panitera muda hukum - pengadilan negeri lahat

62
Standard Operational Procedure ( S O P ) Pengadilan Negeri Lahat PANITERA MUDA HUKUM

Upload: khangminh22

Post on 09-Jan-2023

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Standard Operational Procedure

( S O P )

Pengadilan Negeri Lahat

PANITERA MUDA HUKUM

PENGADILAN NEGERI LAHAT Jalan. KOLONEL BARLIAN BANDAR JAYA LAHAT Telp. / Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat.go.id

E-mail : [email protected] LAHAT 31414

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S.O.P )

BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

PENGADILAN NEGERI LAHAT

TAHUN 2016

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM PENDAFTARAN SURAT KUASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum

1. Surat Kuasa Asli

2. Berita Acara Sumpah 3. Kartu Peradi 4. Buku Register Surat Kuasa 5. Perangkat Komputer dan alat tulis 6. Stampel Cap Pengadilan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Arsip Pendaftaran Surat Kuasa

2. Buku Register

3. Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan

SOP PANITERA MUDA HUKUM PENDAFTARAN SURAT KUASA

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Wakil

Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Penerimaan Surat Kuasa dari Pemohon

Surat Kuasa Asli dan foto

copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas

Pemohon

5 Menit

Berkas

Permohonan Pendaftaran

Surat Kuasa

2.

Memeriksa Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto

copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas

Pemohon

5 Menit Berkas Permohonan Lengkap

3.

Mencatat Surat Kuasa tersebut kedalam Buku

Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas

Pemohon

5 Menit

Nomor Surat Kuasa tercatat

dalam Buku Ekspedisi

4.

Memberikan Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto

copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas

Pemohon

5 Menit Cap tanda Pendaftaran

Surat Kuasa

5.

Penomoran dan penanggalan Surat

Kuasa tersebut sesuai urutan pendaftaran

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 Menit Tanggal dan

Nomor Urut Pendaftaran

6. Dilakukan Penelitian Tahap I

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 Menit

Paraf Panitera Muda Hukum

7. Dilakukan Penelitian TahapII

Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Panitera Muda Hukum

5 Menit Paraf Wakil Panitera

8. Menandatangani Pengesahan Surat Kuasa

Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Wakil Panitera

5 Menit Surat Kuasa telah disahkan

9.

Memberikan stempel pada Pendaftaran Surat Kuasa tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

1 Menit

Surat Kuasa telah disahkan

10.

Penyerahan

Pengesahan Surat Kuasa tersebut kepada Pemohon dengan dibebani Biaya PNBP

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas

Pemohon

1 Menit

Surat Kuasa

yang telah disahkan diterima Pemohon

11.

Meregister Surat Kuasa tersebut sesuai

Nomor Register dalam Buku register

Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas

Pemohon

5 Menit Teregister

12. Pengarsipan Surat Kuasa tersebut

Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

1 menit Terarsipkan

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum

1. Akta Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian

Badan Hukum 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Arsip Pembuatab Akta Pendirian dan Badan

Hukum 2. Buku Register 3. Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan

SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf

Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Wakil

Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.

Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)

5 Menit

Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan

Muda Hukum

2. Memeriksa Berkas Permohonan tersebut

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap

3.

Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Akta Asli dan foto copy

Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit Tanggal dan

Nomor Urut Pendaftaran

4.

Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit

Kolom Tanggal dan

Nomor Urut Pendaftaran

5.

Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut

5 Menit Tanggal dan

Nomor Urut Pendaftaran

6. Dilakukan Penelitian Tahap I

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit Paraf Panitera Muda Hukum

7. Dilakukan penelitian tahap II

Akta Asli dan foto copy

Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum

5 Menit Paraf Wakil Panitera

8.

Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan

Hukum

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera

5 Menit Akta telah disahkan

9. Memberikan stempel

pada Pengesahan Akta tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani

1 Menit Akta telah

disahkan

10.

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP

Akta Asli Pendirian/Perubahan

Badan Hukum yang telah

disahkan

1 Menit

Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon

11.

Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP

1 Menit Tercatat dalam Buku

Register

12. Pengarsipan Akta

tersebut

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP

1 Menit Tersimpan

dalam Arsip

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum

4. Staf Panitera Muda Hukum

1. Akta Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian

Badan Hukum

3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Arsip Pembuatan Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register

3. Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan

SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf

Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Wakil

Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)

5 Menit

Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan

Muda Hukum

2. Memeriksa Berkas Permohonan tersebut

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap

3.

Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

4.

Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit

Kolom

Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

5.

Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut

5 Menit Tanggal dan

Nomor Urut Pendaftaran

6. Dilakukan Penelitian Tahap I

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit Paraf Panitera Muda Hukum

7. Dilakukan penelitian tahap II

Akta Asli dan foto copy

Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum

5 Menit Paraf Wakil Panitera

8.

Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan

Hukum

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera

5 Menit Akta telah disahkan

9. Memberikan stempel

pada Pengesahan Akta tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani

1 Menit Akta telah

disahkan

10.

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP

Akta Asli Pendirian/Perubahan

Badan Hukum yang telah

disahkan

1 Menit

Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon

11.

Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP

1 Menit Tercatat dalam Buku

Register

12. Pengarsipan Akta

tersebut

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP

1 Menit Tersimpan

dalam Arsip

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN / SEMESTERAN / TAHUNAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-

undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat

Kuasa Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007

tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun

2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Yang Berada Di Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Ketua 2. Panitera 3. Wakil Panitera

4. Panitera Muda Hukum 5. Staf Panitera Muda Hukum

1. Data Perkara Pidana dan Perdata 2. Data Kegiatan Hakim

3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur

1. Arsip Laporan Bulanan / Catur Wulan / Semesteran / Tahunan

2. Buku Register

SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN / SEMESTERAN /

TAHUNAN

No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Wakil

Panitera

Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Menerima Data Laporan Perkara Pidana

dan Perdata

Rekap Perkara Pidana dan

Perdata

5 Menit

Data Laporan Perkara diterima

Kepaniteraan Muda Hukum

2.

Menerima

Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/Tahunan

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 Menit

Data Laporan

Perkara diterima Kepaniteraan Muda Hukum

3.

Penelitian terhadap keakuratan data yang diterima

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 Jam

Sinkronisasi

4.

Pengetikan kedalam Daftar Laporan yang

ada beserta pengantarnya

Rekap perkara pidana dan

perdata yang sudah akurat

5 Jam Daftar laporan dan Pengantar

5. Dilakukan Penelitian

tahap I

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit Paraf Panitera Muda Hukum

6. Dilakukan Penelitian tahap II

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit Paraf Wakil Panitera

7. Memintakan Pengesahan/tanda tangan

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit Laporan telah disahkan

8.

Memberikan stempel pada Laporan tersebut , disusun sesuai

jenisnya dan Pengantarnya

Daftar Laporan telah ditandatangani

15 menit Laporan lengkap

9.

Pencatatan Laporan dalam Ekspedisi Surat Keluar

Laporan sudah diklasifikasikan

15 menit

Laporan disusun sesuai alamat yang dituju

10.

Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan yang ditandatangani

1 Hari Nomor Surat Pengantar

11.

Mengirimkan Surat Pengantar dan Data Laporan

ke Pengadilan Tinggi dan tembusannya ke MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan

telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi serta tembusannya ke MA-RI

12.

Mengarsipkan

Surat Pengantar dan Laporan

Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan telah diarsipkan.

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Panitera Muda Hukum 2. Staf Panitera Muda Hukum

1. Berkara yang telah diminutasi

2. Box File

3. Ruang Arsip Perkara

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. Buku Register Arsip Penerimaan dari Pidana 2. Buku Register Minutasi dari Pidana 3. Buku Register Arsip Berkas Perkara

4. Blanko Nomor Arsip

SOP PANITERA MUDA HUKUM PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7

1.

Penerimaan Berkas Perkara dari Sub. Kepaniteraan Muda Pidana dan Perdata

Berkas Perkara Lengkap / di paraf oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana/Perdata

5 menit

Berkas Perkara diterima Kepaniteraan Hukum

2.

Pemeriksaan

Kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf

Berkas Perkara 5 menit

Paraf

Panitera Muda Hukum

3.

Meregister dalam Buku Register Penerimaan sesuai jenis Perkara yang masuk

Berkas sudah di paraf Panitera

Muda Hukum 5 menit Teregister

4. Penggabungan Berkas Perkara

Pengklasifikasian/pengelompokan jenis Perkara, Box File Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Box File Perkara

5. Mengarsipkan Berkas

Perkara

Berkas lengkap dan sudah tergabung dalam Box file, Ruang Arsip Perkara

5 menit

Berkas

Perkara

tersimpan

diRuang

Arsip Perkara

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Ketua 2. Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum

1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur

1. Arsip Laporan Pengaduan 2. Buku Register Laporan Pengaduan

SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf

Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Penerimaan Pengaduan dari Pelapor

Memenuhi syarat dan materi /kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis

10 menit Data Pengaduan

2. Memberikan tanda terima pada Pelapor

Tanda Terima 5 menit

Tanda Terima Pengaduan

diterima Pelapor

3.

Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan

Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan

Data Pelapor, Buku Register

Pengaduan

10 menit

Data Pelapor tercatat dalam

Buku Register Pengaduan

4.

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera

Data Pengaduan 10 menit

Pengaduan diterima Ketua Pengadilan

5.

Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan 10 menit Pengaduan ditindaklanj

uti

6. Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan, Perangkat Komputer

10 menit Surat Pengantar

7. Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan

Surat Pengatar 10 menit

Surat Pengatar ditandatangani

8.

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat

Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum

Surat Pengatar 10 menit

Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi

9. Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar

Lembar Arsip Surat Pengantar

5 menit

Surat

Pengatar diarsipkan

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Panitera 2. Wakil Panitera 3. Panitera Muda Hukum 4. Staf Panitera Muda Hukum

1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur

1. Arsip Laporan Triwulan Pengaduan 2. Buku Register Laporan Triwulan Pengaduan

SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf

Kep.

Hukum

Panitera

Muda

Hukum

Wakil

Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Penerimaan Pengaduan dari Pelapor

Memenuhi syarat dan materi /kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis

10 menit Data Pengaduan

2. Memberikan tanda terima pada Pelapor

Tanda Terima 5 menit

Tanda Terima Pengaduan

diterima Pelapor

3.

Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan

Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan

Data Pelapor, Buku Register

Pengaduan

10 menit

Data Pelapor tercatat dalam

Buku Register Pengaduan

4.

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera

Data Pengaduan 10 menit

Pengaduan diterima Ketua Pengadilan

5.

Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan 10 menit Pengaduan ditindaklanjuti

6. Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan, Perangkat Komputer

10 menit Surat Pengantar

7. Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan

Surat Pengatar 10 menit

Surat Pengatar ditandatang

ani

8.

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian

Umum

Surat Pengatar 10 menit

Surat Pengantar dan Data

Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi

9. Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar

Lembar Arsip Surat Pengantar

5 menit Surat Pengatar diarsipkan

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Atasan PPID 2. PPID 3. Penanggung Jawab Informasi 4. Petugas Jawab Informasi

1. Permohonan Informasi 2. Formulir Permohonan Informasi 3. Buku Register Informasi 4. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur

1. Arsip Buku Bantu Pelayanan Informasi 2. Laoran Pelayanan Informasi

SOP PANITERA MUDA HUKUM PELAYANAN INFORMASI

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Petugas

Informasi

Penanggung

Jawab

Informasi

PPID Atasan

PPID Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Penerimaan dan memilah Permohonan Informasi

Isian Formulir Bukti Pengajuan

Informasi

10 menit

Bukti Pengajuan yang diisi dan

ditandatangani oleh Pemohon

2. Mengisi Register Informasi

Formulir Permohonan Informasi

5 menit

Permohonan Informasi tercatat dalam Buku Register Informasi

3.

Meneruskan Permohonan ke Penanggung Jawab Informasi dan Pencarian Informasi yang diminta

Ada tidaknya Informasi yang dicari

3 hari Data Informasi

4. Meneruskan Permohonan ke PPID Informasi

Data Informasi yang diminta sudah ada

1 Hari

Data Informasi yang diminta diterima

PPID

5. Uji Konsekuensi

Data Informasi yang diminta diterima PPID

5 hari Permohonan diterima

6. Pemberitahuan kepada

Pemohon

Data Informasi 1 Hari Pemberitahuan diterima Pemohon

7.

Pelayanan Informasi

sesuai pemintaan yang diinginkan(Penggandaan /pengaburan/sofcopy)

Data Informasi 3 Hari

Informasi yang diperlukan diterima Pemohon

8. Penandatanganan tanda

terima Informasi Tanda terima

Informasi 10 menit

Pelayanan

Selesai

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A

JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414

Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714

Website : pn-lahat go.id

Email : pn [email protected]

Nomor W6.U3/ /.01.03/VIII/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua PN LAHAT

SOP PANITERA MUDA HUKUM PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012,

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di

Bawahnya

S 1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Atasan PPID 2. PPID 3. Penanggung Jawab Informasi 4. Petugas Jawab Informasi

1. Data Informasi 2. Buku Register Informasi 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur

1. Arsip Buku Penanggung Jawab Informasi Pelayanan Informas

SOP PANITERA MUDA HUKUM PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN INFORMASI

No. Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Petugas

Informasi

Penanggung

Jawab

Informasi

PPID Atasan

PPID Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Membuat Laporan Tahunan

Register Pelayanan Informasi

1 Jam Data Informasi

2.

Pembuatan Surat

Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi

Konsep Surat

Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari Surat Pengantar

3. Dilakukan Penelitian Tahap I

Surat Pengantar dan Data Pelayanan Informasi

10 menit

Paraf Penanggung Jawab Informasi

4. Dilakukan penelitian tahap II

Pengatar dan Data Laporan Pelayanan Informasi sudah diparaf PJ

10 menit Paraf PPID

5.

Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi

Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan yang telah diparaf PJ dan PPID

5 menit

Surat Pengantar

dan Data Laporan yang telah ditandatangani

6.

Penomoran Surat Pengantar dan

Pengiriman Data Laporan Pelayanan Informasi dikirim ke Sekretaris MA RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari Berkas dikirim

7.

Mengarsipkan lembar

Arsip Surat Pengantar dan Laporan ke file

Lembar Arsip 1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan diarsipkan

Disiapkan

DAHLAN, SH.

NIP. 19660909 199303 1 002

198703 1 003

Diperiksa

RAMLI, SH., MH.

NIP. 19660805 198703 1 003

Disahkan

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

NIP. 19650808 199603 1 002

SOP Surat Masuk Pengadilan Negeri Lahat

1. SOP Surat Keluar Pengadilan Negeri Lahat

PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714

L A H A T

Lahat, _________________

Nomor : W6-U3/_____ /HK.03/ ___ /___ Kepada

Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Perihal : Laporan Perkara Sumatera Selatan

Bulan ________ Di -

P A L E M B A N G

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan perkara untuk

bulan __________ sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung R.I Nomor 5/1992 tanggal 21 Oktober 1992 yang terdiri dari :

1. Laporan Keadaan Perkara Perdata L1 – A1

2. Laporan Keuangan Perkara Perdata L1 – A7

3. Laporan Keadaan Perkara Pidana L1 – B1

4. Perkara Pidana Model I A

5. Perkara Perdata Model II A

Demikian untuk menjadi bahan periksa.

PANITERA,

______________

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta

2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta

3. Arsip

PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714

L A H A T

Lahat, _________________

Nomor : W6-U3/______ /HK.03/ __ /___ Kepada

Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Perihal : Laporan Kegiatan Hakim Sumatera Selatan

Bulan : _____ s/d_____Tahun____ Di -

P A L E M B A N G

Guna memenuhi tertib administrasi tentang penyelesaian pengaduan pada

Pengadilan Negeri Lahat untuk bulan _______ s/d_______ Tahun ________ bersama

ini dengan hormat kami kirimkan laporan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi bahan periksa.

PANITERA,

______________

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta

2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta

3. Arsip

PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714

L A H A T

Lahat, _________________

Nomor : W6-U3/______ /HK.03/ __ /___ Kepada

Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Perihal : Laporan Triwulan Sumatera Selatan

Bulan : _____ s/d_____Tahun____ Di -

P A L E M B A N G

Guna memenuhi tertib administrasi tentang penyelesaian pengaduan pada

Pengadilan Negeri Lahat untuk bulan _______ s/d_______ Tahun ________ bersama

ini dengan hormat kami kirimkan laporan dimaksud sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi bahan periksa.

PANITERA,

______________

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta

2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta

3. Arsip

PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714

L A H A T

Lahat, _________________

Nomor : W6-U3/______ /HK.03/ __ /___ Kepada

Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bapak Kepala Biro Hukum dan Humas

Perihal : Laporan Pelaksanaan Peningkatan Selaku Koordinator Area VIII PMPRB

Kualitas Pelayanan Cq. Kepala Bagian Pengembangan

Sistem Informmatika selaku Sekretaris

Area VIII PMPRB Mahklamah Agung

Republik Indonesia

Di -

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 132-1/SEK/KU.01/06/2016 Tanggal 29 Juni 2016 Perihal : Evaluasi Pelaksanaan

Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) Bidang Peningkatan Pelayanan Publik dari kantor Pengadilan Negeri Lahat

dalam bentuk soft file beserta data pendukungnya.

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

_____________________________________

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI

2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3. Yth. Ketua Tim Sekretariat PMPRB

4. Yth. Ketua Area VIII PMPRB

2. SOP Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih

PENGADILAN NEGERI

LAHAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA

PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH

Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht

Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :

Nama lengkap : _______________________________________________________

Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________

Jenis Kelamin : _______________________________________________________

Kebangsaan : _______________________________________________________

Agama : _______________________________________________________

Pekerjaan : _______________________________________________________

Tempat Tinggal : _______________________________________________________

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :

a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAHAT, ___________________

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

___________________________________

Penjelasan :

1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Mengikuti Program SM-3T Tahun 2016 ;

2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;

3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;

PENGADILAN NEGERI

LAHAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA

PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH

Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht

Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :

Nama lengkap : _______________________________________________________

Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________

Jenis Kelamin : _______________________________________________________

Kebangsaan : _______________________________________________________

Agama : _______________________________________________________

Pekerjaan : _______________________________________________________

Tempat Tinggal : _______________________________________________________

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :

a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAHAT, ___________________

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

___________________________________

Penjelasan :

1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Anggota BPD ;

2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;

3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;

PENGADILAN NEGERI

LAHAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA

PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH

Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht

Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :

Nama lengkap : _______________________________________________________

Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________

Jenis Kelamin : _______________________________________________________

Kebangsaan : _______________________________________________________

Agama : _______________________________________________________

Pekerjaan : _______________________________________________________

Tempat Tinggal : _______________________________________________________

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :

a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAHAT, ___________________

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

___________________________________

.

Penjelasan :

1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Kepala Desa ;

2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;

3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;

PENGADILAN NEGERI

LAHAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA

PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH

Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht

Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :

Nama lengkap : _______________________________________________________

Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________

Jenis Kelamin : _______________________________________________________

Kebangsaan : _______________________________________________________

Agama : _______________________________________________________

Pekerjaan : _______________________________________________________

Tempat Tinggal : _______________________________________________________

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :

a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAHAT, ___________________

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

___________________________________

Penjelasan :

1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Perangkat Desa ;

2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;

3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;

PENGADILAN NEGERI

LAHAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA

PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH

Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht

Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan :

Nama lengkap : _______________________________________________________

Tempat tanggal lahir : ______________________________________________________

Jenis Kelamin : _______________________________________________________

Kebangsaan : _______________________________________________________

Agama : _______________________________________________________

Pekerjaan : _______________________________________________________

Tempat Tinggal : _______________________________________________________

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata :

a. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAHAT, ___________________

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

___________________________________

.

Penjelasan :

1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Ketua Partai ;

2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ;

3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;

3. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Bulanan

4. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan

5. SOP Laporan Keuangan Perkara Perdata Bulanan

6. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Banding

7. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Kasasi

8. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Peninjauan

Kembali

9. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Eksekusi

10. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulanan

11. SOP Laporan Perkara Perdata Permohonan Bulanan

12. SOP Laporan Perkara Perdata Tahunan

13. SOP Laporan Kegiatan Hakim Perkara Perdata

14. SOP Laporan Perkara Pidana Bulanan

15. SOP Laporan Perkara Pidana Bulanan

16. SOP Laporan Perkara Pidana Lalu Lintas Bulanan

17. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Banding

18. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Kasasi

19. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali

20. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Grasi

21. SOP Laporan Perkara Pidana Tahunan

22. SOP Laporan Kegiatan Hakim Perkara Pidana Umum

23. SOP Laporan Kegiatan Hakim Perkara Pidana Khusus Anak

24. SOP Laporan Tentang Penyelesaian Pengaduan Triwulan

25. SOP Arsip Berkas Perkara

KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II

LAHAT

NOMOR PERKARA :

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

26. SOP Formulir Pengaduan Masyarakat

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

NOMOR : ____________________________

Nama : _________________________________________________________

Alamat : _________________________________________________________

Nomor Hp : _________________________________________________________

Pekerjaan : _________________________________________________________

Hal Yang Diadukan : _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Lahat, ______________________

Pengadu,

( __________________________ )

Pengadilan Negeri Lahat

Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya Telpon (0731) 321714 Lahat – Sumatera Selatan

Email : [email protected]

Website : pn.lahat.go.id

27. SOP Formulir Permohonan Informasi

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

NOMOR : ____________________________

Nama : _________________________________________________________

Alamat : _________________________________________________________

Nomor Hp : _________________________________________________________

Pekerjaan : _________________________________________________________

Rincian Informasi : _________________________________________________________

Yang Dimohon : _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Lahat, ______________________

Pemohon,

( __________________________ )

Pengadilan Negeri Lahat

Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya Telpon (0731) 321714 Lahat – Sumatera Selatan

Email : [email protected]

Website : pn.lahat.go.id

28. SOP Legalisasi Badan Hukum

29. SOP Legalisasi Surat Kuasa

30. SOP Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

PENGADILAN NEGERI LAHAT

SURVAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BIDANG : …………………………………………………………

UNIT PELAYANAN : …………………………………………………………

ALAMAT : …………………………………………………………

: TELEPON/FAKS…………………………………………

: (……………………………………………….20……..)

PENGANTAR

1. Tujuan Survai ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik.

2. Skor/nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik diharapkan sebagai nilai

yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil survai ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

5. Survai ini tidk ada hubungannya dengan pajak atau politik maupun aspek lainnya yang

mengikat responden.

I. IDENTITAS RESPONDEN

Lingkari kode angka sesuai identitas responden Diisi oleh petugas

Kode Koresponden

………………………………………

Umur

………………………………………

Jenis Kelamin

1. Laki-Laki 2. Perempuan Pendidikan Terakhir

1. SD 2. SLTP 3. SLTA

4. D1- D3-D4 5. S1 6. S2 – S3

Pekerjaan Utama

1. PNS/ TNI/POLRI

2. Pegawai Swasta

3. Wiraswasta/ Usahawan

4. Pelajar/ Mahasiswa

5. Lainnya

II. DATA PENCACAH (ENUMERATOR)

NAMA

IDENTITAS (NIP/ DATA LAIN)

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENGETAHUI PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT

NO ASPEK PERTANYAAN JAWABAN

1 Prosedur Pelayanan 1. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Informasi Mengenai Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kejelasan Alur Dalam Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB

4. Bagaimana Tingkat Kemudahan Dipahaminya Prosedur Pelayanan? TB – KB – B – SB

2 Persyaratan Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Mengenai Persyaratan Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kemudahan Dalam Mengurus Dan Memenuhi Persyaratan Pelayanan?

TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Kejelasan Mengenai Persyaratan Pelayanan? TB – KB – B – SB

4. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Persyaratan Dengan Jenis Pelayanan? TB – KB – B – SB

3 Kejelasan Petugas

Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Identitas Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kepastian Petugas Yang Melaksanakan Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Kemudahan Petugas Pelayanan Ditemui Dan Dihubungi? TB – KB – B – SB

4 Kedisiplinan

Petugas Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kredibilitas Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Ketepatan Petugas Dalam Memberikan Jenis Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Ketepatan Waktu Petugas Dalam Menyelesaikan Suatu Pelayanan? TB – KB – B – SB

5 Tanggung Jawab

Petugas Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kepastian Tanggung Jawab Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

6 Kemampuan Petugas Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kemampuan Fisik Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kemampuan Intlektual Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Kemampuan Administrasi Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

7 Kecepatan Pelayanan 1. Bagaimana Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Waktu Penyelesaian Pelayanan? TB – KB – B – SB

8 Keadilan Mendapatkan

Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kesamaan Perlakuan Dalam Mendapatkan Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kemerataan Jangkauan Atau Cakupan Dalam Pelaksanaan Pelayanan?

TB – KB – B – SB

9 Kesopanan Dan Keramahan Petugas

1. Bagaimana Tingkat Kesopanan Dan Keramahan Petugas Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Penghormatan Dan Penghargaan Antara Petugas Pelayanan Dan Masyarakat?

TB – KB – B – SB

10 Kewajaran Biaya

Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Keterjangkauan Biaya Pelayanan Oleh Kemampuan Masyarakat? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Kewajaran Biaya Pelayanan Dengan Hasil Pelayanan? TB – KB – B – SB

11 Kepastian Biaya Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Rincian Biaya Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Mengenai Rincian Biaya Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Biaya Pelayanan Yang Dibayarkan Dan Biaya Pelayanan Yang Ditetapkan?

TB – KB – B – SB

12 Kepastian Jadwal

Pelayanan

1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Jadwal Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Keandalan/Ketepatan Jadwal Pelayanan? TB – KB – B – SB

13 Kenyamanan Lingkungan

1. Bagaimana Tingkat Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Tempat Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pelayanan? TB – KB – B – SB

3. Bagaimana Tingkat Kelengkapan Dan Kemutahiran Sarana Dan Prasarana Pelayanan? TB – KB – B – SB

14 Keamanan Pelayanan 1. Bagaimana Tingkat Keamanan Lingkungan Tempat Pelayanan? TB – KB – B – SB

2. Bagaimana Tingkat Keamanan Dalam Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan? TB – KB – B – SB

Catatan : TB = Tidak Baik; Skor = 1

KB = Kurang Baik; Skor = 2

B = Baik; Skor = 3

SB = Sangat Baik; Skor = 4