newstrend ketenagakerjaan 26 november 2021

26 NOVEMBER 2021

1

Newstrend Ketenagakerjaan

26 NOVEMBER 2021

NEWSTREND

Judul : Protes Soal UMP, Buruh akan Laporkan Pemerintah ke PBB

Sentimen : Negatif

Ringkasan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengadukan

pemerintah Indonesia kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berada di

bawah naungan PBB.

Buruh menilai ada sesuatu yang salah dalam penetapan upah minimum kali ini. Presiden

KSPI Said Iqbal heran melihat Kemnaker seolah meminta “bekingan” dari Kemendagri

saat menetapkan UMP. Salah satunya adalah ancaman sanksi dari Kemendagri untuk

kepala daerah yang tidak mengikuti aturan pemerintah pusat soal UMP.

Positif; 197

Negatif; 96

Positif Negatif

0

50

100

150

200

250

Berita Terbaru

2

Judul Cara Cek Subsidi Gaji Rp1 Juta Dapat Kalian Coba Melalui kemnaker.go.id, Perhatikan Langkah-langkah Berikut

Nama Media kabartegal.pikiran-rakyat.com

Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021

Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-933096706/cara-cek-subsidi-gaji-rp1-juta-dapat-kalian-coba-melalui-kemnakergoid-perhatikan-langkah-langkah-berikut?page=all

Jurnalis Abdul Kadir

Tanggal 2021-11-26 08:53:00

Ukuran 0

Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000

News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berikut dibawah ini merupakan tutorial atau cara cek BSU Subsidi Gaji Rp1 juta yang di salurkan pemerintah melalui kementrian ketenaga kerjaan. Ada beberapa langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji yang dapat kalian lakukan.

CARA CEK SUBSIDI GAJI RP1 JUTA DAPAT KALIAN COBA MELALUI KEMNAKER.GO.ID, PERHATIKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT

Berikut dibawah ini merupakan tutorial atau cara cek BSU Subsidi Gaji Rp1 juta yang di salurkan pemerintah melalui kementrian ketenaga kerjaan. Ada beberapa langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji yang dapat kalian lakukan. Perhatikan dengan baik langkah-langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji.

Ada lima tahapan untuk anda bisa cek penerima BSU subsidi gaji. Apa saja lima tahapan tersebut? Simak cara cek penerima BSU subsidi gaji dibawah ini.

1. Kunjungi website kemnaker.go.id

2. Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.

3. Masuk Login kedalam akun Anda.

4. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.

5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.

Ada beberapa persyaratan yang harus kalian perhatikan untum cek penerima BSU subsidi gaji.

3

Berikut persyatatan untuk cek penerima BSU subsidi gaji.

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.

3. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.

4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.

5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).***.

4

Judul Lebih dari 7,1 Juta Pekerja Terima BSU

Nama Media Kupang Pos


Halaman/URL Pg3

Jurnalis TRIBUNNETWORK

Tanggal 2021-11-26 08:28:00

Ukuran 376x238mmk

Warna Hitam/Putih



Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mi-tigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalm skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang ter-dampak COVID-19

positive - Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI) Pemerintah kita sudah menghabiskan banyak biaya untuk program pelindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN

neutral - Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI) Ini merupakan bukti komitmen pemerintah memberikan BSU kepada masyarakat

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat se-kira 7.163.043 pekerja/buruh telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/ upah (BSU) pada tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU. Salah satunya dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021. Ida mengatakan perluasan BSU ini dilakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021.

5

LEBIH DARI 7,1 JUTA PEKERJA TERIMA BSU

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 7.163.043 pekerja/buruh telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/ upah (BSU) pada tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU.

Salah satunya dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021. Ida mengatakan perluasan BSU ini dilakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mi-tigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Hingga saat ini, kata Ida, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalm skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.

Menaker mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya akibat duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM. "Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," ujarnya.

Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu. kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker. go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang ter-dampak COVID-19," ujarnya.

Muhammad Cholifihani dari Bapennas RI menyebut bahwa pemerintah telah menghabiskan biaya triliunan untuk pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi. Cholifihani mengatakan Indonesia telah mengalokasikan lebih dari Rp 695,2 triliun di tahun 2020 lalu dan tahun ini Indonesia alokasikan Rp 744,8 triliun untuk pelindungan sosial dan PEN.

"Pemerintah kita sudah menghabiskan banyak biaya untuk program pelindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam rangkaian ASEAN Social Security Associations (ASSA) Board Meeting, sekaligus memperingati HUT ke 44 BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan secara virtual pada Kamis (25/11).

Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen hingga 5,5 persen dan tingkat pengangguran sekitar 5,5 sampai 6,3 persen. Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi tingkat kemiskinan di Indonesia mulai berkurang, walaupun kembali naik akibat pandemi. Namun, pemerintah Indonesia kembali akan mengejar pengurangan tingkat kemiskinan pasca pandemi, serta mendorong ekonomi hijau untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Ia berujar kebijakan yang diambil untuk memulihkan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, yaitu dengan mendorong konsumsi. Di antara dengan mempercepat pemberian bantuan sosial bagi kaum miskin dan rentan, memberikan insentif, meningkatkan investasi melalui insentif pajak, dan meningkatkan pembiayaan UMKM serta memperkuat aktivitas ekspor impor.

Dalam hal program jaminan sosial, Bappenas RI memiliki berbagai program bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan. Dan di bawah Kemnaker, Bapennas melakukan berbagai regulasi. Misalnya merelaksasi berbagai program BPJS dan juga penerimanya.

6

Pemerintah Indonesia juga memberikan BSU dengan memberikan lebih dari 2J5 juta penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan di batch pertama, dengan total nilai Rp 3 triliun. "Ini merupakan bukti komitmen pemerintah memberikan BSU kepada masyarakat," ujarnya. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program kartu prakerja. (tribun network/la-rasati dyali utami/sam)

7

Judul UMP Lampung 2022 Naik hanya Rp 8 Ribu, Apindo Setuju

Nama Media lampung.suara.com

Newstrend Upah Minimum 2022

Halaman/URL https://lampung.suara.com/read/2021/11/26/082115/ump-lampung-2022-naik-hanya-rp-8-ribu-apindo-setuju

Jurnalis Wakos Reza Gautama

Tanggal 2021-11-26 08:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Lampung menyetujui besaran upah minimum provinsi ( UMP ) Lampung tahun 2022 sebesar Rp 2,44 juta. UMP Lampung 2022 mengalami kenaikan 0,35 persen dibanding tahun lalu. Artinya hanya naik sebesar Rp 8,4 ribu dibanding UMP Lampung 2021.

UMP LAMPUNG 2022 NAIK HANYA RP 8 RIBU, APINDO SETUJU

SuaraLampung.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Lampung menyetujui besaran upah minimum provinsi ( UMP ) Lampung tahun 2022 sebesar Rp 2,44 juta. UMP Lampung 2022 mengalami kenaikan 0,35 persen dibanding tahun lalu. Artinya hanya naik sebesar Rp 8,4 ribu dibanding UMP Lampung 2021.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian menghormati penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang telah di-SK-kan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, terkait penetapan UMP. Ia mengatakan Apindo akan patuh dan segera konsolidasi serta sosialisasikan UMP ini. "Sekuat tenaga, kami akan himpun anggota Apindo dan perusahaan di Lampung kompak menjalankannya terhitung efektif berlaku 1 Januari 2022 nanti," ujar dia, Kamis (25/11/2021) dikutip dari ANTARA.

Selanjutnya, Apindo Lampung secara internal akan membentuk "task force" upah di bawah koordinasi terukur pengurus Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Advokasi DPP Apindo Lampung, fokus mengerjakan segala sesuatu terkait pelaksanaan UMP Lampung dan UMK se-Lampung 2022 dan pengawasan pelaksanaannya.

"Apindo Lampung juga akan berupaya mendorong dibentuk Dewan Pengupahan di Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Target kami UMP-UMK 2023 di empat kabupaten ini sudah punya UMK sendiri," tekad mantan Ketua Pemuda Pancasila dan Kadin Bandarlampung itu. Ary menambahkan selaku representasi pengusaha dalam relasi industrial termasuk di Lampung, Apindo mengajak buruh/pekerja manufaktur dan non manufaktur termasuk UMKM dan buruh negara (BUMN/BUMD) di Lampung, sama-sama bersatu, bangkit dan andil dalam program pemulihan ekonomi nasional. (ANTARA)

8

Judul Kemnaker Terima Data Calon Penerima BLT Subsidi Gaji 8,28 Juta

Nama Media Koran Kaltara


Halaman/URL Pg6

Jurnalis CNI

Tanggal 2021-11-26 08:18:00

Ukuran 399x91mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan

Ringkasan

JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 8.283.364 data calon penerima BLT Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah calon penerima ini sudah termasuk perluasan program lantaran ada sisa anggaran. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, Kamis (25/11).

KEMNAKER TERIMA DATA CALON PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI 8,28 JUTA

JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 8.283.364 data calon penerima BLT Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah calon penerima ini sudah termasuk perluasan program lantaran ada sisa anggaran. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, Kamis (25/11).

Kendati begitu, Ida mengatakan data ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Verifikasi untuk melihat apakah calon penerima BSU telah tercatat menerima bantuan sosial (bansos) di program lain atau tidak. Pasalnya, pemerintah tidak bisa memberikan BSU bila calon penerima telah mendapat bansos lain, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan," imbuhnya. Lebih lanjut, untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id.

9

Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

Di sisi lain, Ida mencatat realisasi BSU telah diberikan ke 7.163.043 penerima hingga saat ini. Pemberian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (cni)

10

Judul UMK Kutim Naik Tipis, tapi Lebih Tinggi dari UMP Kaltim

Nama Media nomorsatukaltim.com


Halaman/URL https://nomorsatukaltim.com/index-berita/daerah/kutim/ns-20211126/umk-kutim-naik-tipis-tapi-lebih-tinggi-dari-ump-kaltim/

Jurnalis M Zulfikar Akbar

Tanggal 2021-11-26 08:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kutai Timur (Kutim) tuntas dibahas. Dewan Pengupahan Kabupaten telah menyepakati nilai UMK Kutim untuk 2022. Besarannya dipatok sebesar Rp 3,1 juta, dan kini sudah dilaporkan ke Pemprov Kaltim. Pembahasan UMK Kutim berjalan lancar, rapat penetapan pun hanya berjalan sekali saja. Karena memang tidak ada gejolak terkait penetapan UMK tahun ini. Pihak serikat pekerja dan pengusaha sama-sama sepakat dengan nilai yang diajukan.

UMK KUTIM NAIK TIPIS, TAPI LEBIH TINGGI DARI UMP KALTIM

Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kutai Timur (Kutim) tuntas dibahas. Dewan Pengupahan Kabupaten telah menyepakati nilai UMK Kutim untuk 2022. Besarannya dipatok sebesar Rp 3,1 juta, dan kini sudah dilaporkan ke Pemprov Kaltim.

Pembahasan UMK Kutim berjalan lancar, rapat penetapan pun hanya berjalan sekali saja. Karena memang tidak ada gejolak terkait penetapan UMK tahun ini. Pihak serikat pekerja dan pengusaha sama-sama sepakat dengan nilai yang diajukan.

UMK Kutim 2022 memiliki nilai lebih tinggi daripada upah minimum yang ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Sudirman Latif mengatakan, Dewan Pengupahan sudah menyepakati dan menetapkan angka UMK.

Nilainya mencapai Rp 3.175.443 dan kini sudah diteken oleh kepala daerah.

“Jadi sama seperti 2021 kemarin, UMK kita sedikit lebih tinggi di atas Upah Minimum Provinsi ya,” ucapnya, Kamis (25/11/2021) di Kantor Bupati Kutim, kawasan perkantoran Bukit Pelangi, dikutip dari Harian Disway Kaltim – Disway News Network (DNN).

Standar upah di Kutim sendiri sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 3.140.000. Kini UMK Kutim 2022 lebih tinggi Rp 35.443 dari tahun sebelumnya. Kenaikannya dihitung sebesar 1,86 persen.

11

Ia menjelaskan, formulasi yang dibuat Pemkab dalam menentukan UMK Kutim berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021. Ditambah lagi dengan melihat presentasi inflasi Provinsi Kaltim yakni 1,86 persen. Hingga akhirnya diambil keputusan UMK Kutim 2022 sebesar Rp 3.175.443.

“Nah, kemudian formulasi yang kami pakai dan jadi acuan dalam penetapan UMK tahun depan. Angka inflasi di provinsi juga dilihat dalam penetapan UMK kali ini,” urainya.

Aturan PP 36/2021 tentang Pengupahan merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Melihat besaran pertumbuhan ekonomi daerah dan persoalan ketenagakerjaan jadi acuannya. Seperti melihat kemampuan daya beli, serapan tenaga kerja dan rata-rata upah yang diterima pekerja.

Diakui Sudirman, proses pembahasan UMK di Kutim tidak ada gejolak berarti dengan memakai formula tersebut. Bahkan dalam waktu singkat juga langsung mendapat persetujuan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman usai ditetapkan.

“Alhamdulillah dengan menerapkan formula itu pembahasan berjalan mudah. Makanya kami agak enjoy, tidak ada gejolak. Tidak tahu kalau di daerah lain,” tandasnya.

12

Judul Protes Soal UMP, Buruh akan Laporkan Pemerintah ke PBB

Nama Media eramuslim.com


Halaman/URL https://www.eramuslim.com/berita/nasional/protes-soal-ump-buruh-akan-laporkan-pemerintah-ke-pbb.htm

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-26 08:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengadukan pemerintah Indonesia kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berada di bawah naungan PBB.

PROTES SOAL UMP, BURUH AKAN LAPORKAN PEMERINTAH KE PBB

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengadukan pemerintah Indonesia kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berada di bawah naungan PBB.

Buruh menilai ada sesuatu yang salah dalam penetapan upah minimum kali ini. Presiden KSPI Said Iqbal heran melihat Kemnaker seolah meminta “bekingan” dari Kemendagri saat menetapkan UMP.

Salah satunya adalah ancaman sanksi dari Kemendagri untuk kepala daerah yang tidak mengikuti aturan pemerintah pusat soal UMP.

“Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah,” kata Said Iqbal, Kamis (24/11/2021).

Sanksi ini membuat pergerakan kepala daerah terbatas dalam menaikkan upah minimum buruh.

“Gubernur pun yang mau naikkan upah lebih baik akan diancam SE Mendagri dan bisa dikenakan sanksi,” ujarnya.

Said Iqbal yang merupakan anggota pengurus pusat ILO mengatakan penetapan upah minimum di negara lain hanya dilakukan Kemnaker, tanpa campur tangan instansi lain.

13

“Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum,” ungkap Said Iqbal.

“Digabung aja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian,” katanya.

Saat sosialisasi penetapan UMP, Said Iqbal juga menyoroti Kemnaker yang mengundang Kemendagri, Kemenkopolhukam, bahkan Kejaksaan Agung.

“Anehnya juga Menaker minta didampingi Mendagri, Kementerian Polhukam, dan Kejaksaan Agung untuk kumpulkan gubernur, wali kota, untuk menjelaskan upah minimum harus sesuai ketetapan pemerintah. Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan. Maksudnya gimana? Mau mengancam mungkin,” jelas Said Iqbal. [indozone]

14

Judul SPSI Usulkan UMK 2022 Sebesar Rp 2,5 Juta

Nama Media Radar Banyumas


Halaman/URL Pg3

Jurnalis mhd

Tanggal 2021-11-26 07:53:00

Ukuran 57x57mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banyumas 2022, SPSI Banyumas mengusulkan sebesar Rp 2,5 juta. Hal tersebut mengacu pada kebutuhan hidup layak di Banyumas. Kepala Dinakerkop UKM Joko Wiyono mengatakan, pada prinsipnya menghormati usulan tersebut.

SPSI USULKAN UMK 2022 SEBESAR RP 2,5 JUTA

Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banyumas 2022, SPSI Banyumas mengusulkan sebesar Rp 2,5 juta. Hal tersebut mengacu pada kebutuhan hidup layak di Banyumas. Kepala Dinakerkop UKM Joko Wiyono mengatakan, pada prinsipnya menghormati usulan tersebut.

"Berkenaan dengan usulan SPSI bahwa UMK naik jadi Rp 2,5 juta, Dinnakerkop UKM pada prinsipnya menghormati usulan dimaksud. Karena itu merupakan fungsi dan peran SPSI untuk menyampaikan aspirasi para pekerja," kata dia.

Namun, pemerintah menekankan untuk pengupahan agar berpedoman pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Ppengupahan. Sehingga, akan menemui titik temu dan persamaan persepsi berkaitan dengan perhitungan UMK.

Penentuan usulan UMK, tidak hanya datang dari pihak pekerja saja. Melainkan juga pengusaha yang memberikan upah. Dikatakan, para pengusaha melalui Apindo sepakat mengikuti aturan sesuai PP No 36 Th 2021.

"Proses perhitungan ini masih belum ditentukan. Proses dari usulan itu nantinya berujung pada keputusan Gubernur dan penerapan," katanya.

Dituturkan, proses penetapan UMK dimulai dengan pembahasan usulan rekomendasi UMK oleh Dewan Pengupahan dimasing-mas-ing Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dilaporkan ke Bupati/Walikota untuk diusulkan rekomendasi UMK ke Gubernur melalui Dinas yang membidangi bidang ketenagakerjaan di Provinsi.

15

Baru kemudian ditetapkan dan diumumkan dengan Keputusan Gubernur paling lambat tanggal 30 November. "Berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesuai ketentuan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," katanya, (mhd)

16

Judul BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Sudah Cair, Pastikan Anda Bujan 6 Golongan Karyawan yang Tak Dapat BSU Berikut Ini



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933098240/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-sudah-cair-pastikan-anda-bujan-6-golongan-karyawan-yang-tak-dapat-bsu-berikut-ini?page=all

Jurnalis Aulia Nur Hakiki

Tanggal 2021-11-26 07:37:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berikut adalah daftar 6 golongan karyawan yang tak bisa terima BSU Subsidi Gaji Rp1 juta dari kemnaker, pastikan Anda bukan salah satunya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan mencairkan BSU subsidi gaji atau BLT Subsidi Upah 2021 ke 4,6 juta karyawan.

BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA SUDAH CAIR, PASTIKAN ANDA BUJAN 6 GOLONGAN KARYAWAN YANG TAK DAPAT BSU BERIKUT INI

Berikut adalah daftar 6 golongan karyawan yang tak bisa terima BSU Subsidi Gaji Rp1 juta dari kemnaker, pastikan Anda bukan salah satunya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan mencairkan BSU subsidi gaji atau BLT Subsidi Upah 2021 ke 4,6 juta karyawan.

Pada bulan November 2021 ini sebagian karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU senilai Rp 1 juta.

Besaran dana BLT Subsidi Gaji atau BSU Subsidi Upah 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

Namun sebelum itu Anda harus pastikan bahwa anda telah memenuhi syarat dan bukan sebagai golongan karyawan yan dipastikan tidak dapat Subsidi Gaji sebagai berikut

1. Karyawan bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Pekerja bukan penerima upah/gaji.

3. Karyawan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

17

4. Karyawan bergaji di atas Rp 3,5 juta, sesuai yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

5. Karyawan di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang UMR/UMK lebih dari Rp 3,5 juta, gajinya lebih dari UMR/UMK.

6. Karyawan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah akan mengutamakan pencairan BSU Subsidi Gaji kepada sejumlah karyawan. Ini daftarnya: - Karyawan di sektor usaha industri barang konsumsi.

- Karyawan di sektor usaha transportasi.

- Karyawan di sektor usaha aneka industri.

- Karyawan di sektor usaha properti dan real estate.

cek online daftar penerima BLT Subsidi Gaji juga bisa melalui https://bsu.kemnaker.go.id.

1. Kunjungi website https://bsu.kemnaker.go.id

2.Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.



5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2021 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan :

1. Klik link https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

2. Login dengan username dan password yang sudah dipunya

3. Masuk dashboard dan klik "Kartu Digital"

4. Klik gambar kartu

5. Muncul pemberitahuan status aktif tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan nomor rekening Itulah info terbaru BSU Subsidi Gaji 2021, pastikan kamu bukan dari 6 golongan karyawan diatas agar bisa menerima BSU subsidi gaji***.

https://bsu.kemnaker.go.id/

https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/

18

Judul Cara Cairkan Subsidi Gaji Rp1 Juta Dapat Kalian Coba Melalui kemnaker.go.id, Perhatikan Langkah-langkah Beriku



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-933096706/cara-cairkan-subsidi-gaji-rp1-juta-dapat-kalian-coba-melalui-kemnakergoid-perhatikan-langkah-langkah-beriku?page=all

Jurnalis Abdul Kadir

Tanggal 2021-11-26 07:37:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berikut dibawah ini merupakan tutorial atau cara cek BSU Subsidi Gaji Rp1 juta yang di salurkan pemerintah melalui kementrian ketenaga kerjaan. Ada beberapa langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji yang dapat kalian lakukan. Perhatikan dengan baik langkah-langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji.

CARA CAIRKAN SUBSIDI GAJI RP1 JUTA DAPAT KALIAN COBA MELALUI KEMNAKER.GO.ID, PERHATIKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKU

Berikut dibawah ini merupakan tutorial atau cara cek BSU Subsidi Gaji Rp1 juta yang di salurkan pemerintah melalui kementrian ketenaga kerjaan. Ada beberapa langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji yang dapat kalian lakukan. Perhatikan dengan baik langkah-langkah untuk cek penerima BSU subsidi gaji. Ada lima tahapan untuk anda bisa cek penerima BSU subsidi gaji.

Apa saja lima tahapan tersebut? Simak cara cek penerima BSU subsidi gaji dibawah ini.


2. Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.



5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.

Ada beberapa persyaratan yang harus kalian perhatikan untum cek penerima BSU subsidi gaji.

19

Berikut persyatatan untuk cek penerima BSU subsidi gaji.

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.

3. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.

4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.

5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).***.

20

Judul UMP Kaltim 2022 Ditetapkan Rp 3.014.497

Nama Media Koran Kaltara


Halaman/URL Pg16

Jurnalis ANT

Tanggal 2021-11-26 07:33:00

Ukuran 132x457mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 3.014.497 rupiah, mengalami kenaikan sebesar Rp 33.118 rupiah atau 1,1 persen dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 2.981.379. Informasi dihimpun, Rabu, sejumlah Kabupaten/ Kota di Kaltim masih melakukan proses penetapan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) di wilayahnya masing- masing, meski sudah tersiar kabar UMK bakal mengalami kenaikan.

UMP KALTIM 2022 DITETAPKAN RP 3.014.497

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 3.014.497 rupiah, mengalami kenaikan sebesar Rp 33.118 rupiah atau 1,1 persen dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 2.981.379.

Informasi dihimpun, Rabu, sejumlah Kabupaten/ Kota di Kaltim masih melakukan proses penetapan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) di wilayahnya masing- masing, meski sudah tersiar kabar UMK bakal mengalami kenaikan.

Penetapan UMP Provinsi Kaltim 2022 tertuang dalam keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K/568/2021.

Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor penetapan besaran UMP Kaltim 2022 tersesebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Perhitungan besaran UMP mempertimbangkan beberapa hal diantaranya upah minimum tahun berjalan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto. Kebutuhan Hidup Layak (KLH) bekerja juga menjadi pertimbangan penetapan UMP," kata Isran Noor.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kukar tahun 2022 sebesar Rp 3,19 juta.

21

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyatakan penentuan UMK ini telah dilakukan dengan perhitungan yang jelas baik metode, formulasi, indikator dan alat ukurnya. "Kami akan segera mensosialisasikan UMK ini kepada masyarakat," kata Sunggono.

Kondisi berbeda terjadi pada penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2022, meski telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda, namun besarannya belum diumumkan secara resmi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Wahyono Hadi Putro menyebutkan, UMK Samarinda 2022 mengalami kenaikan dari jumlah sebelumnya. "Setelah melihat data dan beberapa pertimbangan lain, Depeko menyepakati kenaikan UMK tahun depan tidak sampai 1 persen," ujarnya.

la menyebut, bahwa hasil kesepakatan Depeko Samarinda ini akan disampaikan kepada wali kota terlebih dahulu, untuk selanjutnya diteruskan ke gubernur Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. "Nominalnya masih mau disampaikan ke wali kota dulu untuk diteruskan ke gubernur," sebutnya.

Wahyono menjelaskan, kesepakatan kenaikan UMK Samarinda 2022 sendiri telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36/2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Kenaikannya tidak sampai Rp 3,2 juta, ada rumus dan formulanya dengan batas atas, batas bawah median upah, data itu dari Kemenaker dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimasukkan ke formula perhitungannya, ada di PP nomor 36," tegas Wahyono. (ant)

22

Judul Kemnaker Apresiasi UMP 2022 Sumut

Nama Media lensamedan.co.id


Halaman/URL https://www.lensamedan.co.id/2021/11/kemnaker-apresiasu-ump-2022-sumut.html

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-26 07:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menaker) Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-temannya kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur

neutral - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menaker) Jadi keputusan Pak Edy kami apresiasi, Ini tidak mudah juga dari gubernur

positive - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menaker) Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja

positive - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan

neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.

KEMNAKER APRESIASU UMP 2022 SUMUT

Lensamedan - Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Antara lain,

23

lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.

Selama ini beberapa kabupaten seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat tidak memiliki upah minimum. Namun dengan adanya Surat Keputusan (SK) tentang UMP 2022, maka kini beberapa daerah tersebut sudah memiliki upah minimum, sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dita Indah Sari saat pembukaan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (25/11/2021).

“Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-temannya kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur,” ungkap Dita.

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas keputusan tersebut. Menurut Dita, hal itu dapat mengurangi kesenjangan yang ada di Sumut.

“Jadi keputusan Pak Edy kami apresiasi, Ini tidak mudah juga dari gubernur,” kata Dita.

Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sector-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi.

“Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja,” kata Dita.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk kedua pihak, buruh dan perusahaan. Memang menurutnya ada dilema saat menentukan hal tersebut dan proses menetapkan keputusan tersebut pun bukan mudah, melihat berbagai faktor salah satunya kondisi perekonomian saat ini yang terdampak pandemi.

Selain itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai.

“Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan,” kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan. “Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing,” kata Elly. (*) (Medan)

24

Judul Serba-serbi Putusan MK Minta Revisi UU Cipta Kerja

Nama Media detik.com

Newstrend UU Cipta Kerja

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5827890/serba-serbi-putusan-mk-minta-revisi-uu-cipta-kerja

Jurnalis Tim detikcom

Tanggal 2021-11-26 07:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja. Ada sejumlah serba-serbi terkait putusan MK ini. Viktor mengatakan kebijakan-kebijakan strategis harus ditangguhkan pemerintah. Viktor meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membatalkan aturan-aturan terkait buruh yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja.

SERBA-SERBI PUTUSAN MK MINTA REVISI UU CIPTA KERJA

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja. Ada sejumlah serba-serbi terkait putusan MK ini. Sebagaimana diketahui, UU Cipta Kerja menjadi salah satu UU kontroversial yang menuai banyak protes. UU ini salah satunya mendapat gelombang protes dari elemen buruh.

Kuasa hukum pemohon uji formil, Viktor Santosa Tandiasa, menerangkan bahwa ini adalah pertama kalinya uji formil dikabulkan oleh MK. Dia mengatakan keputusan ini di luar dugaan karena sebelumnya para pemohon uji formil yang terdiri atas buruh dan mahasiswa ini telah hilang harapan.

"Nah, memang ini baru pertama kali dalam sejarah MK berdiri, baru uji formil baru perkara ini lah yang diuji dikabulkan, sebelumnya KPK ditolak, lalu kemudian (UU) Minerba ditolak, baru kali ini Cipta Kerja dikabulkan, memang sebenarnya jauh dari ekspektasi kita ya, karena dari awal kita ya hampir tidak ada harapan melihat perkembangan MK, tapi ternyata di luar dari dugaan, ternyata MK mengabulkan, itu mengabulkan walaupun memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki," kata Viktor di depan gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Viktor mengatakan kebijakan-kebijakan strategis harus ditangguhkan pemerintah. Viktor meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membatalkan aturan-aturan terkait buruh yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja.

25

"Yang paling penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan Cipta Kerja, semua otomatis harusnya batal demi hukum karena sudah ditangguhkan oleh MK, sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja karena MK sendiri mengatakan harus ditangguhkan seperti itu," ungkapnya.

Ada beberapa hal penting seputar putusan MK soal UU Cipta Kerja ini. Dirangkum detikcom, Jumat (26/11/2021) berikut ini serba-serbi putusan MK untuk revisi UU Cipta Kerja. UU Cipta kerja harus segera diperbaiki. Batas maksimal waktu perbaikan 2 tahun.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman.

Ada konsekuensi bila UU Cipta Kerja tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut. UU yang direvisi bisa berlaku kembali.

"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020 harus dinyatakan berlaku kembali," tutur Ketua MK Anwar Usman.

MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. MK juga memerintahkan melarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ucap Anwar.

Simak selengkapnya di halaman berikut Empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yaitu Anwar Usman, Daniel, Manahan, dan Arief Hidayat.

Ada beberapa salah ketik dalam UU ini. Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001), terdapat perubahan atas Pasal 46 yang menyatakan: "Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai: a.ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak: b.cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c.pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d.tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e.harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan f.pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

26

Namun, pada halaman 227-228 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan), Pasal 46 tersebut tidak termuat lagi dalam Perubahan UU 22/2001 [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; Sedangkan pada halaman 388 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 7 ayat (8) yang semula berbunyi "Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah". Namun, pada halaman 610 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan), ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah menjadi "Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil". Perubahan tersebut menghilangkan kata "menengah". [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; MK menilai pembentuk UU, yakni DPR, tidak memberi ruang partisipasi publik yang maksimal.

"Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal," demikian bunyi putusan MK yang dibacakan hakim konstitusi secara bergantian dalam sidang MK siang ini, Kamis (25/11/2021).

Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, kata MK, pertemuan itu belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. MK menyebut hal itu membuat masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui apa materi perubahan undang-undang yang akan digabungkan dalam UU 11/2020.

"Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis," ujar MK.

Selain itu, UU Cipta Kerja dianggap tidak memenuhi syarat UU 12/2011 terkait asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Namun ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud 'asas kejelasan rumusan' dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya," ujar MK.

27

Judul Penetapan UMP 2022 Sumut Bikin Kabupaten Punya Standar Upah Minimum

Nama Media gosumut.com


Halaman/URL https://www.gosumut.com/berita/baca/2021/11/26/penetapan-ump-2022-sumut-bikin-kabupaten-punya-standar-upah-minimum/

Jurnalis Rel/Fayza

Tanggal 2021-11-26 07:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menaker) Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-teman kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum. Selama ini beberapa kabupaten seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat tidak memiliki upah minimum. Namun dengan adanya Surat Keputusan (SK) tentang UMP 2022, maka kini beberapa daerah tersebut sudah memiliki upah minimum, sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

28

PENETAPAN UMP 2022 SUMUT BIKIN KABUPATEN PUNYA STANDAR UPAH MINIMUM

MEDAN - Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.


Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dita Indah Sari saat pembukaan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (25/11).

"Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-teman kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur," ungkap Dita.

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas keputusan tersebut. Menurut Dita, hal itu dapat mengurangi kesenjangan yang ada di Sumut. "Jadi keputusan Pak Edy kami apresiasi, Ini tidak mudah juga dari gubernur," kata Dita.

Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi. "Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja," kata Dita.


Selain itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai. "Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan," kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan. "Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing," kata Elly.*.

29

Judul Penerima BSU Sudah Tembus 7,6 Juta

Nama Media kontan.co.id


Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/penerima-bsu-sudah-tembus-76-juta

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-26 07:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan masih terus menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) kepada para pekerja untuk periode 2021. Hingga menjelang tutup buku akhir tahun 2021 pemerintah sudah menyalurkan BSU kepada 7.163.043 penerima.

PENERIMA BSU SUDAH TEMBUS 7,6 JUTA

Kementerian Ketenagakerjaan masih terus menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) kepada para pekerja untuk periode 2021. Hingga menjelang tutup buku akhir tahun 2021 pemerintah sudah menyalurkan BSU kepada 7.163.043 penerima.

Adapun jumlah penerima BSU tahun 2021 menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah adalah sebanyak 8.283.364 calon penerima BSU. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. "Data tersebut sudah termasuk perluasan penerima BSU sebanyak 517.120 calon penerima," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).

Adanya tambahan calon penerima BSU tersebut bisa terlaksana setelah Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021. Ia harap perluasan BSU yang anggarannya dari sisa anggaran BSU 2021 bisa mendorong tercapainya target BSU untuk meminimalisir efek pandemi.

Menaker Ida mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," ujar Ida.

30

Judul Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan: manfaat, iuran, syarat klaim


Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Halaman/URL https://keuangan.kontan.co.id/news/jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-bpjs-ketenagakerjaan-manfaat-iuran-syarat-klaim

Jurnalis Virdita Rizki Ratriani

Tanggal 2021-11-26 07:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI) Pemerintah akan meluncurkan JKP pada Desember 2021 dan akan ada soft launching pada Januari 2022 dilanjutkan dengan peluncuran resmi pada Februari 2022

positive - Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI) Sudah ada regulasi dari Kementerian Keuangan dalam hal penganggaran dan pemberian manfaat

Ringkasan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh pemerintah mulai Februari 2022. Namun, pemerintah akan memulai program JKP BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun ini. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah program yang akan memberikan manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk uang tunai.

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) BPJS KETENAGAKERJAAN: MANFAAT, IURAN, SYARAT KLAIM

Penulis: Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh pemerintah mulai Februari 2022. Namun, pemerintah akan memulai program JKP BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun ini.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah program yang akan memberikan manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk uang tunai.

31

Selain memberikan manfaat dalam bentuk uang tunai, program JKP juga memberikan akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), program JKP akan membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 selain program bantuan sosial yaitu PKH, BST, dan program sembako BLT.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah amanat Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Dirangkum dari akun Instagram resmi BPJS TK dan PP No.37/2021, berikut sejumlah keunggulan dan manfaat program Jaminan Kerugian BPJS Ketenagakerjaan:

1. Tunjangan tunai diberikan setiap bulan, maksimal enam bulan upah dengan besaran tunjangan: Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika upah peserta melebihi batas atas upah, jumlah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat adalah batas atas upah.

2. Akses ke informasi pasar tenaga kerja Manfaat mengakses informasi pasar kerja berupa informasi pasar kerja dan bimbingan kerja.

3. Pelatihan kerja Manfaat pelatihan kerja dilakukan secara online dan/atau offline. Pelatihan kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain itu, penerima JKP juga harus mau bekerja kembali. Namun, manfaat JKP dikecualikan bagi peserta yang mengalami PHK dengan alasan sebagai berikut: Syarat pengajuan klaim program Jaminan Kerugian BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Perlu diketahui pula bahwa hak peserta yang mengalami PHK untuk menerima manfaat JKP hilang apabila: Dikutip dari, Kamis (25/11/2021) pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 920,71 miliar untuk iuran peserta JKP BPJS Ketenagakerjaan 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 disebutkan bahwa iuran JKP adalah 0,46% dari upah sebulan. Pemerintah akan membayar besaran iuran dan rekomposisi iuran program lainnya.

Pemerintah membayar iuran peserta JKP sebesar 0,22% dari upah sebulan dengan batas upah maksimal Rp 5 juta per bulan.

Sedangkan rekomposisi iuran terdiri dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dan santunan kematian sebesar 0,1%. Anggaran iuran JKP yang diusulkan telah memperhitungkan kelayakan peserta pada tahun 2022.

Berdasarkan kebijakan yang sama, peserta JKP adalah peserta BP Jamsostek yang terdaftar dalam program JKN, JKK, JKM, JP, dan JHT untuk perusahaan menengah dan besar serta peserta program JKN, JKK, JHT, dan JKM pada usaha mikro dan kecil.

Pemerintah siap meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada akhir tahun 2021. Namun, peluncuran resmi baru akan dilakukan pada Februari 2022.

32

Sejauh ini, semua persiapan sudah mencapai 90%. Peluncuran program JKP BPJS Ketenagakerjaan juga telah dibahas lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Pemerintah akan meluncurkan JKP pada Desember 2021 dan akan ada soft launching pada Januari 2022 dilanjutkan dengan peluncuran resmi pada Februari 2022," kata Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani saat diskusi di BP Jamsostek, Kamis (25/11).

Cholifihani mengatakan, semua infrastruktur JKP sudah disiapkan. Selain itu, situs informasi dan konselor juga telah disiapkan oleh pemerintah.

Pemerintah juga telah menetapkan anggaran untuk program JKP. Cholifihani mengatakan anggaran sudah diatur oleh Kementerian Keuangan. "Sudah ada regulasi dari Kementerian Keuangan dalam hal penganggaran dan pemberian manfaat," jelas Cholifihani.

33

Judul Kemenaker Titip Pesan ke Perusahaan Pengelola Sawit: Jangan Lupa Sediakan Perlindungan bagi Pekerja

Nama Media wartaekonomi.co.id

Newstrend Perlindungan Pekerja Sawit

Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read376771/kemenaker-titip-pesan-ke-perusahaan-pengelola-sawit-jangan-lupa-sediakan-perlindungan-bagi-pekerja

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-26 06:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sektor ini memiliki risiko yang berbeda dibanding perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan sarana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini juga perlu kita antisipasi, para pekerja buruh di mana pun dapat mengakses layanan kesehatan

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bagi perusahaan yang sudah menyelenggarakan jaminan pensiun, perusahaan juga tetap harus melakukan perlindungan dasar jaminan pensiun yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Perusahaan perlu mewujudkan situasi kerja yang aman, tenteram, dan sehat sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan produktif, sehingga industri pun dapat berjalan secara efisien dan produktif

Ringkasan

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) Indah Anggoro Putri mengingatkan para perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerjanya. "Sektor ini memiliki risiko yang berbeda dibanding perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan sarana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya," kata Indah dalam Diskusi Publik INDEF, Kamis (25/11/2021).

34

KEMENAKER TITIP PESAN KE PERUSAHAAN PENGELOLA SAWIT: JANGAN LUPA SEDIAKAN PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) Indah Anggoro Putri mengingatkan para perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerjanya.

"Sektor ini memiliki risiko yang berbeda dibanding perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan sarana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya," kata Indah dalam Diskusi Publik INDEF, Kamis (25/11/2021).

Indah menjelaskan, perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kedua fasilitas ini juga berlaku bagi para pekerja di perkebunan sawit.

Terkait BPJS Kesehatan, Indah mengimbau para perusahaan untuk memperhatikan mekanisme pelayanan program tersebut bagi para pekerja sawit. Pasalnya, sering kali ditemukan lokasi kebun sawit jauh dari kota sehingga memiliki kendala dalam upaya mengakses fasilitas kesehatan, seperti klinik atau rumah sakit.

"Ini juga perlu kita antisipasi, para pekerja buruh di mana pun dapat mengakses layanan kesehatan," ujarnya.

Kemudian mengenai BPJS Ketenagakerjaan, menurut Indah, perusahaan perlu memerhatikan aspek jaminan pensiun. "Bagi perusahaan yang sudah menyelenggarakan jaminan pensiun, perusahaan juga tetap harus melakukan perlindungan dasar jaminan pensiun yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Selain kedua hal tersebut, Indah mengingatkan hal yang tak kalah penting adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan pekerja anak, serta pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

"Perusahaan perlu mewujudkan situasi kerja yang aman, tenteram, dan sehat sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan produktif, sehingga industri pun dapat berjalan secara efisien dan produktif," tuturnya.

35

Judul CPMI Lega Negara Lain Mulai Membuka Pintu Masuk

Nama Media republika.co.id

Newstrend Penempatan PMI

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r35jsj456/cpmi-lega-negara-lain-mulai-membuka-pintu-masuk

Jurnalis Gilang Akbar Prambadi

Tanggal 2021-11-26 06:55:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binapenta

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Novlin (Calon CPMI) Pembukaan kembali Taiwan merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah terutama peran KSP dalam memperhatikan nasib para pekerja migran. Negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warga negaranya. Saya sangat berterima kasih

positive - Abetnego Tarigan (Deputi II KSP) Presiden Jokowi meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi

neutral - Yusuf Setiawan (Perwakilan Kemenaker) Di Indonesia sendiri, keinginan untuk booster baru direncanakan pada tahun 2022, dengan skema berbayar terkecuali untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak perlu membayar apabila memerlukan booster

positive - Anas Ma'ruf (Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan) Sehingga sertifikat vaksin Indonesia dapat dihubungkan dengan standar DIVOC. Opsi ini masih dalam proses dan diupayakan akan selesai pada bulan depan

Ringkasan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam membantu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke berbagai negara. Adapun hasil kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan dibukanya kembali pintu-pintu negara penempatan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) seperti Taiwan dan beberapa negara lainnya. Mendengar hal tersebut, KSP bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi mencarikan solusi pada permasalahan tersebut hingga akhirnya negara penempatan mau kembali membuka pintunya bagi pekerja migran Indonesia.

36

CPMI LEGA NEGARA LAIN MULAI MEMBUKA PINTU MASUK

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam membantu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke berbagai negara. Adapun hasil kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan dibukanya kembali pintu-pintu negara penempatan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) seperti Taiwan dan beberapa negara lainnya.

"Pembukaan kembali Taiwan merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah terutama peran KSP dalam memperhatikan nasib para pekerja migran. Negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warga negaranya. Saya sangat berterima kasih," ujar Novlin salah satu CPMI yang awal bulan November lalu bertemu dengan Moeldoko dan berkeluh kesah tentang sulitnya berangkat ke negara penempatan, Kamis (25/11).

Sebelum menemui Moeldoko, Novlin yang merupakan CPMI asal Poso sudah menunggu keberangkatan ke luar negeri sejak Maret 2021, tapi belum ada kepastian. Padahal para pekerja migran tersebut sudah memiliki sertifikat vaksin sesuai yang dipersyaratkan.

Mendengar hal tersebut, KSP bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi mencarikan solusi pada permasalahan tersebut hingga akhirnya negara penempatan mau kembali membuka pintunya bagi pekerja migran Indonesia.

Sertifikat vaksin merupakan salah satu isu yang terus dikawal oleh KSP. Moeldoko memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian isu ini. Untuk itu, KSP kembali menggelar Rapat Koordinasi bersama Kemenkes dan Kemenaker secara daring dari Jakarta. Rakor kali ini membahas bagaimana sertifikasi vaksin bagi para CPMI/PMI.

"Presiden Jokowi meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi," ujar Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.

Abetnego menjelaskan, selama ini Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh CPMI ketika ingin berangkat ke negara penempatan. Mulai dari tidak terbacanya QR Code pada aplikasi PeduliLindungi, hingga jenis vaksin CPMI tidak sesuai atau tidak diakui oleh pemerintah negara tujuan penempatan.

Merespons pernyataan Abetnego, perwakilan Kemenaker Yusuf Setiawan memaparkan, negara penempatan yang masih terkendala adalah Kuwait, negara tersebut tidak menerima CPMI bagi yang memiliki jenis vaksin Sinovac. Hingga akhirnya keberangkatan dan penempatan 176 CPMI/PMI ke Kuwait tertunda.

Sementara itu, beberapa negara menyaratkan para CPMI/PMI memerlukan booster dengan vaksin sinovac. Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab menyarankan CPMI untuk melakukan vaksin ulang, sedangkan untuk Qatar belum ada informasi resmi dari Pemerintah Qatar terkait booster.

"Di Indonesia sendiri, keinginan untuk booster baru direncanakan pada tahun 2022, dengan skema berbayar terkecuali untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak perlu membayar apabila memerlukan booster," ungkap Yusuf.

Adapun Dit. Binapenta Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker, Edo menyampaikan, aplikasi PeduliLindungi hanya mencantumkan NIK belum mencantumkan nomor passport pada sertifikat vaksin. Kemudian pengembangan QR Code selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait pengembangan teknis, agar nantinya dapat terbaca oleh negara penempatan CPMI/PMI.

37

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf mengatakan, nomor passport belum dapat digenerate ke dalam sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memasukkan nomor passport tersebut.

Anas pun memaparkan beberapa opsi untuk interoperabilitas dan rekognisi vaksin Indonesia di negara lain. Pertama, verifikasi manual di setiap negara menalui masing-masing kedutaan seperti melalui vaksin.dto.kemkes.go.id.

Kedua, verifikasi antar sistem dengan interoperabilitas yang aman. Ada juga opsi verifikasi melalui contoh standar hub: DIVOC (WHO), EU Standard. "Sehingga sertifikat vaksin Indonesia dapat dihubungkan dengan standar DIVOC. Opsi ini masih dalam proses dan diupayakan akan selesai pada bulan depan," ungkap Anas.

38

Judul Penetapan UMP 2022 Sumut Membuat Beberapa Kabupaten Punya Standar Upah Minimum

Nama Media sentralberita.com


Halaman/URL https://sentralberita.com/2021/11/penetapan-ump-2022-sumut-membuat-beberapa-kabupaten-punya-standar-upah-minimum/

Jurnalis redaksi sentralberita

Tanggal 2021-11-26 06:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber






Ringkasan


39

PENETAPAN UMP 2022 SUMUT MEMBUAT BEBERAPA KABUPATEN PUNYA STANDAR UPAH MINIMUM

(F-hum) sentralberita | Medan ~ Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.




Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas keputusan tersebut. Menurut Dita, hal itu dapat mengurangi kesenjangan yang ada di Sumut. “Jadi keputusan Pak Edy kami apresiasi, Ini tidak mudah juga dari gubernur,” kata Dita.

Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sector-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi. “Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja,” kata Dita.


Selain itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai. “Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan,” kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan. “Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing,” kata Elly.** (01/red)

40

Judul BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Masuk ke Rekening 467 Ribu Pekerja

Nama Media rctiplus.com


Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1745770/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-467-ribu-pekerja

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-11-26 06:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) akan selesai disalurkan sebelum Desember tahun ini berakhir. Hal ini sesuai keputusan yang mengikuti batas APBN 2021. "Sebelum akhir Desember sesuai batas akhir tahun anggaran APBN 2021," kata kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA MASUK KE REKENING 467 RIBU PEKERJA

JAKARTA - BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) akan selesai disalurkan sebelum Desember tahun ini berakhir. Hal ini sesuai keputusan yang mengikuti batas APBN 2021.

"Sebelum akhir Desember sesuai batas akhir tahun anggaran APBN 2021," kata kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

Hingga saat ini, 467 ribu pekerja/buruh dari seluruh Indonesia telah menerima BSU, target keseluruhannya pun untuk dialokasikan ke 1,6 juta pekerja. Hal ini karena adanya dampak perluasan dari semula hanya sebatas wilayah PPKM level 3 dan 4.

Pemerintah pun telah bekerja sama dengan pihak bank HImbara untuk membuatkan rekening kolektif (burekol) untuk keperluan distribusi BLT ini. Untuk itu, penerima yang terdaftar BSU diminta segera mengaktivasi rekening sebelum 15 Desember 2021.

41

Judul BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Masuk ke Rekening 467 Ribu Pekerja

Nama Media okezone.com


Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/25/320/2507565/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-467-ribu-pekerja?page=1

Jurnalis Sevilla Nouval Evanda

Tanggal 2021-11-26 06:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) akan selesai disalurkan sebelum Desember tahun ini berakhir. Hal ini sesuai keputusan yang mengikuti batas APBN 2021. "Sebelum akhir Desember sesuai batas akhir tahun anggaran APBN 2021," kata kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA MASUK KE REKENING 467 RIBU PEKERJA

JAKARTA - BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) akan selesai disalurkan sebelum Desember tahun ini berakhir. Hal ini sesuai keputusan yang mengikuti batas APBN 2021.

"Sebelum akhir Desember sesuai batas akhir tahun anggaran APBN 2021," kata kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

Hingga saat ini, 467 ribu pekerja/buruh dari seluruh Indonesia telah menerima BSU, target keseluruhannya pun untuk dialokasikan ke 1,6 juta pekerja. Hal ini karena adanya dampak perluasan dari semula hanya sebatas wilayah PPKM level 3 dan 4.

Pemerintah pun telah bekerja sama dengan pihak bank HImbara untuk membuatkan rekening kolektif (burekol) untuk keperluan distribusi BLT ini. Untuk itu, penerima yang terdaftar BSU diminta segera mengaktivasi rekening sebelum 15 Desember 2021.

42

Judul Penetapan UMP 2022 Sumut Membuat Beberapa Kabupaten Akhirnya Punya Standar Upah Minimum

Nama Media nusakini.com


Halaman/URL https://nusakini.com/news/penetapan-ump-2022-sumut-membuat-beberapa-kabupaten-akhirnya-punya-standar-upah-minimum

Jurnalis Abdi Satria

Tanggal 2021-11-26 06:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber






Ringkasan


43

PENETAPAN UMP 2022 SUMUT MEMBUAT BEBERAPA KABUPATEN AKHIRNYA PUNYA STANDAR UPAH MINIMUM

nusakini.com-Medan- Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.




Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas keputusan tersebut. Menurut Dita, hal itu dapat mengurangi kesenjangan yang ada di Sumut. “Jadi keputusan Pak Edy kami apresiasi, Ini tidak mudah juga dari gubernur,” kata Dita.

Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sector-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi. “Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja,” kata Dita.


Selain itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai. “Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan,” kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan. “Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing,” kata Elly.(rls)

44

Judul Rekomendasi Susulan UMK Naik 7,85 Persen

Nama Media Warta Kota


Halaman/URL Pg12

Jurnalis Jos

Tanggal 2021-11-26 06:24:00

Ukuran 123x169mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - M. Indrayana (Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota) Nah dari pihak serikat pekerja protes soal itu. Lalu, dari proses itu akhirnya tadi kami diterima difasilitasi oleh pak Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota dan muncullah jitu yang 7.85 persen

negative - M. Indrayana (Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota) Kalau dari' pertumbuhan ekonomi itu kan rumusan dari ’fPP 78, karena memang kami dari pekerja menolak PP 36 2021. Sedang rumusan PP 78 itu berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi gitu

negative - M. Indrayana (Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota) Kalau dari' pertumbuhan ekonomi itu kan rumusan dari ’fPP 78, karena memang kami dari pekerja menolak PP 36 2021. Sedang rumusan PP 78 itu berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi gitu.

negative - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Kalau bicara kedudukan maka usulan yang terakhir menggugurkan usulan yang sebelumnya, seharusnya, karena kekuatannya sama itu dihadiri oleh ketua dewan pengupahan keterlibatan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja

Ringkasan

PASCA aksi demo yang dilakukan oleh massa buruh dari beberapa serikat pekerja di depan Kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis (25/11/2021), akhirnya keluar surat rekomendasi baru yang sesuai aspirasi buruh. Dalam surat rekomendasi terkait upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi aspirasi buruh itu, diusulkan UMK Kota Bekasi naik sebesar 7.85 persen atau Rp 360 ribu.

REKOMENDASI SUSULAN UMK NAIK 7,85 PERSEN

PASCA aksi demo yang dilakukan oleh massa buruh dari beberapa serikat pekerja di depan Kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis (25/11/2021), akhirnya keluar surat rekomendasi baru yang sesuai aspirasi buruh.

45

Dalam surat rekomendasi terkait upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi aspirasi buruh itu, diusulkan UMK Kota Bekasi naik sebesar 7.85 persen atau Rp 360 ribu.

Surat rekomendasi usulan UMK 2022 itu keluar setelah perwakilan massa aksi buruh bertemu langsung Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota' Bekasi bersama pihak Polres Me.tro Bekasi Kota.

Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko), Bekasi M Indrayana mengatakan, surat rekomendasi dari buruh yang akan ditujukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu merupakan buntut surat rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Dalam surat sebelumnya tertera rekomendasi kenaikan UMK 2020 sebesar 0.71 persen atau sekitar Rp 33 ribu.

Hanya saja kenaikan ini dianggap tidak sah oleh para buruh, karena penetapan saat pleno pihak dari Depeko serikat buruh memilih untuk walkout. Alasan walkout, acuan rekomendasi; itu berdasarkan rumusan PP nomor 36/2021.

“Nah dari pihak serikat pekerja protes soal itu. Lalu, dari proses itu akhirnya tadi kami diterima difasilitasi oleh pak Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota dan muncullah jitu yang 7.85 persen,” kata M. Indrayana, Kamis (25/11/2021).

Beda dasar

Lebih lanjut dipaparkan, rekomendasi usulan UMK naik menjadi 7,85 persen yang diajukan oleh para buruh itu, berdasarkan rumusan PP nomor 78 tahun 2015. Sedangkan rekomendasi sebelumnya berdasarkan PP nomor 3 tahun 2021.

“Kalau dari' pertumbuhan ekonomi itu kan rumusan dari ’fPP 78, karena memang kami dari pekerja menolak PP 36 2021. Sedang rumusan PP 78 itu berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi gitu." katanya.

Sebelumnya gugur

Dengan adanya dua rekomendasi usulan kenaikan UMK 2022 ini, Indrayana menyebut akan ada dua surat yang akan menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa yang langsung akan diputuskan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil beberapa pekan ke depan.

“Kalau bicara kedudukan maka usulan yang terakhir menggugurkan usulan yang sebelumnya, seharusnya, karena kekuatannya sama itu dihadiri oleh ketua dewan pengupahan keterlibatan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja,” ujarnya.

Apresiasi Disnaker

Sementara itu, secara terpisah Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kota Bekasi, Sepudin mengapresiasi langkah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi yang akhirnya memfasilitasi suara buruh untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang diharapkan para buruh.

Dengan surat rekomendasi usulan dari para buruh ini. tentunya para buruh akan kembali mengawal jalannya keputusan penetapan UMK yang akan digelar di Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut massa nantinya akan fokus melakukan aksi di Bandung, Jawa Barat.

‘Tinggal nanti1 kita sampaikan ke Provinsi. Baru nanti dari Provinsi akan dibahas pada tanggal 29-30. Makanya nanti tanggal 29-30 kami akan datang ke Gedung Sate. Kami fokus di sana,” ucapnya, [jos)

47

Judul Cara Cek Penerima Subsidi Upah Rp1 Juta, BLT Subsidi Gaji Dijamin Cair jika Penuhi 6 Syarat Berikut!



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933097783/cara-cek-penerima-subsidi-upah-rp1-juta-blt-subsidi-gaji-dijamin-cair-jika-penuhi-6-syarat-berikut?page=all

Jurnalis Dwi Prasetyo Asriyanto

Tanggal 2021-11-26 06:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya

Ringkasan

Berikut cara cek penerima Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp1 juta di link BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. BLT Subsidi Gaji dijamin cair jika memenuhi 6 syarat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hingga saat ini BLT Subsidi Gaji telah tersalurkan kepada 4,91 juta pekerja.

CARA CEK PENERIMA SUBSIDI UPAH RP1 JUTA, BLT SUBSIDI GAJI DIJAMIN CAIR JIKA PENUHI 6 SYARAT BERIKUT!

Berikut cara cek penerima Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp1 juta di link BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. BLT Subsidi Gaji dijamin cair jika memenuhi 6 syarat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hingga saat ini BLT Subsidi Gaji telah tersalurkan kepada 4,91 juta pekerja.

Menaker Ida juga memastikan, BLT Subsidi Gaji tersebut tidak dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, BSU bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya.

"Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya," tegas Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker.

Untuk diketahui, Besaran dana BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

48

Berikut syarat bagi penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 yang harus dipenuhi : 1. Warga Negara Indonesia 2. Merupakan pekerja /buruh yang menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta 3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan 4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 3 5. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta kesehatan 6. Memiliki rekening bank yang masih aktif Tapi, sayangnya tak semua karyawan bisa mendapatkan BSU subsidi gaji sebesar Rp1 juta tersebut.

Ada enam karyawan yang dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021. Apa saja? Berikut rinciannya: Berikut penyebab BSU BLT Subsidi Gaji tak bisa cair atau dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji :







Berikut cara cek daftar penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp ( WA ) : 1. Lakukan chat pada nomor WhatssApp 0813-800-70175 atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan respon 2.

Setelah mendapatkan respon, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021" 3. Kemudian ikuti petunjuk yang tampill pada layar smatphone Anda Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi Kemnaker :

1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id

2.Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.



5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan : 1. Klik link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Login dengan username dan password yang sudah dipunya 3. Masuk dashboard dan klik "Kartu Digital" 4. Klik gambar kartu 5. Muncul pemberitahuan status aktif tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan nomor rekening Jika syarat di atas sudah terpenuhi semua, penerima tinggal menunggu BSU atau BLT Subsidi Gaji ditransfer ke rekening masing-masing.

***.

49

Judul Cek Penerima BSU Subsidi Gaji 2021 Rp1 Juta di Link BPJS Ketenagakerjaan dan WA Hanya dengan HP



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933098185/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2021-rp1-juta-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa-hanya-dengan-hp?page=all

Jurnalis Aulia Nur Hakiki

Tanggal 2021-11-26 06:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Cara mudah cek penerima BSU Subsidi Gaji 2021 Rp1 juta di link BPJS Ketenagakerjaan dan WA hanya dengan HP berikut ini Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mencairkan BSU subsidi gaji atau BLT Subsidi Upah 2021 ke 4,6 juta karyawan. Besaran dana BLT Subsidi Gaji atau BSU Subsidi Upah 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

CEK PENERIMA BSU SUBSIDI GAJI 2021 RP1 JUTA DI LINK BPJS KETENAGAKERJAAN DAN WA HANYA DENGAN HP

Cara mudah cek penerima BSU Subsidi Gaji 2021 Rp1 juta di link BPJS Ketenagakerjaan dan WA hanya dengan HP berikut ini Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mencairkan BSU subsidi gaji atau BLT Subsidi Upah 2021 ke 4,6 juta karyawan.

Besaran dana BLT Subsidi Gaji atau BSU Subsidi Upah 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

Anda juga bisa cek daftar penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut caranya: 1. Klik link https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Login dengan username dan password yang sudah dipunya 3. Masuk dashboard dan klik "Kartu Digital" 4. Klik gambar kartu 5. Muncul pemberitahuan status aktif tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan nomor rekening Adapun cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta dapat dilakukan melalui WA BPJS Ketenagakerjaan di nomor 081380070175 dengan cara sebagai berikut: 1. Simpan nomor 081380070175 di HP 2. Lakukan interaksi atau kirim pesan melalui WA 3. Setelah direspon, pilih "Cek Penerima BSU " 4. Ikuti petunjuk yang ada sampai mendapatkan informasi apakah terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi Gaji 1 juta atau tidak.

50

Namun sebelum itu Anda harus pastikan bahwa anda telah memenuhi syarat dan bukan sebagai golongan karyawan yan dipastikan tidak dapat Subsidi Gaji sebagai berikut







Pemerintah akan mengutamakan pencairan BSU Subsidi Gaji kepada sejumlah karyawan. Ini daftarnya: - Karyawan di sektor usaha industri barang konsumsi.

- Karyawan di sektor usaha transportasi.

- Karyawan di sektor usaha aneka industri.

- Karyawan di sektor usaha properti dan real estate.

- Karyawan di sektor usaha perdagangan dan jasa.***.

51

Judul Putusan MK, Angin Segar Bagi Buruh

Nama Media Jabar Ekspres

Newstrend Omnibus Law

Halaman/URL Pg1&2

Jurnalis jpc

Tanggal 2021-11-26 06:14:00

Ukuran 207x149mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait perbaikan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) selama dua tahun, memperkuat agar pemerintah tak lagi menggunakan acuan PP 36 Tahun 2021, sebagai dasar penetapan upah minimum. Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat Agus Koswara menyebutkan, PP 36 Tahun 2021 tak lagi berlaku seiring dengan keputusan MK.

PUTUSAN MK, ANGIN SEGAR BAGI BURUH

BANDUNG - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait perbaikan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) selama dua tahun, memperkuat agar pemerintah tak lagi menggunakan acuan PP 36 Tahun 2021, sebagai dasar penetapan upah minimum.

Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat Agus Koswara menyebutkan, PP 36 Tahun 2021 tak lagi berlaku seiring dengan keputusan MK. Pihaknya juga meminta agar pemerintah tak mengeluarkan kebijakan turunan yang berdampak luas dari UU Cipta Kerja tersebut.

"PP 36 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, yang seharusnya tidak dipergunakan untuk menghitung upah minimum di Indonesia ini, seiring dengan hasil putusan MK hari ini (kemarin)," ujar Agus di sela aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kamis (25/11).

Agus memastikan, serikat buruh bakal terus mengawal agar tuntutan kenaikan upah sebesar 10% untuk tahun 2022 bisa terwujud.

"Kalau PP 36 sudah tidak berlaku, harus kembali ke peraturan lama, kami akan melakukan pengawalan sampai puncaknya tanggal 29 atau 30 November," katanya.

"Kalau soal UMP kira tolak dari awal juga, karena setiap kota dan kabupaten sudah punya upah minimum, jadi tidak menggunakan UMP, karena ada UMK dan upah sektoral," ujar Agus.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk gubernur terkait regulasi penetapan upah. "Saya masih menunggu arahan Menaker kepada para gubernur," ucap Taufik.

52

Seperti diketahui, pada Sabtu (20/11/2021), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 sebesar Rp. 1.841.487,31. Dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat kenaikan sebanyak 1,72% atau naik sebesar Rp 31.135,95.

Sementara, MK menilai, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usinan membacakan putusan gugatan UU Cipta Kerja, Kamis (25/11).

Hakim MK Anwar Usman menyebut, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan, sesuai dengan tenggat waktu dua tahun yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, MK meminta kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu selama dua tahun, sejak putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," tegas Anwar.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak besar yang ditimbulkan MK menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional.

"Pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil, guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum," tegas Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11 /2020 yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020. Sehingga MK memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang untuk memperbaikinya.

"Pembentuk Undang-Undang memperbaiki dengan memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang Omnibus Law yang juga harus tunduk dengan kepenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan," pungkas Suhartoyo. (jpc/bbs/drx)

54

Judul BLT Subsidi Gaji Cair Sebelum Akhir Tahun, Ini Deretan Pekerja yang Dapat Rp1 Juta



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1745689/blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-akhir-tahun-ini-deretan-pekerja-yang-dapat-rp1-juta

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-11-26 06:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Ratusan ribu pekerja tengah menanti cairnya BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta. Sejauh ini, sudah ada 467 ribu pekerja yang telah menerima BSU tahap 6 dari target 1,6 juta pekerja. "Sudah mulai disalurkan sejumlah 467 ribu pekerja," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

BLT SUBSIDI GAJI CAIR SEBELUM AKHIR TAHUN, INI DERETAN PEKERJA YANG DAPAT RP1 JUTA

JAKARTA - Ratusan ribu pekerja tengah menanti cairnya BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta. Sejauh ini, sudah ada 467 ribu pekerja yang telah menerima BSU tahap 6 dari target 1,6 juta pekerja.

"Sudah mulai disalurkan sejumlah 467 ribu pekerja," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

Sebelum tahun berganti, dapat dipastikan seluruh bantuan sudah tersalurkan kepada para pekerja/buruh. Hal ini bertepatan dengan ditutupnya buku APBN 2021 pada akhir tahun nanti.

"InshaAllah sebelum akhir Desember sesuai batas akhir tahun anggaran APBN 2021," katanya.

Perlu diketahui, cara mengecek status penerima BLT subsidi gaji dengan dua cara antara lain, di Kemnaker dengan kunjungi website kemnaker.go.id. Kemudian, di BPJS Ketenagakerjaan melalui situs https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

Syarat dan Pekerja yang dapat BLT subsidi gaji:

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK - Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 - Mempunyai Gaji/Upah

55

paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000 - Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah - Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)

56

Judul BLT Subsidi Gaji Cair Sebelum Akhir Tahun, Ini Deretan Pekerja yang Dapat Rp1 Juta



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/25/320/2507496/blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-akhir-tahun-ini-deretan-pekerja-yang-dapat-rp1-juta?page=1

Jurnalis Zikra Mulia Irawati

Tanggal 2021-11-26 06:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


BLT SUBSIDI GAJI CAIR SEBELUM AKHIR TAHUN, INI DERETAN PEKERJA YANG DAPAT RP1 JUTA


"Sudah mulai disalurkan sejumlah 467 ribu pekerja," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kepada Okezone, Jakarta.

Sebelum tahun berganti, dapat dipastikan seluruh bantuan sudah tersalurkan kepada para pekerja/buruh. Hal ini bertepatan dengan ditutupnya buku APBN 2021 pada akhir tahun nanti.

"InshaAllah sebelum akhir Desember sesuai batas akhir tahun anggaran APBN 2021," katanya.

Perlu diketahui, cara mengecek status penerima BLT subsidi gaji dengan dua cara antara lain, di Kemnaker dengan kunjungi website kemnaker.go.id. Kemudian, di BPJS Ketenagakerjaan melalui situs https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

Syarat dan Pekerja yang dapat BLT subsidi gaji:.

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK - Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 - Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum

57

provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000 - Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah - Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)

58

Judul Sambut Putusan MK soal Cipta Kerja, Buruh di Jabar Minta Aturan UMP Dicabut

Nama Media liputan6.com


Halaman/URL https://www.liputan6.com/regional/read/4720738/sambut-putusan-mk-soal-cipta-kerja-buruh-di-jabar-minta-aturan-ump-dicabut

Jurnalis Huyogo Simbolon

Tanggal 2021-11-26 06:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan upah minimum dengan formula PP 36 Tahun 2021 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021), turut menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiel dan uji formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

SAMBUT PUTUSAN MK SOAL CIPTA KERJA, BURUH DI JABAR MINTA ATURAN UMP DICABUT

Bandung - Para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan upah minimum dengan formula PP 36 Tahun 2021 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021), turut menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiel dan uji formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan keputusan salah satunya meminta pemerintah dalam hal ini selaku pembentuk undang-undang untuk memperbaiki beleid tersebut dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan MK.

Kemudian apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Berdasarkan amar ketujuh putusan MK yang dibacakan Kamis, 25 November 2021, yang berbunyi, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU tersebut.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto meminta Gubernur Jawa Barat, bupati, dan wali kota di Jabar segera kembali pada UU Ketenagakerjaan dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam menetapkan upah 2022.

59

Secara khusus, pihaknya mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar mencabut keputusannya untuk menaikkan upah tahun depan sebesar Rp31.135,95 yang menggunakan formulasi PP 36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Bagi gubernur, wali kota, dan bupati bisa menangguhkan pelaksanaan UU Cipta Kerja dengan mengacu ke UU sebelumnya yaitu UU 13 dan PP 78 tentang kenaikan upah minimum," ujar Roy.

Roy menyatakan buruh di Jabar akan tetap mengawal pemerintah dalam penetapan upah minimum kota/kabupaten yang akan diputuskan dalam waktu dekat. "Kita akan terus mengawal tanggal 29 dan 30 November aksi tetap dilakukan agar Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan upah minimum berdasarkan formula PP 36 lagi, tapi harus mengacu pada PP 78," katanya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Agus koswara juga menyambut baik putusan MK yang meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam dua tahun. Pihaknya akan mengawal perbaikan yang akan dilakukan hingga dua tahun ke depan.

"Selama dua tahun ke depan ini UU Cipta Kerja kami nilai masih berlaku, dan tentu kondisi ini memengaruhi perjuangan kita di mana dikatakan UU Cipta Kerja masih berlaku. Tapi ada satu poin putusan di mana pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan dari peraturan dari UU Cipta Kerja, kami akan kawal perbaikannya," tuturnya.

Adapun aksi unjuk rasa menolak penetapan upah minimum dengan formula PP 36 Tahun 2021 di depan Gedung Sate berjalan tertib. Sebagian massa ada yang telah tiba sejak pukul 11.00 WIB. Terpantau massa dari KSPSI, FSPMI, dan KSPI tengah menggelar longmars dari Jalan Diponegoro dan berkumpul di depan Gedung Sate.

Massa aksi yang telah berkumpul silih berganti orasi menolak UU Cipta Kerja. Selain itu, mereka juga menolak penetapan UMP Jabar 2022.

60

Judul Konsekuensinya UMK dan UMP Harus Direvisi

Nama Media Tribun Jabar


Halaman/URL Pg1&11

Jurnalis syarif abdusalam

Tanggal 2021-11-26 05:46:00

Ukuran 186x136mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

KETUA DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengatakan menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sesuai keputusan MK tersebut, katanya, Pemerintah RI dan DPR RI pun wajib melakukan perbaikan terhadap UU tersebut selambat-lambatnya dua tahun sejak putusan dibacakan. Di sisi lain, kata Jin-to, para bupati, wali kota, dan gubernur, juga harus merevisi upah minimum yang ditetapkan dengan dasar PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang didasari oleh UU Cipta Kerja.

KONSEKUENSINYA UMK DAN UMP HARUS DIREVISI

KETUA DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengatakan menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sesuai keputusan MK tersebut, katanya, Pemerintah RI dan DPR RI pun wajib melakukan perbaikan terhadap UU tersebut selambat-lambatnya dua tahun sejak putusan dibacakan. Di sisi lain, kata Jinto, para bupati, wali kota, dan gubernur, juga harus merevisi upah minimum yang ditetapkan dengan dasar PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang didasari oleh UU Cipta Kerja.

"Jelas pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang kita dengarkan dalam bahwa salah satu dasarnya adalah metode omnibus law ini tidak diatur dalam dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya tidak dikenal metode omnibus law," katanya melalui ponsel, Kamis (25/11).

la mengatakan jika dilihat dari pertibangan hukum dan putusan MK, maka disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini inkonstitusional.

"Artinya ada proses-proses yang dianggap cacat. Inkonstitusional ini bersyarat, sehingga diberikan kesempatan kepada pemerintah selama dua tahun untuk memperbaiki ini. Artinya secara terang-benderang pembentukan undang-undang itu bermasalah," tuturnya.

61

Pertimbangan-pertimbangan hukum MK ini juga membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh buruh dan publik selama ini terbukti, la mengatakan memang terjadi perubahan-perubahan redaksional dan perbaikan selama pembuatan UU tersebut.

"Artinya apa yang kita selama ini suarakan memang betul kan. Sehingga MK menganggap bahwa ini inkonstitusional dalam pembentukan undang-undangnya," katanya.

la mengatakan selama perbaikan dua tahun ini, MK menyatakan pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis nasional atau program strategis nasional yang berdampak luas, salah satunya adalah tentang pengupahan.

"Tidak boleh bikin aturan, PP turunan selama undang-undang ini diperbaiki. Karena itu, dengan putusan ini, kita berharap seluruh bupati, walikota, gubernur, menetapkan upah minimum tidak lagi berdasarkan PP 36, karena itu turunannya. Upah minimum akan berdampak luas bagi seluruh Indonesia termasuk klas-ter ketenagakerjaan secara umum," katanya.

la mengatakan kepala daerah yang sudah menetapkan upah minimum dengan formula PP 36 tentu harus dicabut dan diperbaiki dan kembali menggunakan aturan lama.

"Sebenarnya pemerintah memaksakan terus memakai PP 36 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita melihat memang ada agenda dan keinginan penumpang-penumpang gelap dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini," katanya, (sya-rif abdussalam)

63

Judul BLT Subsidi Gaji Cair Akhir Minggu Ini, Silakan Cek Rekening!



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/25/320/2507564/blt-subsidi-gaji-cair-akhir-minggu-ini-silakan-cek-rekening?page=1

Jurnalis Sevilla Nouval Evanda

Tanggal 2021-11-26 05:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) telah cair ke 467 ribu pekerja/buruh. Target keseluruhan BLT in adalah ke 1,6 juta pekerja. Menurut Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, penyaluran BLT subsidi gaji bakal kembali dilakukan pada akhir minggu ini.

BLT SUBSIDI GAJI CAIR AKHIR MINGGU INI, SILAKAN CEK REKENING!

JAKARTA - BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) telah cair ke 467 ribu pekerja/buruh. Target keseluruhan BLT in adalah ke 1,6 juta pekerja. Menurut Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, penyaluran BLT subsidi gaji bakal kembali dilakukan pada akhir minggu ini.

Demi mencegah duplikasi penerima bantuan sosial (bansos), Indah mengaku pihaknya akan terus menggalakkan verifikasi data pekerja penerima. Hingga saat ini pun, 467 ribu penerima telah dipastikan melewati tahap verifikasi.

64

Judul BLT Subsidi Gaji Cair Akhir Minggu Ini, Silakan Cek Rekening!



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1745661/blt-subsidi-gaji-cair-akhir-minggu-ini-silakan-cek-rekening

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-11-26 05:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) telah cair ke 467 ribu pekerja/buruh. Target keseluruhan BLT in adalah ke 1,6 juta pekerja. Menurut Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, penyaluran BLT subsidi gaji bakal kembali dilakukan pada akhir minggu ini.

BLT SUBSIDI GAJI CAIR AKHIR MINGGU INI, SILAKAN CEK REKENING!

JAKARTA - BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) telah cair ke 467 ribu pekerja/buruh. Target keseluruhan BLT in adalah ke 1,6 juta pekerja.

Menurut Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, penyaluran BLT subsidi gaji bakal kembali dilakukan pada akhir minggu ini.

Demi mencegah duplikasi penerima bantuan sosial (bansos), Indah mengaku pihaknya akan terus menggalakkan verifikasi data pekerja penerima.

Hingga saat ini pun, 467 ribu penerima telah dipastikan melewati tahap verifikasi.

65

Judul Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor Tak Naikkan UMK 2022

Nama Media Koran Jakarta


Halaman/URL Pg7

Jurnalis S-2

Tanggal 2021-11-26 05:36:00

Ukuran 124x185mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ade Yasin (Bupati Bogor) Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha sudah menyepakati untuk tidak ada kenaikan (UMK)

neutral - Ade Yasin (Bupati Bogor) Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7 persen

positive - Nanda Iskandar (Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya

Ringkasan

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah menyepakati bahwa angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada 2022 tidak naik. "Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha sudah menyepakati untuk tidak ada kenaikan (UMK)," ungkapnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BOGOR TAK NAIKKAN UMK 2022

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah menyepakati bahwa angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada 2022 tidak naik.

"Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha sudah menyepakati untuk tidak ada kenaikan (UMK)," ungkapnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.

Menurutnya, angka UMK di wilayahnya kini sudah cukup tinggi, yakni 4,2 juta rupiah, di atas UMK wilayah Kota Bogor yang senilai 4,1 juta rupiah.

66

Pasalnya, tahun lalu angka UMK wilayah Kota Bogor juga tidak mengalami kenaikan. "Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7 persen," kata Ade Yasin.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menggelar rapat pleno untuk membahas kenaikan UMK tahun 2022, meski seharusnya ditetapkan 25 November 2021, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Terimbas Pandemi

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.

"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya," terang Iskandar.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Co-vid-19. Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi da-lamnegeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemkab Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk ke mudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah. Ant/S-2

67

Judul Pemerintah Percepat Penyaluran BSU

Nama Media Tribun Jabar


Halaman/URL Pg2

Jurnalis TRIBUNNETWORK

Tanggal 2021-11-26 05:31:00

Ukuran 104x174mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauzi-yah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi

neutral - Ida Fauzi-yah (Menteri Ketenagakerjaan) Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima

negative - Ida Fauzi-yah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU

positive - Ida Fauzi-yah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pe-kerja/buruh yang terdam-pak Covld-19

neutral - Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI) Ini merupakan bukti komitmen pemerintah memberikan BSU kepada masyarakat

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, lebih dart 7,1 pe-kerja/buruh telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) pada tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzi-yah, mengatakan pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

PEMERINTAH PERCEPAT PENYALURAN BSU

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, lebih dart 7,1 pe-kerja/buruh telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) pada tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzi-yah, mengatakan pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU tersebut.

68

Salah satunya dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021. Ida mengatakan perluasan BSU ini dilakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Sejauh ini, kata Ida. BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.

"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.

Menaker juga mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya akibat duplikasi data dengan penerima bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Pra-kerja. PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," ujarnya.

Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui proflle.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdam-pak Covld-19," ujarnya.

Muhammad Cholifihani dari Bapennas RI mengatakan pemerintah telah menghabiskan biaya triliunan untuk pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi. Indonesia, ujar Cholifihani, telah mengalokasikan lebih dari Rp 695,2 triliun di tahun 2020 lalu dan tahun ini Indonesia alokasikan Rp 744,8 triliun untuk pelindungan sosial dan PEN.

"Ini merupakan bukti komitmen pemerintah memberikan BSU kepada masyarakat," ujarnya, (tribun network/lar/sam)

69

Judul Persiapan 90%, Program JKP Siap Dirilis Akhir Tahun



Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/persiapan-90-program-jkp-siap-dirilis-akhir-tahun

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-26 05:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah masih optimistis bisa meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akhir 2021. Sebab hingga saat ini seluruh persiapan pelaksanaan program ini telah mencapai 90%. Peluncuran program JKP telah dibahas lintas kementerian dan lembaga melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan BPJS Kesehatan.

PERSIAPAN 90%, PROGRAM JKP SIAP DIRILIS AKHIR TAHUN

Pemerintah masih optimistis bisa meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akhir 2021. Sebab hingga saat ini seluruh persiapan pelaksanaan program ini telah mencapai 90%.

Peluncuran program JKP telah dibahas lintas kementerian dan lembaga melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan BPJS Kesehatan.

"Desember ini dan akan ada soft launching dan peluncuran resmi bulan Februari 2022," ujar Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Muhammad Cholifihani, Kamis (25/11).

Menurut Cholifihani seluruh infrastruktur JKP telah siap. Selain itu, situs informasi dan tenaga penyuluh atau konsultan telah juga siap jalan.

Hanya saja Cholifihani tidak memberikan penjelasan apakah program ini tetap jalan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan sebagian dari pasal bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan melarang pemerintah membuat aturan turunan UU ini.

70

Program JKP memang diatur di UU Cipta Kerja, Pasal 82 yang mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yakni Pasal 18 menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan pada huruf (f).

Program ini bertujuan memberikan tunjangan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, program JKP juga memberikan pelatihan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah juga telah menetapkan anggaran bagi program JKP. "Anggaran sudah ada peraturannya dari Kemkeu," terang Cholifihani.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 920,71 miliar untuk iuran peserta JKP tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP menyebutkan bahwa iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan. Iuran tersebut akan dibayarkan pemerintah dan rekomposisi iuran program lainnya.

JKP ini penting sebagai perlindungan bagi pekerja yang bisa diberikan dalam program ini, yakni uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kepada pegawai PHK.

71

Judul Berita Foto- DEMO UPAH

Nama Media Rakyat Merdeka


Halaman/URL Pg14

Jurnalis *

Tanggal 2021-11-26 04:49:00

Ukuran 123x143mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

BERITA FOTO- DEMO UPAH

caption:

DEMO UPAH: Pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Mereka meminta Gubernur Provinsi Jawa Barat menyesuaikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak berdasarkan PP/36 2021, sehingga di Jawa Barat upah buruh menjadi layak.

72

Judul Suara Buruh dan Naiknya UMK Cirebon Rp 10.426

Nama Media Kompas


Halaman/URL Pg11

Jurnalis abdullah fikri ashri

Tanggal 2021-11-26 04:48:00

Ukuran 156x205mmk

Warna Warna

AD Value Rp 134.160.000



Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Pujiati (Masa) Saya kena PHK (pemutusan hubungan kerja) karena bikin serikat (pekerja). Saya sebagai ketuanya. Sekretaris saya juga dipecat

neutral - Pujiati (Masa) Juni-J uli lalu, kami lembur sampai pukul 9 malam

negative - Pujiati (Masa) Jadi, masih bisa nabung lewat arisan. Seminggu, Rp 50.000

negative - Moh Machbub (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya) Pakan burung aja lebih mahal dari ini

negative - Moh Machbub (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Kalau upah buruh rendah, daya beli masyarakat juga turun dan pertumbuhan ekonomi ikut terdampak

negative - Moh Machbub (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Kalau buruh punya HP dan sepeda motor, itu semua nyicil

neutral - Moh Machbub (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Ngapain investor masuk kalau buruh dimiskinkan?

neutral - Imron Rosyadi (Bupati Cirebon) Pengen tuku apa (mau beli apa) Rp 10.000?

neutral - Imron Ro-syadi (Bupati Cirebon) Kami tidak bisa seenaknya, (kenaikan upah) ini ada kajian dari berbagai aspek sehingga keputusannya menguntungkan berbagai pihak

Ringkasan

Ratusan buruh tak beranjak meski hujan deras mengguyur di depan Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/11/2021) sore. Mereka memprotes upah buruh 2022 yang dinilai tidak manusiawi, karena hanya naik Rp 10.426. Pujiati (34), peserta aksi, siang itu sibuk membagikan kue dan nasi bungkus ke sejumlah buruh. Karena kurang, satu nasi bungkus dinikmati 2-3 orang. Menunya nasi, ceker, dan urap. Mereka menyantap sambil tersenyum.

73

SUARA BURUH DAN NAIKNYA UMK CIREBON RP 10.426

Ratusan buruh tak beranjak meski hujan deras mengguyur di depan Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/11/2021) sore. Mereka memprotes upah buruh 2022 yang dinilai tidak manusiawi, karena hanya naik Rp 10.426.

Pujiati (34), peserta aksi, siang itu sibuk membagikan kue dan nasi bungkus ke sejumlah buruh. Karena kurang, satu nasi bungkus dinikmati 2-3 orang. Menunya nasi, ceker, dan urap. Mereka menyantap sambil tersenyum.

Di balik semua itu, Pujiati galau. Perusahaan peti mati di Cirebon memberhentikannya dengan alasan habis kontrak. "Saya kena PHK (pemutusan hubungan kerja) karena bikin serikat (pekerja). Saya sebagai ketuanya. Sekretaris saya juga dipecat," ujarnya.

Padahal, berserikat merupakan hak pekerja. la mendirikan serikat demi kesejahteraan buruh, termasuk mengangkat statusnya yang hanya karyawan kontrak enam tahun terakhir. Ia juga belum menerima jaminan sosial, seperti kartu BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau sakit, meskipun ada surat dokter, kami tetap tidak dibayar," kata ibu satu anak ini. Upahnya Rp 2 juta per bulan, di bawah upah minimum Kabupaten Cirebon Rp 2,26 juta. Kondisi serupa dialami sebagian dari 140 karyawan tempatnya bekerja.

Perusahaan tersebut memproduksi peti mati untuk ekspor ke Taiwan. Bahkan, Pujiati turut andil menyediakan peti jenazah ketika kasus Covid-19 melonjak di Tanah Air. "Juni-J uli lalu, kami lembur sampai pukul 9 malam," katanya.

Sayangnya, harapannya agar terus bekerja di perusahaan peti mati itu terkubur. Meski dipecat, tamatan SMP itu terus mengadvokasi agar mendapat haknya. Tak hanya untuk dirinya, ia berjuang UMK Cirebon sesuai kebutuhan buruh.

Gaji Rp 2 juta per bulan hanya cukup memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Ini belum termasuk cicilan sepeda motor Rp 450.000 per bulan, biaya pendidikan anaknya di SMP, dan lainnya.

Suaminya juga buruh pabrik kasur berpenghasilan lebih dari Rp 2 juta. "Jadi, masih bisa nabung lewat arisan. Seminggu, Rp 50.000," katanya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya Moh Machbub mengatakan, kenaikan upah minimum Cirebon Rp 10.426 tak manusiawi. Jika dibagi 25 hari kerja, hanya dapat Rp 417 per hari.

"Pakan burung aja lebih mahal dari ini," ujarnya. Padahal, selama pandemi Covid-19, buruh juga harus mengeluarkan biaya tambahan beli masker, cairan antiseptik, dan lainnya. Buruh pun tetap bekerja di tengah ancaman virus korona.

Itu sebabnya, pihaknya menolak kenaikan UMK 2022 yang hanya 0,46 persen atau Rp 10.426. Berdasar survei kebutuhan hidup layak (KHL) di tiga pasar di Cirebon, katanya, kenaikan UMK Cirebon seharusnya 7-10 persen. Artinya, tambah minimal Rp 158.000.

Seruan dan besaran kenaikan serupa juga terjadi di banyak daerah, hampir di semua daerah. Nyatanya, banyak kenaikan berkisar 2-3 persen. Bahkan, di Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) tidak ada kenaikan sama sekali karena besarannya sudah sesuai peraturan (Kompas.id, 25/11/2021).

Audit kemampuan

74

Machbub mengerti, perusahaan juga terdampak pandemi Covid-19. Akan tetapi, perlu audit independen demi memastikan kemampuan keuangan perusahaan. "Kalau upah buruh rendah, daya beli masyarakat juga turun dan pertumbuhan ekonomi ikut terdampak," ujarnya.

Selama ini, 53.000 buruh di sekitar 1.200 perusahaan di Kabupaten Cirebon turut memutar roda ekonomi. "Kalau buruh punya HP dan sepeda motor, itu semua nyicil" katanya.

Pihaknya mempertanyakan kebijakan Pemkab Cirebon yang terkesan memberi karpet merah bagi pengusaha atau investor dengan iming-iming upah murah. Satuan Tugas Investasi, misalnya, turut diben-tuk. "Ngapain investor masuk kalau buruh dimiskinkan?" katanya.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui, kenaikan upah sekitar Rp 10.000 belum memadai. "Pengen tuku apa (mau beli apa) Rp 10.000?" ujarnya setelah beraudiensi dengan perwakilan buruh.

Namun, ia tak bisa berbuat banyak terkait UMK. Sebab, pemda mengacu aturan pemerintah pusat, seperti UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang ikut menahan laju kenaikan upah.

Situasi kurang lebih sama disuarakan kepala daerah lain. Tak berdaya, kata mereka.

"Kami tidak bisa seenaknya, (kenaikan upah) ini ada kajian dari berbagai aspek sehingga keputusannya menguntungkan berbagai pihak," ujarnya.

Hari mulai gelap, tetapi sejumlah buruh masih duduk di depan Kantor Bupati Cirebon. Mereka menanti kabar baik yang entah kapan datang.

(ABDULLAH FIKRI ASI IRI)

76

Judul Persiapan 90%, program JKP Siap Dirilis Akhir Tahun

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg17

Jurnalis Abdul Basith Bardan

Tanggal 2021-11-26 04:45:00

Ukuran 104x282mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah masih optimistis bisa meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akhir 2021. Sebab hingga saat ini seluruh persiapan pelaksanaan program ini telah mencapai 90%. Peluncuran program JKP telah dibahas lintas kemente-rian dan lembaga melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdik-budristek), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Keuangan (Kem-keu), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan BPJS Kesehatan.

PERSIAPAN 90%, PROGRAM JKP SIAP DIRILIS AKHIR TAHUN

Pemerintah masih optimistis bisa meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akhir 2021. Sebab hingga saat ini seluruh persiapan pelaksanaan program ini telah mencapai 90%.

Peluncuran program JKP telah dibahas lintas kementerian dan lembaga melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan BPJS Kesehatan.

"Desember ini dan akan ada soft launching dan peluncuran resmi bulan Februari 2022," ujar Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bap-penas Muhammad Cholifihani, Kamis (25/11).

Menurut Cholifihani seluruh infrastruktur JKP telah siap. Selain itu, situs informasi dan tenaga penyuluh atau konsultan telah juga siap jalan.

Hanya saja Cholifihani tidak memberikan penjelasan apakah program ini tetap jalan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan sebagian dari pasal bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan melarang pemerintah membuat aturan turunan UU ini.

77

Program JKP memang diatur di UU Cipta Kerja, Pasal 82 yang mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yakni Pasal 18 menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan pada huruf (f).

Program ini bertujuan memberikan tumjangan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, program JKP juga memberikan pelatihan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah juga telah menetapkan anggaran bagi program JKP. "Anggaran sudah ada peraturannya dari Kemkeu," terang Cholifihani.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 920,71 miliar untuk iuran peserta JKP tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP menyebutkan bahwa iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan. Iuran tersebut akan dibayarkan pemerintah dan rekomposisi iuran program lainnya.

JKP ini penting sebagai perlindungan bagi pekerja yang bisa diberikan dalam program ini, yakni uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kepada pegawai PHK.

Abdul Basith Bardan

78

Judul Anulir Upah Minimum

Nama Media Kompas


Halaman/URL Pg9

Jurnalis Age

Tanggal 2021-11-26 04:39:00

Ukuran 220x204mmk

Warna Warna

AD Value Rp 189.200.000



Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kami berharap pemerintah menangguhkan UU Cipta Kerja, khususnya untuk persoalan ketenagakerjaan, seperti upah minimum, PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pesangon

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Upah minimum itu tercantum di PP No 36/2021 dan sudah keluar sehingga harus tetap berjalan. PP tak bisa serta-merta dibatalkan dengan adanya revisi yang diamanatkan MK. Berbeda halnya kalau (PP) belum diterbitkan, itu berdasarkan putusan MK memang harus ditunda sampai ada revisi UU

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Atas dasar itu, buruh meminta kebijakan upah minimum dicabut dan kembali ke aturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini, kebijakan upah minimum 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menerapkan sistem pengupahan baru yang dianggap menahan laju kenaikan upah minimum jadi lebih rendah untuk menjaga iklim investasi dan berusaha.

ANULIR UPAH MINIMUM

Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Atas dasar itu, buruh meminta kebijakan upah minimum dicabut dan kembali ke aturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saat ini, kebijakan upah minimum 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

79

Regulasi ini menerapkan sistem pengupahan baru yang dianggap menahan laju kenaikan upah minimum jadi lebih rendah untuk menjaga iklim investasi dan berusaha.

Hingga Kamis (25/11/2021), 33 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 berdasarkan UU Cipta Kerja. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dibahas sampai 30 November 2021. Adapun rata-rata kenaikan UMP tahun depan adalah 1,09 persen atau di bawah tingkat inflasi tahunan nasional yang 1,66 persen.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) Said lqbal, penetapan upah minimum dan berbagai persoalan ketenagakerjaan harus kembali ke UU Ketenagakerjaan karena UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil.

Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, sesuai pertimbangan yang disampaikan dalam putusan MK, kebijakan yang strategis dan memengaruhi masyarakat luas berdasarkan UU Cipta Kerja seharusnya ditangguhkan. "Kami berharap pemerintah menangguhkan UU Cipta Kerja, khususnya untuk persoalan ketenagakerjaan, seperti upah minimum, PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pesangon," katanya.

Menggantung

Putusan uji formil MK itu membawa tafsir berbeda-beda. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai putusan MK tidak berpengaruh terhadap penetapan upah minimum 2022 yang sudah berlaku. Menurut dia, kebijakan upah minimum tidak bisa lagi diganggu gugat.

"Upah minimum itu tercantum di PP No 36/2021 dan sudah keluar sehingga harus tetap berjalan. PP tak bisa serta-merta dibatalkan dengan adanya revisi yang diamanatkan MK. Berbeda halnya kalau (PP) belum diterbitkan, itu berdasarkan putusan MK memang harus ditunda sampai ada revisi UU," ujar Hariyadi.

Untuk sementara, kebijakan upah minimum 2022 masih menggantung. Sampai Kamis malam, Kementerian Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih rapat membahas dampak putusan MK itu terhadap kebijakan upah minimum 2022 serta berbagai urusan ketenagakerjaan lainnya.

Wakil Ketua Depenas Surnadi mengatakan belum ada kesimpulan terkait dampak putusan MK terhadap kebijakan upah. Ia menilai ada kesulitan untuk menafsirkan dampak dari putusan MK itu karena bunyi putusannya tidak tegas.

Saat dihubungi, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani dan Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi belum bisa memberikan komentar.

Sementara itu, buruh di sejumlah daerah berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi yang lebih tinggi, setidaknya 7-10 persen. Unjuk rasa antara lain digelar di Jakarta, Bekasi, Batam, Bandung, dan Surabaya.

(AGE/DIM/ESA/NIK/NDU/ TAM/HLN/VAN)

81

Judul Tak Kunjung Sepakat, Buruh Ancam Mogok Kerja

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg17

Jurnalis Fransiskus Simbolon

Tanggal 2021-11-26 04:38:00

Ukuran 197x282mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi ini melibatkan enam konfederasi buruh dan 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional dan regional, dan 2 juta buruh akan ikut dalam aksi mogok nasional ini

negative - Agung Pambudi (Direktur Apindo Reserarch Institute) Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja menjadi tidak sah, kemudian dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah yaitu pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir

negative - Agung Pambudi (Direktur Apindo Reserarch Institute) Kami menghargai hak pekerja menyampaikan pendapat lewat unjuk rasa, namun bila sudah sampai pada mogok kerja dan merugikan perusahaan, hal ini dinilai tidak pas

negative - Agung Pambudi (Direktur Apindo Reserarch Institute) Buruh ancam 2 juta orang akan ikut aksi mogok nasional bulan depan.

Ringkasan

Pro kontra penetapan upah minimum tahun ini terus berlanjut. Gubernur di seluruh Indonesia telah menetapkan besaran kenaikan upah yang rata-rata 1%-2%. Kalangan buruh yang tak puas dengan upah mini bersiap menggelar aksi demo dan mogok kerja nasional pada akhir November 2021 hingga awal Desember 2021 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan dilaksanakan pada 29-30 November 2021 yang merupakan batas akhir penetapan upah minimum, terutama upah minimum kabupaten/kota (UMK).

TAK KUNJUNG SEPAKAT, BURUH ANCAM MOGOK KERJA

Pro kontra penetapan upah minimum tahun ini terus berlanjut. Gubernur di seluruh Indonesia telah menetapkan besaran kenaikan upah yang rata-rata l%-2%. Kalangan buruh yang tak puas

82

dengan upah mini bersiap menggelar aksi demo dan mogok kerja nasional pada akhir November 2021 hingga awal Desember 2021 mendatang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan dilaksanakan pada 29-30 November 2021 yang merupakan batas akhir penetapan upah minimum, terutama upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selanjutnya, aksi demo ini akan dilanjutkan dengan aksi mogok kerja secara nasional yang rencananya berlangsung pada 6-8 Desember 2021.

"Aksi ini melibatkan enam konfederasi buruh dan 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional dan regional, dan 2 juta buruh akan ikut dalam aksi mogok nasional ini," ujar Said, Rabu (24/11) lalu.

Seperti diketahui, buruh meminta kenaikan upah tahun depan mencapai 7%-10%. Permintaan ini sudah dipastikan gagal setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan upah minimum 2022 hanya naik rata-rata sebesar 1,09%.

Dengan ancaman aksi mogok nasional ini, maka ribuan pabrik di seluruh Indonesia terancam tak beroperasi. Hal ini langsung memantik reaksi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Direktur Apindo Reserarch Institute Agung Pambudi, Kamis (25/11) mengingatkan, seman mogok nasional ini sejatinya tidak ada pihak yang diuntungkan. Apalagi, rencana mogok kerja secara nasional ini seharusnya dilaksanakan dengan pemberitahuan resmi secara tertulis kepada pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum aksi dan memuat alasan mogok kerja.

"Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja menjadi tidak sah, kemudian dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah yaitu pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir," katanya.

Agung mempertanyakan dasar dan alasan aksi mogok nasional ini dilakukan. Pasalnya, aksi mogok kerja sesuai aturan perundang-undangan bisa dilakukan bila terjadi kegagalan dalam proses perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja Ketua Umum Apindo Hari-yadi Sukamdani meminta kepada pengusaha untuk memberikan pemahaman kepada pekerja terkait mekanisme mogok kerja yang berlaku.

"Kami menghargai hak pekerja menyampaikan pendapat lewat unjuk rasa, namun bila sudah sampai pada mogok kerja dan merugikan perusahaan, hal ini dinilai tidak pas," katanya

84

Judul Berita Foto - Aksi Buruh saat Putusan MK atas UU Cipta Kerja

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg17

Jurnalis Fransiskus Simbolon

Tanggal 2021-11-26 04:37:00

Ukuran 166x272mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

BERITA FOTO - AKSI BURUH SAAT PUTUSAN MK ATAS UU CIPTA KERJA

caption:

Gabungan serikat pekerja/buruh bersorak-sorai di kawasan Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) saat mendengar pembacaan putusan UU Cipta Kerja yang sedang dibacakan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11). Dalam aksinya demo buruh tersebut mereka menuntut pembatalan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kenaikan upah 2022.

85

Judul Ada 7,6 Juta Penerima BSU

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg17

Jurnalis vendy yhulia susanto

Tanggal 2021-11-26 04:37:00

Ukuran 179x107mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data tersebut sudah termasuk perluasan penerima BSU sebanyak 517.120 calon penerima


Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan masih terus menyalurkan bantuan subsidi giyi atau upah (BSU) kepada para pekerja untuk periode 2021. Hingga menjelang tutup buku akhir tahun 2021 pemerintah sudah menyalurkan BSU kepada 7.163.043 penerima. Adapun jumlah penerima BSU tahun 2021 menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah adalah sebanyak 8.283.364 calon penerima BSU. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. "Data tersebut sudah termasuk perluasan penerima BSU sebanyak 517.120 calon penerima," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).

ADA 7,6 JUTA PENERIMA BSU

Kementerian Ketenagakerjaan masih terus menyalurkan bantuan subsidi giyi atau upah (BSU) kepada para pekerja untuk periode 2021. Hingga menjelang tutup buku akhir tahun 2021 pemerintah sudah menyalurkan BSU kepada 7.163.043 penerima.

Adapun jumlah penerima BSU tahun 2021 menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah adalah sebanyak 8.283.364 calon penerima BSU. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. "Data tersebut sudah termasuk perluasan penerima BSU sebanyak 517.120 calon penerima," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).

Adanya tambahan calon penerima BSU tersebut bisa terlaksana setelah Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan

86

Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

Ia harap perluasan BSU yang anggarannya dari sisa anggaran BSU 2021 bisa mendorong tercapainya target BSU untuk meminimalisir efek pandemi.

Meriaker Ida mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKII, dan BPUM. "Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," ujar Ida.

Vendy Yhulia Susanto

88

Judul Buruh Beri Anies Waktu 3x24 Jam



Halaman/URL Pg4

Jurnalis *

Tanggal 2021-11-26 04:28:00

Ukuran 53x65mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

BURUH BERI ANIES WAKTU 3X24 JAM

Kalangan buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya naik Rp 37 ribu. Buruh memberikan Anies waktu 3x24 jam untuk merevisi aturan itu.

89

Judul Hawa Panas Penentuan UMK

Nama Media Media Indonesia


Halaman/URL Pg9

Jurnalis N-2

Tanggal 2021-11-26 04:24:00

Ukuran 127x137mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

UNJUK rasa, mogok massal, dan gedoran di pintu-pintu pabrik terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Senin (22/11). Ribuan buruh turun ke jalan, memblokade akses utama antara Cimareme dan Batujajar, menyebabkan jalan nasional itu lumpuh total.Terulangnya peristiwa itu menjadi pertimbangan utama saat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Pleno Dewan Pengupahan tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten 2022, kemarin. Meski digelar saat udara yang sejuk di Cikole, Kecamatan Lembang, suasana gerah melingkupi acara itu.

HAWA PANAS PENENTUAN UMK

UNJUK rasa, mogok massal, dan gedoran di pintu-pintu pabrik terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Senin (22/11). Ribuan buruh turun ke jalan, memblokade akses utama antara Cimareme dan Batujajar, menyebabkan jalan nasional itu lumpuh total.

Terulangnya peristiwa itu menjadi pertimbangan utama saat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Pleno Dewan Pengupahan tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten 2022, kemarin. Meski digelar saat udara yang sejuk di Cikole, Kecamatan Lembang, suasana gerah melingkupi acara itu.

Perwakilan buruh menuntut kenaikan UMK hingga 7% atau Rp227 ribu lebih dari Rp3.2 juta menjadi Rp3,4 juta. Sementara itu, unsur pengusaha kekeuh bertahap sesuai Peraturan Pemerintah No 36/2021 tidak ada kenaikan atau sama dengan UMK 2021 sebesar Rp3,2 juta.

Jalan tengah dipilih Plt Bupati Hengky Kurniawan. Atas nama menjaga kondusivitas dan keharmonisan hubungan industrial, ia mengusulkan kenaikan sebesar Rp30 ribu atau 0,95% menjadi Rp3.279.141.

"Usulan ini akan kita serahkan ke pemerintah provinsi. Saran serikat pekerja dan pengusaha akan jadi bahan pertimbangan." ujar Hengky.

90

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bandung Barat. Budiman, mengaku hasil rapat belum memuaskan buruh. "Rangkaian aksi pasti kita lakukan sampai nanti penetapan gubernur pada 30 November. Kita akan kawal terus."

Kehati-hatian juga harus dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tahun ini, mereka menetapkan UMK sebesar Rp2,l juta, naik Rp84 ribu atau 4,08% dari tahun sebelumnya.

''Penentuan UMK kami lakukan dengan sangat hati-hati. Ada landasan hukum yang harus dipatuhi. Kami juga harus menyeimbangkan aspirasi pemberi kerja dan pekerja," ujar Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi.

Di Temanggung, Jawa Tengah, Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menilai perusahaan garmen, sepatu, kulit, kayu, dan perkebunan sudah membaik 3-4 bulan terakhir. "Karena itu, kami menuntut kenaikan UMK sebesar 3%-3,5%."

Kemarin, unjuk rasa dilakukan buruh di Bandung, Jawa Barat, Jambi, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di depan gedung DPRD Kalsel, buruh menuntut UMP 2022 naik sebesar 8% atau menjadi Rp3,l juta. (DG/AT/TS/AN/SL/ DY/N-2)

91

Judul Kaum Buruh Menjerit, Senayan Kok Membisu



Halaman/URL Pg3

Jurnalis BSH

Tanggal 2021-11-26 04:20:00

Ukuran 203x94mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Ilhamsyah (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh) Bagaimana bisa, upah naik hanya puluhan ribu rupiah, atau bahkan tidak naik sama sekali

neutral - Ilhamsyah (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh) Seperti tahun-tahun sebelumnya, parlemen senyap. Tak ada partai yang peduli

negative - Ilhamsyah (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh) Sisanya sama belaka

neutral - Ilhamsyah (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh) ika yang duduk di Senayan itu wakil buruh, dipastikan soal upah mendapatkan prioritas perjuangan

neutral - Ilhamsyah (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh) Sudah saatnya kelas pekerja merapatkan diri dan membangun partainya sendiri

Ringkasan

PARTAI Buruh menyoroti minimnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2022. Angka kenaikan rata-rata 1,09 persen bikin geram kaum buruh. Jika nanti lolos ke Senayan, akan memperjuangkan upah yang lebih layak. "Bagaimana bisa, upah naik hanya puluhan ribu rupiah, atau bahkan tidak naik sama sekali," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh, Ilhamsyah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

KAUM BURUH MENJERIT, SENAYAN KOK MEMBISU

PARTAI Buruh menyoroti minimnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2022. Angka kenaikan rata-rata 1,09 persen bikin geram kaum buruh. Jika nanti lolos ke Senayan, akan memperjuangkan upah yang lebih layak.

92

"Bagaimana bisa, upah naik hanya puluhan ribu rupiah, atau bahkan tidak naik sama sekali," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh, Ilhamsyah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pria yang akrab disapa Bung Boing ini mengaku, tidak terkejut melihat senyapnya Senayan ketika buruh berjuang habis-habisan memperjuangkan upah layak ini. Bahkan, tidak sedikit demonstrasi besar di daerah-daerah karena terhimpit ekonomi akibat upah rendah. "Seperti tahun-tahun sebelumnya, parlemen senyap. Tak ada partai yang peduli," katanya.

Dia menuding, senyapnya wakil rakyat di Senayan itu akibat komposisinya kebanyakan dari kalangan pengusaha. Menilik data Partai Buruh, enam dari 10 anggota parlemen itu adalah pengasaha. "Sisanya sama belaka," sesalnya.

Ketua Umum (Ketum) Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) ini menjamin, situasinya seperti saat ini tidak akan terjadi apabila Partai Buruh masuk Senayan. "ika yang duduk di Senayan itu wakil buruh, dipastikan soal upah mendapatkan prioritas perjuangan," ucapnya.

Menurutnya, peristiwa ini cukup menjadi alasan bagi para pekerja seluruh Indonesia untuk berjuang bersama Partai Buruh. "Sudah saatnya kelas pekerja merapatkan diri dan membangun partainya sendiri," tegasnya.

Diceritakan, pendirian ulang Partai Buruh pada 5 Oktober 2021 silam adalah pertanda bahwa partai ini adalah alat juang kaum buruh. Sebuah partai yang menjadi anti tesis bagi kekuatan modal yang mendominasi politik Indonesia.

"Hari-hari ini saatnya memperhebat perjuangan upah, tetapi pada waktu yang sama hari-hari ini juga saatnya menyingsingkan lengan baju memperkuat alat politik kelas pekerja yang tersedia: Partai Buruh, we are the working class,” tegasnya.

Boing memaklumi, demonstrasi buruh soal upah begitu besar terjadi di kota-kota besar seluruh Indonesia belakangan ini. Aksi itu merupakan protes keras atas kenaikan upah yang minim.

"Di beberapa titik, buruh-buruh tak menahan diri menunjukkan kemarahannya. Mereka menantang kekuasaan dan alat-alatnya tanpa segan. Jika ada gerbang pabrik yang harus diterabas, mereka tubruk. Jika ada aparat keamanan yang menghalangi, mereka tak kendur," ceritanya. bsh

94

Judul Menolak Demo Buruh Saat Pandemi Corona

Nama Media lampungmediaonline.com


Halaman/URL https://lampungmediaonline.com/menolak-demo-buruh-saat-pandemi-corona/

Jurnalis Lampung Media Online

Tanggal 2021-11-26 00:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Menolak Demo Buruh Saat Pandemi Corona Oleh : Asep Sarifudin Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.

MENOLAK DEMO BURUH SAAT PANDEMI CORONA

Menolak Demo Buruh Saat Pandemi Corona Oleh : Asep Sarifudin Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.

Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.

Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, kondisi upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Kaitz Indeks.

Ia mengatakan, terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya.

Ida melanjutkan, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6.

95

Dirinya menjelaskan bahwa kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan.

Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum dijadikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu.

Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Diketahui elemen buruh menuntut UMP tahun 20222 naik 7-10 % dari tahun ini. Namun tuntutan tersebut tentu saja tak bisa langsung mendapatkan persetujuan.Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta tahun 2021 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, UMP di Jakarta saat ini berada di angka Rp 4.416.186,548.

Jika mengacu pada perhitungan kenaikan upah minimum 2022 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan yakni sebesar 1,09 persen, UMR Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.464.322,98. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMP DKI Jakarta 2022 adalah yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di seluruh Indonesia.

Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku takut menaikkan UMP, keputusan tersebut ia ambil demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum DPD Himpunan Perngusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam kondisi pandemi covid-19 ini sangat tidak baik jika serikat buruh atau pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan.

Apalagi banyak pengusaha yang saat ini tengah memutar otak untuk menemukan solusi, bagaimana agar usahanya dapat tetap mampu bertahan sampai perekonomian menjadi normal kembali.

Sarman juga meyakini, apabila ekonomi Indonesia semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik dan berkualitas maka UMP di tahun-tahunyang akan datang dan mengalami kenaikan yang positif.

Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19.

Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunan bagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

96

Judul Memulihkan Kesejahteraan Rakyat Lewat Kenaikan Upah Minimum Provinsi

Nama Media bentengsumbar.com


Halaman/URL https://www.bentengsumbar.com/2021/11/memulihkan-kesejahteraan-rakyat-lewat.html

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-26 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya yaitu tanggal 20 November

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau upah tergerus karena inflasinya lebih tinggi dari kenaikan upah, maka akan menjadi efek bola salju yang merugikan perekonomian daerah

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Untuk mengakses subsidi itu, orang dengan upah di batas minimum hingga 10 persen di atasnya bisa misalnya harus melapor ke dinas ketenagakerjaan dan membawa slip gaji

negative - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Saya mendorong agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada tahun 2021 tak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional

negative - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Seperti yang kita tahu tidak sedikit dari kawan-kawan buruh mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19

Ringkasan

Sebagian provinsi Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemerintah pusat telah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yakni sebesar 1,09 persen. Penetapan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

97

MEMULIHKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LEWAT KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI

Sebagian provinsi Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemerintah pusat telah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yakni sebesar 1,09 persen.

Penetapan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebanyak 31 provinsi sudah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022. Otomatis, tinggal tiga provinsi yang belum mengumumkan UMP 2022.

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya yaitu tanggal 20 November," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Masih ada 3 provinsi yang belum mengumumkan UMP 2022, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Dari provinsi yang sudah menetapkan UMP, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi yaitu Rp 4.452.724 naik dari sebelumnya Rp 4.416.186,548.

Menanggapi hal itu, sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar memperkirakan penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta yang hanya naik 0,85 persen pada tahun depan hanya akan memperburuk perekonomian daerah.

"Kalau upah tergerus karena inflasinya lebih tinggi dari kenaikan upah, maka akan menjadi efek bola salju yang merugikan perekonomian daerah," ujar Timboel.

Pernyataan tersebut merespons penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935. Sementara pada tahun 2021 ini UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.416.186.

Selain itu, UMP 2022 di Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011. Kemudian, UMP Sumatera Selatan 2022 sebesar Rp 3.144.446. Lalu, UMP Sulawesi Utara 2022 sebesar Rp 3.310.723, UMP Sulawesi Selatan 2022 adalah Rp 3.165.876, dan UMP Sulawesi Barat 2022 Rp 2.678.863.

Dengan kenaikan hanya sebesar Rp 37.749 tersebut, menurut Timboel, sudah pasti upah baru pekerja tak akan tergerus inflasi tahunan yang kini sudah mencapai 1,14 persen.

Timboel menyebutkan subsidi bisa diberikan dalam bentuk diskon untuk barang-barang pokok kepada pekerja dengan pendapatan bulanan di ambang batas upah minimum hingga 10 persen di atas upah minimum provinsi. Subsidi juga bisa dilakukan untuk membantu membayar biaya kontrak rumah pekerja.

"Untuk mengakses subsidi itu, orang dengan upah di batas minimum hingga 10 persen di atasnya bisa misalnya harus melapor ke dinas ketenagakerjaan dan membawa slip gaji," ujar Timboel.

Selain itu, subsidi juga bisa disalurkan untuk sektor pendidikan dengan memperluas cakupan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pekerja dengan pendapatan sesuai dengan ketentuan contoh di atas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penetapan UMP itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula

98

yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

UMP DKI Jakarta tahun 2021 yang sebesar Rp 4.416.186, sebelumnya naik 3,27 persen dari tahun 2020.

Dukungan Ketua DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong adanya kenaikan upah minimum bagi pekerja pada 2022 mendatang, khususnya kaum buruh. Puan menilai kenaikan upah minimum dapat memulihkan kesejahteraan rakyat.

"Saya mendorong agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada tahun 2021 tak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional," ujar Puan Maharani.

Menurut Puan, kenaikan upah mampu membangkitkan daya beli buruh, dengan demikian kesejahteraan mereka akan meningkat.

"Seperti yang kita tahu tidak sedikit dari kawan-kawan buruh mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19," ungkap Puan.

Dia menambahkan, adanya rencana pemerintah untuk menaikkan upah minimum menunjukkan pemulihan ekonomi nasional berjalan pada relnya. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menurutnya telah membuat roda ekonomi kembali berputar.

Laporan: Mela.

99

Judul UMK Balikpapan 2022 Capai Rp 3,1 Juta

Nama Media nomorsatukaltim.com


Halaman/URL https://nomorsatukaltim.com/index-berita/metropolis/balikpapan/ns-20211126/umk-balikpapan-2022-capai-rp-31-juta/

Jurnalis ahmad agus arifin

Tanggal 2021-11-25 23:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Meski masih dirahasiakan, dapat dikonfirmasi jika kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan lebih dari 1,2 persen. Artinya, tahun depan gaji pokok pekerja Kota Beriman minimal di angka Rp 3,1 juta! Proses penentuan UMK Balikpapan dipastikan sudah selesai. Tinggal tahap akhir di provinsi yang harus dilewati sebelum nominal upah minimum yang baru diumumkan. Sebelum itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan Ani Mufaidah masih enggan menyebut nominalnya.

UMK BALIKPAPAN 2022 CAPAI RP 3,1 JUTA

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Meski masih dirahasiakan, dapat dikonfirmasi jika kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan lebih dari 1,2 persen. Artinya, tahun depan gaji pokok pekerja Kota Beriman minimal di angka Rp 3,1 juta! Proses penentuan UMK Balikpapan dipastikan sudah selesai. Tinggal tahap akhir di provinsi yang harus dilewati sebelum nominal upah minimum yang baru diumumkan. Sebelum itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan Ani Mufaidah masih enggan menyebut nominalnya.

“Yang jelas Balikpapan pasti lebih tinggi dari UM (Upah Minimum). Kalau kita penyesuaian, itu pasti lebih tinggi dari provinsi,” ujarnya, Kamis (25/11).

Ia enggan menyampaikan nominalnya, lantaran berkas pengajuan besaran UMK Balikpapan sedang berproses di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan diperkirakan saat ini baru tiba di meja Gubernur Kaltim Isran Noor untuk ditandatangani. “Kami sudah sampaikan usulannya itu,” katanya.

Adapun besaran UMP Kaltim 2021 meningkat 1,2 persen. Hal tersebut disinggung Wakil Gubernur Kaltim Hadi Nurhadi, yang hadir dalam Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI. “Iya, jadi kita lebih tinggi sedikit dari 1,2 persen,” lanjut Ani.

Ia menyebut sebaiknya masyarakat Balikpapan bersabar sedikit lagi, menunggu ketetapan dari Gubernur Kaltim yang akan disampaikan di akhir November.

100

“Karena yang berwenang menetapkan UMP dan UMK itu hanya gubernur. 30 November itu paling lambat,” katanya.

Menurutnya pembahasan mengenai UMK di tingkat dewan pengupahan kota pada tahun ini cukup menantang. Karena Disnaker harus menjelaskan isi dan formulasi penghitungan UM sesuai PP 36/2021.

“Enggak sama seperti yang dulu. Kalau dulu kan ada survei kebutuhan hidup. Sekarang tidak, karena sudah ada formulanya,” urainya.

Menurutnya yang menjadi indikator dan parameter yang berubah cukup signifikan. Karena menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. “Jadi angkanya sudah fix dari BPS, bahkan itu sudah di verifikasi dari pusat,” imbuhnya.

Adapun UMK Balikpapan pada 2021 senilai Rp 3.069.315 atau sama seperti nilai UMK Balikpapan pada 2020. Jika dihitung, 1,2 persen dari nominal itu adalah senilai Rp 36.831, maka perkiraan kenaikan UMK Balikpapan 2022 sekitar Rp 3.106.246. (ryn/ava)

101

Judul Upah di Kota Banjar Masih Rendah, SPSB: Pemkot Harus Berikan Solusi

Nama Media timesindonesia.co.id


Halaman/URL https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383716/upah-di-kota-banjar-masih-rendah-spsb-pemkot-harus-berikan-solusi

Jurnalis Redaksi

Tanggal 2021-11-25 22:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Irwan Herwanto (Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar) Jika kita lihat dalam satu atau beberapa tahun kebelakang tentang pendapatan buruh termasuk di Kota Banjar untuk belanja hidup dalam situasi pandemi, tentu begitu memprihatinkan

neutral - Irwan Herwanto (Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar) Maka dari itu, dengan kenaikan upah yang begitu rendah tentu hanya akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin terpuruk, sebaliknya kenaikan upah tinggi akan membantu pertumbuhan ekonomi lekas pulih dari keterpurukan

negative - Irwan Herwanto (Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar) Namun kenapa pemerintah seolah menutup mata atas kondisi ini?

neutral - Irwan Herwanto (Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar) Maka dari itu pemerintah kota wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan buruh di Kota Banjar, mengingat selain UMK yang rendah masih banyak permasalahan upah yang lainnya

neutral - Irwan Herwanto (Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar) Seharusnya pemerintah kota dalam hal ini Walikota Banjar yang juga sebagai Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Banjar termasuk didalamnya Dewan Pengupahan Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar agar bertindak lebih serius dalam menangani masalah Upah buruh Kota Banjar

neutral - Irwan Herwanto (Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar) Selanjutnya, bagi buruh di Kota Banjar agar tidak mudah pasrah terhadap kenyataan tersebut. Diam hanya akan memperburuk keadaan, kita semua kaum buruh harus bahu-membahu dan berjuang bersama demi terciptanya kerja layak, upah layak dan hidup layak

102

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kenaikan hanya sebesar 1,72 persen atau setara Rp 31.135 yang selanjutnya akan ditetapkan untuk Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Barat. Bagi buruh di Kota Banjar yang beberapa tahun ini menyandang gelar Upah Terendah di Provinsi Jawa Barat, diketahui UMK Kota Banjar untuk tahun 2022 yang diusulkan ke Pemprov Jabar hanya naik 1,10 persen atau sebesar Rp 20.419.

UPAH DI KOTA BANJAR MASIH RENDAH, SPSB: PEMKOT HARUS BERIKAN SOLUSI

Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kenaikan hanya sebesar 1,72 persen atau setara Rp 31.135 yang selanjutnya akan ditetapkan untuk Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Barat.

Bagi buruh di Kota Banjar yang beberapa tahun ini menyandang gelar Upah Terendah di Provinsi Jawa Barat, diketahui UMK Kota Banjar untuk tahun 2022 yang diusulkan ke Pemprov Jabar hanya naik 1,10 persen atau sebesar Rp 20.419.

Sehingga, upah yang diusulkan dari UMK tahun 2021 Rp 1.831.884 menjadi Rp 1.852.099 pada tahun 2022. Hal ini jelas akan merugikan bagi buruh dan ancaman upah rendah masih terus menghantui buruh.

Dikatakan Irwan Herwanto, Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Kota Banjar bahwa asal muasal dari sengkarut kenaikan upah dimasa pemerintahan saat ini diakibatkan rumusan upah yang diterapkan sangatlah tidak berpihak terhadap kaum buruh.

Adanya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai peraturan baru yang merupakan salah satu produk dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law) mengakibatkan tidak dijadikannya patokan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta hilangnya fungsi Dewan Pengupahan dalam menghitung kenaikan upah.

"Jika kita lihat dalam satu atau beberapa tahun kebelakang tentang pendapatan buruh termasuk di Kota Banjar untuk belanja hidup dalam situasi pandemi, tentu begitu memprihatinkan," ujarnya, Kamis (25/11/2021).

Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja membagikan dana batuan bagi buruh, yang ditransfer langsung ke rekening. Ini artinya pemerintah sadar bahwa upah yang diterima buruh masih kurang untuk membiayai hidup; Kedua, pemerintah banyak membagikan bantuan tunai dan juga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan kebanyakan itu masih dalam lingkaran keluarga besar buruh. Artinya pemerintah sadar bahwa upah buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga besarnya, maka bantuan tunai maupun barang dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan; Ketiga, perekonomian yang tumbuh akan sangat terbantu jika upah buruh naik. Kenapa kenaikan upah yang tinggi dapat membantu pertumbuhan ekonomi? Jika kaum buruh upahnya tinggi maka belanjanya akan semakin banyak, artinya uang belanja keluarga buruh naik sehingga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi; "Maka dari itu, dengan kenaikan upah yang begitu rendah tentu hanya akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin terpuruk, sebaliknya kenaikan upah tinggi akan membantu pertumbuhan ekonomi lekas pulih dari keterpurukan," ujarnya.

Kesejahteraan Buruh Tanggungjawab Pemkot Banjar Irwan menyerukan bahwa Upah adalah urat nadi bagi penghidupan masyarakat terutama buruh dan rakyat kecil, ketika upah buruh dikebiri dengan upah yang begitu rendah serta kenaikan yang sangat minim maka dampak

103

terparah pada rakyat kecil mengakibatkan daya beli/jual melemah sehingga sistem ekonomi pun akan terpengaruhi.

"Namun kenapa pemerintah seolah menutup mata atas kondisi ini?" tanyanya.

Permasalahan terkait Upah di Kota Banjar yang masih menumpuk, disoroti Irwan menunjukan bahwa kinerja yang buruk dilakukan oleh pemerintah kota.

Gelar Upah Terendah di Jawa Barat bagi Kota Banjar hingga saat ini yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah kota membuktikan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Maka dari itu pemerintah kota wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan buruh di Kota Banjar, mengingat selain UMK yang rendah masih banyak permasalahan upah yang lainnya," tandasnya.

Perlu diketahui selain UMK yang rendah, masih banyak permasalahan lainnya mengenai Upah di Kota Banjar. Salah satunya UMK yang merupakan Upah Minimum yang seharusnya hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja di bawah 1 tahun, sementara pekerja yang telah berkeluarga dan kerja di atas satu tahun harus mendapat upah lebih tinggi berdasarkan struktur skala upah. Namun faktanya masih banyak perusahaan di Kota Banjar yang menerapkan Upah bagi seluruh pekerja yang hanya pas bahkan kurang dari UMK.

Selain itu, upah bagi pekerja yang diliburkan atau dirumahkan yang sering bermasalah, kemudian upah bagi pekerja yang sakit dan pekerja yang melaksanakan cuti termasuk cuti haid dan cuti hamil bagi pekerja perempuan juga banyak yang tidak dibayarkan perusahaan, serta banyak lagi permasalahan lainnya.

"Seharusnya pemerintah kota dalam hal ini Walikota Banjar yang juga sebagai Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Banjar termasuk didalamnya Dewan Pengupahan Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar agar bertindak lebih serius dalam menangani masalah Upah buruh Kota Banjar" sebutnya.

Irwan berharap pihak terkait tidak hanya beralasan bahwa permasalahan- permasalahan tersebut menjadi kewenangan pusat maupun provinsi.

Namun melalui kewenangannya di daerah, pemerintah kota seharusnya bisa memberikan solusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh termasuk mengenai upah.

"Selanjutnya, bagi buruh di Kota Banjar agar tidak mudah pasrah terhadap kenyataan tersebut. Diam hanya akan memperburuk keadaan, kita semua kaum buruh harus bahu-membahu dan berjuang bersama demi terciptanya kerja layak, upah layak dan hidup layak," katanya.

(*).

104

Judul Menaker Ingatkan BLK Pangkep untuk Berinovasi & Dongkrak Kompetensi


Newstrend BLK di Pangkep

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5827766/menaker-ingatkan-blk-pangkep-untuk-berinovasi--dongkrak-kompetensi

Jurnalis Atta Kharisma

Tanggal 2021-11-25 22:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemda Pangkep yang juga memiliki BLK (UPTD) seyogyanya bersinergi dengan UPTP BLK Pangkep untuk membekali keterampilan masyarakat

neutral - Muhammad Yusran Lalogau (Bupati Pangkep) Saya berkomitmen untuk mendukung perluasan BLK UPTP di Pangkep ini seiring dengan penambahan kejuruan yang dibutuhkan masyarakat setempat

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengunjungi BLK Pangkep, Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Makassar dan Polewali Mandar. Ida mengatakan sebagai BLK yang baru terbentuk, BLK Pangkep harus terus melakukan inovasi dan juga mampu bertransformasi dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. "Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

105

MENAKER INGATKAN BLK PANGKEP UNTUK BERINOVASI & DONGKRAK KOMPETENSI

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengunjungi BLK Pangkep, Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Makassar dan Polewali Mandar. Ida mengatakan sebagai BLK yang baru terbentuk, BLK Pangkep harus terus melakukan inovasi dan juga mampu bertransformasi dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

"Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Menurut Ida, tantangan ke depan adalah mempersiapkan bonus demografi sejak dini agar keterampilannya dapat terserap di dunia kerja.

Selain itu, Ida juga menekankan perlunya sinergitas antara pusat dan daerah sebagai kunci dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan kompeten.

"Pemda Pangkep yang juga memiliki BLK (UPTD) seyogyanya bersinergi dengan UPTP BLK Pangkep untuk membekali keterampilan masyarakat," ucapnya.

Menaker Ida yang didampingi Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersilaturahmi dengan jajaran BLK Pangkep sekaligus melihat stand Job Fair dan beberapa workshop kejuruan.

Sementara itu, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau sempat menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pangkep, terutama soal perluasan kesempatan kerja di Pangkep.

Ia mengharapkan agar nantinya ada kejuruan pelatihan pengolahan sampah di BLK Pangkep dan juga pengolahan sumber daya alam dari hasil laut.

"Saya berkomitmen untuk mendukung perluasan BLK UPTP di Pangkep ini seiring dengan penambahan kejuruan yang dibutuhkan masyarakat setempat," pungkasnya.

106

Judul Penetapan UMP 2022 Sumut Membuat Beberapa Kabupaten Punya Standar Upah Minimum

Nama Media rri.co.id


Halaman/URL https://rri.co.id/medan/ekonomi/1271628/penetapan-ump-2022-sumut-membuat-beberapa-kabupaten-punya-standar-upah-minimum

Jurnalis Indra Widyastuti

Tanggal 2021-11-25 22:38:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber






Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum. Selama ini beberapa kabupaten seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat tidak memiliki upah minimum. Namun dengan adanya Surat Keputusan (SK) tentang UMP 2022, maka kini beberapa daerah tersebut sudah memiliki upah minimum, sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

107

PENETAPAN UMP 2022 SUMUT MEMBUAT BEBERAPA KABUPATEN PUNYA STANDAR UPAH MINIMUM

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.


Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dita Indah Sari saat pembukaan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Medan, Kamis (25/11/2021).

"Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-temannya kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur," ungkap Dita.


Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sektor-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi.

"Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja," kata Dita.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk kedua pihak, buruh dan perusahaan. Memang menurutnya ada dilema saat menentukan hal tersebut dan proses menetapkan keputusan tersebut pun bukan mudah, melihat berbagai faktor salah satunya kondisi perekonomian saat ini yang terdampak pandemi.

Selain itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai.

"Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan," kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan. "Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing," kata Elly.

108

Judul Apindo: Rasanya, Nggak Ada Dampak Serius

Nama Media rm.id


Halaman/URL https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/101492/soal-putusan-mk-terkait-uu-ciptaker-apindo-rasanya-nggak-ada-dampak-serius

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 22:27:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, hal itu berlaku hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Tidak ada materinya yang dibatalkan. Jadi, rasanya belum ada dampak serius, terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU Nomor 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini yang harus direvisi dan diberikan waktu dua tahun, untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil. Itu yang harus diperbaiki. Tapi, tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Itu kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya. Karena sudah keluar, ya itu tetap berjalan. Kecuali, yang belum keluar

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud, melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis, sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku

109

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia. Alasannya, putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

APINDO: RASANYA, NGGAK ADA DAMPAK SERIUS

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia.

Alasannya, putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, hal itu berlaku hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Tidak ada materinya yang dibatalkan. Jadi, rasanya belum ada dampak serius, terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/11).

Putusan MK terkait UU Cipta Kerja hanya mencakup masalah hukum formil, lantaran pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU Nomor 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi," jelas Hariyadi.

Berdasarkan putusan tersebut, Hariyadi menilai, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.

"Ini yang harus direvisi dan diberikan waktu dua tahun, untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil. Itu yang harus diperbaiki. Tapi, tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut," papar Hariyadi.

Ada klausul, bahwa amar putusan terkait turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan, ditunda sambil menunggu revisi. Namun, aturan yang sudah terbit seperti upah minimum, akan tetap berjalan.

"Itu kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya. Karena sudah keluar, ya itu tetap berjalan. Kecuali, yang belum keluar," kata Hariyadi.

Sebelumnya, dalam jumpa pers virtual, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud, melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," papar Airlangga.

110

Putusan MK menyatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlalu secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan MK, paling lama 2 tahun.

"Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis, sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," tandas Airlangga. [HES]

111

Judul Penjemputan Buruh Tanpa di Ijinkan Termasuk Pidana, Ini yang Dikatakan Pakar Hukum Pidana Fakultas Al-Azhar

Nama Media kongkrit.com


Halaman/URL https://kongkrit.com/penjemputan-buruh-tanpa-di-ijinkan-termasuk-pidana-ini-yang-dikatakan-pakar-hukum-pidana-fakultas-al-azhar/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 22:17:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said iqbal (Presiden KSPI) Sebelum mogok kerja besar-besaran akan ada aksi di Istana Negara, Kementerian. Ketenagakerjaan, dan DPR RI, itu namanya unjuk rasa nasional. Yaitu tanggal 28, 29, 30 November ini, akan ada unjuk rasa besar-besaran puluhan ribu. Saya enggak tahu apa bisa sampai ratusan ribu

negative - Suparji Ahmad (Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Penjemputan buruh tanpa di ijinkan, termasuk pidana. Delik pidana yang bisa dikenakan antaranya pasal 355 kUHP yakni Pemaksaan kepada orang lain

negative - Suparji Ahmad (Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Polisi sebenarnya memiliki kewajiban untuk mencegah aksi sweeping ini. Berserikat. Berkumpul di perbolehkan dalam hukum. Termasuk Melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat namun yang tidak diperbolehkan adalah cara melakukan sweeping dan pemaksaan terhadap yang sedang bekerja dan memasuki kawasan paksaan. Serikat buruh juga tidak boleh memaksa jumlah karyawan yang bisa di berangkatkan

Ringkasan

Said iqbal, dalam berbagai kesempatan mengancam pemerintah dengan menyatakan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI, pada 28-30 November 2021. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menolak kenaikkan upah minimum tahun 2022 versi pemerintah.

112

PENJEMPUTAN BURUH TANPA DI IJINKAN TERMASUK PIDANA, INI YANG DIKATAKAN PAKAR HUKUM PIDANA FAKULTAS AL-AZHAR

Said iqbal, dalam berbagai kesempatan mengancam pemerintah dengan menyatakan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI, pada 28-30 November 2021.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menolak kenaikkan upah minimum tahun 2022 versi pemerintah.

“Sebelum mogok kerja besar-besaran akan ada aksi di Istana Negara, Kementerian.

Ketenagakerjaan, dan DPR RI, itu namanya unjuk rasa nasional. Yaitu tanggal 28, 29, 30 November ini, akan ada unjuk rasa besar-besaran puluhan ribu. Saya enggak tahu apa bisa sampai ratusan ribu,” Jumat (19/11/2021).

Namun sebenarnya ada realita lain di balik adanya demo buruh yang di gembor gemborkan tersebut. Yaitu tata cara dalam mengumpulkan para buruh di dalam berdemo adalah dengan cara cara mensweeping, ada juga dengan pengrusakan dan kekerasan.

Dalam video video viral yang beredar di masyarakat, antaranya kejadian video di Majalengka, banten.

Hal ini membantah bahwa seolah olah semua buruh memang ingin melakukan demonstrasi, yang terlihat justru demo bisa terjadi karena adanya sweeping di pabrik pabrik dengan ancaman pengrusakan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad, kepada wartawan (25/11/2021) mengatakan bahwa “Penjemputan buruh tanpa di ijinkan, termasuk pidana. Delik pidana yang bisa dikenakan antaranya pasal 355 kUHP yakni Pemaksaan kepada orang lain” Lebih lanjut Suparji Ahmad mengatakan bahwa Perusahaan bisa melaporkan kepada polisi siapa saja pelakunya dan siapa saja yang terlibat. Termasuk para pimpinan serikatnya juga bisa dimintai keterangan.

Bahkan Kalau sampai ada perusakan terhadap kawasan usaha tersebut maka bisa dikenakan pasal 170 KUHP.

Di sisi lain, menurut Suparji ahmad “Polisi sebenarnya memiliki kewajiban untuk mencegah aksi sweeping ini. Berserikat. Berkumpul di perbolehkan dalam hukum. Termasuk Melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat namun yang tidak diperbolehkan adalah cara melakukan sweeping dan pemaksaan terhadap yang sedang bekerja dan memasuki kawasan paksaan.

Serikat buruh juga tidak boleh memaksa jumlah karyawan yang bisa di berangkatkan,” tandasnya. (Novian)

113

Judul Sikapi Putusan MK soal Ciptaker, Buruh Jabar Minta Aturan UMP Dicabut

Nama Media cnnindonesia.com


Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125164007-20-726103/sikapi-putusan-mk-soal-ciptaker-buruh-jabar-minta-aturan-ump-dicabut

Jurnalis Kamis, 25 Nov 2021 22:15 WIB

Tanggal 2021-11-25 22:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat) Bagi gubernur, wali kota, dan bupati bisa menangguhkan pelaksanaan UU Cipta Kerja dengan mengacu ke UU sebelumnya yaitu UU 13 dan PP 78 tentang kenaikan upah minimum

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat) Kita akan terus mengawal tanggal 29 dan 30 November aksi tetap dilakukan agar Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan upah minimum berdasarkan formula PP 36 lagi tapi harus mengacu pada PP 78

positive - Agus koswara (Ketua Pimpinan Daerah SPSI Jabar) Selama 2 tahun ke depan ini UU Cipta Kerja kami nilai masih berlaku, dan tentu kondisi ini memengaruhi perjuangan kita di mana dikatakan UU Cipta Kerja masih berlaku. Tapi ada satu poin putusan di mana pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan dari peraturan dari UU Cipta Kerja, kami akan kawal perbaikannya

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berikutnya, KSPSI Andi Gani, KSPI yang saya pimpin dan beberapa aliansi serikat buruh telah sepakat 30 November, 100 ribu buruh akan melakukan aksi di depan Gedung Sate, kantor Gubernur Jabar

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Karena di Kabupaten Bekasi, ini kota industri terbesar di Indonesia, bahkan Se-Asia Tenggara, kami minta simbolnya di Bandung

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gubernur Jabar, kami minta tetapkan UMK Se-Jabar tidak menggunakan Omnibus Law atau PP 36. PP 36 otomatis gugur, karena UU induknya, Cipta Kerja, dinyatakan tidak memenuhi prosedur

114

Ringkasan

Sejumlah serikat buruh di Jawa Barat merespons putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ( Ciptaker ) dalam dua tahun, Kamis (24/11). Terkait hal tersebut mereka pun meminta seluruh aturan turunan UU tersebut termasuk terkait pengupahan ditunda. Seperti diketahui, dalam putusannya MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut paling lama dua tahun. Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

SIKAPI PUTUSAN MK SOAL CIPTAKER, BURUH JABAR MINTA ATURAN UMP DICABUT

Sejumlah serikat buruh di Jawa Barat merespons putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ( Ciptaker ) dalam dua tahun, Kamis (24/11). Terkait hal tersebut mereka pun meminta seluruh aturan turunan UU tersebut termasuk terkait pengupahan ditunda.

Seperti diketahui, dalam putusannya MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut paling lama dua tahun. Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Merujuk amar ketujuh putusan MK yang dibacakan siang tadi yang berbunyi, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU tersebut.

Terkait hal tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto meminta Gubernur Jawa Barat, bupati, dan wali kota di provinsi itu segera kembali pada UU Ketenagakerjaan dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam menetapkan upah 2022.

Secara khusus, ia juga meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar mencabut keputusannya untuk menaikkan upah tahun depan sebesar Rp31.135,95 yang menggunakan formulasi PP 36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Bagi gubernur, wali kota, dan bupati bisa menangguhkan pelaksanaan UU Cipta Kerja dengan mengacu ke UU sebelumnya yaitu UU 13 dan PP 78 tentang kenaikan upah minimum," kata Roy.

Roy menuturkan, buruh akan tetap mengawal pemerintah dalam penetapan upah minimum kota/kabupaten yang akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kita akan terus mengawal tanggal 29 dan 30 November aksi tetap dilakukan agar Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan upah minimum berdasarkan formula PP 36 lagi tapi harus mengacu pada PP 78," ujarnya.

Ketua Pimpinan Daerah SPSI Jabar Agus koswara jug menyambut baik putusan MK yang meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam dua tahun. Pihaknya akan mengawal perbaikan yang akan dilakukan hingga dua tahun ke depan.

"Selama 2 tahun ke depan ini UU Cipta Kerja kami nilai masih berlaku, dan tentu kondisi ini memengaruhi perjuangan kita di mana dikatakan UU Cipta Kerja masih berlaku. Tapi ada satu poin putusan di mana pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan dari peraturan dari UU Cipta Kerja, kami akan kawal perbaikannya," kata Agus.

115

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan elemen buruh akan tetap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat pada 30 November mendatang. Meskipun MK telah membacakan putusannya atas UU Ciptaker, mereka akan tetap meminta agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menaikkan UMP.

"Berikutnya, KSPSI Andi Gani, KSPI yang saya pimpin dan beberapa aliansi serikat buruh telah sepakat 30 November, 100 ribu buruh akan melakukan aksi di depan Gedung Sate, kantor Gubernur Jabar," ujar Said dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).

Said menyampaikan alasan buruh mendemo kantor Ridwan Kamil itu lantaran provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara.

"Karena di Kabupaten Bekasi, ini kota industri terbesar di Indonesia, bahkan Se-Asia Tenggara, kami minta simbolnya di Bandung," ujar Said.

"Gubernur Jabar, kami minta tetapkan UMK Se-Jabar tidak menggunakan Omnibus Law atau PP 36. PP 36 otomatis gugur, karena UU induknya, Cipta Kerja, dinyatakan tidak memenuhi prosedur," kata dia menambahkan.

MK sebelumnya memutuskan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan oleh ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja.

Dalam pertimbangannya, MK menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi. Selain itu, MK menilai bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas keterbukaan publik.

116

Judul Sweeping Serikat Untuk Bisa Demo Buruh Melanggar Hukum Pidana

Nama Media sidikkasus.co.id


Halaman/URL https://sidikkasus.co.id/sweeping-serikat-untuk-bisa-demo-buruh-melanggar-hukum-pidana.html/

Jurnalis Redaksi Nasional

Tanggal 2021-11-25 22:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said iqbal (Presiden KSPI) Sebelum mogok kerja besar-besaran akan ada aksi di Istana Negara, Kementerian. Ketenagakerjaan, dan DPR RI, itu namanya unjuk rasa nasional. Yaitu tanggal 28, 29, 30 November ini, akan ada unjuk rasa besar-besaran puluhan ribu. Saya enggak tahu apa bisa sampai ratusan ribu

negative - Suparji Ahmad (Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Penjemputan buruh tanpa di ijinkan, termasuk pidana. Delik pidana yang bisa dikenakan antaranya pasal 355 kUHP yakni Pemaksaan kepada orang lain

negative - Suparji Ahmad (Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Polisi sebenarnya memiliki kewajiban untuk mencegah aksi sweeping ini. Berserikat. Berkumpul di perbolehkan dalam hukum. Termasuk Melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat namun yang tidak diperbolehkan adalah cara melakukan sweeping dan pemaksaan terhadap yang sedang bekerja dan memasuki kawasan paksaan. Serikat buruh juga tidak boleh memaksa jumlah karyawan yang bisa di berangkatkan

Ringkasan

Said iqbal, dalam berbagai kesempatan mengancam pemerintah dengan menyatakan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI, pada 28-30 November 2021. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menolak kenaikkan upah minimum tahun 2022 versi pemerintah.

117

SWEEPING SERIKAT UNTUK BISA DEMO BURUH MELANGGAR HUKUM PIDANA

Said iqbal, dalam berbagai kesempatan mengancam pemerintah dengan menyatakan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI, pada 28-30 November 2021.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menolak kenaikkan upah minimum tahun 2022 versi pemerintah.

“Sebelum mogok kerja besar-besaran akan ada aksi di Istana Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI, itu namanya unjuk rasa nasional. Yaitu tanggal 28, 29, 30 November ini, akan ada unjuk rasa besar-besaran puluhan ribu. Saya enggak tahu apa bisa sampai ratusan ribu,” Jumat (19/11/2021).

Namun sebenarnya ada realita lain di balik adanya demo buruh yang di gembor gemborkan tersebut. Yaitu tata cara dalam mengumpulkan para buruh di dalam berdemo adalah dengan cara cara mensweeping, ada juga dengan pengrusakan dan kekerasan.

Dalam video video viral yang beredar di masyarakat, antaranya kejadian video di Majalengka, banten.

Hal ini membantah bahwa seolah olah semua buruh memang ingin melakukan demonstrasi, yang terlihat justru demo bisa terjadi karena adanya sweeping di pabrik pabrik dengan ancaman pengrusakan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad, kepada wartawan (25/11/2021) mengatakan bahwa “Penjemputan buruh tanpa di ijinkan, termasuk pidana. Delik pidana yang bisa dikenakan antaranya pasal 355 kUHP yakni Pemaksaan kepada orang lain”

Lebih lanjut Suparji Ahmad mengatakan bahwa Perusahaan bisa melaporkan kepada polisi siapa saja pelakunya dan siapa saja yang terlibat. Termasuk para pimpinan serikatnya juga bisa dimintai keterangan.

Bahkan Kalau sampai ada perusakan terhadap kawasan usaha tersebut maka bisa dikenakan pasal 170 KUHP.

Di sisi lain, menurut Suparji ahmad “Polisi sebenarnya memiliki kewajiban untuk mencegah aksi sweeping ini. Berserikat. Berkumpul di perbolehkan dalam hukum. Termasuk Melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat namun yang tidak diperbolehkan adalah cara melakukan sweeping dan pemaksaan terhadap yang sedang bekerja dan memasuki kawasan paksaan.

Serikat buruh juga tidak boleh memaksa jumlah karyawan yang bisa di berangkatkan,” tandasnya. (AVID)

118

Judul Demo UMK, Buruh Surabaya Minta Eri Cahyadi Menunggu Hasil Judicial Review Cipta Kerja



Halaman/URL https://surabaya.liputan6.com/read/4720730/demo-umk-buruh-surabaya-minta-eri-cahyadi-menunggu-hasil-judicial-review-cipta-kerja

Jurnalis Dian Kurniawan

Tanggal 2021-11-25 22:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Osen (Sekretaris SP LEM Surabaya) Aksi unjuk rasa hari ini terkait menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten maupun Kota

neutral - Osen (Sekretaris SP LEM Surabaya) Perlu diketahui juga usulan dari wali kota maupun bupati sangat jauh dari kebutuhan layak minimum. Kita tahu kenaikan yang saat ini hanya sebesar Rp 6.500 tidak seimbang dengan kebutuhan pokok yang saat ini terjadi kenaikan

negative - Osen (Sekretaris SP LEM Surabaya) Kebetulan hari ini juga tuntutan atau Judicial Review terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sebagian dikabulkan dan tidak dikabulkan

negative - Osen (Sekretaris SP LEM Surabaya) Penetapan upah minimum kabupaten kota berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tapi saat ini tidak, begitu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan maka penetapan upah minimum kabupaten maupun kota harus tunduk pada PP 36 tahun 2021

neutral - Osen (Sekretaris SP LEM Surabaya) Jadi itu tuntutan kita pada hari ini dan akan terus kita laksanakan pada tanggal 26 sampai 30 November mendatang. Sampai sejauh mana nanti pemerintah dalam hal ini wali kota maupun gubernur mendengar aspirasi dari buruh yang ada di Surabaya, khususnya Jatim

Ringkasan

Ratusan buruh dari Serikat Pekerja (SP) LEM Surabaya menggelar demo di Balai Kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. "Aksi unjuk rasa hari ini terkait menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten maupun Kota," ujar Sekretaris SP LEM Surabaya, Osen di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/11/2021).

119

DEMO UMK, BURUH SURABAYA MINTA ERI CAHYADI MENUNGGU HASIL JUDICIAL REVIEW CIPTA KERJA

Ratusan buruh dari Serikat Pekerja (SP) LEM Surabaya menggelar demo di Balai Kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Aksi unjuk rasa hari ini terkait menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten maupun Kota," ujar Sekretaris SP LEM Surabaya, Osen di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/11/2021).

Osen mengungkapkan, sebenarnya hari ini pihaknya bersama-sama serikat pekerja buruh se Jatim, namun, karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga teman-teman tidak merapat ke Surabaya.

"Perlu diketahui juga usulan dari wali kota maupun bupati sangat jauh dari kebutuhan layak minimum. Kita tahu kenaikan yang saat ini hanya sebesar Rp 6.500 tidak seimbang dengan kebutuhan pokok yang saat ini terjadi kenaikan," ucapnya.

Osen mengatakan, pihaknya menuntut Wali Kota Eri Cahyadi supaya merubah atau merevisi usulan yang sudah dirancang dan diserahkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, sebelum penetapan disahkan oleh Khofifah.

"Kebetulan hari ini juga tuntutan atau Judicial Review terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sebagian dikabulkan dan tidak dikabulkan," ujarnya.

Oseng mengaku, pihaknya juga meminta Wali Kota Eri Cahyadi menunggu, kalau memang dibatalkan pada bab ketenagakerjaan paling tidak penetapan upah minimum sesuai dengan PP 78 tahun 2015.

"Penetapan upah minimum kabupaten kota berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tapi saat ini tidak, begitu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan maka penetapan upah minimum kabupaten maupun kota harus tunduk pada PP 36 tahun 2021," ucapnya.

Osen menegaskan, kalau hari ini tidak ada respons dari Wali Kota Eri Cahyadi maka pada hari-hari berikutnya akan dilakukan demo sampai pemerintah mendengarkan tuntutan dari pekerja buruh di Surabaya.

"Jadi itu tuntutan kita pada hari ini dan akan terus kita laksanakan pada tanggal 26 sampai 30 November mendatang. Sampai sejauh mana nanti pemerintah dalam hal ini wali kota maupun gubernur mendengar aspirasi dari buruh yang ada di Surabaya, khususnya Jatim," ujarnya.

120

Judul Buruh Ultimatum Anies Baswedan, Cabut SK tentang UMP DKI dalam Waktu 3 x 24 Jam

Nama Media bizlaw.id


Halaman/URL https://bizlaw.id/read/50359/Buruh-Ultimatum-Anies-Baswedan-Cabut-SK-tentang-UMP-DKI-dalam-Waktu-3-x-24-Jam

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 21:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam waktu 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan dan menaikkan besarannya

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya gak bisa bayangin. Bakal ada akumulasi upah murah, dg Omnibus Law mengeksploitasi buruh. Antara 25-29-30 November sampai nanti kita mogok nasional

Ringkasan

Ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi serikat pekerja lainnya mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut aturan tentang upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022. Desakan ini menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. "Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam waktu 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan dan menaikkan besarannya," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

BURUH ULTIMATUM ANIES BASWEDAN, CABUT SK TENTANG UMP DKI DALAM WAKTU 3 X 24 JAM

Ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi serikat pekerja lainnya mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut aturan tentang upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022. Desakan ini menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

121

"Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam waktu 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan dan menaikkan besarannya," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

Bila tuntutan itu tidak dipenuhi, kata Said, massa buruh bakal kembali berunjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta.

Adapun ratusan massa buruh membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB setelah berdemonstrasi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta. Dalam orasinya, Said meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencabut Surat Keterangan Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Jika sebelumnya ditutup sementara, kini Jalan Merdeka Selatan telah dibuka kembali. Arus lalu lintas saat ini terpantau lancar. Begitu juga dengan kedua ruas Jalan Merdeka Barat di sekitar Bundaran Patung Kuda, yang kini sudah dibuka.

Massa buruh dari KSPI dan aliansi buruh lainnya juga mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Undang-undang itu harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Majelis Hakim MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Ketua MK Anwar Usman dikutip Katadata.co.id menyebutkan, sepanjang tidak pemerintah dengan DPR diberi waktu memperbaiki pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Berikutnya, kata Anwar, MK memerintahkan kepada para pembentuk Undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK. Jika dalam tenggang waktu itu para pembentuk Undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Adapun Said sebelumnya mengaku tak bisa membayangkan jika MK mengambil keputusan yang merugikan buruh soal uji formil dan uji materiil UU Cipta Kerja.

"Saya gak bisa bayangin. Bakal ada akumulasi upah murah, Omnibus Law mengeksploitasi buruh. Antara 25-29-30 November sampai nanti kita mogok nasional," kata Said.

122

Judul Menaker Ida Fauziyah Kunjungi Balai Latihan Kerja Pangkep

Nama Media tribunnews.com


Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/menaker-ida-fauziyah-kunjungi-balai-latihan-kerja-pangkep

Jurnalis Larasati Dyah Utami

Tanggal 2021-11-25 21:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar, dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut



Ringkasan

Mengakhiri kunjungan kerjanya ke Makassar dan Polewali Mandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) UPTP Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (24/11/2021) petang. Ida Fauziyah yang didampingi Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersilaturahmi dengan jajaran BLK Pangkep serta melihat stand Job Fair dan beberapa workshop kejuruan.

MENAKER IDA FAUZIYAH KUNJUNGI BALAI LATIHAN KERJA PANGKEP

Mengakhiri kunjungan kerjanya ke Makassar dan Polewali Mandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) UPTP Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (24/11/2021) petang.

123

Ida Fauziyah yang didampingi Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersilaturahmi dengan jajaran BLK Pangkep serta melihat stand Job Fair dan beberapa workshop kejuruan.

Ida Fauziyah mengatakan, BLK Pangkep sebagai BLK yang baru terbentuk harus terus melakukan inovasi dan juga mampu bertransformasi dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

"Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar, dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut," kata Ida dalam keterangan yang diterima.

Menurut Ida, tantangan dari bonus demografi harus dipersiapkan saat ini agar nantinya mempersiapkan kompetensinya untuk dapat terserap di dunia kerja.

Selain itu, dengan adanya sinergitas antara pusat dan daerah bisa menjadi kunci dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan kompeten.


Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pangkep terutama perluasan kesempatan kerja di Pangkep.

Ia juga mengharapkan nantinya ada kejuruan pelatihan pengolahan sampah di BLK Pangkep dan juga pengolahan sumber daya alam dari hasil laut.

"Saya berkomitmen untuk mendukung perluasan BLK UPTP di Pangkep ini seiring dengan penambahan kejuruan yang dibutuhkan masyarakat setempat," ucap Muhammad Yusran.

124

Judul Migrant Care Minta Pemerintah Tunduk MK soal Revisi UU Cipta Kerja



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125211531-12-726226/migrant-care-minta-pemerintah-tunduk-mk-soal-revisi-uu-cipta-kerja


Tanggal 2021-11-25 21:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migran t Care) Mendesak pemerintah untuk tunduk dan patuh pada putusan MK tersebut dan menghentikan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk kebijakan yang merugikan buruh migran

negative - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migran t Care) Seharusnya apabila UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan, maka seharusnya pengujian materil masih bisa berjalan untuk diperiksa dan diputus terhadap ketentuan-ketentuan norma pasal yang diuji

neutral - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migran t Care) Menurut kami, ini masih memberikan asa bahwa ruang untuk kita melakukan uji formil di dalam judicial review MK masih mungkin. Kita tahu banyak legislasi kita dibuat secara akrobatik

Ringkasan

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan tak ingin waktu dua tahun yang diberikan MK justru jadi status quo. Ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan atas undang-undang itu.

MIGRANT CARE MINTA PEMERINTAH TUNDUK MK SOAL REVISI UU CIPTA KERJA

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

125

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan tak ingin waktu dua tahun yang diberikan MK justru jadi status quo. Ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan atas undang-undang itu.

"Mendesak pemerintah untuk tunduk dan patuh pada putusan MK tersebut dan menghentikan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk kebijakan yang merugikan buruh migran," kata Wahyu dalam jumpa pers daring, Kamis (25/11).

Pada kesempatan itu, Wahyu juga menyampaikan kritik atas putusan MK. Menurutnya, putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja malah memberi ketidakpastian hukum.

MK, ucapnya, menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku selama dua tahun meski belum ada perbaikan. Di saat yang sama, MK menutup ruang untuk uji materil pasal-pasal UU Cipta Kerja.

"Seharusnya apabila UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan, maka seharusnya pengujian materil masih bisa berjalan untuk diperiksa dan diputus terhadap ketentuan-ketentuan norma pasal yang diuji," ucapnya.

Meski demikian, Wahyu menyambut baik putusan MK. Pasalnya, ini kali pertama MK mengabulkan uji formil dan memerintahkan perbaikan terhadap undang-undang yang digugat.

"Menurut kami, ini masih memberikan asa bahwa ruang untuk kita melakukan uji formil di dalam judicial review MK masih mungkin. Kita tahu banyak legislasi kita dibuat secara akrobatik," ucapnya.

Sebelumnya, MK menerima sebagian gugatan atas Undang-Undang Cipta Kerja. MK menyatakan undang-undang itu inkonstitusional dengan syarat.

Mahkamah menyebut UU Cipta Kerja tidak konstitusional jika tidak dilakukan perbaikan paling lambat 2 tahun setelah putusan. Akan tetapi, MK tetap menyatakan undang-undang itu berlaku selama proses perbaikan.

126

Judul Pemkot Bontang Tak Usulkan UMK ke Pemprov Kaltim, Standar Upah Tetap Rp 3,1 Juta

Nama Media kaltim.suara.com


Halaman/URL https://kaltim.suara.com/read/2021/11/25/213007/pemkot-bontang-tak-usulkan-umk-ke-pemprov-kaltim-standar-upah-tetap-rp-31-juta

Jurnalis Denada S Putri

Tanggal 2021-11-25 21:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tak mengusulkan Upah Minimum Kota ( UMK ) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Andi Kurnia mengaku, alasan tak mengajukan upah tahun ini karena tidak adanya Dewan Pengupahan Kota ( Depeko ).

PEMKOT BONTANG TAK USULKAN UMK KE PEMPROV KALTIM, STANDAR UPAH TETAP RP 3,1 JUTA

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tak mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Andi Kurnia mengaku, alasan tak mengajukan upah tahun ini karena tidak adanya Dewan Pengupahan Kota ( Depeko ).

Di dalam dewan pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat buruh, akademisi, dan pakar yang telah memenuhi persyaratan.

Dewan pengupahan diperlukan untuk merumuskan usulan kenaikan UMK berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Bontang tiga tahun kebelakang. Namun, ternyata data tersebut juga tidak kunjung didapat.

"Iya 2022 Bontang tidak mengusulkan UMK. Selain belum memiliki Dewan Pengupahan, Pemkot juga tidak memiliki data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS," katanya melansir dari KlikKaltim.com --Jaringan Suara.com, Kamis (25/11/2021).

Diketahui, seluruh kabupaten dan kota telah menerima surat dari Pemprov Kaltim terkait usulan UMK 2022. Walhasil, Kota Bontang akan tetap menggunakan standar UMK 2021 senilai Rp 3.182.706. "Nanti Pemprov yang tetapkan. Untuk jumlah UMK menggunakan nilai pada tahun 2021," tandasnya mengakhiri.

127

Judul Ganjar Beri Waktu Empat Hari Bagi Buruh Sampaikan Masukan UMK



Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/jateng-diy/daerah/1271543/ganjar-beri-waktu-empat-hari-bagi-buruh-sampaikan-masukan-umk

Jurnalis Lucky Setiawan

Tanggal 2021-11-25 21:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi waktu empat hari kepada perwakilan buruh untuk memberikan masukan dan berembug bersama untuk menentukan struktur skala upah. Hal itu sebelum upah minimum kabupaten/kota (UMK) diketok pada Selasa (30/11/2021) mendatang.

GANJAR BERI WAKTU EMPAT HARI BAGI BURUH SAMPAIKAN MASUKAN UMK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi waktu empat hari kepada perwakilan buruh untuk memberikan masukan dan berembug bersama untuk menentukan struktur skala upah. Hal itu sebelum upah minimum kabupaten/kota (UMK) diketok pada Selasa (30/11/2021) mendatang.

"Kita punya waktu empat hari mulai hari ini, besok Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua. Hari ini teman KSPN saya minta untuk memberikan feedback. Empat hari ini apa yang kemudian kita bisa tuliskan, formulasikan, sehingga istilah kawan-kawan buatlah terobosan. Ya terobosan saya struktur skala upah," katanya usai menemui perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (25/11/2021).

Ganjar menjelaskan, pertemuan dengan FKSPN itu adalah untuk mencari titik temu yaitu konsensus yang musti dibangun bersama. Menurutnya, masukan buruh sangat bagus dan paham betul bagaimana PP nomor 36 itu mengunci dengan formulasi yang jelas sehingga Gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum.

"Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan," katanya Terkait ketentuan tambahan struktur skala upah, Ganjar mengatakan para buruh juga mengapresiasi. Namun buruh masih memberikan tuntutan agar

128

struktur skala upah itu didetailkan. Ganjar mengatakan bahwa detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur.

"Nah hari ini mereka kita 'sandera' sebentar untuk mendetailkan maka kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun itu seperti apa.

Terkait detail ini, Ganjar juga meminta agar perusahaan dan buruh harus terbuka. Perusahaan yang untung harus ditampilkan dan buruh harua tahu kondisi perusahaannya. Entah itu untung ataupun rugi.

"Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak Covid-19, yang terdampak Covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, 'gebyah uyah' semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya," jelasnya.

Ganjar juga menyampaikan terima kasih karena aksi yang dilakukan oleh buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung tertib. Ia juga memaklumi apabila ekspresi buruh yang aksi dengan berteriak atau menyalakan musik dengan keras.

"Saya juga terima kasih aksinya tertib, menyampaikannya bagus, bahwa ekspresinya mereka teriak dan dangdutan tidak apa-apa, yang penting saya minta prokesnya jalan. Tadi juga waktu mau rapat mereka masih teriak-teriak, saya minta tolong agar ditelepon dan tidak teriak-teriak karena kita mau bicara. Ditelpon berhenti dan itu keren," katanya.

129

Judul Jadi Profesi, Pesepakbola dapat Gaji minimal UMP dan Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Nama Media kurio.id

Newstrend Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pemain Sepak Bola Profesional

Halaman/URL https://kurio.id/app/articles/619f9a9bb1006699483389bb

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 21:29:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Jannes Silitonga (Legal APPI) Jadi semua pesepakbola wajib dilindungi seperti halnya pekerja pada umumnya, minimal standar perlindungan sama seperti pekerja yang lain

negative - Jannes Silitonga (Legal APPI) Kejadian tahun lalu karena kompetisi tidak jalan dan berhenti karena pandemi COVID-19, kami mengecek kontrak. Itu ada gaji di bawah upah minimum UMR-UMP, padahal ketentuan Kemnaker (gaji) tidak boleh di bawah UMP

negative - Jannes Silitonga (Legal APPI) FIFPro menyebut beberapa pemain Liga 2 ada yang cuma menerima upah Rp 736 ribu karena pemotongan gaji sebesar 75 persen. Karena hal-hal itulah APPI kini mengajak pihak-pihak terkait untuk mengakui profesi pesepakbola agar ikut mendapat perlindungan saat situasi sulit terjadi seperti Pandemi COVID-19

negative - Jannes Silitonga (Legal APPI) Masa depan suram yang biasanya dialami pesepakbola kini diharapkan tak akan terjadi lagi. BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi solusi agar pesepakbola bisa mendapat jaminan mendapat upah secara lancar dan tabungan di masa pensiun

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT LIB telah menyepakati bahwa pesepakbola adalah sebuah profesi, bukalah hanya sekedar hobi yang menghasilkan cuan yang tak pasti. Bahkan katanya wacana status pesepakbola diakui sebagai profesi ini hanya tinggal menunggu pengesahan saja.

JADI PROFESI, PESEPAKBOLA DAPAT GAJI MINIMAL UMP DAN WAJIB IKUT BPJS KETENAGAKERJAAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT LIB telah menyepakati bahwa pesepakbola adalah sebuah profesi, bukalah hanya sekedar hobi yang menghasilkan cuan yang tak pasti.

130

Bahkan katanya wacana status pesepakbola diakui sebagai profesi ini hanya tinggal menunggu pengesahan saja. Menurut Legal APPI Jannes Silitonga, jika benar-benar terjadi, nantinya pesepakbola Indonesia pun bisa mendapat masa depan yang lebih cerah dengan penetapan upah dan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi semua pesepakbola wajib dilindungi seperti halnya pekerja pada umumnya, minimal standar perlindungan sama seperti pekerja yang lain," Ujar Jannes Silitonga, di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Hal ini berkaca dari kejadian yang belum lama terjadi, dimana ada sejumlah pemain yang mendapatkan pengahasilan di bawah yang seharusnya, dengan dalih pandemi COVID-19.

"Kejadian tahun lalu karena kompetisi tidak jalan dan berhenti karena pandemi COVID-19, kami mengecek kontrak. Itu ada gaji di bawah upah minimum UMR-UMP, padahal ketentuan Kemnaker (gaji) tidak boleh di bawah UMP," jelasnya.

Selain itu, selama pandemi ini PSSI menerapkan kebijakan pemotongan nilai gaji pemain maksimal 25% sebab tidak ada boleh ada penyelenggaraan yang menimbulkan kerumunan orang, padahal banyak pemain yang sudah dikontrak untuk mengikuti kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang seharusnya sudah berjalan.

"FIFPro menyebut beberapa pemain Liga 2 ada yang cuma menerima upah Rp 736 ribu karena pemotongan gaji sebesar 75 persen. Karena hal-hal itulah APPI kini mengajak pihak-pihak terkait untuk mengakui profesi pesepakbola agar ikut mendapat perlindungan saat situasi sulit terjadi seperti Pandemi COVID-19," terangnya.

Meski demikian, APPI juga mengharapkan solusi agar masa pensiun para pesepakbola tidak suram, salah satunya dengan kewajiban diikutsertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Masa depan suram yang biasanya dialami pesepakbola kini diharapkan tak akan terjadi lagi. BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi solusi agar pesepakbola bisa mendapat jaminan mendapat upah secara lancar dan tabungan di masa pensiun," pungkas Jannes.**(Feb).

131

Judul Kunjungi BLK Pangkep, Menaker Harapkan Sinergitas Pusat dan Daerah

Nama Media suara.com


Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/11/25/212359/kunjungi-blk-pangkep-menaker-harapkan-sinergitas-pusat-dan-daerah

Jurnalis Fabiola Febrinastri

Tanggal 2021-11-25 21:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut



Ringkasan

Mengakhiri kunjungan kerjanya ke Makassar dan Polewali Mandar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) UPTP Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Rabu (24/11/2021) petang. Ida yang didampingi Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersilaturahmi dengan jajaran BLK Pangkep serta melihat stand Job Fair dan beberapa workshop kejuruan.

KUNJUNGI BLK PANGKEP, MENAKER HARAPKAN SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH

Mengakhiri kunjungan kerjanya ke Makassar dan Polewali Mandar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) UPTP Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Rabu (24/11/2021) petang.

132

Ida yang didampingi Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersilaturahmi dengan jajaran BLK Pangkep serta melihat stand Job Fair dan beberapa workshop kejuruan.

Ida mengatakan, BLK Pangkep ini sebagai BLK yang baru terbentuk harus terus melakukan inovasi dan juga mampu bertransformasi dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

"Ini sangat istimewa karena terdapat 3 BLK UPTP Kemnaker yaitu BLK Pangkep, BLK Makassar dan BLK Bantaeng di Sulawesi Selatan, sementara ada daerah yang belum memiliki UPTP dan ini menjadi target kita untuk mendirikan BLK di daerah tersebut," kata Ida.

Menurut Ida, tantangan dari bonus demografi harus dipersiapkan saat ini agar nantinya mempersiapkan kompetensinya untuk dapat terserap di dunia kerja.

Selain itu dengan adanya sinergitas antara pusat dan daerah bisa menjadi kunci dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan kompeten.


Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pangkep terutama perluasan kesempatan kerja di Pangkep.

Ia juga mengharapkan nantinya ada kejuruan pelatihan pengolahan sampah di BLK Pangkep dan juga pengolahan sumber daya alam dari hasil laut.

"Saya berkomitmen untuk mendukung perluasan BLK UPTP di Pangkep ini seiring dengan penambahan kejuruan yang dibutuhkan masyarakat setempat," ucap Muhammad Yusran.

133

Judul Apindo Pastikan Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tak Berdampak ke Dunia Usaha



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1745171/apindo-pastikan-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-tak-berdampak-ke-dunia-usaha

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-11-25 21:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Jadi ini direvisi dan diberikan waktu dua tahun untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil, nah itu yang harus diperbaiki. Tapi tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Itu pemahaman kami dari amar putusan itu. Termasuk yang terkait dengan upah minimum. Ini kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya, karena sudah keluar ya itu tetap berjalan kecuali yang belum keluar

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

134

APINDO PASTIKAN PUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA TAK BERDAMPAK KE DUNIA USAHA

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," katanya di Jakarta, Kamis 25 November 2021.

Hariyadi menjelaskan, putusan MK terkait UU Cipta Kerja itu hanya mencakup masalah hukum formil lantaran pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi," ujarnya.

Hariyadi mengatakan, berdasarkan putusan tersebut, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.

"Jadi ini direvisi dan diberikan waktu dua tahun untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil, nah itu yang harus diperbaiki. Tapi tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut," ucapnya.

Hariyadi mengakui memang ada klausul bahwa amar putusan terkait turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan agar ditunda sambil menunggu revisi. Namun, aturan yang sudah terbit akan tetap berjalan, termasuk aturan soal upah minimum.

"Itu pemahaman kami dari amar putusan itu. Termasuk yang terkait dengan upah minimum. Ini kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya, karena sudah keluar ya itu tetap berjalan kecuali yang belum keluar," ucapnya.

135

Judul Miliki 5 Ciri-ciri Ini, Pekerja Pasti Dapat BLT BSU Subsidi Gaji Rp 1 Juta Tahap 6 November

Nama Media beritadiy.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703095196/miliki-5-ciri-ciri-ini-pekerja-pasti-dapat-blt-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahap-6-november?page=all

Jurnalis Muhammad Suria

Tanggal 2021-11-25 21:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Miliki 5 ciri-ciri ini, pekerja pasti dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta tahap 6 November dari Kemnaker. Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 6 masih disalurkan oleh Kemnaker di bulan November ini. Adapun pekerja yang memiliki 5 ciri-ciri ini bisa dapat BLT Subsidi Gaji. Ya, meski BSU merupakan program Kemnaker yang diperuntukkan kepada pekerja, namun tidak semua bisa mendapatkannya.

MILIKI 5 CIRI-CIRI INI, PEKERJA PASTI DAPAT BLT BSU SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA TAHAP 6 NOVEMBER

Miliki 5 ciri-ciri ini, pekerja pasti dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta tahap 6 November dari Kemnaker. Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 6 masih disalurkan oleh Kemnaker di bulan November ini. Adapun pekerja yang memiliki 5 ciri-ciri ini bisa dapat BLT Subsidi Gaji.

Ya, meski BSU merupakan program Kemnaker yang diperuntukkan kepada pekerja, namun tidak semua bisa mendapatkannya.

Adapun ciri-ciri yang wajib dimiliki pekerja agar bisa menjadi penerima BSU yaitu:

1. Pekerja merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan memiliki KTP

2. Seorang pekerja penerima upah atau gaji dengan maksimal Rp 3,5 juta

3. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan maksimal sampai Juni 2021.

4. Pekerja yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

136

Jika Anda memiliki keenam ciri-ciri itu, maka siap-siap BLT BSU Subsidi Gaji Rp1 juta akan langsung ditransfer ke rekening melalui Himpunan Bank Negara yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

Khusus untuk penerima BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta di Aceh, uang akan disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara bagi pekerja yang tidak mempunyai rekening bank Himbara, akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker.

Cara mengecek bank mana yang dipilihkan Kemnaker untuk pekerja adalah dengan cara cek di kemnaker.go.id. Berikut ini caranya: 1. Login ke bsu.kemnaker.go.id 2. Daftar akun bagi yang belum memiliki akun. Namun bagi yang sudah pernah registrasi, segera login atau masuk ke dashboard 3. Masukkan nomor HP yang masih aktif untuk aktivasi akun 4. Setelah selesai aktivasi kembali ke laman bsu.kemnaker.go.id 5. Kemudian "Masuk" atau login akun 6. Lengkapi profil yang terdiri dari foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan lokasi 7. Cek pemberitahuan status penerima BSU Pekerja juga bisa mengecek daftar penerima BSU menggunakan chat WhatsApp ke BPJS Ketenagakrjaan.

Berikut cara chat WhatsApp (WA) BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui daftar penerima BLT Subsidi Gaji : - Simpan nomor 081380070175 - Kirim pesan atau lakukan interaksi dengan nomor di atas melalui WhatsApp (WA) - Setelah itu akan mendapatkan balas - Pilih Cek Penerima BSU - Setelah itu lakukan beberapa langkah sesuai petunjuk - Lalu akan mendapakan informasi apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak.

Demikianlah 5 ciri-ciri yang wajib dimiliki pekerja, untuk pasti dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta tahap 6 November dari Kemnaker.***.

137

Judul CATAT, Kemnaker Percepat Penyaluran Bansos BSU 2021

Nama Media cirebonraya.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-1143096808/catat-kemnaker-percepat-penyaluran-bansos-bsu-2021

Jurnalis Satrio Widianto

Tanggal 2021-11-25 21:17:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi



positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

CATAT, KEMNAKER PERCEPAT PENYALURAN BANSOS BSU 2021

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

138

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menaker mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.

Dia mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.


Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," ujarnya.***

139

Judul Pengusaha Ucap Mogok Nasional Buruh Tak Sesuai Ketentuan!

Nama Media akurat.co


Halaman/URL https://akurat.co/pengusaha-ucap-mogok-nasional-buruh-tak-sesuai-ketentuan

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-11-25 21:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - P Agung Pambudhi (Direktur Apindo Research Institute) Kalau mogok kerja itu jika ada kegagalan perundingan antar dua pihak. Kalau mogok nasional itu enggak ada di ketentuan ketenagakerjaan

negative - P Agung Pambudhi (Direktur Apindo Research Institute) Kalau mogok ke perusahaan ini langkah sesuai aturan. namun jika tak memenuhi panggilan ya disebut mangkir

positive - P Agung Pambudhi (Direktur Apindo Research Institute) Kondisi di beberapa wilayah sudah cukup dinamis, sehingga kami minta untuk bekerja sama dalam mengedepankan aturan hukum ini

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi ini dilakukan di 30 provinsi lebih 150 kabupaten kota, melibatkan ratusan ribu pabrik, dengan perkirakaan 2 juta orang buruh yang bakal ikut mogok

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kawan-kawan daerah masing-masing provinsi akan memberitahu polda atau polres setempat, dimana ada juga unjuk rasa yang datang ke kantor gurbenur dan, bupati, di daerahnya masing-masing

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai aksi mogok nasional yang dilakukan oleh pihak buruh tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Direktur Apindo Research Institute, P Agung Pambudhi mengatakan mogok nasional tak sesuai dengan ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut disebutkan hanya yang diperbolehkan mogok kerja yang dilakukan karena ada kegagalan dalam perundingan antara pemberi kerja dan pekerja.

140

PENGUSAHA UCAP MOGOK NASIONAL BURUH TAK SESUAI KETENTUAN!

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai aksi mogok nasional yang dilakukan oleh pihak buruh tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Direktur Apindo Research Institute, P Agung Pambudhi mengatakan mogok nasional tak sesuai dengan ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut disebutkan hanya yang diperbolehkan mogok kerja yang dilakukan karena ada kegagalan dalam perundingan antara pemberi kerja dan pekerja.

" Kalau mogok kerja itu jika ada kegagalan perundingan antar dua pihak. Kalau mogok nasional itu enggak ada di ketentuan ketenagakerjaan," ujar Agung saat konferensi pers daring, Kamis (25/11/2021).

Ia menyatakan dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan mogok kerja dilakukan dengan ketentuan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 7 hari sebelum pelaksanaan.

Jika tidak dilakukan, maka pemberi kerja bisa menganggap pekerja dianggap mangkir. Pengusaha berhak melakukan pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk bekerja kembali. Jika dalam 7 hari telah dilakukan 2 kali pemanggilan tetapi tak dipenuhi, maka pekerja dianggap mengundurkan diri.

" Kalau mogok ke perusahaan ini langkah sesuai aturan. namun jika tak memenuhi panggilan ya disebut mangkir," tuturnya.

Untuk itu, Apindo menyerukan untuk para pengusaha bersikap tegas pada pekerja dilingkungan perusahaan masing-masing sesuai aturan. Agung meminta pengusaha berkomunikasi dengan para pekerja dan memberikan penjelasan.

" Kondisi di beberapa wilayah sudah cukup dinamis, sehingga kami minta untuk bekerja sama dalam mengedepankan aturan hukum ini," jelasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan melaksanakan aksi mogok nasional pada 6-8 Desember 2021 dalam rangka menolak penetapan UMP 1,09%.

Seperti diketahui, penerapan UMP tersebut sesuai formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mogok nasional akan menuntut dua hal kepada pemerintah yakni, mencabut SE Menaker terkait penetapan upah minumum dan mencabut Omnibuslaw yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

"Aksi ini dilakukan di 30 provinsi lebih 150 kabupaten kota, melibatkan ratusan ribu pabrik, dengan perkirakaan 2 juta orang buruh yang bakal ikut mogok," ujar Said Iqbal saat konfrensi pers daring, Jumat (19/11/2021).

Ia mengungkapkan pada aksi mogok nasional tersebut buruh akan melakukan aksi pemberhentian produksi dan melaksanakan unjuk rasa dilingkungan pabrik.

" Kawan-kawan daerah masing-masing provinsi akan memberitahu polda atau polres setempat, dimana ada juga unjuk rasa yang datang ke kantor gurbenur dan, bupati, di daerahnya masing-masing," katanya.

Selain aksi mogok nasional, berbagai federasi buruh juga akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada 28-30 November 2021, yang berfokus di Istana negara, Kementerian Ketenagakerjaan, serta gedung DPR RI.[].

141

Judul KSPSI Dukung Keputusan MK Soal UU Cipta Kerja: Keadilan Masih Ada di Negeri Ini!



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/11/25/kspsi-dukung-keputusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-keadilan-masih-ada-di-negeri-ini

Jurnalis Danang Triatmojo

Tanggal 2021-11-25 21:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami nengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak. Bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam kurun 2 tahun sejak putusan dibacakan.

KSPSI DUKUNG KEPUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA: KEADILAN MASIH ADA DI NEGERI INI!

142

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam kurun 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meyakini keadilan masih ada di negeri ini.

"Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini," kata Andi Gani dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Ia berterima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang sudah berjuang tanpa lelah mengawal bergulirnya persidangan di MK.

"Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini," ucapnya.

Saat mengetahui MK memutus UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, Andi Gani sempat menangis saat mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Ia bersyukur para hakim konstitusi telah memihak rakyat Indonesia, dan berpihak pada keadilan untuk masyarakat Indonesia.

"Kami nengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.

Dengan putusan ini, ia menyebut perjuangan yang dilakukan buruh mengajukan gugatan ke MK tidak sia-sia.

Pasalnya saat para buruh mengajukan gugatan UU Cipta kerja ke MK, ia menilai aturan itu memang tak berpihak pada buruh. Untuk itu, ia berani mengambil resiko besar pada saat melayangkan gugatan UU Cipta Kerja ke MK.

KSPSI memastikan pascaputusan MK, pihaknya dan para buruh akan terus mengawal peejuangan buruh khususnya soal penetapan upah minimum.

"Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak. Bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat," pungkas dia.

143

Judul Ganjar Pranowo Ajak Perwakilan Buruh Diskusi soal Formula Upah Layak 2022

Nama Media kompas.com


Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/11/25/210641178/ganjar-pranowo-ajak-perwakilan-buruh-diskusi-soal-formula-upah-layak-2022

Jurnalis Kontributor Semarang, Riska Farasonalia

Tanggal 2021-11-25 21:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Kita punya waktu empat hari mulai hari ini, besok Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua. Hari ini teman KSPN saya minta untuk memberikan feedback. Empat hari ini apa yang kemudian kita bisa tuliskan, formulasikan, sehingga istilah kawan-kawan buatlah terobosan. Ya terobosan saya struktur skala upah

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Nah hari ini mereka kita 'sandera' sebentar untuk mendetailkan maka kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun itu seperti apa

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak Covid-19, yang terdampak Covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, 'gebyah uyah' semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya

Ringkasan

Perwakilan serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa diajak berdiskusi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantornya. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) itu menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah 2022. Ganjar menjelaskan, pertemuan dengan FKSPN itu adalah untuk mencari titik temu yaitu konsensus yang musti dibangun bersama.

144

GANJAR PRANOWO AJAK PERWAKILAN BURUH DISKUSI SOAL FORMULA UPAH LAYAK 2022

Perwakilan serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa diajak berdiskusi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantornya.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) itu menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah 2022.

Ganjar menjelaskan, pertemuan dengan FKSPN itu adalah untuk mencari titik temu yaitu konsensus yang musti dibangun bersama.

Ia pun meminta kepada perwakilan buruh agar memberikan masukan untuk menentukan struktur skala upah.

Sebab, upah minimum kabupaten/kota (UMK) bakal ditetapkan pemerintah pada 30 November mendatang.

"Kita punya waktu empat hari mulai hari ini, besok Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua. Hari ini teman KSPN saya minta untuk memberikan feedback. Empat hari ini apa yang kemudian kita bisa tuliskan, formulasikan, sehingga istilah kawan-kawan buatlah terobosan. Ya terobosan saya struktur skala upah," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, masukan buruh sangat bagus dan paham betul bagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengunci dengan formulasi yang jelas, sehingga gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum.

"Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, para buruh masih memberikan tuntutan agar struktur skala upah itu didetailkan.

Namun, Ganjar mengatakan bahwa detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur.

"Nah hari ini mereka kita 'sandera' sebentar untuk mendetailkan maka kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun itu seperti apa," ucapnya.

Ganjar juga meminta agar perusahaan dan buruh saling terbuka terkait kondisi perusahaan baik yang terdampak kerugian karena pandemi ataupun tidak.

"Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak Covid-19, yang terdampak Covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, 'gebyah uyah' semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya," jelasnya.

145

Judul Buruh Minta Kenaikan UMK 7,85 Persen, Kadisnaker Kota Bekasi Akan Sampaikan ke Pemprov Jabar

Nama Media idxchannel.com


Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/buruh-minta-kenaikan-umk-785-persen-kadisnaker-kota-bekasi-akan-sampaikan-ke-pemprov-jabar

Jurnalis Jonathan Simanjuntak/MPI

Tanggal 2021-11-25 20:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Unsur buruh memiliki surat rekomendasi kenaikan UMK sebesar 7,85 persen. Maka dari itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti menegaskan akan meneruskan surat rekomendasi unsur buruh soal kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Bekasi.

BURUH MINTA KENAIKAN UMK 7,85 PERSEN, KADISNAKER KOTA BEKASI AKAN SAMPAIKAN KE PEMPROV JABAR

IDXChannel - Unsur buruh memiliki surat rekomendasi kenaikan UMK sebesar 7,85 persen. Maka dari itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti menegaskan akan meneruskan surat rekomendasi unsur buruh soal kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Bekasi.

“Mereka (buruh), betul-betul meminta kepada Wali Kota untuk mengantarkan aspirasi serikat kepada Gubernur bahwa mereka keinginannya (UMK) itu 7,8 persen,” ujar Ika ditemui di kantor Disnaker, Bekasi, Kamis (25/11/2021).

“Kita menyampaikan aspirasi (buruh ke Pemprov Jawa Barat), masasi pemerintah gak mau menyampaikan aspirasi,” sambung Ika.

Ika menjelaskan, kisruh tersebut berawal dari penolakan buruh terhadap penetapan rekomendasi UMK atas rapat pleno bersama Pemkot Bekasi, Depeko unsur pemerintah dan serikat APINDO yang disampaikan ke Pemprov Jawa Barat pada Senin (22/11/2021). Saat itu rekomendasi UMK diusulkan sebesar 0,71 persen.

“Pada saat sedang kita ingin lanjut ada unsur serikat yang keberatan melakukan pleno jika memakai PP 36 tahun 2021, nah atas dasar menyatakan sikap menolak PP 36 tahun 2021,” terangnya.

146

“Karena serikat keluar (walk out) jadi kita sepakat tetap lanjutkan (rapat pleno) dan itu sudah diserahkan (hasil UMK 0,71 persen),” sambungnya.

Sehingga, saat ini surat rekomendasi kenaikan UMK sebesar 0,71 persen tetap tidak ditarik. Lalu, surat rekomendasi unsur buruh sebesar 7,85 persen juga akan tetap diserahkan.

“Yang penting surat yang disampaikan (unsur buruh sebesar 7,85 persen), bukan sebagai surat pengganti sebelumnya (0,71 persen) atau mencabut, tetapi mungkin supaya seimbang lah. Menutut serikat adil," pungkasnya.

(SANDY)

147

Judul Serikat Buruh Minta Penetapan UMP 2022 Dicabut

Nama Media viva.co.id


Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1426578-serikat-buruh-minta-penetapan-ump-2022-dicabut

Jurnalis Daurina Lestari

Tanggal 2021-11-25 20:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan kata lain seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Bapak Anies Baswedan harus mencabut SK terkait UMP 2022

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya ulangi, KSPI meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia, bupati/wali kota di Indonesia agar dalam menetapkan upah minimum baik UMP atau UMK tahun 2022 harus kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP Nomor 78 tahun 2015

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merespons itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal meminta seluruh kepala daerah di Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2022 yang berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

SERIKAT BURUH MINTA PENETAPAN UMP 2022 DICABUT

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga memerintahkan untuk perbaikan UU Cipta Kerja dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan. Apabila tidak diperbaiki, maka UU Cipta Kerja tersebut inkonstitusional secara permanen.

148

Merespons itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal meminta seluruh kepala daerah di Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2022 yang berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Dengan kata lain seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Bapak Anies Baswedan harus mencabut SK terkait UMP 2022," kata Said dalam komferensi pers virtual, Kamis, 25 November 2021.

Selain itu, KSPI juga mendesak kepada seluruh kepala daerah agar mengembalikan formula penetapan UMP dan UMK 2022 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Saya ulangi, KSPI meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia, bupati/wali kota di Indonesia agar dalam menetapkan upah minimum baik UMP atau UMK tahun 2022 harus kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP Nomor 78 tahun 2015," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Said Iqbal mengapresiasi MK atas putusan tersebut. Menurut dia, putusan yang dikeluarkan sesuai dengan kehendak buruh, yang menolak keras penerapan UU Cipta Kerja klaster sektor Ketenagakerjaan, yang dinilai jahat terhadap kaum buruh.

149

Judul MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Bagaimana Ketentuan UMP 2022?

Nama Media inews.id


Halaman/URL https://www.inews.id/finance/bisnis/mk-minta-uu-cipta-kerja-diperbaiki-bagaimana-ketentuan-ump-2022

Jurnalis Athika

Tanggal 2021-11-25 20:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Memang ada klausul, turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta ditunda sampai selesai revisinya. Tapi yang sudah keluar, tetap jalan, termasuk UMP, yang tercantum di PP Nomor 36 Tahun 2021

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Materinya tidak ada yang dibatalkan. Kalau dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim usaha Indonesia, ini rasanya belum ada dampak serius karena ini hanya diminta untuk direvisi

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan begitu, penerbitan aturan strategis baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dilarang sampai revisi ini rampung. Dengan adanya keputusan tersebut, muncul pertanyaan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 belum lama ini. Mengenai hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur UMP 2022, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021, tetap berlaku.

MK MINTA UU CIPTA KERJA DIPERBAIKI, BAGAIMANA KETENTUAN UMP 2022?

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan begitu, penerbitan aturan strategis baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dilarang sampai revisi ini rampung.

Dengan adanya keputusan tersebut, muncul pertanyaan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 belum lama ini. Mengenai hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur UMP 2022, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021, tetap berlaku.

150

"Memang ada klausul, turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta ditunda sampai selesai revisinya. Tapi yang sudah keluar, tetap jalan, termasuk UMP, yang tercantum di PP Nomor 36 Tahun 2021," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Kamis (25/11/2021).

Hariyadi menambahkan, seluruh peraturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diterbitkan sebelum adanya perintah revisi ini masih akan berjalan. Kecuali, jika ada peraturan yang belum diterbitkan, maka penerbitannya harus ditunda sampai revisi selesai.

Haryadi juga bilang, revisi UU Cipta Kerja yang diperintahkan oleh MK tidak menyentuh isi atau materi UU, namun hanya berupa hukum formil saja. Oleh karena itu, dampak revisi UU ini terhadap dunia kerja tidak begitu berpengaruh.

"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Kalau dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim usaha Indonesia, ini rasanya belum ada dampak serius karena ini hanya diminta untuk direvisi," ucapnya.

Editor : Aditya Pratama.

151

Judul Subsidi Gaji Sudah Tersalurkan ke 7,1 Juta Pekerja, Berikut Cara Cek BSU Rp 1 Juta di kemnaker.go.id



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/subsidi-gaji-sudah-tersalurkan-ke-71-juta-pekerja-berikut-cara-cek-bsu-rp-1-juta-di-kemnakergoid

Jurnalis Suci Bangun Dwi Setyaningsih

Tanggal 2021-11-25 20:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mimin saranin Kakak bisa datang lebih awal atau untuk menghindari antrian pencairan bisa kolektif barengan dengan rekan -rekan kerja Kakak melalui PIC Perusahaan ya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kuota antrian disesuaikan dengan kondisi masing - masing cabang ya.

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut sebanyak 7.163.043 pekerja sudah menerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut, mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

152

SUBSIDI GAJI SUDAH TERSALURKAN KE 7,1 JUTA PEKERJA, BERIKUT CARA CEK BSU RP 1 JUTA DI KEMNAKER.GO.ID

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut sebanyak 7.163.043 pekerja sudah menerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut, mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut, Ida mengatakan calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," lanjutnya.

Menaker menambahkan, pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021.

Mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021. Ida mengatakan perluasan BSU ini dilakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi situs Kemnaker.

Anda dapat mengakses kemnaker.go.id untuk mengecek penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) Rp 1 juta. Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji juga bisa dilihat di laman BPJS Ketenagakerjaan, yakni bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

BLT Subsidi Gaji diberikan sekaligus Rp 1 juta kepada pekerja/buruh secara bertahap melalui Bank Himbara, seperti BNI, Mandiri maupun BRI.

Apabila ingin mencairkan BSU di bank BNI, Anda perlu menyiapkan beberapa berkas sebagai syaratnya. Mulai dari fotocopy KTP, fotocopy KK, dan fotocopy NPWP.

Adapun pekerja/buruh yang menerima BSU terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 sesuai Permenaker RI No 16 Tahun 2021.

Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) di situs Kemnaker Berikut ini langkah pengecekan BSU Rp 1 juta, dikutip Tribunnews.com dari kemnaker.go.i d: - Segera kunjungi situs kemnaker.go.id.

- Kemudian, Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. - Lengkapi pendaftaran akun.

Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone.

- Kemudian, Login ke dalam akun Anda.

- Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.

153

- Cek Pemberitahuan Nantinya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan.

Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) di situs BPJS Ketenagakerjaan Berikut ini cara cek penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU), dikutip dari akun resmi Instagram @bpjsketenagakerjaan : a. Kunjungi situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Pada kolom yang tersedia, isi data berupa NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir.

Jika sudah memasukkan data tersebut, ceklis kodenya.

Lalu, ketuk menu Lanjutkan.

Nantinya, muncul keterangan apakah lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan serta Kemnaker atau tidak.

Bila lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan akan muncul keterangan seperti berikut ini: "Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021." b. Peserta yang sudah memiliki akun SSO/BPJSTKU Anda dapat mengakses situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Setelah login aplikasi, pilih menu Bantuan Subsidi Upah.

Cara Cairkan BSU di Bank Himbara Lewat Bank BNI Berikut ini cara mencairkan Subsidi Gaji di Bank BNI, berdasarkan pengalaman Tribunnews.com : Pertama, Anda perlu mendaftar secara online melalui link Klik Masukkan NIK dan pilih jadwal yang masih tersedia.

Biasanya, setiap cabang Bank BNI sudah ditetapkan jumlah kuota per harinya.

Jadi, Anda juga perlu datang lebih awal agar antrian tdak terlalu banyak.

"Kuota antrian disesuaikan dengan kondisi masing - masing cabang ya." "Mimin saranin Kakak bisa datang lebih awal atau untuk menghindari antrian pencairan bisa kolektif barengan dengan rekan -rekan kerja Kakak melalui PIC Perusahaan ya," tulis akun resmi Twitter @BNI di kolom komentar yang dikutip Tribunnews.com, Senin (15/11/2021).

Kedua, siapkan beberapa berkas persyaratan, seperti fotocopy KTP, fotocopy NPWP(jika memiliki), dan fotocopy KK. Anda juga perlu menyiapkan bukti terdaftar sebagai penerima BSU.

Ketiga, Anda mendatangi Customer Service BNI yang dipilih. Kemudian, menyerahkan berkas dan mengisi formulir. Bila sudah selesai, maka petugas bank akan memberikan buku tabungan untuk mencairkan BSU.

Bank Mandiri Melansir dari Twitter @mandiricare, berikut ini cara cairkan BSU: Jika penerima dibukakan rekening baru, maka: - Mencari tahu posisi Kantor Cabang Padanan yang ditunjuk Bank Mandiri Pusat; - Menunggu konfirmasi jadwal dan lokasi pengambilan buku tabungan dari Bagian Personalian/Kepegawaian Perusahaan; - Mendatangi lokasi pengambilan buku tabungan sesuai jadwal dan mengisi form dari Petugas Kantor Cabang Padanan dengan membawa e-KTP asli dan Kartu Peserta Jamsostek.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Larasati Dyah Utami/Yunita Rahmawati) Simak berita lain terkait Subsidi Pekerja Terdampak Pandemi.

154

Judul Cara Cek Status Penerima BSU Rp 1 Juta via bpjsketenagakerjaan.go.id & kemnaker.go.id



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/cara-cek-status-penerima-bsu-rp-1-juta-via-bpjsketenagakerjaangoid-kemnakergoid

Jurnalis Yohanes Liestyo Poerwoto

Tanggal 2021-11-25 20:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - None (None) Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021

positive - None (None) Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.

Ringkasan

Berikut cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) beserta melalui bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id. BSU diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta. Program BSU bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat secara nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan kuota penerima telah ditambah hingga 1,6 juta penerima dengan penganggaran yang diambil dari sisa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

CARA CEK STATUS PENERIMA BSU RP 1 JUTA VIA BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID & KEMNAKER.GO.ID

Berikut cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) beserta melalui bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id. BSU diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta. Program BSU bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat secara nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sedangkan kuota penerima telah ditambah hingga 1,6 juta penerima dengan penganggaran yang diambil dari sisa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berikut adalah cara cek status penerima BSU melalui bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.

155

Cara Cek Status Penerima BSU lewat laman BPJS Ketenagakerjaan - Buka laman https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/; - Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU; - Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir di kolom yang tersedia.

Apabila dinyatakan lolos maka peserta akan diberikan keterangan sebagai berikut: "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker." "Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021." Cara Cek Status via Kemnaker - Buka laman https://kemnaker.go.id/; - Apabila belum memiliki akun maka dapat mendaftar lebih dahulu; - Kemudian tekan login lalu dilanjutkan dengan mengisi profil biodata diri.

Mekanisme Pencairan BSU

1. Pekerja atau buruh dapat melihat status perkembangan bantuan lewat situs Kemnaker di alamat kemnaker.go.id atau melalui https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/;

2. Apabila tercantum maka akan mendapatkan notifikasi status penerimaan bantuan subsidi upah;

3. Lalu penerima dapat mencairkan BSU secara tunai ke bank HIMBARA terdekat;

4. Jika belum memiliki rekening HIMBARA maka akan dibantu untuk dibukakan rekening oleh Kemnaker.

Mekanisme Pencairan Non Himbara Pekerja atau buruh dapat melihat status perkembangan bantuan lewat situs bpjsketenagakerjaan.go.id serta kemnaker.go.id.

Apabila tercantum maka akan mendapatkan notifikasi status penerimaan bantuan subsidi upah. Dalam laman tersebut, calon penerima dapat mengetahui status apakah sudah menjadi calon penerima BSU, sudah ditetapkan sebagai penerima hingga dana BSU sudah di transfer apa belum.

Selain itu, melalui laman profil tersebut calon penerima juga akan mendapatkan info rekening baru yang telah dibuatkan secara kolektif. Setelah calon penerima mengetahui rekening baru yang telah dibuatkan, komunikasikan dengan pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui informasi dan jadwal aktivasi rekening baru di perusahaan.

Untuk diketahui, dana BSU bisa digunakan jika rekening sudah diaktivasi. Adapun aktivasinya paling lambat adalah 15 Desember 2021, dan jika setelah tanggal tersebut belum diaktivasi, maka dana BSU akan dikembalikan ke kas negara. Namun perlu diketahui, tidak semua pekerja atau buruh berhak untuk menerima BSU karena terdapat beberapa syarat untuk dipenuhi.

Syarat Penerima BSU 1. WNI; 2. Pekerja atau buruh yang menerima gaji/upah; 3. Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan; 4. Merupakan peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021; 5. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4; 6. Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro; 7. Bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan serta kesehatan.

Tahap Penyaluran BSU 1. Proses verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No.16 Tahun 2021; 2. Kemudian, proses validasi dan pembayaran BSU; 3. Lalu, proses pembayaran ke rekening pekerja melalui Bank Himbara; 4. Setelah itu, dana bantuan otomatis sudah tersalurkan kepada penerima yang sesuai kriteria. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto) Artikel lain terkait BSU.

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/

156

Judul Sisa Anggaran, Kemnaker Perluas Penerima BSU

Nama Media harianbhirawa.co.id


Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/sisa-anggaran-kemnaker-perluas-penerima-bsu/

Jurnalis Danu Bhirawa

Tanggal 2021-11-25 20:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini, dilakukan untuk meng-efektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021. Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapai ya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi Coviud-19 di sektor ekonomi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun untuk penerima beasiswa yng diduplikasi dengan Bansos. Atau bantuan pemerintah lain, memang tidak bisa mendapatkan BSU

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap, penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19

Ringkasan

Sisa anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021, dimanfaatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk perluasan penerima BSU. Hal itu dipertegas dengan Peraturan Menaker (Permenaker) nomor 21 tahun 2021 tentang perluasan penerima BSU tahun 2021.

SISA ANGGARAN, KEMNAKER PERLUAS PENERIMA BSU


"Perluasan BSU ini, dilakukan untuk meng-efektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021. Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapai ya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi Coviud-19 di sektor ekonomi, " jelas Menaker Ida Fauziyah, Kamis (25/11).

157

Disebutkan, Kemnaker mempercepat penyaluran BSU kepada pekerja/buruh tahun 2021. Hingga kini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Kemnaker juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan (Permenaker) nomor 21 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian BSU bagi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

Kata Menaker, hingga saat ini BPJS Ketenaga kerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

Calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU, diantaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan ima Bansos atau bantuan pemerintah lainnya. Seperti program Kartu Prakerja PKH dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun untuk penerima beasiswa yng diduplikasi dengan Bansos. Atau bantuan pemerintah lain, memang tidak bisa mendapatkan BSU," jelas Menaker.

Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian buat Akun pada Situs. Selanjutnya, kunjungi menu profil atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap, penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," kata Ida Fauziyah.

[ira].

158

Judul Dewan Dukung Kenaikan UMK untuk Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

Nama Media beritakaltim.co


Halaman/URL https://beritakaltim.co/dewan-dukung-kenaikan-umk-untuk-peningkatan-kesejahteraan-karyawan/

Jurnalis Redaksi

Tanggal 2021-11-25 20:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Muhammad Taqwa (Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan) Silakan saja UMK naik. Memang perlu juga naik. Tapi tetap tidak memberatkan baik pengusaha maupun pekerja. Nilai UMK-nya semoga memuaskan kedua pihak itu

negative - Muhammad Taqwa (Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan) Ekonomi mungkin sudah naik sedikit. Intinya kami dukung UMK naik. Soal berapa nilainya itu dinas terkait yang tahu. Tapi mungkin belum bisa banyak karena ini masih dalam masa pandemi Covid-19

neutral - Ani Mufidah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan) Jadi Balikpapan naik, tapi naiknya tunggu UMP dulu. Perhitungannya dari rata-rata batas atas dan batas bawah UMP. Termasuk mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi setempat. Jangan juga UMK tinggi tapi pertumbuhan ekonominya rendah

Ringkasan

Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan tahun 2022 rencananya mengalami kenaikan meski belum mengetahui berapa kisaran kenaikannya. Kenaikan UMK ini mendapat dukungan dari pihak legislatif. UMK di kota Balikpapan setahun terakhir ini memang tidak mengalami kenaikan karena kondisi pandemi Covid-19 cukup berdampak negatif pada dunia industri, pengusaha dan pekerja.

DEWAN DUKUNG KENAIKAN UMK UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

BERITAKALTIM.CO- Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan tahun 2022 rencananya mengalami kenaikan meski belum mengetahui berapa kisaran kenaikannya.

159

Kenaikan UMK ini mendapat dukungan dari pihak legislatif. UMK di kota Balikpapan setahun terakhir ini memang tidak mengalami kenaikan karena kondisi pandemi Covid-19 cukup berdampak negatif pada dunia industri, pengusaha dan pekerja.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyampaikan bahwa kenaikan UMK akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya tetapi harus diimbangi denga neraca keuangan masing-masing perusahaan. Termasuk ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menjadi dasar UMK di kota minyak.

“Silakan saja UMK naik. Memang perlu juga naik. Tapi tetap tidak memberatkan baik pengusaha maupun pekerja. Nilai UMK-nya semoga memuaskan kedua pihak itu,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Saat ini, lanjut Taqwa, relaksasi ekonomi dari pemerintah setempat sudah membuka kesempatan bagi para pengelola tempat usaha. Meski masih ada pengaturan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 saat ini. Namun ekonomi secara umum di Balikpapan mulai sedikit merangkak naik.

“Ekonomi mungkin sudah naik sedikit. Intinya kami dukung UMK naik. Soal berapa nilainya itu dinas terkait yang tahu. Tapi mungkin belum bisa banyak karena ini masih dalam masa pandemi Covid-19,” tuturnya lagi.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Ani Mufidah memperkirakan UMK tahun 2022 akan naik. Sebab kota ini sudah memenuhi syarat penyesuaian UMK. Yakni rata-rata pertumbuhan ekonomi setempat yang lebih tinggi dari provinsi dan angka inflasi yang masuk kategori rendah.

“Jadi Balikpapan naik, tapi naiknya tunggu UMP dulu. Perhitungannya dari rata-rata batas atas dan batas bawah UMP. Termasuk mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi setempat. Jangan juga UMK tinggi tapi pertumbuhan ekonominya rendah,” tambahnya. # Wartawan: Thina

160

Judul Apindo: Aturan Upah Minimum 2022 Tetap Berlaku meski UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat



Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/25/203329326/apindo-aturan-upah-minimum-2022-tetap-berlaku-meski-uu-cipta-kerja

Jurnalis Ade Miranti Karunia

Tanggal 2021-11-25 20:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Tetapi yang sudah keluar (aturan upah minimum 2022) itu tetap berjalan. Itu yang kami pahami dari amar keputusan (MK) itu

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Termasuk tadi dengan upah minimum. Upah minimum ini sudah tercantum di PP 36. Karena itu sudah keluar, ya tetap berjalan kecuali PP-nya yang belum keluar

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melakukan UU Cipta Kerja tetap berlaku

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut aturan upah minimum 2022 tetap berjalan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Aturan upah minimum 2022 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

APINDO: ATURAN UPAH MINIMUM 2022 TETAP BERLAKU MESKI UU CIPTA KERJA INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut aturan upah minimum 2022 tetap berjalan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Aturan upah minimum 2022 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

161

"Tetapi yang sudah keluar (aturan upah minimum 2022) itu tetap berjalan. Itu yang kami pahami dari amar keputusan (MK) itu," kata Hariyadi dalam konferensi pers virtualnya, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

"Termasuk tadi dengan upah minimum. Upah minimum ini sudah tercantum di PP 36. Karena itu sudah keluar, ya tetap berjalan kecuali PP-nya yang belum keluar," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan putusan MK, aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tetap berlaku. Sebab, MK menyatakan, UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional selama dilakukan perbaikan.

"Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melakukan UU Cipta Kerja tetap berlaku," katanya.

Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

162

Judul UMK Kabupaten Bekasi tahun 2022 diusulkan naik 5,5 persen

Nama Media megapolitan.antaranews.com


Halaman/URL https://megapolitan.antaranews.com/berita/166077/umk-kabupaten-bekasi-tahun-2022-diusulkan-naik-55-persen

Jurnalis Naryo

Tanggal 2021-11-25 20:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Bekasi Tahun 2022 diusulkan naik 5,5 persen meski tiga hari sebelumnya Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sudah memutuskan tidak ada kenaikan UMK. Usulan itu berbentuk rekomendasi yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk selanjutnya diputuskan oleh Gubernur.

UMK KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 DIUSULKAN NAIK 5,5 PERSEN

Cikarang, Bekasi - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Bekasi Tahun 2022 diusulkan naik 5,5 persen meski tiga hari sebelumnya Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sudah memutuskan tidak ada kenaikan UMK.

Usulan itu berbentuk rekomendasi yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk selanjutnya diputuskan oleh Gubernur.

"Betul ada kenaikan sesuai dengan surat rekomendasi dari Bupati. Selanjutnya rekomendasi ini disampaikan ke Gubernur sesuai kewenangannya," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Suhup di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis.

Rekomendasi kenaikan UMK 2022 ini tertuang dalam Surat Bupati Bekasi Nomor 560/50/81/Disnaker tentang Usulan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2022. Surat itu ditandatangani Pelaksana Bupati Bekasi Akhmad Marjuki pada 25 November 2011.

Dalam surat tersebut, tertuang bahwa usulan UMK 2022 ini merupakan tindak lanjut dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 005/DP Kab.SP-SB/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal usulan nilai UMK 2022.

Sehubungan dengan surat dari serikat tersebut, Plt Bupati Bekasi mengusulkan besaran kenaikan UMK 2022 sebesar 5,51 persen atau Rp264.031 dari UMK 2021 senilai Rp4.791.843 menjadi Rp5.055.874 untuk UMK 2022.

163

Tidak diketahui dasar dari kenaikan sebesar 5,51 persen itu sebab pada rapat Dewan Pengupahan yang berakhir pada Senin (22/11) telah diputuskan UMK Kabupaten Bekasi 2022 tidak mengalami kenaikan, mengacu regulasi serta formula dan rumus penghitungan UMK.

Terkait hal itu Suhup pun enggan berbicara lebih banyak. "Ya pokoknya sekarang mah semua keputusan sudah disampaikan ke provinsi semua," kata dia.

Sementara itu ribuan buruh bergerak dari berbagai kawasan industri menuju Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka berunjuk rasa mendesak Bupati menerbitkan rekomendasi kenaikan UMK 2022.

Awalnya unjuk rasa ini bakal digelar hingga sore hari namun setelah Plt Bupati Bekasi menerbitkan rekomendasi tentang kenaikan upah, ribuan buruh itu lantas membubarkan diri.

164

Judul Disnaker Kota Bekasi Sampaikan Rekomendasi UMK Versi Buruh yang Naik 7,8 Persen ke Pemprov Jabar



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/25/20300551/disnaker-kota-bekasi-sampaikan-rekomendasi-umk-versi-buruh-yang-naik-78

Jurnalis Djati Waluyo

Tanggal 2021-11-25 20:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Kita menyampaikan aspirasi lah, masa sih pemerintah gak mau menyampaikan aspirasi. Kita kan situasinya bagaimana ya menginginkan adanya produktivitas semuanya

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Hari ini langsung. Berangkat staf saya. Langsung disampaikan

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Pada saat diusulkan nanti yang menjadi kewenangan kan adalah Gubernur

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Dari hasil kesepakatan, kita kenaikan ada di 0,71 persen atau sebesar Rp33.000

negative - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Ada rumusan dan ada perhitungan, ada batas atas dan batas bawah. Alhamdulillah Kota Bekasi masih ada batasnya menjadi UMK kita

positive - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Kita mengusulkan terlebih dahulu dari Gubernur (Jawa Barat) dan kita menunggu evaluasi dari Gubernur

negative - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Jadi tidak semata-mata semaunya, kan ada rumusan

Ringkasan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan akan menyampaikan rekomendasi kenaikan upah minimum kota (UMK) versi serikat buruh ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah adanya pertemuan antara pihak pemerintah dengan perwakilan buruh.

165

DISNAKER KOTA BEKASI SAMPAIKAN REKOMENDASI UMK VERSI BURUH YANG NAIK 7,8 PERSEN KE PEMPROV JABAR

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan akan menyampaikan rekomendasi kenaikan upah minimum kota (UMK) versi serikat buruh ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi tersebut disampaikan setelah adanya pertemuan antara pihak pemerintah dengan perwakilan buruh.

Dari pertemuan tersebut disepakati rekomendasi dari buruh yang akan disampaikan adalah naik 7,8 persen, berbeda jauh dengan yang telah disampaikan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Bekasi sebesar 0,71 persen.

"Kita menyampaikan aspirasi lah, masa sih pemerintah gak mau menyampaikan aspirasi. Kita kan situasinya bagaimana ya menginginkan adanya produktivitas semuanya," ujar Ika saat ditemui di Kantor Disnaker Kota Bekasi, kamis (25/11/2021).

Ika melanjutkan, setelah disetujui oleh Wali Kota Bekasi, pihaknya langsung memberikan rekomendasi tersebut ke Disnaker Provinsi Jabar.

"Hari ini langsung. Berangkat staf saya. Langsung disampaikan," ujarnya.

Meski telah mengusulkan ke pemerintah provinsi, dirinya tidak menjamin UMK yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Pada saat diusulkan nanti yang menjadi kewenangan kan adalah Gubernur," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengusulkan untuk menaikan UMK tahun 2022 sebesar 0,71 persen.

"Dari hasil kesepakatan, kita kenaikan ada di 0,71 persen atau sebesar Rp33.000," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti, Senin (22/11/2021).

Ika mengatakan, kenaikan tersebut berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021, di mana dalam aturan tersebut terdapat perhitungan mengenai kenaikan UMK.

"Ada rumusan dan ada perhitungan, ada batas atas dan batas bawah. Alhamdulillah Kota Bekasi masih ada batasnya menjadi UMK kita," ujarnya.

Sementara itu, kenaikan UMK sendiri belum bisa dipastikan kapan akan diberlakukan. Pasalnya, keputusan UMK masih ada ditangan Gubernur Jawa Barat.

"Kita mengusulkan terlebih dahulu dari Gubernur (Jawa Barat) dan kita menunggu evaluasi dari Gubernur," ujarnya.

Ika melanjutkan, Pemkot Bekasi sejauh ini telah melaksanakan tugas, sesuai dengan aturan, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Jadi tidak semata-mata semaunya, kan ada rumusan," ungkapnya.

166

Judul Hanya Naik 0,48%, SPSI Anambas Minta Kenaikan UMK Menjadi 4%



Halaman/URL https://rri.co.id/tanjungpinang/ekonomi/1271488/hanya-naik-0-48-spsi-anambas-minta-kenaikan-umk-menjadi-4

Jurnalis Hendra

Tanggal 2021-11-25 20:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Sahtiar (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas) Kami dari pihak SPSI kan mewakili para pekerja dan jelas menolak angka tersebut, karena mengacu karyawan di Anambas sektoral di bidang Minyak dan Gas (Migas) dengan resiko yang tinggi dan juga jauh meninggalkan keluarga saat bekerja

neutral - Sahtiar (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas) Selain dari resiko saat bekerja, sebelum di tahun 2020 dan 2021 tidak ada kenaikan UMK di Anambas, makanya kami mengajukan angka 4 Persen kenaikan UMK di tahun 2022 nanti

neutral - Sahtiar (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas) Besar harapan kami agar harapan kenaikan UMK sesuai dengan angka 4 Persen yang kami minta dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah, agar berimbang dengan kebutuhan hidup layak para pekerja di Anambas.

Ringkasan

Setelah Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) telah mengadakan rapat rekomendasi penetapan besaran angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Anambas Tahun 2022, Selasa lalu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas menolak kenaikan UMK yang hanya 0,48% tersebut. Perlu diketahui, dari hasil rapat yang dilaksanakan sebelumnya itu, UMK Anambas yang awalnya sebesar Rp. 3.501.442, kini menjadi Rp. 3.518. 249, yang mana dalam hal tersebut naik sebesar Rp. 16.807 atau 0,48 Persen.

HANYA NAIK 0,48%, SPSI ANAMBAS MINTA KENAIKAN UMK MENJADI 4%

Setelah Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) telah mengadakan rapat rekomendasi penetapan besaran angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Anambas

167

Tahun 2022, Selasa lalu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas menolak kenaikan UMK yang hanya 0,48% tersebut.

Perlu diketahui, dari hasil rapat yang dilaksanakan sebelumnya itu, UMK Anambas yang awalnya sebesar Rp. 3.501.442, kini menjadi Rp. 3.518. 249, yang mana dalam hal tersebut naik sebesar Rp. 16.807 atau 0,48 Persen.

Menanggapi kenaikan UMK yang hanya naik 0,48 Persen itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas, Sahtiar mengatakan menolak atas kenaikan yang angkanya terbilang sedikit itu menimbang situasi saat bekerja dengan resiko yang ada.

"Kami dari pihak SPSI kan mewakili para pekerja dan jelas menolak angka tersebut, karena mengacu karyawan di Anambas sektoral di bidang Minyak dan Gas (Migas) dengan resiko yang tinggi dan juga jauh meninggalkan keluarga saat bekerja," kata Sahtiar, Kamis (25/11/2022).

Ia juga menyebutkan, pihaknya menolak juga karena tidak adanya kenaikan upah dalam dua tahun terakhir, sehingga SPSI mengajukan angka untuk kenaikan di tahun 2022 nanti.

"Selain dari resiko saat bekerja, sebelum di tahun 2020 dan 2021 tidak ada kenaikan UMK di Anambas, makanya kami mengajukan angka 4 Persen kenaikan UMK di tahun 2022 nanti," jelasnya.

Sahtiar berharap kepada Pemerintah terkait, agar harapan 4 Persen kenaikan upah yang disampaikan bisa jadi bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir.

"Besar harapan kami agar harapan kenaikan UMK sesuai dengan angka 4 Persen yang kami minta dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah, agar berimbang dengan kebutuhan hidup layak para pekerja di Anambas." Harapnya. (fjr).

168

Judul Buruh Yogya Gantung Boneka Protes Aturan Upah Minimum



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211125200431-92-726197/buruh-yogya-gantung-boneka-protes-aturan-upah-minimum


Tanggal 2021-11-25 20:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Masalahnya upah di Jogja (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid

positive - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Kita meminta Gubernur DIY bertanggungjawab atas penetapan upah. Dia harus merevisi dan memberikan bantuan lain seperti dana kompensasi berupa subsidi pangan, transportasi, kemudian subsidi pendidikan dan lain-lain

negative - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Boneka digantung maknanya bahwa ternyata Presiden Jokowi dalam membuat kebijakan pengupahan selalu jelek dari tahun ke tahun

Ringkasan

Puluhan buruh turun ke jalan dan memenuhi kawasan Nol Kilometer Kota Yogyakarta pada Rabu (24/11) siang. Mereka menolak Upah Minimum Provinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY beserta kebijakan yang jadi dasar perumusannya. Massa membawa poster hingga spanduk menyerukan penolakan besaran UMP/UMK 2022 di DIY. Begitu pula orator aksi dari atas bak mobil terbuka yang mewakili para buruh atas kebijakan pengupahan terkini.

BURUH YOGYA GANTUNG BONEKA PROTES ATURAN UPAH MINIMUM

Puluhan buruh turun ke jalan dan memenuhi kawasan Nol Kilometer Kota Yogyakarta pada Rabu (24/11) siang. Mereka menolak Upah Minimum Provinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY beserta kebijakan yang jadi dasar perumusannya.

169

Massa membawa poster hingga spanduk menyerukan penolakan besaran UMP/UMK 2022 di DIY. Begitu pula orator aksi dari atas bak mobil terbuka yang mewakili para buruh atas kebijakan pengupahan terkini.

"Tolak UMP/UMK dan perumusannya menyengsarakan rakyat," pekik sang orator.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan ada beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi kali ini.

Pertama, besaran upah minimum yang tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta berdasarkan hasil survei.

Kenaikan yang selalu jauh dari KHL tiap tahunnya, bagi KSPSI, hanya menciptakan defisit untuk buruh dan melanggengkan ketimpangan serta kemiskinan.

"Masalahnya upah di Jogja (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid," kata Ade di lokasi aksi.

Para buruh, menurut Ade, juga keberatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dipakai untuk merumuskan upah minimum. Survei KHL masih dianggap cara yang lebih pantas untuk menentukan dasar upah minimum.

"Kita meminta Gubernur DIY bertanggungjawab atas penetapan upah. Dia harus merevisi dan memberikan bantuan lain seperti dana kompensasi berupa subsidi pangan, transportasi, kemudian subsidi pendidikan dan lain-lain," ucap Ade.

Terlebih, kata Ade, persentase kenaikan upah lewat PP 36 Tahun 2021 berkisar 3-4 persen berada di bawah PP 78 Tahun 2015 yang dulu dipakai dan ditolak juga oleh para buruh. Yakni sebesar 6-7 persen.

Hal lain yang menjadi dasar penolakan upah minimum tahun ini adalah karena UU Cipta Kerja yang tengah digugat serikat-serikat pekerja atau buruh. Artinya, menurut mereka, baik UU tersebut maupun aturan turunannya tak bisa jadi landasan dalam menetapkan upah minimum 2021.

Bentuk protes terhadap dua aturan ini diilustrasikan oleh para buruh dengan memajang manekin yang mati tergantung dan tercekik kebijakan pengupahan keluaran pemerintah.

"Boneka digantung maknanya bahwa ternyata Presiden Jokowi dalam membuat kebijakan pengupahan selalu jelek dari tahun ke tahun," tegas Ade.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengumumkan UMP di wilayahnya tahun 2022 naik Rp75.915,53 menjadi Rp1.840.915,53. Kenaikan ini sebesar 4,30 persen dibandingkan upah minimum 2021.

Sultan menerangkan, UMP 2022 ditetapkan dari hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Terdiri dari unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi.

Selanjutnya, dengan menimbang rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Sultan menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022.

Di antara 5 kabupaten/kota se-DIY, Kota Yogyakarta masih dengan level UMK tertinggi sebesar Rp2.153.970, sementara Gunungkidul terendah, yakni Rp1.900.000.

170

Sultan mengurai, penentuan UMP/UMK di DIY tahun 2022 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

171

Judul Negosiasi UMP DKI? Anies: Nanti Ditulis Bungkam



Halaman/URL https://rri.co.id/daerah/1271426/negosiasi-ump-dki-anies-nanti-ditulis-bungkam

Jurnalis Alfreds Tuter

Tanggal 2021-11-25 20:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak dapat memastikan pintu negosiasi masih terbuka atau tidak terkait penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Awalnya, awak media yang mengikuti Anies menanyakan soal peluang negosiasi besaran UMP yang telah ditetapkan DKI. Namun Anies enggan untuk menjawabnya dan malah berseloroh pada media.

NEGOSIASI UMP DKI? ANIES: NANTI DITULIS BUNGKAM

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak dapat memastikan pintu negosiasi masih terbuka atau tidak terkait penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Awalnya, awak media yang mengikuti Anies menanyakan soal peluang negosiasi besaran UMP yang telah ditetapkan DKI. Namun Anies enggan untuk menjawabnya dan malah berseloroh pada media.

"Nanti ditulisnya bungkam, gitu," seloroh Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Anies pun meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

"Tanya bu Menaker tuh," ujar Anies.

"Masih ada peluang negosiasi gak pak besaran ump? Kan daerah punya wewenang menetapkan besaran," timpal salah satu wartawan.

"Tanya bu Menaker tuh," jawab Anies lagi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935,536. Jumlah ini hanya naik Rp37 ribu dibandingkan dengan UMP 2021, yakni Rp4.416.186,548.

172

Judul BERITA FOTO - Tolak Penetapan UMP, Buruh Gelar Aksi di Gedung Sate Bandung

Nama Media bisnis.com


Halaman/URL https://foto.bisnis.com/view/20211125/1470548/tolak-penetapan-ump-buruh-gelar-aksi-di-gedung-sate-bandung

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 20:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2022 di Gedung Sate, Bandung. Massa buruh menolak penetapan upah minimum dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mereka beranggapan penentuan upah minimum yang tak masuk akal itu adalah buah dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang memang dinilai bermasalah sejak awal.

BERITA FOTO - TOLAK PENETAPAN UMP, BURUH GELAR AKSI DI GEDUNG SATE BANDUNG

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2022 di Gedung Sate, Bandung.

Massa buruh menolak penetapan upah minimum dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mereka beranggapan penentuan upah minimum yang tak masuk akal itu adalah buah dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang memang dinilai bermasalah sejak awal.

173

Judul MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Buruh Kawal Ketat



Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5827589/mk-minta-uu-cipta-kerja-direvisi-buruh-kawal-ketat

Jurnalis Achmad Dwi Afriyadi

Tanggal 2021-11-25 20:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini dan terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja. MK memberikan waktu selama dua tahun. Atas putusan tersebut, buruh menyatakan akan mengawal terus perbaikan pada undang-undang ini.

MK MINTA UU CIPTA KERJA DIREVISI, BURUH KAWAL KETAT

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja. MK memberikan waktu selama dua tahun. Atas putusan tersebut, buruh menyatakan akan mengawal terus perbaikan pada undang-undang ini.

"Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan

174

ketat," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Kamis (25/11/2021).

Andi Gani sendiri mengapresiasi putusan MK. Menurutnya, putusan tersebut berpihak pada seluruh rakyat Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Menurutnya, perjuangan selama ini untuk mengajukan gugatan ke MK dirasakannya tidak sia-sia. Andi Gani mengaku sangat yakin pada saat menggugat UU Cipta Kerja di MK karena aturan ini memang tidak berpihak pada buruh.

"Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini dan terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini," terangnya.

175

Judul Daftar Besaran Kenaikan UMP di 6 Provinsi di Pulau Jawa

Nama Media jogja.tribunnews.com


Halaman/URL https://jogja.tribunnews.com/2021/11/25/daftar-besaran-kenaikan-ump-di-6-provinsi-di-pulau-jawa

Jurnalis Tribun Jogja

Tanggal 2021-11-25 20:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp 2.501.203.11

neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Besaran kenaikan UMP Jabar tahun 2022 Rp 1.841.487 kurang lebih naik 1,72 persen dari UMP 2021. Perhitungan melalui formula yang telah dicantumkan dalam PP No 36 tahun 2021 dimana ada batas atas dan batas bawah dan kami mempertimbangkan indikator lainnya termasuk upah minimum tahun berjalan

neutral - Sri Sultan HB X (Gubernur DIY) (UMK) Gunungkidul Rp 1.900.000 naik Rp 130.000 atau 7,34 persen

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 rata-rata nasional adalah sebesar 1,09%. Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi itu merupakan PP turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim, formulasi pengupahan dengan metode baku itu diharapkan dapat menjaga stabilitas iklim usaha dalam negeri.

176

DAFTAR BESARAN KENAIKAN UMP DI 6 PROVINSI DI PULAU JAWA

Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 rata-rata nasional adalah sebesar 1,09%.

Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi itu merupakan PP turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim, formulasi pengupahan dengan metode baku itu diharapkan dapat menjaga stabilitas iklim usaha dalam negeri.

Sebagai informasi, setelah penguman UMP 2022, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya harus menetapkan upah minimum di wilayahnya alias UMK untuk kemudian disahkan gubernur.

Enam provinsi yang ada di Pulau Jawa pun telah menetapkan besaran kenaikan UMP untuk tahun 2022.

Berikut daftar besaran kenaikan UMP di 6 provinsi di Pulau Jawa untuk tahun 2022 :

1. DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Upah buruh di DKI tahun depan hanya akan naik Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Lewat keterangan resminya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935, Minggu (21/11/2021).

Pasca ditetapkan, Anies juga meminta para pengusaha untuk segera menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

"Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut," ujar Anies.

2. Banten UMP 2022 Banten sebesar Rp 2.501.203.11. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Wahidin Halim pada 18 November 2021.

"Menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp 2.501.203.11," ujar Wahidin dikutip dari SK Gubernur Banten tentang Penetapan UMP 2022.

Dalam SK tersebut, tertulis pertimbangan hanya menaikan UMP sebesar 1,63 persen dari tahun sebelumnya.

Alasan utamanya adalah upaya pemulihan perekonomian nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

3. Jawa Timur Pemprov Jatim mengumumkan UMP untuk tahun 2022. UMP Jatim ditetapkan naik 1,22 persen atau Rp 22.790,04.

Dengan kata lain, upah minimum pada tahun depan adalah sebesar Rp 1.891.567,12.

177

UMP ini disepakati setelah dilakukan sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 12 November 2021.

Dalam sidang itu, terdapat dua usulan yang diajukan yakni dari unsur pemerintah dan pengusaha serta dari unsur buruh yang diwakili serikat pekerja.

4. Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022.

Adapun UMP Jawa Barat naik 1,72 persen dari tahun ini atau menjadi Rp 1.841.487.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menuturkan penetapan kenaikan upah minimum tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561 tahun 2021 yang diundangkan sejak 20 November 2021.

"Besaran kenaikan UMP Jabar tahun 2022 Rp 1.841.487 kurang lebih naik 1,72 persen dari UMP 2021. Perhitungan melalui formula yang telah dicantumkan dalam PP No 36 tahun 2021 dimana ada batas atas dan batas bawah dan kami mempertimbangkan indikator lainnya termasuk upah minimum tahun berjalan," jelas Setiawan dikutip dalam Akun YouTube Pemprov Jawa Barat.

Lebih lanjut, penghitungan UMP tahun 2022 berdasarkan data statistik formal yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dan SE Menteri Dalam Negeri.

5. Yogyakarta UMP dan UMK di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2022 sudah ditetapkan.

Besaran UMP dan UMK di Yogyakarta tahun 2022 naik signifikan dibandingkan tahun 2021.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mengumumkan besaran UMP dan UMK tahun 2022 mendatang.

Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) telah umumkan UMP Yogyakarta tahun 2022 naik sebesar 4,30 persen menjadi Rp1.840.951,53.

Selain itu, Sri Sultan HB X juga mengumumkan besaran UMK tahun 2022 di kabupaten/kota di Yogyakarta.

Dari lima kota dan kabupaten di DIY, Gunungkidul jadi daerah yang paling tinggi kenaikan UMK-nya.

Disusul Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

"(UMK) Gunungkidul Rp 1.900.000 naik Rp 130.000 atau 7,34 persen," kata Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta.

Untuk Kota Yogyakarta, UMK tahun 2022 ditetapkan menjadi Rp 2.153.970.

Jumlah UMK Kota Yogyakarta itu naik Rp 84.440 atau 4,08 persen dari tahun 2021.

UMK Kabupaten Sleman tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.001.000. Jumlah UMK Kabupaten Sleman tahun 2022 itu naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dari tahun 2021.

UMK Kabupaten Bantul tahun 2022 menjadi Rp 1.916.848, naik Rp 74.388 atau 4,04 persen. Sedangkan UMK Kabupaten Kulonprogo tahun 2022 Rp 1.904.275, naik Rp 99.275 atau 5,50 persen.

178

Perhitungan UMP 2022 berdasarkan formula yang terdapat dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

6. Jawa Tengah Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, besaran UMP tahun 2022 Provinsi Jateng menjadi Rp 1.812.935.

Pengumuman UMP tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

"UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun," kata Ganjar dikutip dari website resmi Pemprov Jateng.

Dalam SK tersebut juga menegaskan tentang struktur dan skala upah.

Dimana perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Dengan besaran yang harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

"Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," imbuhnya.

( surya ).

179

Judul BERITA FOTO - Foto: Ratusan Buruh Jambi Minta Kenaikan UMP

Nama Media kumparan.com


Halaman/URL https://kumparan.com/jambikita/foto-ratusan-buruh-jambi-minta-kenaikan-ump-1wzKNZSFSUs

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 20:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

BERITA FOTO - FOTO: RATUSAN BURUH JAMBI MINTA KENAIKAN UMP

Ratusan buruh Jambi berunjuk rasa menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang naik 0,72 atau Rp 18.872, sehingga menjadi Rp 2.649.034,24. Mereka berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi.

Para pendemo keberatan dengan kenaikan upah yang hampir tidak berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi didesak untuk menaikan UMP sebesar 10 persen.

Tambahan belasan ribu itu, bagi buruh juga tidak cukup untuk membeli masker sesuai standar kesehatan yang harganya berkisar di atas Rp 50.000 per boks. Sedangkan penggunaan masker diwajibkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19.

180

Judul Apindo: Rencana Mogok Nasional soal UMP Tidak Sesuai UU

Nama Media beritasatu.com


Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/858923/apindo-rencana-mogok-nasional-soal-ump-tidak-sesuai-uu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 20:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Agung Pambudi (Direktur Apindo Research Institute) Dalamketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai mogok nasional. Namun berdasarkan pasal 137 UU 13/2003, yang dikenal adalah mogok kerja. Ini memang merupakan hak dasar dari pekerja yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi kalau mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan

negative - Agung Pambudi (Direktur Apindo Research Institute) Kalau ada sejumlah bagian serikat pekerja ingin melakukan mogok nasional, pertanyaannya apakah hal tersebut sepenuhnya mewakili suara buruh atau pekerja pada umumnya, apalagi di situasi yang sedang sulit saat ini

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Mogok yang kita kenal itu mogok karena gagal perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau mogok ini sudah merembet kepada perusahaan, tentunya perusahaan akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Kalau sampai tidak ada di tempat, dianggapnya ya mangkir. Jangan sampai perusahaan menjadi terganggu, dan perusahaan juga mempunyai hak untuk melindungi dari hal-hal di luar aturan

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menanggapi rencana aksi mogok nasional penolakan penetapan upah minimum provinsi ( UMP ) tahun 2022. Menurut Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi, buruh dan serikat pekerja perlu merefleksikan siapa yang akan diuntungkan dalam aksi mogok nasional. Apalagi aksi tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

181

APINDO: RENCANA MOGOK NASIONAL SOAL UMP TIDAK SESUAI UU

Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menanggapi rencana aksi mogok nasional penolakan penetapan upah minimum provinsi ( UMP ) tahun 2022.

Menurut Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi, buruh dan serikat pekerja perlu merefleksikan siapa yang akan diuntungkan dalam aksi mogok nasional. Apalagi aksi tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dalam UU 13/2003, mogok kerja akibat gagalnya perundingan dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya yang memuat alasan mogok kerja. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir, dan apabila pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja telah dilakukan oleh pengusaha sebanyak dua kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, maka apabila pekerja atau buruh tersebut tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri.

“Dalamketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai mogok nasional. Namun berdasarkan pasal 137 UU 13/2003, yang dikenal adalah mogok kerja. Ini memang merupakan hak dasar dari pekerja yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi kalau mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan,” kata Agung Pambudi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).

Karenanya, Apindo menyerukan kepada pelaku usaha untuk bersikap tegas kepada pekerja di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pekerja agar iklim usaha kondusif.

Selain itu, Agung juga menekankan mengenai representasi pekerja. "Kalau ada sejumlah bagian serikat pekerja ingin melakukan mogok nasional, pertanyaannya apakah hal tersebut sepenuhnya mewakili suara buruh atau pekerja pada umumnya, apalagi di situasi yang sedang sulit saat ini,” ujar Agung.

Ditambahkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, unjuk rasa memang merupakan bagian dari hak pekerja untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi apabila sampai melakukan mogok nasional yang berdampak pada operasional perusahaan, hal ini tidak dibenarkan.

"Mogok yang kita kenal itu mogok karena gagal perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau mogok ini sudah merembet kepada perusahaan, tentunya perusahaan akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Kalau sampai tidak ada di tempat, dianggapnya ya mangkir. Jangan sampai perusahaan menjadi terganggu, dan perusahaan juga mempunyai hak untuk melindungi dari hal-hal di luar aturan," kata Hariyadi.

182

Judul Pemerintah Percepat Penyaluran BSU 2021

Nama Media investor.id


Halaman/URL https://investor.id/business/272249/pemerintah-percepat-penyaluran-bsu-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 20:09:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid -19

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

PEMERINTAH PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021

JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

183

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," ucap Ida dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (25/11).

Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima. Calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.



"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid -19," ujar Ida.

Editor : Gora Kunjana ([email protected]).

184

Judul Pekerja Di Kalsel Tuntut UMP 2022 Sebesar Rp3,1 Juta

Nama Media mediaindonesia.com


Halaman/URL https://mediaindonesia.com/nusantara/449513/pekerja-di-kalsel-tuntut-ump-2022-sebesar-rp31-juta

Jurnalis Denny S |

Tanggal 2021-11-25 20:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sumarlan (Biro Hukum Konfederasi SPSI Kalsel) Kami menolak kenaikan UMP yang hanya 1 persen atau Rp29 ribu dan meminta gubernur menaikkan UMP sebesar 8 persen

Ringkasan

SERIKAT pekerja di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai tidak berpihak kepada buruh. Buruh menuntut besaran UMP 2022 naik 8 persen menjadi Rp3,1 juta. Kamis (25/11) pagi ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banua dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel berunjukrasa di depan gedung DPRD Kalsel. "Kami menolak kenaikan UMP yang hanya 1 persen atau Rp29 ribu dan meminta gubernur menaikkan UMP sebesar 8 persen," tegas Biro Hukum Konfederasi SPSI Kalsel, Sumarlan.

PEKERJA DI KALSEL TUNTUT UMP 2022 SEBESAR RP3,1 JUTA

SERIKAT pekerja di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai tidak berpihak kepada buruh. Buruh menuntut besaran UMP 2022 naik 8 persen menjadi Rp3,1 juta.

Kamis (25/11) pagi ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banua dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel berunjukrasa di depan gedung DPRD Kalsel. "Kami menolak kenaikan UMP yang hanya 1 persen atau Rp29 ribu dan meminta gubernur menaikkan UMP sebesar 8 persen," tegas Biro Hukum Konfederasi SPSI Kalsel, Sumarlan.

185

Menurutnya besaran UMP yang hanya naik Rp29 ribu ini tidak berpihak pada nasib buruh. Dasar penetapan UMP juga tidak lagi menggunakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), PP 30/21 tentang pengupahan yang lebih berpihak pada pengusaha.

Karena itu pihaknya mendesak Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mencabut SK UMP 2022 yang menetapkan kenaikan 1 persen dan merubahnya menjadi naik 8 persen. Sebelumnya Pemprov Kalsel menetapkan UMP 2022 naik sebesar Rp29.000 menjadi Rp2.906.473,32. UMP tahun 2021 Provinsi Kalsel tercatat sebesar Rp2.877.177,93.

Kenaikan ini mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sekitar 1,01 Persen di setiap Provinsi dan Kalsel peringkat ke 14 tertinggi kenaikan UMP di indonesia. Minimnya kenaikan UMP ini diakibatkan kondisi pandemi covid 19 yang terjadi. (OL-15)

186

Judul Maaf! BLT Subsidi Gaji Tahap 6 Hanya untuk Pemilik KTP Ini, Cek BSU Kapan Cair Bukan di BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703095524/maaf-blt-subsidi-gaji-tahap-6-hanya-untuk-pemilik-ktp-ini-cek-bsu-kapan-cair-bukan-di-bpjs-ketenagakerjaan?page=all

Jurnalis Iman Fakhrudin

Tanggal 2021-11-25 20:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - None (None) @BANKBRI_ID Saya mendapatkan bsu dari pemerintah ke rekening BRI, sedangkan saya tidak mempunyai buku rekening BRI. Apa bisa di cairkan min dan bagaimana persyaratannya ?

positive - None (None) @MaulidinaAnjeli bekerja. Jika terdaftar sebagai penerima BSU dan telah memiliki rekening BRI, maka dana akan dikreditkan ke rekening BRI. Apabila penerima tidak memiliki rekening BRI, maka akan dibuatkan rekening baru secara sistem oleh pihak Bank dan silakan melakukan (2)

neutral - None (None) aktivasi rekening dan pencairan di kantor BRI terdekat kecuali Teras BRI dengan membawa e- KTP dan bukti kepesertaan BPJS Tenaga Kerja

neutral - None (None) aktivasi rekening dan pencairan di kantor BRI terdekat kecuali Teras BRI dengan membawa e- KTP dan bukti kepesertaan BPJS Tenaga Kerja.

Ringkasan

Maaf BLT Subsidi Gaji Tahap 6 hanya untuk pemilik KTP yang memenuhi kriteria tertentu. Simak cara cek BSU kapan cair bukan di link BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah kembali menyalurkan BSU masing-masing Rp 1 juta untuk 1,6 juta penerima dan karyawan menyebutkan sebagai BLT Subsidi Gaji Tahap 6. BLT Subsidi Gaji Tahap 6 ini hanya bisa ditransfer ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara seperti BSI, BTN, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

187

MAAF! BLT SUBSIDI GAJI TAHAP 6 HANYA UNTUK PEMILIK KTP INI, CEK BSU KAPAN CAIR BUKAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN

Maaf BLT Subsidi Gaji Tahap 6 hanya untuk pemilik KTP yang memenuhi kriteria tertentu. Simak cara cek BSU kapan cair bukan di link BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah kembali menyalurkan BSU masing-masing Rp 1 juta untuk 1,6 juta penerima dan karyawan menyebutkan sebagai BLT Subsidi Gaji Tahap 6.

BLT Subsidi Gaji Tahap 6 ini hanya bisa ditransfer ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara seperti BSI, BTN, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Meskipun demikian, karyawan yang tidak memiliki buku rekening Himbara juga bisa dapat BSU Rp 1 juta, melainkan dengan cara penyaluran yang berbeda.

" @BANKBRI_ID Saya mendapatkan bsu dari pemerintah ke rekening BRI, sedangkan saya tidak mempunyai buku rekening BRI. Apa bisa di cairkan min dan bagaimana persyaratannya ?" tanya pemilik akun twitter @MaulidinaAnjeli pada 17 November 2021.

" @MaulidinaAnjeli Hai Sobat BRI, kami informasikan Bank BRI sebagai Bank penyalur dana Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) yang disalurkan ke rekening penerima dan untuk informasi penyaluran dana Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tersebut dapat konfirmasi ke Instansi atau perusahaan tempat (1)" balas @BANKBRI_ID.

" @MaulidinaAnjeli bekerja. Jika terdaftar sebagai penerima BSU dan telah memiliki rekening BRI, maka dana akan dikreditkan ke rekening BRI. Apabila penerima tidak memiliki rekening BRI, maka akan dibuatkan rekening baru secara sistem oleh pihak Bank dan silakan melakukan (2)" lanjut BRI.

" aktivasi rekening dan pencairan di kantor BRI terdekat kecuali Teras BRI dengan membawa e- KTP dan bukti kepesertaan BPJS Tenaga Kerja." pungkas BRI.

Sayangnya BLT Subsidi Gaji Tahap 6 hanya diberikan kepada para pemilik KTP yang memenuhi berbagai kriteria sebagai berikut: 1. Karyawan penerima gaji 2. Gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan 3. WNI 4. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 5. Aktif dan rutin bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2021 6. Gaji tidak lebih dari pembulatan ratusan ribu ke atas dari UMK/UMP jika kerja di daerah yang terdaftar di Lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 7. Kerja di sektor yang terdampak pandemi covid-19 Perlu diingat bahwa cara cek BSU Rp 1 juta kapan cair bukan di BPJS Ketenagakerjaan, melainkan di link Kemnaker.

Berikut cara cek BSU kapan cair melalui link Kemnaker.go.id: 1. Buka kemnaker.go.id 2. Klik tombol "Masuk" di pojok kanan atas 3. Atau klik link https://account.kemnaker.go.id/auth/login 4. Masukkan email atau nomor handphone 5. Masukkan kata sandi 6. Klik "Masuk" Setelah berhasil login, isi data diri dengan lengkap kemudian cek pemberitahuan. Jika sudah ditransfer maka akan muncul notifikasi bahwa BSU 2021 sudah disalurkan dan bank mana yang menyalurkan.

Proses penyaluran BSU Rp 1 juta ini dilakukan dengan dua cara, pertama langsung ditransfer ke rekening karyawan yang menggunakan rekening Himbara.

Kedua, karyawan akan dibuatkan rekening baru (jika tidak memiliki rekening Himbara) dan wajib melakukan aktivasi rekening maksimal 15 Desember 2021. Jika dalam batas waktu tersebut rekening belum diaktivasi maka BLT Subsidi Gaji Tahap 6 tidak bisa diambil dan akan dikembalikan ke kas negara.

Itulah daftar pemilik KTP yang bisa dapat BLT Subsidi Gaji Tahap 6 dan cara cek BSU kapan cair di link Kemnaker bukan BPJS Ketenagakerjaan.***.

188

Judul Sangat Mudah! Cek Penerima BSU 2021 Bisa Lewat WhatsApp dan Layanan Masyarakat. Begini Caranya

Nama Media gowapos.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://gowapos.pikiran-rakyat.com/ekobis/pr-033096386/sangat-mudah-cek-penerima-bsu-2021-bisa-lewat-whatsapp-dan-layanan-masyarakat-begini-caranya

Jurnalis Sutriani Nasiruddin

Tanggal 2021-11-25 20:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah masih terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) hingga bulan November 2021 ini dan ada beberapa bantuan pemerintah yang cair. Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT subsidi gaji 2021, yang punya besaran total Rp 1 juta. Namun terkadang masih banyak yang masih bingung dengan cara cek bansos di laman kemnaker ataupun melaluo website. Berikut ini cara mendapatkan informasi penerima BSU melalu WA.

SANGAT MUDAH! CEK PENERIMA BSU 2021 BISA LEWAT WHATSAPP DAN LAYANAN MASYARAKAT. BEGINI CARANYA

GowaPos.com -- Pemerintah masih terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) hingga bulan November 2021 ini dan ada beberapa bantuan pemerintah yang cair. Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT subsidi gaji 2021, yang punya besaran total Rp 1 juta.

Namun terkadang masih banyak yang masih bingung dengan cara cek bansos di laman kemnaker ataupun melaluo website. Berikut ini cara mendapatkan informasi penerima BSU melalu WA.

Chat Whatsapp ke 081380070175 - Hubungi nomor WhatsApp 081380070175 - Jika sudah mendapatkan alternatif respons, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021" - Selanjutnya, ikuti saja petunjuk pada layar ponsel Layanan Masyarakat 175 - Hubungi Call Center nomor telepon 175, atau email ke [email protected], bisa juga DM ke sosial media resmi BPJS Ketenagakerjaan - Sertakan data pribadi seperti KTP, Nama dan Tanggal lahir pada kolom komentar Syarat Penerima Berikut ini syarat penerima yang dikutip dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker: - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); - Pekerja/Buruh yang menerima gaji/upah; - Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; - Merupakan peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021; - Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga

189

Harapan, atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro; - Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah; - Bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

- Atau dapat hubungi kantor cabang terdekat dengan mempersiapkan KTP dan Kartu peserta BPJAMSOSTEK.***

190

Judul Apindo: putusan MK terkait UU Cipta Kerja tak berdampak serius

Nama Media gorontalo.antaranews.com


Halaman/URL https://gorontalo.antaranews.com/berita/178589/apindo-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-tak-berdampak-serius

Jurnalis Hence Paat

Tanggal 2021-11-25 19:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius




neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku

191

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

APINDO: PUTUSAN MK TERKAIT UU CIPTA KERJA TAK BERDAMPAK SERIUS


Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," katanya.

Hariyadi menjelaskan putusan MK terkait UU Cipta Kerja itu hanya mencakup masalah hukum formil lantaran pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi," katanya.

Menurut pemahamannya, Hariyadi mengatakan berdasarkan putusan tersebut, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.

"Jadi ini direvisi dan diberikan waktu dua tahun untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil, nah itu yang harus diperbaiki. Tapi tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut," imbuhnya.


"Itu pemahaman kami dari amar putusan itu. Termasuk yang terkait dengan upah minimum. Ini kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya, karena sudah keluar ya itu tetap berjalan kecuali yang belum keluar," katanya.

Sebelumnya, pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," kata

192

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

Airlangga memastikan UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu dua tahun sejak putusan MK ini dibacakan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," katanya.

193

Judul Pemilik Rekening BRI, BNI, Mandiri, dan BTN Segera Cek Saldo di ATM! Bansos Rp1 Juta Cair Bulan ini

Nama Media gowapos.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://gowapos.pikiran-rakyat.com/ekobis/pr-033096313/pemilik-rekeningbri-bni-mandiri-dan-btn-segera-cek-saldo-di-atm-bansos-rp1-juta-cair-bulan-ini

Jurnalis Sutriani Nasiruddin

Tanggal 2021-11-25 19:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Bagi kamu pemilik Rekening BRI, BNI, Mandiri, dan BTN Segera Cek Saldo di ATM, karena bantuan sosial (Bansos) Rp1 Juta Cair Bulan ini. Anda harus tahu nih, kalau di bulan November 2021 ini ada beberapa bantuan pemerintah yang cair. Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 2021, yang punya besaran total Rp1 juta.

PEMILIK REKENING BRI, BNI, MANDIRI, DAN BTN SEGERA CEK SALDO DI ATM! BANSOS RP1 JUTA CAIR BULAN INI

GowaPos.com -- Bagi kamu pemilik Rekening BRI, BNI, Mandiri, dan BTN Segera Cek Saldo di ATM, karena bantuan sosial (Bansos) Rp1 Juta Cair Bulan ini. Anda harus tahu nih, kalau di bulan November 2021 ini ada beberapa bantuan pemerintah yang cair.

Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 2021, yang punya besaran total Rp1 juta. Bagi yang menjadi penerima, bisa langsung mengecek saldo rekening pribadi. Atau bisa juga dilakukan pengecekkan dari website.

Syarat Penerima BSU Berikut ini syarat penerima BSU yang dilansir GowaPos.com dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker: - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); - Pekerja/Buruh yang menerima gaji/upah; - Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; - Merupakan peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021; - Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro; - Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah; - Bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.***

194

Judul Apindo sebut putusan MK soal UU Cipta Kerja tak berdampak serius

Nama Media antaranews.com


Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2547045/apindo-sebut-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-tak-berdampak-serius

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 19:51:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya




neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku

195

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

APINDO SEBUT PUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA TAK BERDAMPAK SERIUS


Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. " katanya.

Hariyadi menjelaskan putusan MK terkait UU Cipta Kerja itu hanya mencakup masalah hukum formil lantaran pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi," katanya.

Menurut pemahamannya, Hariyadi mengatakan berdasarkan putusan tersebut, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.

"Jadi ini direvisi dan diberikan waktu dua tahun untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil, nah itu yang harus diperbaiki. Tapi tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut," imbuhnya.


"Itu pemahaman kami dari amar putusan itu. Termasuk yang terkait dengan upah minimum. Ini kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya, karena sudah keluar ya itu tetap berjalan kecuali yang belum keluar," katanya.

Sebelumnya, pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," kata

196

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

Airlangga memastikan UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu dua tahun sejak putusan MK ini dibacakan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," katanya .

197

Judul Bertemu Disnaker Usai Demo, Serikat Buruh Kota Bekasi Rekomendasikan UMK Naik 7,8 Persen



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/25/19485691/bertemu-disnaker-usai-demo-serikat-buruh-kota-bekasi-rekomendasikan-umk

Jurnalis Djati Waluyo

Tanggal 2021-11-25 19:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - M Indrayana (Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi) Dari pihak ketua Depeko Bekasi Bu Kadisnaker tahu-tahu mengadakan pleno tanpa adanya keterlibatan serikat pekerja. Dewan Pengupahan Kota itu merekomendasikan langsung ke Provinsi Jabar tanpa kehadiran serikat pekerja yang 0,71

neutral - M Indrayana (Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi) Dari proses itu akhirnya tadi kami diterima difasilitasi oleh Pak Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota nah muncullah itu yang 7,85 persen

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Dari hasil kesepakatan, kita kenaikan ada di 0,71 persen atau sebesar Rp33.000

negative - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Ada rumusan dan ada perhitungan, ada batas atas dan batas bawah. Alhamdulillah Kota Bekasi masih ada batasnya menjadi UMK kita

positive - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Kita mengusulkan terlebih dahulu dari Gubernur (Jawa Barat) dan kita menunggu evaluasi dari Gubernur

negative - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Jadi tidak semata-mata semuanya, kan ada rumusan

Ringkasan

Aliansi Buruh Bekasi Melawan melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani guna menuntut rekomendasi kenaikan upah minimum kota (UMK) Bekasi diubah menjadi 7,82 persen. Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi M Indrayana mengatakan aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka menolak rekomendasi UMK yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

198

BERTEMU DISNAKER USAI DEMO, SERIKAT BURUH KOTA BEKASI REKOMENDASIKAN UMK NAIK 7,8 PERSEN

Aliansi Buruh Bekasi Melawan melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani guna menuntut rekomendasi kenaikan upah minimum kota (UMK) Bekasi diubah menjadi 7,82 persen.

Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi M Indrayana mengatakan aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka menolak rekomendasi UMK yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan karena pada sidang keputusan rekomendasi kenaikan UMK, pihaknya menarik diri lantaran tidak setuju dengan rumusan yang digunakan berdasarkan PP 38 tahun 2021.

Namun tanpa adanya perwakilan buruh, ketua maupun anggota Depeko lainya tetap melanjutkan sidang tersebut.

"Dari pihak ketua Depeko Bekasi Bu Kadisnaker tahu-tahu mengadakan pleno tanpa adanya keterlibatan serikat pekerja. Dewan Pengupahan Kota itu merekomendasikan langsung ke Provinsi Jabar tanpa kehadiran serikat pekerja yang 0,71," ujar Indrayana saat dikonfirmasi wartawan via telefon, Kamis (25/11/2021).

Setelah massa turun untuk menolak rekomendasi tersebut, akhirnya perwakilan buruh yang difasilitasi oleh Polres Metro Bekasi Kota dapat melakukan mediasi dengan Disnaker.

"Dari proses itu akhirnya tadi kami diterima difasilitasi oleh Pak Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota nah muncullah itu yang 7,85 persen,"ujarnya.

Indrayana mengatakan, angka tersebut berasal dari perhitungan berdasarkan PP 78 Tahun 2015. Dengan begitu nantinya surat tersebut akan diberikan kepada Sekretariat Disnaker Provinsi Jawa Barat.

Dengan persentase tersebut, kata Indrayana, kenaikan UMK 2022 bisa menjadi Rp 5.15.396. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Usulan tersebut disampaikan atas dasar kesepakatan Pemkot Bekasi untuk kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 0,71 persen.

"Dari hasil kesepakatan, kita kenaikan ada di 0,71 persen atau sebesar Rp33.000," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti, Senin (22/11/2021).

Ika mengatakan, kenaikan tersebut berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021, di mana dalam aturan tersebut terdapat perhitungan mengenai kenaikan UMK.

"Ada rumusan dan ada perhitungan, ada batas atas dan batas bawah. Alhamdulillah Kota Bekasi masih ada batasnya menjadi UMK kita," ujarnya.

Sementara itu, kenaikan UMK sendiri belum bisa dipastikan kapan akan diberlakukan. Pasalnya, keputusan UMK masih ada ditangan Gubernur Jawa Barat.

"Kita mengusulkan terlebih dahulu dari Gubernur (Jawa Barat) dan kita menunggu evaluasi dari Gubernur," ujarnya.

Ika melanjutkan, Pemkot Bekasi sejauh ini telah melaksanakan tugas, sesuai dengan aturan, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Jadi tidak semata-mata semuanya, kan ada rumusan," ungkapnya.

199

Judul Beredar, Usulan Upah Minimum 2022 Karawang Tembus Rp 5 Juta

Nama Media cnbcindonesia.com


Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125191535-4-294528/beredar-usulan-upah-minimum-2022-karawang-tembus-rp-5-juta

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 19:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Mohammad Idris (Walikota Depok) Kami mengusulkan UMK Kota Depok tahun 2022 Rp 4.573.414,57 naik sebesar 5,34%

Ringkasan

Dinamika penetapan upah minimum kota (UMK) masih terus memanas di berbagai daerah. Saat ini, masing-masing kepala daerah setingkat Walikota dan Bupati tengah dalam masa menyampaikan usulan besaran UMK di wilayahnya ke gubernur. Batas terakhir penetapan UMK terakhir 30 November 2021.

BEREDAR, USULAN UPAH MINIMUM 2022 KARAWANG TEMBUS RP 5 JUTA

Dinamika penetapan upah minimum kota (UMK) masih terus memanas di berbagai daerah. Saat ini, masing-masing kepala daerah setingkat Walikota dan Bupati tengah dalam masa menyampaikan usulan besaran UMK di wilayahnya ke gubernur. Batas terakhir penetapan UMK terakhir 30 November 2021.

Di media sosial twitter, viral surat usulan UMK dari beberapa walikota/bupati kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, nilai kenaikannya lebih besar dari yang sudah diminta oleh pemerintah pusat. Beberapa bupati/walikota terlihat menaikkan upah minimum di atas 5%, sementara pemerintah pusat meminta kenaikan rata-rata hanya 1,09%.

"Kami sampaikan Usulan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2022 sebesar Rp 5.051.183,00 (naik 5,27%)," tulis surat usulan yang ditandatangani Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dalam usulannya kepada Gubernur Jabar yang viral di Twitter.

Di surat tersebut Ia mengakui bahwa hasil rapat dewan pengupahan kabupaten (Depekab) Karawang hari Selasa tanggal 22 November 2021 tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga

200

pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan. Adapun saat ini upah minimum di Karawang sebesar Rp 4.798.312

Kondisi deadlock bukan hanya terjadi di Karawang, melainkan juga di Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi dalam surat usulannya harus mengambil keputusan menaikkan UMK 2022 naik 5% menjadi Rp 3.281.716,956. Tidak ketinggalan, Kota lainnya di Jabar yakni Depok pun mengusulkan adanya kenaikan upah di atas 5%.

"Kami mengusulkan UMK Kota Depok tahun 2022 Rp 4.573.414,57 naik sebesar 5,34%," tulis Walikota Depok Mohammad Idris.

CNBC Indonesia mencoba mengonfimasi kepada Mohammad Idris dan Celicca Nurracadiana, tapi belum mendapat tanggapan.

201

Judul Apindo Minta Mogok Kerja Tak Ganggu Bisnis

Nama Media merdeka.com


Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/apindo-minta-mogok-kerja-tak-ganggu-bisnis.html

Jurnalis Anisyah Al Faqir

Tanggal 2021-11-25 19:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Asalkan jangan sampai mengganggu (proses bisnis), itu tidak biasa

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Ini sudah ada regulasinya

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Jangan sampai mengganggu bisnis, karena pengusaha juga punya hak untuk menjaga stabilitas bisnisnya

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menyatakan pendapatan. Asalkan aksi unjuk rasa tersebut tidak mengganggu proses bisnis perusahaan tempat pekerja bekerja.

APINDO MINTA MOGOK KERJA TAK GANGGU BISNIS

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menyatakan pendapatan. Asalkan aksi unjuk rasa tersebut tidak mengganggu proses bisnis perusahaan tempat pekerja bekerja.

"Asalkan jangan sampai mengganggu (proses bisnis), itu tidak biasa," kata Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/11).

Menurut Hariyadi, mogok kerja merupakan aksi gagalnya perundingan antara pekerja dengan pemberi kerja. Sementara mogok kerja yang akan dilakukan para buruh menyikapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Ini sudah ada regulasinya," kata Hariyadi.

202

Untuk itu dia meminta aksi-aksi yang dilakukan para pekerja harus juga mengikuti aturan yang ada. Dia tak mau hak yang digunakan pekerja bertentangan dengan hak yang juga dimiliki pengusaha.

"Jangan sampai mengganggu bisnis, karena pengusaha juga punya hak untuk menjaga stabilitas bisnisnya," kata dia.

Sebagai informasi, kalangan buruh direncanakan akan melakukan aksi mogok nasional pada 6 - 8 Desember 2021. Aksi mogok kerja ini untuk menuntut kenaikan UMP yang seharusnya 10 persen, namun pada tahun 2022 kenaikannya rata-rata hanya 1,09 persen.

[azz].

203

Judul Daftar UMP di 33 Provinsi, Jakarta Masih Posisi Teratas

Nama Media merdeka.com


Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/daftar-ump-di-33-provinsi-jakarta-masih-posisi-teratas.html

Jurnalis Siti Nur Azzura

Tanggal 2021-11-25 19:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Anggota Tripartit Nasional) Kementerian Tenaga Kerja harus memastikan bahwa hari ini semua Gubernur sudah menetapkan UMP 2022

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen. Penetapan UMP 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan batas waktu penentuan UMP 2022 oleh gubernur atau Pemerintah Provinsi selambatnya pada 20 November 2021. Namun dari pantauan, hingga batas waktu masih ada provinsi belum menentukannya.

DAFTAR UMP DI 33 PROVINSI, JAKARTA MASIH POSISI TERATAS

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen. Penetapan UMP 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan batas waktu penentuan UMP 2022 oleh gubernur atau Pemerintah Provinsi selambatnya pada 20 November 2021. Namun dari pantauan, hingga batas waktu masih ada provinsi belum menentukannya.

"Kementerian Tenaga Kerja harus memastikan bahwa hari ini semua Gubernur sudah menetapkan UMP 2022," ujar Anggota Tripartit Nasional, Sarman Simanjorang seperti dikonfirmasi Liputan6.com, beberapa waktu lalu.

Meski menjadi salah satu provinsi dengan kenaikan UMP terendah, namun DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMP tertinggi. Di 2022, UMP Jakarta naik 0,8 persen menjadi Rp4.453.935.

204

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Daftar UMP 2022 Berikut daftar UMP di 33 provinsi dari tertinggi hingga terendah.

1. UMP tahun 2022 DKI Jakarta Rp4.452.724, naik 0,8 persen dari 2021 di Rp4.416.186.

2. UMP tahun 2022 Papua Rp3.561.932, naik 1,29 persen dari 2021 di Rp3.516.700.

3. UMP tahun 2022 Sulawesi Utara Rp3.310.723, angka ini masih sama dibanding tahun sebelumnya.

4. UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung Rp3.264.881, naik 1,08 persen dari 2021 di Rp3.230.023.

5. UMP tahun 2022 Papua Barat Rp3.200.000, naik dari 2021 di Rp3.134.600.

6. UMP tahun 2022 Aceh Rp3.166.460, naik dibanding tahun 2021 di Rp3.165.031.

7. UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan Rp3.165.876, angka ini masih sama dibanding tahun sebelumnya.

8. UMP tahun 2022 Sumatera Selatan Rp3.144.446, angka ini masih sama dibanding tahun sebelumnya.

9. UMP tahun 2022 Kepulauan Riau Rp3.050.172, naik 1,49 persen dari 2021 di Rp3.005.460.

10. UMP tahun 2022 Kalimantan Utara Rp3.016.738, naik 0,53 persen dari 2021 di Rp3.000.804.

11. UMP tahun 2022 Kalimantan Timur Rp3.014.497, naik 1,11 persen dari 2021 di Rp2.981.378.

12. UMP tahun 2022 Riau Rp 2.938.564, naik 1,05 persen dari 2021 di Rp2.888.564.

13. UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah Rp2.922.516, naik 0,67 persen dari 2021 di Rp2.903.144.

14. UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan Rp2.906.473, naik 1,01 persen dari 2021 di Rp2.877.448.

15. UMP tahun 2022 Maluku Utara Rp2.862.231, naik 5,17 persen dari 2021 di Rp2.721.530.

16. UMP tahun 2022 Gorontalo Rp2.800.580, naik 0,42 persen dari 2021 di Rp2.788.826.

3 dari 3 halaman 17. UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara Rp2.710.595, naik 0,94 persen dari 2021 di Rp2.552.014,52 18. UMP tahun 2022 Sulawesi Barat Rp2.678.863, angka ini masih sama dibanding tahun sebelumnya.

19. UMP tahun 2022 Jambi Rp2.649.034, naik 0,72 persen dari 2021 di Rp2.630.162.

20. UMP tahun 2022 Sumatera Utara Rp2.522.609, naik 0,93 persen dari 2021 di Rp2.499.423.

21. UMP tahun 2022 Bali Rp2.516.971, naik 0,92 persen dari 2021 di Rp2.494.000.

22. UMP tahun 2022 Sumatera Barat Rp2.512.539, naik 1,15 persen dari 2021 di Rp2.484.014.

23. UMP tahun 2022 Banten Rp2.501.203, naik 1,63 persen dari 2021 di Rp2.460.996.

205

24. UMP tahun 2022 Lampung Rp2.440.486, naik 0,35 persen dari 2021 di Rp2.432.001.

25. UMP tahun 2022 Kalimantan Barat Rp2.434.328, naik 1,44 persen dari 2021 di Rp2.399.698.

26. UMP tahun 2022 Sulawesi Tengah 2.390.739, naik 3,78 persen dari 2021 di Rp2.303.711.

27. UMP tahun 2022 Bengkulu Rp2.238.094, naik 1,04 persen dari 2021 di Rp2.215.000.

28. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp2.207.212, naik 1,07 persen dari 2021 di Rp2.183.883.

29. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Timur Rp1.975.000.

30. UMP tahun 2022 Jawa Timur Rp1.891.567, naik 1,22 persen dari 2021 di Rp1.868.777.

31. UMP tahun 2022 Jawa Barat Rp1.841.487, naik 1,72 persen dari 2021 di Rp1.810.351.

32. UMP tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rp1.840.951, naik 4,30 persen dari 2021 di Rp1.765.000.

33. UMP tahun 2022 Jawa Tengah Rp1.813.011, naik 0,78 persen dari 2021 di Rp1.798.979.

[azz].

206

Judul DPC KSPSI Kudus Gelar Aksi Keprihatinan Terkait UMK



Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/1144-daerah/1271345/dpc-kspsi-kudus-gelar-aksi-keprihatinan-terkait-umk

Jurnalis Roykusuma

Tanggal 2021-11-25 19:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Andreas Hua (Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus) Kami sangat prihatin dengan kenaikan UMK tahun 2022 dibandingkan UMK tahun 2021 yang kenaikannya hanya sebesar Rp 2.062,93 atau 0,09 persen

negative - Andreas Hua (Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus) Dari sisi perusahaan, tentunya khawatir akan terjadi penurunan semangat pekerja karena kenaikan upah setiap tahunnya sangat minim sekali

Ringkasan

DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus berharap perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan lebih baik untuk memberikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2022 lebih tinggi dari usulan pemda setempat. "Kami sangat prihatin dengan kenaikan UMK tahun 2022 dibandingkan UMK tahun 2021 yang kenaikannya hanya sebesar Rp 2.062,93 atau 0,09 persen," kata Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, Kamis (25/11/2021).

DPC KSPSI KUDUS GELAR AKSI KEPRIHATINAN TERKAIT UMK

DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus berharap perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan lebih baik untuk memberikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2022 lebih tinggi dari usulan pemda setempat.

"Kami sangat prihatin dengan kenaikan UMK tahun 2022 dibandingkan UMK tahun 2021 yang kenaikannya hanya sebesar Rp 2.062,93 atau 0,09 persen," kata Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, Kamis (25/11/2021).

207

Ia mengakui perhitungan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36/2021 tentang Pengupahan tidak menguntungkan pekerja, terlebih masa pandemi seperti sekarang ini yang tentunya membutuhkan pemasukan yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya.

Bahkan kata dia, kenaikan sebesar 0,09 persen tersebut tidak begitu berarti bagi pekerja, sehingga satu-satunya harapan adalah perusahaan yang memiliki keuangan lebih baik untuk menaikan upah minimum tidak sesuai PP nomor 36/2021, tetapi sesuai usulan KSPSI di Dewan Pengupahan sebesar 5,17 persen atau sebesar Rp 2.409.000,44.

Perhitungan upah dengan kenaikan sebesar 5,17 persen tersebut, kata dia, berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi.

Rencana untuk gelar aksi lanjut Andreas, adalah sebagai bentuk rasa keprihatinan dengan UMK tersebut sekaligus menunjukkan reaksi terhadap PP nomor 36/2021 yang nantinya setiap tahun memakai formulasi dari peraturan itu.

"Dari sisi perusahaan, tentunya khawatir akan terjadi penurunan semangat pekerja karena kenaikan upah setiap tahunnya sangat minim sekali," ujarnya.

Serikat pekerja sendiri akan melakukan uji materi terhadap PP 36/2021 tersebut, karena memilih pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang hanya sekadar penyesuaian dan tidak ada kenaikan sama sekali.

Sementara itu, Pemkab Kudus sendiri sesuai hasil keputusan Dewan Pengupahan setempat mengusulkan besaran UMK Kudus tahun 2022 sebesar Rp 2.293.058,26 kepada Gubenur Jateng. Sedangkan UMK 2021 sebesar Rp 2.290.995,33 sehingga kenaikannya hanya 0,09 persen. (Roy Kusuma).

208

Judul MK Putuskan UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki, KSPSI Bersyukur



Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1426570-mk-putuskan-uu-cipta-kerja-harus-diperbaiki-kspsi-bersyukur

Jurnalis Fikri Halim

Tanggal 2021-11-25 19:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anwar Usman (Ketua Majelis Hakim) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia


positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi ( MK ) meminta Pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 25 November 2021.

209

MK PUTUSKAN UU CIPTA KERJA HARUS DIPERBAIKI, KSPSI BERSYUKUR

Mahkamah Konstitusi ( MK ) meminta Pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 25 November 2021.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar Usman membacakan putusan.

Merespons itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Andi Gani Nena Wea mengaku bersyukur. Andi Gani mengaku sempat menangis terharu saat melakukan aksi unjuk rasa bersama ribuan buruh di Patung Kuda. Andi Gani menegaskan dan berharap putusan hakim MK memihak kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Menurutnya, perjuangan selama ini untuk mengajukan gugatan ke MK dirasakannya tidak sia-sia. Andi Gani mengaku sangat yakin pada saat menggugat UU Cipta kerja di MK, aturan ini memang tidak berpihak pada buruh. Untuk itu, ia berani mengambil risiko besar pada saat melayangkan gugatan UU Cipta Kerja ke MK.

"Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini dan terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini," tegasnya.

Andi Gani memastikan setelah putusan MK ini akan terus mengawal perjuangan buruh terutama penetapan upah minimum bersama serikat buruh lainnya.

"Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat," jelasnya.

210

Judul MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Buruh: Masih Ada Keadilan di Negeri Ini



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4720781/mk-minta-uu-cipta-kerja-direvisi-buruh-masih-ada-keadilan-di-negeri-ini

Jurnalis Tira Santia

Tanggal 2021-11-25 19:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami nengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia


positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat

negative - Anwar Usman (Ketua Majelis Hakim) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Andi Gani Nena Wea tak kuasa menahan harunya saat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Andi Gani mengaku bersyukur MK putusan hakim MK memihak kepada seluruh rakyat Indonesia.

211

MK MINTA UU CIPTA KERJA DIREVISI, BURUH: MASIH ADA KEADILAN DI NEGERI INI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Andi Gani Nena Wea tak kuasa menahan harunya saat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Andi Gani mengaku bersyukur MK putusan hakim MK memihak kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Kami nengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Menurutnya, perjuangan selama ini untuk mengajukan gugatan ke MK dirasakannya tidak sia-sia. Andi Gani mengaku sangat yakin pada saat menggugat UU Cipta kerja di MK, aturan ini memang tidak berpihak pada buruh. Untuk itu, ia berani mengambil resiko besar pada saat melayangkan gugatan UU Cipta Kerja ke MK.


Andi Gani memastikan setelah putusan MK ini akan terus mengawal perjuangan buruh terutama penetapan upah minimum.


Seperti diketahui, MK memutuskan Pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Itulah putusan MK yang dibacakan hakim MK yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan.

212

Judul KSPSI Apresiasi Putusan MK soal UU Cipta Kerja



Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/858867/kspsi-apresiasi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 18:58:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI)) Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI)) Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini dan terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI)) Saya bersama Bung Said Iqbal (Presiden KSPI) akan mengawal terus perbaikan-perbaikan pada peraturan yang berpihak bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Buat buruh yang masih berjuang untuk upah minimum, diharapkan bisa tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi putusan hakim Mahkamah Konstitusi ( MK ) dalam memutuskan gugatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Andi Gani mengaku bersyukur MK putusan hakim MK memihak kepada seluruh rakyat Indonesia.

KSPSI APRESIASI PUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi putusan hakim Mahkamah Konstitusi ( MK ) dalam memutuskan gugatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Andi Gani mengaku bersyukur MK putusan hakim MK memihak kepada seluruh rakyat Indonesia.

213

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, perjuangan selama ini untuk mengajukan gugatan ke MK dirasakannya tidak sia-sia. Andi Gani mengaku sangat yakin pada saat menggugat UU Cipta kerja di MK, aturan ini memang tidak berpihak pada buruh. Untuk itu, ia berani mengambil risiko besar pada saat melayangkan gugatan UU Cipta Kerja ke MK.


Andi Gani memastikan setelah putusan MK ini akan terus mengawal perjuangan buruh terutama penetapan upah minimum.


Seperti diketahui, MK memutuskan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

214

Judul UMK Palembang 2022 Diusulkan Naik Rp19.400

Nama Media rmolsumsel.id


Halaman/URL https://www.rmolsumsel.id/umk-palembang-2022-diusulkan-naik-rp19400

Jurnalis Alwi Alim

Tanggal 2021-11-25 18:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Palembang kini telah melakukan pembahasan terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Palembang tahun 2022. Hasil rapat tersebut diketahui UMK Palembang diusulkan kenaikan 0,53 persen atau sekitar Rp19.400. Dengan kenaikan tersebut maka, UMK Palembang tahun 2022 menjadi Rp3.289.493,90 dari sebelumnya tahun 2021 yakni sebesar Rp3.270.093,78 "Ya hasil rapatnya UMK Palembang mengalami kenaikan," kata Anggota Dewan Pengupahan Kota Palembang dari KSBSI, Ali saat dihubungi, Kamis (25/11).

UMK PALEMBANG 2022 DIUSULKAN NAIK RP19.400

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Palembang kini telah melakukan pembahasan terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Palembang tahun 2022. Hasil rapat tersebut diketahui UMK Palembang diusulkan kenaikan 0,53 persen atau sekitar Rp19.400.

Dengan kenaikan tersebut maka, UMK Palembang tahun 2022 menjadi Rp3.289.493,90 dari sebelumnya tahun 2021 yakni sebesar Rp3.270.093,78 "Ya hasil rapatnya UMK Palembang mengalami kenaikan," kata Anggota Dewan Pengupahan Kota Palembang dari KSBSI, Ali saat dihubungi, Kamis (25/11).

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Palembang, Fahmi Atta mengakui hal tersebut. Dia mengungkapkan, jika sudah melaksanakan rapat dengan anggota Dewan Pengupahan Kota Palembang. Namun, masih menunggu penetapan dari Gubernur Sumsel. Karena hasilnya harus diusulkan terlebih dahulu ke Gubernur Sumsel. "Untuk besarannya langsung nanti diinfokan Wali Kota Palembang," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda menambahkan pemerintah tentunya berpihak kepada buruh. Menurutnya, untuk menciptakan Palembang maju tentunya harus diiringi kesejahteraan masyarakat. Karena itu pihaknya bertekad agar para buruh ini mendapatkan sesuai dengan haknya agar visi dan misi Palembang Darusallam dapat terwujud.

"Tentu kesejahteraan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Dan kami juga berpihak kepada buruh," tandas dia.

215

Judul Apindo setuju UMP Lampung Rp2,44 juta

Nama Media lampung.antaranews.com


Halaman/URL https://lampung.antaranews.com/berita/566085/apindo-setuju-ump-lampung-rp244-juta

Jurnalis Edy Supriyadi

Tanggal 2021-11-25 18:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung merespons penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2022 yang ditetapkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung pada 15 November 2021 sebesar Rp2,44 juta. "Ada kenaikan 0,35 persen dari tahun lalu," kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, di Bandarlampung, Kamis.

APINDO SETUJU UMP LAMPUNG RP2,44 JUTA

Bandarlampung - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung merespons penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2022 yang ditetapkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung pada 15 November 2021 sebesar Rp2,44 juta.

"Ada kenaikan 0,35 persen dari tahun lalu," kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, di Bandarlampung, Kamis.

Pihaknya, menghormati penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang telah di-SK-kan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, terkait penetapan UMP.

Ia mengatakan Apindo akan patuh dan segera konsolidasi serta sosialisasikan UMP ini.

"Sekuat tenaga, kami akan himpun anggota Apindo dan perusahaan di Lampung kompak menjalankannya terhitung efektif berlaku 1 Januari 2022 nanti," ujar dia.

Selanjutnya, Apindo Lampung secara internal akan membentuk "task force" upah di bawah koordinasi terukur pengurus Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Advokasi DPP Apindo Lampung, fokus mengerjakan segala sesuatu terkait pelaksanaan UMP Lampung dan UMK se-Lampung 2022 dan pengawasan pelaksanaannya.

"Apindo Lampung juga akan berupaya mendorong dibentuk Dewan Pengupahan di Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Target kami UMP-UMK 2023 di empat kabupaten ini

216

sudah punya UMK sendiri," tekad mantan Ketua Pemuda Pancasila dan Kadin Bandarlampung itu.

Ary menambahkan selaku representasi pengusaha dalam relasi industrial termasuk di Lampung, Apindo mengajak buruh/pekerja manufaktur dan non manufaktur termasuk UMKM dan buruh negara (BUMN/BUMD) di Lampung, sama-sama bersatu, bangkit dan andil dalam program pemulihan ekonomi nasional.

217

Judul UMK 11 Kabupaten di Jabar Tak Naik, Obon Tabroni: Buruh Jangan Disuruh Berkorban Terus

Nama Media liputan.co.id


Halaman/URL https://liputan.co.id/2021/11/umk-11-kabupaten-di-jabar-tak-naik-obon-tabroni-buruh-jangan-disuruh-berkorban-terus/

Jurnalis zul fasli

Tanggal 2021-11-25 18:31:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Obon Tabroni (Anggota DPR RI) Sangat aneh kalau upah buruh sampai tidak naik. Bahkan (upah) untuk wilayah Tasikmalaya dan Sumedang pun ikut-ikutan tidak naik, sementara upah di sana masih sangat rendah

negative - Obon Tabroni (Anggota DPR RI) Buruh jangan disuruh berkorban terus, kondisi mereka sudah sangat sulit

Ringkasan

Sebelas (11) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak memberlakukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022. Selain itu, menurut anggota DPR RI Obon Tabroni, buruh diminta bersabar dengan upah yang standar, namun terus dipacu untuk menggejot produktivitas agar ekonomi bergerak. "Sangat aneh kalau upah buruh sampai tidak naik. Bahkan (upah) untuk wilayah Tasikmalaya dan Sumedang pun ikut-ikutan tidak naik, sementara upah di sana masih sangat rendah," kata Obon, melalui rilisnya, Rabu (24/11/2021).

UMK 11 KABUPATEN DI JABAR TAK NAIK, OBON TABRONI: BURUH JANGAN DISURUH BERKORBAN TERUS

Liputan.co.id, Jakarta - Sebelas (11) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak memberlakukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022. Selain itu, menurut anggota DPR RI Obon Tabroni, buruh diminta bersabar dengan upah yang standar, namun terus dipacu untuk menggejot produktivitas agar ekonomi bergerak.

"Sangat aneh kalau upah buruh sampai tidak naik. Bahkan (upah) untuk wilayah Tasikmalaya dan Sumedang pun ikut-ikutan tidak naik, sementara upah di sana masih sangat rendah," kata Obon, melalui rilisnya, Rabu (24/11/2021).

218

Kesebelas kabupaten tersebut yaitu Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Tasikmalaya. Karena itu, Obon meminta pemerintah daerah di Jawa Barat, untuk duduk bersama dengan stakeholder guna mencari solusi agar nasib buruh tidak terus memburuk.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, tidak ada jaminan dengan upah murah pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi semakin baik. Sebaliknya, dengan tidak adanya kenaikan upah minimum, yang pasti daya beli buruh akan runtuh.

" Buruh jangan disuruh berkorban terus, kondisi mereka sudah sangat sulit," tegas Waki Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat VII itu.

Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen. Sementara, para gubernur juga telah mengumumkan penyesuaian UMP pada 21 November.

Kenaikan upah minimum versi pemerintah tersebut kemudian mendapat penolakan dari banyak buruh. Rencananya, buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Desember nanti.[ liputan.co.id ].

219

Judul Rilis Aturan Perluasan Penerima Subsidi Upah, Menaker Percepat Penyaluran BSU 2021



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4720817/rilis-aturan-perluasan-penerima-subsidi-upah-menaker-percepat-penyaluran-bsu-2021


Tanggal 2021-11-25 18:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi



positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji /Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, bantuan subsidi upah telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengaku jika telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

220

RILIS ATURAN PERLUASAN PENERIMA SUBSIDI UPAH, MENAKER PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji /Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, bantuan subsidi upah telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengaku jika telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida, Kamis (25/11/2021).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.




Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs.

Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujarnya.

221

Judul Segera Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan

Nama Media radarjombang.jawapos.com


Halaman/URL https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/25/11/2021/segera-koordinasi-dengan-kementerian-ketenagakerjaan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 18:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Priadi (Kepala Disnaker Jombang) Kami memahami keluhan dan dinamika teman-teman pekerja buruh

positive - Priadi (Kepala Disnaker Jombang) Itu sudah diatur Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan. Pada pasal 24 ayat 6 jika UMK sudah berada di atas batas maka bupati merekomendasikan ke gubernur sama dengan tahun berjalan

positive - Priadi (Kepala Disnaker Jombang) Ini kami sudah melakukan koordinasi melalui telepon. Apabila besok (hari ini, Red) sudah bisa difasilitasi kami akan ke Jakarta langsung

negative - Priadi (Kepala Disnaker Jombang) Nanti hasilnya langsung kami sampaikan ke Dewan Pengupah

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang terus mengupayakan tuntutan para buruh yang meminta kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sebagai langkah, dinas segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait aspirasi buruh. Kepala Disnaker Jombang Priadi mengatakan, pada tahun ini UMK di Kabupaten Jombang tidak ada kenaikan UMK. Sehingga, ada aksi yang dilakukan pekerja atau buruh untuk kenaikan UMK. "Kami memahami keluhan dan dinamika teman-teman pekerja buruh," ujarnya usai mediasi bersama serikat buruh di Kantor DPRD Jombang, Rabu kemarin (24/11).

SEGERA KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JOMBANG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang terus mengupayakan tuntutan para buruh yang meminta kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sebagai langkah, dinas segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait aspirasi buruh.

222

Kepala Disnaker Jombang Priadi mengatakan, pada tahun ini UMK di Kabupaten Jombang tidak ada kenaikan UMK. Sehingga, ada aksi yang dilakukan pekerja atau buruh untuk kenaikan UMK. "Kami memahami keluhan dan dinamika teman-teman pekerja buruh," ujarnya usai mediasi bersama serikat buruh di Kantor DPRD Jombang, Rabu kemarin (24/11).

Dijelaskan Priadi, tidak ada kenaikan ini dikarenakan UMK Kabupaten Jombang sudah berada di atas batas, maka UMK sama dengan tahun berjalan. "Itu sudah diatur Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan. Pada pasal 24 ayat 6 jika UMK sudah berada di atas batas maka bupati merekomendasikan ke gubernur sama dengan tahun berjalan," jelasnya.

Akan tetapi lanjut Priadi, apabila pekerja maupun buruh tetap mengajukan UMK ada kenaikan 10 persen, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. "Ini kami sudah melakukan koordinasi melalui telepon. Apabila besok (hari ini, Red) sudah bisa difasilitasi kami akan ke Jakarta langsung," tegasnya.

Dari hasil koordinasi itu nantinya, pihaknya akan menyampaikan ke Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang. "Nanti hasilnya langsung kami sampaikan ke Dewan Pengupah," pungkas Priadi.

(jo/yan/jif/JPR).

223

Judul Pemkab Bekasi Penuhi Tuntutan untuk Menaikkan Upah Buruh



Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/858827/pemkab-bekasi-penuhi-tuntutan-untuk-menaikkan-upah-buruh

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Suparno (Koordinator Aliansi BBM) Keinginan buruh telah diakomodir, kami memberikan apresiasi kepada Plt Bupati

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi akhirnya menuruti tuntutan para buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan (BBM) untuk menaikkan upah minimum 2022. Kenaikan upah minimum ini sebesar 5,51% atau Rp 264.029 menjadi Rp 5.055.873. Padahal, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2022 Kabupaten Bekasi tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 4.791.843, sama seperti UMK 2021.

PEMKAB BEKASI PENUHI TUNTUTAN UNTUK MENAIKKAN UPAH BURUH

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi akhirnya menuruti tuntutan para buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan (BBM) untuk menaikkan upah minimum 2022. Kenaikan upah minimum ini sebesar 5,51% atau Rp 264.029 menjadi Rp 5.055.873.

Padahal, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2022 Kabupaten Bekasi tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 4.791.843, sama seperti UMK 2021.

Usulan kenaikan upah minimum ini dilaksanakan usai Buruh Bekasi Melawan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (25/11/2021).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Akhmad Marjuki yang mengeluarkan rekomendasi kenaikan UMK 2022 tersebut setelah melakukan audiensi dengan perwakilan BBM di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat.

224

Surat usulan rekomendasi kenaikan UMK 2022 tersebut dengan Nomor 560/580/Disnaker Kabupaten Bekasi yang segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dengan kenaikan UMK 2022 menjadi Rp 5.055.873.

Terkait hal ini, perwakilan BBM merasa puas karena aspirasinya telah dupenuhi.

"Keinginan buruh telah diakomodir, kami memberikan apresiasi kepada Plt Bupati," ujar Koordinator Aliansi BBM, Suparno.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan mengawal rekomendasi kenaikan UMK 2022 tersebut hingga ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Mikael Niman) Foto : BeritaSatu Photo.

225

Judul Buruh di Jatim: Pemimpin Jangan Takut Ancaman Pemerintah Pusat, Kami Siap Padang Badan

Nama Media jatim.tribunnews.com


Halaman/URL https://jatim.tribunnews.com/2021/11/25/buruh-di-jatim-pemimpin-jangan-takut-ancaman-pemerintah-pusat-kami-siap-padang-badan

Jurnalis Bobby Constantine Koloway

Tanggal 2021-11-25 17:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Ibu Gubernur dipilih oleh rakyat Jatim, bukan ditunjuk Pemerintah Pusat, apalagi Presiden. Jadi, tolong dengarkan suara buruh

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Bu Gubernur jangan takut. Kami siap berdiri bersama Ibu Gubernur kalau berani mengabulkan tuntutan kami

neutral - Ahmad Fauzi (Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur) Ada sekitar 50 ribu buruh yang akan hadir

neutral - Ahmad Fauzi (Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur) Kami menuntut kenaikan upah di persentase 10 persen. Atau dengan kata lain, sebesar Rp200-300 ribu

Ringkasan

Para buruh dari berbagai aliansi di Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (25/11/2021). Hingga pukul 17.30 WIB, mereka silih berganti menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menaikkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan tuntutan buruh, yakni di atas 10 persen dari upah minimum 2021. Dengan kata lain, ini di atas ketentuan PP 36/2021 tentang pengupahan.

BURUH DI JATIM: PEMIMPIN JANGAN TAKUT ANCAMAN PEMERINTAH PUSAT, KAMI SIAP PADANG BADAN

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para buruh dari berbagai aliansi di Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (25/11/2021). Hingga pukul 17.30 WIB, mereka silih berganti menyampaikan orasi dari atas mobil komando.

226

Mereka menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menaikkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan tuntutan buruh, yakni di atas 10 persen dari upah minimum 2021. Dengan kata lain, ini di atas ketentuan PP 36/2021 tentang pengupahan.

"PP 36/2021 merupakan produk hukum yang gagal. Pemerintah provinsi Jawa Timur harus berani berdiri besama buruh menentang regulasi ini," kata orator dari atas mobil komando.

Orator juga menyindir pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah pusat menyiapkan sanksi kepada kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM) berdasarkan PP 36/2021.

Sanksinya, pemerintah pucat bakal memberhentikan secara permanen gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM).

Sanksi itu disiapkan untuk memastikan program strategis nasional ihwal UM dapat ditaati oleh setiap daerah. Harapannya, kata Ida, penetapan UM yang mengacu pada formula baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif bagi pengusaha.

Orator lantas meminta Gubernur Khofifah untuk tidak menghiraukan ancaman tersebut. Para buruh mengingatkan bahwa kepentingan rakyat lebih baik.

"Ibu Gubernur dipilih oleh rakyat Jatim, bukan ditunjuk Pemerintah Pusat, apalagi Presiden. Jadi, tolong dengarkan suara buruh," katanya.

Buruh pun siap mendukung Gubernur apabila pemrov berani mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan Buruh. "Bu Gubernur jangan takut. Kami siap berdiri bersama Ibu Gubernur kalau berani mengabulkan tuntutan kami," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengungkapkan bahwa aksi ini masih dengan tuntutan kenaikan upah minimum. "Ada sekitar 50 ribu buruh yang akan hadir," katanya.

Ia menuntut, kenaikan upah minimum didasarkan pada regulasi lama, UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bukan dengan menggunakan regulasi yang baru, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan menggunakan regulasi lama, persentase kenaikan upah minimum menurut mereka lebih relevan dan berkeadilan. Apalagi, UU Cipta Kerja juga dalam judicial review.

"Kami menuntut kenaikan upah di persentase 10 persen. Atau dengan kata lain, sebesar Rp200-300 ribu," katanya.

Ia menjelaskan, rancangan kenaikan angka upah minimum untuk saat ini tidak berkeadilan. Misalnya, pengumuman Pemrov Jatim, Senin (22/11/2021), yang mana angka UMP Jatim 2022 naik sebesar 1,22 persen atau Rp22.790,04.

Sehingga, apabila UMP Jatim 2021 sebesar Rp1.868.777,08, maka pada 2022 menjadi Rp1.891.567,12. Pun demikian dengan rancangan upah minimum di Kota/Kabupaten. (bob) Kumpulan berita Surabaya terkini.

227

Judul Protes Soal UMP, Buruh akan Laporkan Pemerintah ke PBB

Nama Media indozone.id


Halaman/URL https://www.indozone.id/news/0ysy6pW/protes-soal-ump-buruh-akan-laporkan-pemerintah-ke-pbb

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:58:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gubernur pun yang mau naikkan upah lebih baik akan diancam SE Mendagri dan bisa dikenakan sanksi

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Digabung aja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Anehnya juga Menaker minta didampingi Mendagri, Kementerian Polhukam, dan Kejaksaan Agung untuk kumpulkan gubernur, wali kota, untuk menjelaskan upah minimum harus sesuai ketetapan pemerintah. Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan. Maksudnya gimana? Mau mengancam mungkin

Ringkasan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengadukan pemerintah Indonesia kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berada di bawah naungan PBB. Buruh menilai ada sesuatu yang salah dalam penetapan upah minimum kali ini. Presiden KSPI Said Iqbal heran melihat Kemnaker seolah meminta "bekingan" dari Kemendagri saat menetapkan UMP.

228

PROTES SOAL UMP, BURUH AKAN LAPORKAN PEMERINTAH KE PBB

INDOZONE.ID - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengadukan pemerintah Indonesia kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berada di bawah naungan PBB.

Buruh menilai ada sesuatu yang salah dalam penetapan upah minimum kali ini. Presiden KSPI Said Iqbal heran melihat Kemnaker seolah meminta "bekingan" dari Kemendagri saat menetapkan UMP.

Salah satunya adalah ancaman sanksi dari Kemendagri untuk kepala daerah yang tidak mengikuti aturan pemerintah pusat soal UMP.

"Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah," kata Said Iqbal, Kamis (24/11/2021).

Sanksi ini membuat pergerakan kepala daerah terbatas dalam menaikkan upah minimum buruh.

"Gubernur pun yang mau naikkan upah lebih baik akan diancam SE Mendagri dan bisa dikenakan sanksi," ujarnya.

Said Iqbal yang merupakan anggota pengurus pusat ILO mengatakan penetapan upah minimum di negara lain hanya dilakukan Kemnaker, tanpa campur tangan instansi lain.

"Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum," ungkap Said Iqbal.

"Digabung aja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian," katanya.

Saat sosialisasi penetapan UMP, Said Iqbal juga menyoroti Kemnaker yang mengundang Kemendagri, Kemenkopolhukam, bahkan Kejaksaan Agung.

"Anehnya juga Menaker minta didampingi Mendagri, Kementerian Polhukam, dan Kejaksaan Agung untuk kumpulkan gubernur, wali kota, untuk menjelaskan upah minimum harus sesuai ketetapan pemerintah. Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan. Maksudnya gimana? Mau mengancam mungkin," jelas Said Iqbal.

229


Nama Media baliexpress.jawapos.com


Halaman/URL https://baliexpress.jawapos.com/kolom/25/11/2021/menolak-demo-buruh-saat-pandemi-corona

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona. Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.


Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.





230



Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh.Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.



Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal.Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.





Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19.

Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunanbagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute.

231

Judul Kenaikan UMK Sumenep Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Nama Media nusadaily.com


Halaman/URL https://nusadaily.com/news/regional/kenaikan-umk-sumenep-masih-tunggu-keputusan-gubernur.html

Jurnalis Anam and Lionita

Tanggal 2021-11-25 17:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Didik Wahyudi (Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep) Mekanisme sudah kita lalui mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36. Dalam PP tersebut mekanismenya harus dirapatkan dengan dewan pengupahan Kabupaten

positive - Didik Wahyudi (Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep) Dalam waktu dekat ini pasti akan keluar keputusan Gubernur itu. Hasil rapat dengan dewan pengupahan itu memang ada kenaikan UMK

neutral - Didik Wahyudi (Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep) Karena formula itu sebenarnya bukan kemauan daerah. Jadi formula dan PP nomor 36 itu sudah dikaridor ada batas atas dan batas bawah yang variabelnya banyak. Variabel yang tidak bisa dikamuflase, itu berdasarkan variabel memang tetap. Ada konstanta tetap, ada dari BPS dan semacamnya

negative - Didik Wahyudi (Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep) Jadi Pemerintah memang membuat regulasi seperti itu. Pengajuan ke Gubernur kita sudah sampaikan. Saat ini tinggal menunggu dari dewan pengupahan Provinsi. SK Gubernur nanti, akan kita lakukan sosialisasi pada beberapa pengusaha

neutral - Didik Wahyudi (Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep) Kalau data terbaru perusahaan yang sudah membayar UMK sudah ada penambahan dari bulan tahun kemarin, hal itu terlihat dari laporan yang sudah sampai ke kami, tetapi yang pasti akan terus diawasi

Ringkasan

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sumenep Madura Jawa Timur tahun 2022 masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur. Hal itu disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, Kamis 25 November 2021. Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep, Didik Wahyudi, saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya menjelaskan jika UMK menunggu keputusan Gubernur.

232

KENAIKAN UMK SUMENEP MASIH TUNGGU KEPUTUSAN GUBERNUR

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sumenep Madura Jawa Timur tahun 2022 masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, Kamis 25 November 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Sumenep, Didik Wahyudi, saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya menjelaskan jika UMK menunggu keputusan Gubernur.

“Mekanisme sudah kita lalui mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36. Dalam PP tersebut mekanismenya harus dirapatkan dengan dewan pengupahan Kabupaten,” terangnya.

Diketahui, UMK Sumenep tahun 2021 tidak mengalami kenaikan. Kepastian itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021.

Keputusan tersebut sudah sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan rumus perhitungan upah minimum berubah sejalan dengan penerbitan PP nomor 36 tahun 2021, tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini mengubah rumus perhitungan upah buruh yang sebelumnya berlaku sesuai PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Didik mengaku jika dewan pengupahan Kabupaten sudah melakukan rapat. Dalam rapat itu, kata dia, masih menunggu keputusan Gubernur. “Dalam waktu dekat ini pasti akan keluar keputusan Gubernur itu. Hasil rapat dengan dewan pengupahan itu memang ada kenaikan UMK,” ujarnya.

Namun, himgga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti kenaikan presentase UMK tersebut. Didik mengaku, tidak menghitung secara signifikan.

Akan tetapi, pihaknya memastikan akan ada kenaikan meski hanya 1 persen lebih. Artinya, dari angka semula Rp 1.954.705, naik 1 persen lebih menjadi Rp 1.980 000. Ada kenaikan sekitar Rp 24 ribu.

“Karena formula itu sebenarnya bukan kemauan daerah. Jadi formula dan PP nomor 36 itu sudah dikaridor ada batas atas dan batas bawah yang variabelnya banyak. Variabel yang tidak bisa dikamuflase, itu berdasarkan variabel memang tetap. Ada konstanta tetap, ada dari BPS dan semacamnya,” urainya.

Untuk input variabel yang berubah tersebut hanya variabel UMK tahun 2020 lalu. Menurutnya, variabel tetapnya ada pada BPS.

“Jadi Pemerintah memang membuat regulasi seperti itu. Pengajuan ke Gubernur kita sudah sampaikan. Saat ini tinggal menunggu dari dewan pengupahan Provinsi. SK Gubernur nanti, akan kita lakukan sosialisasi pada beberapa pengusaha,” terangnya.

Untuk diketahui, besaran UMK Kabupaten Sumenep saat ini sebesar Rp 1.954.705,75 sepadan dengan UMK Kabupaten Bangkalan.

233

Artinya, masih di atas dua kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Pamekasan dengan UMK Rp 1.938.321,73 dan Kabupaten Sampang dengan besaran UMK Rp 1.913.321,73.

Sementara, terhitung dari 565 perusahaan yang sudah terverifikasi dan menyatakan siap untuk membayar gaji karyawan sesuai UMK.

Menurut pria yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumenep itu., tahun ini ada 165 perusahaan yang sudah menerapkan sesuai aturan pengupahan.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 yang hanya 57 perusahaan. “Kalau data terbaru perusahaan yang sudah membayar UMK sudah ada penambahan dari bulan tahun kemarin, hal itu terlihat dari laporan yang sudah sampai ke kami, tetapi yang pasti akan terus diawasi,” tutupnya.

(nam/lna)

234

Judul Ratusan Ribu Pekerja Dapat Subsidi Upah, Termasuk Kamu Bukan?

Nama Media cnbcindonesia.com


Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125162301-4-294444/ratusan-ribu-pekerja-dapat-subsidi-upah-termasuk-kamu-bukan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Pemerintah bakal memperluas penerima bantuan subsidi upah (BSU) hingga 500 ribu lebih pekerja. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja atau buruh. Adapun BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki basis data telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan resmi Kamis (25/11/21).

RATUSAN RIBU PEKERJA DAPAT SUBSIDI UPAH, TERMASUK KAMU BUKAN?

Jakarta, - Pemerintah bakal memperluas penerima bantuan subsidi upah (BSU) hingga 500 ribu lebih pekerja. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja atau buruh.

235

Adapun BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki basis data telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.

"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan resmi Kamis (25/11/21).

Perluasan penerima diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida.

Meski demikian, banyak calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU. Penyebabnya karena duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.



"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujarnya.(hoi/hoi).

236

Judul AP2LN Siap Sinergi Hadapi Tantangan Pandemi untuk Hasilkan SDM Unggul


Newstrend Program Magang ke Jepang

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5827265/ap2ln-siap-sinergi-hadapi-tantangan-pandemi-untuk-hasilkan-sdm-unggul

Jurnalis Sponsored

Tanggal 2021-11-25 17:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Firman Budiyanto (Ketua AP2LN) Apalagi saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar akibat Pandemi COVID-19 yang belum menujukkan tanda-tanda akan berakhir

positive - Firman Budiyanto (Ketua AP2LN) Namun dengan semangat inovasi dan kreativitas, kita optimis dapat melewati badai pandemi ini, kuncinya adalah kebersamaan/bersinergi

neutral - Firman Budiyanto (Ketua AP2LN) Kita juga dapat selalu memberi perlindungan hukum kepada seluruh peserta pemagangan dari Indonesia di negara tujuan tanpa memandang latar belakangnya, Dan kami bermimpi agar kelak AP2LN dapat berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi, pendapat, dan saran dari para SO untuk kemudian disampaikan kepada Kemnaker untuk menghasilkan kebijakan publik

Ringkasan

Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) merupakan perkumpulan dari Lembaga Pengirim (Sending Organization) yang menempatkan peserta pemagangan ke Jepang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu bentuk pelatihan kerja di luar negeri. Program pemagangan ke Jepang ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan kerja pemuda-pemudi Indonesia di berbagai bidang, antara lain bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Industri Pengolahan Makanan, Konstruksi, Manufaktur, Otomotif, Perawat, dan lain sebagainya.

237

AP2LN SIAP SINERGI HADAPI TANTANGAN PANDEMI UNTUK HASILKAN SDM UNGGUL

Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) merupakan perkumpulan dari Lembaga Pengirim (Sending Organization) yang menempatkan peserta pemagangan ke Jepang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu bentuk pelatihan kerja di luar negeri.

Program pemagangan ke Jepang ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan kerja pemuda-pemudi Indonesia di berbagai bidang, antara lain bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Industri Pengolahan Makanan, Konstruksi, Manufaktur, Otomotif, Perawat, dan lain sebagainya.

Dengan adanya program pemagangan ini, diharapkan para peserta nantinya dapat meningkatkan etos kerja, budaya, dan kedisiplinan guna membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Diketahui, hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dalam penyelenggaraan program pemagangan ke luar negeri sudah berlangsung sejak tahun 1993. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 80 ribu peserta pemagangan dan saat ini terdapat sekitar 36 ribu lebih peserta pemagangan yang tengah menjalankan program pemagangan di Jepang.

Penyelenggaraan program pemagangan ke Jepang ini diyakini dapat terus berkembang di kemudian hari dan menguntungkan kedua negara. Program ini memberi keuntungan bagi Jepang yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat tinggi (+750 ribu peserta). Lalu ini berpotensi untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, dan tentunya berkontribusi bagi penambahan devisa negara Indonesia.

Guna menjaga stabilitas dan keseimbangan antara Lembaga Pengirim atau Sending Organization (SO) di Indonesia dan Lembaga Penerima atau Accepting Organization (AO) di Jepang, maka pada tahun 2013 Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) didirikan.

Dalam menjalankan fungsinya, AP2LN senantiasa berkoordinasi dan bertukar pendapat dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan program pemagangan di luar negeri. Hingga kini, AP2LN telah beranggotakan sebanyak 121 Lembaga Pengirim atau Sending Organization (SO) dari seluruh Indonesia.

Pada Rabu (24/11), AP2LN menyelenggarakan Rapat Anggota (RA) di Gran Melia Hotel, Jakarta, untuk Pemilihan Ketua Umum. Kegiatan ini dibuka olehDirektur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan (BINALAVOTAS), Kementerian Ketenagakerjaan RI, Muhammad Ali.

Ali mengungkap seharusnya Rapat Anggota ini diselenggarakan pada akhir 2020 lalu. Namun, karena situasi Pandemi COVID-19, maka pelaksanaannya diundur hingga November 2021 yang diselenggarakan secara hybrid.

Adapun anggota yang hadir secara fisik (offline) antara lain, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Sementara anggota lainnya mengikuti Rapat Anggota ini secara daring (online) via Zoom Cloud Meeting.

Ali menjelaskan Rapat Anggota AP2LN kali ini mengusung tema 'Bersinergi Menghasilkan SDM Indonesia Unggul'. Melalui rapat ini, diharapkan para Lembaga Pengirim (Sending Organization) dapat memiliki semangat untuk menjadikan AP2LN sebagai wadah bersama dalam membangun

238

sinergi kebersamaan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional agar dapat menjadi yang terbaik di negara tujuan, khususnya Jepang.

Selain itu, AP2LN juga selalu sejalan dengan Program dari Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghasilkan SDM unggul demi Indonesia Maju.

Ketua AP2LN Terpilih, Firman Budiyanto menyampaikan tantangan ke depan yang dihadapi pihaknya tidaklah lebih mudah.

"Apalagi saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar akibat Pandemi COVID-19 yang belum menujukkan tanda-tanda akan berakhir," ungkap Firman dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Firman menambahkan, perusahaan besar di dunia yang tidak pernah kita pikirkan pun saat ini sedang berjatuhan. Sehingga, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi beberapa bulan kemudian akibat badai pandemi ini.

"Namun dengan semangat inovasi dan kreativitas, kita optimis dapat melewati badai pandemi ini, kuncinya adalah kebersamaan/bersinergi," imbuhnya.

Firman melanjutkan pihaknya selalu bermimpi agar kelak melalui organisasi ini, ap2ln dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional untuk menjadi yang terbaik di negara tujuan.

"Kita juga dapat selalu memberi perlindungan hukum kepada seluruh peserta pemagangan dari Indonesia di negara tujuan tanpa memandang latar belakangnya, Dan kami bermimpi agar kelak AP2LN dapat berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi, pendapat, dan saran dari para SO untuk kemudian disampaikan kepada Kemnaker untuk menghasilkan kebijakan publik," kata Firman.

Ia pun berharap ke depannya AP2LN bisa mendapatkan tempat yang setara dengan asosiasi sejenis lainnya di negara tujuan untuk turut terlibat berdiskusi di meja yang sama demi memberi masukan terkait kebijakan program pemagangan.

239

Judul Menaker Pastikan Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021

Nama Media borneonews.co.id


Halaman/URL https://www.borneonews.co.id/berita/245391-menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MENAKER PASTIKAN PERCEPAT PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021

, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang

240

Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 itu adalah aturan perluasan penerima BSU 2021, mengingat masih ada sisa dari anggaran BSU pada tahun 2021 ini.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida.

Kemnaker sendiri sudah menerima 8.283.364 data calon penerima BSU 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan dengan 517.120 orang di antaranya adalah pekerja yang menjadi penerima BSU setelah dilakukan perluasan calon penerima.

Menaker menjelaskan pekerja yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan subsidi upah itu salah satunya karena duplikasi data dengan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lain seperti Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," jelasnya.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," demikian Ida.

ANTARA.

241

Judul Anggaran Sisa 2021, Kemenaker Perluas Penerima BSU

Nama Media solopos.com


Halaman/URL https://www.solopos.com/anggaran-sisa-2021-kemenaker-perluas-penerima-bsu-1203334?utm_source=terkini_desktop

Jurnalis I Nyoman Ary Wahyudi

Tanggal 2021-11-25 17:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat menyongsong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi




Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kementeriannya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19).

ANGGARAN SISA 2021, KEMENAKER PERLUAS PENERIMA BSU

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

242

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kementeriannya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat menyongsong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida melalui siaran pers, Kamis (25/11/2021) seperti dilansir Bisnis.com.

Ida mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," tuturnya.

Ida mengatakan calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.



"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," ujarnya.

243

Judul Kemenaker Apresiasi Keputusan Gubsu Soal UMP 2022

Nama Media waspada.co.id


Halaman/URL https://waspada.co.id/2021/11/kemenaker-apresiasi-keputusan-gubsu-soal-ump-2022/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menaker) Pak Edy telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum


positive - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)) Proses menetapkan keputusan tersebut pun bukan mudah, melihat berbagai faktor salah satunya kondisi perekonomian saat ini yang terdampak pandemic

positive - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)) Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan


Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Dengan penetapan UMP itu, saat ini beberapa Kabupaten di Sumut seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat telah memiliki upah minimum sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

244

KEMENAKER APRESIASI KEPUTUSAN GUBSU SOAL UMP 2022

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Dengan penetapan UMP itu, saat ini beberapa Kabupaten di Sumut seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat telah memiliki upah minimum sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dita Indah Sari saat pembukaan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (25/11).

"Pak Edy telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum," kata Dita.

Dia menyebutkan, apa yang telah ditetapkan oleh Gubsu itu telah menjadi standar dasar di beberapa daerah itu. Dengan begitu, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Gubsu. Karena menurutnya, hal itu telah mengurangi kesenjangan yang ada di Sumut.

Selain itu, Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubsu. Karena menurutnya, sangat sektor-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemic Covid-19.

"Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja," tegasnya.

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk buruh dan perusahaan. Edy mengakui sempat dilema dalam menentukan UMP itu.

"Proses menetapkan keputusan tersebut pun bukan mudah, melihat berbagai faktor salah satunya kondisi perekonomian saat ini yang terdampak pandemic," kata Edy.

Untuk itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Sehingga masalah bisa cepat selesai.

"Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan,"ujarnya.

Disisi lain, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan penetapan UMP ini merupakan kewenangan Gubernur. Dia berharap selanjutnya ada diskusi yang berkelanjutan.

"Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing," pungkasnya.

(wol/man/data3).

245

Judul Tak Ditemui Anies Baswedan, Buruh Geruduk Balai Kota Tuntut UMP Naik Balik Kanan



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/11/25/tak-ditemui-anies-baswedan-buruh-geruduk-balai-kota-tuntut-ump-naik-balik-kanan

Jurnalis Wahyu Aji

Tanggal 2021-11-25 17:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kedua pangan murah. Kalau beli di pasar biasa harganya mahal tapi kalau beli mengikuti program kita apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sebelum kita akhiri kita nyanyikan Lagu Bagimu Negeri. Yuk berdiri semua

Ringkasan

Massa buruh yang tergabung dari sejumlah federasi serikat buruh turut menggeruduk Balai Kota DKI. Massa memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang long march dari Patung Kuda menuju Balai Kota DKI. Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terkait kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI yang hanya sekitar 0,8 persen atau Rp37 ribu. Pasalnya hal ini bertolak belakang dengan tuntutan mereka yang menginginkan kenaikan UMP DKI sebesar 10 persen.

246

TAK DITEMUI ANIES BASWEDAN, BURUH GERUDUK BALAI KOTA TUNTUT UMP NAIK BALIK KANAN

JAKARTA - Massa buruh yang tergabung dari sejumlah federasi serikat buruh turut menggeruduk Balai Kota DKI. Massa memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang long march dari Patung Kuda menuju Balai Kota DKI.

Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terkait kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI yang hanya sekitar 0,8 persen atau Rp37 ribu. Pasalnya hal ini bertolak belakang dengan tuntutan mereka yang menginginkan kenaikan UMP DKI sebesar 10 persen.

Imbasnya, massa buruh menutupi badan jalan di depan kantor Gubernur Anies Baswedan dan membuat akses di Jalan Medan Merdeka Selatan terhambat.

Kendaraan tak bisa melintas lantaran tertutup oleh mobil komando Pantauan Wartawan TribunJakarta.com sekitar pukul 11.06 WIB, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSP SI) yang mengenakan seragam merah masih berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda.

Bahkan situasi sempat memanas lantaran massa buruh ingin menerobos kawat berduri menggunakan mobil buruh. Mesin mobil buruh meraung-raung hendak menabrak pagar berduri.

Aparat kepolisian meminta massa buruh untuk tidak melakukan aksi itu. Orator pun saling beradu mulut dengan anggota polisi di lapangan.

"Ada aturan, anda tidak perlu teriak-teriak. Silahkan kalau mau perwakilan bicara ke sini," ujar salah satu polisi kepada orator.

Orator buruh mengatakan bahwa perdebatan terjadi lantaran polisi menyelak di saat ia sedang berorasi. Namun, akhirnya situasi kembali mendingin dan massa buruh kembali melakukan aksi.

Massa buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh tersebut.

Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurutnya, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan begitu, belum tepat jika penetapan upah menggunakan aturan turunannya.

Kedua, KSPSI meminta MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegas Andi Gani.

Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

247

Massa tak ditemui Anies Pantauan TribunJakarta.com, mulai pukul 14.00 WIB, akses Jalan Medan Merdeka Selatan mulai bisa dilalui kembali kendaraan.

Mobil komando dan massa buruh mulai meninggalkan Balai Kota, setelah setengah jam buruh melakukan orasi sebagai bentuk kekecewaan mereka terkait Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI yang tak sesuai dengan tuntutan buruh sebesar 10 persen.

"Ayo baik kawan-kawan mari kita meninggalkan Balai Kota. Kita bergerak untuk balik kanan, sekali lagi kita bergerak untuk balik kanan," ujar buruh dari satu diantara mobil komando.

Anies diteriaki presiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bareng buruh yang geruduk kantornya di Balai Kota, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ditolak massa Aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021) kemarin.

Dilansir dari TribunJakarta.com, demi menjelaskan sederet program yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Anies tak sungkan ikut duduk bareng ribuan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan jawabannya di depan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Dirinya menjelaskan kenaikan UMP regulasinya tetap diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Di mana pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2022 yakni sebesar 1,09%.

Sehingga tugas Pemprov DKI yakni membantu dengan mengurangi pengeluaran buruh dari program yang diberikan.

"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," katanya di Balai Kota DKI.

Terkait pernyataan tersebut, Anies menjabarkan dua hal yang ia soroti, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup dengan hadirnya sejumlah program dari Pemprov DKI. Sebagai contoh, guna memangkas biaya transportasi Pemprov menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.

"Kedua pangan murah. Kalau beli di pasar biasa harganya mahal tapi kalau beli mengikuti program kita apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal," tandasnya.

Setelah menyampaikan beberapa patah kata, Anies mengajak para buruh menyanyikan lagu Padamu Negeri.

"Sebelum kita akhiri kita nyanyikan Lagu Bagimu Negeri. Yuk berdiri semua," ujar Anies di lokasi, Kamis (18/11/2021).

Tak berselang lama, satu di antara massa buruh berteriak "Hidup Presiden Indonesia". Tak sampai di situ, teriakan kembali terdengar setelah lagu selesai dinyanyikan.

"Anies Presiden," ucap buruh.

"Hidup Presiden Buruh Indonesia," sahut buruh dari mobil komando.

248

Judul Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 22 di prakerja.go.id Sebelum 30 November 2021


Newstrend Kartu Pra Kerja

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-22-di-prakerjagoid-sebelum-30-november-2021

Jurnalis Farrah Putri Affifah

Tanggal 2021-11-25 17:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - None (None) Detail Tagihan

positive - None (None) Kartu Prakerja

Ringkasan

Simak cara beli pelatihan Kartu Prakerja di laman prakerja.go.id sebelum batas akhir 30 November 2021 di dalam artikel ini. Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah dalam pengembangan kompetensi kerja. Batas penggunaan saldo pelatihan bagi peserta Kartu Prakerja gelombang 22 berakhir pada 30 November 2021. Hal tersebut telah diumumkan pada Rabu (17/11/2021) melalui akun Instagram @Prakerja.go.id.

CARA BELI PELATIHAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 22 DI PRAKERJA.GO.ID SEBELUM 30 NOVEMBER 2021

Simak cara beli pelatihan Kartu Prakerja di laman prakerja.go.id sebelum batas akhir 30 November 2021 di dalam artikel ini. Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah dalam pengembangan kompetensi kerja.

Batas penggunaan saldo pelatihan bagi peserta Kartu Prakerja gelombang 22 berakhir pada 30 November 2021. Hal tersebut telah diumumkan pada Rabu (17/11/2021) melalui akun Instagram @Prakerja.go.id.

Dalam postingan tersebut, penerima Kartu Prakerja gelombang 22 tidak bisa menggunakan saldo Kartu Prakerja dan membeli pelatihan setelah melewati batas akhir tersebut.

249

Lalu bagaimana cara mengikuti dan membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 22? Cara Ikut Pelatihan Kartu Prakerja Berikut cara mengikuti pelatihan Kartu Prakerja yang dikutip dari akun Instagram @prakerja.go.id: 1. Cek dashboard Prakerja untuk melihat 16 angka Nomor Kartu Prakerja 2. Pastikan dana pelatihan sudah tersedia 3. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar, Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, Kariermu, atau Tokopedia 4. Pilih pelatihan susai apa yang dibutuhkan 5. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS penguman. Jika lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut.

Para penerima Kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan Kartu Prakerja mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai usaha.

Berikut Pelatihan yang bisa dipilih: - Cara berjualan secara online - Menjadi fotografer - Menguasai aplikasi komputer - Kursus berbagai bahasa - Keterampilan perawatan kecantikan - Menjadi pelatih kebugaran - Cara mendapatkan penghasilan dari media sosial - Dll.

Pelatihan Kartu Prakerja dapat dibeli di beberapa paltform digital, di antaranya, Tokopedia, Mau Belajar, Bukalapak, Pintaria, Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar.

Dikutip dari prakerja.go.id, berikut beberapa cara membeli pelatihan di Bukalapak, Tokopedia, Pintaria: Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di Bukalapak:

1. Buka aplikasi Bukalapak, lalu ketik "Prakerja" di tab pencarian

2. Pilih jenis kursus sesuai dengan minat dan bakat

3. Cek detail kurikulum kursus dan ulasan

4. Lalu klik "YA" pada syarat dan ketentuan.

5. Kemudian, masukkan nomor Kartu Prakerja yang sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem

6. Selanjutnya, bayar, kemudian jika sukses kode OTP akan dikirim ke nomor HP Kamu.

7. Lalu, masukkan kode OTP yang dikirim dan klik tomblo "Verifikasi"

8. Lalu Kamu akan mendapatkan kode untuk dipakai di situs penyedia kursus.

9. Cek kode kupon di "Detail Tagihan" atau Email.

Kemudian, pelatihan Kartu Prakerja juga dapat dibeli di Tokopedia.

Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di Tokopedia:

1. Buka Aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor handphone sudah terverifiaksi

2. Ketik Kartu Prakerja di kolom pencarian

3. Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan

4. Klik "lihat detail" pada kelas yang diminati untuk cari tahu informasi terkait termasuk cara menemukan kode voucher.

5. Klik beli. jangan lupa masukkan kodo promo bila tersedia

6. Pilih "Lihat Semua" pada metode pembayaran. Pilih "Kartu Prakerja" pada bagian Program Pemerintah

250

7. Masukkan 16 digit Nomor Kartu Prakerja dan lakukan verifikasi melalui SMS

8. Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher pada Histori Transaksi Top Up & Tagiha atau pada email yang terdaftar di Tokopedia

9. Lakukan penukaran kode voucher dengan mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya

10. Kode voucher berhasil ditukar! Kmau bisa ikut pelatihannya

11. Kemudian, isi review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti dengan klik "Tulis Ulasan" pada halaman Histori Transaksi Top Up & Tagihan sudah dibeli Selain itu, pelatihan Kartu Prakerja juga dapat dibeli di Pintaria.

Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di Pintaria: Jika belum mempunyai akun, silahkan daftar terlebih dahulu.

Cara daftar akun:

1. Buka laman pintaria.com

2. Klik Daftar

3. Isi dan lengkapi data pengguna

4. Lalu klik kotak pada pernyataan 'Saya setuju dengan perjanjian pengguna Pintaria'.

5. Kemudian klik Daftar Jika sudah punya akun, peserta dapat mengikuti cara berikut:

1. Buka laman pintaria.com

2. Login pada akun Anda

3. Pilih menu Kartu Prakerja

4. Lalu, untuk melihat pilihan jenis pelatihan, silahkan scroll ke bawah

5. Pilih kursus yang ingin diikuti

6. Lalu, klik ikuti kursus

7. Masukkan nomor ponsel

8. Kemudian, masukkan ID Kartu Prakerja dan kode OTP untuk melanjutkan pembayaran

9. Klik bayar

10. Setelah itu, klik kelas saya

11. Sebelum masuk kelas, pengguna harus mengisi survey terlebih dahulu

12. Kemudian, klik masuk kelas.

(Tribunnews.com/Farrah Putri).

251

Judul Menaker Ida: Ada 392.018 data calon penerima BSU yang masih memerlukan perbaikan

Nama Media newssetup.kontan.co.id


Halaman/URL https://newssetup.kontan.co.id/news/menaker-ida-ada-392018-data-calon-penerima-bsu-yang-masih-memerlukan-perbaikan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 17:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

252

MENAKER IDA: ADA 392.018 DATA CALON PENERIMA BSU YANG MASIH MEMERLUKAN PERBAIKAN

JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam siaran pers, Kamis (25/11).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," ucap dia.



Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU "Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," tutur Ida.

253

Judul Kapolda Metro Sapa Buruh yang Demo Sambil Jajal Kuda 'Warmblood'

Nama Media idntimes.com


Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/kapolda-metro-sapa-buruh-yang-demo-sambil-jajal-kuda-warmblood

Jurnalis Irfan Fathurohman

Tanggal 2021-11-25 17:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya) Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi

positive - Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya) Gimana? semua udah dapat 'snack'? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum?


neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam waktu 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan dan menaikkan besarannya

Ringkasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjajal kuda untuk menyapa buruh yang hendak berunjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis 'Warmblood' bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

KAPOLDA METRO SAPA BURUH YANG DEMO SAMBIL JAJAL KUDA 'WARMBLOOD'

Jakarta, IDN Times - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjajal kuda untuk menyapa buruh yang hendak berunjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

254

Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis 'Warmblood' bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

"Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi," kata Fadil seraya tertawa kepada awak media, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dikutip dari ANTARA.

1. Aparat kerahkan dua ekor kuda 'Warmblood' untuk mengamankan unjuk rasa Ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi serikat pekerja lainnya melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/11/2021). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati) Aparat kepolisian mengerahkan dua ekor kuda 'Warmblood' dengan usia 9 dan 12 tahun. Pengerahan kuda ini dinilai efektif untuk mendorong massa mundur ketika terjadi kerusuhan.

Sebelumnya, Kapolda juga turut membagikan makanan ringan kepada massa yang sedang beristirahat sebelum melakukan aksi di depan Balaikota DKI Jakarta, di Jalan Merdeka Selatan.

"Gimana? semua udah dapat 'snack'? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum?" tanya Kapolda kepada massa buruh.

2. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ketika memberikan keterangan pers secara virtual (Tangkapan layar Zoom) Adapun aksi buruh ini dipicu oleh kenaikan UMP tahun 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi.

Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam orasinya, menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera mencabut Surat Keterangan Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

"Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam waktu 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan dan menaikkan besarannya," kata Said di Balaikota DKI Jakarta.

3. KSPI ancam gelar unjuk rasa lanjutan Ilustrasi demo buruh. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi) Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, kata dia, maka massa buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta.

Ratusan massa buruh itu kemudian membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB.

Jalan Merdeka Selatan yang sebelumnya ditutup sementara, kini telah dibuka kembali. Arus lalu lintas pun terpantau lancar. Begitu juga dengan kedua ruas Jalan Merdeka Barat di sekitar Bundaran Patung Kuda, yang kini sudah dibuka.

.

255

Judul 2 Kemungkinan Belum Terima BSU 2021, Selain Data Masih Perlu Perbaikan, Benarkah Duplikasi dengan Bansos Lain?

Nama Media kabarbanten.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-593094995/2-kemungkinan-belum-terima-bsu-2021-selain-data-masih-perlu-perbaikan-benarkah-duplikasi-dengan-bansos-lain

Jurnalis Yadi Jayasantika

Tanggal 2021-11-25 17:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021. Namun jika Anda belum juga menerima BSU Tahun 2021, kemungkinan dua yakni data masih dalam perbaikan atau data duplikasi dengan bantuan lain. Namun Kemnaker memastikan akan mempercepat penyaluran BSU Tahun 2021, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021.

2 KEMUNGKINAN BELUM TERIMA BSU 2021, SELAIN DATA MASIH PERLU PERBAIKAN, BENARKAH DUPLIKASI DENGAN BANSOS LAIN?

KABAR BANTEN - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021.

Namun jika Anda belum juga menerima BSU Tahun 2021, kemungkinan dua yakni data masih dalam perbaikan atau data duplikasi dengan bantuan lain.

Namun Kemnaker memastikan akan mempercepat penyaluran BSU Tahun 2021, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021.

Akan tetapi, masih ada 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun bagi calon penerima yang tidak mnerima BSU Tahun 2021, di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan banoss lain.

256

Dikutip kabarbanten.pikiran-rakyat.com dari kemnaker.go.id, Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida, Kamis, 25 November 2021.

257

Judul Buruh Tolak Kenaikan UMP Rp29 Ribu

Nama Media kalimantanpost.com


Halaman/URL https://kalimantanpost.com/2021/11/buruh-tolak-kenaikan-ump-rp29-ribu/

Jurnalis KP RedFot

Tanggal 2021-11-25 17:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Sumarlan (Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Masa kenaikan UMP hanya Rp29 ribu per bulan, atau Rp900 per hari. Ini sangat memalukan

positive - Sumarlan (Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Kami meminta agar SK Gubernur Kalsel Nomor 184.44/0741/KUM/2021 agar segera dianulir

neutral - Sumarlan (Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Tolong perhatikan keluhan buruh, karena kenaikan UMP tidak berpihak terhadap nasib buruh

neutral - Sumarlan (Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Masukan kembali angka kelayakan hidup, agar penetapan UMP bisa memberikan kesejahteraan bagi buruh

neutral - Firman Yusi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel) Kita harapkan gubernur bisa mencari solusi, mengingat Kemenaker tegas menyatakan tidak ada kenaikan UMP diatas 1,09 persen

neutral - Firman Yusi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel) Dewan Pengupahan ini yang membahas formulasi kenaikan UMP, yang kemudian memberikan rekomendasi ke gubernur

Ringkasan

Ribuan buruh dari berbagai elemen di Kalsel menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Kalsel 2022 sebesar 1,01 persen atau Rp29 ribu, dengan melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (25/11/2021), di Banjarmasin. Aksi tersebut menunjukan kekecewaan kaum buruh atas kenaikan UMP tersebut yang dinilai tidak berpihak kepada nasib buruh. “Masa kenaikan UMP hanya Rp29 ribu per bulan, atau Rp900 per hari. Ini sangat memalukan,” kata Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Sumarlan.

258

BURUH TOLAK KENAIKAN UMP RP29 RIBU

Banjarmasin, KP – Ribuan buruh dari berbagai elemen di Kalsel menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Kalsel 2022 sebesar 1,01 persen atau Rp29 ribu, dengan melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (25/11/2021), di Banjarmasin. Aksi tersebut menunjukan kekecewaan kaum buruh atas kenaikan UMP tersebut yang dinilai tidak berpihak kepada nasib buruh.

“Masa kenaikan UMP hanya Rp29 ribu per bulan, atau Rp900 per hari. Ini sangat memalukan,” kata Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Sumarlan.

Karena itu, Sumarlan mewakili nasib buruh mendesak agar dianulirnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel Nomor 184.44/0741/KUM/2021 tentang Penetapan UMP Kalsel.

“Kami meminta agar SK Gubernur Kalsel Nomor 184.44/0741/KUM/2021 agar segera dianulir,” tegasnya.

Perwakilan buruh yang menggelar orasi juga mendesak kehadiran gubernur untuk mendengarkan keluhan mereka, bahkan berencana bakal menginap di kantor dewan provinsi. Selain itu, juga meminta perhatian dan kepedulian DPRD Kalsel terhadap nasib mereka dan mengkritik kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang dinilai sangat tidak memperhatikan nasib para buruh di Indonesia.

“Tolong perhatikan keluhan buruh, karena kenaikan UMP tidak berpihak terhadap nasib buruh,” tambahnya.

Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuat formulasi upah minimum mengacu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang hanya memasukan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Masukan kembali angka kelayakan hidup, agar penetapan UMP bisa memberikan kesejahteraan bagi buruh,” ujar Sumarlan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan mendukung kenaikan UMP Kalsel yang pertimbangannya tingkat inflasi dari tahun ke tahun, tapi secara prosudural Kemenaker itu tidak memberi ruang kepada gubernur untuk menaikan UMP diatas rata-rata nasional, yakni 1,09 persen.

Firman menambahkan, sebelumnya ada beberapa provinsi yang tahun lalu juga mengabaikan surat edaran Menaker agar tidak menaikan UMP, tapi beberapa daerah itu tetap menaikan UMP, sehingga imbasnya di tahun ini tidak dinaikan sama sekali karena tahun kemarin sudah menaikan UMP.

“Kita harapkan gubernur bisa mencari solusi, mengingat Kemenaker tegas menyatakan tidak ada kenaikan UMP diatas 1,09 persen,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedangkan masalah kenaikan UMP, DPRD Kalsel tidak memiliki kewenangan, karena ditentukan pemerintah dan dewan pengupahan. “Dewan Pengupahan ini yang membahas formulasi kenaikan UMP, yang kemudian memberikan rekomendasi ke gubernur,” tambahnya.

Demonstrasi ribuan buruh di Kalsel ini dikawal ketat aparat kepolisian, namun para pendemo menolak ditemui wakil rakyat, karena mereka meminta aksi demo ini ditemui Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. Sayangnya keinginan para demonstran itu tak bisa bertemu gubernur, informasinya gubernur maupun wakil gubernur sedang tidak berada di Banjarmasin, bahkan disaat yang sama rapat paripurna DPRD Kalsel hanya dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mewakili gubernur. (lyn/KPO-1)

259

Judul UMP Yogyakarta 2022: Dulu Termurah se-Indonesia, Kini Salip Jateng



Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/25/171138726/ump-yogyakarta-2022-dulu-termurah-se-indonesia-kini-salip-jateng

Jurnalis Muhammad Idris

Tanggal 2021-11-25 17:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) UMP di Jawa tergolong rendah saat ini bahkan di tahun-tahun sebelumnya, karena yang digunakan sebagai dasar menghitung ( baseline ) adalah upah minimum tahun sebelumnya yang dimulai sejak diberlakukan PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan menggunakan formula penetapan UM ( Upah Minimum )

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Secara umum memang KHL di wilayah Jawa lebih rendah dibanding wilayah lain. Hal ini disebabkan hasil survei KHL di Jawa umumnya memang lebih rendah dari wilayah lain

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sepertinya tidak (selalu lebih rendah), karena tentunya akan disarikan pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi

Ringkasan

Selama beberapa tahun, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyandang status sebagai daerah dengan upah minimum terendah se-Indonesia. Yogyakarta memiliki upah minimum provinsi sebesar Rp 1.765.000 juta per bulan pada 2021, alias yang paling rendah secara nasional. Meski pada kenyataannya, biaya hidup di Provinsi Yogyakarta, terutama Kota Yogyakarta, relatif sudah cukup tinggi. UMP 2021 sejumlah provinsi di Pulau Jawa pun tidak jauh berbeda, seperti Jawa Tengah (Rp 1.798.000), Banten (Rp 2,460.000), dan Jawa Timur (Rp 1.868.000).

UMP YOGYAKARTA 2022: DULU TERMURAH SE-INDONESIA, KINI SALIP JATENG

Selama beberapa tahun, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyandang status sebagai daerah dengan upah minimum terendah se-Indonesia. Yogyakarta memiliki upah minimum

260

provinsi sebesar Rp 1.765.000 juta per bulan pada 2021, alias yang paling rendah secara nasional.

Meski pada kenyataannya, biaya hidup di Provinsi Yogyakarta, terutama Kota Yogyakarta, relatif sudah cukup tinggi.

UMP 2021 sejumlah provinsi di Pulau Jawa pun tidak jauh berbeda, seperti Jawa Tengah (Rp 1.798.000), Banten (Rp 2,460.000), dan Jawa Timur (Rp 1.868.000).

Sebagai daerah dengan keistimewaan, UMP di Yogyakarta ditetapkan setiap tahunnya oleh penguasa keraton, Sultan Hamengkubuwono X. Yang menarik, pada tahun 2022, Sultan mengumumkan kenaikan upah yang relatif cukup signifikan secara persentase apabila dibandingkan daerah lain.

UMP Yogyakarta 2022 berada di urutan kedua terendah, yakni Rp 1.840.951 sehingga tak lagi berada di urutan paling buncit se-Indonesia.

Upah minimum di provinsi ini pada tahun depan sudah menyalip UMP Jawa Tengah. Sementara besaran UMP tahun 2022 di Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan Gubernur Ganjar Pranowo adalah Rp 1.813.011.

Untuk upah minimum 2022 di daerah di Pulau Jawa, DKI Jakarta berada di urutan teratas dengan UMP 2022 sebesar Rp 4.452.724, disusul Banten Rp 2.501.203.11, Jawa Timur 1.891.567, dan Jawa Barat Rp 1.841.487.

Kenapa UMP 2022 di Jawa rendah dibanding daerah lain? Direktur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan, UMP 2022 di daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur relatif rendah karena dasar penghitungan yang digunakan.

"UMP di Jawa tergolong rendah saat ini bahkan di tahun-tahun sebelumnya, karena yang digunakan sebagai dasar menghitung ( baseline ) adalah upah minimum tahun sebelumnya yang dimulai sejak diberlakukan PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan menggunakan formula penetapan UM ( Upah Minimum )," jelas Anwar saat dihubungi Kompas.com.

Ia menyebut, upah minimum pada 2016 merupakan yang pertama dihitung menggunakan formula PP Nomor 78 Tahun 2015. Sedangkan upah minimum pada 2015 dihitung menggunakan basis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akhir 2014.

"Secara umum memang KHL di wilayah Jawa lebih rendah dibanding wilayah lain. Hal ini disebabkan hasil survei KHL di Jawa umumnya memang lebih rendah dari wilayah lain," papar Anwar. Ketika ditanya apakah pola ini, bahwa upah minimum di Jawa akan selalu lebih rendah dari wilayah lainnya, Anwar membantahnya.

"Sepertinya tidak (selalu lebih rendah), karena tentunya akan disarikan pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi," pungkas dia.

Seperti diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan, besaran kenaikan UMP tahun 2022 sangat kecil. Hal ini karena kondisi ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar perhitungan UMP, bernilai kecil. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UMP pada tahun 2022 naik rata-rata sebesar 1,09 persen. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan besaran kenaikan UMP itu saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 pada 16 November 2021. Kebijakan penetapan upah minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

261

Judul KABAR BAIK ! UMP Maluku 2022 Alami Kenaikan

Nama Media terasmaluku.com


Halaman/URL https://terasmaluku.com/headline/2021/11/25/kabar-baik-ump-maluku-2022-alami-kenaikan/

Jurnalis Ruzady Adjis

Tanggal 2021-11-25 17:09:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Endang Diponigoro (Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku) Ada kenaikan (UMP 2022)

neutral - Endang Diponigoro (Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku) Draft dari Kemenaker itu untuk Maluku karena inflasinya tinggi, perekonomiannya juga masih stabil jadi dia tidak terjadi kenaikan besar

negative - Endang Diponigoro (Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku) Sudah dengan Dewan Pengupahan, jadi ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan

neutral - Endang Diponigoro (Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku) Sekitar itu, draftnya sudah siap, nanti Karo Hukum yang pergi urus tandatangan. Yang umumkan nanti beliau yang umumkan

Ringkasan

Upah Minimun Provinsi ( UMP ) Maluku Tahun 2022 alami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sekedar tahu, UMP Maluku Tahun 2021 sebesar Rp 2.604.961. Besaran UMP 2021 ini tidak alami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020. Ini disampaikan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Endang Diponigoro saat dikonfirmasi Kamis (25/11/2021). “Ada kenaikan (UMP 2022), “tuturnya saat diwawancarai via seluler.

KABAR BAIK ! UMP MALUKU 2022 ALAMI KENAIKAN

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Upah Minimun Provinsi ( UMP ) Maluku Tahun 2022 alami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekedar tahu, UMP Maluku Tahun 2021 sebesar Rp 2.604.961. Besaran UMP 2021 ini tidak alami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020.

262

Ini disampaikan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Endang Diponigoro saat dikonfirmasi Kamis (25/11/2021). “Ada kenaikan (UMP 2022), “tuturnya saat diwawancarai via seluler.

Meski akui ada kenaikan, Endang masih belum mau membuka berapa persen kenaikan atau besaran UMP Maluku 2022 ini.

Alasannya, masih menunggu draftnya ditandatangani Gubernur Maluku, Murad Ismail. Karena rencananya 29 November nanti, Gubernur baru tiba di Jakarta usai jalani ibadah umrah.

Hanya saja, diakuinya, kenaikan UMP Maluku 2022 ini tidak besar, apalagi merujuk dari draft Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. “Draft dari Kemenaker itu untuk Maluku karena inflasinya tinggi, perekonomiannya juga masih stabil jadi dia tidak terjadi kenaikan besar,”sambungnya.

Draft UMP Maluku 2022 itu juga kata dia sudah melalui hasil rapat bersama dengan Dewan Pengupahan. “Sudah dengan Dewan Pengupahan, jadi ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan,”ungkapnya.

Menyinggung apakah 29 November nanti UMP Maluku 2022 akan resmi diumumkan Pemerintah Provinsi Maluku, Endang mengatakan seperti itu rencananya. “Sekitar itu, draftnya sudah siap, nanti Karo Hukum yang pergi urus tandatangan. Yang umumkan nanti beliau yang umumkan,”tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pada 17 November 2021 memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,09 persen. Adapun kenaikan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

(Ruzady)

263

Judul Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan BSU Pekerja

Nama Media radarbangsa.com


Halaman/URL https://www.radarbangsa.com/news/35355/pemerintah-percepat-penyaluran-bantuan-bsu-pekerja

Jurnalis M. Isa

Tanggal 2021-11-25 17:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PEMERINTAH PERCEPAT PENYALURAN BANTUAN BSU PEKERJA

RADARBANGSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

264

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam keterangan terulisnya.

Hingga saat ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.


265

Judul Cek Sekarang! Status Terbaru Penerima BSU Rp 1 Juta Ada di Link BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker atau Via WA



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703094860/cek-sekarang-status-terbaru-penerima-bsu-rp-1-juta-ada-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker-atau-via-wa?page=all

Jurnalis Irsa Ardia

Tanggal 2021-11-25 17:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - None (None) Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU ?

Ringkasan

Penerima Bantuan BLT Subsidi Gaji bisa cek status terbaru sudah sampai mana penyaluran BSU Rp 1 juta melalui link BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker, bahkan via WA. Berikut cara cek status terbaru penerima BSU. Pemerintah memberikan bantuan pada masa Pandemi Covid-19 ini berbagai macam dan untuk berbagai golongan juga. Salah satunya untuk para pekerja yang memiliki upah. Pemerintah memberikan bantuan berupa BLT Subsidi Gaji.

CEK SEKARANG! STATUS TERBARU PENERIMA BSU RP 1 JUTA ADA DI LINK BPJS KETENAGAKERJAAN, KEMNAKER ATAU VIA WA

Penerima Bantuan BLT Subsidi Gaji bisa cek status terbaru sudah sampai mana penyaluran BSU Rp 1 juta melalui link BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker, bahkan via WA. Berikut cara cek status terbaru penerima BSU. Pemerintah memberikan bantuan pada masa Pandemi Covid-19 ini berbagai macam dan untuk berbagai golongan juga.

Salah satunya untuk para pekerja yang memiliki upah. Pemerintah memberikan bantuan berupa BLT Subsidi Gaji. Bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan syarat tertentu agar bisa menikmati Bantuan Subsidi Upah atau BSU senilai Rp 1 juta.

Syarat yang harus pekerja penuhi adalah sebagai berikut: Di bulan November 2021 ini ada penambahan penerima sebanyak 1,6 pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dan penyaluran BSU ini dilakukan hingga akhir tahun.

266

Jadi akan ada 10,3 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan yang dapat BLT Subsidi Gaji. Untuk memastikan apakah Anda dapat BSU Rp 1 juta atau tidak, Anda bisa cek menggunakan cara di bawah ini.

Cara pertama, Anda tidak perlu cek melalui link BPJS Ketenagakerjaan maupun link dari Kemnaker. Anda hanya menyiapkan HP lalu menghubungi nomor resmi untuk cek daftar penerim BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp atau WA.

Berikut cara cek penerima via WA : - Lakukan interaksi dengan nomor WhatsApp 081380070175 atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan respons; - Setelah mendapatkan respons, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021, selanjutnya ikuti petunjuk yang tampil pada layar smartphone Anda.

Untuk lebih jelas lagi, Anda bisa cek status terbaru melalui link dari Kemnaker.

Berikut cara cek penerima BSU via link Kemnaker :

1. Masuk ke link kemnaker.go.id

2. Klik "Masuk" pada kolom bagian atas.

3. Masukkan No HP Anda dan password

4. Klik Masuk.

5. Setelah berhasil masuk, lalu cek pemberitahuan agar bisa mengetahui status BLT Subsidi Gaji Anda.

Setelah Anda berhasil login kemnaker.go.id dan cek pemberitahuan, maka Anda akan mendapatkan tiga ciri-ciri di bawah ini.

Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Ditetapkan Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.

Tersalurkan ke Rekening Anda Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.

Selain cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji di website Kemnaker, Anda juga bisa cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji di laman resmi BSU di BPJS Ketenagakerjaan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dengan cara sebagai berikut: 1. Buka bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pada bagian "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU ?", masukkan: - NIK (Nomor Induk Kependudukan) - Nama Lengkap (Sesuai KTP) - Tanggal Lahir sesuai KTP 3. Lalu centang kolom "I'm Not A Robot" 4. Steelah itu, klik "Lanjutkan" 5. Kemudian akan muncul status apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak Untuk memastikan sudah sampai mana status penyaluran BSU Rp 1 juta, cek sekarang dengan ketiga cara di atas agar BLT Subsidi Gaji cair ke rekening.***.

267

Judul Tuntut Upah Layak, Buruh Demo di Depan Kantor Ganjar Pranowo



Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/11/25/165719578/tuntut-upah-layak-buruh-demo-di-depan-kantor-ganjar-pranowo

Jurnalis Kontributor Semarang, Riska Farasonalia

Tanggal 2021-11-25 16:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Soleha (Buruh) Ke depannya agar pemerintah dapat menaikkan upah yang lebih layak. Gajinya dijanjikan naik cuma Rp 24.500 di tahun 2022. Tapi kita minta naik karena tidak cukup. Paling tidak bisa Rp 3.000.000

neutral - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) Kami meminta Gubernur Jawa Tengah untuk mengabaikan PP Nomor 36 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri didalam menetapkan upah minimum

positive - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) UMK sesuai penghitungan KHL dan perkiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2022 mendatang. Agar situasi ekonomi masyarakat di Jawa Tengah bisa lebih sejahtera dan daya beli buruh di meningkat

Ringkasan

Serikat buruh dari Kota Semarang dan sekitarnya melakukan aksi turun ke jalan menuntut kelayakan upah di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (25/11/2021). Aksi yang diikuti ratusan buruh dari federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah ini meminta kepada pemerintah untuk menaikan upah demi kesejahteraan kaum buruh. Pantauan di lokasi, kepolisian tampak mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan di lokasi aksi. Kendaraan yang melintas pun terpaksa dialihkan menjadi satu jalur.

TUNTUT UPAH LAYAK, BURUH DEMO DI DEPAN KANTOR GANJAR PRANOWO

SEMARANG, - Serikat buruh dari Kota Semarang dan sekitarnya melakukan aksi turun ke jalan menuntut kelayakan upah di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (25/11/2021). Aksi yang diikuti ratusan buruh dari federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah ini meminta kepada pemerintah untuk menaikan upah demi kesejahteraan kaum buruh.

268

Pantauan di lokasi, kepolisian tampak mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan di lokasi aksi. Kendaraan yang melintas pun terpaksa dialihkan menjadi satu jalur. Para buruh melakukan longmarch dari bundaran Simpang Lima hingga Jalan Pahlawan.

Dalam aksi itu, para buruh juga membawa atribut demonstrasi seperti bendera dan poster-poster bertuliskan "Tolak Surat Edaran Menaker No. B.M/383/HI.01.00/XI/2021" Lalu ada juga poster bertuliskan "Tetapkan UMK Jateng Naik 17,30 %" dan "Cabut PP 36/2021".

Selain itu, para buruh juga melakukan aksi doa bersama dan bershalawat. Salah satu buruh perempuan, Soleha mengaku dirinya sudah 10 tahun bekerja di perusahaan garmen. Gaji yang ia terima belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

"Ke depannya agar pemerintah dapat menaikkan upah yang lebih layak. Gajinya dijanjikan naik cuma Rp 24.500 di tahun 2022. Tapi kita minta naik karena tidak cukup. Paling tidak bisa Rp 3.000.000," kata perempuan asal Karangawen, Demak.

Sementara itu, Ketua KSPN Jateng Nanang Setyono mengatakan, UMP wilayah Jawa Tengah paling rendah Se-Indonesia.

Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

"Kami meminta Gubernur Jawa Tengah untuk mengabaikan PP Nomor 36 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri didalam menetapkan upah minimum," ujar Nanang.

Nanang berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berani membuat terobosan untuk menetapkan upah minimum baik kota maupun kabupaten.

"UMK sesuai penghitungan KHL dan perkiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2022 mendatang. Agar situasi ekonomi masyarakat di Jawa Tengah bisa lebih sejahtera dan daya beli buruh di meningkat," ucapnya.

Aksi demo buruh pun berlangsung damai dan kondusif meski sempat dilanda gerimis.

269

Judul MK Perintahkan UU Cipta Kerja DIperbaiki, Ini Respons Buruh di Bandung



Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5827124/mk-perintahkan-uu-cipta-kerja-diperbaiki-ini-respons-buruh-di-bandung

Jurnalis Yudha Maulana

Tanggal 2021-11-25 16:52:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Koswara (Pjs Kepala Desa Pasanggrahan) PP 36 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, yang seharusnya tidak dipergunakan untuk menghitung upah minimum di Indonesia ini

neutral - Agus Koswara (Pjs Kepala Desa Pasanggrahan) Kalau PP 36 sudah tidak berlaku, harus kembali ke peraturan lama, kami akan melakukan pengawalan sampai puncaknya tanggal 29 atau 30 November

neutral - Agus Koswara (Pjs Kepala Desa Pasanggrahan) Kalau soal UMP kita tolak dari awal juga, karena setiap kota dan kabupaten sudah punya upah minimum, jadi tidak menggunakan UMP, karena ada UMK dan upah sektoral

positive - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Jawa Barat) Saya masih menunggu arahan Menaker kepada para gubernur

Ringkasan

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung mendesak agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tak menggunakan acuan PP 36 Tahun 2021, sebagai dasar penetapan upah minimum. Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat Agus Koswara mengatakan PP 36 Tahun 2021 tak lagi berlaku seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait perbaikan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) selama dua tahun. Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk gubernur terkait regulasi penetapan upah.

270

MK PERINTAHKAN UU CIPTA KERJA DIPERBAIKI, INI RESPONS BURUH DI BANDUNG

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung mendesak agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tak menggunakan acuan PP 36 Tahun 2021, sebagai dasar penetapan upah minimum.

Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat Agus Koswara mengatakan PP 36 Tahun 2021 tak lagi berlaku seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait perbaikan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) selama dua tahun.

MK juga meminta agar pemerintah tak mengeluarkan kebijakan turunan yang berdampak luas dari UU Cipta Kerja tersebut. "PP 36 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, yang seharusnya tidak dipergunakan untuk menghitung upah minimum di Indonesia ini," ujar Agus di sela aksi demonstrasi, Kamis (25/11/2021) sore.

Agus menuturkan, saat ini serikat buruh masih akan mengawal penetapan upah minimum kabupaten/kota, seraya membawa tuntutan kenaikan upah sebesar 10% untuk tahun 2022. "Kalau PP 36 sudah tidak berlaku, harus kembali ke peraturan lama, kami akan melakukan pengawalan sampai puncaknya tanggal 29 atau 30 November," katanya.

"Kalau soal UMP kita tolak dari awal juga, karena setiap kota dan kabupaten sudah punya upah minimum, jadi tidak menggunakan UMP, karena ada UMK dan upah sektoral," ujar Agus.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk gubernur terkait regulasi penetapan upah.

"Saya masih menunggu arahan Menaker kepada para gubernur," ucap Taufik saat dihubungi.

Seperti diketahui, pada Sabtu (20/11/2021), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 sebesar Rp. 1.841.487,31. Dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat kenaikan sebanyak 1,72% atau naik sebesar Rp 31.135,95.

271

Judul Penetapan UMP 2022 Sumut Membuat Beberapa Kabupaten Akhirnya Punya Standar Upah Minimum

Nama Media intipos.com


Halaman/URL https://intipos.com/penetapan-ump-2022-sumut-membuat-beberapa-kabupaten-akhirnya-punya-standar-upah-minimum/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 16:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber






Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi ( UMP ) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut ) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum. Selama ini beberapa kabupaten seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat tidak memiliki upah minimum. Namun dengan adanya Surat Keputusan (SK) tentang UMP 2022, maka kini beberapa daerah tersebut sudah memiliki upah minimum, sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

272

PENETAPAN UMP 2022 SUMUT MEMBUAT BEBERAPA KABUPATEN AKHIRNYA PUNYA STANDAR UPAH MINIMUM

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi penetapan Upah Minumum Provinsi ( UMP ) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut ) Edy Rahmayadi. Antara lain, lantaran dengan adanya penetapan UMP tersebut, beberapa kabupaten di Sumut kini memiliki upah minimum.



"Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-temannya kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur," ungkap Dita.


Dita juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sector-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi. "Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja," kata Dita.


Selain itu, Edy juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai. "Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan," kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan. "Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing," kata Elly. (RR).

273

Judul MK Perintahkan DPR Perbaiki UU Ciptaker, Kebijakan yang Rugikan Buruh Harus Ditangguhkan



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/11/25/164842/mk-perintahkan-dpr-perbaiki-uu-ciptaker-kebijakan-yang-rugikan-buruh-harus-ditangguhkan

Jurnalis Agung Sandy Lesmana

Tanggal 2021-11-25 16:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Nah di sini artinya teman-teman buruh, dan kelompok yang dirugikan itu bisa kembali bertarung di DPR untuk menolak dan menggagalkan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja di kesempatan kedua

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Paling penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan UU Cipta Kerja, maka semua otomatis harusnya batal demi hukum, karena sudah ditangguhkan oleh MK

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan-aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja, karena MK sendiri mengatakan

negative - Anwar Usman (Mahkamah Konstitusi) Menyatakan pembentukan uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaga negara RI tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaraxn NEGARA RI nomor 6573) bertentangan dengan UUD negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan

neutral - Anwar Usman (Mahkamah Konstitusi) Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

negative - Anwar Usman (Mahkamah Konstitusi) Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

negative - Anwar Usman (Mahkamah Konstitusi) Apabila dalam temgat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran negara

274

ri tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaran NEGARA RI nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) menangguhkan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) nomor 11 tahun 2020, sampai ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Keputusan itu diambil setelah judical review yang diajukan enam kelompok masyarakat di antaranya Migrant Care dan Masyarakat Adat Minangkabau. Viktor Santosa Tandiasa, Kuasa Hukum penggugat menilai, hal tersebut menjadi momentum untuk membatalkan UU Ciptaker. "Nah di sini artinya teman-teman buruh, dan kelompok yang dirugikan itu bisa kembali bertarung di DPR untuk menolak dan menggagalkan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja di kesempatan kedua," kata Viktor kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

MK PERINTAHKAN DPR PERBAIKI UU CIPTAKER, KEBIJAKAN YANG RUGIKAN BURUH HARUS DITANGGUHKAN

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menangguhkan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) nomor 11 tahun 2020, sampai ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Keputusan itu diambil setelah judical review yang diajukan enam kelompok masyarakat di antaranya Migrant Care dan Masyarakat Adat Minangkabau.

Viktor Santosa Tandiasa, Kuasa Hukum penggugat menilai, hal tersebut menjadi momentum untuk membatalkan UU Ciptaker.

"Nah di sini artinya teman-teman buruh, dan kelompok yang dirugikan itu bisa kembali bertarung di DPR untuk menolak dan menggagalkan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja di kesempatan kedua," kata Viktor kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Di samping itu, dengan adanya keputusan MK, kata Viktor, secara otomatis membatalkan segala kebijakan dari UU Ciptaker.

"Paling penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan UU Cipta Kerja, maka semua otomatis harusnya batal demi hukum, karena sudah ditangguhkan oleh MK," ujar dia.

Dia juga menganggap dengan adanya keputusan itu membuat segala aturan Kementerian Ketenakerjaan dari UU Ciptaker terkait buruh batal.

"Sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan-aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja, karena MK sendiri mengatakan," tegasnya.

Seperti diketahui, MK memerintahkan DPR RI melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun.

"Menyatakan pembentukan uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaga negara RI tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaraxn NEGARA RI nomor 6573) bertentangan dengan UUD negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusannya, Kamis (25/11/2021).

275

MK menyatakan jika Undang Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai benar-benar diperbaiki oleh DPR.

"Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," ujar Anwar.

Kemudian, dinyatakan pula UU Ciptaker ditangguhkan, dalam arti tidak diperbolehkan mengeluarkan aturan turunan yang bersifat strategis.

"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya.

Diputuskan, jika dalam waktu dua tahun tidak ada perbaikan, Undang-undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional.

"Apabila dalam temgat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran negara ri tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaran NEGARA RI nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen," kata Anwar.

276

Judul BLT Subsidi Upah Cair ke 7,1 Juta Penerima, Ini Cara Cek Status Penerima Melalui kemnaker.go.id



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/blt-subsidi-upah-cair-ke-71-juta-penerima-ini-cara-cek-status-penerima-melalui-kemnakergoid

Jurnalis Devi Rahma Syafira

Tanggal 2021-11-25 16:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi

Ringkasan

Bantuan Subsidi Upah adalah bantuan pemerintah berupa gaji atau upah yang diberikan pekerja/buruh untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh pada masa Covid-19. Saat ini, Bantuan Subsidi Upah atau BLT sudah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja/buruh. Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah mengungkapkan pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021 mengingat masih ada sisa anggaran BSU 2021.

BLT SUBSIDI UPAH CAIR KE 7,1 JUTA PENERIMA, INI CARA CEK STATUS PENERIMA MELALUI KEMNAKER.GO.ID

Bantuan Subsidi Upah adalah bantuan pemerintah berupa gaji atau upah yang diberikan pekerja/buruh untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh pada masa Covid-19.

Saat ini, Bantuan Subsidi Upah atau BLT sudah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja/buruh.

Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah mengungkapkan pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021 mengingat masih ada sisa anggaran BSU 2021.

277

"Sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," ucap Menaker Ida dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021) yang dilansir dari Tribunnews.com.

Calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

Cara cek status penerima BSU/BLT Sementara itu, untuk mengecek status penerima BLT subsidi gaji atau BSU dapat mengunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id.

Penerima juga dapat mengirim pesan melalui WhatsApp ke nomor 081380070175. Penerima dapat mengecek ke rekening masing-masing untuk mengetahui dana bantuan yang sudah disalurkan.

Adapun aktivasi rekening paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2021.

Cek via laman BPJS Ketenagakerjaan

1. Buka laman bpjsketenagakerjaan.go.id

2. Pilih dan klik menu Cek Status Calon Penerima BSU

3. Masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir pada kolom yang tersedia

4. Ceklis kode captcha lalu klik lanjutkan Cek Via Laman Kemnaker


2. Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Lengkapi pendaftaran akun dan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor hp Anda.

3. Masuk Login ke dalam akun Anda

4. Lengkapi Profil Anda dapat melengkapi profil data diri berupa foto profil, status pernikahan, tentang Anda, dan tipe lokasi.

5. Cek Pemberitahuan Cek pemberitahuan dan peserta akan mendapatkan notifikasi Via WhatsAap Selain itu, pekerja juga dapat mengecek melalui WhatsApp:

1. Kirim Pesan ke nomor 081380070175

2. Jika sudah mendaptkan respons, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021".

3. Lalu, ikuti petunjuk yang akan diberikan.

Cek melalui Layanan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan (via Call Centre 175) 1. Lakukan panggilan ke nomor 175 atau dengan nama care@bpjsketenagakerjaan 2. Peserta dapat menghubungi direct message ke sosial media BPJS ketenagakerjaan 3. Peserta mencantumkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir pada kolom komentar 4. Peserta dapat menuju kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.

Sementara itu, program BSU tahun 2021 akan diselesaikan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

278

Dana BSU akan disalurkan menggunakan rekening Bank Himbara (BRI,BNI,Mandiri,BTN) dan Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh.

Setelah itu, dana BSU akan langsung ditransfer ke rekening penerima.

Jika belum memiliki rekening HIMBARA atau BSI khusus wilayah Aceh, maka penerima akan dibuatkan rekening kolektof oleh kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat bekerja.

Syarat Penerima BSU Syarat penerima BSU yang dkutip dari akun Instagram @kemnaker : 1. Warga Negara Indonesia 2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 3. Bekerja di Wilayah PPKM level 3 dan 4 4. Pekerja atau buruh yang menerima gaji/upah paling banyak Rp 3.500.000 Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; 5. Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro; Bekerja pada sektor industri barang konumsi, transportasi, aneka industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan serta kesehatan.

(Tribunnews.com/Devi Rahma) Artikel Lain Terkait BSU.

279


Nama Media klikwarta.com


Halaman/URL http://klikwarta.com/menolak-demo-buruh-saat-pandemi-corona

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 16:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona. Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.


Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.





280



Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh.

Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.



Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.





Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19. Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunan bagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses. Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

281

Judul Kemenaker percepat penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2021



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemenaker-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-bsu-2021

Jurnalis Handoyo

Tanggal 2021-11-25 16:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

282

KEMENAKER PERCEPAT PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.



"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam siaran persnya, Kamis (25/11).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.



Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU. "Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujarnya.

283

Judul Protes UMP Jateng Terendah di Indonesia, Buruh Sebut Ganjar Tak Layak Capres

Nama Media aksi.id


Halaman/URL https://aksi.id/artikel/72142/Protes-UMP-Jateng-Terendah-di-Indonesia-Buruh-Sebut-Ganjar-Tak-Layak-Capres/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 16:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nanang Setyono (Koordinator KSPN Jawa Tengah) Kalau tak berani melakukan terobosan hukum dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten-Kota, maka Ganjar sama saja dengan tokoh-tokoh nasional lain yang biasa-biasa saja

negative - Nanang Setyono (Koordinator KSPN Jawa Tengah) Pemerintah dalam hal ini Kemenaker sudah menindas buruh di Jawa Tengah. UMP di Jawa Tengah dinaikkan namun angkanya sangat kecil bahkan terkecil di Indonesia. Kami tidak paham, perhitungan seperti apa yang dilakukan Kemenaker

neutral - Nanang Setyono (Koordinator KSPN Jawa Tengah) Sekelas Jawa Tengah, upah buruh dan pekerjanya paling kecil diantara seluruh Provinsi di Indonesia

Ringkasan

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng. Koordinator KSPN Jawa Tengah Nanang Setyono meminta Ganjar untuk berani melakukan celah hukum melawan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam menetapkan UMP tahun 2022.

PROTES UMP JATENG TERENDAH DI INDONESIA, BURUH SEBUT GANJAR TAK LAYAK CAPRES

JAKARTA (Aksi.id) - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi

284

(UMP) 2022 Jateng. Koordinator KSPN Jawa Tengah Nanang Setyono meminta Ganjar untuk berani melakukan celah hukum melawan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam menetapkan UMP tahun 2022.

"Kalau tak berani melakukan terobosan hukum dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten-Kota, maka Ganjar sama saja dengan tokoh-tokoh nasional lain yang biasa-biasa saja," ujar Nanang usai berorasi, Kamis (25/11).

Menurut Nanang, penetapan nilai UMP tahun 2022 untuk Jawa Tengah dianggap sebagai penindasan terhadap buruh. Bahkan, angka UMP yang ditetapkan Kemenaker senilai Rp1.813.011, merupakan terendah di Indonesia.

"Pemerintah dalam hal ini Kemenaker sudah menindas buruh di Jawa Tengah. UMP di Jawa Tengah dinaikkan namun angkanya sangat kecil bahkan terkecil di Indonesia. Kami tidak paham, perhitungan seperti apa yang dilakukan Kemenaker," kata Nanang.

"Sekelas Jawa Tengah, upah buruh dan pekerjanya paling kecil diantara seluruh Provinsi di Indonesia," tambah Nanang.

Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Tengah melakukan aksi turun ke jalan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang sebagai bentuk protes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 oleh Pemerintah.

Aksi diawali dengan long march dari kawasan Simpang Lima menuju Jalan Pahlawan dan berhenti di tempat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkantor.

Sambil membentangkan spanduk, massa menggelar aksi orasi dengan pengawalan dan pengamanan ketat oleh aparat Polrestabes Semarang yang juga terus mengingatkan para buruh untuk mentaati protokol kesehatan. (ds/sumber CNNIndonesia.com).

285

Judul BLT Subsidi Gaji Senilai Rp 1 Juta Sudah Tersalurkan ke 7,1 Juta Penerima, Ini Cara Cek Status BSU



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/blt-subsidi-gaji-senilai-rp-1-juta-sudah-tersalurkan-ke-71-juta-penerima-ini-cara-cek-status-bsu

Jurnalis Oktaviani Wahyu Widayanti

Tanggal 2021-11-25 16:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Bantuan subsidi gaji senilai Rp 1 juta disalurkan untuk dua bulan masih terus disalurkan pemerintah kepada para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. BLT Subsidi Gaji disalurkan melalui rekening bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN). Dikutip dari Kompas.com, hingga saat ini dana BSU sudah tersalurkan kepada 7,1 pekerja yang terdata sebagai penerima BLT Subsidi Gaji. Disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahwa, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya telah menyerahkan 8.283.364 data yang dianggarkan sebagai calon penerima BSU tahun 2021.

BLT SUBSIDI GAJI SENILAI RP 1 JUTA SUDAH TERSALURKAN KE 7,1 JUTA PENERIMA, INI CARA CEK STATUS BSU

Bantuan subsidi gaji senilai Rp 1 juta disalurkan untuk dua bulan masih terus disalurkan pemerintah kepada para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. BLT Subsidi Gaji disalurkan melalui rekening bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN).

Dikutip dari Kompas.com, hingga saat ini dana BSU sudah tersalurkan kepada 7,1 pekerja yang terdata sebagai penerima BLT Subsidi Gaji. Disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahwa, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya telah menyerahkan 8.283.364 data yang dianggarkan sebagai calon penerima BSU tahun 2021.

Maka segera cek status penerima bantuan subsidi gaji secara online, melalui cara-cara berikut ini. Cara Cek Penerima BLT Subsidi Gaji :

1. Klik Laman bsu.kemnaker.go.id - Cek laman bsu.kemnaker.go.id ; - Daftar Akun; - Kemudian login ke akun Anda; - Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi; - Cek Pemberitahuan.

Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.

286

Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Akses Website BPJS Ketenagakerjaan - Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ; - Kemudian pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU; - Lalu masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir; - Setelah itu centang kode captcha dan klik Lanjutkan; - Nantinya akan muncul keterangan status dari Calon Penerima BSU.

3. WhatsApp ke 081380070175 - Lakukan interaksi pada nomor WhatsApp 081380070175 atau melalui link http://wa.me/6281380070175 ; - Setelah mendapatkan alternatif respons, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021"; - Setelah itu tinggal ikuti saja petunjuk pada layar ponsel.

4. Hubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan - Menghubungi Call Center nomor telepon 175, atau email ke [email protected], atau DM ke sosial media resmi BPJS Ketenagakerjaan; - Cantumkan data pribadi seperti KTP, Nama, dan Tanggal lahir pada kolom komentar; - Atau segera hubungi kantor cabang terdekat dengan mempersiapkan KTP dan Kartu peserta BPJAMSOSTEK.

Apabila dinyatakan lolos verifikasi, maka pada laman akan muncul keterangan berikut ini: "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021".

Saat ini pekerja/buruh yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat mencairkan dana bantuan melalui rekening bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN).

Syarat Penerima BLT Subsidi Gaji : a. Warga Negara Indonesia (WNI); b. Kategori Peserta Penerima Upah; c. Status aktif posisi 30 Juni 2021; d. Upah paling banyak Rp 3,5 Juta (jika UMP/ UMK > Rp3,5 jt, menggunakan UMP/ UMK); e. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (sesuai Inmendagri No 22/2021 dan No 23/2021); f. Sektor Usaha.

Proses Penyaluran dan Pencairan BLT Subsidi Gaji :

1. Proses verifikasi dilakukan sesuai kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;

2. Lalu dilakukan validasi administrasi dan pembayaran BSU, dicek sesuai kelengkapan, kesesuaian format, dan duplikasi data;

3. Kemudian dilakukan proses pembayaran ke Rekening pekerja melalui bank Himbara, sementara untuk tenaga kerja yang berada di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia);

4. Selanjutnya dana bantuan secara otomatis sudah tersalurkan kepada para pekerja yang berhak dan sesuai kriteria penerima BSU.

Cara Cairkan Dana BSU bagi yang Tak Miliki Rekening Bank Himbara: Para pekerja atau buruh yang menerima BSU, tapi tak miliki rekening Bank Himbara, akan dibukakan rekening baru oleh pihak Kemnaker.

a. Penerima harus mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker; b. Jika tercantum, Anda akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi

287

upah; c. Kemudian penerima BSU tinggal datang ke bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan rekening; Syarat aktivasi pada masing-masing bank berbeda-beda, jadi pastikan terlebih dahulu Anda membawa dokumen persyaratan yang diminta dari Bank penyalur.

d. Setelah mengaktivasi rekening, penerima BSU baru dapat mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara tunai.

Waktu pencairan dana BLT subsidi gaji paling lambat hingga 15 Desember 2021, mendatang.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)(Kompas.com/Ade Miranti K) Berita lain terkait BLT Subsidi Gaji 2021.

288

Judul Manpower minister ensures speedy disbursal of 2021 wage subsidy



Halaman/URL https://en.antaranews.com/news/201365/manpower-minister-ensures-speedy-disbursal-of-2021-wage-subsidy

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 16:27:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Minister of Manpower Ida Fauziyah has ensured that distribution of the 2021 Wage Subsidy Assistance (BSU) will be expedited for workers, as it was disbursed to 7,163,043 people so far. In her statement received here on Thursday, Fauziyah spoke of having signed Minister of Manpower Regulation (Permenaker) Number 21 of 2021 on the Second Amendment to Permenaker Number 14 of 2020 on Guidelines for Providing Government Assistance in the Form of Subsidies for Salaries/Wages for Workers/Laborers in Handling the Impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

MANPOWER MINISTER ENSURES SPEEDY DISBURSAL OF 2021 WAGE SUBSIDY

Jakarta - Minister of Manpower Ida Fauziyah has ensured that distribution of the 2021 Wage Subsidy Assistance (BSU) will be expedited for workers, as it was disbursed to 7,163,043 people so far.

In her statement received here on Thursday, Fauziyah spoke of having signed Minister of Manpower Regulation (Permenaker) Number 21 of 2021 on the Second Amendment to Permenaker Number 14 of 2020 on Guidelines for Providing Government Assistance in the Form of Subsidies for Salaries/Wages for Workers/Laborers in Handling the Impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

The regulation has expanded the number of 2021 BSU recipients on account of some unused BSU budget in this year.

"This BSU expansion is conducted to ensure more effective utilization of the remaining 2021 BSU budget, so that it can encourage the achievement of BSU targets as an effort to mitigate the impact of the pandemic on the economic sector," the minister remarked.

The ministry has compiled data of 8,283,364 prospective 2021 BSU recipients from the Social Security Program (BPJS) Employment data. As many as 517,120 people of the total recipients are workers, who become BSU recipients after the expansion is conducted.

289

The minister explained that workers failing to meet requirements to be recipients of wage subsidies were partly due to the duplication of data with other social assistance or government assistance programs, such as the Pre-Employment Card Program, Family Hope Program (PKH), and the productive aid for micro-enterprises (BPUM) program.

Fauziyah pointed out that the data of as many as 392,018 recipients had yet to be fixed.

"We are optimistic that distribution of the 2021 BSU would run smoothly and help workers or laborers affected by COVID-19," she remarked.

Related news: BRI affirms commitment to accelerating wage subsidy distribution Related news: Social security key support for workers amid pandemic: VP Related news: Manpower Minister distributes wage subsidy to 2.1 million workers.

290

Judul BLT Subsidi Gaji Cair ke 7,1 Juta Penerima, Berikut Cara Cek di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/blt-subsidi-gaji-cair-ke-71-juta-penerima-berikut-cara-cek-di-bsubpjsketenagakerjaangoid

Jurnalis Farrah Putri Affifah

Tanggal 2021-11-25 16:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Bantuan Subsidi Gaji/Upah adalah upaya pemerintah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19. Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan BLT Subsidi Gaji kepada 7.163.043 pekerja/buruh pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.

BLT SUBSIDI GAJI CAIR KE 7,1 JUTA PENERIMA, BERIKUT CARA CEK DI BSU.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID

Simak cara cek penerima BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dalam artikel ini. Bantuan Subsidi Gaji/Upah adalah upaya pemerintah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan BLT Subsidi Gaji kepada 7.163.043 pekerja/buruh pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Namun, terdapat beberapa calon penerima yang tidak dapat menerima BSU.

Calon penerima yang tidak dapat menerima BSU disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima bantuan lain. Bantuan lain tersebut seperti, Kartu Prakerja, PKH dan BPUM. Selain itu, BSU diberikan sebesar Rp 500 ribu/bulan selama dua bulan. Bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar 1 juta.

291

Sementara itu, BSU akan disalurkan melalui bank himbara. Bank himbara tersebut yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN. Adapun para penerima BLT Subsidi gaji dapat mengecek di laman bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id.

Cara Cek Penerima Subsidi Gaji di laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Dikutip dari bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut cara cek bantuan subsidi gaji: 1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir 3. Klik "I'm not a robot" 4. Klik Lanjutkan 5. Kemudian, akan muncul keterangan status dari calon penerima bantuan subsidi gaji.

Selain itu, para penerima BLT Subsidi gaji dapat juga mengecek di laman bsu.kemnaker.go.id. Cara Cek Penerima Subsidi Gaji di laman bsu.kemnaker.go.id Berikut cara mengecek penerima BLT Subsidi Gaji yang dikutip dari bsu.kemnaker.go.id :

1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id 2. Jika belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. 3. Isi dan lengkapi data diri yang telah disediakan (nama, NIK, nama ibu kandung, Email, no. Hp, password) 4. Jika sudah memiliki akun, silahkan login 5. Lalu, lengkapi biodata diri (foto profil, status pernikahan dan tipe lokasi) 6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi "Anda telah terdaftar". Sebelumnya, calon penerima BSU harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria Calon Penerima BSU Dikutip dari bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut kriteria calon penerima BSU sesuai dengan Permenaker RI No 16 Tahun 2021:

1. WNI

2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.

3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

4. Merupakan Pekerja / Buruh penerima upah.

5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri 22/2021 dan 23/2021.

6. Diutamakan bekerja di sektor usaha sebagai berikut: - Industri Barang Konsumsi - Transportasi - Aneka Industri - Properti & Real Estate - Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Tahap Penyaluran BSU : Dikutip dari bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut tahap penyaluran BSU:

1. Proses verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No.16 Tahun 2021.

2. Kemudian, proses validasi dan pembayaran BSU

3. Lalu, proses pembayaran ke rekening pekerja melalui Bank Himbara.

4. Setelah itu, dana bantuan otomatis sudah tersalurkan kepada penerima yang sesuai dengan kriteria. (Tribunnews.com/Farrah Putri/Larasati Dyah Utami)

292

Judul Persiapan sudah 90%, program JKP siap diluncurkan akhir tahun ini



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/persiapan-sudah-90-program-jkp-siap-diluncurkan-akhir-tahun-ini

Jurnalis Abdul Basith Bardan

Tanggal 2021-11-25 16:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI) Pemerintah akan meluncurkan JKP bulan Desember ini tahun 2021 dan akan ada bulan Januari 2022 diikuti dengan peluncuran resmi tahun 2022 bulan Februari

Ringkasan

Pemerintah siap meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada akhir tahun 2021. Hingga saat ini seluruh persiapan telah mencapai 90%. Peluncuran program JKP pun telah dibahas lintas kementerian dan lembaga melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

PERSIAPAN SUDAH 90%, PROGRAM JKP SIAP DILUNCURKAN AKHIR TAHUN INI

Pemerintah siap meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada akhir tahun 2021. Hingga saat ini seluruh persiapan telah mencapai 90%. Peluncuran program JKP pun telah dibahas lintas kementerian dan lembaga melibatkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Pemerintah akan meluncurkan JKP bulan Desember ini tahun 2021 dan akan ada bulan Januari 2022 diikuti dengan peluncuran resmi tahun 2022 bulan Februari," ujar Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani saat diskusi BP Jamsostek, Kamis (25/11).

Cholifihani bilang bahwa seluruh infrastruktur JKP telah disiapkan. Selain itu situs informasi dan konselor pun telah disiapkan oleh pemerintah.

293

Sebagai informasi, nantinya program JKP akan memberikan tunjangan kehilangan pekerjaan. Selain pemberian tunjangan berupa uang tunai, program JKP juga memberikan konseling dan pelatihan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah juga telah menetapkan anggaran untuk program JKP. Cholifihani bilang anggaran tersebut telah diatur oleh Kementerian Keuangan. "Sudah ada peraturannya dari Kemenkeu dalam hal anggaran dan pemberian manfaat," terang Cholifihani.

Asal tahu saja, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 920,71 miliar untuk iuran peserta JKP tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 disebutkan bahwa iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan, dimana iuran tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah dan rekomposisi iuran program lainnya.

Pemerintah membayar iuran peserta JKP sebesar 0,22% dari upah sebulan dengan batas maksimal upah Rp 5 juta per bulan. Sementara rekomposisi iuran terdiri dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian 0,1%.

Usulan anggaran iuran JKP tersebut telah memperhitungkan eligibilitas peserta tahun 2022. Berdasarkan beleid yang sama, peserta JKP merupakan peserta BP Jamsostek yang terdaftar pada program JKN, JKK, JKM, JP, dan JHT pada perusahaan menengah dan besar serta peserta program JKN, JKK, JHT, dan JKM pada usaha mikro dan kecil.

294

Judul Perusahaan Tidak Terapkan Skala Upah Pada Karyawan, Ini Sanksinya

Nama Media portalsulut.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://portalsulut.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-853094742/perusahaan-tidak-terapkan-skala-upah-pada-karyawan-ini-sanksinya

Jurnalis David Kodongan

Tanggal 2021-11-25 15:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan

Ringkasan

Pada perusahaan yang tidak menerapkan struktur dan skala upah, siap-siap kena sanksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

295

PERUSAHAAN TIDAK TERAPKAN SKALA UPAH PADA KARYAWAN, INI SANKSINYA

PORTAL SULUT - Pada perusahaan yang tidak menerapkan struktur dan skala upah, siap-siap kena sanksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

"Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Indah Anggoro Putri, Dilansir dari Antara.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menjelaskan bahwa sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara upah minimum (UMP) diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.

"Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi," Kata Putri.

Lanjutnya, usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015. Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

"Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan," kata Putri.***

296

Judul MK Perintahkan UU Ciptaker Diperbaiki, Bagaimana Respons Pemerintah dan Penggugat?



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/11/25/154931/mk-perintahkan-uu-ciptaker-diperbaiki-bagaimana-respons-pemerintah-dan-penggugat

Jurnalis Siswanto

Tanggal 2021-11-25 15:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU cipta kerja tetap berlaku

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) putusan MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut.

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian

negative - Anwar Usman (ketua hakim konstitusi) Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian.

positive - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

297

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan-aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja, karena MK sendiri mengatakan.

Ringkasan

Hari ini dalam sebuah persidangan yang mendapatkan sorotan secara nasional, hakim Mahkamah Konstitusi menolak sebagian permohonan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan sejumlah elemen masyarakat. MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki kembali UU Cipta Kerja paling lama dua tahun.

MK PERINTAHKAN UU CIPTAKER DIPERBAIKI, BAGAIMANA RESPONS PEMERINTAH DAN PENGGUGAT?

Suara.com - Hari ini dalam sebuah persidangan yang mendapatkan sorotan secara nasional, hakim Mahkamah Konstitusi menolak sebagian permohonan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan sejumlah elemen masyarakat. MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki kembali UU Cipta Kerja paling lama dua tahun.

Bagaimana tanggapan pemerintah dan penggugat atas keputusan yang dibacakan hari ini? Sejak tadi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti jalannya persidangan itu.

Airlangga menyebutkan pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan hakim MK "serta akan melaksanakan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud." Dia juga menyebut "putusan MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan." Pemerintah sebagaimana dikatakan Airlangga juga tidak akan menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan sebagaimana perintah MK.

"Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU cipta kerja tetap berlaku," tutur Airlangga.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut." Menjelang putusan, berbagai elemen buruh demonstrasi di depan gedung MK menuntut hakim membuat keputusan yang berpihak pada mereka.

Apabila keputusan MK merugikan buruh, mereka akan melanjutkan aksi massa, bahkan mogok kerja secara nasional.

298

Putusan MK dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman secara daring.

"Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI." "Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian." Hakim menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai ada perbaikan pembentukan.

"Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," kata Anwar.

Anwar menyebutkan jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," kata Anwar.

Hakin memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

"Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata dia.

Elemen masyarakat yang mengajukan judicial review, antara lain Migrant Care dan Masyarakat Adat Minangkabau.

Menanggapi putusan MK, hari ini, pengacara penggugat Viktor Santosa Tandiasa berkata "paling penting terhadap kebijakan- kebijakan strategis itu harus ditangguhkan." "Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan UU Cipta Kerja, maka semua otomatis harusnya batal demi hukum, karena sudah ditangguhkan oleh MK." "Sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan-aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja, karena MK sendiri mengatakan." [rangkuman laporan Suara.com].

299

Judul Soal UMP 2022, Ini Kata Kemnaker

Nama Media moeslimchoice.com


Halaman/URL https://www.moeslimchoice.com/read/2021/11/25/55694/soal-ump-2022-ini-kata-kemnaker

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 15:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Permintaan-permintaan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya berbagai kepentingan. Apabila terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Indah mengatakan pihaknya telah menerima permintaan untuk kenaikan upah minimum yang lebih tinggi atau lebih rendah.

SOAL UMP 2022, INI KATA KEMNAKER

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Indah mengatakan pihaknya telah menerima permintaan untuk kenaikan upah minimum yang lebih tinggi atau lebih rendah.

"Permintaan-permintaan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya berbagai kepentingan. Apabila terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (25/11/2021).

300

Akan tetapi, kata dia, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu kepada PP No. 36 tahun 2021 yang saat ini masih merupakan hukum positif yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 sendiri ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Upah minimum, kata Putri, sesuai dengan aturan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun di perusahaan. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun, maka pengupahannya harus menggunakan struktur dan skala upah yang wajib disusun dan ditetapkan oleh perusahaan.

Putri mengingatkan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjalankan pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah. Beberapa sanksi, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha sampai pembekuan kegiatan usaha.

[irm].

301

Judul 33 Provinsi Tetapkan Upah Minimum 2022, Sumut Rp2.552.609,94

Nama Media gosumut.com


Halaman/URL https://www.gosumut.com/berita/baca/2021/11/25/33-provinsi-tetapkan-upah-minimum-2022-sumut-rp255260994/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 15:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 rata-rata hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini. Ada 33 provinsi sdh tetaokan UMP-nya, termasuk Sumut sebesar Rp 2.552.609,94. "Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," imbuh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker.

33 PROVINSI TETAPKAN UPAH MINIMUM 2022, SUMUT RP2.552.609,94

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 rata-rata hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini. Ada 33 provinsi sdh tetaokan UMP-nya, termasuk Sumut sebesar Rp 2.552.609,94.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," imbuh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker.

Kendati demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Penetapan UMP akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah.

Adapun, penetapan kenaikan upah mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

302

Dari pantauan hingga Kamis (25/11) pagi, sudah 33 provinsi yang menetapkan UMP 2022. Berikut daftarnya: Sumatera -Aceh menjadi Rp 3.166.460 dari Rp 3.165.031 -Sumatera Utara menjadi Rp 2.552.609,94 dari Rp 2.499.423 -Sumatera Barat menjadi Rp 2.512.539 dari Rp 2.484.041 -Kepulauan Riau menjadi Rp 3.144.466 dari Rp 3.005.460 -Bangka Belitung menjadi Rp 3.264.884 dari Rp 3.230.023,66 -Riau menjadi Rp 2.938.564 dari Rp 2.888.564,01 -Bengkulu menjadi Rp 2.238.094,031 dari Rp 2.215.000 -Sumatera Selatan tetap Rp 3.144.446, tidak ada kenaikan -Jambi menjadi Rp 2.649.034 dari Rp 2.630.162,13 9 -Lampung menjadi Rp 2.440.486 dari Rp 2.432.001,57 Jawa-Bali -Banten menjadi Rp 2.501.203,11 dari Rp 2.460.996,54 11 -DKI Jakarta menjadi Rp 4.452.724 dari Rp 4.416.186,548 -Jawa Barat menjadi Rp 1.841.487 menjadi Rp 1.810.351,36 -Jawa Tengah menjadi Rp 1.813.011 dari Rp 1.798.979 -DIY menjadi Rp 1.840.951,53 dari Rp 1.765.000,00 -Jawa Timur menjadi Rp 1.891.567,12 dari Rp 1.868.777,08 -Bali menjadi Rp 2.516.971 dari Rp 2.494.000 Nusa Tenggara -Nusa Tenggara Barat menjadi Rp 2.207.212 dari Rp 2.183.883 -Nusa Tenggara Timur menjadi Rp 1.975.000 menjadi Rp 1.950.000 Kalimantan Kalimantan Barat menjadi Rp 2.434.328 dari Rp 2.399.698,65 -Kalimantan Tengah menjadi Rp 2.922.516 dari Rp 2.903.144,70 -Kalimantan Selatan menjadi Rp 2.906.473,32 dari Rp 2.877.448,59 -Kalimantan Timur menjadi Rp 3.014.497,22 dari Rp 2.981.378,72 -Kalimantan Utara menjadi Rp 3.310.723 dari Rp 3.000.804 Sulawesi -Sulawesi Barat tetap Rp 2.678.863, tidak ada kenaikan -Sulawesi Tengah menjadi Rp 2.390.739 dari Rp 2.303.711 -Sulawesi Tenggara menjadi Rp 2.710.595 dari Rp 2.552.014,52 -Sulawesi Utara tetap Rp 3.310.723, tidak ada kenaikan -Sulawesi Selatan tetap Rp 3.165.876, tidak ada kenaikan -Gorontalo menjadi Rp 2.800.580 dari Rp 2.788.826 Maluku -Maluku Utara menjadi Rp 2.862.231 dari Rp 2.721.530 Papua -Papua menjadi Rp 3.561.932 dari Rp 3.516.700 -Papua Barat menjadi Rp 3.200.000 dari Rp 3.134.600 Sementara, tinggal satu provinsi yang belum umumkan besaran UMP 2022 yaitu Maluku Rp 2.604.961 (UMP 2021).*.

303

Judul Menaker Pastikan Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021

Nama Media nusadaily.com


Halaman/URL https://nusadaily.com/news/metro/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021.html

Jurnalis A Riesky Akbar

Tanggal 2021-11-25 15:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan



NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.


304



“Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi,” kata Menaker Ida.

Kemnaker sendiri sudah menerima 8.283.364 data calon penerima BSU 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan dengan 517.120 orang. Di antaranya adalah pekerja yang menjadi penerima BSU setelah dilakukan perluasan calon penerima.

Menaker menjelaskan pekerja yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan subsidi upah itu. Salah satunya karena duplikasi data dengan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lain. Seperti Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU,” jelasnya.

“Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19,” demikian Ida.(eky)

305

Judul UU Ciptaker Ditangguhkan, Penggugat: Segala Kebijakan yang Merugikan Buruh Otomatis Batal



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/11/25/152940/uu-ciptaker-ditangguhkan-penggugat-segala-kebijakan-yang-merugikan-buruh-otomatis-batal

Jurnalis Dwi Bowo Raharjo

Tanggal 2021-11-25 15:29:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Paling penting terhadap kebijakan- kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan UU Cipta Kerja, maka semua otomatis harusnya batal demi hukum, karena sudah ditangguhkan oleh MK

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan-aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja, karena MK sendiri mengatakan

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Menyatakan pembentukan uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaga negara RI tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaraxn NEGARA RI nomor 6573) bertentangan dengan UUD negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan

neutral - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Apabila dalam tengat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran negara ri tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaran NEGARA RI nomor 6573) menjadi inkonstional secara permanen

306

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi menangguhkan Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) nomor 11 tahun 2020 sampai ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Keputusan itu diambil setelah judical review yang diajukan enam kelompok masyarakat di antaranya Migran Care dan Masyarakat Adat Minangkabau. Viktor Santosa Tandiasa, Kuasa Hukum penggugat menilai dengan keputusan itu, secara otomatis membatalkan segala kebijakan dari UU Ciptaker.

UU CIPTAKER DITANGGUHKAN, PENGGUGAT: SEGALA KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN BURUH OTOMATIS BATAL

Suara.com - Mahkamah Konstitusi menangguhkan Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) nomor 11 tahun 2020 sampai ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Keputusan itu diambil setelah judical review yang diajukan enam kelompok masyarakat di antaranya Migran Care dan Masyarakat Adat Minangkabau. Viktor Santosa Tandiasa, Kuasa Hukum penggugat menilai dengan keputusan itu, secara otomatis membatalkan segala kebijakan dari UU Ciptaker.

"Paling penting terhadap kebijakan- kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan UU Cipta Kerja, maka semua otomatis harusnya batal demi hukum, karena sudah ditangguhkan oleh MK," kata Viktor kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat (25/11/2021).

Dia juga menganggap dengan adanya keputusan itu membuat segala aturan Kementerian Ketenakerjaan dari UU Ciptaker terkait buruh batal. "Sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan-aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja, karena MK sendiri mengatakan," tegasnya.

Seperti diketahui, MK memerintahkan DPR RI melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun.

"Menyatakan pembentukan uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaga negara RI tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaraxn NEGARA RI nomor 6573) bertentangan dengan UUD negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusannya, Kamis (25/11/2021).

Kendati demikian, diputuskan Undangan-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. "Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," ujar Anwar.

Kemudian dinyatakan pula UU Ciptaker ditangguhkan dalam arti tidak diperbolehkan mengeluarkan turunan aturan yang bersifat strategis. "Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya.

Diputuskan jika dalam waktu dua tahun tidak ada perbaikan, Undang-undang Cipta Kerja menjadi inskonstional.

"Apabila dalam tengat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran negara ri tahun 2020 Nomo 245, tambahan lembaran NEGARA RI nomor 6573) menjadi inkonstional secara permanen," kata Anwar.

307

Judul Terima Lahan Hibah 15 Hektare, Kemnaker Akan Bangun BLK Morowali


Newstrend BLK di Morowali

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5826931/terima-lahan-hibah-15-hektare-kemnaker-akan-bangun-blk-morowali

Jurnalis Inkana Izatifiqa R Putri

Tanggal 2021-11-25 15:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap perusahaan dan industri yang ada di Kabupaten Morowali untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi pekerja dan calon pekerja di Kabupaten Morowali dan sekitarnya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK ini akan menyinergikan pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain, dunia usaha dan dunia industri. Sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri khususnya di Kabupaten Morowali dan sekitarnya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga kami masih harus menghadapi perjuangan yang cukup panjang untuk dapat memenuhi target tersebut

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat Kabupaten Morowali, namun juga bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dan juga bagi Indonesia

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima hibah berupa lahan dari Pemerintah Kabupaten Morowali. Lahan seluas 15 hektare tersebut nantinya akan dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) dengan status Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) yang dikelola oleh Kemnaker. Berita serah terima ditandatangani oleh Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan dan Bupati Morowali, Taslim di Kantor Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (25/11). Selain lahan, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan UPTD BLK Morowali yang selanjutnya akan menjadi UPTP BLK Kemnaker.

308

TERIMA LAHAN HIBAH 15 HEKTARE, KEMNAKER AKAN BANGUN BLK MOROWALI

Kementerian Ketenagakerjaan menerima hibah berupa lahan dari Pemerintah Kabupaten Morowali. Lahan seluas 15 hektare tersebut nantinya akan dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) dengan status Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) yang dikelola oleh Kemnaker.

Berita serah terima ditandatangani oleh Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan dan Bupati Morowali, Taslim di Kantor Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (25/11). Selain lahan, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan UPTD BLK Morowali yang selanjutnya akan menjadi UPTP BLK Kemnaker.

Menaker Ida Fauziyah, yang juga hadir menyaksikan proses penandatangan mengapresiasi Pemkab Morowali yang telah menghibahkan lahan dan BLK. Menurutnya, hibah lahan dan BLK merupakan bentuk upaya dan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM.

"Saya berharap perusahaan dan industri yang ada di Kabupaten Morowali untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi pekerja dan calon pekerja di Kabupaten Morowali dan sekitarnya," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Hal ini ia sampaikan usai menyaksikan serah terima lahan dan BLK serta meninjau langsung lahan pembangunan BLK. Di kesempatan tersebut, Ida juga menjelaskan Morowali merupakan salah satu daerah kini berubah menjadi daerah industri dengan pertumbuhan pesat.

Menurutnya, hal ini harus diimbangi dengan pembangunan SDM. Dengan demikian, SDM di Morowali dan sekitarnya dapat merasakan secara langsung manfaat perkembangan industri di wilayahnya.

Ida menyampaikan nantinya pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam pengembangan BLK tersebut. Adapun pengembangan BLK nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, kejuruan prioritas yang akan dikembangkan di UPTP BLK Morowali adalah pertambangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan.

"BLK ini akan menyinergikan pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain, dunia usaha dan dunia industri. Sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri khususnya di Kabupaten Morowali dan sekitarnya," paparnya.

Ida menambahkan pengembangan UPTP BLK Morowali juga merupakan wujud dari implementasi kebijakan 9 Lompatan Menteri Ketenagakerjaan yang salah satunya adalah Transformasi BLK. Dalam hal ini, Transformasi BLK bertujuan untuk menjadikan BLK menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dikatakan Ida, salah satu komponen target dari Transformasi BLK adalah kehadiran UPTP BLK di setiap provinsi. Adapun saat ini, Kemnaker baru memiliki 21 UPTP BLK di 13 provinsi.

"Sehingga kami masih harus menghadapi perjuangan yang cukup panjang untuk dapat memenuhi target tersebut," katanya.

Ida mengungkapkan kehadiran UPTP BLK Morowali akan menjadi perwakilan pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pembinaan pelayanan pelatihan berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

309

Di samping itu, BLK Morowali juga menjadi perwakilan dalam melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada seluruh BLK UPTD kabupaten/kota dan stakeholders pelatihan lainnya di tingkat provinsi.

"Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat Kabupaten Morowali, namun juga bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dan juga bagi Indonesia," pungkasnya.

310

Judul Kemnaker Perluas Penerima BSU dengan Sisa Anggaran 2021

Nama Media harianbhirawa.co.id


Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-perluas-penerima-bsu-dengan-sisa-anggaran-2021/

Jurnalis Helmi Supriyatno

Tanggal 2021-11-25 15:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini, dilakukan untuk meng-efektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021. Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapai ya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi Coviud-19 di sektor ekonomi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun untuk penerima beasiswa yng diduplikasi dengan Bansos. Atau bantuan pemerintah lain, memang tidak bisa mendapatkan BSU

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap, penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19

Ringkasan

Sisa anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021, dimanfaatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk perluasan penerima BSU. Hal itu dipertegas dengan Peraturan Menaker (Permenaker) nomor 21 tahun 2021 tentang perluasan penerima BSU tahun 2021. "Perluasan BSU ini, dilakukan untuk meng-efektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021. Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapai ya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi Coviud-19 di sektor ekonomi, " jelas Menaker Ida Fauziyah, Kamis (25/11).

KEMNAKER PERLUAS PENERIMA BSU DENGAN SISA ANGGARAN 2021

Menaker Ida Fauziyah Jakarta,.


311

"Perluasan BSU ini, dilakukan untuk meng-efektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021. Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapai ya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi Coviud-19 di sektor ekonomi, " jelas Menaker Ida Fauziyah, Kamis (25/11).

Disebutkan, Kemnaker mempercepat penyaluran BSU kepada pekerja/buruh tahun 2021. Hingga kini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Kemnaker juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan (Permenaker) nomor 21 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian BSU bagi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

Kata Menaker, hingga saat ini BPJS Ketenaga kerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

Calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU, diantaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan ima Bansos atau bantuan pemerintah lainnya. Seperti program Kartu Prakerja PKH dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun untuk penerima beasiswa yng diduplikasi dengan Bansos. Atau bantuan pemerintah lain, memang tidak bisa mendapatkan BSU," jelas Menaker.

Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian buat Akun pada Situs. Selanjutnya, kunjungi menu profil atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap, penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," kata Ida Fauziyah. (ira).

312

Judul Segera Cek! BLT Subsidi Gaji 2021 Rp1 Juta Masuk ke Rekeningmu November 2021, Ini Tandanya

Nama Media prbandungraya.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-263093447/segera-cek-blt-subsidi-gaji-2021-rp1-juta-masuk-ke-rekeningmu-november-2021-ini-tandanya

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 15:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Program Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) kembali dikucurkan oleh pemerintah November 2021 ini. Bantuan BSU ini nominalnya Rp 1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Pencairan BSU sudah memasuki tahap 6 dengan target penerima 1,6 juta pekerja yang terverifikasi melalui Kemnaker.

SEGERA CEK! BLT SUBSIDI GAJI 2021 RP1 JUTA MASUK KE REKENINGMU NOVEMBER 2021, INI TANDANYA

BANDUNGRAYA.ID- Program Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) kembali dikucurkan oleh pemerintah November 2021 ini. Bantuan BSU ini nominalnya Rp 1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

Pencairan BSU sudah memasuki tahap 6 dengan target penerima 1,6 juta pekerja yang terverifikasi melalui Kemnaker.

Kemnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyaluran BLT Subsidi Gaji kepada 10,3 juta pekerja penerima BSU pada tahun 2021.

Namun beberapa syarat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan Rp 1 juta dari progra BSU ini.

Penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji merupakan mereka pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta dan berada di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Bagi pekerja yang akan mengecek status kepenerimaan bisa melalui beberapa link seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan atau bisa langsung melalui chat WhatsApp.

Setelah melakukan pengecekan BLT Subsidi Gaji, melalui link yang sudah disediakan tersebut Anda bisa langsung melakukan pencairan.

313

Penyaluran bisa melalui bank Himbara yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BSI, pekerja bisa langsung datang ke bank sekaligus membawa berkas yang dibutuhkan.

Berkas tersebut ialah, KTP elektronik, Surat bukti terdaftar sebagai penerima BSU, NPWP (jika punya), dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan (jika punya).

Selanjutnya, jika sudah menyelesaikan proses administrasi dan kelengkapan di bank, maka BLT Subsidi Gaji bisa langsung diambil melalui ATM atau teller bank.

Simak apa saja tanda bagi pekerja yang bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji dari pemerintah, sebagai berikut: - Pekerja merupakan pemilik KTP - Memiliki gaji tidak lebih dari Rp 3,5 juta - Saat ini berdomisili atau tinggal di wilayah PPKM level 3 dan Level 4 - Gaji yang didapat pekerja tidak lebih juga dari UMK/UMR kabupaten kota masing-masing - Pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS KEtenagakerjaan hingga 30 Juni 2021.

- Tidak sedang atau pernah mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah.

Artikel ini perdana tayang di Berita DIY berjudul " BLT Subsidi Gaji Cair Lagi November 2021, Cek BSU Rp 1 Juta ke Rekening dengan Tanda Ini " Itulah informasi tentang BLT Subsidi Gaji kembali cari di November 2021, segera cek BSU Rp 1 juta yang ditransfer ke rekengin dengan tanda ini.* (Berita DIY/Aziz Abdillah)

314

Judul Buruh Tolak Kenaikan UMP 1,01 Persen, Minta Di Anulir SK Gubernur Kalsel Nomor 184.44/0741/KUM/2021 - Barito Post

Nama Media baritopost.co.id


Halaman/URL https://www.baritopost.co.id/buruh-tolak-kenaikan-ump-101-persen-minta-di-anulir-sk-gubernur-kalsel-nomor-184-44-0741-kum-2021/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 15:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Firman Yusi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel) Sedangkan di Kalsel berdasarkan formula itu hanya bisa menaikan 1,01 persen, sehingga dengan kondisi ini ditegaskan pemerintah pusat tidak ada tawar menawar

neutral - Firman Yusi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel) Dewan Pengupahan ini yang membahas formulasi kenaikan UMP, yang kemudian memberikan rekomendasi ke gubernur

Ringkasan

Ribuan massa buruh dari berbagai elemen di Kalimantan Selatan antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya turun ke jalan menggelar demonstrasi. Demo memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 ini dipusatkan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (25/11/2021).

BURUH TOLAK KENAIKAN UMP 1,01 PERSEN, MINTA DI ANULIR SK GUBERNUR KALSEL NOMOR 184.44/0741/KUM/2021 - BARITO POST

Banjarmasin, - Ribuan massa buruh dari berbagai elemen di Kalimantan Selatan antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya turun ke jalan menggelar demonstrasi.

Demo memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 ini dipusatkan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (25/11/2021).

315

Demonstrasi buruh tersebut dipicu kenaikan UMP 2022 sebesar 1,01 persen atau hanya Rp29.000 dan mereka menilai kebijakan kenaikan UMP itu tidak berpihak kepada nasib para buruh.

Diawal aksi demonstrasi, Biro Hukum KSPSI Kalsel Sumarlan saat berorasi kritik keras kebijakan Pemerintah Provinsi Kalsel yang menaikan UMP Kalsel 2022 hanya 1,01 persen, yang mereka nilai sangat tidak berpihak kepada nasib buruh di Banua.

Karena itu Sumarlan mewakili nasib buruh mendesak agar dianulirnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel Nomor 184.44/0741/KUM/2021 tentang Penetapan UMP Kalsel.

"Kami meminta agar SK Gubernur Kalsel Nomor 184.44/0741/KUM/2021 agar segera dianulir," teriaknya.

Perwakilan buruh yang menggelar orasi juga mendesak kehadiran gubernur untuk mendengarkan keluhan mereka bahkan berencana bakal menginap di kantor dewan provinsi.

Para buruh yang menggelar demonstrasi juga meminta perhatian dan kepedulian DPRD Kalsel terhadap nasib mereka.

Mereka juga kritik kebijakan dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang dinilai sangat tidak memperhatikan nasib para buruh di Indonesia, termasuk di Kalsel.

Kepada DPR RI juga diminta turut memperhatikan keluhan para buruh terhadap kenaikan UMP 2022, karena tidak berpihak terhadap nasib buruh.

Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuat formulasi upah minimum mengacu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi menyatakan pada prinsifnya DPRD Kalsel mendukung kenaikan UMP di Kalsel, yang pertimbangannya tingkat inflasi dari tahun ke tahun, tapi secara prosudural Kemenaker itu tidak memberi ruang kepada gubernur untuk menaikan UMP diatas rata-rata nasional, yakni 1,09 persen.

Firman menambahkan sebelumnya ada beberapa provinsi yang tahun lalu juga mengabaikan surat edaran Menaker agar tidak menaikan UMP, tapi beberapa daerah itu tetap menaikan UMP, sehingga imbasnya di tahun ini tidak dinaikan sama sekali karena tahyn kemarin sudah menaikan UMP.

Yang jadi pertanyaan kita imbuh Firman, apakah nantinya gubernur bisa mencari solusi untuk menyiasati secara hukum membuat kemungkinan ada peningkatan UMP itu, sementara Kemenaker tegas menyatakan tidak ada kenaikan UMP diatas 1,09 persen.

"Sedangkan di Kalsel berdasarkan formula itu hanya bisa menaikan 1,01 persen, sehingga dengan kondisi ini ditegaskan pemerintah pusat tidak ada tawar menawar," tukasnya.

Untuk posisi DPRD, imbuhnya tidak ada kewenangan soal kenaikan UMP ini karena semua kewenangan itu ada di pemerintah dan dewan pengupahan.

"Dewan Pengupahan ini yang membahas formulasi kenaikan UMP, yang kemudian memberikan rekomendasi ke gubernur," sebutnya.

Diterangkannya di dalam Dewan Pengupahan itu sudah ada terwakili dari pihak pekerja, kemudian pemerintah dan pengusaha, mereka ini lah yang membahas formulasi untuk pengupahan itu yang kemudian hasilnya memberikan rekomendasi ke gubernur.

316

Demonstrasi ribuan buruh di Kalsel ini dikawal ketat aparat kepolisian, namun para pendemo menolak ditemui wakil rakyat, karena mereka meminta aksi demo ini ditemui Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.

Sayangnya keinginan para demonstran itu tak bisa bertemu gubernur, informasinya gubernur maupun wakil gubernur sedang tidak berada di Banjarmasin, bahkan disaat yang sama rapat paripurna DPRD Kalsel hanya dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mewakili gubernur.

Penulis : Sopian.

317

Judul Protes UMP Jateng Terendah di RI, Buruh Sebut Ganjar Tak Layak Capres



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125131835-20-725970/protes-ump-jateng-terendah-di-ri-buruh-sebut-ganjar-tak-layak-capres


Tanggal 2021-11-25 15:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) Kalau tak berani melakukan terobosan hukum dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten-Kota, maka Ganjar sama saja dengan tokoh-tokoh nasional lain yang biasa-biasa saja

negative - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) Pemerintah dalam hal ini Kemenaker sudah menindas buruh di Jawa Tengah. UMP di Jawa Tengah dinaikkan namun angkanya sangat kecil bahkan terkecil di Indonesia. Kami tidak paham, perhitungan seperti apa yang dilakukan Kemenaker

neutral - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) Sekelas Jawa Tengah, upah buruh dan pekerjanya paling kecil diantara seluruh Provinsi di Indonesia

Ringkasan

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2022 Jateng. Koordinator KSPN Jawa Tengah Nanang Setyono meminta Ganjar untuk berani melakukan celah hukum melawan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam menetapkan UMP tahun 2022.

PROTES UMP JATENG TERENDAH DI RI, BURUH SEBUT GANJAR TAK LAYAK CAPRES

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2022 Jateng.

318

Koordinator KSPN Jawa Tengah Nanang Setyono meminta Ganjar untuk berani melakukan celah hukum melawan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam menetapkan UMP tahun 2022.

"Kalau tak berani melakukan terobosan hukum dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten-Kota, maka Ganjar sama saja dengan tokoh-tokoh nasional lain yang biasa-biasa saja," ujar Nanang usai berorasi, Kamis (25/11).

Menurut Nanang, penetapan nilai UMP tahun 2022 untuk Jawa Tengah dianggap sebagai penindasan terhadap buruh. Bahkan, angka UMP yang ditetapkan Kemenaker senilai Rp1.813.011, merupakan terendah di Indonesia.

"Pemerintah dalam hal ini Kemenaker sudah menindas buruh di Jawa Tengah. UMP di Jawa Tengah dinaikkan namun angkanya sangat kecil bahkan terkecil di Indonesia. Kami tidak paham, perhitungan seperti apa yang dilakukan Kemenaker," kata Nanang.

"Sekelas Jawa Tengah, upah buruh dan pekerjanya paling kecil diantara seluruh Provinsi di Indonesia," tambah Nanang.

Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Tengah melakukan aksi turun ke jalan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang sebagai bentuk protes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 oleh Pemerintah.

Aksi diawali dengan long march dari kawasan Simpang Lima menuju Jalan Pahlawan dan berhenti di tempat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkantor.

Sambil membentangkan spanduk, massa menggelar aksi orasi dengan pengawalan dan pengamanan ketat oleh aparat Polrestabes Semarang yang juga terus mengingatkan para buruh untuk mentaati protokol kesehatan.

319

Judul Pemohon Uji Formil UU Ciptaker Sujud Syukur-Cukur Botak Depan Gedung MK



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/d-5826918/pemohon-uji-formil-uu-ciptaker-sujud-syukur-cukur-botak-depan-gedung-mk

Jurnalis Wilda Hayatun Nufus

Tanggal 2021-11-25 15:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa Hukum Penggugat) Nah, memang ini baru pertama kali dalam sejarah MK berdiri, baru uji formil baru perkara ini lah yang diuji dikabulkan, sebelumnya KPK ditolak, lalu kemudian (UU) Minerba ditolak, baru kali ini Cipta Kerja dikabulkan, memang sebenarnya jauh dari ekspektasi kita ya, karena dari awal kita ya hampir tidak ada harapan melihat perkembangan MK, tapi ternyata di luar dari dugaan, ternyata MK mengabulkan, itu mengabulkan walaupun memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki

negative - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa hukum pemohon uji formil) Yang paling penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan Cipta Kerja, semua otomatis harusnya batal demi hukum karena sudah ditangguhkan oleh MK, sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja karena MK sendiri mengatakan harus ditangguhkan seperti itu

neutral - Viktor Santosa Tandiasa (Kuasa hukum pemohon uji formil) Iya kita sujud syukur ya, memang saya dari awal sudah mengatakan karena awalnya kami pesimis kan kami bisa mengatakan kalau sampai dikabul maka saya akan botak rambutnya, ternyata benar dikabulkan gitu kan, untuk menjalankan nazar itu ya saya akhirnya memutuskan untuk membotak rambut

negative - Anis Hidayah (Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant Care) Kita tidak hanya berkaca-kaca kita nangis, perjuangan panjang, Undang-Undang Buruh Migran itu akan tidak ada gunanya gitu kalau Cipta Kerja berlaku

positive - Anis Hidayah (Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant Care) Menurut saya hari ini kemenangan gitu untuk buruh migran, teman-teman pekerja karena. menurut saya sejarah, sejarah penting. Ya kami mengapresiasi MK lalu kita masih punya pekerjaan untuk mengawal dua tahun kemudian dalam proses revisinya

negative - Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara

320

bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Para pemohon uji formil UU Cipta Kerja lalu melakukan sujud syukur di depan gedung MK, Jakarta Pusat, setelah mendengar putusan tersebut. Kuasa hukum pemohon uji formil, Viktor Santosa Tandiasa, menerangkan bahwa ini adalah pertama kalinya uji formil dikabulkan oleh MK. Dia mengatakan keputusan ini di luar dugaan karena sebelumnya para pemohon uji formil yang terdiri atas buruh dan mahasiswa ini telah hilang harapan.

PEMOHON UJI FORMIL UU CIPTAKER SUJUD SYUKUR-CUKUR BOTAK DEPAN GEDUNG MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Para pemohon uji formil UU Cipta Kerja lalu melakukan sujud syukur di depan gedung MK, Jakarta Pusat, setelah mendengar putusan tersebut.

Kuasa hukum pemohon uji formil, Viktor Santosa Tandiasa, menerangkan bahwa ini adalah pertama kalinya uji formil dikabulkan oleh MK. Dia mengatakan keputusan ini di luar dugaan karena sebelumnya para pemohon uji formil yang terdiri atas buruh dan mahasiswa ini telah hilang harapan.

"Nah, memang ini baru pertama kali dalam sejarah MK berdiri, baru uji formil baru perkara ini lah yang diuji dikabulkan, sebelumnya KPK ditolak, lalu kemudian (UU) Minerba ditolak, baru kali ini Cipta Kerja dikabulkan, memang sebenarnya jauh dari ekspektasi kita ya, karena dari awal kita ya hampir tidak ada harapan melihat perkembangan MK, tapi ternyata di luar dari dugaan, ternyata MK mengabulkan, itu mengabulkan walaupun memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki," kata Viktor di depan gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Viktor mengatakan kebijakan-kebijakan strategis harus ditangguhkan pemerintah. Viktor meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membatalkan aturan-aturan terkait buruh yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja.

"Yang paling penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis itu harus ditangguhkan. Jadi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh yang menggunakan Cipta Kerja, semua otomatis harusnya batal demi hukum karena sudah ditangguhkan oleh MK, sehingga kalau tindak lanjut dari sini seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan itu harus membatalkan semua aturan aturan yang terkait dengan buruh yang lahir karena UU Cipta Kerja karena MK sendiri mengatakan harus ditangguhkan seperti itu," ungkapnya.

Viktor kemudian melakukan selebrasi dengan mencukur rambutnya sebagai upaya memenuhi janji jika putusan ini dikabulkan oleh MK. Tak hanya itu, dia pun melakukan sujud syukur.

"Iya kita sujud syukur ya, memang saya dari awal sudah mengatakan karena awalnya kami pesimis kan kami bisa mengatakan kalau sampai dikabul maka saya akan botak rambutnya,

321

ternyata benar dikabulkan gitu kan, untuk menjalankan nazar itu ya saya akhirnya memutuskan untuk membotak rambut," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant Care Anis Hidayah menangis setelah mendengar putusan itu. Menurut Anis, butuh perjuangan yang panjang untuk sampai di titik uji formil di Mahkamah Konstitusi.

"Kita tidak hanya berkaca-kaca kita nangis, perjuangan panjang, Undang-Undang Buruh Migran itu akan tidak ada gunanya gitu kalau Cipta Kerja berlaku," kata Anis.

Anis menyebut hari ini adalah kemenangan yang paling bersejarah untuk para buruh. Dia pun mengapresiasi MK terkait keputusan ini.

"Menurut saya hari ini kemenangan gitu untuk buruh migran, teman-teman pekerja karena. menurut saya sejarah, sejarah penting. Ya kami mengapresiasi MK lalu kita masih punya pekerjaan untuk mengawal dua tahun kemudian dalam proses revisinya," ungkapnya sambil menangis.

Sebelumnya, MK memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11).

322

Judul BLT Subsidi Upah Sudah Disalurkan ke 7,1 Juta Penerima



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5826904/blt-subsidi-upah-sudah-disalurkan-ke-71-juta-penerima

Jurnalis Jihaan Khoirunnisa

Tanggal 2021-11-25 15:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Diketahui hingga saat ini, BSU telah disalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BLT SUBSIDI UPAH SUDAH DISALURKAN KE 7,1 JUTA PENERIMA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Diketahui hingga saat ini, BSU telah disalurkan kepada 7.163.043 penerima.

323

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurutnya aturan tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Dia menjelaskan sampai dengan saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.

Adapun calon penerima BSU yang tidak dapat menerima bantuan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya terkait adanya duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," tutur Ida.

Dia pun menjelaskan bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penyaluran BSU bisa mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Selanjutnya, masyarakat dapat membuat akun. Lalu klik menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," tandasnya.

324

Judul Menaker Ida Pastikan Penyaluran Subsidi Upah 2021 Dipercepat

Nama Media radarbangsa.com


Halaman/URL https://www.radarbangsa.com/news/35344/menaker-ida-pastikan-penyaluran-subsidi-upah-2021-dipercepat

Jurnalis Rahmad Novandri

Tanggal 2021-11-25 15:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja. Adapun sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Ida menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diteken. Peraturan tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU 2021, mengingat masih ada sisa dari anggaran BSU pada tahun 2021 ini.

MENAKER IDA PASTIKAN PENYALURAN SUBSIDI UPAH 2021 DIPERCEPAT

RADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja. Adapun sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

Dilansir dari antaranews.com, Kamis, 25 November 2021, Ida menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa

325

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diteken. Peraturan tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU 2021, mengingat masih ada sisa dari anggaran BSU pada tahun 2021 ini.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," ujar Menaker.

Kemnaker sendiri sudah menerima 8.283.364 data calon penerima BSU 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan dengan 517.120 orang di antaranya adalah pekerja yang menjadi penerima BSU setelah dilakukan perluasan calon penerima. "Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," tuturnya.

326

Judul Kapolda Metro Temui Massa Buruh yang Demo di Patung Kuda



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/25/15001531/kapolda-metro-temui-massa-buruh-yang-demo-di-patung-kuda

Jurnalis Ihsanuddin

Tanggal 2021-11-25 15:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya) Gimana? Semua udah dapat 'snack'? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum?

positive - Ferdinand (Director of Football at Queens Park Rangers) Warmblood


neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kami minta agar dipahami

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Sesuai situasi kondisi yang ada, adanya regulasi cipta kerja yang ada, tentu kami menyesuaikan dengan situasi yang ada

Ringkasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendatangi dan menyapa massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Kapolda turut membagikan makanan ringan kepada massa yang sedang beristirahat sebelum melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, di Jalan Merdeka Selatan.

KAPOLDA METRO TEMUI MASSA BURUH YANG DEMO DI PATUNG KUDA

JAKARTA, - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendatangi dan menyapa massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Kapolda turut membagikan makanan ringan kepada massa yang sedang beristirahat sebelum melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, di Jalan Merdeka Selatan.

327

"Gimana? Semua udah dapat 'snack'? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum?" tanya Kapolda kepada massa buruh, seperti dilansir Antara.

Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda kemudian menaiki kuda jenis "Warmblood" bernama Ferdinand.

Kuda itu semula digunakan polisi sebagai pengamanan aksi.

"Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi," kata Fadil seraya tertawa kepada awak media.

Kepolisian mengerahkan dua ekor kuda "Warmblood" usia 9 dan 12 tahun. Pengerahan kuda dinilai efektif untuk mendorong massa mundur ketika terjadi kerusuhan.

Adapun aksi buruh dipicu kenaikan UMP tahun 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

UMP Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.453.935, atau hanya naik Rp 37.749 dibandingkan tahun 2021.

Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengakui bahwa kenaikan UMP 2022 tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kami minta agar dipahami," kata Riza kepada wartawan pada Senin (22/11/2021).

Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat kenaikan UMP DKI 2022 tidak memuaskan, mulai dari perekonomian yang belum pulih 100 persen akibat pandemi Covid-19 hingga urusan regulasi.

Saat ini, peran buruh dalam penentuan upah sudah lenyap secara praktis, sejak terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tentang perhitungan pengupahan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Sidang pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh, tidak lagi berkontribusi signifikan atas penentuan UMP karena pemerintah pusat sudah menetapkan batas bawah dan atas UMP.

"Sesuai situasi kondisi yang ada, adanya regulasi cipta kerja yang ada, tentu kami menyesuaikan dengan situasi yang ada," kata Riza.

Politikus Gerindra itu mengaku optimistis bahwa pada 2023, kenaikan UMP DKI bisa lebih baik dibandingkan sekarang.

328

Judul Kemnaker Percepat Penyaluran BSU 2021



Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/1754-info-publik/1270938/kemnaker-percepat-penyaluran-bsu-2021

Jurnalis Arita Dewi

Tanggal 2021-11-25 15:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

329

KEMNAKER PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021

Cirebon: Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.



"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (25/11/2021).

Ia mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.

Ditambahkannya, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.



"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," pungkasnya.

330

Judul Pencegahan HIV-AIDS di Tempat Kerja Jadi PR Besar Negara di ASEAN


Newstrend Pencegahan HIV-AIDS di Tempat Kerja

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5826887/pencegahan-hiv-aids-di-tempat-kerja-jadi-pr-besar-negara-di-asean

Jurnalis Jihaan Khoirunnisa

Tanggal 2021-11-25 14:59:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen PPK & K3

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Pekerja/buruh berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja. Namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV. Karenanya, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan HIV AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV-AIDS di usia produktif

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para Anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing Asean Member State (AMS)

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama negara-negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja. Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang menilai HIV-AIDS saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama di dalam

331

sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, dia mendorong adanya upaya perlindungan dan pencegahan dalam hal K3 yang komprehensif.

PENCEGAHAN HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA JADI PR BESAR NEGARA DI ASEAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama negara-negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja.

Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang menilai HIV-AIDS saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama di dalam sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, dia mendorong adanya upaya perlindungan dan pencegahan dalam hal K3 yang komprehensif.

"Pekerja/buruh berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja. Namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV. Karenanya, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan HIV AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN," kata Haiyani dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Di 2nd Workshop on the Development of Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace, kemarin (24/11), dia menyebut sektor ketenagakerjaan punya peran strategis untuk mendukung keberhasilan program pengendalian HIV-AIDS di kawasan ASEAN. Dia berharap melalui workshop kedua ini dapat melahirkan pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja yang dapat digunakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Salah satunya melalui perluasan layanan akses konseling dan tes HIV bagi pekerja dengan pelaksanaan konseling dan testing HIV-AIDS di tempat kerja atau VCT (Voluntary Counseling and Testing at workplace). Serta penyusunan buku panduan di tingkat nasional maupun regional.

"VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja," ujarnya.

Selain menerbitkan pedoman konsultasi dan pengecekan, menurutnya workshop tersebut juga menjadi wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman antar negara anggota ASEAN. Sekaligus membahas lanjutan terhadap draft Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace yang telah mendapatkan masukan dari negara Anggota ASEAN pada workshop pertama pada bulan Juni 2021.

"Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV-AIDS di usia produktif," terangnya.

Diungkapkan Haiyani, workshop kedua ini merupakan rangkaian ASEAN OSHNET work plan 2021-2025 di bawah Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam rangka mendukung Keketuaan Menteri Ketenagakerjaan RI selaku ALMM Chair 2020 hingga 2022. Workshop tersebut dihadiri oleh 10 negara ASEAN, yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Philippina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia "Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para Anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing Asean Member State (AMS)," tandasnya.

332

Judul Hore! Kemenaker Perluas Penerima Bantuan Subsidi Upah

Nama Media bisnis.com


Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211125/12/1470360/hore-kemenaker-perluas-penerima-bantuan-subsidi-upah

Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi

Tanggal 2021-11-25 14:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU pada 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat menyongsong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi



positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada buruh pada 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 21/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14/2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

HORE! KEMENAKER PERLUAS PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada buruh pada 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

333

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 21/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14/2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Permenaker No. 21/2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU pada 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU 2021.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU pada 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat menyongsong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida melalui siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Ida mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU 2021.

"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," tuturnya.

Ida mengatakan calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.



"Kami berharap penyaluran BSU 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," ujarnya.

334

Judul Massa Buruh Pindah ke Balai Kota Jakarta, Lalu Lintas Tersendat



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125142158-20-725994/massa-buruh-pindah-ke-balai-kota-jakarta-lalu-lintas-tersendat


Tanggal 2021-11-25 14:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - M Khori (Korwil KSBSI DKI Jakarta) Kita sebagai anggota KSBSI DKI Jakarta datang ke balai kota, kita ingin sampaikan asprasi kekecewaan kita terhadap penetapan upah di tahun 2022, yang sudah ditetapkan oleh gubernur terkait upah, khususnya di DKI yang naik hanya sebesar 37 ribu

neutral - M Khori (Korwil KSBSI DKI Jakarta) Kita harap gubernur menjadi sosok pemimpin DKI yang memilik sikap dan kebijakan yang berpihak kepada buruh dan jangan takut diintervensi termasuk oleh Menaker

Ringkasan

Massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pindah ke depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/11) siang. Mereka melakukan longmarch usai mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. Pantauan CNNIndonesia.com, jalanan di sekitar Balai Kota macet imbas massa yang melakukan longmarch. Sejumlah mobil patroli yang diparkir juga membuat lalu lintas tersendat. Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi massa.

MASSA BURUH PINDAH KE BALAI KOTA JAKARTA, LALU LINTAS TERSENDAT

Massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pindah ke depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/11) siang. Mereka melakukan longmarch usai mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

Pantauan CNNIndonesia.com, jalanan di sekitar Balai Kota macet imbas massa yang melakukan longmarch. Sejumlah mobil patroli yang diparkir juga membuat lalu lintas tersendat. Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi massa.

335

"Kita sebagai anggota KSBSI DKI Jakarta datang ke balai kota, kita ingin sampaikan asprasi kekecewaan kita terhadap penetapan upah di tahun 2022, yang sudah ditetapkan oleh gubernur terkait upah, khususnya di DKI yang naik hanya sebesar 37 ribu," kata Korwil KSBSI DKI Jakarta, M Khori.

Ia mengatakan, massa menuntut Anies untuk mengambil sikap dan kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh dan tidak takut untuk diintervensi oleh siapapun.

"Kita harap gubernur menjadi sosok pemimpin DKI yang memilik sikap dan kebijakan yang berpihak kepada buruh dan jangan takut diintervensi termasuk oleh Menaker," katanya.

Sebelumnya, massa aksi dari kelompok buruh mendengarkan sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU Cipta Kerja di Kawasan Patung Kuda, Kamis (25/11).

Massa aksi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) memutuskan untuk mendengarkan sidang putusan tersebut dari depan Gedung Sapta Pesona lantaran terhadang kawat duri milik kepolisian.

Hal tersebut dilakukan massa aksi dikarenakan pihak kepolisian tetap tidak mengindahkan permintaan mereka untuk membuka barikade. Massa sebelumnya sempat menuntut agar diperbolehkan melakukan aksi longmarch hingga ke depan gedung MK.

336

Judul Aksi Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Naik Kuda dan Sapa Demonstran: Sudah Dapat Snack?

Nama Media era.id


Halaman/URL https://era.id/megapolitan/81315/aksi-kapolda-metro-jaya-fadil-imran-naik-kuda-dan-sapa-demonstran-sudah-dapat-snack

Jurnalis Muhammad Almaliki

Tanggal 2021-11-25 14:38:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendatangi dan menyapa kumpulan massa buruh yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis "Warmblood" bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

AKSI KAPOLDA METRO JAYA FADIL IMRAN NAIK KUDA DAN SAPA DEMONSTRAN: SUDAH DAPAT SNACK?

ERA.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendatangi dan menyapa kumpulan massa buruh yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis "Warmblood" bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

337

"Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi," kata Fadil seraya tertawa kepada awak media, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis.

Aparat kepolisian mengerahkan dua ekor kuda "Warmblood" dengan usia 9 dan 12 tahun. Pengerahan kuda ini dinilai efektif untuk mendorong massa mundur ketika terjadi kerusuhan.


"Gimana? semua udah dapat 'snack'? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum?," tanya Kapolda kepada massa buruh.

Adapun aksi buruh ini dipicu oleh kenaikan UMP tahun 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Berdasarkan data, UMP tahun 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 hanya sedikit, karena tahun 2021 UMP Jakarta Rp4.416.186.

Tag: polda metro jaya demonstrasi kuda Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran fadil imran naik kuda

338

Judul UMP Jambi Naik Rp 18 Ribu, KSBSI Unjuk Rasa di Kantor Gubernur



Halaman/URL https://rri.co.id/jambi/daerah/1270927/ump-jambi-naik-rp-18-ribu-ksbsi-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur

Jurnalis Tatik Wijaya

Tanggal 2021-11-25 14:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Indra (Buruh) Rp 18 ribu bagi kami kaum laki-laki, tidak cukup sebungkus Sampoerna. Kalau untuk teman-teman perempuan untuk apa Rp 18 ribu sebulan, hitungan kita Rp 700 rupiah sehari, hanya segitu kemampuan Gubernur kita untuk membela rakyatnya kawan-kawan

Ringkasan

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pagi tadi berunjukrasa di Kantor Gubernur Jambi, memprotes Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebesar Rp 2.649.034,24, atau hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 18. 872 dari UMP tahun 2021.

Indra, salah satu buruh dalam orasinya menyebutkan baha kenaikan tersebut dinilai tidak seberapa dan tidak sebanding dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, para buruh mendesak Gubernur untuk mengevaluasi kembali kenaikan UMP tersebut. “ Rp 18 ribu bagi kami kaum laki-laki, tidak cukup sebungkus Sampoerna. Kalau untuk teman-teman perempuan untuk apa Rp 18 ribu sebulan, hitungan kita Rp 700 rupiah sehari, hanya segitu kemampuan Gubernur kita untuk membela rakyatnya kawan-kawan,” ujar Indra dalam orasinya, Kamis (25/11/2021).

UMP JAMBI NAIK RP 18 RIBU, KSBSI UNJUK RASA DI KANTOR GUBERNUR

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pagi tadi berunjukrasa di Kantor Gubernur Jambi, memprotes Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebesar Rp 2.649.034,24, atau hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 18. 872 dari UMP tahun 2021.

Indra, salah satu buruh dalam orasinya menyebutkan baha kenaikan tersebut dinilai tidak seberapa dan tidak sebanding dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh

339

sebab itu, para buruh mendesak Gubernur untuk mengevaluasi kembali kenaikan UMP tersebut. “ Rp 18 ribu bagi kami kaum laki-laki, tidak cukup sebungkus Sampoerna. Kalau untuk teman-teman perempuan untuk apa Rp 18 ribu sebulan, hitungan kita Rp 700 rupiah sehari, hanya segitu kemampuan Gubernur kita untuk membela rakyatnya kawan-kawan,” ujar Indra dalam orasinya, Kamis (25/11/2021).

Selain memprotes UMP Jambi tahun 2022, para buruh juga menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Dalam orasinya, para buruh mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu yang isinya mengeluarkan klaster Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi para pengunjukrasa yang datang dengan membawa spanduk dan bendera KSBI tersebut mendapat penjagaan ketat dari polisi dan petugas satpol PP yang membuat pagar betis di depan pintu masuk kantor Gubernur.

340

Judul Potret Unik Fadil Imran Temui Massa Aksi Buruh: Tunggangi Kuda Sambil Bagi-bagi Camilan

Nama Media poskota.co.id


Halaman/URL https://poskota.co.id/2021/11/25/potret-unik-fadil-imran-temui-massa-aksi-buruh-tunggangi-kuda-sambil-bagi-bagi-camilan

Jurnalis Trias Haprimita

Tanggal 2021-11-25 14:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya) Saya coba tunggangi kuda. Nanti kapan-kapan saya naik kuda lagi

positive - Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya) Gimana? Udah dapat 'snack' atau camilannya semua? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum

Ringkasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyambangi massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Bundaran Patung Kuda, di silang Monas Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Usai menyapa ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menunggani kuda jenis 'Warmblood' bernama Ferdinand yang digunakan aparat Kepolisian sebagai pengamanan aksi.

POTRET UNIK FADIL IMRAN TEMUI MASSA AKSI BURUH: TUNGGANGI KUDA SAMBIL BAGI-BAGI CAMILAN

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyambangi massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Bundaran Patung Kuda, di silang Monas Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Usai menyapa ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menunggani kuda jenis 'Warmblood' bernama Ferdinand yang digunakan aparat Kepolisian sebagai pengamanan aksi.

"Saya coba tunggangi kuda. Nanti kapan-kapan saya naik kuda lagi," kata Fadil seraya tertawa kepada awak media di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

341

Aparat Kepolisian mengerahkan dua ekor kuda 'Warmblood' dengan usia 9 dan 12 tahun. Pengerahan kuda ini dinilai efektif untuk mendorong massa mundur ketika terjadi kerusuhan.

Sebelumnya, Kapolda juga turut membagikan makanan ringan kepada massa yang sedang beristirahat sebelum melakukan aksi di depan Balaikota DKI Jakarta.

"Gimana? Udah dapat 'snack' atau camilannya semua? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum," tanya Fadil kepada salah satu massa.



Berdasarkan data, UMP tahun 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 hanya sedikit, karena tahun 2021 UMP Jakarta Rp4.416.186. ( cr-05 ).

342

Judul KSPSI Kudus Minta Perusahaan Mau Naikkan UMK 5,17 Persen

Nama Media murianews.com


Halaman/URL https://www.murianews.com/2021/11/25/254601/kspsi-kudus-minta-perusahaan-mau-naikkan-umk-517-persen?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kspsi-kudus-minta-perusahaan-mau-naikkan-umk-517-persen

Jurnalis Anggara Jiwandhana

Tanggal 2021-11-25 14:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Andreas Hua (Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI) Namun kami tetap sadar diri. Karena kondisi pandemi seperti ini, setidaknya kenaikan bisa disesuaikan dengan keuangan perusahaan. Asal tidak di 0,09 persen saja, itu sangat memprihatinkan

negative - Andreas Hua (Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI) Kami akan turun ke jalan, apa adanya saja, namanya bentuk prihatin, berdoa bersama, makan nasi kucing atau apalah secara bersama. Supaya masyarakat dan perusahaan bisa menilai pekerja benar-benar sedang prihatin

negative - Andreas Hua (Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI) Kini malah upahnya hanya naik Rp 2 ribu saja, beli masker juga dapat berapa, belum dengan kebutuhan lain yang sudah mulai naik seperti minyak goreng, sama sekali tidak ada artinya kenaikan ini

Ringkasan

Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus telah menyepakati usulan atas kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus adalah sebesar 0,09 persen. Atau naik Rp 2.062,93 dari UMK tahun 2021 lalu yang sebesar Rp 2.290.995,33. Atas kenaikan tersebut, upah minimum Kabupaten Kudus pun kini diusulkan di kisaran Rp 2.293.058,26. Perhitungannya sendiri, berdasarkan formulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan data-data yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan. Meliputi inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

343

KSPSI KUDUS MINTA PERUSAHAAN MAU NAIKKAN UMK 5,17 PERSEN

MURIANEWS, Kudus - Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus telah menyepakati usulan atas kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus adalah sebesar 0,09 persen. Atau naik Rp 2.062,93 dari UMK tahun 2021 lalu yang sebesar Rp 2.290.995,33.

Atas kenaikan tersebut, upah minimum Kabupaten Kudus pun kini diusulkan di kisaran Rp 2.293.058,26.

Perhitungannya sendiri, berdasarkan formulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan data-data yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan. Meliputi inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Walau demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus tetap mendorong perusahaan untuk tidak melaksanakan usulan tersebut. Mereka berharap, perusahaan mau menaikkan UMK hingga 5,17 persen.

Formulasi itu, diambilkan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan skala nasional. Berbeda dari regulasi PP Nomor 36 yang formulasinya diambilkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi di skala provinsi.

"Namun kami tetap sadar diri. Karena kondisi pandemi seperti ini, setidaknya kenaikan bisa disesuaikan dengan keuangan perusahaan. Asal tidak di 0,09 persen saja, itu sangat memprihatinkan," ucap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kudus Andreas Hua, Kamis (25/11/2021).

Untuk mendukung dorongan tersebut pun, pihak KSPSI akan menggelar aksi damai sebagai bentuk keprihatinan mereka.

"Kami akan turun ke jalan, apa adanya saja, namanya bentuk prihatin, berdoa bersama, makan nasi kucing atau apalah secara bersama. Supaya masyarakat dan perusahaan bisa menilai pekerja benar-benar sedang prihatin," katanya.

Andreas menambahkan, buruh sebenarnya sudah sengsara semenjak pandemi melanda Indonesia. Upah mereka berkurang karena adanya sistem sif untuk pencegahan penularan Covid-19 di pabrik.

"Kini malah upahnya hanya naik Rp 2 ribu saja, beli masker juga dapat berapa, belum dengan kebutuhan lain yang sudah mulai naik seperti minyak goreng, sama sekali tidak ada artinya kenaikan ini," tandasnya.

Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha.

344

Judul Daftar Besaran Upah Minimum 2022 di 33 Provinsi



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211125115808-92-725916/daftar-besaran-upah-minimum-2022-di-33-provinsi


Tanggal 2021-11-25 14:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 rata-rata hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini. "Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," imbuh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11). Kendati demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Penetapan UMP akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah.

DAFTAR BESARAN UPAH MINIMUM 2022 DI 33 PROVINSI

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 rata-rata hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," imbuh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11).

Kendati demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Penetapan UMP akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah.

Adapun, penetapan kenaikan upah mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

345

Dari pantauan CNNIndonesia.com hingga Kamis (25/11) pagi, sudah 33 provinsi yang menetapkan UMP 2022. Berikut daftarnya: Sumatera -Aceh menjadi Rp3.166.460 dari Rp3.165.031 -Sumatera Utara menjadi Rp2.552.609,94 dari Rp2.499.423 -Sumatera Barat menjadi Rp2.512.539 dari Rp2.484.041 -Kepulauan Riau menjadi Rp3.144.466 dari Rp3.005.460 -Bangka Belitung menjadi Rp3.264.884 dari Rp3.230.023,66 -Riau menjadi Rp2.938.564 dari Rp2.888.564,01 -Bengkulu menjadi Rp2.238.094,031 dari Rp2.215.000 -Sumatera Selatan tetap Rp3.144.446, tidak ada kenaikan -Jambi menjadi Rp2.649.034 dari Rp2.630.162,13 9 -Lampung menjadi Rp2.440.486 dari Rp2.432.001,57 Jawa-Bali -Banten menjadi Rp2.501.203,11 dari Rp2.460.996,54 11 -DKI Jakarta menjadi Rp4.452.724 dari Rp4.416.186,548 -Jawa Barat menjadi Rp1.841.487 menjadi Rp1.810.351,36 -Jawa Tengah menjadi Rp1.813.011 dari Rp1.798.979 -DIY menjadi Rp1.840.951,53 dari Rp1.765.000,00 -Jawa Timur menjadi Rp1.891.567,12 dari Rp1.868.777,08 -Bali menjadi Rp2.516.971 dari Rp2.494.000 Nusa Tenggara -Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.207.212 dari Rp2.183.883 -Nusa Tenggara Timur menjadi Rp1.975.000 menjadi Rp1.950.000 Kalimantan Kalimantan Barat menjadi Rp2.434.328 dari Rp2.399.698,65 -Kalimantan Tengah menjadi Rp2.922.516 dari Rp2.903.144,70 -Kalimantan Selatan menjadi Rp2.906.473,32 dari Rp2.877.448,59 -Kalimantan Timur menjadi Rp3.014.497,22 dari Rp2.981.378,72 -Kalimantan Utara menjadi Rp3.310.723 dari Rp3.000.804 Sulawesi -Sulawesi Barat tetap Rp2.678.863, tidak ada kenaikan -Sulawesi Tengah menjadi Rp2.390.739 dari Rp2.303.711 -Sulawesi Tenggara menjadi Rp2.710.595 dari Rp2.552.014,52 -Sulawesi Utara tetap Rp3.310.723, tidak ada kenaikan -Sulawesi Selatan tetap Rp3.165.876, tidak ada kenaikan -Gorontalo menjadi Rp2.800.580 dari Rp2.788.826 Maluku -Maluku Utara menjadi Rp2.862.231 dari Rp2.721.530 Papua -Papua menjadi Rp3.561.932 dari Rp3.516.700 -Papua Barat menjadi Rp3.200.000 dari Rp3.134.600 Sementara, tinggal satu provinsi yang belum umumkan besaran UMP 2022 yaitu Maluku Rp2.604.961 (UMP 2021).

346

Judul Daftar Daerah yang Tetapkan UMP 2022, Ini Wilayah Paling Besar dan Ada Kenaikan !

Nama Media insulteng.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-903094101/daftar-daerah-yang-tetapkan-ump-2022-ini-wilayah-paling-besar-dan-ada-kenaikan

Jurnalis Tim Insulteng 01

Tanggal 2021-11-25 14:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kenaikan upah minimum yakni 1,09 persen

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Daftar Terbaru Daerah yang Sudah Terbitkan UMP 2022 dan Besarannya, Mana yang Tertinggi?

Ringkasan

Pemerintah telah menetapkan UMP untuk tahun 2022 di 32 Provinsi ke Indonesia, dari Aceh Hingga ke Provinsi Papua. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan besaran rata-rata kenaikan upah minimum nasional. “Kenaikan upah minimum yakni 1,09 persen," ujar Ida dalam sebuah konfrensi pers belum lama ini.

DAFTAR DAERAH YANG TETAPKAN UMP 2022, INI WILAYAH PALING BESAR DAN ADA KENAIKAN !

Pemerintah telah menetapkan UMP untuk tahun 2022 di 32 Provinsi ke Indonesia, dari Aceh Hingga ke Provinsi Papua. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan besaran rata-rata kenaikan upah minimum nasional.

“Kenaikan upah minimum yakni 1,09 persen," ujar Ida dalam sebuah konfrensi pers belum lama ini. Sementara itu, terdapat 29 provinsi yang telah mengumumkan dan terbitkan UMP tahun 2022.

INI DAFTARNYA:

DKI Jakarta: Rp4.452.724

347

Papua: Rp3.561.932

Sulawesi Utara: Rp3.310.723

Bangka Belitung: Rp3.264.881

Papua Barat: Rp3.200.000

Sulawesi Selatan: Rp3.165.876

Sumatera Selatan: Rp3.144.446

Kepulauan Riau: Rp3.050.172

Kalimantan Utara: Rp3.016.738

Kalimatan Timur: Rp3.014.497

Riau: Rp2.938.564

Kalimantan Tengah: Rp2.922.516

Kalimantan Selatan: Rp2.906.473

Gorontalo: Rp2.800.580

Sulawesi Tenggara: Rp2.710.595

Sulawesi Barat: Rp2.678.863

Jambi: Rp2.649.034

Sumatera Utara: Rp2.552.609

Bali: Rp2.516.971

Sumatera Barat: Rp2.512.539

Banten: Rp2.501.203

Kalimatan Barat: Rp2.434.328

Sulawesi Tengah: Rp2.390.739

Bengkulu: Rp2.238.564

Nusa Tengara Barat: Rp2.207.212

Jawa Timur: Rp1.891.567

Jawa Barat: Rp 1.841.487

I. Yogyakarta: Rp1.840.951

Jawa Tengah: Rp 1.813.011

Demikian daftar daerah di Indonesia yang telah mengumumkan besaran UMP tahun 2022 lengkap dengan besarannya.***

348

Judul Ada Unjuk Rasa Buruh, Jalan Mengarah ke Istana Merdeka Ditutup Polisi


Newstrend Upa

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4720534/ada-unjuk-rasa-buruh-jalan-mengarah-ke-istana-merdeka-ditutup-polisi

Jurnalis Liputan6.com

Tanggal 2021-11-25 14:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Purwanta (Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi) Untuk (jalan) yang lingkungan mengarah ke Istana ditutup kecuali tentatif pejabat mau ke situ enggak apa-apa

negative - Purwanta (Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi) Hari ini demo kurang lebih 6.000. Kalau memungkinkan, (jalan) akan ditutup lebih awal

Ringkasan

Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, karena ada aksi buruh menyampaikan pendapat di muka umum, Kamis (25/11/2021). Rekayasa lalu lintas dilakukan seiring dengan aksi unjuk rasa oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta serikat buruh lainnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. "Untuk (jalan) yang lingkungan mengarah ke Istana ditutup kecuali tentatif pejabat mau ke situ enggak apa-apa," kata Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Purwanta di Jakarta, Kamis.

ADA UNJUK RASA BURUH, JALAN MENGARAH KE ISTANA MERDEKA DITUTUP POLISI

Jakarta Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, karena ada aksi buruh menyampaikan pendapat di muka umum, Kamis (25/11/2021).

Rekayasa lalu lintas dilakukan seiring dengan aksi unjuk rasa oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta serikat buruh lainnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

349

"Untuk (jalan) yang lingkungan mengarah ke Istana ditutup kecuali tentatif pejabat mau ke situ enggak apa-apa," kata Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Purwanta di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, pengalihan jalan juga akan dilakukan secara situasional, yakni kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat baik mengarah ke Harmoni maupun Bundaran HI.

Polisi pun memperkirakan jumlah massa dalam unjuk rasa ini mencapai 6.000 orang.

"Hari ini demo kurang lebih 6.000. Kalau memungkinkan, (jalan) akan ditutup lebih awal," tutur Purwanta seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto menjelaskan sebanyak 2.645 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa pada dua lokasi.

Adapun aksi buruh ini dipicu oleh kenaikan UMP 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi.

Berdasarkan data, UMP 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp 4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta 2022 hanya sedikit, karena 2021 UMP Jakarta sebesaar Rp 4.416.186.

350

Judul BLT BPJS Ketenagakerjaan Sudah Cair ke 7,1 Juta Penerima

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/blt-bpjs-ketenagakerjaan-sudah-cair-ke-71-juta-penerima-glGt

Jurnalis Selfie Miftahul Jannah

Tanggal 2021-11-25 14:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BLT BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data tersebut sudah mencakup penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19

Ringkasan

Bantuan subsidi upah Kemenaker atau BLT BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini sudah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja. Bantuan subsidi upah Kemenaker atau BLT BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini sudah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

351

BLT BPJS KETENAGAKERJAAN SUDAH CAIR KE 7,1 JUTA PENERIMA

Bantuan subsidi upah Kemenaker atau BLT BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini sudah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja. Bantuan subsidi upah Kemenaker atau BLT BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini sudah tersalurkan kepada 7.163.043 pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021.

"Perluasan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BLT BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida dikutip Tirto melalui rilis pers, Kamis (25/11/2021).

Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021.

"Data tersebut sudah mencakup penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," kata dia.

Cara Cek Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Ida mengungkapkan, calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Untuk mengetahui status penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami berharap penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujar dia.

352

Judul Kemnaker Percepat Penyaluran BSU 2021

Nama Media liputan.co.id


Halaman/URL https://liputan.co.id/2021/11/kemnaker-percepat-penyaluran-bsu-2021/

Jurnalis zul fasli

Tanggal 2021-11-25 14:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Politikus PKB itu mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

KEMNAKER PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021

Liputan.co.id, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

353

Politikus PKB itu mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (25/11/2021).






"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujarnya.[ liputan.co.id ].

354

Judul BPS Sebut Upah Tinggi Bisa Berdampak ke Tingkat Pengangguran



Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/25/140600826/bps-sebut-upah-tinggi-bisa-berdampak-ke-tingkat-pengangguran


Tanggal 2021-11-25 14:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Nurma Midayanti (Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS) Kalau upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. Artinya, dari sisi pasokan akan meningkat. Tergantung dari demand -nya, lowongannya seberapa. Kalau ada peningkatan upah, pasti peminatnya banyak. Tetapi, bisa tertampung atau enggak

negative - Nurma Midayanti (Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS) Kalau tidak tertampung justru pengangguran akan semakin tinggi. Itu biasanya di kota-kota besar, justru pengangguran tinggi karena dari sisi demand, penawaran kesempatan kerja atau lowongan kerja tidak dapat mengimbangi pasokan kerja

negative - Nurma Midayanti (Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS) Orang-orang desa bisa datang ke kota dengan skill yang rendah itu tidak tertampung. Makanya di perkotaan tingkat pengangguran tinggi. Padahal sebenarnya upah di kota kan tinggi tapi tidak dibarengi lowongan yang ada

Ringkasan

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti mengatakan, upah minimum yang tinggi bisa memicu pengangguran yang lebih banyak. "Kalau upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. Artinya, dari sisi pasokan akan meningkat. Tergantung dari demand -nya, lowongannya seberapa. Kalau ada peningkatan upah, pasti peminatnya banyak. Tetapi, bisa tertampung atau enggak," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/11/2021) Apalagi di kota-kota besar, lanjut dia, tentunya potensi pengangguran akan lebih banyak. Lantaran peminat untuk bekerja di ibu kota lebih besar karena mengincar upah minimum yang lebih tinggi.

355

BPS SEBUT UPAH TINGGI BISA BERDAMPAK KE TINGKAT PENGANGGURAN

JAKARTA, - Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti mengatakan, upah minimum yang tinggi bisa memicu pengangguran yang lebih banyak.

"Kalau upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. Artinya, dari sisi pasokan akan meningkat. Tergantung dari demand -nya, lowongannya seberapa. Kalau ada peningkatan upah, pasti peminatnya banyak. Tetapi, bisa tertampung atau enggak," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/11/2021) Apalagi di kota-kota besar, lanjut dia, tentunya potensi pengangguran akan lebih banyak. Lantaran peminat untuk bekerja di ibu kota lebih besar karena mengincar upah minimum yang lebih tinggi.

"Kalau tidak tertampung justru pengangguran akan semakin tinggi. Itu biasanya di kota-kota besar, justru pengangguran tinggi karena dari sisi demand, penawaran kesempatan kerja atau lowongan kerja tidak dapat mengimbangi pasokan kerja," ucapnya.

Dia menyebutkan, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengangguran, yakni pasokan, permintaan, dan upah.

"Orang-orang desa bisa datang ke kota dengan skill yang rendah itu tidak tertampung. Makanya di perkotaan tingkat pengangguran tinggi. Padahal sebenarnya upah di kota kan tinggi tapi tidak dibarengi lowongan yang ada," kata Nurma.

Sebegai informasi, buruh menolak kenaikan upah minimum 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09 persen.

Mereka pun berencana melakukan aksi unjuk rasa serta mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10 persen.

Adapun aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh nanti, akan berlangsung mulai hari ini, kemudian berlanjut tanggal 29-30 November yang menyasar Istana Negara, Kantor Balai Kota DKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Lalu, 2 juta buruh akan melakukan mogok nasional stop produksi yang berlangsung 6-8 Desember.

356

Judul Menaker pastikan percepatan penyaluran BSU 2021

Nama Media babel.antaranews.com


Halaman/URL https://babel.antaranews.com/berita/237309/menaker-pastikan-percepatan-penyaluran-bsu-2021

Jurnalis Rustam Effendi

Tanggal 2021-11-25 14:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


MENAKER PASTIKAN PERCEPATAN PENYALURAN BSU 2021

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.


357








358

Judul Kantor Gubernur DKI Jakarta Kembali Digeruduk Ribuan Buruh, Ini Tuntutannya

Nama Media moeslimchoice.com


Halaman/URL https://www.moeslimchoice.com/read/2021/11/25/55698/kantor-gubernur-dki-jakarta-kembali-digeruduk-ribuan-buruh-ini-tuntutannya

Jurnalis Aldi Rinaldi

Tanggal 2021-11-25 14:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) UMP terendah Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724. Jadi, rata-rata penyesuaian UMP adalah 1,09 persen

Ringkasan

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh tersebut menggeruduk kantor Gubernur DKI pada pukul 13.30 WIB, seusai mereka menyampaikan orasinya di Patung Kuda, Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji manis Anies yang pada saat itu menemui buruh pada aksi yang digelar di depan balaikota Kamis (18/11). Seperti diketahui, Anies sebelumnya menjanjinkan bakal membantu buruh dengan meringankan biaya hidup di Jakarta lewat sejumlah program. Namun, hingga saat ini buruh belum merasakan apa yang telah dijanjikan.

KANTOR GUBERNUR DKI JAKARTA KEMBALI DIGERUDUK RIBUAN BURUH, INI TUNTUTANNYA

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh tersebut menggeruduk kantor Gubernur DKI pada pukul 13.30 WIB, seusai mereka menyampaikan orasinya di Patung Kuda, Silang Monas, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji manis Anies yang pada saat itu menemui buruh pada aksi yang digelar di depan balaikota Kamis (18/11).

Seperti diketahui, Anies sebelumnya menjanjinkan bakal membantu buruh dengan meringankan biaya hidup di Jakarta lewat sejumlah program. Namun, hingga saat ini buruh belum merasakan apa yang telah dijanjikan.

359

Sebelumnya, Kemnaker RI sudah umumkan hasil perhitungan penyesuaian UMP dan upah minimum kota (UMK) 2022. Berdasarkan data Kemnaker rata-rata UMP naiknya hanya 1,09 persen.

Dari hitungan Kemnaker UMP Jakarta masih menjadi yang tertinggi. Sedangkan, terendah akan terjadi di Jawa Tengah.

"UMP terendah Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724. Jadi, rata-rata penyesuaian UMP adalah 1,09 persen," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri di Jakarta.

Diketahui, ada empat provinsi yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulewasi Selatan, dan Sulawesi Barat yang tidak ada kenaikan upah mininum lantaran UMP tahun lalu sudah melampaui batas.

Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2022 ini, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Diketahui, masa aksi buruh ini tergabung dari berbagai aliansi seperti KSPI, KSBSI, SPSI, FSPMI, ini menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan kenaikan upah tahun 2022.

[irm].

360

Judul Kapolda Metro Jaya Datangi Massa Buruh di Jakarta

Nama Media sinarharapan.co


Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/metropolitan/read/52703/kapolda_metro_jaya_datangi_massa_buruh_di_jakarta

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendatangi dan menyapa kumpulan massa buruh yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis "Warmblood" bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

KAPOLDA METRO JAYA DATANGI MASSA BURUH DI JAKARTA

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendatangi dan menyapa kumpulan massa buruh yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).


"Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi," kata Fadil seraya tertawa kepada awak media, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

361





Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data, UMP tahun 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 hanya sedikit, karena tahun 2021 UMP Jakarta Rp4.416.186.(*).

362

Judul Tidak Ikuti Aturan UMP, Gubernur Bakal Kena Sanksi Mulai dari Teguran Hingga Pemberhentian

Nama Media kompas.tv


Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/235507/tidak-ikuti-aturan-ump-gubernur-bakal-kena-sanksi-mulai-dari-teguran-hingga-pemberhentian

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sanksinya akan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Itu yang akan dijadikan pegangan. Jadi, terkait kepatuhan ini, nanti akan menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri

Ringkasan

Kepala daerah yang tidak mengikuti sistem pengupahan baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 akan dikenai sanksi. Pasalnya, ada sejumlah daerah yang menetapkan upah minimum lebih tinggi dari simulasi awal. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP No 36/2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

TIDAK IKUTI ATURAN UMP, GUBERNUR BAKAL KENA SANKSI MULAI DARI TEGURAN HINGGA PEMBERHENTIAN

JAKARTA, - Kepala daerah yang tidak mengikuti sistem pengupahan baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 akan dikenai sanksi. Pasalnya, ada sejumlah daerah yang menetapkan upah minimum lebih tinggi dari simulasi awal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP No 36/2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sanksi yang diatur di undang-undang itu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen.

363

"Sanksinya akan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Itu yang akan dijadikan pegangan. Jadi, terkait kepatuhan ini, nanti akan menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri," kata Anwar, Selasa (23/11/2021), dilansir dari Kompas.id.

Menteri Dalam Negeri juga sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan upah minimum. Dalam surat itu disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan.

Diketahui, upah minimum provinsi (UMP) 2022 sudah resmi diumumkan oleh setiap kepala daerah. Data rekapitulasi pengumuman UMP oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menunjukkan, dari total 34 provinsi, sebanyak 28 provinsi menetapkan upah minimum sesuai dengan formula baru yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kemudian, dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Maluku, belum menetapkan upah minimum. Serta, empat provinsi yang menetapkan upah minimum di atas simulasi berdasarkan PP No 36/2021. Keempat provinsi itu adalah Sulawesi Tenggara (Sultra), Riau, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sultra menetapkan UMP lebih tinggi 5,37 persen atau Rp 134.578 di atas simulasi. Berdasarkan simulasi, UMP Sultra naik 0,94 persen atau sebesar Rp 24.002.

Riau menetapkan kenaikan UMP 0,68 persen di atas simulasi atau lebih tinggi Rp 19.783. Simulasi UMP Riau awalnya naik 1,05 persen atau naik Rp 30.216.

364

Judul Menaker pastikan percepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021

Nama Media babel.antaranews.com


Halaman/URL https://babel.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Agus Salim

Tanggal 2021-11-25 13:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





365








366

Judul Menaker Janji Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021



Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r348gz428/menaker-janji-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Ratna Puspita

Tanggal 2021-11-25 13:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Menaker telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MENAKER JANJI PERCEPAT PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Menaker telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

367

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 itu adalah aturan perluasan penerima BSU 2021 mengingat masih ada sisa dari anggaran BSU pada tahun 2021 ini. "Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata dia dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis (25/11).

Kemenaker sudah menerima 8.283.364 data calon penerima BSU 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan dengan 517.120 orang. Mereka di antaranya pekerja yang menjadi penerima BSU setelah dilakukan perluasan calon penerima.

Menaker menjelaskan, pekerja yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan subsidi upah itu salah satunya karena duplikasi data dengan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lain seperti Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). "Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," jelasnya.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," demikian Ida.

368

Judul Jajal kuda, Kapolda Metro sapa buruh berunjuk rasa di Patung Kuda



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2545997/jajal-kuda-kapolda-metro-sapa-buruh-berunjuk-rasa-di-patung-kuda

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:52:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya) Warmblood



Ringkasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjajal kuda untuk menyapa buruh yang hendak berunjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis. Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis "Warmblood" bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

JAJAL KUDA, KAPOLDA METRO SAPA BURUH BERUNJUK RASA DI PATUNG KUDA

Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjajal kuda untuk menyapa buruh yang hendak berunjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis.


"Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi," kata Fadil seraya tertawa kepada awak media, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis.

369






Berdasarkan data, UMP tahun 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 hanya sedikit, karena tahun 2021 UMP Jakarta Rp4.416.186.

370

Judul Tantangan Berat ASEAN: Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja



Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r3485a414/tantangan-berat-asean-pencegahan-hivaids-di-tempat-kerja

Jurnalis Reiny Dwinanda

Tanggal 2021-11-25 13:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Pekerja berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang termasuk rentan tertular HIV

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman, khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT di tempat kerja dengan kekhususan karakteristik dari tiap negara anggota

Ringkasan

Pencegahan penyakit menular HIV/AIDS di lingkungan tempat kerja masih menjadi tantangan berat bagi sejumlah negara ASEAN. Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN juga belum memiliki pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV/AIDS di tempat kerja.

TANTANGAN BERAT ASEAN: PENCEGAHAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencegahan penyakit menular HIV/AIDS di lingkungan tempat kerja masih menjadi tantangan berat bagi sejumlah negara ASEAN. Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN juga belum memiliki pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV/AIDS di tempat kerja.

371

"Pekerja berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang termasuk rentan tertular HIV," kata Direktur Jenderal Bina Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker RI Haiyani Rumondang melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, Kemnaker menyelenggarakan workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV/AIDS di tempat kerja di Jakarta pada Rabu (24/11). Haiyani mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker bersama negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja yang menjadi masalah sosial, termasuk keterkaitannya dengan sektor ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Haiyani, diperlukan perlindungan memadai dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dan berbagai upaya K3 secara komprehensif dengan mengedepankan upaya pencegahan atau preventif. Haiyani mengatakan, sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pengendalian HIV-AIDS di kawasan ASEAN.

Haiyani berharap, workshop tersebut akan menghasilkan memiliki pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV/AIDS di tempat kerja. Salah satunya diwujudkan melalui perluasan layanan akses konseling dan tes HIV bagi pekerja dengan pelaksanaan konseling dan testing HIV/AIDS di tempat kerja (VCT) serta penyusunan buku panduan di tingkat nasional maupun regional.

"VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja," katanya.

Selain menerbitkan pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja, workshop tersebut juga menjadi ajang bertukar informasi dan pengalaman antarnegara anggota ASEAN, termasuk soal perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas, khususnya di usia produktif. Sebab, banyak yang terserang HIV/AIDS di usia produktif.

Haiyani menjelaskan workshop kedua ini merupakan rangkaian kerangka kerja ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) 2021-2025 di bawah Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan K3. Penyelenggaraannya sekaligus dalam rangka mendukung Keketuaan Menteri Ketenagakerjaan RI selaku ASEAN Labour Ministers Meeting 2020-2022.

Workshop dihadiri oleh 10 negara ASEAN, yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Workshop kedua ini juga merupakan pembahasan lanjutan terhadap draf panduan konsultasi dan pengujian HIV-AIDS di tempat kerja yang telah mendapatkan masukan dari negara Anggota ASEAN pada workshop pertama pada Juni 2021.

"Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman, khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT di tempat kerja dengan kekhususan karakteristik dari tiap negara anggota," ujar Haiyani.

372

Judul Kemnaker Klaim 7,1 Juta Pekerja dan Buruh Sudah Terima Bantuan Subsidi Upah



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/11/25/kemnaker-klaim-71-juta-pekerja-dan-buruh-sudah-terima-bantuan-subsidi-upah


Tanggal 2021-11-25 13:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim 7.163.043 pekerja/buruh telah menerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

KEMNAKER KLAIM 7,1 JUTA PEKERJA DAN BURUH SUDAH TERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim 7.163.043 pekerja/buruh telah menerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

Ida mengatakan perluasan BSU ini dilakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.


373



Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs.

Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.


374

Judul Realisasi penyaluran bantuan subsidi upah telah tersalurkan kepada 7,16 juta pekerja



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-telah-tersalurkan-kepada-716-juta-pekerja

Jurnalis Vendy Yhulia Susanto

Tanggal 2021-11-25 13:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan


375

REALISASI PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH TELAH TERSALURKAN KEPADA 7,16 JUTA PEKERJA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.



"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam siaran pers, Kamis (25/11).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," ucap dia.



Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU "Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," tutur Ida.

376

Judul Kemnaker Terima Data Calon Penerima BLT Subsidi Gaji 8,28 Juta



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211125131619-92-725953/kemnaker-terima-data-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-828-juta


Tanggal 2021-11-25 13:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 8.283.364 data calon penerima BLT Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah calon penerima ini sudah termasuk perluasan program lantaran ada sisa anggaran. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, Kamis (25/11).

KEMNAKER TERIMA DATA CALON PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI 8,28 JUTA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 8.283.364 data calon penerima BLT Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah calon penerima ini sudah termasuk perluasan program lantaran ada sisa anggaran.

"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, Kamis (25/11).

Kendati begitu, Ida mengatakan data ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Verifikasi untuk melihat apakah calon penerima BSU telah tercatat menerima bantuan sosial (bansos) di program lain atau tidak.

377

Pasalnya, pemerintah tidak bisa memberikan BSU bila calon penerima telah mendapat bansos lain, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

Di sisi lain, Ida mencatat realisasi BSU telah diberikan ke 7.163.043 penerima hingga saat ini. Pemberian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

378

Judul Menaker pastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021

Nama Media makassar.antaranews.com


Halaman/URL https://makassar.antaranews.com/berita/327045/menaker-pastikan-adanya-percepatan-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Prisca Triferna Violleta

Tanggal 2021-11-25 13:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


MENAKER PASTIKAN ADANYA PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021


379

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).







380

Judul Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

Nama Media merahputih.com


Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/duplikasi-dengan-bansos-banyak-pekerja-tidak-dapat-bantuan-subsidi-upah

Jurnalis Alwan Ridha Ramdani

Tanggal 2021-11-25 13:37:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 8.283.364 data calon penerima BSU 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan dengan 517.120 orang di antaranya adalah tambahan pekerja yang menjadi penerima BSU setelah dilakukan perluasan calon penerima. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja. Tercatat, sampai jelang akhir November, bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

DUPLIKASI DENGAN BANSOS, BANYAK PEKERJA TIDAK DAPAT BANTUAN SUBSIDI UPAH

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 8.283.364 data calon penerima BSU 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan dengan 517.120 orang di antaranya adalah tambahan pekerja yang menjadi penerima BSU setelah dilakukan perluasan calon penerima.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja. Tercatat, sampai jelang akhir November, bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

381

Ia mengatakan, telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Menaker menjelaskan, pekerja yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan subsidi upah itu salah satunya karena duplikasi data dengan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lain seperti Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Ia menegaskan, terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," katanya.

(Asp).

382

Judul Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021 dipercepat

Nama Media jabar.antaranews.com


Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/337509/penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021-dipercepat

Jurnalis Yuniardi Ferdinan

Tanggal 2021-11-25 13:27:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021 DIPERCEPAT



383








384

Judul Bantuan Subsidi Upah Dipercepat

Nama Media koran-jakarta.com


Halaman/URL https://koran-jakarta.com/bantuan-subsidi-upah-dipercepat

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

BANTUAN SUBSIDI UPAH DIPERCEPAT

menaker JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.


385




(c) Copyright 2021 - Koran Jakarta. All rights reserved.

386

Judul Bantuan Subsidi Upah Dipercepat



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1743328/bantuan-subsidi-upah-dipercepat

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-11-25 13:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.


BANTUAN SUBSIDI UPAH DIPERCEPAT

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.


387





388

Judul Menaker pastikan ada percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021

Nama Media jogja.antaranews.com


Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/522121/menaker-pastikan-ada-percepatan-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Prisca Triferna Violleta

Tanggal 2021-11-25 13:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan ada percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja, dan hingga kini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MENAKER PASTIKAN ADA PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan ada percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja, dan hingga kini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

389








390

Judul Ribuan Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah Minimum 2022 Hingga 10 Persen



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/11/25/ribuan-buruh-demo-di-patung-kuda-tuntut-kenaikan-upah-minimum-2022-hingga-10-persen


Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) APINDO selalu mengatakan upah Indonesia terlalu tinggi

Ringkasan

Ribuan buruh demo di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (25/11/2021). Pantauan Tribunnews di lapangan, para buruh yang berdemo merupakan konfederasi buruh gabungan antara KSBSI, KSPSI, FSP, SPSI dan konfederasi lainnya. Mereka menuntut pembatalan UU Cipta Kerja dan Naikkan Upah Minimum 2022 sebesar 7-10%. Para buruh juga menuntut pencabutan SE Menaker RI terkait penetapan upah.

RIBUAN BURUH DEMO DI PATUNG KUDA, TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 HINGGA 10 PERSEN

JAKARTA - Ribuan buruh demo di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (25/11/2021). Pantauan Tribunnews di lapangan, para buruh yang berdemo merupakan konfederasi buruh gabungan antara KSBSI, KSPSI, FSP, SPSI dan konfederasi lainnya.

Mereka menuntut pembatalan UU Cipta Kerja dan Naikkan Upah Minimum 2022 sebesar 7-10%. Para buruh juga menuntut pencabutan SE Menaker RI terkait penetapan upah. Demo buruh juga bertepatan dengan adanya pembacaan putusan judicial review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, tanggal 25 November 2021.

Para buruh sebelumnya akan menuju MK, namun petugas telah memblokade jalan Medan Merdeka Barat. Sebelumnya Presiden KSPI, Said Iqbal kepada media mengatakan kenaikan upah buruh 2022 ini sarat akan titipan dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

391

Said Iqbal dalam beberapa kesempatan menjelaskan, APINDO selalu menyampaikan kalua upah di Indonesia terlalu tinggi. Lantas, dirinya mempertanyakan apakah upah buruh di Indonesia memang tidak boleh tinggi atau tidak.

"APINDO selalu mengatakan upah Indonesia terlalu tinggi," katanya dalam konferensi pers, Senin, (22/11/2021).

Lebih jauh, Said Iqbal juga mengatakan bahwa penetapan 1,09 persen untuk upah buruh 2022 ini juga tidak bisa diatur.

392


Nama Media banten.antaranews.com


Halaman/URL https://banten.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Agus Salim

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





393








394


Nama Media ambon.antaranews.com


Halaman/URL https://ambon.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





395








396


Nama Media bengkulu.antaranews.com


Halaman/URL https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Agus Salim

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





397








398


Nama Media kepri.antaranews.com


Halaman/URL https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Agus Salim

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

Ringkasan



Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.




399





400


Nama Media bali.antaranews.com


Halaman/URL https://bali.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Agus Salim

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





401








402


Nama Media kaltara.antaranews.com


Halaman/URL https://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





403








404




Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021 sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi,

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU

Ringkasan




Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

405

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021 sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida.





406


Nama Media gorontalo.antaranews.com


Halaman/URL https://gorontalo.antaranews.com/nasional/berita/2545901/menaker-pastikan-percepat-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2021

Jurnalis Agus Salim

Tanggal 2021-11-25 13:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan





407








408

Judul Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja jadi tantangan berat negara ASEAN



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2545885/pencegahan-hiv-aids-di-tempat-kerja-jadi-tantangan-berat-negara-asean

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Pekerja berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Workshop ini merupakan bentuk perhatian seluruh pihak mengingat persoalan HIV/AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV/AIDS di usia produktif

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para Anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing Asean Member State (AMS)

409

Ringkasan

Pencegahan penyakit menular HIV/AIDS di lingkungan tempat kerja masih menjadi tantangan berat bagi sejumlah negara ASEAN kata pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. "Pekerja berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV," kata Direktur Jenderal Bina Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker RI Haiyani Rumondang melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

PENCEGAHAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA JADI TANTANGAN BERAT NEGARA ASEAN

Jakarta - Pencegahan penyakit menular HIV/AIDS di lingkungan tempat kerja masih menjadi tantangan berat bagi sejumlah negara ASEAN kata pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

"Pekerja berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV," kata Direktur Jenderal Bina Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker RI Haiyani Rumondang melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk itu Kemnaker menyelenggarakan workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV/AIDS di tempat kerja di Jakarta pada Rabu (24/11).

"Workshop ini merupakan bentuk perhatian seluruh pihak mengingat persoalan HIV/AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN," kata Haiyani usai memberikan paparan 2nd Workshop on the Development of Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace.

Pemerintah Indonesia Kemnaker bersama negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja yang menjadi masalah sosial, termasuk keterkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, sosial dan ekonomi lainnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Haiyani, diperlukan perlindungan memadai dalam hal K3 dan berbagai upaya K3 secara komprehensif dengan mengedepankan upaya pencegahan atau preventif.

Haiyani Rumondang mengatakan sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pengendalian HIV-AIDS di kawasan ASEAN. Melalui workshop kedua ini, ia berharap dapat melahirkan pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat digunakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Salah satunya diwujudkan melalui perluasan layanan akses konseling dan tes HIV bagi pekerja dengan pelaksanaan konseling dan testing HIV/AIDS di tempat kerja atau Voluntary Counseling and Testing at workplace (VCT) serta penyusunan buku panduan di tingkat nasional maupun regional.

"VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja," katanya.

410

Selain menerbitkan pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja, workshop ini juga sebagai ajang bertukar informasi dan pengalaman antar negara anggota ASEAN.

"Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV/AIDS di usia produktif," katanya.

Haiyani menjelaskan workshop kedua ini merupakan rangkaian ASEAN OSHNET work plan 2021-2025 di bawah Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam rangka mendukung Keketuaan Menteri Ketenagakerjaan RI selaku ALMM Chair 2020 hingga 2022. Workshop dihadiri oleh sepuluh negara ASEAN yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Philippina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Workshop kedua ini juga merupakan pembahasan lanjutan terhadap draft Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplac e yang telah mendapatkan masukan dari negara Anggota ASEAN pada workshop pertama pada Juni 2021.

"Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para Anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing Asean Member State (AMS)," ujar Haiyani.

411

Judul Cek BSU Subsidi Gaji di bsu.kemnaker.go.id, Sudah Cair.!

Nama Media radarbandung.id


Halaman/URL https://www.radarbandung.id/2021/11/25/cek-bsu-subsidi-gaji-di-bsu-kemnaker-go-id-sudah-cair/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 13:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi



positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap penyaluran BSU 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran bantuan pemerintah, berupa subsidi gaji atau upah (BSU) kepada pekerja atau buruh. Terkait hal itu, Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21/2021 yang merupakan perubahan kedua kedua Permenaker 14/2020. Regulasi tersebut mengatur pedoman pemberian BSU subsidi gaji bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan Permenaker 21/2021 merupakan aturan perluasan penerima bantuan subsidi upah dengan mengefektifkan sisa anggaran BSU subsidi gaji 2021.

CEK BSU SUBSIDI GAJI DI BSU.KEMNAKER.GO.ID, SUDAH CAIR.!

RADARBANDUNG.id- Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran bantuan pemerintah, berupa subsidi gaji atau upah (BSU) kepada pekerja atau buruh. Terkait hal itu, Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21/2021 yang merupakan perubahan kedua kedua Permenaker 14/2020.

412

Regulasi tersebut mengatur pedoman pemberian BSU subsidi gaji bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan Permenaker 21/2021 merupakan aturan perluasan penerima bantuan subsidi upah dengan mengefektifkan sisa anggaran BSU subsidi gaji 2021.

"Sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida melalui keterangannya, Kamis (25/11).

Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," jelas mantan anggota DPR itu.

Menaker Ida mengungkapkan calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU disebabkan duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," tegasnya.

Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id, dengan terlebih dahulu membuat akun pada situs tersebut. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

"Kami berharap penyaluran BSU 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19," ujar Menaker Ida.

Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

(mrk/jpnn).

413

Judul Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan Menuju Istana

Nama Media inews.id


Halaman/URL https://www.inews.id/news/megapolitan/ada-demo-buruh-polisi-tutup-jalan-menuju-istana

Jurnalis Dimas

Tanggal 2021-11-25 12:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Purwanta (Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat) Untuk (jalan) yang lingkungan mengarah ke Istana ditutup kecuali tentatif pejabat mau ke situ enggak apa-apa

negative - Purwanta (Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat) Hari ini demo kurang lebih 6.000. Kalau memungkinkan, (jalan) akan ditutup lebih awal

Ringkasan

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas (lalin) kendaraan yang mengarah ke Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Rekayasa ini menyusul demonstrasi buruh. Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Purwanta mengatakan, demonstrasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta serikat buruh lainnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

ADA DEMO BURUH, POLISI TUTUP JALAN MENUJU ISTANA

JAKARTA, - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas (lalin) kendaraan yang mengarah ke Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Rekayasa ini menyusul demonstrasi buruh.

Kepala Satuan Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Purwanta mengatakan, demonstrasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta serikat buruh lainnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

"Untuk (jalan) yang lingkungan mengarah ke Istana ditutup kecuali tentatif pejabat mau ke situ enggak apa-apa," ujar Purwanta di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

414

Dia menuturkan, pengalihan jalan juga akan dilakukan secara situasional, yakni kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat baik mengarah ke Harmoni maupun Bundaran HI. Sementara itu, jumlah massa diperkirakan mencapai 6.000 orang.

"Hari ini demo kurang lebih 6.000. Kalau memungkinkan, (jalan) akan ditutup lebih awal," tuturnya.

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto menjelaskan sebanyak 2.645 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa pada dua lokasi.

Demo buruh ini dipicu oleh kenaikan UMP 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data, UMP 2022 terbesar di DKI Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta 2022 hanya sedikit, karena 2021 UMP Jakarta sebesar Rp4.416.186.

Editor : Kurnia Illahi.

415

Judul 7 juta Penyaluran BSU 2021 Telah Diterima



Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1270681/7-juta-penyaluran-bsu-2021-telah-diterima

Jurnalis Chairul Umam

Tanggal 2021-11-25 12:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.


416

7 JUTA PENYALURAN BSU 2021 TELAH DITERIMA

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.



"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker yang diterima RRI, Kamis (25/11/2021).


"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," kata Ida.

Ida mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.



"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," pungkasnya.

417

Judul BPJS Ketenagakerjaan Sultra Ungkap BSU Segera Cair

Nama Media mediakendari.com


Halaman/URL https://mediakendari.com/bpjs-ketenagakerjaan-sultra-ungkap-bsu-segera-cair/104575/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 12:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Minarni Lukman (Kepala BPJS ketenagakerjaan Sultra) Kategori penerima bantuan adalah para pekerja formal yang memiliki badan usaha secara hukum, bukan yang bekerja informal

negative - Minarni Lukman (Kepala BPJS ketenagakerjaan Sultra) Termasuk wilayah Kendari karena di bulan enam itu penarikan data sehingga itu menjadi penentuan dan kebetulan saat bulan juni waktu itu Kendari masuk pada kategori level 3

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) sesuai rencana bakal segera mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) melalui skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1 juta atau bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji tahap enam pada November 2021 ini. Penyaluran bantuan BSU akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 1,2 juta orang. Khusus wilayah Kota Kendari, bantuan tersebut akan diberikan kepada kurang lebih empat ribu orang.

BPJS KETENAGAKERJAAN SULTRA UNGKAP BSU SEGERA CAIR

KENDARI - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) sesuai rencana bakal segera mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) melalui skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1 juta atau bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji tahap enam pada November 2021 ini.

Penyaluran bantuan BSU akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 1,2 juta orang. Khusus wilayah Kota Kendari, bantuan tersebut akan diberikan kepada kurang lebih empat ribu orang.

Kepala BPJS ketenagakerjaan Sultra, Minarni Lukman mengatakan nominal upah atau gaji yang akan diterima oleh pekerja atau buruh sebesar Rp 500 ribu selama 2 bulan yang akan diberikan secara sekaligus dengan jumlah RP 1 juta.

418

"Kategori penerima bantuan adalah para pekerja formal yang memiliki badan usaha secara hukum, bukan yang bekerja informal," ungkap Minarni Lukman Kamis, 25 November 2021.

Minarni menerangkan pekerja atau buruh yang layak mendapat bantuan BSU itu memiliki syarat khusus sesuai yang ditetapkan oleh Kemnaker melalui kategori pekerja dalam wilayah yang memasuki tahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.

"Termasuk wilayah Kendari karena di bulan enam itu penarikan data sehingga itu menjadi penentuan dan kebetulan saat bulan juni waktu itu Kendari masuk pada kategori level 3," ujarnya.

Ia membeberkan penerima BSU diseleksi langsung Kemnaker berdasarkan layak atau tidak layak. Sebab ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi penilaian untuk mendapatkan bantuan. Pengecekan pencairan bantuan BSU juga bisa dicek langsung melalui halaman website resim Kemnaker.

"Pertama, pekerja bisa melakukan pengecekan secara berkala rekening bank Himbara yang sudah dibuat. Kedua, pekerja bisa melakukan pengecekan melalui tautan https:kemnaker.go.id dan login menggunakan akun yang dimiliki," katanya.

Ia menambahkan yang ketiga, pekerja bisa melakukan pengecekan melalui tautan https:bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id bagi yang memiliki BPJSTK, cek melalui link tersebut apakah sudah ada tanda pencairan BLT subsidi gaji Rp 1 juta.

Penulis : Muhammad Ismail.

419

Judul Tolak Ketetapan UMP Satu Persen, KSPI Siap Laporkan Pemerintah RI ke ILO

Nama Media idxchannel.com


Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/tolak-ketetapan-ump-satu-persen-kspi-siap-laporkan-pemerintah-ri-ke-ilo

Jurnalis Shelma Rachmahyanti/Sindo

Tanggal 2021-11-25 12:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Digabung saja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian

Ringkasan

Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO). Hal ini dilakukan, karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggunakan cara yang salah dalam proses menetapkan upah minimum. Di mana, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan dalam proses penetapan upah minimum.

TOLAK KETETAPAN UMP SATU PERSEN, KSPI SIAP LAPORKAN PEMERINTAH RI KE ILO

IDXChannel - Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

420

Hal ini dilakukan, karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggunakan cara yang salah dalam proses menetapkan upah minimum. Di mana, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan dalam proses penetapan upah minimum.

“Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/11/2021).

Sebagai anggota pengurus pusat ILO, Iqbal menjelaskan, bahwa di negara lain dalam penentuan upah minimum hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sejenisnya. Di mana, tidak ada campur tangan oleh instansi lainnya. Namun di Indonesia, justru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat dalam urusan pengupahan.

“Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum,” jelasnya.

“Digabung saja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian,” tambah Iqbal.

Diketahui, pemerintah pusat menyatakan kenaikan UMP rata-rata nasional adalah sebesar 1,09%. Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara, buruh mengajukan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10%.

(NDA)

421

Judul Kabupaten Sukabumi Usulkan UMK Naik 5 Persen, SPSI Acungkan Jempol untuk Bupati

Nama Media sukabumiupdate.com


Halaman/URL https://sukabumiupdate.com/posts/91751/kabupaten-sukabumi-usulkan-umk-naik-5-persen-spsi-acungkan-jempol-untuk-bupati

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 12:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Alhamdulillah Bupati Sukabumi bisa mengakomodir rekomendasi kenaikan sebesar 5 persen dari usulan yang disampaikan serikat pekerja sebesar 10,5 persen

neutral - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi hasilnya harus positif selama tiga tahun berturut-turut. Jelas pemerintah sudah membuat skenario agar UMK tidak naik, karena hampir semua kabupaten/kota pada tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonominya minus

negative - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Atas dasar apa pemerintah tahun lalu menaikkan UMK 2021, sementara aturannya tidak naik dan secara ekonomi pun minus. Nah, tahun ini juga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan UMK, sebab presidennya masih sama Pak Jokowi dan Menaker-nya masih Ida Fauziyah

positive - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Faktanya sektor manufaktur di Kabupaten Sukabumi khsusnya eksportir sektor garmen dan alas kaki, kondisi ordernya sangat baik bahkan melebihi sebelum pandemi

negative - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Tapi unsur pengusaha tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang berani menunjukkan

negative - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Tapi unsur pengusaha tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang berani menunjukkan.

422

negative - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Pemerintah pusat yang berkolaborasi intim dengan pengusaha gagal membangun manipulasi dan narasi buruh jangan mempermasalahkan formula PP 36/2021 karena upah minimum itu hanya berlaku untuk buruh dengan masa nol tahun atau di bawah 1 tahun

negative - Mochamad Popon (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Tapi pemerintah lupa, faktanya banyak perusahaan yang membayar upah buruhnya dengan masa kerja di atas 1 tahun bahkan belasan atau bahkan puluhan tahun dengan upah minimum, dan tidak ada sanksi apa pun dari pemerintah karena aturannya sendiri lemah atau mungkin disengaja lemah oleh pemerintah

Ringkasan

Dewan Pengupahan telah menetapkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 sebesar Rp 3.281.716,956. Angka tersebut naik 5 persen atau Rp 156.272,236 dari UMK 2021 sebesar Rp 3.125.444,72. Informasi ini diperoleh dari Mochamad Popon yang hadir dalam sidang pleno Dewan Pengupahan, Selasa, 23 November 2021. Popon yang juga Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PC FSP TSK-SPSI Kabupaten Sukabumi, mengapresiasi keberanian Bupati Sukabumi yang merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 5 persen di tengah tekanan pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri yang kendorong kenaikan sesuai formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

KABUPATEN SUKABUMI USULKAN UMK NAIK 5 PERSEN, SPSI ACUNGKAN JEMPOL UNTUK BUPATI

SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Pengupahan telah menetapkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 sebesar Rp 3.281.716,956. Angka tersebut naik 5 persen atau Rp 156.272,236 dari UMK 2021 sebesar Rp 3.125.444,72. Informasi ini diperoleh dari Mochamad Popon yang hadir dalam sidang pleno Dewan Pengupahan, Selasa, 23 November 2021.

Popon yang juga Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PC FSP TSK-SPSI Kabupaten Sukabumi, mengapresiasi keberanian Bupati Sukabumi yang merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 5 persen di tengah tekanan pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri yang kendorong kenaikan sesuai formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Alhamdulillah Bupati Sukabumi bisa mengakomodir rekomendasi kenaikan sebesar 5 persen dari usulan yang disampaikan serikat pekerja sebesar 10,5 persen," kata Popon yang kini juga menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI kepada sukabumiupdate.com, Kamis, 25 November 2021.

Merujuk pada formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Popon menyebut, UMK 2022 Kabupaten Sukabumi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah pusat, kata dia, gagal menjawab logika publik, meski sudah berhasil membuat aturan secara cepat yang mengakomodir kepentingan pengusaha.

"Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi hasilnya harus positif selama tiga tahun berturut-turut. Jelas pemerintah sudah

423

membuat skenario agar UMK tidak naik, karena hampir semua kabupaten/kota pada tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonominya minus," tuturnya.

Kegagalan menjawab logika publik yang dimaksud Popon adalah kebijakan tahun sebelumnya, di mana banyak kabupaten/kota yang menaikkan UMK, termasuk Kabupaten Sukabumi sebesar 3,27 persen. Padahal, tahun lalu kondisi ekonomi sedang runtuh akibat hantaman pandemi dan pertumbuhannya minus (Kabupaten Sukabumi minus 1,08 persen). Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang juga tidak memungkinkan adanya kenaikan UMK.

"Atas dasar apa pemerintah tahun lalu menaikkan UMK 2021, sementara aturannya tidak naik dan secara ekonomi pun minus. Nah, tahun ini juga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan UMK, sebab presidennya masih sama Pak Jokowi dan Menaker-nya masih Ida Fauziyah," ujar Popon.

Popon berujar, pemerintah telah membangun kesesatan logika dengan melakukan framing ekonomi tahun 2021 masih sulit terkunci pandemi. Sebab faktanya, Popon menyebut, sektor manufaktur di Kabupaten Sukabumi, khususnya sektor sepatu dan garmen, tidak terlalu terpengaruh wabah Covid-19.

Popon mencontohkan, tahun lalu ada sejumlah perusahaan yang mengurangi karyawannya dengan alasan pandemi. Namun tahun ini, sudah kembali melakukan perekrutan, bahkan melebihi jumlah yang sebelumnya dikurangi. "Faktanya sektor manufaktur di Kabupaten Sukabumi khsusnya eksportir sektor garmen dan alas kaki, kondisi ordernya sangat baik bahkan melebihi sebelum pandemi," ucap dia.

Saat rapat Dewan Pengupahan, Popon mengaku menantang perusahaan eksportir yang mengaku terpukul akibat pandemi, menunjukkan perusahaan mana yang dimaksud dan siapa brand atau buyer-nya. "Tapi unsur pengusaha tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang berani menunjukkan." Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun disebut Popon menjadi daerah yang berani memberikan usulan kenaikan sebesar 2,5 hingga 3 persen untuk UMK 2022, sedangkan unsur serikat pekerja mengusulkan 10,5 persen, dan unsur pengusaha sudah bisa dipastikan tidak menginginkan adanya kenaikan atau sesuai formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Pemerintah pusat yang berkolaborasi intim dengan pengusaha gagal membangun manipulasi dan narasi buruh jangan mempermasalahkan formula PP 36/2021 karena upah minimum itu hanya berlaku untuk buruh dengan masa nol tahun atau di bawah 1 tahun," kata dia.

"Tapi pemerintah lupa, faktanya banyak perusahaan yang membayar upah buruhnya dengan masa kerja di atas 1 tahun bahkan belasan atau bahkan puluhan tahun dengan upah minimum, dan tidak ada sanksi apa pun dari pemerintah karena aturannya sendiri lemah atau mungkin disengaja lemah oleh pemerintah," tutupnya.

424

Judul Serikat Buruh Akan Laporkan Penetapan Upah Minimum ke PBB



Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1426414-serikat-buruh-akan-laporkan-penetapan-upah-minimum-ke-pbb

Jurnalis Fikri Halim

Tanggal 2021-11-25 12:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait, Jangan tergesa-gesa memutuskan upah minimum yang sekarang mendapat reaksi balik begitu kuat, perlawanan dari seluruh buruh di seluruh Indonesia

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait, Jangan tergesa-gesa memutuskan upah minimum yang sekarang mendapat reaksi balik begitu kuat, perlawanan dari seluruh buruh di seluruh Indonesia.

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ke toilet aja bayar Rp2.000. Naik gaji buruh, termasuk jurnalis itu harus nombok Rp700 ke toilet per hari

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini jahat sekali Pemufakatan jahat dari Menteri Tenaga Kerja dan ‘pengusaha hitam’, pemufakatan upah murah

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya ini salah satu pengurus pusat (ILO) PBB berkantor di Jenewa, Enggak pernah saya berkeliling dunia, ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur di dalam penetapan upah minimum. Kalau gitu gabung aja Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini ketetapan macam apa? Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan, emangnya gak boleh buruh itu berupah layak? gimana ceritanya?. Pertama, Mendagri beri sanksi harus taat pemerintah, kedua rapat koordinasi dipimpin Menkopolhukam, Mendagri dan Kejagung. Ini apa? mengancam?

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya benar-benar dalam sidang ILO akan saya laporkan proses seperti ini. Bahwa telah terjadi pendekatan keamanan secara struktural sosialisasi ke bawah. Kok upah minimum cawe-cawe semua menteri dari sisi keamanan

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau nanti keputusan mahkamah konstitusi (Uji Materi UU Cipta Kerja) memenangkan buruh, maka (UMP) ini belum berlaku. Semua itu batal

425

Ringkasan

Serikat buruh memprotes proses penetapan upah minimum oleh pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mengancam akan melaporkan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ ILO), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SERIKAT BURUH AKAN LAPORKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KE PBB

Serikat buruh memprotes proses penetapan upah minimum oleh pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mengancam akan melaporkan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ ILO), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait, Jangan tergesa-gesa memutuskan upah minimum yang sekarang mendapat reaksi balik begitu kuat, perlawanan dari seluruh buruh di seluruh Indonesia." kata Said dalam konferensi pers virtual seperti dikutip VIVA di channel YouTube Bicaralah Buruh, Kamis 25 November 2021.

Dia mencontohkan, upah minimum provinsi di Jakarta yang naik hanya Rp37 ribu per bulan. Jumlah itu kalau dibagi 30 hari maka hanya sekitar Rp1.300 per hari.

"Ke toilet aja bayar Rp2.000. Naik gaji buruh, termasuk jurnalis itu harus nombok Rp700 ke toilet per hari," katanya.

Nilai Ada Pemufakatan Jahat sehingga Perlu Dilaporkan ke PBB Apalagi di daerah, Said melanjutkan, di Aceh kalkulasi kenaikan UMP hanya naik Rp500 per hari, Bengkulu Rp650 per hari. "Ini jahat sekali Pemufakatan jahat dari Menteri Tenaga Kerja dan ‘pengusaha hitam’, pemufakatan upah murah," ucapnya.

Menurutnya, Gubernur, Wali Kota dan Bupati pun tak berdaya karena diancam dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus menetapkan Upah Minimum sesuai ketetapan pemerintah. Jika tidak ditetapkan dalam waktu tertentu akan dikenakan sanksi.

"Saya ini salah satu pengurus pusat (ILO) PBB berkantor di Jenewa, Enggak pernah saya berkeliling dunia, ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur di dalam penetapan upah minimum. Kalau gitu gabung aja Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja," kata Said kesal.

Dia juga menilai aneh ketika Menaker minta didampingi Mendagri, Menkopolhukam, Kejaksaan Agung untuk mengumpulkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjelaskan tentang upah minimum ini harus sesuai ketetapan pemerintah.

"Ini ketetapan macam apa? Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan, emangnya gak boleh buruh itu berupah layak? gimana ceritanya?. Pertama, Mendagri beri sanksi harus taat pemerintah, kedua rapat koordinasi dipimpin Menkopolhukam, Mendagri dan Kejagung. Ini apa? mengancam?," katanya.

Untuk itu, Said menegaskan bahwa dia akan melaporkan proses-proses seperti ini ke ILO PBB.

426

"Saya benar-benar dalam sidang ILO akan saya laporkan proses seperti ini. Bahwa telah terjadi pendekatan keamanan secara struktural sosialisasi ke bawah. Kok upah minimum cawe-cawe semua menteri dari sisi keamanan," katanya.

"Kalau nanti keputusan mahkamah konstitusi (Uji Materi UU Cipta Kerja) memenangkan buruh, maka (UMP) ini belum berlaku. Semua itu batal," ujarnya.

427

Judul Lapor ke Nomor Ini Jika Tidak Kebagian BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta

Nama Media prbandungraya.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-263092269/lapor-ke-nomor-ini-jika-tidak-kebagian-bsu-subsisi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 12:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan nomor aduan untuk para karyawan yang tidak kebagian BSU Subsidi Gaji Rp1 juta. Jika Anda ingin mengecek daftar penerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta maka bisa mengakses laman resmi Kemnaker di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pengecekan ini hanya membutuhkan NIK sesuai KTP yang Anda miliki.

LAPOR KE NOMOR INI JIKA TIDAK KEBAGIAN BSU SUBSISI GAJI BPJS KETENAGAKERJAAN RP1 JUTA

BANDUNGRAYA.ID - Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan nomor aduan untuk para karyawan yang tidak kebagian BSU Subsidi Gaji Rp1 juta. Jika Anda ingin mengecek daftar penerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta maka bisa mengakses laman resmi Kemnaker di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Pengecekan ini hanya membutuhkan NIK sesuai KTP yang Anda miliki. BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021 diberikan Rp500 ribu per bulan dan akan ditransfer 2 bulan sekaligus. Sehingga total uang yang akan diterima karyawan adalah Rp1 juta.

Jumlah calon penerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

Adapun, kriteria karyawan yang mendapat BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), karyawan penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

428

" BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas Menaker Ida.

Kriteria lainnya adalah karyawan calon penerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta berada di Zona PPKM 3 dan 4, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta esuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.

Kriteria terakhir adalah karyawan pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Cek penerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/#halaman-cek-bsu Kedua, silahkan masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.

Ketiga, centang kotak verifikasi captcha Keempat, klik lanjutkan.

Setelah itu, Anda akan mendapat status verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta.

Jika Anda sudah memenuhi syarat namun tidak menerima BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta, maka bisa lapor ke nomor berikut ini: Lapor melalui BPJS Ketenagakerjaan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut: - Lapor ke nomor 175 - Datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Melalui Kemnaker Konsultasi terkait program BSU di Kemnaker dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Klik bsu.kemnaker.go.id - Telepon nomor 1500 630 pada hari Senin – Jum’at pukul 08.00 – 16.00 WIB Itulah cara lapor jika tidak kebagian BSU Subsisi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta.***

429

Judul Buruh Kota Batam Demo Tolak UMP Kepri dan UMK Batam 2022

Nama Media batamtoday.com


Halaman/URL https://batamtoday.com/home/read/169529/Buruh-Kota-Batam-Demo-Tolak-UMP-Kepri-dan-UMK-Batam-2022

Jurnalis Putra Gema Pamungkas/Paskal Rianghepat

Tanggal 2021-11-25 12:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Ribuan buruh di Kota Batam yang tergabung dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi demo menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri dan UMK Batam tahun 2022, Kamis (25/11/2021). Massa buruh tiba di depan gedung Graha Kepri sekitar pukul 11.30 Wib. Dalam aksi ini, ribuan buruh tersebut menolak penetapan UMP Kepri dan UMK Batam tahun 2022 yang dinilai mengebiri hak buruh.

BURUH KOTA BATAM DEMO TOLAK UMP KEPRI DAN UMK BATAM 2022

BATAMTODAY.COM, Batam - Ribuan buruh di Kota Batam yang tergabung dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi demo menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri dan UMK Batam tahun 2022, Kamis (25/11/2021).

Massa buruh tiba di depan gedung Graha Kepri sekitar pukul 11.30 Wib. Dalam aksi ini, ribuan buruh tersebut menolak penetapan UMP Kepri dan UMK Batam tahun 2022 yang dinilai mengebiri hak buruh.

Diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 naik sebesar Rp 44.712 atau 1,49 persen dibandingkan UMP tahun 2021 yaitu dari Rp 3.005.460 menjadi Rp 3.050.172.

Sedangkan UMK Batam ditetapkan dari Rp 4.150.930 menjadi Rp 4.186.359 atau naik sebesar Rp 35.429,51.

"Kami tegaskan menolak UMP dan UMK yang telah ditetapkan Gubernur Kepri. Ini namanya mau mengebiri hak para pekerja," kata Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam Suprapto.

Menurut Suprapto, setidaknya ada beberapa tuntutan buruh yang akan disampaikan para pendemo hari ini. Diantaranya, mengenai kenaikan upah tahun 2022.

430

"Dasar penolakan yang dilakukan para pekerja terkait penetapan UMP dan UMK, karena formula penetapan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujarnya.

Menurut Suprapto, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang hanya mengakomodir kenaikan UMP sebesar 1,09 Persen.

Masih kata Suprapto, hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial. Namun, ia menilai penetapan UMP dan UMK tahun ini tidak Manusiawi.

"Apabila Pemerintah tetap menggunakan formulasi penetapan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36, maka kami selaku kaum buruh menyatakan dengan tegas menolak hal tersebut," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, ribuan buruh masih melakukan aksi unras di depan Gedung Graha Kepri, Kota Batam.

Editor: Yudha.

431

Judul Upaya Moeldoko Bantu Calon Pekerja Migran Indonesia Disebut Buahkan Hasil



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/upaya-moeldoko-bantu-calon-pekerja-migran-indonesia-disebut-buahkan-hasil

Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya

Tanggal 2021-11-25 12:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Novlin (Calon CPMI) Pembukaan kembali Taiwan merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah terutama peran KSP dalam memperhatikan nasib para pekerja migran. Negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warga negaranya. Saya sangat berterima kasih

positive - Abetnego Tarigan (Deputi II KSP) Presiden Joko Widodo meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi



Ringkasan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam membantu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke berbagai negara.

UPAYA MOELDOKO BANTU CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DISEBUT BUAHKAN HASIL

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam membantu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke berbagai negara.

432

Adapun hasil kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan dibukanya kembali pintu-pintu negara penempatan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) seperti Taiwan dan beberapa negara lainnya.

"Pembukaan kembali Taiwan merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah terutama peran KSP dalam memperhatikan nasib para pekerja migran. Negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warga negaranya. Saya sangat berterima kasih," ujar Novlin, salah satu CPMI yang awal November lalu bertemu dengan Moeldoko dan berkeluh kesah tentang sulitnya berangkat ke negara penempatan, Kamis (25/11/2021).

Sebelum menemui Moeldoko, Novlin yang merupakan CPMI asal Poso, Sulawesi Tengah sudah menunggu keberangkatan ke luar negeri sejak Maret 2021, tapi belum ada kepastian. Padahal para pekerja migran tersebut sudah memiliki sertifikat vaksin sesuai yang dipersyaratkan.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi mencarikan solusi pada permasalahan tersebut hingga akhirnya negara penempatan mau kembali membuka pintunya bagi pekerja migran Indonesia.

Sertifikat vaksin merupakan salah satu isu yang terus dikawal oleh KSP. Bahkan Moeldoko memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian isu ini.

Untuk itu, KSP kembali menggelar Rapat Koordinasi bersama Kemenkes dan Kemenaker secara daring dari Jakarta. Rakor kali ini membahas bagaimana sertifikasi vaksin bagi para CPMI/PMI.

"Presiden Joko Widodo meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi," ujar Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.

Abetnego menjelaskan, selama ini, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh CPMI ketika ingin berangkat ke negara penempatan. Mulai dari tidak terbacanya QR Code pada aplikasi PeduliLindungi, hingga jenis vaksin CPMI tidak sesuai atau tidak diakui oleh pemerintah negara tujuan penempatan.

Merespon pernyataan Abetnego, perwakilan Kemenaker Yusuf Setiawan memaparkan, negara penempatan yang masih terkendala adalah Kuwait, negara tersebut tidak menerima CPMI bagi yang memiliki jenis vaksin Sinovac.

Hingga akhirnya keberangkatan dan penempatan 176 CPMI/PMI ke Kuwait tertunda.

Sementara itu, beberapa negara menyaratkan para CPMI/PMI memerlukan booster dengan vaksin sinovac. Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab menyarankan CPMI untuk melakukan vaksin ulang, sedangkan untuk Qatar belum ada informasi resmi dari Pemerintah Qatar terkait booster.


Adapun Direktorat Binapenta Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker, Edo menyampaikan, aplikasi PeduliLindungi hanya mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) belum mencantumkan nomor passport pada sertifikat vaksin.

Kemudian pengembangan QR Code selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait pengembangan teknis, agar nantinya dapat terbaca oleh negara penempatan CPMI/PMI.

433

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf mengatakan, nomor paspor belum dapat digenerate ke dalam sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat mengentry nomor paspor tersebut.

Anas pun memaparkan beberapa opsi untuk interoperabilitas dan rekognisi vaksin Indonesia di negara lain. Pertama, verifikasi manual di setiap negara menalui masing-masing kedutaan seperti melalui vaksin.dto.kemkes.go.id.

Kedua, verifikasi antar sistem dengan interoperabilitas yang aman. Ada juga opsi verifikasi melalui contoh standar hub: DIVOC (WHO), EU Standard.

"Sehingga sertifikat vaksin Indonesia dapat dihubungkan dengan standar DIVOC. Opsi ini masih dalam proses dan diupayakan akan selesai pada bulan depan," ungkap Anas.

434

Judul Usaha KSP Moeldoko Bantu Calon Pekerja Migran Membuahkan Hasil

Nama Media sindonews.com


Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/609665/15/usaha-ksp-moeldoko-bantu-calon-pekerja-migran-membuahkan-hasil-1637817097

Jurnalis Mohammad Atik Fajardin

Tanggal 2021-11-25 12:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Novlin (Calon PMI) Pembukaan kembali Taiwan merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah terutama peran KSP dalam memperhatikan nasib para pekerja migran. Negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warga negaranya. Saya sangat berterima kasih

positive - Abetnego Tarigan (Deputi II KSP) Presiden Jokowi meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi



Ringkasan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam membantu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke berbagai negara. Hal ini terkait dampak pandemi yang belum juga mereda, yakni sertifikat vaksin. Hal ini diungkapkan Novlin, salah satu CPMI yang awal bulan November lalu bertemu dengan Moeldoko dan berkeluh kesah tentang sulitnya berangkat ke negara penempatan, Kamis (25/11/2021).

USAHA KSP MOELDOKO BANTU CALON PEKERJA MIGRAN MEMBUAHKAN HASIL

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam membantu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke

435

berbagai negara. Hal ini terkait dampak pandemi yang belum juga mereda, yakni sertifikat vaksin.

Hal ini diungkapkan Novlin, salah satu CPMI yang awal bulan November lalu bertemu dengan Moeldoko dan berkeluh kesah tentang sulitnya berangkat ke negara penempatan, Kamis (25/11/2021).

"Pembukaan kembali Taiwan merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah terutama peran KSP dalam memperhatikan nasib para pekerja migran. Negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warga negaranya. Saya sangat berterima kasih," ungkap Novlin.

Sebelum menemui KSP Moeldoko, Novlin yang merupakan CPMI asal Poso sudah menunggu keberangkatan ke luar negeri sejak Maret 2021, tapi belum ada kepastian. Padahal para pekerja migran tersebut sudah memiliki sertifikat vaksin sesuai yang dipersyaratkan.

Mendengar hal tersebut, KSP bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi mencarikan solusi pada permasalahan tersebut. Hingga akhirnya, negara penempatan mau kembali membuka pintunya bagi pekerja migran Indonesia.

Sertifikat vaksin merupakan salah satu isu yang terus dikawal oleh KSP. Bahkan Moeldoko memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian isu ini. Untuk itu, KSP kembali menggelar Rapat Koordinasi bersama Kemenkes dan Kemenaker secara daring dari Jakarta. Rakor kali ini membahas bagaimana sertifikasi vaksin bagi para CPMI/PMI.

"Presiden Jokowi meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi," ujar Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.

Abetnego menjelaskan, selama ini Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh CPMI ketika ingin berangkat ke negara penempatan. Mulai dari tidak terbacanya QR Code pada aplikasi PeduliLindungi, hingga jenis vaksin CPMI tidak sesuai atau tidak diakui oleh pemerintah negara tujuan penempatan.

Merespons pernyataan Abetnego, perwakilan Kemenaker Yusuf Setiawan memaparkan, negara penempatan yang masih terkendala adalah Kuwait, negara tersebut tidak menerima CPMI bagi yang memiliki jenis vaksin Sinovac. Hingga akhirnya keberangkatan dan penempatan 176 CPMI/PMI ke Kuwait tertunda.

Sementara itu, beberapa negara menyaratkan para CPMI/PMI memerlukan booster dengan vaksin sinovac. Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab menyarankan CPMI untuk melakukan vaksin ulang, sedangkan untuk Qatar belum ada informasi resmi dari Pemerintah Qatar terkait booster.


Adapun Dit. Binapenta Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker, Edo menyampaikan, aplikasi PeduliLindungi hanya mencantumkan NIK belum mencantumkan nomor passport pada sertifikat vaksin.

Kemudian pengembangan QR Code selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait pengembangan teknis, agar nantinya dapat terbaca oleh negara penempatan CPMI/PMI.

436

Sementara Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenkes Anas Ma'ruf mengatakan, nomor passport belum dapat digenerate ke dalam sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat mengentry nomor passport tersebut.

Anas pun memaparkan beberapa opsi untuk interoperabilitas dan rekognisi vaksin Indonesia di negara lain. Pertama, verifikasi manual di setiap negara menalui masing-masing kedutaan seperti melalui vaksin.dto.kemkes.go id.

Kedua, verifikasi antar sistem dengan interoperabilitas yang aman. Ada juga opsi verifikasi melalui contoh standar hub: DIVOC (WHO), EU Standard. "Sehingga sertifikat vaksin Indonesia dapat dihubungkan dengan standar DIVOC. Opsi ini masih dalam proses dan diupayakan akan selesai pada bulan depan," ungkap Anas.

437

Judul Percepat Penyaluran, Kemnaker Perluas Penerima BSU 2021

Nama Media info31.id


Halaman/URL https://www.info31.id/percepat-penyaluran-kemnaker-perluas-penerima-bsu-2021/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 12:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus menggenjot penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, sebanyak 7.163.043 pekerja telah menerima BSU.

PERCEPAT PENYALURAN, KEMNAKER PERLUAS PENERIMA BSU 2021

JAKARTA,info31.id – Kementerian Ketenagakerjaan terus menggenjot penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, sebanyak 7.163.043 pekerja telah menerima BSU.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

438

Menurut Menaker, Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

“Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi,” kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (25/11/2021).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. “Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima,” katanya.


“Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU,” ujarnya.


439

Judul Lebih 7 Juta Orang Terima Subsidi Gaji, Cek Status BSU Anda di Sini

Nama Media news.ddtc.co.id


Halaman/URL https://news.ddtc.co.id/lebih-7-juta-orang-terima-subsidi-gaji-cek-status-bsu-anda-di-sini-34773

Jurnalis Redaksi DDTCNews

Tanggal 2021-11-25 12:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Pemerintah tengah mengejar target penyaluran bantuan subsidi upah/gaji (BSU) kepada pekerja atau buruh sebelum tutup buku 2021. Per akhir November 2021, tercatat sejumlah 7.163.043 orang telah menerima BSU. Pemerintah juga kembali menambah jumlah penerima BSU melalui penerbitan PMK 21/2021. Perluasan penerima dilakukan karena masih ada sisa anggaran BSU.

LEBIH 7 JUTA ORANG TERIMA SUBSIDI GAJI, CEK STATUS BSU ANDA DI SINI

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah mengejar target penyaluran bantuan subsidi upah/gaji (BSU) kepada pekerja atau buruh sebelum tutup buku 2021. Per akhir November 2021, tercatat sejumlah 7.163.043 orang telah menerima BSU. Pemerintah juga kembali menambah jumlah penerima BSU melalui penerbitan PMK 21/2021. Perluasan penerima dilakukan karena masih ada sisa anggaran BSU.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak

440

pandemi pada sektor ekonomi," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dikutip dari siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Sampai saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

Menaker Ida mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya disebabkan duplikasi data dengan penerima bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.


Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Pekerja atau buruh bisa membuat akun pada tautan tersebut.

Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU. "Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," ujarnya. (sap)

441

Judul Sudah 7,1 Juta Pekerja Terima Subsidi Gaji, Kamu Termasuk? Simak Cara Ceknya



Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/25/120700426/sudah-7-1-juta-pekerja-terima-subsidi-gaji-kamu-termasuk-simak-cara-ceknya


Tanggal 2021-11-25 12:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU) kepada pekerja/buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

SUDAH 7,1 JUTA PEKERJA TERIMA SUBSIDI GAJI, KAMU TERMASUK? SIMAK CARA CEKNYA

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU) kepada pekerja/buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

442

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima.

Sementara, calon penerima yang tidak dapat menerima bantuan subsidi gaji di antaranya disebabkan oleh duplikasi data dengan penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah lainnya seperti program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," ucapnya melalui keterangan pers tertulisnya, Kamis (25/11/2021).

Sebagaimana diketahui, Kemenaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji /Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata dia.



443

Judul Kemenaker Percepat Penyaluran BSU 2021



Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/858641/kemenaker-percepat-penyaluran-bsu-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 12:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada pekerja/buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

KEMENAKER PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada pekerja/buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan

444

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (25/11/2021).

Ida mengatakan, hingga saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.





Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini Sumber: BeritaSatu.com

445

Judul Ribuan Buruh di Berbagai Wilayah Indonesia Serentak Gelar Aksi Demo

Nama Media newmalangpos.id


Halaman/URL https://newmalangpos.id/ribuan-buruh-di-berbagai-wilayah-indonesia-serentak-gelar-aksi-demo

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 12:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Nanang Setyono (Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah) Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011


Ringkasan

Pada hari ini yakni Kamis (25/11), ribuan buruh yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Demonstrasi di Jakarta, ribuan buruh yang sudah tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melaksanakan aksi demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi.

RIBUAN BURUH DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA SERENTAK GELAR AKSI DEMO

NewMalangPos - Pada hari ini yakni Kamis (25/11), ribuan buruh yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Demonstrasi di Jakarta, ribuan buruh yang sudah tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melaksanakan aksi demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut, ada tiga tuntutan dalam demo tersebut, salah satunya terkait UMP.

446

Jawa Barat juga akan menggelar aksi demo. Elemen buruh KSPSI Jawa Barat menggelar aksi demo untuk menolak penetapan UMP Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (25/11).

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto berkata, aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Lalu di Jawa Tengah, demo akan digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan.

Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono ada sekitar 2.000 buruh yang akan turun hari ini. Nanang berkata, aksi turun ke jalan para buruh ini tak lepas dari besaran UMP di Jateng yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. UMP Jateng hanya Rp. 1.813.011,-.

"Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011 ", kata Nanang, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (25/11).

Kemudian di Jawa Timur, ribuan buruh akan turun aksi di Grahadi dan kantor gubernur. Jazuli SH, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menolak UMP yang dianggapnya tidak manusiawi.

Sebelumnya elemen buruh di daerah lain telah melakukan aksi serupa. Di Yogyakarta misalnya, buruh melakukan aksi pada Rabu (23/11). Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta Irsad Ade Irawan mengatakan, untuk hidup layak di daerah itu dibutuhkan penghasilan bulanan sebesar Rp 3 juta. Namun, UMP DIY 2022 sebesar Rp 1.840.000.

Sebelumnya, Kemnaker menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11) lalu.

(yla/wis/cnni/mg7/mg1/mar/nmp).

447

Judul UMP Kalsel 2022 Hanya Naik Rp29 Ribu, Aliansi Buruh Banua Demo ke Dewan

Nama Media kanalkalimantan.com


Halaman/URL https://www.kanalkalimantan.com/ump-kalsel-2022-hanya-naik-rp29-ribu-aliansi-buruh-banua-demo-ke-dewan/

Jurnalis Aprillia Risa

Tanggal 2021-11-25 12:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2022 yang telah diteken Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menuai protes pekerja dan buruh di Banua. Menyusul terbitnya regulasi UMP 2022 yang hanya naik Rp29 ribu dinilai tak memperhatikan nasib para pekerja. Aliansi Pekerja Buruh Banua menggelar unjuk rasa di DPRD Kalsel Kamis (25/11/2021) pukul 10.00 Wita. Para pendemo menilai regulasi baru UMP 2022 tidak adil bagi para buruh, karena kenaikan upah pekerja masih sangat kecil dan masih minim.

UMP KALSEL 2022 HANYA NAIK RP29 RIBU, ALIANSI BURUH BANUA DEMO KE DEWAN

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2022 yang telah diteken Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menuai protes pekerja dan buruh di Banua. Menyusul terbitnya regulasi UMP 2022 yang hanya naik Rp29 ribu dinilai tak memperhatikan nasib para pekerja.

Aliansi Pekerja Buruh Banua menggelar unjuk rasa di DPRD Kalsel Kamis (25/11/2021) pukul 10.00 Wita. Para pendemo menilai regulasi baru UMP 2022 tidak adil bagi para buruh, karena kenaikan upah pekerja masih sangat kecil dan masih minim.

Para pendemo yang didominasi oleh para buruh menyebut kenaikan UMP 2022 sekitar 1,01 persen masih sangat kecil, sedangkan para buruh menuntut kenaikan upah pada tahun 2022 berkisar 5-8 persen.

Aksi unjuk rasa dipimpin Yuyun Indarto, Ketua FSPMI (Federasi serikat Pekerja Metal Indonesia) menuntut untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel, para buruh tidak bersedia menemui perwakilan baik dari dinas ketenagakerjaan maupun anggota DPRD.

448

Para buruh menegaskan sebelum mereka bertemu dengan gubernur mereka akan menunggu sampai malam hari, bahkan akan menginap di Jalan Lambung Mangkurat di depan gedung DPRD Kalsel.

"DPRD seharusnya mereka bisa menyampaikan dan menerima aspirasi kita sebagai pekerja buruh, namun karena mereka tidak bersedia maka kita yang turun langsung agar suara kita didengar," tegas Yuyun.

Serikat buruh pekerja juga mempertanyakan perihal kenaikan UMP Kalsel yang hanya 1,01 persen dilakukan secara sepihak tanpa ada sosialisasi dengan serikat buruh. Banyak buruh pekerja yang didominasi pekerja usia produktif ini protes akan keputusan tersebut.

Salah satu pendemo, Syaiful Bazar kepada Kanalkalimantan.com membeberkan, untuk angka kenaikan upah hanya Rp 29.000 per orang sangat kecil.

"Itu sangat kecil mas, kalau cuma Rp 29.000 per orang padahal kami sudah dua tahun lebih sejak pandemi tidak ada kenaikan upah," ujar Syaiful.

Aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan UMP masih berlangsung di depan gedung DPRD Kalsel, sementara petugas kepolisian menutup sementara akses jalan keluar masuk di kawasan tersebut.

449

Judul UMK Tangsel Diminta Naik, Kadisnaker: Tunggu Saja



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1743008/umk-tangsel-diminta-naik-kadisnaker-tunggu-saja

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-11-25 11:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sukanta (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel) Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, Kota Tangsel ada kenaikan 1,17 persen dari UMK 2021. Jumlahnya sekitar Rp 49 ribu sekian

negative - Sukanta (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel) Serikat buruh meminta kenaikan 10 persen. Apindo menolak kenaikan karena masih pandemi, minimal sama dengan Kabupaten Tangerang, karena kan perusahaan di Tangsel banyak juga karyawannya yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Kalau tidak sama dengan sini akhirnya kan pola penggajiannya bingung

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Tinggal nunggu keputusan gubernur. Batas akhirnya tanggal 30 November Kepgub (Keputusan Gubernur) harus sudah ada

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyampaikan rekomendasi angka kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 Kota Tangsel kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Penetapan UMK kini masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Banten. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel Sukanta mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi soal angka UMK 2022 Kota Tangsel, baik dari serikat pekerja maupun dari pelaku usaha.

UMK TANGSEL DIMINTA NAIK, KADISNAKER: TUNGGU SAJA

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyampaikan rekomendasi angka kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 Kota Tangsel kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Penetapan UMK kini masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel Sukanta mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi soal angka UMK 2022 Kota Tangsel, baik dari serikat pekerja maupun dari pelaku usaha.

450

Dia menyebut ada kenaikan angka UMK 2022 sebesar 1,17 persen atau sekitar Rp 49 ribu dari tahun sebelumnya. Angka itu disebut tertinggi se-Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, Kota Tangsel ada kenaikan 1,17 persen dari UMK 2021. Jumlahnya sekitar Rp 49 ribu sekian," kata Sukanta.

Dia mengatakan, perhitungan angka berdasarkan PP tersebut diakui mendapat penolakan, baik dari serikat pekerja maupun pelaku usaha. Bagi serikat pekerja, angka tersebut kecil, sementara pelaku usaha menginginkan tidak ada kenaikan atau angka kenaikannya lebih kecil dari 1,17 persen.

"Serikat buruh meminta kenaikan 10 persen. Apindo menolak kenaikan karena masih pandemi, minimal sama dengan Kabupaten Tangerang, karena kan perusahaan di Tangsel banyak juga karyawannya yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Kalau tidak sama dengan sini akhirnya kan pola penggajiannya bingung," jelasnya.

Sukanta mengungkapkan, sepengamatannya kemungkinan besar keputusan tersebut mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Lebih lanjut, Sukanta menyebut pihaknya menunggu keputusan dari Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberi keputusan.

"Tinggal nunggu keputusan gubernur. Batas akhirnya tanggal 30 November Kepgub (Keputusan Gubernur) harus sudah ada," kata dia.

451

Judul UMK Tangsel Diminta Naik, Kadisnaker: Tunggu Saja



Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r3432k330/umk-tangsel-diminta-naik-kadisnaker-tunggu-saja

Jurnalis Bilal Ramadhan

Tanggal 2021-11-25 11:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sukanta (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel) Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, Kota Tangsel ada kenaikan 1,17 persen dari UMK 2021. Jumlahnya sekitar Rp 49 ribu sekian

negative - Sukanta (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel) Serikat buruh meminta kenaikan 10 persen. Apindo menolak kenaikan karena masih pandemi, minimal sama dengan Kabupaten Tangerang, karena kan perusahaan di Tangsel banyak juga karyawannya yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Kalau tidak sama dengan sini akhirnya kan pola penggajiannya bingung

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Tinggal nunggu keputusan gubernur. Batas akhirnya tanggal 30 November Kepgub (Keputusan Gubernur) harus sudah ada

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyampaikan rekomendasi angka kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 Kota Tangsel kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Penetapan UMK kini masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Banten. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel Sukanta mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi soal angka UMK 2022 Kota Tangsel, baik dari serikat pekerja maupun dari pelaku usaha.

UMK TANGSEL DIMINTA NAIK, KADISNAKER: TUNGGU SAJA

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyampaikan rekomendasi angka kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 Kota Tangsel kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Penetapan UMK kini masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel Sukanta mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi soal angka UMK 2022 Kota Tangsel, baik dari serikat pekerja maupun dari pelaku usaha.

452

Dia menyebut ada kenaikan angka UMK 2022 sebesar 1,17 persen atau sekitar Rp 49 ribu dari tahun sebelumnya. Angka itu disebut tertinggi se-Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, Kota Tangsel ada kenaikan 1,17 persen dari UMK 2021. Jumlahnya sekitar Rp 49 ribu sekian," kata Sukanta.

Dia mengatakan, perhitungan angka berdasarkan PP tersebut diakui mendapat penolakan, baik dari serikat pekerja maupun pelaku usaha. Bagi serikat pekerja, angka tersebut kecil, sementara pelaku usaha menginginkan tidak ada kenaikan atau angka kenaikannya lebih kecil dari 1,17 persen.

"Serikat buruh meminta kenaikan 10 persen. Apindo menolak kenaikan karena masih pandemi, minimal sama dengan Kabupaten Tangerang, karena kan perusahaan di Tangsel banyak juga karyawannya yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Kalau tidak sama dengan sini akhirnya kan pola penggajiannya bingung," jelasnya.

Sukanta mengungkapkan, sepengamatannya kemungkinan besar keputusan tersebut mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Lebih lanjut, Sukanta menyebut pihaknya menunggu keputusan dari Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberi keputusan.

"Tinggal nunggu keputusan gubernur. Batas akhirnya tanggal 30 November Kepgub (Keputusan Gubernur) harus sudah ada," kata dia.

453

Judul Salatiga Ajukan Kenaikan UMK Rp100 Ribu

Nama Media rmoljawatengah.id


Halaman/URL https://www.rmoljawatengah.id/salatiga-ajukan-kenaikan-umk-rp100-ribu

Jurnalis Erna Yunus B

Tanggal 2021-11-25 11:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

SALATIGA AJUKAN KENAIKAN UMK RP100 RIBU

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan, Upah Minimum Kota (UMK) Salatiga mengajukan penambahan Rp 100 ribu.

"Ada kenaikan, kita mengajukan penambahan Rp 100 UMK untuk 2022," kata Wali Kota kepada RMOLJateng, Kamis (25/11).

Ini berarti, lanjut dia, UMK Salatiga yang semula Rp 2000.000 menjadi Rp 2.100.000.

Penambahan ini diakuinya, telah melalui rapat Bipartit serta Dinas Ketenagakerjaan serta sejumlah pihak terkait.

Dan ada penambahan ini, telah diajukan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Kalau nggak salah (UMK) Rp 2,1 nya rp2.000.100 belakangnya (penambahan) Rp 100.00-an. 'Ya' ini sudah dibahas, dirapatkan dengan pengusaha, asosiasi. Dan Pemerintah fasilitasi saja. Yang jelas sudah ada kesepakatan jika nanti kita kirim ke Gubernur," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, besaran UMP tahun 2022 Provinsi Jateng menjadi Rp 1.812.935.

454

Judul BERITA FOTO - PENGAMANAN UNJUK RASA BURUH DI JAWA TIMUR

Nama Media antarafoto.com


Halaman/URL https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1637815807/pengamanan-unjuk-rasa-buruh-di-jawa-timur

Jurnalis Didik Suhartono

Tanggal 2021-11-25 11:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

BERITA FOTO - PENGAMANAN UNJUK RASA BURUH DI JAWA TIMUR

Semulah Polisi memasang pagar kawat berduri untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa buruh di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/11/2021). Polda Jawa Timur mengerahkan 3.200 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di sejumlah daerah di Jawa Timur yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2022. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU.

455

Judul 2.645 Aparat Gabungan Dikerahkan Jaga Demo Buruh dan Ormas Pemuda Pancasila di Jakarta Pusat



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/25/11430101/2645-aparat-gabungan-dikerahkan-jaga-demo-buruh-dan-ormas-pemuda

Jurnalis Ihsanuddin

Tanggal 2021-11-25 11:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Sebanyak 2.645 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk menjaga aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Aksi unjuk rasa akan berlangsung di dua lokasi, yakni demo serikat buruh di sekitar Patung Kuda untuk menolak upah minimum provinsi, serta demo ormas Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR.

2.645 APARAT GABUNGAN DIKERAHKAN JAGA DEMO BURUH DAN ORMAS PEMUDA PANCASILA DI JAKARTA PUSAT

Sebanyak 2.645 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk menjaga aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Aksi unjuk rasa akan berlangsung di dua lokasi, yakni demo serikat buruh di sekitar Patung Kuda untuk menolak upah minimum provinsi, serta demo ormas Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR.

Pada Kamis pagi tadi, seluruh aparat gabungan sudah melaksanakan apel pasukan di Lapangan Silang Monas, dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi.

"Kapolres tadi memberikan arahan agar pelaksanaan pengamanan tetap dilakukan secara humanis," kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Polisi Sam Suharto seperti dilansir Antara.

Sementara itu, pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Sejumlah ruas jalan yang mengarah pada Bundaran Patung Kuda direncanakan dilakukan penutupan, yakni Jalan Veteran, Jalan Merdeka Barat, dan Jalan Merdeka Utara. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta menjelaskan, penutupan jalan akan dilakukan lebih awal.

"Kalau memungkinkan akan ditutup lebih awal. Yang pertama adalah Patung Kuda mengarah utara ditutup, Harmoni arah selatan ditutup," kata Purwanta.

456

Judul Demo Buruh 25 November 2021, Ini Kabar dari DKI-Jabar-Jateng



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5826509/demo-buruh-25-november-2021-ini-kabar-dari-dki-jabar-jateng

Jurnalis Tim detikcom

Tanggal 2021-11-25 11:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kira-kira 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional bersama 6 konfederasi serikat pekerja tingkat nasional menyatakan menolak keras penetapan nilai UMP dan UMK yang hanya naik rata-rata secara nasional cuma 1,09%

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jawa Barat) Terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja besok KSPSI Jabar meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja karena UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hal-hal buruh, terbukti salah satu contoh adalah mengenai pengupahan dimana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi buruh dikawal, pengamanan untuk rekan-rekan buruh sudah disiapkan. Polri akan berupaya memfasilitasi agar aspirasi buruh dapat disalurkan

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Masih ada potensi penyebaran COVID. Agar bisa jaga prokes saat penyampaian pendapat di muka umum

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Langkah yang akan diambil sudah disepakati oleh 6 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Langkah itu ada dua. Satu, tanggal 29 dan 30 November 2021, akan dilaksanakan gabungan aksi unjuk rasa nasional di Istana Negara, Balai Kota DKI, dan Kemenaker

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh se-Jabar, DKI, Banten, yang kalau digabungkan dari 6 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja tersebut, jumlahnya puluhan ribu buruh. Tentu nanti akan diatur teknis unjuk rasanya. Mungkin 10 ribu di Istana, 10 ribu Balkot, 10 ribu di Kemenaker. Ini tidak main-main ini. Tentu aksi ini mempertimbangkan prokes, PPKM level 1, dan juga arahan-arahan dari aparat keamanan supaya nggak ganggu ketertiban

457

Ringkasan

Demo buruh 25 November 2021 dilakukan di berbagai daerah hari ini. Buruh ramai-ramai turun ke jalan untuk protes kenaikan UMP yang dirasa kurang. Sebelumnya diketahui bahwa serikat buruh di berbagai wilayah Indonesia menolak penetapan upah minimum tahun 2022. Penolakan tersebut disebabkan oleh upah minimum dihitung berdasarkan PP 36 Tahun 2021 yang menginduk kepada UU Cipta Kerja.

DEMO BURUH 25 NOVEMBER 2021, INI KABAR DARI DKI-JABAR-JATENG

Demo buruh 25 November 2021 dilakukan di berbagai daerah hari ini. Buruh ramai-ramai turun ke jalan untuk protes kenaikan UMP yang dirasa kurang.

Sebelumnya diketahui bahwa serikat buruh di berbagai wilayah Indonesia menolak penetapan upah minimum tahun 2022. Penolakan tersebut disebabkan oleh upah minimum dihitung berdasarkan PP 36 Tahun 2021 yang menginduk kepada UU Cipta Kerja.

Tak hanya terjadi di DKI Jakarta, demo buruh juga terjadi di wilayah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Lebih lanjut, simak informasi demo buruh 25 November 2021 yang telah kami rangkum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi buruh dilakukan karena menolak keras kenaikan UMP yang rata-rata hanya 1,09%.

"Kira-kira 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional bersama 6 konfederasi serikat pekerja tingkat nasional menyatakan menolak keras penetapan nilai UMP dan UMK yang hanya naik rata-rata secara nasional cuma 1,09%," tutur Iqbal.

Demonstrasi buruh di Jakarta dipusatkan di bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Diperkirakan 6.000 buruh akan hadir dalam demonstrasi tersebut.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat Kompol Purwanta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan akibat demo. Beberapa ruas jalan akan ditutup. Berikut rinciannya: Demo buruh 25 November 2021 yang dilakukan massa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sempat sedikit memanas. Massa menabrakkan mobil komando ke kawat berduri yang menutup jalan karena mereka ingin demo di depan Mahkamah Konstitusi (MK).

Demo buruh direncanakan digelar di Gedung Sate Kota Bandung siang ini (25/11/2021). Massa yang turun bertujuan untuk mengawal pembacaan putusan UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menyebut, pihaknya telah mengutus sekitar 3.000 buruh untuk mengawal langsung di MK. Sedangkan 2.000 buruh akan melakukan aksi di Gedung Sate.

"Terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja besok KSPSI Jabar meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja karena UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hal-hal buruh, terbukti salah satu contoh adalah mengenai pengupahan dimana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022," kata Roy dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/11/2021).

458

Massa buruh direncanakan melakukan unjuk rasa di Jawa Tengah. Terdapat dua titik yang akan dijadikan lokasi. Berikut rinciannya: Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy mengatakan, pihaknya memfasilitasi dan mempersiapkan keamanan supaya unjuk rasa dapat berjalan dengan aman. Pihak kepolisian berharap massa buruh tetap menjaga protokol kesehatan.

"Aksi buruh dikawal, pengamanan untuk rekan-rekan buruh sudah disiapkan. Polri akan berupaya memfasilitasi agar aspirasi buruh dapat disalurkan," tutur Iqbal pada Rabu (24/11/2021).

"Masih ada potensi penyebaran COVID. Agar bisa jaga prokes saat penyampaian pendapat di muka umum," tambahnya.

Penjelasan KSPI soal demo buruh 25 November 2021 dapat disimak di halaman selanjutnya.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI menyebut massa buruh akan melakukan gabungan aksi unjuk rasa nasional di DKI Jakarta pada 29 dan 30 November 2021.

"Langkah yang akan diambil sudah disepakati oleh 6 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Langkah itu ada dua. Satu, tanggal 29 dan 30 November 2021, akan dilaksanakan gabungan aksi unjuk rasa nasional di Istana Negara, Balai Kota DKI, dan Kemenaker," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Senin (22/11/2021).

Aksi demonstrasi akan dihadiri puluhan ribu buruh dari Jabar, DKI dan Banten serta dipastikan akan mempertimbangkan protokol kesehatan dan koordinasi dengan aparat.

"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh se-Jabar, DKI, Banten, yang kalau digabungkan dari 6 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja tersebut, jumlahnya puluhan ribu buruh. Tentu nanti akan diatur teknis unjuk rasanya. Mungkin 10 ribu di Istana, 10 ribu Balkot, 10 ribu di Kemenaker. Ini tidak main-main ini. Tentu aksi ini mempertimbangkan prokes, PPKM level 1, dan juga arahan-arahan dari aparat keamanan supaya nggak ganggu ketertiban," tambahnya.

459

Judul UMK Makassar Naik Rp39.559

Nama Media Kolaka Pos


Halaman/URL Pg5

Jurnalis rhm

Tanggal 2021-11-25 11:38:00

Ukuran 119x113mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sudah ditetapkan pada 19 November 2021. Besarannya Rp3.165.876. Ada kenaikan sekitar Rp100 ribu dibanding UMP 2021 yang besarannya Rp3.052.000. Jika UMP sudah ditetapkan khusus untuk Upah Minimum Kota (UMK) baru dibahas dengan melibatkan pihak tripartit yakni perwakilan dari dgmisasi buruh, perusahaan, dan Pemerintah Kota Makassar Selasa(23/11).

UMK MAKASSAR NAIK RP39.559

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sudah ditetapkan pada 19 Norcmber 2021. Besarannya Rp3.165.876. Ada kenaikan sekitar Rp100 ribu dibanding UMP 2021 yang besarannya Rp3.052.000.

Jika UMP sudah ditetapkan khusus untuk Upah Minimum Kota (UMK) baru dibahas dengm melibatkan pihak tripartit yakni perwakilan dari dgmisasi buruh, perusahaan, dan Pemerintah Kota Makassar Sebsa(23/11).

Pembahasan berjalan alot sebelum diputuskan kenaikan UMK tahun depan sebesar 1,2 persen atau Rp39.559. Jadi, jika UMK Makassae tahun ini sebesar Rp3255.423, maka tahun depan menjadi Rp3.291.982.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palambang, mengatakan, penentuan sempat tertunda beberapa kali lantaran belum quorummnya anggota dewan pengupahan Pembahasan penentuan UMK tahun depan berjalan cukup alot Namun setelah melakukan pembahasan dengan menghitung indikator yang mempengaruhi UMK maka disepakati kenaikan sebesar 1,2 persen.

Indikator yang dimaksud adalah angka kemiskinan, pengangguran, inflasi penumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator lainnya Hasil rapat dewan pengupahan terkait UMK tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke Wali Kota Makassar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar Muammar Muhay yang menjelaskan, bagi Apindo, kenaikan sebesar 1,2 persen itu cukup berat

460

"Dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kami berharap UMK tahun depan tidak naik Tapi karena itu sudah ditetapkan, kita akan ikuti," ungkapnya.

Berbeda dengan Apindo, Mulyadi Arief, anggota dewan pengupahan unsur pekerja dari oiganisasd DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebenarnya berharap agar kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 8 persen dengan berbagai pertimbangan.

"Namun sayang usulan tersebut tidak diakomodiif tandasnya. (rhm)

461

Judul Tak Percaya Dewan, Buruh Desak Gubernur Kalsel Revisi Kenaikan UMP

Nama Media apahabar.com


Halaman/URL https://apahabar.com/2021/11/tak-percaya-dewan-buruh-desak-gubernur-kalsel-revisi-kenaikan-ump/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 11:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Aksi demo buruh kembali berlangsung depan kantor DPRD Kalsel, Kamis (25/11). Pada gerakan kali ini, buruh yang berunjuk rasa tak mau membubarkan diri sebelum bertemu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Bahkan mereka kepala daerah yang biasa disapa Paman Birin itu untuk merevisi kenaikan UMP 1,01 persen yang telah diteken 19 November 2021 tadi.

TAK PERCAYA DEWAN, BURUH DESAK GUBERNUR KALSEL REVISI KENAIKAN UMP

Aksi demo buruh kembali berlangsung depan kantor DPRD Kalsel, Kamis (25/11). Pada gerakan kali ini, buruh yang berunjuk rasa tak mau membubarkan diri sebelum bertemu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Bahkan mereka kepala daerah yang biasa disapa Paman Birin itu untuk merevisi kenaikan UMP 1,01 persen yang telah diteken 19 November 2021 tadi.

"Kami tak mau bubar sebelum Paman Birin menemui. Kami tak percaya lagi dengan DPRD hanya menampung aspirasi. Makanya kami ingin Gubernur yang datang ke sini," teriak Koordinator Aksi, Sumarlan.

Mereka menganggap Paman Birin lupa dengan prinsip otonomi daerah yang harusnya memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

"Gubernur kita lalai, saat ini tidak mementingkan kepentingan rakyat tapi hanya ikut mengikuti apa yang diputus oleh pusat," teriaknya.

Protes buruh disebabkan oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik 1,01 persen. Bagi buruh Surat Keputusan itu harus dianulir karena dianggap tak sesuai.

"Mestinya DPRD itu harus memperjuangkan, tapi buktinya mereka tak bisa memperjuangkan," katanya. Menurut mereka dengan meningkatnya ekonomi, upah buruh mestinya ikut naik.

Di saat bersamaan, para wakil rakyat tengah menggelar sidang Paripurna Istimewa pengesahan APBD 2022.

462

Tak ada Gubernur atau pun Wakilnya, H Muhidin hadir dalam paripurna istimewa itu. Pandangan Gubernur soal APBD diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

Informasi yang dihimpun, Gubernur dan Wakil malah tak berada Kalsel. Sabirin Noor sedang berobat di Jakarta, dan Wakil Gubernur berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wagub menghadiri acara pariwisata, kerja sama antara Pemerintah Kalsel dan NTT.

463

Judul Daftar UMP 2022 di 33 Provinsi di Indonesia Terbaru: Surabaya, Malang, Jogja, Jakarta, Bandung hingga Makassar



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-703092438/daftar-ump-2022-di-33-provinsi-di-indonesia-terbaru-surabaya-malang-jogja-jakarta-bandung-hingga-makassar?page=all

Jurnalis Arfrian Rahmanta

Tanggal 2021-11-25 11:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

33 provinsi di Indonesia akhirnya merilis nominal upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang berdasar UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada UMP 2022 dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan. Yang belum mengeluarkan upah minimum adalah provinsi Maluku.

DAFTAR UMP 2022 DI 33 PROVINSI DI INDONESIA TERBARU: SURABAYA, MALANG, JOGJA, JAKARTA, BANDUNG HINGGA MAKASSAR

33 provinsi di Indonesia akhirnya merilis nominal upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang berdasar UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada UMP 2022 dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan. Yang belum mengeluarkan upah minimum adalah provinsi Maluku.

Pemerintah diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan mnaikkan UMP 2022 sebesar 1,09 persen.

Daftar UMP 2022 di 33 provinsi Indonesia UMP Jawa dan Bali tahun 2022 UMP Sumatera tahun 2022 UMP Nusa Tenggara tahun 2022 UMP Kalimantan tahun 2022 UMP Sulawesi tahun 2022 UMP Maluku-Papua tahun 2022 Tidak mengalami kenaikan Dari daftar UMP 2022 di atas, ada empat provinsi yang tidak mengalami kenaikan upah minimum. Pasalnya, upah minimum tahun ini telah melampaui ketentuan batas atas.

Empat provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. UMP 2022 tertinggi dan terendah Provinsi DKI Jakarta adalah daerah yang punya UMP 2022 paling tinggi, yakni Rp 4.452.724. Sementara UMP 2022 terendah adalah di Jawa Tengah, yakni sebesar Rp 1.813.011.

464

Untuk upah minimum regional (UMR) atau upah minimum kota/kabupaten (UMK) Surabaya, Malang, Jogja, Jakarta, Bandung hingga Makassar tak akan kurang dari UMP 2022.

Demikian UMP 2022 dari 33 provinsi di Indonesia dari yang tak berubah, tertinggi dan terendah.***.

465

Judul Polisi tutup jalan arah ke Istana Negara selama aksi buruh demo

Nama Media kalteng.antaranews.com


Halaman/URL https://kalteng.antaranews.com/berita/523157/polisi-tutup-jalan-arah-ke-istana-negara-selama-aksi-buruh-demo

Jurnalis Admin Kalteng

Tanggal 2021-11-25 11:31:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, karena aksi buruh menyampaikan pendapat di muka umum pada Kamis. Rekayasa lalu lintas dilakukan seiring dengan aksi unjuk rasa oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta serikat buruh lainnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

POLISI TUTUP JALAN ARAH KE ISTANA NEGARA SELAMA AKSI BURUH DEMO

Jakarta - Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, karena aksi buruh menyampaikan pendapat di muka umum pada Kamis.



Sementara itu, pengalihan jalan juga akan dilakukan secara situasional, yakni kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat baik mengarah ke Harmoni maupun Bundaran HI. Polisi pun memperkirakan jumlah massa dalam unjuk rasa ini mencapai 6.000 orang.

"Hari ini demo kurang lebih 6.000. Kalau memungkinkan, (jalan) akan ditutup lebih awal," tutur Purwanta.


466

Adapun aksi buruh ini dipicu oleh kenaikan UMP 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Berdasarkan data, UMP 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta 2022 hanya sedikit, karena 2021 UMP Jakarta sebesaar Rp4.416.186.

467

Judul Awas, Sanksi Menanti Pengusaha yang Tak Patuhi Aturan Upah Minimum



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4720265/awas-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-patuhi-aturan-upah-minimum


Tanggal 2021-11-25 11:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

AWAS, SANKSI MENANTI PENGUSAHA YANG TAK PATUHI ATURAN UPAH MINIMUM

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

"Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Indah Anggoro Putri dikutip dari Antara, Kamis (25/11/2021).

468

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menjelaskan bahwa sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.

Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen.

UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, kata Putri, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi. Usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015.

Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

"Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan," kata Putri.

469

Judul Upah Minimum dan Perlindungan Sosial

Nama Media Kolaka Pos


Halaman/URL Pg2

Jurnalis Razali Ritonga

Tanggal 2021-11-25 11:25:00

Ukuran 179x259mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

Ringkasan

DIREKTUR Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, dalam siaran pers (14/11/2021) menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar dibayar tidak terlalu rendah. Selain itu, menurut dia, penetapan upah minimum juga dapat menjadi salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

UPAH MINIMUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

DIREKTUR Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, dalam siaran pers (14/11/2021) menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar dibayar tidak terlalu rendah.

Selain itu, menurut dia, penetapan upah minimum juga dapat menjadi salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan senada pernah diungkap Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Guy Ryder (2012) bahwa upah minimum merupakan suatu cara untuk menurunkan pekerja miskin sehingga upah minimum juga bisa dimaknai sebagai instrumen perlindungan sosial.

Soal daya beli Adapun salah satu faktor untuk mengetahui kadar perlindungan sosial terhadap buruh ialah daya beli. Semakin tinggi daya beli, semakin tinggi pula kadar perlindungan sosial terhadap buruh.

Umumnya, daya beli buruh dinilai semakin besar jika upah minimumnya semakin jauh di atas garis kemiskinan. Setelah tidak mengalami kenaikan upah minimum pada 2021, upah minimum 2022 berdasarkan formula yang mengacu pada PP No 36/2021 diperkirakan rata-rata mengalami

470

sedikit kenaikan, yakni 1,09% (Media Indonesia, 17/11/2021). Kenaikan upah sebesar itu jauh lebih rendah daripada kenaikan upah sebelum 2021 yang besarannya di kisaran 8%.

Kecilnya kenaikan upah minimum pada 2022 itu sekaligus merefleksikan rendahnya perlindungan terhadap buruh. Bahkan, upah yang diterima buruh secara riil berpotensi menurun mengingat angka inflasi lebih besar dari upah minimum.

Di Jateng, misalnya, kenaikan upah minimum diperkirakan 0,78%, jauh di bawah angka inflasi 1,28%. Secara riil upah minimum di Jateng menurun 0,5% poin pada 2022, yang sekaligus menunjukkan penurunan daya beli.

Adapun besaran nominal upah minimum di Jateng diperkirakan Rpl.812.935 per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2021 di provinsi itu sebesar Rp409.193 per kapita/bulan. Ini berarti pendapatan buruh secara individual jauh di atas garis kemiskinan atau terbilang sejahtera dengan daya beli atau perlindungan yang tinggi.

Namun, dalam konteks rumah tangga dengan anggota rumah tangga lainnya tidak bekerja, upah minimum sebesar itu hanya cukup untuk anggota rumah tangga 4 orang (suami yang bekerja dan istri serta 2 anak).

Bagi anggota rumah tangga di atas lima orang, hampir dapat dipastikan upah yang diterima berada di bawah garis kemiskinan, atau keluarga itu tergolong miskin. Derajat kemiskinan bisa bertambah parah jika perusahaan tidak menaati pembayaran upah minimum dan tidak memberlakukan skala upah di perusahaan.

Ditengarai, contoh faktual Jateng itu bisa terjadi di daerah lain yang upah minimumnya jauh di bawah angka inflasi dan rata-rata anggota rumah tangganya cukup ban-ak.

Kekurangmampuan uruh dalam memberikan perlindungan bagi keluarganya akan menurunkan kualitas hidup mereka, terutama pada anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Celakanya, ketidakmampuan buruh melindungi keluarganya kerap mendorong sebagian buruh mencari pekerjaan tambahan, yang justru kian menguras tenaga dan membahayakan kesehatannya. Selain itu, pekerjaan rangkap juga mengurangi kesempatan para pencari kerja sehingga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran.

Dengan masih hadirnya pekerja miskin yang upah minimumnya cukup rendah, hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa fungsi upah minimum belum bisa diharapkan secara optimal sebagai instrumen perlndungan sosial dan penurunan kemiskinan.

Perlindungan pemerintah Namun, pemerintah tidak bisa memaksakan perusahaan untuk memberikan upah minimum tinggi agar buruh dan keluarganya terlindungi dari risiko miskin. Sebab, jika dipaksakan dan melewati batas kemampuan perusahaan untuk membayar upah minimum yang tinggi, hal itu akan menyebabkan kebangkrutan usaha yang akan meningkatkan gelombang pengangguran.

Akan tetapi, perlindungan terhadap perusahaan dari kebangkrutan sepatutnya tidak membiarkan kehidupan buruh dan keluarganya terpuruk. Pemerintah perlu hadir dan memberikan kompensasi dengan bantuan perlindungan sosial bagi buruh dan keluarganya, terutama bagi buruh miskin.

Namun, disayangkan pemerintah tampaknya belum mampu mengalokasikan anggaran perlindungan sosial secara memadai. Menurut laporan Bank Dunia (2019), anggaran perlindungan sosial di Tanah Air rata-rata 2,8%, dan 0,84% di luar subsidi terhadap PDB. Angka

471

0,84% itu masih jauh di bawah anggaran perlindungan sosial negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, yang rata-rata 1,5% dari PDB. Padahal, kemajuan suatu negara antara lain dapat diwujudkan dengan anggaran perlindungan sosial yang besar.

Bahkan, negara-negara yang telah mencapai kemajuan dapat mempertahankan anggaran perlindungan sosial-nya yang besar.

Swedia, misalnya, mengalokasikan anggaran perlindungan sosialnya hingga 27,7% terhadap PDB negara itu (Statistics Sweden 2021). Sejatinya, anggaran perlindungan sosial yang besar amat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup bangsa.

Semakin tinggi kapabilitas dan kualitas hidup bangsa, yang antara lain dapat dicapai melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, akan mempercepat pula kemajuan bangsa. Maka dari itu, pemerintah sepatutnya tidak membiarkan buruh dan keluarganya yang kesusahan berjalan sendirian untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup mereka.

Pemerintah perlu berupaya keras untuk memberikan perlindungan sosial agar kehidupan buruh dan keluarganya yang kesusahan itu dapat bangkit, juga turut berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

472

Judul Polisi tutup jalan arah Istana Negara saat buruh demo

Nama Media makassar.antaranews.com


Halaman/URL https://makassar.antaranews.com/berita/326965/polisi-tutup-jalan-arah-istana-negara-saat-buruh-demo

Jurnalis Mentari Dwi Gayati

Tanggal 2021-11-25 11:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan


POLISI TUTUP JALAN ARAH ISTANA NEGARA SAAT BURUH DEMO




Sementara itu, pengalihan jalan juga akan dilakukan secara situasional, yakni kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat baik mengarah ke Harmoni maupun Bundaran HI. Polisi pun memperkirakan jumlah massa dalam unjuk rasa ini mencapai 6.000 orang.



473


Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data, UMP 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta 2022 hanya sedikit, karena 2021 UMP Jakarta sebesaar Rp4.416.186.

474

Judul Massa KSPI Demo di Patung Kuda, Siap Kawal Sidang Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/11/25/111846/massa-kspi-demo-di-patung-kuda-siap-kawal-sidang-putusan-uji-materi-uu-cipta-kerja

Jurnalis Dwi Bowo Raharjo

Tanggal 2021-11-25 11:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - AKP Sam Suharto (Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat) Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda


Ringkasan

Massa dari sektor buruh terus berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Ratusan massa buruh dari berbagai elemen turun ke jalan untuk menggelar aksi menuntut pembatalan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah 2022. Pantauan Suara.com, ratusan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah berkumpul di titik temu. Mereka sebelumnya menggelar long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di kantor Kedutaan Besar AS, melintasi gedung Balai Kota, dan berkumpul di Patung Kuda.

MASSA KSPI DEMO DI PATUNG KUDA, SIAP KAWAL SIDANG PUTUSAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA

Massa dari sektor buruh terus berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Ratusan massa buruh dari berbagai elemen turun ke jalan untuk menggelar aksi menuntut pembatalan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah 2022.

Pantauan Suara.com, ratusan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah berkumpul di titik temu. Mereka sebelumnya menggelar long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di kantor Kedutaan Besar AS, melintasi gedung Balai Kota, dan berkumpul di Patung Kuda.

475

Terlihat pula massa aksi yang membawa kendaraan roda dua dan empat untuk menuju lokasi aksi. Selain menggelar aksi unjuk rasa, massa juga memantau sidang Judicial Review terkait Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

"Kita juga kawal sidang putusan uji materi pembatalan Omnibus Law," teriak sang orator.

Massa terpantau membawa sejumlah perangkat aksi, mulai dari mobil komando dan papan tuntutan. Terlihat ada satu spanduk massa KSPI dengan tulisan "Batalkan Omnibus Law", Naikkan Upah Minimum 7 sampai 10 persen", dan berlakukan upah sektoral.

Selain massa KSPI, terlihat pula di lokasi ada massa buruh KSBSI dan FSPMI. Di sisi lain, Jalan Medan Merdeka Barat saat ini telah ditutup aparat kepolisian menggunakan kawat berduri.

Sementara itu,Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto mengatakan, pihaknya menerjunkan 2.645 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kali ini.

"Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda," kata Pusat AKP Sam.

Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis (25/11/2021).

Dalam demo ini, mereka menolak upah minimum serta mengajukan tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea beleid menyebut, peraturan ini sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga belum dianggap tepat jika dijadikan dasar penetapan upah.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," kata dia dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Selanjutnya, kSPSI juga menuntut MK MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja agar berlaku adil. Kedua, KSPSI meminta bisa Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.


Ketiga, laki-laki yang juga menjabat Pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini menuntut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

Aksi ini jadi salah satu dari rangkaian dari aksi besar yang rencananya akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021.

476

Judul Buruh Akan Demo soal Upah Minimum, Polisi Tutup Jalan di Sekitar Istana



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/25/11170841/buruh-akan-demo-soal-upah-minimum-polisi-tutup-jalan-di-sekitar-istana

Jurnalis Ihsanuddin

Tanggal 2021-11-25 11:17:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Kompol Purwanta (Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat) Biasanya aman sih. Inya Allah aman

neutral - Sam Suharto (Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat) Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda

positive - Sam Suharto (Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat) Kami juga bakal imbau buruh menggunakan masker, tetap jaga jarak dan menjaga kebersihan selama jalannya aksi

Ringkasan

Ribuan buruh akan memadati kawasan di sekitar Istana Negara, Jakarta pada Kamis (25/11/2021) siang ini untuk berunjuk rasa menolak ketetapan upah minimum. Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Pusat bakal menutup sejumlah jalan menuju Istana.

BURUH AKAN DEMO SOAL UPAH MINIMUM, POLISI TUTUP JALAN DI SEKITAR ISTANA

Ribuan buruh akan memadati kawasan di sekitar Istana Negara, Jakarta pada Kamis (25/11/2021) siang ini untuk berunjuk rasa menolak ketetapan upah minimum. Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Pusat bakal menutup sejumlah jalan menuju Istana.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwanta memperkirakan, ada sekitar 6.000 buruh yang bakal mengikuti aksi unjuk rasa. Karena itu, pihak kepolisian akan melakukan penutupan jalan menuju sekitar Istana lebih awal.

477

Kemudian, jalan menuju Istana Negara juga bakal ditutup. Namun jalan itu akan dibuka apabila ada pejabat yang ingin melintas.

Purwanta berharap, penyampaian aspirasi di Patung Kuda oleh ribuan buruh dapat berjalan aman dan lancar.

"Biasanya aman sih. Inya Allah aman," ujar Purwanta.

Aparat Kepolisian sudah menyiapkan sekitar 2.645 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto mengatakan, pihaknya bakal fokus melakukan pengamanan.

"Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda," ujar dia.

Sam mengaku, pihaknya bakal memberikan pengamanan secara humanis dan mengimbau massa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebab, saat ini Jakarta masih dilanda pandemi Covid-19.

"Kami juga bakal imbau buruh menggunakan masker, tetap jaga jarak dan menjaga kebersihan selama jalannya aksi," kata dia.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ribuan Buruh Berunjuk Rasa, Satlantas Wil Jakarta Pusat Bakal Tutup Jalan Menuju Kawasan Patung Kuda.

478

Judul CARA Cek Penerima BSU di kemnaker.go.id, Syarat Pencairan di Bank BTN, Mandiri, dan BNI



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/cara-cek-penerima-bsu-di-kemnakergoid-syarat-pencairan-di-bank-btn-mandiri-dan-bni

Jurnalis Yunita Rahmayanti

Tanggal 2021-11-25 11:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berikut ini cara cek penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2021 Rp 1 juta secara online dan cara cairkan BSU di Bank BTN, Mandiri, dan BNI. Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditujukan kepada pada pekerja terdampak pandemi. Pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja/buruh dan juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.

CARA CEK PENERIMA BSU DI KEMNAKER.GO.ID, SYARAT PENCAIRAN DI BANK BTN, MANDIRI, DAN BNI

Berikut ini cara cek penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2021 Rp 1 juta secara online dan cara cairkan BSU di Bank BTN, Mandiri, dan BNI. Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditujukan kepada pada pekerja terdampak pandemi.

Pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja/buruh dan juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.

Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000,- Menurut Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, pemberi kerja atau pengusaha mengusulkan pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU kepada Kemnaker melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi penerima yang telah terdaftar dapat langsung mengecek ke rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah disalurkan.

Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima BSU, sebagai berikut: Syarat penerima BSU 1. WNI, dibuktikan dengan KTP; 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021; 3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta; 4. Diutamakan bagi pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka

479

industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan; 5. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi.

Penerima BSU dengan syarat di atas harus memastikan telah terdaftar sebagai penerima BSU. Berikut ini cara cek penerima BSU melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara Cek Penerima BSU melalui BPJS Ketenagakerjaan

1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ; 2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU ? ; 3. Masukkan nomor KTP-mu; 4. Masukkan nama lengkap; 5. Masukkan tanggal lahir; 6. Kemudian, klik I'm Not A Robot ; 7. Klik Lanjutkan ; 8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar sebagai penerima BSU atau

tidak.

Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi berikut, Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.

Jika tidak terdaftar maka akan muncul notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan.

Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka akan muncul keterangan, "Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021." Cek Penerima BSU melalui Kemnaker

1. Masuk ke laman kemnaker.go.id ; 2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu; 3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu; 4. Lengkapi profil biodata diri; 5. Cek menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar.

Syarat Pencairan BSU di beberapa Bank Bank BTN Mengutip dari akun Twitter @bankbtn, berikut ini syarat pencairan Bantuan Subsidi Upah di Bank BTN:

- Mendatangi Bank BTN atau kantor cabang terdekat; - Membawa e-KTP; - Membawa NPWP; - Membawa Kartu Peserta BPJS; - Jika berasal dari luar domisili, maka wajib membawa Surat Keterangan Domisili atau Surat

Keterangan Kerja dari pemberi kerja.

Bank Mandiri Dikutip dari Twitter @mandiricare, berikut ini cara cairkan BSU: Jika penerima dibukakan rekening baru, maka:

- Mencari tahu posisi Kantor Cabang Padanan yang ditunjuk Bank Mandiri Pusat; - Menunggu konfirmasi jadwal dan lokasi pengambilan buku tabungan dari Bagian

Personalian/Kepegawaian Perusahaan; - Mendatangi lokasi pengambilan buku tabungan sesuai jadwal dan mengisi form dari Petugas

Kantor Cabang Padanan dengan membawa e-KTP asli dan Kartu Peserta Jamsostek.

Bank BNI Mengutip dari akun Twitter @BNI, inilah persyaratan cairkan BSU di BNI:

480

- Mendatangi Kantor Cabang terdekat; - Membawa e-KTP; - Membawa NPWP; - Membawa bukti penerima BSU yang tersalurkan melalui BNI.

Tahap Penyaluran BSU 2021 Berikut ini tahapan penyalutan BSU tahun 2021, dikutip dari bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id :

a. Tahap Verifikasi Data Ada beberapa kriteria pekerja yang menerima BSU berdasarkan Permenaker RI Nomor 16 Tahun 2021. Proses verifikasi data sesuai persyaratan dilakukan oleh BP Jamsostek.

b. Tahap Validasi Administrasi dan Pembayaran BSU Pada tahapan ini, data calon penerima BSU akan divalidasi oleh Kemnaker. Validasi berupa pengecekan data kembali apakah pekerja masuk dalam penerima kartu prakerja atau program keluarga harapan dan program bantuan produktif usaha mikro. Selain itu juga akan dicek juga mengenai kelengkapan, kesesuaian format, dan duplikasi data.

c. Tahap Pembayaran ke Rekening Pekerja Penerima BSU Tahap pembayaran atau penyaluran BSU di lakukan oleh Bank Himpunan Milik Negara (Bank Himbara).

Beberapa bank tersebut adalah: 1. Bank Mandiri; 2. Bank BRI; 3. Bank BNI; 4. Bank BTN.

Sebagai informasi tambahan, bagi tenaga kerja yang berada di Provinsi Aceh proses pembayaran bantuan akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia). Pekerja penerima BSU yang belum memiliki rekening di salah satu Bank Himbara maka akan dilakukan pembukaan rekening kolektif (Burekol) oleh Kemnaker. Kemudian, penerima BSU dapat mendatangi bank Himbara sesuai yang tertera pada rekening dari Kemnaker untuk mencairkan dana bantuan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti) Berita lain terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU).

481

Judul UMK Banjar Terendah di Jabar, Begini Perbandingan 2019-2021



Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5826486/umk-banjar-terendah-di-jabar-begini-perbandingan-2019-2021


Tanggal 2021-11-25 11:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

UMK Banjar paling rendah di Jabar. Lain halnya dengan Kabupaten Karawang yang menjadi daerah dengan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Jabar. Kota Banjar yang berada di selatan Jabar dengan jumlah penduduk sebanyak 182.819 jiwa ini menjadi daerah dengan UMK terendah di Jabar.

UMK BANJAR TERENDAH DI JABAR, BEGINI PERBANDINGAN 2019-2021

UMK Banjar paling rendah di Jabar. Lain halnya dengan Kabupaten Karawang yang menjadi daerah dengan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Jabar. Kota Banjar yang berada di selatan Jabar dengan jumlah penduduk sebanyak 182.819 jiwa ini menjadi daerah dengan UMK terendah di Jabar. Pada tahun 2021, UMK di Kota Banjar berada di angka Rp 1.831.884,83. Nilai UMK tersebut sama dibandingkan dengan tahun 2020, artinya tidak ada kenaikan UMK selama masa pandemi COVID-19.

Meski demikian, pada periode 2019-2020 terdapat kenaikan nilai UMK di Banjar sebesar Rp 143667,48. Pada 2019 lalu UMK di Banjar mencapai Rp 1.688.217,52 atau naik sebesar 7,84%. Selain Banjar, di Jabar pun terdapat lima daerah lainnya dengan nilai UMK di bawah Rp 2 juta. Lima daerah itu yakni Kabupaten Garut (1.961.085,70), Kabupaten Majalengka (Rp2.009.000), Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642,36), Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654,54), Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591,33).

Lalu seberapa besar rata-rata pengeluaran bulanan per kapitanya? Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar merilis dalam buku elektronik (e-book) Kota Banjar dalam Angka 2020, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Banjar cukup besar, mencapai Rp 977 ribu pada 2019 lalu. Pengeluaran tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan non-makanan.

"Dilihat dari pembagiannya, rata-rata pembagian untuk makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non-makanan. Persentase pengeluaran makanan mencapai 56 persen dan non makanan sebesar 44 persen," dikutip detikcom dari e-book tersebut.

482

Judul UMP Pekerja di Sultra Ditetapkan Rp 2,7 Juta, Naik 0,70 Persen

Nama Media kumparan.com


Halaman/URL https://kumparan.com/kendarinesia/ump-pekerja-di-sultra-ditetapkan-rp-2-7-juta-naik-0-70-persen-1wzBsg0U88l

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 11:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara desmi menetapkan aturan Upah Minimun Provinsi () Sultra sebesar Rp2,7 juta. Aturan ini akan mulai berlaku Januari 2022. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas mengatakan, hal itu berdasarkan keputusan Gubernur Sultra bersama dewan pengupahan.

UMP PEKERJA DI SULTRA DITETAPKAN RP 2,7 JUTA, NAIK 0,70 PERSEN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara desmi menetapkan aturan Upah Minimun Provinsi Sultra sebesar Rp2,7 juta. Aturan ini akan mulai berlaku Januari 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas mengatakan, hal itu berdasarkan keputusan Gubernur Sultra bersama dewan pengupahan. UMP yang telah ditetapkan ini mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen atau setara dengan Rp 158 ribu jika dibandingkan dengan pengupahan tahun lalu.

Sedang memuat.

"Penetapan UMP naik sebesar 0,70 persen atau sekitar Rp 158 ribu. Jadi UMP yang akan berlaku di awal Januari tahun depan sebesar Rp2,7 juta," katanya, pada Kamis (25/11).

Penetapan UMP didasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang kemudian diteruskan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, penetapan tersebut bersifat wajib dilaksanakan oleh perusahaan ataupun pelaku usaha yang memperkerjakan tenaga kerja.

Ia menegaskan, jika terdapat perusahaan yang melanggar dari nilai yang sudah ditetapkan, Pemprov Sultra akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

"Tentu, kalau ada yang melanggar kita tindak secara tegas, bahkan bisa dicabut izin usahanya. Tapi kita identifikasi dulu apa masalahnya sampai memberikan upah yang tidak sesuai dengan UMP," tegasnya.

483

Judul Cek BSU Subsidi Gaji di bsu.kemnaker.go.id, Sudah Cair untuk 7,1 Juta Penerima



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4720288/cek-bsu-subsidi-gaji-di-bsukemnakergoid-sudah-cair-untuk-71-juta-penerima


Tanggal 2021-11-25 11:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Terdapat dana sisa BSU sebesar Rp 1,7 triliun, sehingga penerima BSU diperluas dan ini sesuai dengan usulan Kemnaker. Dengan sisa anggaran ini aka nada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja dan jumlah anggarannya Rp 1,6 triliun

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tentu ini diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji /Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

484

CEK BSU SUBSIDI GAJI DI BSU.KEMNAKER.GO.ID, SUDAH CAIR UNTUK 7,1 JUTA PENERIMA

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji /Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BLT Subsidi Gaji tahun 2021 ini, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker, Kamis (25/11/2021).





Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat sisa anggaran dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 sebanyak Rp 1,7 triliun. Rencananya Pemerintah akan memperluas bantuan tersebut kepada 1,6 juta penerima.

Airlangga menjelaskan, sebelumnya anggaran Bantuan Subsidi Upah 2021 tercatat Rp 8,7 triliun untuk 8,7 juta penerima yang terdampak PPKM level 4 dan 3. Namun dari anggaran tersebut, terdapat sisa sebanyak Rp 1,7 triliun.

"Terdapat dana sisa BSU sebesar Rp 1,7 triliun, sehingga penerima BSU diperluas dan ini sesuai dengan usulan Kemnaker. Dengan sisa anggaran ini aka nada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja dan jumlah anggarannya Rp 1,6 triliun," kata Menko Airlangga, dalam Konferensi Pers Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021, Selasa (26/10/2021).

Airlangga Hartarto berharap tidak ada perubahan dari kriteria penerima BSU, "Tentu ini diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima," imbuhnya.

Berikut kriteria penerima BSU, diantaranya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni

2021. 3. Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Apabila pekerja atau buruh

bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp

485

3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

4. Diutamakan yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 25 Oktober 2021 sudah mencapai 58,3 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun. Rinciannya, untuk kluster kesehatan sudah terealisasi 54,3 persen atau Rp 116,8 triliun dari pagu anggaran Rp 214,96 triliun, perlindungan sosial baru 67 persen atau Rp 125 triliun dari pagu Rp 186,64 triliun.

Kemudian, program prioritas 57,7 persen atau Rp 68 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, sedangkan kluster insentif usaha sudah 96,7 atau Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.

486

Judul Upah Minimum dan Perlindungan Sosial

Nama Media Sulteng Raya


Halaman/URL Pg5

Jurnalis Opini

Tanggal 2021-11-25 11:09:00

Ukuran 259x262mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


UPAH MINIMUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL


SELAIN itu, menurut dia, penetapan upah minimum juga dapat menjadi salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan senada pernah diungkap Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Guy Ryder (2012) bahwa upah minimum merupakan suatu cara untuk menurunkan pekerja miskin sehingga upah minimum juga bisa dimaknai sebagai instrumen perlindungan sosial.

SOAL DAYA BELI

Adapun salah satu faktor untuk mengetahui kadar perlindungan sosial terhadap buruh ialah daya beli. Semakin tinggi daya beli, semakin tinggi pula kadar perlindungan sosial terhadap buruh. Umumnya, daya beli buruh dinilai semakin besar jika upah minimumnya semakin jauh di atas garis kemiskinan. Setelah tidak mengalami kenaikan upah minimum pada 2021, upah minimum 2022 berdasarkan formula yang mengacu pada PP No 36/2021 diperkirakan rata-rata mengalami sedikit kenaikan, yakni 1,09% (Media Indonesia, 17/11/2021).

Kenaikan upah sebesar itu jauh lebih rendah daripada kenaikan upah sebelum 2021 yang besarannya di kisaran 8%. Kecilnya kenaikan upah minimum pada 2022 itu sekaligus merefleksikan rendahnya perlindungan terhadap buruh. Bahkan, upah yang diterima buruh secara riil berpotensi menurun mengingat angka inflasi lebih besar dari upah minimum. Di

487

Jateng, misalnya, kenaikan upah minimum diperkirakan 0,78%, jauh di bawah angka inflasi 1,28%.

Secara riil upah minimum di Jateng menurun 0,5% poin pada 2022, yang sekaligus menunjukkan penurunan daya beli. Adapun besaran nominal upah minimum di Jateng diperkirakan Rp1.812.935 per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2021 di provinsi itu sebesar Rp409.193 per kapita/bulan. Ini berarti pendapatan buruh secara individual jauh di atas garis kemiskinan atau terbilang sejahtera dengan daya beli atau perlindungan yang tinggi.

Namun, dalam konteks rumah tangga dengan anggota rumah tangga lainnya tidak bekerja, upah minimum sebesar itu hanya cukup untuk anggota rumah tangga 4 orang (suami yang bekerja dan istri serta 2 anak). Bagi anggota rumah tangga di atas lima orang, hampir dapat dipastikan upah yang diterima berada di bawah garis kemiskinan, atau keluarga itu tergolong miskin.

Derajat kemiskinan bisa bertambah parah jika perusahaan tidak menaati pembayaran upah minimum dan tidak memberlakukan skala upah di perusahaan. Ditengarai, contoh faktual Jateng itu bisa terjadi di daerah lain yang upah minimumnya jauh di bawah angka inflasi dan rata-rata anggota rumah tangganya cukup banyak. Kekurangmampuan buruh dalam memberikan perlindungan bagi keluarganya akan menurunkan kualitas hidup mereka, terutama pada anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Celakanya, ketidakmampuan buruh melindungi keluarganya kerap mendorong sebagian buruh mencari pekerjaan tambahan, yang justru kian menguras tenaga dan membahayakan kesehatannya. Selain itu, pekerjaan rangkap juga mengurangi kesempatan para pencari kerja sehingga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran. Dengan masih hadirnya pekerja miskin yang upah minimumnya cukup rendah, hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa fungsi upah minimum belum bisa diharapkan secara optimal sebagai instrumen perlndungan sosial dan penurunan kemiskinan.

PERLINDUNGAN PEMERINTAH

Namun, pemerintah tidak bisa memaksakan perusahaan untuk memberikan upah minimum tinggi agar buruh dan keluarganya terlindungi dari risiko miskin. Sebab, jika dipaksakan dan melewati batas kemampuan perusahaan untuk membayar upah minimum yang tinggi, hal itu akan menyebabkan kebangkrutan usaha yang akan meningkatkan gelombang pengangguran. Akan tetapi, perlindungan terhadap perusahaan dari kebangkrutan sepatutnya tidak membiarkan kehidupan buruh dan keluarganya terpuruk.

Pemerintah perlu hadir dan memberikan kompensasi dengan bantuan perlindungan sosial bagi buruh dan keluarganya, terutama bagi buruh miskin. Namun, disayangkan, pemerintah tampaknya belum mampu mengalokasikan anggaran perlindungan sosial secara memadai. Menurut laporan Bank Dunia (2019), anggaran perlindungan sosial di Tanah Air rata-rata 2,8%, dan 0,84% di luar subsidi terhadap PDB. Angka 0,84% itu masih jauh di bawah anggaran perlindungan sosial negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, yang rata-rata 1,5% dari PDB.

Padahal, kemajuan suatu negara antara lain dapat diwujudkan dengan anggaran perlindungan sosial yang besar. Bahkan, negara-negara yang telah mencapai kemajuan dapat mempertahankan anggaran perlindungan sosialnya yang besar. Swedia, misalnya, mengalokasikan anggaran perlindungan sosialnya hingga 27,7% terhadap PDB negara itu (Statistics Sweden 2021).

Sejatinya, anggaran perlindungan sosial yang besar amat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup bangsa. Semakin tinggi kapabilitas dan kualitas hidup bangsa,

488

yang antara lain dapat dicapai melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, akan mempercepat pula kemajuan bangsa. Maka dari itu, pemerintah sepatutnya tidak membiarkan buruh dan keluarganya yang kesusahan berjalan sendirian untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup mereka. Pemerintah perlu berupaya keras untuk memberikan perlindungan sosial agar kehidupan buruh dan keluarganya yang kesusahan itu dapat bangkit, juga turut berkontribusi bagi kemajuan bangsa. *** (Sumber: Media Indonesia)

Penulis adalah Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan

489

Judul Buruh demo, polisi tutup jalan mengarah ke Istana Negara



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2545645/buruh-demo-polisi-tutup-jalan-mengarah-ke-istana-negara

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 11:09:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan


BURUH DEMO, POLISI TUTUP JALAN MENGARAH KE ISTANA NEGARA




Sementara itu, pengalihan jalan juga akan dilakukan secara situasional, yakni kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat baik mengarah ke Harmoni maupun Bundaran HI.

Polisi pun memperkirakan jumlah massa dalam unjuk rasa ini mencapai 6.000 orang.



490



Berdasarkan data, UMP 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta 2022 hanya sedikit, karena 2021 UMP Jakarta sebesaar Rp4.416.186.

491

Judul Kemnaker Percepat Penyaluran BSU 2021 Untuk Pekerja/Buruh

Nama Media harianumumsinarpagi.com


Halaman/URL https://harianumumsinarpagi.com/2021/11/25/kemnaker-percepat-penyaluran-bsu-2021-untuk-pekerja-buruh/

Jurnalis admin

Tanggal 2021-11-25 11:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) untuk Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 orang pekerja/Buruh di negeri ini.

KEMNAKER PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021 UNTUK PEKERJA/BURUH

Menaker,Ida Fauziyah.foto:ist Jakarta–harianumumsinarpagi.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) untuk Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 orang pekerja/Buruh di negeri ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

492

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


“Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi,” kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (25/11/2021).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021. “Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima,” katanya.


“Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU,” ujarnya.


“Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19,” ujarnya. *pr/fen

493

Judul Buruh Demo Kenaikan Upah dan Tolak Omnibus Law, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Polisi



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/11/25/110614/buruh-demo-kenaikan-upah-dan-tolak-omnibus-law-jalan-medan-merdeka-barat-ditutup-polisi

Jurnalis Agung Sandy Lesmana

Tanggal 2021-11-25 11:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Sam Suharto (Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat) Ada 2.645 personel TNI, Polri dan Pemda



Ringkasan

Ratusan orang buruh telah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Mereka menggelar aksi menuntut pembatalan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah 2022. Pantauan Suara.com, sebagian massa ada yang telah tiba sejak pukul 10.00 WIB. Terpantau massa dari KSPSI, FSPMI, dan KSPI tengah menggelar long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan melintasi gedung Balai Kota dan berkumpul di Patung Kuda.

BURUH DEMO KENAIKAN UPAH DAN TOLAK OMNIBUS LAW, JALAN MEDAN MERDEKA BARAT DITUTUP POLISI

Ratusan orang buruh telah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Mereka menggelar aksi menuntut pembatalan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah 2022. Pantauan Suara.com, sebagian massa ada yang telah tiba sejak pukul 10.00 WIB. Terpantau massa dari KSPSI, FSPMI, dan KSPI tengah menggelar long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan melintasi gedung Balai Kota dan berkumpul di Patung Kuda.

494

Kekinian, massa aksi yang telah berkumpul silih berganti melantunkan orasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di sisi lain, Jalan Medan Merdeka Barat saat ini telah ditutup aparat kepolisian menggunakan kawat berduri. Sementara itu,Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto mengatakan, pihaknya menerjunkan 2.645 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kali ini.

"Ada 2.645 personel TNI, Polri dan Pemda," kata Pusat AKP Sam.

Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis (25/11/2021).

Dalam demo ini, mereka menolak upah minimum serta mengajukan tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea beleid menyebut, peraturan ini sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga belum dianggap tepat jika dijadikan dasar penetapan upah.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," kata dia dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Selanjutnya, KSPSI juga menuntut MK MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja agar berlaku adil. Kedua, KSPSI meminta bisa Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.


Ketiga, laki-laki yang juga menjabat Pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini menuntut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum. Aksi ini jadi salah satu dari rangkaian dari aksi besar yang rencananya akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021.

495

Judul Ribuan Buruh Hari Ini Turun ke Jalan Tolak Upah Murah, Minta Hadirkan Gubernur

Nama Media kalimantanpost.com


Halaman/URL https://kalimantanpost.com/2021/11/ribuan-buruh-hari-ini-turun-ke-jalan-tolak-upah-murah-minta-hadirkan-gubernur/

Jurnalis EDP KP

Tanggal 2021-11-25 11:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel) Titik kumpul di Lapangan Kamboja jam 11 siang. Dari situ, long march ke Gedung DPRD Kalsel

neutral - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel) Karena SE yang dikeluarkan Menaker itu sudah seperti surat sakti saja. Kami melihat, itu sudah seperti intervensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan itu akan kami lawan

positive - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel) Kami ingin, wakil rakyat tidak hanya sekedar menampung-menampung aspirasi saja. Tapi juga berbuat. Kami meminta kepada DPRD Kalsel untuk bisa menghadirkan gubernur

negative - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel) Niknya hanya sekadar 1,01 persen saja. Dan itu hampir merata di seluruh Indonesia. Bayangkan, per hari hanya naik Rp967 per hari. Untuk beli kopi atau teh es saja tidak cukup. Bayar parkir pun nombok. Apakah itu yang dikatakan layak?

neutral - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel) Kita ini bukan budak, kita ini buruh

Ringkasan

Ribuan buruh di Kalimantan Selatan bakal menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (25/11) besok. Aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk penolakan para kaum buruh atas upah murah yang didapat selama bekerja sebagai karyawan di tempat kerjanya. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, pun memastikan bahwa setidaknya ada 2000 buruh yang bakal menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat.

496

RIBUAN BURUH HARI INI TURUN KE JALAN TOLAK UPAH MURAH, MINTA HADIRKAN GUBERNUR

Ribuan buruh di Kalimantan Selatan bakal menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (25/11) besok. Aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk penolakan para kaum buruh atas upah murah yang didapat selama bekerja sebagai karyawan di tempat kerjanya

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, pun memastikan bahwa setidaknya ada 2000 buruh yang bakal menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat.

“Titik kumpul di Lapangan Kamboja jam 11 siang. Dari situ, long march ke Gedung DPRD Kalsel,” ungkapnya saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon, Rabu (24/11) siang.

Selain menolak upah murah, massa aksi juga melayangkan tuntutan untuk pencabutan SE Menaker dan Mendagri RI serta SK Gubernur Kalsel, terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Lalu, meminta agar UMP Kalsel Tahun 2022 itu naik. Dari lima sampai delapan persen.

Seperti diketahui, UMP Kalsel di Tahun 2022, yaknu sebesar Rp2.906.473,32 atau naik 1,01 persen. Jika dirupiahkan, hanya naik Rp29 ribu dari UMP tahun sebelumnya.

UMP Rp2.9 juta per bulan itu mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 mendatang.

Disinggung apakah ada kemungkinan SK itu dicabut atau dianulir? Yoeyoen mengatakan, pencabutan atau penganuliran SK itu pernah terjadi di Kalsel.

Kemudian menurutnya, gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan tidak hanya dilakukan di Kalsel. Tapi merata di seluruh daerah di Indonesia.

“Karena SE yang dikeluarkan Menaker itu sudah seperti surat sakti saja. Kami melihat, itu sudah seperti intervensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan itu akan kami lawan,” tegasnya.

Di sisi lain, dalam tuntutan massa aksi, pihaknya juga meminta agar DPRD Kalsel bisa menghadirkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ke hadapan mereka untuk menanggapi keluhan pihaknya.

“Kami ingin, wakil rakyat tidak hanya sekedar menampung-menampung aspirasi saja. Tapi juga berbuat. Kami meminta kepada DPRD Kalsel untuk bisa menghadirkan gubernur,” tekannya.

Lebih jauh, Yoeyoen juga berharap, DPRD Kalsel bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Termasuk, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi buruh.

“Dan apabila tuntutan kami tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aksi serupa tentu akan berlanjut,” janjinya.

Hal itu diungkapkan Yoeyoen bukan tanpa alasan, lantaran menurutnya aksi unjuk rasa yang digelar bukan hanya untuk kepentingan kaum buruh. Tapi juga untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

Yoeyoen menilai upah murah membuat daya beli masyarakat menurun. Imbasnya, tentu akan mengganggu perekonomian. Lebih jauh, kenaikan upah yang sudah ditetapkan itu pun menurutnya adalah sebuah penghinaan bagi kaum buruh.

497

“Niknya hanya sekadar 1,01 persen saja. Dan itu hampir merata di seluruh Indonesia. Bayangkan, per hari hanya naik Rp967 per hari. Untuk beli kopi atau teh es saja tidak cukup. Bayar parkir pun nombok. Apakah itu yang dikatakan layak?,” cecarnya.

“Kita ini bukan budak, kita ini buruh,” tandasnya. (Zak/K-3)

498

Judul Perbandingan UMK Karawang 2019-2021, Tertinggi di Jabar



Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5826456/perbandingan-umk-karawang-2019-2021-tertinggi-di-jabar


Tanggal 2021-11-25 11:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

UMK Karawang paling tinggi di Jawa Barat selama tiga tahun terakhir. Berikut datanya. Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan UMK terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 besaran UMK Karawang pada tahun 2021 sebesar 4.798.312.

PERBANDINGAN UMK KARAWANG 2019-2021, TERTINGGI DI JABAR

UMK Karawang paling tinggi di Jawa Barat selama tiga tahun terakhir. Berikut datanya. Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan UMK terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 besaran UMK Karawang pada tahun 2021 sebesar 4.798.312.

Bila dibandingkan dengan UMK Karawang Tahun 2020, yang sebesar Rp 4.594.324,54 ada kenaikan sebesar Rp 4,2% atau kurang lebih Rp 203,987. Nilai UMK itu ditetapkan ketika Indonesia, khususnya Jawa Barat, tengah diguncang oleh pandemi COVID-19.

Di luar tahun pandemi, yakni periode 2019-2020, UMK di Karawang bertambah cukup banyak yakni sekitar 7,8% atau Rp 360.314,27. Ketika tahun 2019, UMK Karawang berada di angka Rp 4.234.010,27.

Selama tiga tahun terakhir, Karawang menjadi daerah dengan nilai UMK paling tinggi di Jabar. Selain Karawang, daerah yang memiliki UMK tertinggi di Jabar pada 2021 lalu adalah Kota Bekasi dengan Rp 4.782.935,64 dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp 4.791.843,9.

Bila mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Karawang mencapai Rp 15.308 per hari untuk jenis kelamin laki-laki, sementara perempuan sebesar Rp 9.047 per hari.

499

Judul Kemnaker Terus Percepat Penyaluran BSU 2021



Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/11/25/110134/kemnaker-terus-percepat-penyaluran-bsu-2021

Jurnalis Fabiola Febrinastri

Tanggal 2021-11-25 11:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan


500

KEMNAKER TERUS PERCEPAT PENYALURAN BSU 2021

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.



"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Ida dalam keterangannya pada Kamis, (25/11/2021).






"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak Covid-19," pungkasnya.

501

Judul Massa Buruh Mulai Datangi Patung Kuda, Desak Polisi Angkat Kawat Duri



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125104347-20-725873/massa-buruh-mulai-datangi-patung-kuda-desak-polisi-angkat-kawat-duri


Tanggal 2021-11-25 11:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber


negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi ini serempak melibatkan puluhan ribu sampai ratusan ribu orang dan merupakan eskalasi buruh yang naik, istilahnya marahnya sudah di atas ubun-ubun ini

Ringkasan

Massa buruh berjumlah sekitar ratusan orang yang berasal dari sejumlah serikat pekerja mulai mendatangi kawasan Patung yang menjadi titik pusat demonstrasi, Kamis (25/11). Demo buruh ini mengusung dua agenda, memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi yang dinilai terlalu kecil dan mengawal putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja.

MASSA BURUH MULAI DATANGI PATUNG KUDA, DESAK POLISI ANGKAT KAWAT DURI

Massa buruh berjumlah sekitar ratusan orang yang berasal dari sejumlah serikat pekerja mulai mendatangi kawasan Patung yang menjadi titik pusat demonstrasi, Kamis (25/11).

Demo buruh ini mengusung dua agenda, memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi yang dinilai terlalu kecil dan mengawal putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sebagian massa aksi yang telah tiba di Patung Kuda berasal dari massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

502

Sebagian dari massa langsung menghampiri jejeran kawat berduri yang dipasang aparat. Mereka lantas menuntut polisi membuka kawat duri agar massa dapat melanjutkan aksi dengan berjalan kaki (longmars) ke Mahkamah Konstitusi.

Elemen lain dari buruh juga terus berdatangan dengan berjalan kaki, antara lain massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Ratusan massa buruh peserta aksi lainnya menyusul beriringan sembari longmars dari arah kedutaan besar Amerika Serikat.

Rencananya, massa aksi akan mengawal putusan sidang uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi yang diajukan konfederasi buruh sejak tahun lalu di MK.

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto mengatakan, sebanyak 2.645 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh hari ini.

"Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto kepada wartawan, Kamis (25/11).

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim bahwa ada puluhan ribu hingga ratusan ribu massa yang akan dikerahkan dalam aksi demo ini.

"Aksi ini serempak melibatkan puluhan ribu sampai ratusan ribu orang dan merupakan eskalasi buruh yang naik, istilahnya marahnya sudah di atas ubun-ubun ini," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (24/11).

Said juga menyebut bahwa aksi ini tak hanya digelar di ibukota, tetapi sejumlah daerah juga akan melancarkan aksi demonstrasi serupa. Kantor gubernur dan bupati/wali kota akan menjadi titik aksi para pendemo.

503

Judul Demo Lagi, Buruh Depok Tetap Tuntut UMK Naik 10 Persen - Pojok Jabar

Nama Media jabar.pojoksatu.id


Halaman/URL https://jabar.pojoksatu.id/depok/2021/11/25/demo-lagi-buruh-depok-tetap-tuntut-umk-naik-10-persen/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 11:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Rudi Kurniawan (Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO)) Kedua, meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja, dan ketiga, menuntut kenaikan UMK 10 persen. Tetapi pokok yang sekarang adalah mengenai UMK Depok

negative - Rudi Kurniawan (Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO)) Kemarin sudah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Kota (DPKO), cuma ada deadlock disitu dan perewakilan dari serikat itu Walk Out. Tetapi sama Disnaker malah dilanjutkan bukanya direhat, tanpa adanya unsur SP

negative - Rudi Kurniawan (Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO)) Kami berkomitmen akan terus mengawal penetapan UMK 2022 sampai ada keputusan. Jika tidak dikabulkan, aksi serupa akan terus dilaksanakan

neutral - Rudi Kurniawan (Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO)) Itu surat rekomendasi yang gak kuat dasarnya, dan hanya diwakili 3 federasi saja yaitu FSPMI, KEP SPSI, KEP KSPI. Sedangkan di Kota Depok ada 9 federasi, sisanya ya kami ini yang melaksanakan aksi

positive - Mohammad Idris (Walikota Depok) Sesuai dengan keinginan dari buruh akan kita sampaikan aspirasi ini kepada provinsi nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi. Nanti keputusan dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan mengikuti

504

Ringkasan

Sedikitnya 200 buruh dari enam federasi di Kota Depok menggelar aksi di depan Balaikota Depok, Rabu (24/11/2021). Lagi-lagi, para buruh tetap keukeuh menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 10 persen. Tuntutan jika tidak direstui, buruh kembali mengancam akan melakukan aksi kembali. Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO), Rudi Kurniawan mengatakan, dalam aksinya, terdapat tiga poin tuntutan.

DEMO LAGI, BURUH DEPOK TETAP TUNTUT UMK NAIK 10 PERSEN - POJOK JABAR

Sedikitnya 200 buruh dari enam federasi di Kota Depok menggelar aksi di depan Balaikota Depok, Rabu (24/11/2021). Lagi-lagi, para buruh tetap keukeuh menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 10 persen.

Tuntutan jika tidak direstui, buruh kembali mengancam akan melakukan aksi kembali. Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO), Rudi Kurniawan mengatakan, dalam aksinya, terdapat tiga poin tuntutan.

Pertama, menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Kedua, meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja, dan ketiga, menuntut kenaikan UMK 10 persen. Tetapi pokok yang sekarang adalah mengenai UMK Depok,” ujarnya kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Rabu (24/11/2021).

Dia merinci, enam federasi tersebut meliputi FSB Kamiparho, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES-R).

Lalu Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN KSPI), serta Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM SPSI).

“Kemarin sudah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Kota (DPKO), cuma ada deadlock disitu dan perewakilan dari serikat itu Walk Out. Tetapi sama Disnaker malah dilanjutkan bukanya direhat, tanpa adanya unsur SP,” bebernya.

Saat ini, pihaknya masih akan menunggu respon dari Pemkot Depok sampai Selasa 30 November 2021. Sebab, di tanggal tersebut, Gubernur Jawa Barat akan membeberkan kenaikan UMK.

“Kami berkomitmen akan terus mengawal penetapan UMK 2022 sampai ada keputusan. Jika tidak dikabulkan, aksi serupa akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Baru-baru ini, beredar Surat rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK Depok yang ditandatangani Walikota Mohammad Idris beredar lewat pesan percakapan WhatsApp.

Dalam surat itu, Idris memutuskan kenaikan UMK Depok 2022 sebesar 5,34 persen. Surat yang beredar itu bernomor 560/674/Naker/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 bocor ke publik.

“Itu surat rekomendasi yang gak kuat dasarnya, dan hanya diwakili 3 federasi saja yaitu FSPMI, KEP SPSI, KEP KSPI. Sedangkan di Kota Depok ada 9 federasi, sisanya ya kami ini yang melaksanakan aksi,” tuturnya.

505

Terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan kepada provinsi Jawa Barat mengenai kenaikan UMK 2022. Besarannya mengikuti keinginan federasi buruh di Depok.

“Sesuai dengan keinginan dari buruh akan kita sampaikan aspirasi ini kepada provinsi nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi. Nanti keputusan dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan mengikuti,” tegasnya.

(rd/daf/pojokjabar)

506

Judul Rapat Pleno Deadlock, Buruh Ancam akan Kembali Kepung Kantor Hengky Kurniawan

Nama Media jabar.suara.com


Halaman/URL https://jabar.suara.com/read/2021/11/25/105909/rapat-pleno-deadlock-buruh-ancam-akan-kembali-kepung-kantor-hengky-kurniawan

Jurnalis Ari Syahril Ramadhan

Tanggal 2021-11-25 10:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Panji Hermawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat) Belum final aspirasi lembaga tripartit masih memberi masukan dan pertimbangan ke pak Plt Bupati

negative - Dede Rahmat (Perwakilan Buruh) Karena ada tiga angka yang berbeda, sempat ada usulan untuk mengusulkan ketiga angka itu ke provinsi. Namun kita tolak, karena itu sama saja Plt Bupati cuci tangan

neutral - Dede Rahmat (Perwakilan Buruh) Pemerintah janji maksimal sampai pukul 13.00 WIB diputuskan. Kita berencana kalau sampai pukul 09.00 WIB belum ada kepastian kita geruduk lagi

Ringkasan

Pembahasan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menemui titik temu alias deadlock. Rapat pleno Dewan Pengupahan yang berlangsung pada Rabu (24/11/2021) belum disepakati besarannya.

RAPAT PLENO DEADLOCK, BURUH ANCAM AKAN KEMBALI KEPUNG KANTOR HENGKY KURNIAWAN

Pembahasan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menemui titik temu alias deadlock. Rapat pleno Dewan Pengupahan yang berlangsung pada Rabu (24/11/2021) belum disepakati besarannya.

Berdasarkan berita acara hasil pleno rapat dewan pengupahan, unsur buruh mengusulkan kenaikan upah sebesar 7 persen atau sebesar Rp 227.379. Artinya mereka ingin UMK 2022 naik menjadi 3.475.663,10.

507

Sementara usulan pihak swasta Keukeuh mengusulkan UMK 2022 berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang pengupahan, sebesar Rp.3.248.283,28 atau tidak ada kenaikan sama dengan UMK 2021.

Sedangkan unsur pemerintah daerah mengusulkan kenaikan upah sebesar 30.858,69 atau 0,95 persen dari UMK tahun 2021.

Pertimbangan kenaikan tersebut merujuk algomerasi ekonomi wilayah Bandung Raya serta guna menjaga kestabilan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat Panji Hermawan membenarkan bahwa Pemda KBB belum melayangkan rekomendasi UMK 2022 ke Pemprov Jabar. Sebab, pemerintah masih meminta masukan dari lembaga Tripartit.

"Belum final aspirasi lembaga tripartit masih memberi masukan dan pertimbangan ke pak Plt Bupati," kata Panji saat dihubungi pada Kamis (25/11/2021).

Dede Rahmat, perwakilan buruh mengatakan, Pemkab Bandung Barat sempat akan mengusulkan ketiga angka tersebut ke Pemprov Jabar.

Namun usulan itu ditolak buruh karena dinilai hanya lepas tanggung jawab.

"Karena ada tiga angka yang berbeda, sempat ada usulan untuk mengusulkan ketiga angka itu ke provinsi. Namun kita tolak, karena itu sama saja Plt Bupati cuci tangan," ujarnya.

Apapun keputusannya, kata Dede, usulan angka UMK 2022 dari Pemkab Bandung Barat ke Pemprov Jabar tidak boleh bercabang sampai 3 usulan angka. Dede menyebut kepastian usulan UMK 2021 bakal diketok palu pukul 13.00 WIB.

"Pemerintah janji maksimal sampai pukul 13.00 WIB diputuskan. Kita berencana kalau sampai pukul 09.00 WIB belum ada kepastian kita geruduk lagi," pungkasnya.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki

508

Judul Serikat Buruh DIY Minta UMP/UMK Direvisi, Naik Jadi Rp3 Juta

Nama Media akurat.co


Halaman/URL https://akurat.co/serikat-buruh-diy-minta-umpumk-direvisi-naik-jadi-rp3-juta

Jurnalis News

Tanggal 2021-11-25 10:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI DIY) Masalahnya upah di Jogja (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid

neutral - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI DIY) Oleh karena itu kami menolak UMP yang sudah ditetapkan bapak gubernur DIY dan kami meminta gubernur DIY mencabut dan merevisi UMP/UMK 2022 sebesar 3 juta

negative - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI DIY) Intinya UU Cipta Kerja dan PP 36 akan membuat semakin buruh hidupnya seperti digantung, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY yang telah ditetapkan beserta aturan yang jadi dasar perumusannya. Sekjen DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, pihaknya menilai besaran upah UMP/UMK di DIY yang tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta berdasarkan hasil survei.

SERIKAT BURUH DIY MINTA UMP/UMK DIREVISI, NAIK JADI RP3 JUTA

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY yang telah ditetapkan beserta aturan yang jadi dasar perumusannya.

Sekjen DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, pihaknya menilai besaran upah UMP/UMK di DIY yang tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta berdasarkan hasil survei.

509

Bagi KSPSI, kenaikan upah minimum yang selalu jauh dari hasil survei KHL tiap tahunnya cuma akan membuat para buruh terus mengalami defisit serta menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan.

"Masalahnya upah di Jogja (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid," kata Ade ditemui di lokasi aksi demo penolakan UMP/UMK DIY, Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu (24/11/2021).

Para buruh, menurut Ade, juga keberatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dipakai untuk merumuskan upah minimum. Survei KHL masih dianggap cara yang lebih pantas untuk menentukan dasar upah minimum.

"Oleh karena itu kami menolak UMP yang sudah ditetapkan bapak gubernur DIY dan kami meminta gubernur DIY mencabut dan merevisi UMP/UMK 2022 sebesar 3 juta," ucap Ade.


Poin lain yang menjadi dasar penolakan upah minimum tahun ini adalah karena UU Cipta Kerja yang tengah digugat serikat-serikat pekerja. Sehingga baik UU tersebut maupun aturan turunannya tak bisa jadi landasan dalam menetapkan upah minimum 2021.

"Intinya UU Cipta Kerja dan PP 36 akan membuat semakin buruh hidupnya seperti digantung, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak," sambungnya memungkasi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada 19 November 2021 lalu mengumumkan UMP di wilayahnya tahun 2022 naik 4,30 persen dari 2021, atau sebanyak Rp75.915,53 menjadi Rp1.840.915,53. UMP 2022 ditetapkan dari hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, meliputi unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi.

Sementara Sultan menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022 dengan menimbang rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan level UMK tertinggi sebesar Rp2.153.970 di antara 5 kabupaten/kota se-DIY. Sedangkan Gunungkidul terendah, yakni Rp1.900.000.

Sultan menjelaskan, penentuan UMP/UMK di DIY tahun 2022 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

510

Judul Geger! Tolak UMP 2022, Buruh Mau Lapor ke PBB



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/25/320/2507134/geger-tolak-ump-2022-buruh-mau-lapor-ke-pbb?page=1

Jurnalis Shelma Rachmahyanti

Tanggal 2021-11-25 10:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO). Hal ini dilakukan, karena Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan cara yang salah dalam proses menetapkan upah minimum. Di mana, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan dalam proses penetapan upah minimum.

GEGER! TOLAK UMP 2022, BURUH MAU LAPOR KE PBB

JAKARTA - Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

Hal ini dilakukan, karena Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan cara yang salah dalam proses menetapkan upah minimum. Di mana, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan dalam proses penetapan upah minimum.

"Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/11/2021).

Sebagai anggota pengurus pusat ILO, Iqbal menjelaskan, bahwa di negara lain dalam penentuan upah minimum hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sejenisnya. Di mana, tidak ada campur tangan oleh instansi lainnya.

Namun di Indonesia, justru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat dalam urusan pengupahan.

511

"Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum," jelasnya.

“Digabung saja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian,” tambah Iqbal. Diketahui, pemerintah pusat menyatakan kenaikan UMP rata-rata nasional adalah sebesar 1,09%. Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara, buruh mengajukan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10%.

512

Judul Geger! Tolak UMP 2022, Buruh Mau Lapor ke PBB



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1742793/geger-tolak-ump-2022-buruh-mau-lapor-ke-pbb

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-11-25 10:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

JAKARTA Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

GEGER! TOLAK UMP 2022, BURUH MAU LAPOR KE PBB

JAKARTA Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

Hal ini dilakukan, karena Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan cara yang salah dalam proses menetapkan upah minimum. Di mana, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan dalam proses penetapan upah minimum.

Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah, kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/11/2021).

Sebagai anggota pengurus pusat ILO, Iqbal menjelaskan, bahwa di negara lain dalam penentuan upah minimum hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sejenisnya. Di mana, tidak ada campur tangan oleh instansi lainnya.

Namun di Indonesia, justru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat dalam urusan pengupahan. Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum, jelasnya.

513

Judul UMP Naik Rp29 Ribu, Buruh Turun Aksi Hari Ini

Nama Media kalsel.prokal.co


Halaman/URL https://kalsel.prokal.co/read/news/45155-ump-naik-rp29-ribu-buruh-turun-aksi-hari-ini

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 10:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Rendahnya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2022, buruh di Banua turun aksi, Kamis (25/11) di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Pantauan Radar Banjarmasin, sejak pagi puluhan buruh sudah mulai berdatangan. informasi didapat, aksi akan diikuti ribuan orang.

UMP NAIK RP29 RIBU, BURUH TURUN AKSI HARI INI

Rendahnya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2022, buruh di Banua turun aksi, Kamis (25/11) di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Pantauan Radar Banjarmasin, sejak pagi puluhan buruh sudah mulai berdatangan. informasi didapat, aksi akan diikuti ribuan orang. Mereka datang untuk menyuarakan protes atas kenaikan yang hanya 1,01 persen atau Rp29 ribu. Ratusan Polisi juga terpantau sudah bersiaga di depan gedung wakil rakyat di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah.(gmp)

514

Judul Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Monas

Nama Media medcom.id


Halaman/URL https://www.medcom.id/nasional/metro/0k84qxdk-demo-buruh-polisi-siapkan-pengalihan-arus-lalu-lintas-di-monas

Jurnalis Yakub

Tanggal 2021-11-25 10:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Kompol Purwanta (Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat) Lingkungan mengarah ke Istana ditutup, kecuali tentatif pejabat mau ke situ, tidak apa

negative - Kompol Purwanta (Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat) Penutupan jalan melihat situasi

Ringkasan

Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas). Polisi akan menyiapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi aksi penyampaian pendapat itu.

DEMO BURUH, POLISI SIAPKAN PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS DI MONAS

Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas). Polisi akan menyiapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi aksi penyampaian pendapat itu. Berikut ruas jalan di sekitar Monas yang akan ditutup saat demo buruh: Kawasan Patung Kuda di depan Indosat mengarah utara Harmoni arah selatan Ruas jalan mengarah ke Istana Negara dan Merdeka

"Lingkungan mengarah ke Istana ditutup, kecuali tentatif pejabat mau ke situ, tidak apa," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta, Kamis, 25 November 2021.

Purwanta memprediksi ada sekitar enam ribu buruh yang turun dalam aksi ini. Aksi tersebut rencananya berlangsung siang ini. Namun, kepolisian belum menutup jalan ke kawasan Monas. Pasalnya, buruh diklaim tidak akan long march.

"Penutupan jalan melihat situasi," ujar dia.

515

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi protes terkait aturan upah minimum yang baru dikeluarkan pemerintah. Ribuan buruh disebut akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengemukakan tuntutan dalam aksi tersebut. Buruh menolak formula penetapan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Andi menyebut PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang sedang diuji di MK. Jadi, tidak layak jika penetapan upah tetap memakai formula tersebut.

516

Judul Polisi Lakukan Rekayasa Arus Lalu Lintas saat Demo Buruh di Patung Kuda Hari Ini



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/11/25/polisi-lakukan-rekayasa-arus-lalu-lintas-saat-demo-buruh-di-patung-kuda-hari-ini

Jurnalis Fandi Permana

Tanggal 2021-11-25 10:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Kompol Purwanta (Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat) Hari ini informasinya demo rekan buruh akan dihadiri kurang lebih 6.000 peserta. Jadi kalau memungkinkan kita akan tutup dan lakukan rekayasa lalin lebih awal

negative - Kompol Purwanta (Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat) Pertama di Jalan Medan Merdeka Barat ya di Patung Kuda mengarah Utara di Harmoni ditutup. Harmoni arah selatan sekitar Pasar Baru juga ditutup. Terutama yang mengarah ke Istana akan ditutup kecuali tentatif siapa yang berkepentingan bisa melewati akses

neutral - Kompol Purwanta (Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat) Nanti lihat situasi, kita lihat perkembangan di lapangan. Kalau banyak massa yang hadir akan ditutup

Ringkasan

Massa buruh hari ini, Kamis (25/11/2021) kembali menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia menggelar demonstrasi imbas penetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan beberapa waktu lalu. Menurut informasi, demo tersebut akan dihadiri ribuan buruh dari serikat pekerja di wilayah Jabodetabek.

POLISI LAKUKAN REKAYASA ARUS LALU LINTAS SAAT DEMO BURUH DI PATUNG KUDA HARI INI

Massa buruh hari ini, Kamis (25/11/2021) kembali menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia menggelar demonstrasi imbas penetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan beberapa waktu lalu.

Menurut informasi, demo tersebut akan dihadiri ribuan buruh dari serikat pekerja di wilayah Jabodetabek.

517

Nantinya aksi akan berpusat di Bundaran HI dan Patung Kuda Jakarta Pusat.

Untuk pengamanan aksi, Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat Kompol Purwanta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi guna mengantisipasi kemacetan.

"Hari ini informasinya demo rekan buruh akan dihadiri kurang lebih 6.000 peserta. Jadi kalau memungkinkan kita akan tutup dan lakukan rekayasa lalin lebih awal," kata Kompol Purwanta saat dihubungi, Kamis (25/11/2022).

Purwanta menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan nantinya akan ditutup hingga demo selesai. Ruas jalan yang akan ditutup di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat mulai dari Patung Kuda dan Harmoni, Jakarta Pusat.

"Pertama di Jalan Medan Merdeka Barat ya di Patung Kuda mengarah Utara di Harmoni ditutup. Harmoni arah selatan sekitar Pasar Baru juga ditutup. Terutama yang mengarah ke Istana akan ditutup kecuali tentatif siapa yang berkepentingan bisa melewati akses," terang Purwanta.

Meski begitu, Purwanta mengatakan penutupan itu bersifat situasional dan melihat perkembangan di lapangan.

"Nanti lihat situasi, kita lihat perkembangan di lapangan. Kalau banyak massa yang hadir akan ditutup," tutup Purwanta.

Demo buruh yang diinisiasi KSPI itu rencananya berpusat di Patung Kuda dan dimulai pukul 10.00 WIB. Aparat kepolisian dan TNI telah bersiaga di lokasi untuk mengamankan aksi buruh tersebut.

518

Judul Kemnaker : Penetapan UMP 2022 Mengacu Aturan Pengupahan

Nama Media Indoposco


Halaman/URL Pg7

Jurnalis Gin

Tanggal 2021-11-25 10:41:00

Ukuran 179x234mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan halhal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

KEMNAKER : PENETAPAN UMP 2022 MENGACU ATURAN PENGUPAHAN

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

519

“Permintaan-permintaan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya berbagai kepentingan. Apabila terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Akan tetapi, kata dia, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu kepada PP No. 36 tahun 2021 yang saat ini masih merupakan hukum positif yang berlaku. Upah minimum, kata Putri, sesuai dengan aturan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun di perusahaan. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun, maka pengupahannya harus menggunakan struktur dan skala upah yang wajib disusun dan ditetapkan oleh perusahaan.


“Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif,” kata Indah Anggoro Putri dikutip dari Antara. Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

Sementara upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun. Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen.

UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, kata Putri, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi. Usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015.

Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

“Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan halhal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan,” pungkasnya. (gin)

Foto Caption:

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

521

Judul Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022

Nama Media katadata.co.id


Halaman/URL https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/daftar-upah-minimum-kabupatenkota-di-diy-tahun-2022

Jurnalis Vika Azkiya Dihni

Tanggal 2021-11-25 10:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2022 telah ditetapkan. Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di DIY dengan besaran Rp 2.153.970. Sementara, Gunung Kidul menjadi kabupaten dengan UMK terendah, dengan besaran Rp 1.900.000. Namun, kenaikan UMK di Gunung Kidul menjadi yang tertinggi sebesar 7,34% dari tahun 2021.

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DIY TAHUN 2022

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2022 telah ditetapkan. Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di DIY dengan besaran Rp 2.153.970. Sementara, Gunung Kidul menjadi kabupaten dengan UMK terendah, dengan besaran Rp 1.900.000. Namun, kenaikan UMK di Gunung Kidul menjadi yang tertinggi sebesar 7,34% dari tahun 2021.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) tidak memperkenankan perusahaan membayar upah para pekerjanya kurang dari UMK yang ditetapkan. Apabila pekerja memperoleh upah di bawah standar minimum, pekerja bisa melaporkannya kepada pemerintah.

Adapun, nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 DIY ditentukan menjadi Rp 1.840.951,53. Angka tersebut naik 4,30% dibandingkan pada tahun 2021. Berikut daftar lengkap UMK DIY tahun 2022:

1. Kota Yogyakarta : Rp 2.153.970. Jumlahnya naik Rp 84.440 atau 4,08% dari tahun 2021. 2. Kabupaten Sleman : Rp 2.001.000. Jumlah ini naik Rp 97.500 atau 5,12% dari tahun 2021. 3. Kabupaten Bantul : Rp 1.916.848. Naik Rp 74.388 atau 4,04% dari tahun 2021. 4. Kabupaten Kulon Progo : Rp 1.904.275. Naik Rp 99.275 atau 5,5% dari tahun 2021. 5. Kabupaten Gunungkidul : Rp 1.900.000. Naik Rp 130.000 atau 7,34% dari tahun 2021.

522

Judul Bupati Bogor Ade Yasin Tolak Kenaikan UMK 2022

Nama Media Pelita Baru


Halaman/URL Pg7&15

Jurnalis ahp

Tanggal 2021-11-25 10:35:00

Ukuran 259x258mmk

Warna Warna

AD Value Rp 103.600.000



Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ade Yasin (Bupati Bogor) Memang ada permintaan kenaikan sebesar 3,7 persen Tapi, dengan UMK 2021 lalu sekitar Rp4,2 juta dirasa sudah cukup besar

neutral - Ade Yasin (Bupati Bogor) Tapi kami sudah sepakat bersama dewan pengupahan kabupaten untuk tidak ada kenaikan, karena UMK kita sudah lebih. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan

neutral - Zaenal Ashari (Kepala Disnaker Kabupaten Bogor) Saya belum bisa berkomentar banyak soal ini. Karena rapat dengan dewan pengupahan daerah baru akan kami lakukan pada 23 November besok

negative - Zaenal Ashari (Kepala Disnaker Kabupaten Bogor) Kami sudah menerima beberapa masukan dari sejumlah pihak, mulai dari unsur serikat pekerja maupun dari unsur pengusaha. Kalau dari Apindo yang mewakili perusahaan pasti inginnya tidak naik. Sementara buruh minta naik. Tapi kami akan mengacu kepada regulasi yang ada pastinya

Ringkasan

Bogor, Pelita Baru BUPATI Bogor, Ade Yasin menolak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada 2022. Karena, dengan UMK 2021 sekitar Rp4,2 juta dirasa sudah cukup besar. "Memang ada permintaan kenaikan sebesar 3,7 persen Tapi, dengan UMK 2021 lalu sekitar Rp4,2 juta dirasa sudah cukup besar," kata Ade Yasin, usai kunjungan kerja di Kecamatan Jonggol, Rabu (24/11).

BUPATI BOGOR ADE YASIN TOLAK KENAIKAN UMK 2022

Bogor, Pelita Baru BUPATI Bogor, Ade Yasin menolak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada 2022. Karena, dengan UMK 2021 sekitar Rp4,2 juta dirasa sudah cukup besar.

523

"Memang ada permintaan kenaikan sebesar 3,7 persen Tapi, dengan UMK 2021 lalu sekitar Rp4,2 juta dirasa sudah cukup besar," kata Ade Yasin, usai kunjungan kerja di Kecamatan Jonggol, Rabu (24/11).

Meski begitu, Pemkab Bogor belum menggelar rapat pleno untuk membahas kenaikan UMK tahun 2022, meski seharusnya ditetapkan 25 November, seperti tertuang dalam PP Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 tahjn 2020.

"Tapi kami sudah sepakat bersama dewan pengupahan kabupaten untuk tidak ada kenaikan, karena UMK kita sudah lebih. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan," tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari belum bisa berkomentar banyak.

"Saya belum bisa berkomentar banyak soal ini. Karena rapat dengan dewan pengupahan daerah baru akan kami lakukan pada 23 November besok," kata Zaenal, Senin (22/11/2021).

Pembahasan UMK 2022 Kabupaten Bogor akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan unsur pemerintah.

"Kami sudah menerima beberapa masukan dari sejumlah pihak, mulai dari unsur serikat pekerja maupun dari unsur pengusaha. Kalau dari Apindo yang mewakili perusahaan pasti inginnya tidak naik. Sementara buruh minta naik. Tapi kami akan mengacu kepada regulasi yang ada pastinya," ungkapnya.

Sebagaiman diketahui, Disnaker Kabupaten Bogor akan menetapkan UMK dengan berpatokan pada regulasi yang ada. Berdasarkan informasi dihimpun, dari data yang ada pada Disnaker Kabupaten Bogor, pada 2021 UMR Kabupaten Bogor berada di angka Rp 4,2? juta.

Upah Minimun Regional (UMR) selama ini dikenal sebagai patokan untuk menentukan upah minimum di suatu wilayah. Secara resmi, istilah UMR telah digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Namun, di kalangan masyarakat, istilah UMR masih sering digunakan untuk menyebut upah minimum di suatu wilayah. (ahp)

525

Judul Pleno Ditunda, Buruh Blokir Jalan

Nama Media Tangerang Ekspres


Halaman/URL Pg11

Jurnalis mam/tnt

Tanggal 2021-11-25 10:34:00

Ukuran 122x154mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Intan Indria Dewi (Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten) Apindo tetap kekeh, regulasi PP 36 menjadi dasar pengupahan. Kami menolak, rapat pleno kita walk out. Jangan sampai kita menerima begitu saja.. Tidak ada konteks per mainan dalam memperjuangkan kawan-kawan buruh

neutral - Intan Indria Dewi (Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten) Baru kali ini walk out. Justru dengan pengunduran bisa diskusi dengan semua organ untuk menentukan sikap

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnakertrans) Banten) Dalam rapat pleno ini kita belum ada kesepakatan, keputusan dalam rangka untuk mengirimkan rekomendasi ke gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnakertrans) Banten) Tapi sepakat tidak sepakat nanti berita acara akan diserahkan ke gubernur dan akan ditetapkan

negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnakertrans) Banten) Jadi tidak boleh melewati tanggal tersebut. Gubermur akan mene tapkan itu dan langsung di-publish (diumumkan)

Ringkasan

Ratusan buruh melakukan aksi demostrasi mengawal Rapat Pleno penetapan Upam Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 di Provinsi Banten yang seharusnya digelar kemarin (24/11). Sayangnya pleno tersebut diundur pada Jumat (26/11), karena belum adanya kese pakatan antardewan pengu pahan. Berdasarkan pantauan, ratusan buruh memblokir satu satu ruas jalan Syeh Nawawi Albantani Palima Kota Serang. Aksi mereka tersebut dilakukan di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sejak pukul 12.00 hingga 17.00 WIB.

526

PLENO DITUNDA, BURUH BLOKIR JALAN

Ratusan buruh melakukan aksi demostrasi mengawal Rapat Pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 di Provinsi Banten yang seharusnya digelar kemarin (24/11).

Sayangnya pleno tersebut diundur pada Jumat (26/11), karena belum adanya kesepakatan antardewan pengupahan. Berdasarkan pantauan, ratusan buruh memblokir satu satu ruas jalan Syeh Nawawi Albantani Palima Kota Serang.

Aksi mereka tersebut dilakukan di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sejak pukul 12.00 hingga 17.00 WIB.

Sebelumnya, perwakilan buruh dan bagian dari dewan pengupahan telah mengikuti rapat pleno. Namun, perwakilan buruh tersebut tidak mendapatkan hasil, sehingga jadwal rapat pleno UMK yang dijadwalkan harus diundur.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, pihaknya mengikuti rapat dengan serius untuk menyampaikan aspirasi.

Namun karena aspirasi buruh belum diterima sepenuhnya maka pihaknya memilih meninggalkan rapat pleno. “Apindo tetap kekeh, regulasi PP 36 menjadi dasar pengupahan. Kami menolak, rapat pleno kita walk out. Jangan sampai kita menerima begitu saja.

Tidak ada konteks permainan dalam memperjuangkan kawan-kawan buruh,” katanya. Lebih lanjut, Intan mengaku, ini kali pertama Dewan Pengupahan Banten walk out dari rapat pleno penetapan UMK.

“Baru kali ini walk out. Justru dengan pengunduran bisa diskusi dengan semua organ untuk menentukan sikap,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi mengatakan, rapat pleno penetapan UMK merupakan agenda rutin tahunan. Rapat pleno kali ini adalah penyusunan besaran UMK 2022 untuk direkomendasikan ke Gubernur Banten untuk ditetapkan.

“Dalam rapat pleno ini kita belum ada kesepakatan, keputusan dalam rangka untuk mengirimkan rekomendasi ke gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi,” tuturnya.

Lebih lanjut, rapat pleno belum bisa disepakati karena rekomendasinya masih menunggu hasil judicial review dari buruh terkait Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi sepakat tidak sepakat nanti berita acara akan diserahkan ke gubernur dan akan ditetapkan,” terangnya.

Meski begitu, Dewan Pengupahan Provinsi Banten telah menerima usulan UMK 2022 dari delapan bupati/walikota dan besaran UMK 2022 selambatlambatnya harus sudah di tetapkan dan diumumkan pada 30 November 2021. “Jadi tidak boleh melewati tanggal tersebut. Gubermur akan mene tapkan itu dan langsung di-publish (diumumkan),” paparnya.

(mam/tnt)

Caption:

DEMO UMK: Ratusan buruh melakukan aksi demostrasi mengawal rapat pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (24/11).

528

Judul Kenaikan Upah Minimum

Nama Media Satelit News


Halaman/URL Pg9

Jurnalis *

Tanggal 2021-11-25 10:30:00

Ukuran 220x175mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

ANUGERAH Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2021 telah diumumkan pada awal pekan kedua Oktober. Penghargaan tersebut jatuh ke tangan tiga ekonom, yaitu David Card, Joshua D. Angrist, dan Guido W. Imbens. David Card adalah seorang profesor ekonomi dari University of California, Berkeley. Dia mendapatkan anugerah Nobel berkat kontribusinya secara substansial dan metodologis pada bidang ilmu ekonomi ketenagakerjaan.

KENAIKAN UPAH MINIMUM

ketidakcermatan dalam melihat dinamika pasar tenaga kerja di wilayah sekitar, apalagi ditambah dengan ego wilayah dalam penetapan upah minimum, dapat memberikan dampak yang kurang positif bagi pasar kerja suatu wilayah.

Devanto Shasta Pratomo

ANUGERAH Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2021 telah diumumkan pada awal pekan kedua Oktober. Penghargaan tersebut jatuh ke tangan tiga ekonom, yaitu David Card, Joshua D. Angrist, dan Guido W. Imbens.

David Card adalah seorang profesor ekonomi dari University of California, Berkeley. Dia mendapatkan anugerah Nobel berkat kontribusinya secara substansial dan metodologis pada bidang ilmu ekonomi ketenagakerjaan.

Joshua Angrist (MIT) dan Guido Imbens (Stan-ford) berkontribusi pada sisi metodologi mengenai hubungan sebab akibat (causal relationship) dan juga merupakan penguatan dari metodologi eksperimen alamiah (natural experiment) yang awalnya dikembangkan David Card

Salah satu kontribusi substansial yang disumbangkan David Card pada awal 1990-an adalah mengenai dampak kenaikan upah minimum. Bersama almarhum Alan Krueger, David Card melakukan sebuah studi eksperimental tentang dampak kenaikan upah minimum di Negara Bagian New Jersey, AS.

529

Kenaikan upah minimum di New Jersey tersebut kemudian dibandingkan dengan daerah tetangganya, yaitu Pennsylvania, yang secara kontras tidak terdapat kenaikan upah minimum.

Berdasar teori kompetitif, mudah diprediksi bahwa kenaikan upah minimum akan membebani biaya operasional perusahaan dan akhirnya menurunkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran.

Namun, studi Card menghasilkan temuan yang cukup kontroversial. Dengan menggunakan data dari pekerja di 410 restoran cepat saji di New Jersey dan Pennsylvania, Card menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak ser-ta-merta berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengangguran.

Pastinya temuan ini memberikan wacana baru bagi para peneliti maupun pengambil kebijakan di banyak negara. Meskipun, kondisi ini juga sangat bergantung pada banyak hal. Seperti bagaimana kondisi pasar kerja, karakteristik dan profil pasar kerja, serta kondisi persaingan usaha pada wilayah tersebut.

Penelitian Card juga menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah, terutama wilayah yang berdekatan, tidak selalu menimbulkan guncangan pada pasar kerja. Tidak juga mendorong migrasi tenaga kerja yang berlebih antarwilayah yang akhirnya berdampak negatif pada pasar kerja.

Mengapa hal ini dapat terjadi?

Ada beberapa skenario penyebab naiknya upah minimum tidak selalu menurunkan kesempatan kerja atau menambah angka pengangguran. Pertama, kemungkinan ada kekuatan monopsoni atau pemberi kerja dominan di pasar kerja dibandingkan dengan kekuatan pasar kerja yang cenderung kompetitif.

Keberadaan dominasi pemberi kerja akan memberikan keleluasaan bagi pemberi kerja tersebut dalam mengatur tingkat upah yang diberikan. Dan tentu dapat memaksimalkan keuntungan.

Dalam kasus New Jersey, ini sangat dimungkinkan karena Card mengambil sampel dari pekerja di restoran cepat saji. Dalam konteks New Jersey, restoran cepat saji merupakan salah satu tempat rujukan utama bagi pencari kerja baru ataupun pekerja kerah biru yang mengharapkan upah di sekitar level minimum.

Kemungkinan kedua adalah pemberi kerja merespons kenaikan upah minimum dengan mengurangi atau menghemat pengeluaran operasional di luar upah.

Seperti dijelaskan Card bahwa pemberi kerja merespons kenaikan upah dengan mengurangi fringe benefits bagi karyawan ataupun biaya on-the-job training yang harus dikeluarkan untuk menyiapkan tenaga kerja baru. Demikian juga apabila biaya PHK ataupun biaya pesangon cukup tinggi, pengurangan kesempatan kerja bukanlah solusi yang tepat bagi banyak pemberi kerja.

Secara umum, temuan Card memberikan wawasan baru dalam perdebatan ilmiah tentang dampak kenaikan upah minimum yang selama ini cenderung konvensional. Temuan substansial ini juga dapat menjadi sebuah amunisi bagi para pejuang pro kenaikan upah minimum. Meski kemudian pertanyaannya adalah sampai berapa tinggi upah minimum tersebut layak untuk dinaikkan.

Bagaimana implikasi temuan David Card bagi Indonesia?

Indonesia adalah sebuah laboratorium ekonomika ketenagakerjaan yang menarik di mana tingkat upah minimum berbeda antarwilayah. Bahkan, tingkat upah minimum di Indonesia

530

berbeda di level wilayah yang lebih kecil daripada kasus negara bagian di AS, yaitu sampai pada tingkat kabupaten atau kota.

Pemikiran David Card ini, pertama, memberikan pelajaran mengenai pentingnya mencermati dinamika tingkat upah minimum daerah di sekitar ataupun daerah periferi.

Mungkin karakteristik pasar kerja di New Jersey dan Pennsylvania kuranglah tepat apabila dibandingkan apple-to-apple dengan Jakarta dengan Bodetabek-nya ataupun Surabaya dengan daerah penyangganya dalam Gerbangkertosusila.

Namun, ketidakcermatan melihat dinamika pasar tenaga kerja di wilayah sekitar, apalagi ditambah dengan ego wilayah dalam penetapan upah minimum, dapat memberikan dampak kurang positif bagi pasar kerja suatu wilayah.

Kedua, secara metodologis, studi eksperimental alamiah yang dilakukan David Card ini membuka peluang untuk dilakukan kajian-kajian serupa untuk melihat seberapa efektif kebijakan upah minimum di banyak daerah.

Apalagi mencermati dinamika terkini semasa pandemi di mana tidak semua wilayah di Indonesia secara seragam menaikkan tingkat upah minimum Ada daerah yang memutuskan tidak menaikkan upah minimum akibat lesunya perekonomian, namun ada pula provinsi yang memutuskan tetap menaikkan upah minimum karena membengkaknya biaya hidup pekerja.

Studi eksperimental memungkinkan untuk mengevaluasi dua kebijakan yang kontras itu. Ketiga, temuan Card tentang dampak kenaikan upah minimum yang tidak selalu berdampak negatif terhadap kesempatan kerja mungkin saja ditemukan di banyak tempat di Indonesia. Meskipun tentu dengan argumentasi yang berbeda.

Indonesia dengan kondisi pasar kerja unik dan tersegmentasi antara sektor formal dan informal memungkinkan terjadinya pergeseran pekerja dari sektor formal (sektor yang diatur dengan kebijakan upah minimum) ke sektor informal (sektor yang tidak diatur dengan kebijakan upah minimum) ketika upah minimum naik. Sehingga secara agregat, kenaikan upah minimum belum tentu berakibat pada naiknya angka pengangguran atau penurunan penyerapan tenaga kerja.

Meskipun demikian, pergeseran pekerja ke sektor informal ini juga patut diwaspadai. Mengingat apabila porsi dari sektor informal terlalu besar, akan berdampak pada tekanan upah atau tingkat kesejahteraan yang semakin turun.(sumber:jawapos)

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Drawijaya Malang.

532

Judul Buruh Tuntut UMP 2022 Naik Lebih Tinggi, Kemnaker: Itu Bagian Demokrasi



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4720179/buruh-tuntut-ump-2022-naik-lebih-tinggi-kemnaker-itu-bagian-demokrasi


Tanggal 2021-11-25 10:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Sejumlah konfederasi buruh menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Hal ini lantaran buruh meminta kenaikan upah lebih tinggi dari kenaikan rata-rata UMP 2022 yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

BURUH TUNTUT UMP 2022 NAIK LEBIH TINGGI, KEMNAKER: ITU BAGIAN DEMOKRASI

Sejumlah konfederasi buruh menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Hal ini lantaran buruh meminta kenaikan upah lebih tinggi dari kenaikan rata-rata UMP 2022 yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

533

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah menerima permintaan untuk kenaikan upah minimum yang lebih tinggi atau lebih rendah.

"Permintaan-permintaan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya berbagai kepentingan. Apabila terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (25/11/2021).

Akan tetapi, kata dia, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu kepada PP No. 36 tahun 2021 yang saat ini masih merupakan hukum positif yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 sendiri ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Upah minimum, kata Putri, sesuai dengan aturan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun di perusahaan. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun, maka pengupahannya harus menggunakan struktur dan skala upah yang wajib disusun dan ditetapkan oleh perusahaan.


Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menetapkan nilai upah minimum di wilayah Kota Bekasi sebesar Rp4,8 juta. Angka ini naik sebesar Rp 33.985 atau 0,71 persen dibandingkan UMK tahun 2021 sebesar Rp4,78 juta.

Pemkot Bekasi pun menyatakan penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di daerah itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

Terkait besaran UMK tahun depan, kami sudah berpedoman pada aturan yang berlaku," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).

Dia mengatakan formula penghitungan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 26 mengatur penyesuaian nilai upah minimum di wilayah Kota Bekasi yakni Rp 4,8 juta, naik sebesar Rp 33.985.

Ika menyatakan besaran UMK 2022 tersebut ditujukan kepada pegawai yang masa kerjanya masih di bawah satu tahun sedangkan pegawai dengan masa kerja yang relatif lama, biasanya perusahaan telah menaikkan gaji mereka di atas nilai UMK Kota Bekasi, disesuaikan dengan masa kerja pegawai.

Dia menjelaskan formula penghitungan UMK oleh pemerintah pusat itu tentunya telah melalui proses yang mempertimbangkan segala hal, termasuk kondisi ekonomi saat ini, kemampuan pengusaha membayar upah, serta faktor terkait lainnya.

534

Judul Buruh Tuban Tolak UMK 2022

Nama Media Memorandum


Halaman/URL Pg12

Jurnalis Har

Tanggal 2021-11-25 10:25:00

Ukuran 233x125mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 20220leh Gubernur Jawa Timur beberapa hari lalu membuat buruh di Tuban turun kejalan, Rabu (24/11). Mereka menggelar demo sebagai bentuk protes terhadap penetapan UMK tersebut. Tiga elemen buruh melakukan aksi bersama. Mereka dari FSPMI, Saburmusi, dan SPN. Para buruh menolakupah yang hanya mengalami kenaikan Rp 6.990 pada tahun ini.

BURUH TUBAN TOLAK UMK 2022

Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 20220leh Gubernur Jawa Timur beberapa hari lalu membuat buruh di Tuban turun kejalan, Rabu (24/11). Mereka menggelar demo sebagai bentuk protes terhadap penetapan UMK tersebut.

Tiga elemen buruh melakukan aksi bersama. Mereka dari FSPMI, Saburmusi, dan SPN. Para buruh menolakupah yang hanya mengalami kenaikan Rp 6.990 pada tahun ini. Buruh menggelar aksi Mall Pelayanan Publik (MPP), DPRD, dan Kantor Pemkab Tuban.

"Kita menolak upah murah yang ditetapkan hanya Rp 6.990 pada tahun 2022," tegas orator aksi.

Ketua FSPMI Cabang Tuban, Duraji menjelaskan, kenaikan gaji di tahun ini sangat ironis bagi buruh di Tuban. Sebab, nilai Rp 6.990 itu jika dibagi 30 hari, maka hanya ketemu Rp 233 per harinya.

"Inisangatironis untuk kenaikan UMK Tuban 2022. Kami menolak kenaikan tersebut," pungkasnya.

Sekadar diketahui, upah minimum Kabupaten (UMK) Tuban 2022 menjadi 2.539.224,88, mengalami kenaikan Rp 6.990 jika dibandingkan UMK Tuban 2021 sebesar Rp 2.532.234,77. (top/har/udi)

Caption:Aksi unjuk rasa buruh di Tuban yang menolak penetapan UMK 2020.

536

Judul Upah Minimum Kota Ambon 2022 Naik 3,22 Persen

Nama Media Ambon Express


Halaman/URL Pg8

Jurnalis AHA

Tanggal 2021-11-25 10:23:00

Ukuran 127x418mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Benhard Patty (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon) Kita telah melaksanakan rapat untuk penetapan penyusunan UM Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuan nya di tahun 2022. Dari hasil rapat penyusunan tadi, Dewan Pengupahan sepakat untuk penetapan UM Kota Ambon tahun 2021 sebesar Rp 2.731.502,- nilai ini mengalami kenaikan sebesar 3,22 persen, dari UM Kota Ambon tahun 2020. Dari nilai Rp 2.643.387, atau ada kenaikan Rp 88.115

neutral - Benhard Patty (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon) Dalam penetapan UM, indikator yang digunakan dalam Dewan Penetapan Upah itu adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku, disparitas harga untuk Provinsi Maluku, termasuk jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga yang bekerja, dan nilai UM Kota Ambon tahun 2020

neutral - Benhard Patty (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon) Rapat juga dihadiri dinas terkait antara lain, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan, Dinas Perindag dan Dinas Perhubungan

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Steiven Benhard Patty mengungkapkan, Upah Minimum (UM) Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuannya di tahun 2022, naik dari Rp 2.643.387 menjadi Rp 2.731.502, atau sekitar 3,22 persen. Menurutnya, kenaikan itu sesuai hasil rapat bersama dewan pengupahan Kota Ambon.

UPAH MINIMUM KOTA AMBON 2022 NAIK 3,22 PERSEN

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Steiven Benhard Patty mengungkapkan, Upah Minimum (UM) Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuannya di tahun 2022, naik dari Rp 2.643.387 menjadi Rp 2.731.502, atau sekitar 3,22 persen. Menurutnya, kenaikan itu sesuai hasil rapat bersama dewan pengupahan Kota Ambon.

537

"Kita telah melaksanakan rapat untuk penetapan penyusunan UM Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuan nya di tahun 2022. Dari hasil rapat penyusunan tadi, Dewan Pengupahan sepakat untuk penetapan UM Kota Ambon tahun 2021 sebesar Rp 2.731.502,- nilai ini mengalami kenaikan sebesar 3,22 persen, dari UM Kota Ambon tahun 2020. Dari nilai Rp 2.643.387, atau ada kenaikan Rp 88.115,”kata dia, kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (24/11).

Kadis mengatakan, untuk penetapan UM Kota Ambon ini, mengacu dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang detailnya didalam Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang upah.

"Dalam penetapan UM, indikator yang digunakan dalam Dewan Penetapan Upah itu adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku, disparitas harga untuk Provinsi Maluku, termasuk jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga yang bekerja, dan nilai UM Kota Ambon tahun 2020,"jelasnya.

Diakui, dalam dewan pengupahan itu ada unsur-unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga dari statistik. Karena di dalam peraturan Pemerintah Nomor 36, harus ada data-data yang bersumber dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini statistik kota, sehingga datadata tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, disparitas harga, dan lain-lain, yang dipakai dalam rumus penetapan upah minimum kota.

Ditambahkan, setelah ada kesepakatan UM Kota Ambon, sebesar Rp 2.731.502,- Kadis mengatakan nantinya akan diusulkan ke Walikota Ambon untuk minta persetujuan pengesahan dari Gubernur Maluku yang nantinya dibuat dalam SK Gubernur Maluku.

“Rapat juga dihadiri dinas terkait antara lain, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan, Dinas Perindag dan Dinas Perhubungan,”pungkasnya.

(AHA)

538

Judul SK Dicabut, UMP dan UMK Direvisi Permintaan Kalangan Buruh di DIJ



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1742702/sk-dicabut-ump-dan-umk-direvisi-permintaan-kalangan-buruh-di-dij

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-11-25 10:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIJ tahun 2022 masih dikeluhkan kalangan buruh. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ menolak kenaikan yang sudah ditetapkan dengan alasan tidak mampu mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

SK DICABUT, UMP DAN UMK DIREVISI PERMINTAAN KALANGAN BURUH DI DIJ


Juru Bicara MPBI DIJ, Irsad Ade Irawan mengatakan Gubernur DIJ perlu mencabut SK dan merevisi penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang baru saja ditetapkan. Ini karena kenaikan yang sudah ditetapkan masih kurang dari angka Rp3 juta sesuai KHL pekerja/buruh di DIJ. Oleh karena itu kami tentu menolak upah minimum yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Jadi percuma saja naiknya tidak bisa untuk mencukupi KHL, katanya disela aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Rabu (24/11).

Irsad menjelaskan berdasarkan survey KHL UMP 2022 yang ditetapkan hanya sebesar Rp1.840.915 juta atau naik sekitar Rp75.915 dibandingkan UMP 2021.

Artinya angka KHL tersebut selayaknya dapat dipenuhi oleh masyarakat DIJ melalui pendapatannya. Namun justru produk kebijakan yang dikeluarkan pemprov menghambat pemenuhan KHL masyarakat sebagai salah satu ukuran tercapainya kesejahteraan. Dengan demikian, perlu ada kenaikan upah yang signifikan yaitu yang mencapai KHL untuk membantu buruh ditengah pandemi Covid-19. Ini menunjukkan betapa tidak seriusnya pemprov mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, ujarnya.

Dengan kondisi itu praktis pekerja dan buruh di DIJ mengalami defisit. Bahkan, defisit ini diklaim sudah terjadi bertahun-tahun terutama sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ditambah dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang

539

Pengupahan yang hanya bisa naik 3-4 persen. Intinya UU Cipta Kerja dan PP 36 ini akan semakin membuat buruh hidupnya seperti digantung, karena tidak bisa memenuhi KHL dan hidup layak, jadi dia harus gali lubang dan tutup lubang, tandasnya yang juga menolak dan menuntut dibatalkannya pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang recananya akan diputuskan pada hari ini (25/11).

Menurutnya, upah murah selalu terjadi dari tahun ke tahun. Terlebih, saat ini menjadi peringkat kedua setelah Jawa Tengah. Dan itu upah kronis artinya Gubernur belum berefleksi dan membuat pelajaran bahwa ternyata selain upah minimun yang sangat murah, disisi lain ada angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi, sambung yang juga Ketua DPD KSPSI DIJ.

Dari data yang dicatat MPBI angka kemiskinan di DIJ masih berada diatas rata-rata angka kemiskinan nasional. Per 23 November 2021 sebesar 12,28 persen, sedangkan rata-rata kemiskinan nasional per 15 Juli 2021 sebesar 10,14 persen. Situasi ekonomi selama pandemi diklaim mengalami pergolakan yang signifikan. Tidak hanya menurunnya pendapatan nasional maupun omset perusahaan. Tetapi juga memberi imbas terhadap leberlangsungan dan kesejahteraan buruh. Karena itu kami mengharapkan adanya upah minimum yang baik agar ankja kemiskinan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi, jelasnya.

Selain itu, MPBI DIJ juga menuntut memberikan bantuan layanan transportasi, pendidikan dan penyediaan pangan murah bagi buruh. Memperluas kriteris DTKS dengan memasukkan buruh berpenghasilan UMKc+20 persen sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya hidup. Memperbanyak program pelatihan secara gratis, menyegarkan pembentukan koperasi serikat buruh serta permodalannya, dan memberikan bantuan sarana prasarana bagi federasi serikat buruh yang telah memiliki usaha.

Sementara untuk UMK lima kabupaten/kota di DIJ 2022 yang telah ditetapkan diantaranya Kota Jogja sebesar Rp2.153.970, Sleman Rp2.001.000, Bantul Rp1.916.848, Kulon Progo Rp1.904.275, dan Gunungkidul sebesar Rp1.900.000. Kenaikan upah 5 persen yang ditetapkan Gubernur masih jauh dari harapan buruh, tambahnya.

(wia)

540

Judul SK Dicabut, UMP dan UMK Direvisi Permintaan Kalangan Buruh di DIJ

Nama Media radarjogja.jawapos.com


Halaman/URL https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/11/25/sk-dicabut-ump-dan-umk-direvisi-permintaan-kalangan-buruh-di-dij/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 10:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara MPBI DIJ) Oleh karena itu kami tentu menolak upah minimum yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Jadi percuma saja naiknya tidak bisa untuk mencukupi KHL

negative - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara MPBI DIJ) Ini menunjukkan betapa tidak seriusnya pemprov mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya

negative - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara MPBI DIJ) Intinya UU Cipta Kerja dan PP 36 ini akan semakin membuat buruh hidupnya seperti digantung, karena tidak bisa memenuhi KHL dan hidup layak, jadi dia harus gali lubang dan tutup lubang

negative - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara MPBI DIJ) Dan itu upah kronis artinya Gubernur belum berefleksi dan membuat pelajaran bahwa ternyata selain upah minimun yang sangat murah, disisi lain ada angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi

neutral - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara MPBI DIJ) Karena itu kami mengharapkan adanya upah minimum yang baik agar ankja kemiskinan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi

neutral - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara MPBI DIJ) Kenaikan upah 5 persen yang ditetapkan Gubernur masih jauh dari harapan buruh

Ringkasan

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIJ tahun 2022 masih dikeluhkan kalangan buruh. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ menolak kenaikan yang sudah ditetapkan dengan alasan tidak mampu mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Juru Bicara MPBI DIJ, Irsad Ade Irawan mengatakan Gubernur DIJ perlu mencabut SK dan merevisi penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang baru saja ditetapkan. Ini karena kenaikan yang sudah ditetapkan masih kurang dari angka Rp3 juta sesuai KHL pekerja/buruh di DIJ.

541

SK DICABUT, UMP DAN UMK DIREVISI PERMINTAAN KALANGAN BURUH DI DIJ


Juru Bicara MPBI DIJ, Irsad Ade Irawan mengatakan Gubernur DIJ perlu mencabut SK dan merevisi penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang baru saja ditetapkan. Ini karena kenaikan yang sudah ditetapkan masih kurang dari angka Rp3 juta sesuai KHL pekerja/buruh di DIJ.

"Oleh karena itu kami tentu menolak upah minimum yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Jadi percuma saja naiknya tidak bisa untuk mencukupi KHL," katanya disela aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Rabu (24/11).

Irsad menjelaskan berdasarkan survey KHL UMP 2022 yang ditetapkan hanya sebesar Rp1.840.915 juta atau naik sekitar Rp75.915 dibandingkan UMP 2021.

Artinya angka KHL tersebut selayaknya dapat dipenuhi oleh masyarakat DIJ melalui pendapatannya. Namun justru produk kebijakan yang dikeluarkan pemprov menghambat pemenuhan KHL masyarakat sebagai salah satu ukuran tercapainya kesejahteraan. Dengan demikian, perlu ada kenaikan upah yang signifikan yaitu yang mencapai KHL untuk membantu buruh ditengah pandemi Covid-19.

"Ini menunjukkan betapa tidak seriusnya pemprov mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya.

Dengan kondisi itu praktis pekerja dan buruh di DIJ mengalami defisit. Bahkan, defisit ini diklaim sudah terjadi bertahun-tahun terutama sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ditambah dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang hanya bisa naik 3-4 persen.

"Intinya UU Cipta Kerja dan PP 36 ini akan semakin membuat buruh hidupnya seperti digantung, karena tidak bisa memenuhi KHL dan hidup layak, jadi dia harus gali lubang dan tutup lubang," tandasnya yang juga menolak dan menuntut dibatalkannya pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang recananya akan diputuskan pada hari ini (25/11).

Menurutnya, upah murah selalu terjadi dari tahun ke tahun. Terlebih, saat ini menjadi peringkat kedua setelah Jawa Tengah. "Dan itu upah kronis artinya Gubernur belum berefleksi dan membuat pelajaran bahwa ternyata selain upah minimun yang sangat murah, disisi lain ada angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi," sambung yang juga Ketua DPD KSPSI DIJ.

Dari data yang dicatat MPBI angka kemiskinan di DIJ masih berada diatas rata-rata angka kemiskinan nasional. Per 23 November 2021 sebesar 12,28 persen, sedangkan rata-rata kemiskinan nasional per 15 Juli 2021 sebesar 10,14 persen.

Situasi ekonomi selama pandemi diklaim mengalami pergolakan yang signifikan. Tidak hanya menurunnya pendapatan nasional maupun omset perusahaan. Tetapi juga memberi imbas terhadap leberlangsungan dan kesejahteraan buruh.

"Karena itu kami mengharapkan adanya upah minimum yang baik agar ankja kemiskinan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi," jelasnya.

Selain itu, MPBI DIJ juga menuntut memberikan bantuan layanan transportasi, pendidikan dan penyediaan pangan murah bagi buruh. Memperluas kriteris DTKS dengan memasukkan buruh

542

berpenghasilan UMKc+20 persen sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya hidup. Memperbanyak program pelatihan secara gratis, menyegarkan pembentukan koperasi serikat buruh serta permodalannya, dan memberikan bantuan sarana prasarana bagi federasi serikat buruh yang telah memiliki usaha.

Sementara untuk UMK lima kabupaten/kota di DIJ 2022 yang telah ditetapkan diantaranya Kota Jogja sebesar Rp2.153.970, Sleman Rp2.001.000, Bantul Rp1.916.848, Kulon Progo Rp1.904.275, dan Gunungkidul sebesar Rp1.900.000. "Kenaikan upah 5 persen yang ditetapkan Gubernur masih jauh dari harapan buruh," tambahnya.

(wia).

543

Judul BLT Subsidi Gaji Cair Lagi November 2021, Cek BSU Rp 1 Juta ke Rekening dengan Tanda Ini



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-703091716/blt-subsidi-gaji-cair-lagi-november-2021-cek-bsu-rp-1-juta-ke-rekening-dengan-tanda-ini?page=all

Jurnalis Aziz Abdillah

Tanggal 2021-11-25 10:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT Subsidi Gaji kembali cari di November 2021, segera cek BSU Rp 1 juta yang ditransfer ke rekengin dengan tanda ini. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali cair di November 2021, bantuan sebesar Rp 1 juta bisa langsung cair dengan tanda penerima seperti ini.

BLT SUBSIDI GAJI CAIR LAGI NOVEMBER 2021, CEK BSU RP 1 JUTA KE REKENING DENGAN TANDA INI

BLT Subsidi Gaji kembali cari di November 2021, segera cek BSU Rp 1 juta yang ditransfer ke rekengin dengan tanda ini. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali cair di November 2021, bantuan sebesar Rp 1 juta bisa langsung cair dengan tanda penerima seperti ini.

BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kali ini cair untuk pekerja yang sesuai dengan syarat sebagai penerima manfaat bantuan program BSU Kemnaker 2021. Pencairan BSU sudah memasuki tahap 6 dengan target penerima 1,6 juta pekerja yang terverifikasi melalui Kemnaker.

Kemnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyaluran BLT Subsidi Gaji kepada 10,3 juta pekerja penerima BSU pada tahun 2021. Penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji merupakan mereka pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta dan berada di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Bagi pekerja yang akan mengecek status kepenerimaan bisa melalui beberapa link seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan atau bisa langsung melalui chat WhatsApp. Setelah melakukan pengecekan BLT Subsidi Gaji, melalui link yang sudah disediakan tersebut Anda bisa langsung melakukan pencairan.

Penyaluran bisa melalui bank Himbara yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BSI, pekerja bisa langsung datang ke bank sekaligus membawa berkas yang dibutuhkan.

544

Berkas tersebut ialah, KTP elektronik, Surat bukti terdaftar sebagai penerima BSU, NPWP (jika punya), dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan (jika punya).

Selanjutnya, jika sudah menyelesaikan proses administrasi dan kelengkapan di bank, maka BLT Subsidi Gaji bisa langsung diambil melalui ATM atau teller bank.

Simak apa saja tanda bagi pekerja yang bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji dari pemerintah, sebagai berikut: - Pekerja merupakan pemilik KTP - Memiliki gaji tidak lebih dari Rp 3,5 juta - Saat ini berdomisili atau tinggal di wilayah PPKM level 3 dan Level 4 - Gaji yang didapat pekerja tidak lebih juga dari UMK/UMR kabupaten kota masing-masing - Pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS KEtenagakerjaan hingga 30 Juni 2021.

- Tidak sedang atau pernah mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah.

Itulah informasi tentang BLT Subsidi Gaji kembali cari di November 2021, segera cek BSU Rp 1 juta yang ditransfer ke rekengin dengan tanda ini.***.

545

Judul Buruh Depok Keukeuh Tuntut UMK Naik 10%

Nama Media Radar Depok


Halaman/URL Pg1&11

Jurnalis DAF

Tanggal 2021-11-25 10:16:00

Ukuran 269x152mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Sedikitnya 200 buruh dari enam federasi di Kota Depok menggelar aksi di depan Balaikota Depok, Rabu (24/11). Lagi-lagi, para buruh tetap keukeuh menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 10 persen. Tuntutan jika tidak direstui, buruh kembali mengancam akan melakukan aksi kembali.

BURUH DEPOK KEUKEUH TUNTUT UMK NAIK 10%

Sedikitnya 200 buruh dari enam federasi di Kota Depok menggelar aksi di depan Balaikota Depok, Rabu (24/11). Lagi-lagi, para buruh tetap keukeuh menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 10 persen. Tuntutan jika tidak direstui, buruh kembali mengancam akan melakukan aksi kembali.

Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO), Rudi Kumiawan mengatakan, dalam aksinya, terdapat tiga poin tuntutan. Pertama, menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK).

"Kedua, meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja, dan ketiga, menuntut kenaikan UMK 10 persen. Tetapi pokok yang sekarang adalah mengenai UMK Depok," ujarnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (24/11).

Dia merinci, enam federasi tersebut meliputi FSB Kamiparho, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES-R). Lalu Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN KSPI), serta Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM SPSI).

"Kemarin sudah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Kota (DPKO), cuma ada deadlock disitu dan perewakilan dari serikat itu VValk Out. Tetapi sama Disnaker malah dilanjutkan bukanya direhat, tanpa adanya unsur SFf bebernya.

546

Saat ini, pihaknya masih akan menunggu respon dari Pemkot Depok sampai Selasa 30 November 2021. Sebab, di tanggal tersebut, Gubernur Jawa Barat akan membeberkan kenaikan UMK.

"Kami berkomitmen akan terus mengawal penetapan UMK 2022 sampai ada keputusan. Jika tidak dikabulkan, aksi serupa akan terus dilaksanakan," ucapnya.

Baru-baru ini, beredar Surat rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK Depok yang ditandatangani Walikota Mohammad Idris beredar lewat pesan percakapan WhatsApp. Dalam surat itu, Idris memutuskan kenaikan UMK Depok 2022 sebesar 5,34 persen. Surat yang beredar itu bernomor 560/674/Naker/ XI/2021 tertanggal 23 November 2021 bocor ke publik.

"Itu surat rekomendasi yang gak kuat dasarnya, dan hanya diwakili 3 federasi saja yaitu FSPMI, KEP SPSI, KEP KSPI. Sedangkan di Kota Depok ada 9 federasi, sisanya ya kami ini yang melaksanakan aksi," tuturnya.

Terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan kepada provinsi Jawa Barat mengenai kenaikan UMK 2022. Besarannya mengikuti keinginan federasi buruh di Depok.

"Sesuai dengan keinginan dari buruh akan kita sampaikan aspirasi ini kepada provinsi nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi Nanti keputusan dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan mengikuti,'' tegasnya, (daf)

caption:

MASSA: Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok sebesar 10 persen di depan pintu masuk Balaikota Depok. Rabu (24/11).

548

Judul Pandeglang Tak Usulkan Kenaikan UMK

Nama Media Banten Raya Post


Halaman/URL Pg1&10

Jurnalis dewa

Tanggal 2021-11-25 10:10:00

Ukuran 478x267mmk

Warna Warna

AD Value Rp 121.890.000



Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnakertrans) Banten) Dalam rapat pleno ini kita belum ada kesepakatan, keputusan dalam rangka untuk mengirimkan rekomendasi ke gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi

negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnakertrans) Banten) Ditunda ke Jumat (26 November 2021) siang sehingga nanti ada suatu keputusan. Sepakat tidak sepakat nanti berita acara akan diserahkan ke gubernur dan akan ditetapkan

negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnakertrans) Banten) Jadi tidak boleh melewati tanggal tersebut. Gubermur akan menetapkan itu dan langsung di-publish

Ringkasan

Kabupaten Pandeglang menjadi satu-satunya daerah yang tak mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Kebijakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Informasi yang dihimpun, 8 bupati/walikota telah menyerahkan usulan UMK 2022 pada Selasa (23/11) atau batas akhir penyerahan.

PANDEGLANG TAK USULKAN KENAIKAN UMK

Kabupaten Pandeglang menjadi satu-satunya daerah yang tak mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Kebijakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Informasi yang dihimpun, 8 bupati/walikota telah menyerahkan usulan UMK 2022 pada Selasa (23/11) atau batas akhir penyerahan.

Dari surat kepala daerah itu Kabupaten Lebak mengusulkan nilai UMK 2022 senilai Rp2.773.590,40. Untuk Kota Serang mengajukan dua angka yakni versi buruh sebesar Rp3.911.373,69 dan versi pengusaha Rp3.850.467,96.

549

Kabupaten Serang juga mengusulkan dua angka yakni versi buruh Rp4.6636.500 dan versi pengusaha serta jika mengacu pada formula dari surat gubernur adalah Rp4.215.180,86. Selanjutnya untuk Kota Cilegon mengajukan satu angka sebesar Rp4.340.254,18.

Sementara untuk Kabupaten Tangerang Kabupaten tak menyebut angka dan hanya mengusulkan besaran UMK 2022 versi buruh sebesar 10 persen dan untuk pengusaha sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sama halnya dengan Kota Tangerang yang juga tak menye butkan angka.

Dalam surat Walikota Tangerang hanya menyebut jika mengacu ke PP Nomor 36 Tahun 2021 maka disbanding UMK 2021 ada kenaikannya 0,56 persen se nilai Rp23.789,12. Padahal UMK 2021 sendiri saat pandemi dengan sangat berdampak terhadap perekonomian naik 1,5 persen Rp62.986,37. Wilayah Tangerang lagi-lagi tak menyebut usulan dengan angka.

Kota Tangerang Selata hanya menyebut jika mengacu ke PP nomor 36 tahun 2021 UMK 2022 naik Rp49.421,86 atau 1,17 persen. Sementara versi buruh meminta kenaikan 10 persen dan versi pengusaha meminta tak ada kenaikan.

Berbeda dari yang lain, Kabupaten Pandeglang justru mengusulkan besaran UMK 2022 tetap sama dengan tahun sebelumnya senilai Rp2.800.292,64. Sebegai perbandingan, adapun besaran UMK kabupaten/ kota 2021 atau yang berlaku tahun ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.272- Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten 2021.

Adapun rincian besaran UMK terdiri atas Kabupaten Pandeglang senilai Rp2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp2.751.313,81, Kabupaten Serang Rp4.251.180,86 dan Kabupaten Tangerang Rp4.230.792,65. Selanjutnya Kota Tangerang Rp4.262.015,37, Kota Tangerang Selatan Rp4.230.792,65, Kota Serang Rp3.830.549,10 dan Kota Cilegon Rp4.309.772,64.

Pantauan Banten Raya, Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten telah menggelar rapat pleno penyusunan rekomendasi UMK 2022 kepada Gubernur Banten. Selama rapat pleno, buruh dari berbagai serikat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Banten. Meski telah digelar dan seluruh unsur Dewan Pengupahan hadir, namun rapat pleno tak menemui kesepakatan dan ditunda hingga Jumat (26/11).

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, rapat pleno penetapan UMK merupakan agenda rutin tahunan. Rapat pleno kali ini adalah penyusunan besaran UMK 2022 untuk direkomenda sikan ke Gubernur Banten untuk ditetapkan.

"Dalam rapat pleno ini kita belum ada kesepakatan, keputusan dalam rangka untuk mengirimkan rekomendasi ke gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi," ujarnya.

Ia menuturkan, belum sepakat nya rapat pleno karena untuk rekomendasinya mereka masih menunggu hasil judicial review dari burun terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ditunda ke Jumat (26 November 2021) siang sehingga nanti ada suatu keputusan. Sepakat tidak sepakat nanti berita acara akan diserahkan ke gubernur dan akan ditetapkan," katanya. Pasalnya, ungkap Al Hamidi, batas akhir penetapan besara n UMK 2022 selambat-lambatnya harus sudah ditetapkan dan diumumkan pasa 30 November 2021.

"Jadi tidak boleh melewati tanggal tersebut. Gubermur akan menetapkan itu dan langsung di-publish," tegasnya. Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Buruh Tri Pamungkas mengatakan, jika dilihat dari rekomendasi bupati/ wali kota terdapat daerah yang mengusulkan untuk tak menaikan UMK di 2022.

550

Atas dasar itu pihaknya menolak hal tersebut dan akhirnya menggelar walk out dari ruang rapat pleno. "Kami menginginkan ada kenaikan. Sudah walk out sampai lebih dari dua jam. Semua ingin menjaga kondu sivitas tadi ada opsi penundaan sampai di hari Jumat saya rasa itu alternatif terbaik.

Menghargai putusan MK yang besok akan dibacakan," tutur nya. Setelah membacakan hasil rapat pleno yang menunda pelaksanaannya hingga besok, buruh pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 17.00 WIB.

(dewa)

Caption:

MINTA UMK 2022 NAIK: Ribuan buruh menggeruduk kantor Gubernur Banten di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (24/11/2021). Dalam orasinya mereka meminta kenaikan UMK tahun 2022.

552

Judul Kesepakatan Kenaikan UMK Jembrana Direvisi

Nama Media Radar Bali


Halaman/URL Pg5

Jurnalis Gup

Tanggal 2021-11-25 10:10:00

Ukuran 92x185mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

Ringkasan

Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Jembrana tahun 2022 yang sebelumnya ditetapkan 0.92 persen dari tahun lalu menjadi Rp 2.580.627,00, terancam dibatalkan. Kenaikan sebesar Rp 23 ribu hasil kesepakatan tri partit tersebut, dinilai tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga bisa direvisi.

KESEPAKATAN KENAIKAN UMK JEMBRANA DIREVISI

Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Jembrana tahun 2022 yang sebelumnya ditetapkan 0.92 persen dari tahun lalu menjadi Rp 2.580.627,00, terancam dibatalkan. Kenaikan sebesar Rp 23 ribu hasil kesepakatan tri partit tersebut, dinilai tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga bisa direvisi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana I Komang Suparta, setelah berkoodinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Menurutnya, hasil pembahasan dan kesepakatan tri partit sudah dikoordinasikan dengan provinsi Bali.

Ternyata jawaban dari provinsi, kesepakatan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai penghitungan upah. "Kami sudah koordinasi dengan provinsi, ternyata kesepakatan mengenai upah tidak dibolehkan," jelasnya

Batas upah minimum yang ditetapkan harus mengacu pada teraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di mana sudah diatur dengan formula batas atas upah minimum, batas atas upah minimum dikalikan 50 persen. Nilai upah minimum dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum, dengan komponen upah m inimumse belumnya, inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

553

Jika menggunakan rumus tersebut, maka kenaikan UMK Jembrana Rp23ribu dipastikan batal. Kenaikan UMK berkisar antara Rp6 ribu hingga Rp9ribu. Apabila menggunakan kenaikan 0,24, maka kenaikan sebesar 6 ribu. Namun jika mengikuti inflasi tertinggi di Bali kenaikan sekitar 0,35 persen atau naik Rp 9 ribu.

Karena itu, pihaknya akan mengundang lagi serikat pekerjadan Apindo Jembrana untuk membahas dan menetapkan lagi UMK Jembrana sesuai den gin arah dan petunjuk dari Provinsi Bali. "Kesepakatan sebelumnya bisa dianulir. Mengenai betapa kenaikannya tergantung hasil pembahasan selanjutnya," tegasnya.

Sementara mengenai rencana pembatalan kesepakatan kenaikan UMK tersebut, mendapat penolakan dari Sukirman, selaku ketua SPSI Jembrana. Menurutnya, kenaikan UMK yang sudah disepakati dan pada kenaikan UMP Bali, dinilai sudah sesuai dengan aturan "kami masih belum menerima kalau diganti lagi," ujarnya.

Menurutnya, dalam menentukan UMK Jembrana tetap mengacu pada pasal 25 Peraturan Pemerintah 36 tahun2021 tentang pengupahan. Bahwa dalam menentukan IJMK dasarnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengacu pada pertumbuhan dan inflasi daerah kabupaten itu sendiri. "Tidak bisa penyeragaman, menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah lain" jelasnya

Karena jika menggunakan penyeragaman, mengacu pada pertumbuhan ekonomi Denpasar dan Buleleng, maka masih diragukan kevalidannya.

"Kondisi ekonomi Jembrana dan daerah lain beda, jadi tidak bisa menggunakan acuan daerah lain," terangnya.

Sebelumnya, upah minimum kabupaten (UMK) Jembrana tahun 2022,ditetapkan naik sekitar Rp 23 ribu dari UMK tahunini. Sehingga. UMK Jembrana menjadi Rp 2.580.627,00.

UMK yang harus dilaksanakan sejak 1 Januari 2022, tersebut diharapkan diterapkan oleh semua pemberi kerja karena jika tidak dilaksanakan bisa disanksi, dari sanksi administrasi hingga pidana Penetapan UMK Jembrana tersebut setelah rapat yang alot tri partit, yakni pemerintah kabupaten, serikat buruh dan perwakilan pengusaha.

Sebelum ditetapkan kenaikan 0,92 persen dari UMK Jembrana sebelumnya Rp 2.557.102,17, masing-masing pihak menyampaikan argumennya mengenai kenaikan UMK Jembrana Sempat disimulasikan naik sekitar 0,24 persen atau Rp626.159, dengan menghitung melalui rumus yang telah ditentukan dengan pedoman inflasi 1.40.

Kemudian naik sekitar 0,35 persen atau naik Rp 9.03457. Simulasi teisebut dinilai oleh perwakilan serikat buruh terlalu kecil sehingga harus naik lagi dengan mengacu pada kenaikan Upah Minimum Provinsi.

Akhirnya, disepakati naik 0,92 persen atau Rp 23.525,34. Dari kesepakatan tersebut ditetapkan UMK lembrana tahun 2022 sebesar Rp 2.580.627,00. temerintah daerah melalui dinas terkait, asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Jem -brana dan Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) Jembrana, menyepakati UMK Jembrana untuk direkomendasikan pada Gubernur Bali, (bas/gup)

555

Judul UMP Hanya Naik 1% Serikat Buruh Mengeluh Ke Pemkab

Nama Media Memo X


Halaman/URL Pg6

Jurnalis mzm

Tanggal 2021-11-25 10:10:00

Ukuran 200x278mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Soleh (Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Cabang Pasuruan) Kalau dihitung totalnya tidak sampai pada UMK kita tahun ini

neutral - Soleh (Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Cabang Pasuruan) Dari awal kami berharap bupati berani melakukan diskresi terkait rekomendasi kenaikan upah

negative - Soleh (Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Cabang Pasuruan) Sepertinya pemerintah kurang berani mengambil langkah diskresi terhadap aturan perundang-undangan sehingga akhir dari babak ini muncul rekomendasj yang akan direkomendasikan bupati itu ada 3

Ringkasan

Penambahan Upah Minimum Provinsi (UMP) 1 persen, mendapat sorotan dari serikat buruh, hingga mendatangi kantor Pemkab Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. Menurut mereka, upah pekerja tidak akan ada kenaikan sampai sepuluh tahun kedepan jika mengikuti Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Hal tersebut disampaikan Soleh, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Cabang Pasuruan usai audiensi di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, SH., MM, Rabu (24/11/2021).

UMP HANYA NAIK 1% SERIKAT BURUH MENGELUH KE PEMKAB

Penambahan Upah Minimum Provinsi (UMP) 1 persen, mendapat sorotan dari serikat buruh, hingga mendatangi kantor Pemkab Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. Menurut mereka, upah pekerja tidak akan ada kenaikan sampai sepuluh tahun kedepan jika mengikuti Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Hal tersebut disampaikan Soleh, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Cabang Pasuruan usai audiensi di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, SH., MM, Rabu (24/11/2021).

556

Soleh menuturkan, di PP No 36 Tahun 2021, yang dijadikan tolok ukur penentuan upah adalah data BPS (Badan Pusat Statistik). Padahal menurut data BPS nilai perkapita Kabupaten Pasuruan tergolong kecil hanya Rp 967 ribu. “Kalau dihitung totalnya tidak sampai pada UMK kita tahun ini,” ungkapnya.

Dari audiensi tersebut, lanjut Soleh, perwakilan serikat pekerja berharap ada keberanian bupati untuk melakukan diskresi terkait rekomendasi kenaikan upah.

"Dari awal kami berharap bupati berani melakukan diskresi terkait rekomendasi kenaikan upah," ujar Soleh.

Namun, tambahnya, hingga audiensi berakhir sore hari tidak ada tanda-tanda bupati akan melakukan langkah diskresi. Sehingga buruh tetap pada usulannya menaikan upah minimum Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebesar Rp 250 ribu lebih, menjadi Rp 4,539 juta setiap bulan. Itu untuk UMK umum atau disebut UMK-1.

Sedangkan untuk Upah Minimum Sektoral (UMSK) atau disebut UMK-2 tetap diperjuangkan ada kenaikan, paling tidak menjaga agar tidak terjadi penurunan. Sebab, UMSK tersebut menurut PP No.36 Tahun 2021 ditiadakan alias dihapus. Dalam audiensi tersebut perwakilan pekerja juga dibuat tidak puas. karena usulan rekomendasi upah minimum kabupaten Pasuruan tahun 2022 dari dewan pengupah belum ditandatangi bupati. Ada tiga usulan rekomendasi yang harus diteken bupati, kemudian dibawa ke gubernur untuk ditetapkan.

"Sepertinya pemerintah kurang berani mengambil langkah diskresi terhadap aturan perundang-undangan sehingga akhir dari babak ini muncul rekomendasj yang akan direkomendasikan bupati itu ada 3.

Yang pertama, Dewan Pengubah dari unsur pemerintah tetap pada PP No. 36 Tahun 2021 yang nilainya Rp 4,290 juta. Kedua, usulan Dewan Pengupah dari unsur Apindo juga menggunakan dasar PP No.36, nilainya tetap Rp 4,290 juta. Artinya, usulan pemerintah dan Apindo sama dengan UMK tahun 2021.

Ketiga, usulan Dewan Pengupah dari unsur pekerja. Ada dua nilai, pertama, UMK biasa atau UMK1 sesuai dengan pertumbuhan ekonomi 7,07 % dimama nilainya Kita usulkan 4,539 juta. Kemudian ada UMK -2, karena kita berusaha melindungi temen-temen yang sudah menikmati UMSK karena di PP 36 tahun 2021 tidak ada yang namanya upah minimum sektoral," jelas Soleh dihadapan rekan-rekan serikat pekerja yang menunggudi luar kantor Pemkab Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. (bw/rif/mzm)

Caption:Federasi Serikat Pekerja Indonesia Cabang Pasuruan audiensi di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/11/2021)

558

Judul Berita Foto - DEMO BURUH BANTEN

Nama Media Lampung Post


Halaman/URL Pg14

Jurnalis Antara

Tanggal 2021-11-25 10:08:00

Ukuran 84x69mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

BERITA FOTO - DEMO BURUH BANTEN

caption: DEMO BURUH BANTEN. Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Nasional berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Banten, di Serang, Rabu (24/11). Mereka menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 10 persen

559

Judul UMK natuna Naik 0,28 Persen

Nama Media Tribun Batam


Halaman/URL Pg10

Jurnalis Ham

Tanggal 2021-11-25 10:07:00

Ukuran 66x190mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

UMK NATUNA NAIK 0,28 PERSEN

Rapat terkail usulan Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten Natuna Tahun 2022 dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Natuna telah digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna pada Sabtu (20/11) lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna. Hussyalni.

la menyampaikan bahwa. besaran nilai UMK Kabupaten Natuna yang dibahas bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Natuna dan unsur pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan besaran UMK Kabupaten Natuna Tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.125.272.

"Dengan demikian nilai UMK yang kita ajukan ke Provinsi bertambah sebanyak 0.28 persen atau sekitar Rp 18.297 dari nllal UMK tahun 2021." kata Hussyai-ni kepada Tribunbatam.id. melalui sambungan telepon. Rabu (24/11).

Menurutnya, penetapan besaran UMK telah sesuai dan mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 pasal 26 dan pasal 34. Ia Juga menjelaskan, hasil dari rapal Dewan Pengupahan Kabupaten Natuna telah ditandatangani Bupati Natuna. Wan Siswandl dan telah diserahkan ke Provinsi.

"Jadi saat Ini kita masih menunggu SK Gubernur Ke-pri." ujamya.(ham)

560

Judul Kenaikan Upah di Bali Kecil, Para Pekerja Memahami Kondisi Bali yang Sepi



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/25/kenaikan-upah-di-bali-kecil-para-pekerja-memahami-kondisi-bali-yang-sepi

Jurnalis cecep burdansyah

Tanggal 2021-11-25 10:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Bali telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022. Kenaikan UMP pun tak terlalu tinggi, hanya 0,98 persen. UMP Bali tahun 2022 Rp 2.516.971 atau naik Rp 22.971 dibandingkan UMP sebelumnya. Kenaikan UMP Bali ini sudah ditetapkan berdasar SK Gubernur Bali No 779/03-M/HK/2021 tanggal 18 November 2021.

KENAIKAN UPAH DI BALI KECIL, PARA PEKERJA MEMAHAMI KONDISI BALI YANG SEPI

Bali telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022. Kenaikan UMP pun tak terlalu tinggi, hanya 0,98 persen. UMP Bali tahun 2022 Rp 2.516.971 atau naik Rp 22.971 dibandingkan UMP sebelumnya. Kenaikan UMP Bali ini sudah ditetapkan berdasar SK Gubernur Bali No 779/03-M/HK/2021 tanggal 18 November 2021.

Terkait kenaikan UMP Bali tersebut, Tribun Bali mewawancarai Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali, I Wayan Madra. Berikut petikan wawancaranya: Bagaimana pendapat Anda dengan kenaikan UMP Bali tahun 2022 yang hanya Rp 22.971? Sebenarnya itu terlalu kecil.

Bahkan kurang dari 1 persen, hanya naik 0,98 persen. Ini di bawah rata-rata UMP nasional. Nasional rata-rata kenaikannya 1,09 persen, sementara Bali di bawah 1 persen.

Bagaimana sikap SPSI dengan kenaikan tersebut? Ya sebenarnya kami tidak mau menerima karena terlalu kecil. Cuma keadaan Bali masih seperti ini. Ekonomi Bali masih minus. Karena kondisi Bali seperti ini kita bisa memahami, padahal yang sesungguhnya kita tidak bisa menerima.

Apa ada syarat terkait penerimaan kenaikan UMP tersebut? Kami menerima dengan catatan supaya tidak ada PHK. Selain itu, yang dirumahkan dipekerjakan kembali.

561

Di samping itu, rumusnya memang baku seperti itu dari pusat sesuai dengan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kami sudah teken itu di Dewan Pengupahan Provinsi, karena kondisi Bali yang masih minus.

Dari anggota SPSI Bali apa ada riak-riak terkait kenaikan UMP yang kecil tersebut? Saya pikir untuk SPSI di Bali akan manut dengan keputusan kita. Karena mereka merasakan kondisi Bali saat ini.

Mengapa bisa yakin anggota SPSI Bali akan menerima hal itu? Karena kita kan bertumpu pada sektor pariwisata. Jadi mayoritas pekerja di Bali adalah berkaitan dengan dunia pariwisata. Lain halnya dengan teman-teman di Jawa Barat. Mereka ada sektor industri. Kalau di Bali, walaupun ada, kan sektor lain-lain dari pariwisata sangat kecil. Itu juga yang membuat mereka memahami kondisi saat ini.

Untuk PHK di Bali bagaimana kondisinya saat ini? Data dari Disnaker menunjukkan kalau April lalu masih banyak yang kena PHK. Tapi sekarang sudah cukup membaik grafiknya.

Apakah anggota SPSI Bali sudah banyak yang dipekerjakan kembali? Kalau data lengkapnya kami belum dapat monitor. Tapi sudah banyak yang diterima kembali sesuai dengan dimana tempat mereka bekerja.

Utamanya untuk yang bekerja di sektor hotel dan dirumahkan sudah dipanggil kembali. Apalagi sekarang wisatawan domestik sudah agak menggeliat, jadi butuh karyawan, sehingga mereka dipekerjakan lagi.

Saat ini pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 saat akhir tahun, bagaimana tanggapan Anda? Saya kira masalah PPKM Bali harus dilonggarkan. Pak Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa itu tetap berlaku, yang penting prokes diterapkan dengan ketat, mulai jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan.

Itu yang paling penting untuk menghidupkan pariwisata. Bagaimana orang ke Bali kalau tidak dikasih? Jadi harus tetap dikasih, tapi dengan tetap memperhatikan prokes.

Jika PPKM level 3 ini resmi diterapkan termasuk di Bali, apakah akan berdampak bagi pariwisata Bali? PPKM level 3 ini diterapkan, saya rasa itu kan karena menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya pikir Bali akan tetap berjalan. Semoga tidak ada kendala.

Karena saya pikir, wisman sudah ancer-ancer datang ke Bali. Karena di Bali beritanya aman, masalah hubungan kerja aman, masalah Covid juga aman. Jadi tidak terlalu.

(i putu supartika).

562

Judul Serentak di Jakarta hingga Jatim, Ribuan Buruh Gelar Aksi Hari Ini

Nama Media law-justice.co


Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/120402/serentak-di-jakarta-hingga-jatim-ribuan-buruh-gelar-aksi-hari-ini/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 10:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber


neutral - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011


Ringkasan

Sebanyak ribuan buruh di berbagai wilayah di Indonesia mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar demonstrasi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada hari ini, Kamis (25/11). Di Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi.

SERENTAK DI JAKARTA HINGGA JATIM, RIBUAN BURUH GELAR AKSI HARI INI

Sebanyak ribuan buruh di berbagai wilayah di Indonesia mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar demonstrasi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada hari ini, Kamis (25/11). Di Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menyebut, ada tiga tuntutan dalam demo tersebut, salah satunya terkait UMP.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," ujar Gani Rabu (24/11).

563

Demo juga digelar di Jawa Barat. Elemen buruh KSPSI Jawa Barat menggelar unjuk rasa menolak penetapan UMP Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11).

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto berkata, aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Kemudian di Jawa Tengah, demo akan digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan.

Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono ada sekitar 2.000 buruh yang akan turun hari ini.

Nanang berkata, aksi turun ke jalan para buruh ini tak lepas dari besaran UMP di Jateng yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. UMP Jateng hanya Rp. 1.813.011,-.

"Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011 ", kata Nanang.

Selanjutnya, di Jawa Timur, ribuan buruh akan turun aksi di Grahadi dan kantor gubernur. Jazuli SH, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menolak UMP yang dianggapnya tidak manusiawi.

Sebelumnya elemen buruh di daerah lain telah melakukan aksi serupa. Di Yogyakarta misalnya, buruh melakukan aksi pada Rabu (23/11).

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta Irsad Ade Irawan mengatakan, untuk hidup layak di daerah itu dibutuhkan penghasilan bulanan sebesar Rp 3 juta. Namun, UMP DIY 2022 sebesar Rp 1.840.000.



564

Judul PERMUDAH LAYANAN PMI

Nama Media Radar Sulbar

Newstrend Perlindungan PMI

Halaman/URL Pg1&7

Jurnalis ***

Tanggal 2021-11-25 10:06:00

Ukuran 361x272mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah melakukan kunjungan kerja di Polewali Mandar (Polman), Rabu 24 November.Salah satu perempuan menteri di Indonesia ini, memantau beberapa pelayanan pemerintahan di Bumi Tipalayo. Yaitu, peresmian Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) dan Layanan Poliklinik Calon PMI.

Saat meresmikan LTSA-PMI, Ida menyampaikan, kehadiran lembaga tersebut dapat menjawab problem yang dihadapi pekerja saat ini. Yakni soal pengurusan administrasi yang terbilang ribet dan mahal.

PERMUDAH LAYANAN PMI

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah melakukan kunjungan kerja di Polewali Mandar (Polman), Rabu 24 November.Salah satu perempuan menteri di Indonesia ini, memantau beberapa pelayanan pemerintahan di Bumi Tipalayo. Yaitu, peresmian Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) dan Layanan Poliklinik Calon PMI.

Saat meresmikan LTSA-PMI, Ida menyampaikan, kehadiran lembaga tersebut dapat menjawab problem yang dihadapi pekerja saat ini. Yakni soal pengurusan administrasi yang terbilang ribet dan mahal.

Itu juga menjadi faktor banyaknya PMI menggunakan calo untuk mengakses penempatan kerja. "Calon PMI memilih bekerja melalui calo, itu karena melalui calo lebih mudah dan lebih praktis. Kalau calo bisa, kenapa pemerintah yang memiliki manajemen yang bagus tak bisa semurah dan semudah calo ini," ujar Ida, melalui sambutannya pada Peresmian LTSA-PMI.PERESMIAN.

Atas problem itulah, Ida mengharapkan kehadiran LTSA-PMI untuk bersaing dengan calo. "Masa kita kalah dengan calo," ungkapnya. Tentunya, tak terlepas dari penatakelolaan pelayanan PMI.

565

Hemat Ida, yang terpenting untuk diwujudkan adalah kompetensi pekerja. Disebutkan, 59 persen pekerja Indonesia dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. "Saya lihat di Polman kurang lebih sama. Ini persoalan lebih serius. Gubernur, bupati ini tanggungjawab kita bersama," tutur Ida. Setelah urusan kompetensi, barulah memperkuat tata kelola penempatan PMI. Salah satunya dengan memperbaiki pelayanan LTSA.

Kata dia, soal kompetensi dan penempatan PMI sudah ditegaskan dalam UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI. "PR kita, UU ini juga mensyaratkan PMI memiliki kompetensi. Ndak boleh bekerja kalau ndak kompeten. Yang bikin kompeten adalah pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab. Kompetensi persoalan krusial karena disitulah dimulai pada perlindungan," ungkapnya.

Dirjen Binapentakemnaker RI menambahkan, LTSA-PMI dibangun di Polman untuk pelayanan PMI Sulbar. Apalagi di Polman juga tercatat sebagai kantong PMI, serta kabupaten yang didukung dengan pelabuhan embarkasi dan debarkasi Sulbar-Malaysia. "Cukup banyak warga Sulbar bekerja di luar negeri. Untuk itu, pendirian LTSA-PMI menjadi penting," ungkapnya.

Diketahui, LTSA PMI di Sulbar tercatat sebagai LTSA ke 45 yang dibangun Kemenaker. LTSA PMI Sulbar didukung dengan anggaran sebesar Rp 500 juta. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pun berterima kasih atas dukungan Menaker.

Termasuk dukungan dalam memfasilitasi pemanfaatan pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi PMI. Apalagi, lanjut Ali, 70 persen dari 992 ribu penduduk usia kerja Sulbar, diantaranya adalah mereka yang menjadi PMI di luar negeri. Tak sedikit pula, kasus PMI merupakan warga asal Sulbar. "Itulah yang mendasari penyediaan LTSA PMI, didukung dengan Pelabuhan Tanjung Silopo dan pelayanan urusan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI," ungkapnya.

Pantau Layanan Poliklinik Calon PMI

Kegiatan lain, yaitu pemantauan layanan pemeriksaan kesehatan calon PMI Polmand. Ida Fauziah mengacungkan jempol bagi manajemen RSUD Polewali. Tiba di RSUD Polman, Ida Fauziyah disambut Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Rombongan pung langsung menuju poliklinik khusus CPMI. Di depan poliklinik, Menaker menyempatkan menyapa beberapa masyarakat yang sedang mengantre. Kemudian menanyakan pelayanan yang diberikan RSUD tersebut.

"Bu Dirut, katanya pelayanan rumah sakit disini sudah bagus," ujar Ia kepada Pelaksana Direktur RSUD Polewali dr. Anita Umar yang ikut menemani ibu Menaker. Di ruangan poliklinik CPMI, Menaker menanyakan berbagai hal. Termasuk waktu pelayanan bagi setiap CPMI, sekaligus melihat sarana dan prasana pemeriksaan kesehatan di dalam poliklinik tersebut.

Usai memantau kondisi Poliklinik CPMI, Ida Fauziah mengatakan, pemeriksaan kesehatan di RSUD Polewali adalah merupakan bagian layanan CPMI. "Memang, pekerja dari Sulbar banyak mengisi lowongan pekerjaan di Malaysia. Meski sekarang di Malaysia masih belum membuka akses masuk, tetapi LTSA sudah harus dipastikan siap," terang Ida.

Lanjutnya, layanan pemeriksaan kesehatan CPMI di RSUD sudah siap. "Direktur RS sudah menjelaskan, kurang dari 2,5 jam pemeriksaan sudah keluar hasilnya dan keinginan kita untuk mempermudah CPMI dengan adanya LTSA ini." tandasnya. Ditempat yang sama, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menyampaikan terima kasih kepada Menaker yang telah bersedia hadir meresmikan LTSA.

Ia berharap, setelah peresmian LTSA Malaysia sudah membuka gerbang Negaranya. "Ibu Menteri menyampaikan, Malaysia butuh 32 ribu tenaga kerja yang rencananya akan ditempatkan di sektor perkebunan," jelas Andi Ibrahim Masdar. Pihaknya masih akan melakukan negosiasi

566

dengan perusahaan yang akan mempekerjakan PMI Polman terkait dengan upah yang akan diterima oleh tenaga kerja kita. Ia berharap, tidak ada lagi masyarakat Polman khususnya dan Sulbar secara umum yang berangkat secara ilegal ke luar negeri.

Pelaksana Direktur RSUD Polewali dr Anita menyampaikan, Poliklinik CPMI dibuka sesuai jam pelayanan yakni pukul 08.00 wita hingga pukul 13.00 wita. "Khusus untuk layanan CPMI, dibuat jalur lebih mudah dan tidak mesti mengantre. Hanya melalui pos screning lalu langsung ke poli dan sudah ada ruang tunggu khusus dan melakukan pendaftaran sesuai dengan ID PMI yang dibawa," jelas dr. Anita. Sementara untuk standar tarif pemeriksaan yang ditetapkan sesuai Permenkes 26 tahun 2015 yakni Rp. 670 ribu dan tidak ada lagi tambahan biaya lainnya. (***)

caption:

Menaker RI Ida Fauziah didampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar saat penandatanganan prasasti persemian LTSA-PMI di Polman, Rabu 24 November 2021.

568

Judul Ribuan Buruh Jabar Bergerak, Kawal Putusan MK dan Gelar Demo Tolak UMP di Gedung Sate



Halaman/URL https://www.liputan6.com/regional/read/4720170/ribuan-buruh-jabar-bergerak-kawal-putusan-mk-dan-gelar-demo-tolak-ump-di-gedung-sate

Jurnalis Huyogo Simbolon

Tanggal 2021-11-25 10:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat) Oleh karena itu, KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate serta beberapa kab/kota

neutral - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat) Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh Indonesia, sehingga kita akan kawal di MK. Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja

Ringkasan

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, ribuan buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi hari ini, Kamis (25/11/2021). Pertama, aksi buruh mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

RIBUAN BURUH JABAR BERGERAK, KAWAL PUTUSAN MK DAN GELAR DEMO TOLAK UMP DI GEDUNG SATE

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, ribuan buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi hari ini, Kamis (25/11/2021). Pertama, aksi buruh mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

569

Kedua, aksi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung.

Roy mengungkapkan, terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja, KSPSI Jabar meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja. Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan Oktober tahun lalu.

Menurut Roy, UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hal-hal buruh. Salah satu contoh adalah mengenai pengupahan di mana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikkan upah minimum tahun 2022, yang didasarkan pada perhitungan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Kalaupun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09 persen.

"Oleh karena itu, KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate serta beberapa kab/kota," ucap Roy, Kamis (25/11/2021).

Roy menjelaskan, KSPSI Jabar akan mengirimkan kurang lebih 3.000 orang anggota ke Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan terhadap UU Cipta Kerja.

Sedangkan, aksi unjuk rasa di hari yang sama di Gedung Sate kurang lebih akan diikuti 2.000 orang.

"Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh Indonesia, sehingga kita akan kawal di MK. Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar pada 2022 sebesar Rp1.841.487,31 atau naik Rp31.135,95 dari tahun sebelumnya.

570

Judul Skenario Aksi Buruh Berubah, Demo Terkait Upah Dilakukan di Kabupaten Kota Masing-masing

Nama Media jatim.tribunnews.com


Halaman/URL https://jatim.tribunnews.com/2021/11/25/skenario-aksi-buruh-berubah-demo-terkait-upah-dilakukan-di-kabupaten-kota-masing-masing

Jurnalis Firman Rachmanudin

Tanggal 2021-11-25 09:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nuruddin Hidayat (Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerka Metal Indonesia) Tidak semua buruh dari berbagai kota ke Surabaya

negative - Nuruddin Hidayat (Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerka Metal Indonesia) Skenario berubah. Fokus demo di Kabupaten atau Kota masing-masing. Termasuk massa buruh Surabaya sasarannya berubah ke Balaikota. Bukan di Grahadi

neutral - Nuruddin Hidayat (Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerka Metal Indonesia) Karena rekomendasi UMK dari Bupati ke Gubernur telah dikembalikan. Bupati di Ring 1 dipaksa agar merekomendasikan UMK sesuai dengan PP 36 atau dengan kata lain tidak ada kenaikan untuk UMK 2022

neutral - Nuruddin Hidayat (Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerka Metal Indonesia) Sedangkan untuk Surabaya rekomendasi UMK dari Walikota untuk Gubernur sesuai PP 36, yang hanya naik Rp. 6000,-. Kita meminta agar Walikota Surabaya merevisi rekom UMK 2020 ke Gubernur

Ringkasan

Rencana aksi demonstrasi buruh yang semula dipusatkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya berubah. Ribuan buruh dari sembilan organisasi serikat buruh di Jawa Timur itu bakal merubah skenario penyampaian aspirasi mereka.

571

SKENARIO AKSI BURUH BERUBAH, DEMO TERKAIT UPAH DILAKUKAN DI KABUPATEN KOTA MASING-MASING

Rencana aksi demonstrasi buruh yang semula dipusatkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya berubah. Ribuan buruh dari sembilan organisasi serikat buruh di Jawa Timur itu bakal merubah skenario penyampaian aspirasi mereka.

"Tidak semua buruh dari berbagai kota ke Surabaya," kata Nuruddin Hidayat, Sekertaris FSPMI Kota Surabaya, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, skenario aksi itu berubah sesuai dengan kesepakatan bersama antar para organisasi serikat buruh di Jawa Timur.

"Skenario berubah. Fokus demo di Kabupaten atau Kota masing-masing. Termasuk massa buruh Surabaya sasarannya berubah ke Balaikota. Bukan di Grahadi," imbuhnya.

Menurutnya, usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) itu dari Bupati atau Walikota telah dikembalikan oleh Gubernur.

"Karena rekomendasi UMK dari Bupati ke Gubernur telah dikembalikan. Bupati di Ring 1 dipaksa agar merekomendasikan UMK sesuai dengan PP 36 atau dengan kata lain tidak ada kenaikan untuk UMK 2022," terang Nuruddin.

"Sedangkan untuk Surabaya rekomendasi UMK dari Walikota untuk Gubernur sesuai PP 36, yang hanya naik Rp. 6000,-. Kita meminta agar Walikota Surabaya merevisi rekom UMK 2020 ke Gubernur," tandasnya.

572

Judul Pencegahan HIV-AIDS di Tempat Kerja Tantangan Berat ASEAN



Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/858593/pencegahan-hivaids-di-tempat-kerja-tantangan-berat-asean

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 09:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker) Pekerja/buruh berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV. Karenanya, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan HIV AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker) VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker) Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV-AIDS di usia produktif

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker) Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing ASEAN Member State (AMS)

573

Ringkasan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama negara-negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, yang saat ini masih menjadi tantangan berat bagi pembangunan dan masalah sosial, termasuk keterkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi lainnya.

PENCEGAHAN HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA TANTANGAN BERAT ASEAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama negara-negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, yang saat ini masih menjadi tantangan berat bagi pembangunan dan masalah sosial, termasuk keterkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi lainnya.

Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang, untuk menjawab tantangan berat tersebut diperlukan perlindungan memadai dalam hal K3 dan berbagai upaya K3 secara komprehensif dengan mengedepankan upaya pencegahan (preventif).

"Pekerja/buruh berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV. Karenanya, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan HIV AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN," kata Haiyani usai memberikan paparan 2nd Workshop on the Development of Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace di Jakarta, Rabu (24/11/2021) sebagaimana dalam siaran persnya.

Haiyani mengatakan, sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pengendalian HIV-AIDS di kawasan ASEAN.

Untuk itu, melalui workshop kedua ini, diharapkan dapat melahirkan sebuah pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja yang dapat digunakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Salah satunya melalui perluasan layanan akses konseling dan tes HIV bagi pekerja dengan pelaksanaan konseling dan testing HIV-AIDS di tempat kerja atau VCT (Voluntary Counseling and Testing at workplace), serta penyusunan buku panduan di tingkat nasional maupun regional.

"VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja," katanya.

Selain menerbitkan pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja, workshop ini juga sebagai ajang bertukar informasi dan pengalaman antarnegara anggota ASEAN.

"Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV-AIDS di usia produktif," lanjut Haiyani.

574

Workshop kedua ini juga merupakan pembahasan lanjutan terhadap draf Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace yang telah mendapatkan masukan dari negara anggota ASEAN pada workshop pertama pada bulan Juni 2021.

"Kami berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing ASEAN Member State (AMS)," ujar Haiyani.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini Sumber: BeritaSatu.com

575

Judul Buruh Demo di Patung Kuda, Lebih 2.500 Personel Gabungan Disiapkan



Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/metro/1426360-buruh-demo-di-patung-kuda-lebih-2-500-personel-gabungan-disiapkan

Jurnalis Hardani Triyoga

Tanggal 2021-11-25 09:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber




Ringkasan

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) rencananya hari ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk protes penolakan penetapan upan minimum oleh pemerintah. Terkait aksi itu, aparat gabungan TNI dan Polri sudah menyiapkan skenario pengamanan.

BURUH DEMO DI PATUNG KUDA, LEBIH 2.500 PERSONEL GABUNGAN DISIAPKAN

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) rencananya hari ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk protes penolakan penetapan upan minimum oleh pemerintah.

Terkait aksi itu, aparat gabungan TNI dan Polri sudah menyiapkan skenario pengamanan. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto menyampaikan ribuan aparat gabungan akan fokus melakukan pengamanan saat aksi.

576

Dia bilang personel gabungan yang disiapkan berjumlah 2.645 orang dari unsur TNI, Polri, serta pihak Pemerintah Daerah. "Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda," kata Sam, saat dikonfirmasi, Kamis, 25 November 2021.

Sam mengatakan, aparat yang bertugas di lapangan akan tetap bersikap humanis. Dia juga meminta massa tetap menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan aksi. Ia mengingatkan agar massa buruh menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Pun, jangan lupa jaga kebersihan selama aksi.

Dalam aksi ini, massa buruh menolak penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, KSPSI menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Andi mengatakan, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan demikian, belum tepat jika penetapan upah menggunakan aturan turunannya.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," kata Andi Gani.

Pun, lanjut Andi, untuk kedua yakni KSPSI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja agar bisa berlaku adil. Sebab, permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di MK.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Ketiga, ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

577

Judul Tolak Pengesahan UMP dan UMK, Ratusan Buruh Berkumpul di Panbil Menuju Graha Kepri



Halaman/URL https://batamtoday.com/home/read/169520/Tolak-Pengesahan-UMP-dan-UMK-Ratusan-Buruh-Berkumpul-di-Panbil-Menuju-Graha-Kepri

Jurnalis Paskalis Rianghepat

Tanggal 2021-11-25 09:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Ribuan Buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Kota Batam tampak berkumpul di halte Panbil Mukakuning, Kota Batam, Kamis (25/11/2021). Ribuan buruh ini, rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri untuk menolak Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menolak rekomendasi Wali Kota yang akan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK).

TOLAK PENGESAHAN UMP DAN UMK, RATUSAN BURUH BERKUMPUL DI PANBIL MENUJU GRAHA KEPRI

BATAMTODAY.COM, Batam - Ribuan Buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Kota Batam tampak berkumpul di halte Panbil Mukakuning, Kota Batam, Kamis (25/11/2021).

Ribuan buruh ini, rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri untuk menolak Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menolak rekomendasi Wali Kota yang akan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK).

Pantauan BATAMTODAY.COM di lokasi, sejak pukul 07.30 Wib para buruh tengah duduk berkumpul sambil menunggu rekan-rekan buruh lainnya untuk bersama-sama melakukan aksi demo di depan Kantor Graha Kepri untuk menyampaikan aspirasi dan segala tuntutannya.

"Hari ini, seluruh aliansi (Serikat Pekerja) se-Kota Batam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri untuk melakukan penolakan terhadap Pengesahan UMP dan UMK yang sangat mengebiri nasib para pekerja," kata Suprapto, Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam.


578




"Apabila Pemerintah tetap menggunakan formulasi penetapan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36, maka kami selaku kaum buruh menyatakan dengan tegas menolak hal tersebut," tegas Suprapto.

Dengan dipilihnya halte Panbil sebagai titik kumpul para buruh, arus lalulintas dari arah Mukakuning menuju Batamcenter sudah mulai mengalami kemacetan.

Hingga berita ini di publish, ribuan buru tampak masih bersiap-siap untuk melakukan konvoi kendaraan menuju kantor Graha Kepri di Batam Center.

Editor: Yudha.

579

Judul Tolak Pengesahaan UMP dan UMK, Ribuan Buruh Berkumpul di Panbil Menuju Graha Kepri



Halaman/URL https://batamtoday.com/home/read/169520/Tolak-Pengesahaan-UMP-dan-UMK-Ribuan-Buruh-Berkumpul-di-Panbil-Menuju-Graha-Kepri

Jurnalis Paskalis Rianghepat

Tanggal 2021-11-25 09:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Ribuan Buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Kota Batam tampak berkumpul di halte Panbil Mukakuning, Kota Batam, Kamis (25/11/2021). Ribuan buruh ini, rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri untuk menolak Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menolak rekomendasi Wali Kota yang akan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK).

TOLAK PENGESAHAAN UMP DAN UMK, RIBUAN BURUH BERKUMPUL DI PANBIL MENUJU GRAHA KEPRI

BATAMTODAY.COM, Batam - Ribuan Buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Kota Batam tampak berkumpul di halte Panbil Mukakuning, Kota Batam, Kamis (25/11/2021).

Ribuan buruh ini, rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri untuk menolak Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menolak rekomendasi Wali Kota yang akan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK).

Pantauan BATAMTODAY.COM di lokasi, sejak pukul 07.30 Wib para buruh tengah duduk berkumpul sambil menunggu rekan-rekan buruh lainnya untuk bersama-sama melakukan aksi demo di depan Kantor Graha Kepri untuk menyampaikan aspirasi dan segala tuntutannya.

"Hari ini, seluruh aliansi (Serikat Pekerja) se-Kota Batam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri untuk melakukan penolakan terhadap Pengesahan UMP dan UMK yang sangat mengebiri nasib para pekerja," kata Suprapto, Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam.


580




"Apabila Pemerintah tetap menggunakan formulasi penetapan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36, maka kami selaku kaum buruh menyatakan dengan tegas menolak hal tersebut," tegas Suprapto.

Dengan dipilihnya halte Panbil sebagai titik kumpul para buruh, arus lalulintas dari arah Mukakuning menuju Batamcenter sudah mulai mengalami kemacetan.

Hingga berita ini di publish, ribuan buru tampak masih bersiap-siap untuk melakukan konvoi kendaraan menuju kantor Graha Kepri di Batam Center.

Editor: Yudha.

581

Judul Kenaikan UMP Bali Dibawah Rata-Rata Nasional



Halaman/URL https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1270604/kenaikan-ump-bali-dibawah-rata-rata-nasional

Jurnalis Ni Nyoman Kasih

Tanggal 2021-11-25 09:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan ESDM Provinsi Provinsi Bali) Hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi Pulau Dewata yang sempat mengalami kontraksi imbas pandemi Covid-19

Ringkasan

Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi yang akan berlaku pada 1 Januari 2022. UMP Bali tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.516.971 naik 0.98 persen dari sebelumnya Rp 2.494.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan ESDM Provinsi Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda kepada RRI di Denpasar,Kamis (25/11/2021) mengatakan, dengan kenaikan tersebut, UMP Bali 2022 masih di bawah kenaikan rata-rata nasional yakni sebesar 1,09 persen.

KENAIKAN UMP BALI DIBAWAH RATA-RATA NASIONAL

Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi yang akan berlaku pada 1 Januari 2022. UMP Bali tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.516.971 naik 0.98 persen dari sebelumnya Rp 2.494.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan ESDM Provinsi Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda kepada RRI di Denpasar,Kamis (25/11/2021) mengatakan, dengan kenaikan tersebut, UMP Bali 2022 masih di bawah kenaikan rata-rata nasional yakni sebesar 1,09 persen.

"Hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi Pulau Dewata yang sempat mengalami kontraksi imbas pandemi Covid-19," ujarnya.

IB Ardha mengatakan, untuk UMK Kabupaten saat ini masih dibahas di masing-masing daerah oleh dewan pengupahan. Ia mengatakan, UMP merupakan acuan bagi kabupaten untuk

582

menentukan besaran UMK. Seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan itu, akan mulai diberlakukan pada Januari 2022.

IB Ardha mengimbau agar perusahaan bisa membayarkan upah minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Disisi lain IB Ardha juga menyampaikan menggeliatnya pariwisata Bali oleh wisatawan domestic belum menurunkan penganggurang secara signifikan. Pada Februari 2021 jumlah pengangguran di Bali 139.140 orang atau 5, 42persen sementara Agustus 2021 sebesar 138.670 atau 5, 37 Persen.

583

Judul UMK Kudus 2022 Diusulkan Naik 0,09 Persen

Nama Media Jateng Pos


Halaman/URL Pg5&10

Jurnalis Han

Tanggal 2021-11-25 09:53:00

Ukuran 135x297mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Rini Kartika Hadi Abmawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus) Rekomendasi Bupati terkait UMK 2022:sudah dikirim ke Gubernur Jateng

positive - Rini Kartika Hadi Abmawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus) Pengusaha dan buruh juga telah dilibatkan dalam pembahasan UMK 2022

neutral - Rini Kartika Hadi Ahmawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus) Pembahasan ini sebagai ancang-ancang. Hasilnya bisa berubah atau stagnan

Ringkasan

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus tahun 022 menatang iusulkan aik sebesar 0,09 persen atau sekitar Rp 2.000. Dengan demikia, upah pekerja pada tahun depan dari Rp 2.290.995,33 menjadi Rp 2.293.058,26. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus, Rini Kartika Hadi Abmawati mengatakan, usulan kenaikan 'UMK itu sudah diteken Bupati Kudus. Saat ini, rekomendasi Bupati terkait UMK 2022 sudah dikirim ke Gubernur Jawa Tengah.

UMK KUDUS 2022 DIUSULKAN NAIK 0,09 PERSEN

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus tahun 022 menatang iusulkan aik sebesar 0,09 persen atau sekitar Rp 2.000. Dengan demikia, upah pekerja pada tahun depan dari Rp 2.290.995,33 menjadi Rp 2.293.058,26.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus, Rini Kartika Hadi Abmawati mengatakan, usulan kenaikan 'UMK itu sudah diteken Bupati Kudus. Saat ini, rekomendasi Bupati terkait UMK 2022 sudah dikirim ke Gubernur

584

Jawa Tengah. "Rekomendasi Bupati terkait UMK 2022:sudah dikirim ke Gubernur Jateng" kata Rini, Rabu (24/11).

Rini menuturkan, kenaikan upah minimum itumengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Landasan lainnya adalah hasil simulasi perhitunagn nilai UMK yang dibahas bersama enam pemkab lain dieks Karesidenan Pati.

Tidak hanya itu, kata Dia, juga disesuaikan upah minimum provinsi, kebutuhan layak hidup, tingkat perekonomian masyarakat dan besaran UMK tahun sebel'umnya yakni Rp Rp 2.290.995,33 (sesuai SK Gubernur Jateng).

Serta hasil koordinasi dengan Dewan Pengupahan di Kabupaten Kudus. "Pengusaha dan buruh juga telah dilibatkan dalam pembahasan UMK 2022," jelasnya.

Rini menegaskan, jika besaran UMK Kudus 2022 ini telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, akan segera disosialisasikan kepada masyarakat/"Setelah 30 November 2021 akan kami sosialisasikan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kudus melalui Dinas 'Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Disnaker Perinkop UKM) Kudus, mulai menggodok besaran upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022.

Simulasi perhitungan nilai UMK tersebut pun telah dibahas bersama enam kabupaten lain di eks Karesidenan Pati. Namun untuk nilai pastinya, masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan disiarkan pada 5 November 2021.

Sebab untuk penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, bakal dilakukan pada awal November 2021 mendatang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

"Pembahasan ini sebagai ancang-ancang. Hasilnya bisa berubah atau stagnan," kata Kepala Disnaker Perinkop 'UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati, baru-baru ini, (han/ gus)

585

Judul Ribuan Buruh Gelar Demo Serentak di Jakarta hingga Jatim Hari Ini



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125094312-20-725841/ribuan-buruh-gelar-demo-serentak-di-jakarta-hingga-jatim-hari-ini


Tanggal 2021-11-25 09:52:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber


neutral - Nanang Setyono (Ketua FKSPN Jateng) Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011


Ringkasan

Ribuan buruh di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar demonstrasi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada hari ini, Kamis (25/11).

Di Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi.

RIBUAN BURUH GELAR DEMO SERENTAK DI JAKARTA HINGGA JATIM HARI INI

Ribuan buruh di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar demonstrasi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada hari ini, Kamis (25/11).

Di Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi.

586

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut, ada tiga tuntutan dalam demo tersebut, salah satunya terkait UMP.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," ujar Gani Rabu (24/11).

Demo juga digelar di Jawa Barat. Elemen buruh KSPSI Jawa Barat menggelar unjuk rasa menolak penetapan UMP Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11).

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto berkata, aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Kemudian di Jawa Tengah, demo akan digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan.

Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono ada sekitar 2.000 buruh yang akan turun hari ini.

Nanang berkata, aksi turun ke jalan para buruh ini tak lepas dari besaran UMP di Jateng yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. UMP Jateng hanya Rp. 1.813.011,-.

"Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011 ", kata Nanang.

Selanjutnya, di Jawa Timur, ribuan buruh akan turun aksi di Grahadi dan kantor gubernur. Jazuli SH, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menolak UMP yang dianggapnya tidak manusiawi.

Sebelumnya elemen buruh di daerah lain telah melakukan aksi serupa. Di Yogyakarta misalnya, buruh melakukan aksi pada Rabu (23/11).

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta Irsad Ade Irawan mengatakan, untuk hidup layak di daerah itu dibutuhkan penghasilan bulanan sebesar Rp 3 juta. Namun, UMP DIY 2022 sebesar Rp 1.840.000.



587

Judul Kenaikan UMK Kecil, Buruh "Menggugat"

Nama Media Radar Bojonegoro


Halaman/URL Pg18&17

Jurnalis DS

Tanggal 2021-11-25 09:51:00

Ukuran 274x208mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan yang sama, sekitar 300 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) bersatu. Kemarin (24/11), mereka 'menggugat' kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Tuban 2020 yang hanya Rp 6.990.

KENAIKAN UMK KECIL, BURUH "MENGGUGAT"

Terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan yang sama, sekitar 300 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) bersatu. Kemarin (24/11), mereka 'menggugat' kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Tuban 2020 yang hanya Rp 6.990

Aspirasi tersebut disampaikan para buruh yang mengusung perangkat pengeras suara yang diangkut pikap ke Mal Pelayan Publik (MPP) Tuban, Jalan Wahidin Sudiro Husodo, kantor DPRD Tuban, dan pemkab setempat.

Duraji, salah seorang orator aksi terang-terangan menyudutkan Dinas Penaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Tuban yang kurang perhatian terhadap nasib buruh dan hanya bekerja sesuai perintah atasan.

Dia mengatakan, seharusnya institusi tersebut punya upaya khusus untuk memberi keadilan supaya kesejahteraan buruh tak terpuruk.

Duraji juga mengemukakan, upah layak sangat penting bagi buruh. Dan, upah layak jangan hanya berhenti pada slogan semata. "DPMPTSP jangan hanya cuma pengantar surat semata," tandasnya.

Irhamsyah, orator lain menyampaikan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36Tahun 2021 mencederai hati buruh. Pasalnya, karena PP tersebut kenaikan UMK Tuban 2022 sangat kecil. Sebelumnya, dia bersama para buruh lainnya mendorong agar PP tersebut tidak digunakan. Namun, upaya tersebut tanpa hasil.

588

"PPbaru tersebut nyatanya tetap digunakan. Dan, kenaikan UMK jadi sangat tidak layak," keluhnya. Irhamsyah juga terang-terangan mengungkapkan PP baru yang kini digunakan masih bermasalah karena proses judicial review.

Ketua Sarbumusi Tuban ini juga menuturkan, alangkah baiknya jika penentuan UMK Tuban menggunakan payung hukum yang lama, PP Nomor 78Tahun 2015. Pertimbangannya, perundangan tersebut lebih manusiawi bagi kehidupan buruh.

Fakta penentuan UMK yang kurang transparan juga dibeberkan Irhamsyah. Menurutnya, dewan pengupahan kabupaten tidak adil dalam pengikutsertaan. "Lebih banyak unsur lain seperti para pengusaha," ujarnya.

Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industri DPMPTSP Naker Tuban Hymawan Zaldy juga naik ke panggung orasi. Di hadapan massa buruh, dia menyatakan menerima dan mencatat seluruh aspirasi para buruh. Aspirasi inilah yang akan dipelajari dan dievalusi bersama pihak-pihak terkait. "Semoga dapat solusi yang terbaik," ujarnya.

Setelah meninggalkan MPP, massa buruh menuju gedung DPRDTubanyang lianya berjarak sekitar 300 meter Ketika demo digedung wakil rakyat, ketegangan setempat terjadi Pemicunya, pagar gedung ditutup rapat dan massa tertahan di luar

Ketegangan mencair setelah Ketua DPRD Tuban Miyadi keluar dan naik panggung orasi. Mewakili seluruh jajaran DPRD, dia menyatakan menerima tuntutan para buruh. "Surat tuntutan sodorkan pada saya Tangan saya siap menandatangani dan menye-tempel,' tegasnya

Miyadi mengaku turut prihatin dengan nasib buruh. Dia menuturkan, DPRD sebagai kepanjangtanganan rakyat akan berupaya memberikan solusi bagi permasalahan rakyat. Menurut dia, problem UMK ini harus selesai. Harapannya, buruh sejahtera dan makmur.

Di bagian lain, Miyadi juga mengatakan, DPRD akan mempelajari, mengkaji, dan menyodorkan tuntutan tersebut kepada bupati Tuban.

"Secepatnya, kami adakan rapat kerja dengan Komisi II DPRD Tuban," tandasnya.

Sasaran terakhir massa buruh adalah gedung Kantor Pemkab Tuban, falan RA Kartini. Setelah berorasi di depan gerbang kantor eksekutif ini, perwakilan buruh diminta masuk untuk audiensi. Hasilnya, tidak memuaskan buruh.

Duraji, salah satu perwakilan buruh berharap bupati dan wakilnya yang menghadapi buruh atau minimal sekretaris daerah. "Bukan kepala DPMPTSP naker," ujarnya.

Menurut dia, jabatan kepala dinas kurang berkapasitas. Pasalnya, otoritas berada di kepala daerah. Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Naker Tuban Endah Nurul Kumariyati mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan bupati terkait hal tersebut. Tuntutan dan perhitungan buruh terkait UMK Tuban 2022 diterima dan dipelajari. "Waktu yang masih tersisa ini akan digunakan semaksimal mungkin," ujarnya.

Di bagian lain, Endah juga mengingatkan pencabutan rekomendasi di provinsi bisa berakibat tid ak baik bagi Tuban. "Jika telat mengajukan lagi, Tuban berpotensi tidak ikut seria dalam pengesahan upah minimum di provinsi," ujarnya.(sab/ds)

Caption :

PERJUANGKAN NASIB: Massa buruh dari tiga perserikatan menduduki halaman Mal Pelayanan Publik Tuban, Jalan Wahidin Sudiro Husodo kemarin (24/11). Foto bawah, buruh menenteng poster sindiran kepada bupati.

590

Judul UMK 2022 Metro Diusulkan Naik Rp25 Ribu

Nama Media Lampung Post


Halaman/URL Pg9

Jurnalis d1

Tanggal 2021-11-25 09:51:00

Ukuran 138x123mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) melalui Dewan Pengupahan setempat mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2022 menjadi Rp2.459.317,29 atau naik Rp25.936,25. Besaran kenaikan itu sesuai dengan hasil rapat pembahasan UMK Metro 2022 dengan kesimpulan yang tertuang dalam kesepakatan Dewan Pengupahan.

UMK 2022 METRO DIUSULKAN NAIK RP25 RIBU

PEMERINTAH Kota (Pemkot) melalui Dewan Pengupahan setempat mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2022 menjadi Rp2.459.317,29 atau naik Rp25.936,25. Besaran kenaikan itu sesuai dengan hasil rapat pembahasan UMK Metro 2022 dengan kesimpulan yang tertuang dalam kesepakatan Dewan Pengupahan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Kota Metro, Komaruddin melalui Kahid Tenaga Kerja, Melly D Jayasinga mengungkapkan kenaikan ini sudah sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Bumi Sai 'Wawai. "

Mengingat Metro telah memilikiUMK2021, maka cara perhitungan UMK 2022 menggunakan formula penyesuaian UMP. Halitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, menggunakan data perekonomian dan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B1M/383/11.01.00/X1/2021 Tanggal 9 November 2021," kata dia, Rabu (24/10).

Dia mengungkapkan herdasarkan hal tersebut, Dewan Pengupahan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Metro agar dapat mengusulkan kepada Gubernur Lampung. Sementara itu, UMK2022 Lampung Selatan juga kemungkinan naik. Namun, belum ada ketetapan berapa persentase kenaikannya.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamsel, Noviana Susanti, mengatakan Pemkab Lamsel melalui Disnakertrans baruakan melakukan rapat penetapan UMK itu pada Karis (25/11).

591

"Belum, insyaallah Kamis besok kami rapat untuk penetapan UKM Lamsel tersebut," katanya, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosadi, mengatakan pihaknya sudah merekorendasikan agar UMK Lamsel 2022 naik. Sebab, jika UMK makin naik, taraf hidup buruh bisa lebih layak. 'Namun, hal ini pun harus melihat sisi investasi. Jangan sampai investasi di Lamsel malah mati.

"Jadi, kita juga harus memperhatikan kedua pihak, yakni pengusaha dan buruhnya harus seimbang. Selain itu, para buruh harus bekerja lebih baik dan profesional. Sehingga, seJain upah (gaji, red), mereka bisa mendapatkan bonus dari perusahaan," ujarnya. (CR3/TOR/DI)

592

Judul UMP Aceh Tahun Depan Rp 3.166.460

Nama Media Serambi Indonesia


Halaman/URL Pg1&7

Jurnalis dik

Tanggal 2021-11-25 09:50:00

Ukuran 302x184mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2022 pada tanggal 19 November 2021. Dalam Surat Keputusan Nomor 500/1707/2021 itu ditetapkan bahwa besaran UMP Aceh adalah Rp 3.166.460. UMP itu berlaku efektif mulai 1 Januari 2022. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Erwin Ferdinansyah ST MT, kepada Serambi, Rabu (24/11/2021) pagi, menyebutkan, UMP Aceh tahun 2022 naik sebesar Rp 1.429 dibanding UMP tahun 2021 yang besarnya Rp 3.165.031.

UMP ACEH TAHUN DEPAN RP 3.166.460

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iri-ansyah MT, sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2022 pada tanggal 19 November 2021. Dalam Surat Keputusan Nomor 500/1707/2021 itu ditetapkan bahwa besaran UMP Aceh adalah Rp 3.166.460. UMP itu berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Erwin Ferdinansyah ST MT, kepada Serambi, Rabu (24/11/2021) pagi, menyebutkan, UMP Aceh tahun 2022 naik sebesar Rp 1.429 dibanding UMP tahun 2021 yang besarnya Rp 3.165.031.

Dalam SK Gubernur Aceh itu disebutkan, UMP itu berlaku bagi pekerja/buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun dilakukan penyesuaian besaran upah berdasarkan kesepakatan tertulis. Kesepakatan tersebut dicapai melalui perundingan bipar-tit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan dan diatur dalam struktur dan skala upah.

Disebutkan juga bahwa UMP Aceh itu merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja tujuh Jam per hari atau 40 Jam per minggu bagi sistem kerja enam hari per minggu. UMP ini juga merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja delapan jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja lima hari per minggu.

Dalam SK tersebut, Gubernur melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMP yang sudah ditetapkan. Kepada perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari Rp

593

3.166.460, Gubernur melarang untuk mengurangi atau menurunkannya. Bagi pengusaha yang tak mampu membayar sesuai UMP, dapat mengajukan penangguhan sesuai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

SK Gubernur Aceh itu turut disampaikan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja. Di tingkat provinsi, SK tersebut ditembuskan salinannya kepada Ketua DPRA, bupati/wali kota se-Aceh, Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Inspektur Aceh, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat memutuskan kenaikan UMP Tahun 2022 sebesar 1,09%. Penetapan tersebut mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dibanding dengan UMP 2022 Sumatera Utara yang besarnya Rp 2.522.609, UMP Aceh lebih tinggi. Namun, UMP Aceh lebih rendah dibanding UMP Bangka Belitung Rp 3.264.884. Sedangkan UMP DKI Jakarta lauh lebih tinggi yakni Rp 4.452.724. (dik)

594

Judul Ribuan Buruh Bakal Aksi Protes Upah Minimum, Polisi Janji Humanis

Nama Media merahputih.com


Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/ribuan-buruh-bakal-aksi-protes-upah-minimum-polisi-janji-humanis

Jurnalis Alwan Ridha Ramdani

Tanggal 2021-11-25 09:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Sam Suharto (Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat) Ada 2.645 personel TNI, Polri dan Pemda. Polres Metro Jakarta Pusat Turunkan 1.955 personel


Ringkasan

Seluruh provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Kecewa dengan penetapan tersebut, ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini berlangsung Kamis (25/11) siang.

RIBUAN BURUH BAKAL AKSI PROTES UPAH MINIMUM, POLISI JANJI HUMANIS

Seluruh provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Kecewa dengan penetapan tersebut, ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini berlangsung Kamis (25/11) siang.

Selain mengungkapkan protes kecewa dengan penetapan upah minumum, aksi juga bersamaan dengan MK yang berencana mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja. Buruh meminta MK agar bisa berlaku adil.

595

Aksi yang juga merupakan gabungan para serikat pekerja ini, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto menegaskan, ada ribuan aparat gabungan yang fokus melakukan pengamanan jalannya aksi. Kepolisian dan TNI sudah menyiapkan skenario pengamanan terhadap jalananya aksi.

"Ada 2.645 personel TNI, Polri dan Pemda. Polres Metro Jakarta Pusat Turunkan 1.955 personel," kata Sam di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/11).

Sam memastikan, aparat yang melakukan pengamanan tetap humanis dan meminta massa menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, tetap jaga jarak dan menjaga kebersihan selama jalannya aksi.

Buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

(Knu).

596

Judul Akademisi Dihadirkan Bahas Upah Pekerja

Nama Media Tribun Kaltim


Halaman/URL PgA&C

Jurnalis m18

Tanggal 2021-11-25 09:39:00

Ukuran 174x163mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau akan dibahas dalam rapat penetapan UMK 2022 yang dijadwalkan Kamis (25/11). Rapat tersebut nantinya akan difastlitasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau. Kepala Disnaker Malinau, Iwan Darma Yuana menyampaikan pihaknya akan melibatkan seluruh komponen dalam pembahasan besaran upah minimum. Dikarenakan Dewan Pengupahan Kabupaten belum terbentuk, Disnaker akan menghadirkan unsur yang saat ini terlengkapi.

AKADEMISI DIHADIRKAN BAHAS UPAH PEKERJA

MALINAU, TRIBUN - Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau akan dibahas dalam rapat penetapan UMK 2022 yang dijadwalkan Kamis (25/11).

Rapat tersebut nantinya akan difastlitasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau. Kepala Disnaker Malinau, Iwan Darma Yuana menyampaikan pihaknya akan melibatkan seluruh komponen dalam pembahasan besaran upah minimum. Dikarenakan Dewan Pengupahan Kabupaten belum terbentuk, Disnaker akan menghadirkan unsur yang saat ini terlengkapi.

"Kita Jadwalkan Insya Allah Kamis 25 November, di Ruang Intulun Kantor Bupati. Unsur yang ada semua kita undang. Mulai Apindo. Serikat Pekerja, Pemda termasuk dari unsur akademisi dan BPS," ujarnya.

Rapat tersebut akan membahas nilai UMK 2022 Mall-nau mengacu pada formula PP pengupahan 36/2021.

UMK 2021 Mallnau sebelumnya ditetapkan senilai Rp 3.185.837. Tidak berubah dan nilai UMK tahun sebelumnya dikarenakan Pan-denu Covid-19. 'Juga akan dihadirkan unsur akademisi dan Politeknik Mallnau. te-masuk dari BPS Mallnau untuk datanya. Rapat nanti akan menghitung besaran UMK berdasarkan Formula PP 36/2021." katanya.

597

Iwan Darma Yuana menjelaskan setelah besaran UMK disepakati, nilainya akan diusulkan kepada Gubernur Kaltara untuk pertimbangan dan penetapan.

Diberitakan sebelumnya. Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara (UMP Kaltara) tahun 2022 naik menjadi Rp 3.016.738.

UMP Kaltara tahun 2021 ditetapkan Rp 3.000.803. Tahun 2022 menjadi Rp 3.016.738. naik sebesar Rp 15.934 atau sebesar 0.53 persen. (ml8)

caption- PEKERJA KONSTRUKSI - Ilustrasi, Aktivitas Pekerja Kontruksi di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.

598

Judul Hari Ini Ribuan Buruh Demo Tolak Kenaikan UMP: Marah, di Atas Ubun-ubun

Nama Media nkriku.com


Halaman/URL https://nkriku.com/hari-ini-ribuan-buruh-demo-tolak-kenaikan-ump-marah-di-atas-ubun-ubun/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 09:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini aksi ribuan buruh, karena eskalasinya sudah naik. Buruh sudah marah, di atas ubun-ubun

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ke toilet saja Rp 2.000. Kita harus nombok Rp 700 untuk itu

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sehari cuma naik Rp 500. Di Bengkulu naik Rp 20 ribuan per bulan, jadi per hari naik Rp 650

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sehari cuma naik Rp 500. Di Bengkulu naik Rp 20 ribuan per bulan, jadi per hari naik Rp 650.

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini jahat sekali. Pemufakatan dari menteri tenaga kerja dan pengusaha hitam menetapkan upah murah

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan ribuan buruh akan serempak berdemonstrasi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis, 25 November 2021. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan atas penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai jauh dari layak.

599

HARI INI RIBUAN BURUH DEMO TOLAK KENAIKAN UMP: MARAH, DI ATAS UBUN-UBUN

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan ribuan buruh akan serempak berdemonstrasi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis, 25 November 2021. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan atas penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai jauh dari layak.

"Ini aksi ribuan buruh, karena eskalasinya sudah naik. Buruh sudah marah, di atas ubun-ubun," kata Said dalam konferensi bertajuk Jelang Putusan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditayangkan YouTube Bicaralah Buruh, Rabu, 24 November 2021.

Unjuk rasa para buruh tersebut, kata Said, karena UMP tahun 2022 yang rata-rata nasional hanya naik sekitar 1,09 persen tersebut sangat memukul para buruh.

Said mencontohkan, UMP di DKI Jakarta yang hanya naik Rp 37 ribu per bulan pada tahun depan, artinya naik Rp 1.300 per hari. "Ke toilet saja Rp 2.000. Kita harus nombok Rp 700 untuk itu," katanya.

Di Aceh, kata Said, lebih mengenaskan, UMP hanya naik Rp 14 ribu per bulan. "Sehari cuma naik Rp 500. Di Bengkulu naik Rp 20 ribuan per bulan, jadi per hari naik Rp 650." Ia sangat mengecam keputusan pemerintah menaikkan UMP yang besarannya sangat jauh dari lonjakan inflasi yang dirasakan buruh selama ini. "Ini jahat sekali. Pemufakatan dari menteri tenaga kerja dan pengusaha hitam menetapkan upah murah," kata Said.

600

Judul Sambut Keputusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Jabar Unjuk Rasa ke Jakarta dan Gedung Sate

Nama Media pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-013091911/sambut-keputusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-jabar-unjuk-rasa-ke-jakarta-dan-gedung-sate

Jurnalis Novianti Nurulliah

Tanggal 2021-11-25 09:26:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Muhamad Sidarta (Ketua PD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Ya kami saat ini sudah di Jakarta untuk mendengar langsung putusan MK

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat) Oleh karena itu KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate Bandung serta beberapa kabupaten/kota, KSPSI Jawa Barat akan mengirimkan kurang lebih 3.000 orang anggota SPSI ke Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan MK terhadap UU Cipta Kerja dan juga AKSI dihari yang sama di Gedung Sate kurang lebih 2.000 orang

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat) Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi RI akan memutus perkara Pengujian Formil dan Materiil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis 25 November 2021 pukul 10.00 melalui sidang putusan. MK telah memanggil semua pihak Pemohon Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja untuk sidang mendengarkan pembacaan putusan. Gabungan serikat pekerja/ buruh asal Jabar bersiap menyambut putusan dengan langsung mendatangi Gedung MK guna berunjuk rasa.

SAMBUT KEPUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA, RIBUAN BURUH JABAR UNJUK RASA KE JAKARTA DAN GEDUNG SATE

Mahkamah Konstitusi RI akan memutus perkara Pengujian Formil dan Materiil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis 25 November 2021 pukul 10.00 melalui sidang putusan.

601

MK telah memanggil semua pihak Pemohon Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja untuk sidang mendengarkan pembacaan putusan.

Gabungan serikat pekerja/ buruh asal Jabar bersiap menyambut putusan dengan langsung mendatangi Gedung MK guna berunjuk rasa.

"Ya kami saat ini sudah di Jakarta untuk mendengar langsung putusan MK,"ujar Ketua PD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta.

Dia mengatakan bahwa, aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi maupun di berbagai daerah tersebut sebagai bentuk kegelisahan luar biasa bagi pekerja/ buruh, sehingga menimbulkan gejolak dalam bentuk aksi unjuk rasa yang semakin massif di berbagai daerah di Indonesia untuk menyampaikan tuntutan batalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan tetapkan Upah Minimum tidak berdasarkan PP 36 tahun 2021, tentang pengupahan.

Ketua DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hak-hak buruh.

Roy Jinto mencontohkan dalam penetapan upah minimum tahun 2022 banyak daerah yang tidak mengalami kenaikkan upah karena perhitungan penetapannya berdasarkan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja, kalaupun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09 persen.

"Oleh karena itu KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate Bandung serta beberapa kabupaten/kota, KSPSI Jawa Barat akan mengirimkan kurang lebih 3.000 orang anggota SPSI ke Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan MK terhadap UU Cipta Kerja dan juga AKSI dihari yang sama di Gedung Sate kurang lebih 2.000 orang, " ujarnya.

Menurut Roy, karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh kedepan, maka kaum buruh wajib mengawal sidang putusan tersebut di MK.

"Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja," kata Roy Jinto menegaskan.***.

602

Judul Buruh Demo Tolak Upah Murah di Gedung Sate Bandung Hari Ini



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125085212-20-725830/buruh-demo-tolak-upah-murah-di-gedung-sate-bandung-hari-ini


Tanggal 2021-11-25 09:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua KSPSI Jabar) Oleh karena itu, KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate serta beberapa kab/kota

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua KSPSI Jabar) Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh Indonesia, sehingga kita akan kawal di MK. Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja

negative - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Masalahnya upah di Yogya (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid

positive - Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Kita meminta Gubernur DIY bertanggungjawab atas penetapan upah. Dia harus merevisi dan memberikan bantuan lain seperti dana kompensasi berupa subsidi pangan, transportasi, kemudian subsidi pendidikan dan lain-lain

Ringkasan

Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11). Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

603

BURUH DEMO TOLAK UPAH MURAH DI GEDUNG SATE BANDUNG HARI INI

Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11).

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Gugatan yang dilayangkan serikat buruh yaitu menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan Oktober tahun lalu.

Terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja, KSPSI Jabar meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja.

Menurut Roy, UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hak-hak buruh.

Salah satu contohnya mengenai pengupahan, di mana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022, yang didasarkan pada perhitungan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Kalaupun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09%.

"Oleh karena itu, KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate serta beberapa kab/kota," kata Roy, Kamis (25/11).

Roy menuturkan KSPSI Jawa Barat akan mengerahkan kurang lebih 3.000 orang anggota ke Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan terhadap UU Cipta Kerja.

Sedangkan, aksi unjuk rasa di hari yang sama di Gedung Sate akan diikuti sekitar 2.000 orang.

"Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh Indonesia, sehingga kita akan kawal di MK. Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar pada 2022 sebesar Rp1.841.487,31 atau naik Rp31.135,95 dari tahun sebelumnya.

Sehari sebelumnya, massa buruh turun ke jalan dan memenuhi kawasan Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Rabu (24/11). Mereka menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY beserta kebijakan yang jadi dasar perumusannya.

Massa membawa poster hingga spanduk menyerukan penolakan besaran UMP/UMK 2022 di DIY. Begitu pula orator aksi dari atas bak mobil terbuka yang mewakili para buruh atas kebijakan pengupahan terkini.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi. Pertama, besaran upah minimum yang tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta berdasarkan hasil survei.

Kenaikan yang selalu jauh dari KHL tiap tahunnya, bagi KSPSI, hanya menciptakan defisit untuk buruh dan melanggengkan ketimpangan serta kemiskinan.

604

"Masalahnya upah di Yogya (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid," kata Ade di lokasi aksi.

Para buruh, kata Ade, juga keberatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dipakai untuk merumuskan upah minimum. Survei KHL masih dianggap cara yang lebih pantas untuk menentukan dasar upah minimum.

"Kita meminta Gubernur DIY bertanggungjawab atas penetapan upah. Dia harus merevisi dan memberikan bantuan lain seperti dana kompensasi berupa subsidi pangan, transportasi, kemudian subsidi pendidikan dan lain-lain," ucap Ade.


Hal lain yang menjadi dasar penolakan upah minimum tahun ini adalah karena UU Cipta Kerja yang tengah digugat serikat-serikat pekerja atau buruh. Sehingga baik UU tersebut maupun aturan turunannya tak bisa jadi landasan dalam menetapkan upah minimum 2021.

605

Judul Serikat Buruh Nilai Gubernur Jatim Korbankan Warganya demi Investasi

Nama Media surabaya.ayoindonesia.com


Halaman/URL https://surabaya.ayoindonesia.com/hot-news/pr-781915043/serikat-buruh-nilai-gubernur-jatim-korbankan-warganya-demi-investasi

Jurnalis - Praditya Fauzi Rahman -

Tanggal 2021-11-25 09:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Canva Jazuli (Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim) Faktanya, gubernur mengabaikan aspirasi publik dengan menetapkan UMP Jatim 2022 hanya berpatokan terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021

neutral - Canva Jazuli (Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim) Total, 12,87% atau dibulatkan sebesar 13%. Asumsi pertumbuhan ekonomi RAPBN tahun 2022 sebesar 5,8%

neutral - Canva Jazuli (Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim) Buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 7,07%, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangan 16 Agustus 2021 yang lalu

negative - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Artinya, gubernur tidak harus mengikuti SE Menaker yang menyesatkan dan memiskinkan buruh

Ringkasan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan UMP Jatim 2022 naik senilai Rp22.790, atau hanya sebesar 1,2%. Penetapan UMP itu tersurat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Menanggapi UMP Jatim 2022 tersebut, serikat buruh menilai Khofifah terlalu tunduk dengan pemerintah pusat.

606

SERIKAT BURUH NILAI GUBERNUR JATIM KORBANKAN WARGANYA DEMI INVESTASI

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan UMP Jatim 2022 naik senilai Rp22.790, atau hanya sebesar 1,2%. Penetapan UMP itu tersurat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

Menanggapi UMP Jatim 2022 tersebut, serikat buruh menilai Khofifah terlalu tunduk dengan pemerintah pusat. Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim, Jazuli menilai, ada maksud tertentu dibaliknya. Salah satunya adalah menarik investor, namun mengorbankan warganya sendiri.

Jazuli menganggap penerapan kebijakan politik upah murah untuk menarik investasi oleh Khofifah tak hanya mengorbankan rakyatnya, tapi juga para buruh. Menurutnya, kaum buruh dipekerjakan hanya untuk dieksploitasi.

Oleh karena itu, ia dan serikat pekerja atau buruh se-Jatim bakal turun lagi ke aspal Kota Surabaya untuk melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Rencananya, aksi akan berlangsung pada Kamis (25/11/2021), Jumat, Senin, dan Selasa yang akan datang. Puncaknya, akan dilakukan pada Senin (29/11/2021).

Pada puncak aksi itu, Jazuli menyebut akan melibatkan puluhan ribu peserta aksi. Tercatat, sekitar 50.000 massa akan memenuhi aksi.

Jazuli menyatakan, aksi unjuk rasa bakal dipusatkan pada 2 titik, yakni di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim. Meski begitu, ia mengaku tak menutup kemungkinan aksi juga hendak dilaksanakan pada sejumlah ruas jalan protokol di kota pahlawan apabila Khofifah tetap pada keputusannya. Terlebih, dinilainya mengabaikan aspirasi para serikat buruh.

"Faktanya, gubernur mengabaikan aspirasi publik dengan menetapkan UMP Jatim 2022 hanya berpatokan terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

Selama aksi, tuntutan penetapan UMK dan UMP sekitar 13% sesuai pertumbuhan ekonomi YoY Jatim tahun 2021, yakni 7,07%.

"Total, 12,87% atau dibulatkan sebesar 13%. Asumsi pertumbuhan ekonomi RAPBN tahun 2022 sebesar 5,8%," ujarnya.

Bagi perusahaan yang mampu membayar upah buruh lebih besar dari UMK, Jazuli berharap Khofifah wajib memfasilitasinya. Salah satunya dengan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atau Upah Minimum Unggulan (UMU) bagi perusahaan-perusahaan tertentu.

Sementara, untuk perusahaan yang dianggap tak mampu membayar upah sesuai UMK, Khofifah dianggap dapat memberikan dispensasi. Diantaranya dengan penangguhan pembayaran UMK.

Ihwal kenaikan UMP Jatim 2022 senilai 1,2%, Jazuli menganggap hal itu adalah wujud ketidak pekaan Khofifah pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pun denhan para buruh yang terdampak pagebluk.

Menurutnya, kenaikan UMP Jatim 2022 itu masih di bawah inflasi Jatim, yakni yang sebesar 1,92%. Ia menyatakan, upah buruh kian tergerus inflasi. Bahkan, mengakibatkan daya beli buruh menurun.

607

"Buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 7,07%, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangan 16 Agustus 2021 yang lalu," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

Jazuli menjelaskan, apa yang dilakukan Khofifah dinilai mengingkari komitmen politik. Sebab, sudah tersirat dan tersurat dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat pada 14 Oktober 2021 di DPRD Jatim yang dihadiri perwakilan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Jatim, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Komisi E DPRD Jatim, sampai BPS Jatim.

"Artinya, gubernur tidak harus mengikuti SE Menaker yang menyesatkan dan memiskinkan buruh," ujarnya.

Di dalam Berita Acara itu, disebutkan penetapan upah minimum tahun 2022 yang berkeadilan selain menggunakan mekanisme yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Tapi, juga mempertimbangkan mekanisme penetapan upah minimum tahun sebelumnya.

608

Judul Persoalan HIV/AIDS di Tempat Kerja Masih Menjadi Tantangan Berat di Negara Anggota ASEAN



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/internasional/2021/11/25/persoalan-hivaids-di-tempat-kerja-masih-menjadi-tantangan-berat-di-negara-anggota-asean


Tanggal 2021-11-25 09:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker) Pekerja/buruh berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker) Karenanya, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan HIV AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker) VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker) Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV-AIDS di usia produktif

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker) Dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing Asean Member State (AMS)

609

Ringkasan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama negara-negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja. Menurut Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang, hal ini masih menjadi tantangan berat bagi pembangunan dan masalah sosial.

PERSOALAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA MASIH MENJADI TANTANGAN BERAT DI NEGARA ANGGOTA ASEAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama negara-negara anggota ASEAN mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja.

Menurut Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang, hal ini masih menjadi tantangan berat bagi pembangunan dan masalah sosial. Termasuk keterkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi lainnya.

Ia mengatakan untuk menjawab tantangan berat tersebut diperlukan perlindungan memadai dalam hal K3 dan berbagai upaya K3 secara komprehensif dengan mengedepankan upaya pencegahan (preventif).

"Pekerja/buruh berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja, namun juga merupakan komunitas yang juga rentan akan tertular HIV," kata Haiyani usai memberikan paparan 2nd Workshop on the Development of Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

"Karenanya, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan HIV AIDS masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN," lanjutnya.

Haiyani Rumondang mengatakan, sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pengendalian HIV-AIDS di kawasan ASEAN.

Untuk itu, melalui workshop kedua ini, diharapkan dapat melahirkan sebuah pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja yang dapat digunakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Salah satunya melalui perluasan layanan akses konseling dan tes HIV bagi pekerja dengan pelaksanaan konseling dan testing HIV-AIDS di tempat kerja atau VCT (Voluntary Counseling and Testing at workplace), serta penyusunan buku panduan di tingkat nasional maupun regional.

"VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja," katanya.

Selain menerbitkan pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV AIDS di tempat kerja, workshop ini juga sebagai ajang bertukar informasi dan pengalaman antar negara anggota ASEAN.

"Termasuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas khususnya di usia produktif karena banyak yang terserang HIV-AIDS di usia

610

produktif," lanjut Haiyani Rumondang Haiyani menjelaskan, workshop kedua ini merupakan rangkaian ASEAN OSHNET work plan 2021-2025 di bawah Ditjen Binwasnaker dan K3.

Tujuannya dalam rangka mendukung Keketuaan Menteri Ketenagakerjaan RI selaku ALMM Chair 2020 hingga 2022.

Workshop dihadiri oleh 10 negara ASEAN yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Philippina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Workshop kedua ini juga merupakan pembahasan lanjutan terhadap draft Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace yang telah mendapatkan masukan dari negara Anggota ASEAN pada workshop pertama pada bulan Juni 2021.

Haiyani berharap dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, para Anggota ASEAN dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman khususnya dalam penyempurnaan panduan ASEAN ini.

"Dalam rangka peningkatan kapasitas penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan VCT at Workplace dengan kekhususan karakteristik dari masing-masing Asean Member State (AMS)," ujar Haiyani.

611

Judul UMP DKI Jakarta Naik Rp 1.300 per Hari, Buruh: ke Toilet Harus Nombok Rp 700

Nama Media nkriku.com


Halaman/URL https://nkriku.com/ump-dki-jakarta-naik-rp-1-300-per-hari-buruh-ke-toilet-harus-nombok-rp-700/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-11-25 09:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ke toilet aja Rp 2.000. Kita harus nombok Rp 700 untuk itu

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sehari cuma naik Rp 500. Di Bengkulu naik Rp 20 ribuan per bulan, jadi per hari naik Rp 650

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sehari cuma naik Rp 500. Di Bengkulu naik Rp 20 ribuan per bulan, jadi per hari naik Rp 650.

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini jahat sekali. Pemufakatan dari menteri tenaga kerja dan pengusaha hitam menetapkan upah murah

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Anehnya menteri tenaga kerja Minta didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Polhukam, Kejaksaan Agung, mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota menjelaskan upah minimum ini harus sesuai ketetapan pemerintah

Ringkasan

Kalangan buruh kecewa dengan keputusan pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP rata-rata nasional hanya naik sekitar 1,09 persen pada tahun depan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan kenaikan UMP 2022 tak sebanding dengan beban hidup yang terus meningkat saat ini.

612

UMP DKI JAKARTA NAIK RP 1.300 PER HARI, BURUH: KE TOILET HARUS NOMBOK RP 700

Kalangan buruh kecewa dengan keputusan pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP rata-rata nasional hanya naik sekitar 1,09 persen pada tahun depan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan kenaikan UMP 2022 tak sebanding dengan beban hidup yang terus meningkat saat ini.

Said mencontohkan, UMP di DKI Jakarta yang hanya naik Rp 37 ribu per bulan pada tahun depan, artinya naik Rp 1.300 per hari. “Ke toilet aja Rp 2.000. Kita harus nombok Rp 700 untuk itu,” katanya dalam konferensi bertajuk Jelang Putusan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditayangkan YouTube Bicaralah Buruh, Rabu, 24 November 2021

Di Aceh, kata Said, lebih mengenaskan. Pasalnya, di tanah rencong itu UMP hanya naik Rp 14 ribu per bulan. “Sehari cuma naik Rp 500. Di Bengkulu naik Rp 20 ribuan per bulan, jadi per hari naik Rp 650.”

Ia sangat mengecam keputusan pemerintah menaikkan UMP yang besarannya sangat jauh dari lonjakan inflasi yang dirasakan buruh selama ini. “Ini jahat sekali. Pemufakatan dari menteri tenaga kerja dan pengusaha hitam menetapkan upah murah,” kata Said.

Giliran kepala daerah seperti gubernur dan bupati ingin menaikkan upah, kata Said, malah diancam akan diberi sanksi oleh Mendagri. Oleh karena itu, para buruh bereaksi keras menolak kebijakan soal UMP tersebut dan bakal berunjuk rasa pada hari ini. Said juga berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke organisasi buruh internasional atau ILO. Pasalnya, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan, bahkan ancaman dalam penetapan upah minimum.

“Anehnya menteri tenaga kerja Minta didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Polhukam, Kejaksaan Agung, mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota menjelaskan upah minimum ini harus sesuai ketetapan pemerintah,” kata Said yang juga menjabat sebagai anggota pengurus pusat ILO itu.

613

Judul Upah Minimum Provinsi DIY Tuai Kekecewaan Buruh



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1742477/upah-minimum-provinsi-diy-tuai-kekecewaan-buruh

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-11-25 09:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Sebab, hanya dengan menaikkan upah secara signifikanlah pekerja atau buruh akan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak

neutral - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Kenaikan upah yang ditetapkan Gubernur DIY masih jauh dari harapan pekerja atau buruh

negative - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Karena sekadar berdasarkan atas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga aspirasi pekerja atau buruh terancam kehilangan tempat

positive - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Serta, memberikan bantuan sarana prasarana bagi federasi serikat pekerja/buruh yang telah memiliki usaha

Ringkasan

Angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan DIY per 23 November 2021 sebesar 12,28 persen, sedangkan rata-rata kemiskinan nasional per 15 Juli 2021 sebesar 10,14 persen. Situasi ekonomi selama pandemi Covid-19 memang mengalami pergolakan signifikan. Tidak hanya menurunnya pendapatan nasional maupun omzet perusahaan, tapi juga memberi imbas terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh.

UPAH MINIMUM PROVINSI DIY TUAI KEKECEWAAN BURUH

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan DIY per 23 November 2021 sebesar 12,28 persen, sedangkan rata-rata kemiskinan nasional per 15 Juli 2021 sebesar 10,14 persen.

614

Situasi ekonomi selama pandemi Covid-19 memang mengalami pergolakan signifikan. Tidak hanya menurunnya pendapatan nasional maupun omzet perusahaan, tapi juga memberi imbas terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Tidak sedikit dari pekerja atau buruh harus kehilangan pekerjaan, baik di PHK, dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya. Selain itu, pekerja atau buruh kerap juga mendapatkan kebijakan pengurangan upah karena alasan Pandemi Covid-19.

Belum lagi, dalam penetapan upah untuk 2022 tidak memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi pekerja atau buruh. Tetap murah, meski menggunakan formula pengupahan yang diatur PP 36/2021 yang merupakan turunan UU Ciptaker 11/2020.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan menilai, seharusnya ini waktunya mendongkrak ekonomi seiring menurunnya Covid-19. Salah satunya menaikkan upah pekerja atau buruh secara signifikan.

"Sebab, hanya dengan menaikkan upah secara signifikanlah pekerja atau buruh akan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak," kata Irsad, Rabu (24/11).

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja atau buruh DIY per Oktober 2021, besaran KHL pekerja atau buruh Yogyakarta Rp 3.067.048, Sleman Rp 3.031.576, Bantul Rp 3.030.625, Kulonprogo Rp 2.908.031 dan Gunungkidul Rp 2.758.281.

Ia menilai, DIY sebagai provinsi yang menyandang predikat 'keistimewaan' seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Artinya, angka KHL tersebut selayaknya dapat dipenuhi oleh masyarakat DIY melalui pendapatannya.

Tapi, Pemda DIY tidak serius entaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat pemenuhan kebutuhan hidup layak masyarakatnya sebagai salah satu ukuran tercapainya kesejahteraan.

UMP 2022 yang ditetapkan Gubernur DIY, Rp 1.840.915, menunjukkan betapa tidak seriusnya Pemda DIY entaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. UMK Yogyakarta Rp Rp. 2.153.970, Sleman Rp. 2.001.000 dan Bantul Rp 1.916.848.

Kemudian, Kulonprogo Rp 1.904.275 dan Gunungkidul Rp 1.900.000. Dari upah yang ditetapkan dan memperhatikan kembali angka kebutuhan hidup layak pekerja atau buruh lima kabupaten/kota tunjukkan angka defisit pendapatan yang cukup besar.

"Kenaikan upah yang ditetapkan Gubernur DIY masih jauh dari harapan pekerja atau buruh," ujar Irsad.

Kenaikan upah yang tidak signifikan mendongkrak kesejahteraan ini seharusnya dicari alternatif oleh Pemda DIY. Terlebih, DIY dengan Dana Keistimewaannya, seharusnya memiliki formula khusus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Fakta ini menunjukkan angka kemiskinan di DIY tidak akan cukup dikendalikan mengingat Pemda DIY sendiri tidak memiliki itikad serius dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui peningkatan upah pekerja atau buruh.

Data itu sekaligus tunjukkan PP 36/2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja 11/2020 tidak layak jadi dasar penetapan upah pekerja/buruh. Apalagi, sesungguhnya UU Cipta Kerja sebagai paying PP 36/2021 masih dalam proses Judicial Review (JR).

615

Sehingga, baik UU maupun peraturan-peraturan turunan tidak bisa jadi landasan menetapkan upah minimum. PP 36/2021 juga tidak layak dipatuhi sebagai penetapan upah karena telah mengurangi peran Dewan Pengupahan tingkat I, II dan III.

"Karena sekadar berdasarkan atas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga aspirasi pekerja atau buruh terancam kehilangan tempat," kata Irsad.

Untuk itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY menuntut Pemda DIY mencabut UU Ciptaker 11/2020 dan PP turunannya. Menolak PP 36/2021 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK DIY 2022, lalu mencabut SK Gubernur DIY tentang UMP dan UMK 2022.

Kemudian, menetapkan UMK DIY berdasarkan survey KHL, lalu mencabut Permenaker 18/2020 tentang KHL, menetapkan Upah Minimum Sektoral DIY, memberikan layanan transportasi, pendidikan dan penyediaan pangan murah bagi pekerja atau buruh.

Memperluas kriteria DTKS dengan memasukkan pekerja/buruh berpenghasilan UMKc+20 persen. Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh secara gratis, dan menyegerakan pembentukan koperasi serikat pekerja/buruh maupun permodalannya.

"Serta, memberikan bantuan sarana prasarana bagi federasi serikat pekerja/buruh yang telah memiliki usaha," ujar Irsad.

616

Judul Buruh Kecewa Upah Minimum Provinsi DIY

Nama Media repjogja.republika.co.id


Halaman/URL https://repjogja.republika.co.id/berita/r33tii327/buruh-kecewa-upah-minimum-provinsi-diy

Jurnalis Wahyu Suryana/ Muhammad Fakhruddin

Tanggal 2021-11-25 09:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber





Ringkasan


BURUH KECEWA UPAH MINIMUM PROVINSI DIY


617















618







619

Judul Gubernur yang Belum Putuskan UMP 2022 Bisa Dikenakan Sanksi Pemberhentian

Nama Media owntalk.co.id


Halaman/URL https://owntalk.co.id/2021/11/25/gubernur-yang-belum-putuskan-ump-2022-bisa-dikenakan-sanksi-pemberhentian/

Jurnalis Anwar Anas

Tanggal 2021-11-25 09:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen


Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggesa seluruh pemerintah daerah untuk segera menetapkan Upah Minimal Propinsi (UMP) tahun 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 memiliki alasan tertentu.

GUBERNUR YANG BELUM PUTUSKAN UMP 2022 BISA DIKENAKAN SANKSI PEMBERHENTIAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggesa seluruh pemerintah daerah untuk segera menetapkan Upah Minimal Propinsi (UMP) tahun 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 memiliki alasan tertentu.

Mengingat ketentuan tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka mandatorinya harus dilaksanakan. Jika daerah tidak segera menetapkan UMP, maka akan ada sanksi tersendiri.

620

“Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen,” kata Chairul Rabu (24/11).

Oleh sebab itu, Chairul juga berharap agar provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022 akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.

“Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen,” imbuh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11) lalu.

Kendati demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Penetapan kenaikan UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah paling lambat 20 November lalu.

Namun, hingga Rabu (24/11), masih ada satu provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022 yaitu Provinsi Maluku. Daerah tersebut saat ini memiliki upah minimum Rp2.604.961 (UMP 2021).

621

Judul Buruh Kecewa Upah Minimum Provinsi DIY



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1742527/buruh-kecewa-upah-minimum-provinsi-diy

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-11-25 09:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber





Ringkasan


BURUH KECEWA UPAH MINIMUM PROVINSI DIY


622















623







624

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI

TERIMA KASIH

TELAH MEMBACA

newstrend ketenagakerjaan 26 november 2021

Documents