ __ /___ Kepada
Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Perihal : Laporan Triwulan Sumatera Selatan
Bulan : _____ s/d_____Tahun____ Di -
P A L E M B A N G
Guna memenuhi tertib administrasi tentang penyelesaian pengaduan pada
Pengadilan Negeri Lahat untuk bulan _______ s/d_______ Tahun ________ bersama
ini dengan hormat kami kirimkan laporan dimaksud sebagaimana terlampir
Demikian untuk menjadi bahan periksa.
PANITERA,
______________
TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta
2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta
3. Arsip
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714
L A H A T
Lahat, _________________
Nomor : W6-U3/______ /HK.03/ __ /___ Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bapak Kepala Biro Hukum dan Humas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Peningkatan Selaku Koordinator Area VIII PMPRB
Kualitas Pelayanan Cq. Kepala Bagian Pengembangan
Sistem Informmatika selaku Sekretaris
Area VIII PMPRB Mahklamah Agung
Republik Indonesia
Di -
J A K A R T A
Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 132-1/SEK/KU.01/06/2016 Tanggal 29 Juni 2016 Perihal : Evaluasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Pelayanan.
Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Bidang Peningkatan Pelayanan Publik dari kantor Pengadilan Negeri Lahat
dalam bentuk soft file beserta data pendukungnya.
Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
_____________________________________
TEMBUSAN Kepada :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Yth. Ketua Tim Sekretariat PMPRB
4. Yth. Ketua Area VIII PMPRB
2. SOP Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih
PENGADILAN NEGERI
LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA
PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH
Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht
Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :
Nama lengkap : _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________
Jenis Kelamin : _______________________________________________________
Kebangsaan : _______________________________________________________
Agama : _______________________________________________________
Pekerjaan : _______________________________________________________
Tempat Tinggal : _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :
a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAHAT, ___________________
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
Penjelasan :
1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Mengikuti Program SM-3T Tahun 2016 ;
2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;
3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI
LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA
PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH
Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht
Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :
Nama lengkap : _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________
Jenis Kelamin : _______________________________________________________
Kebangsaan : _______________________________________________________
Agama : _______________________________________________________
Pekerjaan : _______________________________________________________
Tempat Tinggal : _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :
a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAHAT, ___________________
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
Penjelasan :
1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Anggota BPD ;
2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;
3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI
LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA
PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH
Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht
Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :
Nama lengkap : _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________
Jenis Kelamin : _______________________________________________________
Kebangsaan : _______________________________________________________
Agama : _______________________________________________________
Pekerjaan : _______________________________________________________
Tempat Tinggal : _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :
a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAHAT, ___________________
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
.
Penjelasan :
1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Kepala Desa ;
2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;
3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI
LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA
PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH
Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht
Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :
Nama lengkap : _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________
Jenis Kelamin : _______________________________________________________
Kebangsaan : _______________________________________________________
Agama : _______________________________________________________
Pekerjaan : _______________________________________________________
Tempat Tinggal : _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :
a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAHAT, ___________________
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
Penjelasan :
1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Perangkat Desa ;
2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;
3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI
LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA
PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH
Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht
Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :
Nama lengkap : _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________
Jenis Kelamin : _______________________________________________________
Kebangsaan : _______________________________________________________
Agama : _______________________________________________________
Pekerjaan : _______________________________________________________
Tempat Tinggal : _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :
a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAHAT, ___________________
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
.
Penjelasan :
1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Ketua Partai ;
2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;
3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
25. SOP Arsip Berkas Perkara
KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II
LAHAT
NOMOR PERKARA :
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
26. SOP Formulir Pengaduan Masyarakat
FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
NOMOR : ____________________________
Nama : _________________________________________________________
Alamat : _________________________________________________________
Nomor Hp : _________________________________________________________
Pekerjaan : _________________________________________________________
Hal Yang Diadukan : _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lahat, ______________________
Pengadu,
( __________________________ )
Pengadilan Negeri Lahat
Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya Telpon (0731) 321714 Lahat – Sumatera Selatan
Email : [email protected]
Website : pn.lahat.go.id
27. SOP Formulir Permohonan Informasi
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
NOMOR : ____________________________
Nama : _________________________________________________________
Alamat : _________________________________________________________
Nomor Hp : _________________________________________________________
Pekerjaan : _________________________________________________________
Rincian Informasi : _________________________________________________________
Yang Dimohon : _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lahat, ______________________
Pemohon,
( __________________________ )
Pengadilan Negeri Lahat
Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya Telpon (0731) 321714 Lahat – Sumatera Selatan
Email : [email protected]
Website : pn.lahat.go.id
30. SOP Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
PENGADILAN NEGERI LAHAT
SURVAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
BIDANG : …………………………………………………………
UNIT PELAYANAN : …………………………………………………………
ALAMAT : …………………………………………………………
: TELEPON/FAKS…………………………………………
: (……………………………………………….20……..)
PENGANTAR
1. Tujuan Survai ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Skor/nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik diharapkan sebagai nilai
yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survai ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survai ini tidk ada hubungannya dengan pajak atau politik maupun aspek lainnya yang
mengikat responden.
I. IDENTITAS RESPONDEN
Lingkari kode angka sesuai identitas responden Diisi oleh petugas
Kode Koresponden
………………………………………
Umur
………………………………………
Jenis Kelamin
1. Laki-Laki 2. Perempuan Pendidikan Terakhir
1. SD 2. SLTP 3. SLTA
4. D1- D3-D4 5. S1 6. S2 – S3
Pekerjaan Utama
1. PNS/ TNI/POLRI
2. Pegawai Swasta
3. Wiraswasta/ Usahawan
4. Pelajar/ Mahasiswa
5. Lainnya
II. DATA PENCACAH (ENUMERATOR)
NAMA
IDENTITAS (NIP/ DATA LAIN)
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENGETAHUI PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
NO ASPEK PERTANYAAN JAWABAN
1 Prosedur Pelayanan 1. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Informasi Mengenai Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kejelasan Alur Dalam Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB
4. Bagaimana Tingkat Kemudahan Dipahaminya Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB
2 Persyaratan Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Mengenai Persyaratan Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kemudahan Dalam Mengurus Dan Memenuhi Persyaratan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kejelasan Mengenai Persyaratan Pelayanan? TB – KB – B – SB
4. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Persyaratan Dengan Jenis Pelayanan? TB – KB – B – SB
3 Kejelasan Petugas
Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Identitas Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kepastian Petugas Yang Melaksanakan Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kemudahan Petugas Pelayanan Ditemui Dan Dihubungi? TB – KB – B – SB
4 Kedisiplinan
Petugas Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kredibilitas Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Ketepatan Petugas Dalam Memberikan Jenis Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Ketepatan Waktu Petugas Dalam Menyelesaikan Suatu Pelayanan? TB – KB – B – SB
5 Tanggung Jawab
Petugas Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kepastian Tanggung Jawab Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
6 Kemampuan Petugas Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kemampuan Fisik Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kemampuan Intlektual Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kemampuan Administrasi Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
7 Kecepatan Pelayanan 1. Bagaimana Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Waktu Penyelesaian Pelayanan? TB – KB – B – SB
8 Keadilan Mendapatkan
Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kesamaan Perlakuan Dalam Mendapatkan Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kemerataan Jangkauan Atau Cakupan Dalam Pelaksanaan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
9 Kesopanan Dan Keramahan Petugas
1. Bagaimana Tingkat Kesopanan Dan Keramahan Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Penghormatan Dan Penghargaan Antara Petugas Pelayanan Dan Masyarakat?
TB – KB – B – SB
10 Kewajaran Biaya
Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Keterjangkauan Biaya Pelayanan Oleh Kemampuan Masyarakat? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kewajaran Biaya Pelayanan Dengan Hasil Pelayanan? TB – KB – B – SB
11 Kepastian Biaya Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Rincian Biaya Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Mengenai Rincian Biaya Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Biaya Pelayanan Yang Dibayarkan Dan Biaya Pelayanan Yang Ditetapkan?
TB – KB – B – SB
12 Kepastian Jadwal
Pelayanan
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Jadwal Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keandalan/Ketepatan Jadwal Pelayanan? TB – KB – B – SB
13 Kenyamanan Lingkungan
1. Bagaimana Tingkat Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Tempat Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pelayanan? TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kelengkapan Dan Kemutahiran Sarana Dan Prasarana Pelayanan? TB – KB – B – SB
14 Keamanan Pelayanan 1. Bagaimana Tingkat Keamanan Lingkungan Tempat Pelayanan? TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keamanan Dalam Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan? TB – KB – B – SB
Catatan : TB = Tidak Baik; Skor = 1
KB = Kurang Baik; Skor = 2
B = Baik; Skor = 3
SB = Sangat Baik; Skor = 4