kliping ketenagakerjaan 13 maret 2020

KLIPING KETENAGAKERJAAN

13 MARET 2020 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

of 158.

Newstrend Ketenagakerjaan 13 Maret 2020

NEWSTREND

Judul : RUANG DIALOG RUU CIPTAKER MASIH TERBUKA LEBAR

Sentimen : Positif

RINGKASAN

Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR

RI pada Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi

masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Menaker Ida Fauziyah

menyatakan bahwa pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada

SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut.

Sejumlah perwakilan SP/SB Wilayah Jawa Barat berdialog dengan Menaker di

Bandung, Rabu 11 maret 2020. Hadir di antaranya perwakilan dari KSBSI,

KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Menaker mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan

melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU

Cipta Kerja.

Positif; 68

Negatif; 15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Positif Negatif

Berita Terbaru

of 158.

Title OMNIBUS LAW DIHARAPKAN BISA MENGAKOMODIR SEMUA KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL

Media Name tribunnews.com

Pub. Date 13 Maret 2020

Page/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/13/omnibus-law-diharapkan-bi sa-mengakomodir-semua-kepentingan-ekonomi-nasional

Media Type Pers Online

Sentiment Positive

JAKARTA - Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyambut baik kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang tengah disusun DPR bersama Pemerintah. Meski demikian, ia mengingatkan agar dua RUU tersebut, Omnibus Law dan Cipta Kerja, harus dipastikan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional. "Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ahmad, saat dihubungi, Kamis (12/3/2020). Ahmad juga menjelaskan lebih lanjut mengenai lima kepentingan ekonomi nasional yang wajib terakomodir. Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga (pertumbuhan, inflasi, perdagangan, nilai tukar, dan lain-lain). Kedua, meningkatkan mutu dan keadilan pembangunan (penurunan ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan). Ketiga, memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi (penguasaan sektor energi, pangan, keuangan, dan lain-lain). Keempat, memastikan keberlanjutan pembangunan (perbaikan ekologi, mutu manusia, infrastruktur, daya saing, dan sebagainya). Kelima, tata kelola pembangunan yang kian mapan (transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain-lain). "Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya. Untuk itu, Ahmad berpesan bahwa RUU Cipta Kerja dan Perpajakan ini perlu dibahas secara utuh dan hati-hati. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan sehingga tujuan besar dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau dirugikan..

of 158.

Title SEBULAN DI DPR, RUU CIPTAKER BELUM DIBAHAS

Media Name Jawa Pos


Page/URL 2

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

of 158.

Title TAWARKAN ALTERNATIF DARI SERIKAT PEKERJA

Media Name Indopos


Page/URL 3

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

of 158.

Title TOLAK OMNIBUS LAW, MAHASISWA BLOKIR JALAN

Media Name Indopos


Page/URL 11

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

of 158.

Title PERUSAHAAN WAJIB SEDIAKAN MASKER DEMI CEGAH CORONA

Media Name detik.com


Page/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4935342/perusahaan-waj ib-sediakan-masker-demi-cegah-corona


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia agar menerapkan langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19) di lingkungan kerja. Ida meminta perusahaan untuk lebih masif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona. "Kita terus mengimbau perusahaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus corona," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (11/3/2020). Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan virus corona. "Jadi perusahaan harus memiliki dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3, khususnya terkait antisipasi virus corona terutama di lingkungan kerja" ujarnya. Selain itu, kata Ida, baik pengusaha maupun pekerja, diimbau untuk tetap menjalankan aktifitas kerja dan ikuti prosedur kesehatan yang telah disosialisasikan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia menyediakan fasilitas jaminan pelindungan tenaga kerja dari pandemi corona. Jaminan perlindungan yang dimaksud adalah tersedianya sejumlah fasilitas perlindungan dan antisipasi penyebaran virus, berupa masker hingga sarana cuci tangan di setiap perkantoran, pabrik dan tempat kerja di seluruh Indonesia. "Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan para pekerja dalam menjalankan tugasnya," jelasnya. Sebelumnya, Kemnaker telah menerbitkan edaran kepada para pengusaha agar meningkatkan kewaspadaan dan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerjanya masing-masing.

of 158.

"Saya mengimbau juga kepada para pekerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, namun jangan panik," ujar Ida. Stok maskernya ada? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dan BUMN farmasi lainnya akan memproduksi 6 juta masker guna mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Erick mengatakan jumlah produksi 6 juta masker tersebut hanya dari pabrikan BUMN farmasi. BUMN farmasi tersebut akan memproduksi 6 juta masker pada April mendatang. "Hanya dari BUMN saja. Yang kita akan produksi 6 juta, bahan bakunya masih ada. Ini kita coba produce lagi yang pasti di April itu bisa 6 juta, di Maret ini kita berusaha. Produksinya (April). Kan produksi masker bukan kita saja, ada berapa puluh perusahaan, 30 kali ya," kata Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (11/3/2020). Erick menjelaskan, kendala pembuatan masker saat ini yaitu menipisnya bahan baku dari China. Untuk itu, pihaknya mencari alternatif bahan baku dari negara lain. "Makanya kemarin saya bilang kalau (bahan baku dari) China habis kita cari Eropa, sekarang Eropa mulai kejadian seperti ini ya kita mesti cari di India. Makanya ke depan masalah bahan baku masker ini yang kertas kecil itu kita kalau bisa buat sendiri," sebutnya. Menurut Erick, stock masker saat ini tergantung dengan kebutuhan masyarakat di tengah wabah virus corona di Indonesia. "Kita jujur stok masker di KAEF up and down tergantung kebutuhan. Kemarin saya cek di Jakarta aman, Manado kehabisan, di Padang aman," kata Erick.

of 158.

Title MENAKER PASTIKAN RUANG DIALOG MASIH TERBUKA UNTUK RUU CIPTA

Media Name republika.co.id


Page/URL https://republika.co.id/berita/q71jfh354/menaker-pastikan-ruang-dialog -masih-terbuka-untuk-ruu-cipta


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja meski draf sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker Ida saat berdialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh Jawa Barat, Rabu (12/3). Menaker bertemu dengan perwakilan para serikat seperti KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI usai mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLK) di Bandung, Jawa Barat, Rabu. Dialog itu, kata Menaker, merupakan upaya pemerintah untuk menjelaskan lebih rinci seluk beluk dari RUU Cipta Kerja, bagian dari Omnibus Law yang merevisi undang-undang untuk merampingkan peraturan yang dianggap menghambat investasi. Kemenaker, kata dia, akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada serikat pekerja dan serikat buruh baik mengenai latar belakang atau poin-poin penting yang ada di dalamnya. Menaker Ida mengapresiasi serikat pekerja dan buruh yang berkenan melakukan dialog baik mendukung ataupun mengkritisi RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker. Menaker melakukan kunjungan BBPLK Bandung dalam rangka memastikan balai pelatihan kerja sudah berkolaborasi dengan industri dalam pelaksanaan pelatihan dan penempatan lulusan. Selain itu, Menaker juga ingin memastikan semua balai latihan kerja mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, lama maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

of 158.

Title DEMONSTRASI PENOLAKAN RUU CIPTA KERJA MELUAS

Media Name Koran Tempo


Page/URL 31

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

of 158.

Title OMNIBUS LAW TIDAK HILANGKAN OTONOMI DAERAH

Media Name Ekonomi Neraca


Page/URL 6

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

of 158.

Title TIGA ANGGOTA DEWAN DUKUNG PARA BURUH

Media Name Warta Kota


Page/URL 2

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

Title OMNIBUS LAW SOLUSI MEMANGKAS BIROKRASI

Media Name Koran Jakarta


Page/URL 3

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

Title BP JAMSOSTEK SOSIALISASI PROGRAM SASAR PELAKU UMKM SULSEL

Media Name antaranews.com


Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1350598/bp-jamsostek-sosialisasi-pro gram-sasar-pelaku-umkm-sulsel


Sentiment Positive

Makassar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kini menyasar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) beserta tenaga kerjanya agar mendapatkan perlindungan sosial selama bekerja. BP Jamsostek melaksanakan sosialisasi program dan manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto mengemukakan kehadiran UMKM sangat dibutuhkan di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk mendongkrak perekonomian daerah, sehingga sangat penting tenaga kerjanya dilindungi BP Jamsostek. "UMKM itu yang paling dibutuhkan, sehingga perlu mereka dilindungi, sebab jika terjadi apa-apa, maka modal usaha itu bisa tergerus. Sementara jika pengusaha belum melindungi pekerjanya, maka dia harus bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya lagi. Toto menyebutkan sosialisasi program dan PP Nomor 82 Tahun 2019 sangat penting diketahui oleh seluruh masyarakat, apalagi BP Jamsostek hadir untuk melindungi seluruh tenaga kerja apa pun pekerjaannya. Salah satu upayanya melalui Program GN Lingkaran, iuran yang sangat terjangkau,

of 158.

yakni Rp 16.800 setiap bulan dengan asumsi pendapatan Rp 1.000.000 . Kehadiran PP Nomor 82 ini terdapat perubahan manfaat pada beberapa program, seperti santunan JKK yaitu biaya transportasi kecelakaan kerja yang sebelumnya hanya Rp1 juta kini meningkat menjadi maksimal Rp5 juta (darat), Rp2 juta (laut), dan Rp10 juta (udara). Selain itu, santunan berkala cacat total sebesar Rp12 juta yang sebelumnya hanya Rp4,8 juta, biaya pemakaman naik menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp3 juta, STMB penggantian upah 100 persen selama 12 bulan pertama yang sebelumnya hanya enam bulan. "Maka dengan beragam manfaat yang kami tawarkan di BP Jamsostek, kami targetnya semua UMKM menjadi peserta kami. Kita saat ini diberi kebebasan untuk mengeksplore dan bekerja sama pemerintah provinsi untuk melaksanakan sosialisasi," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Dodit Isdiyono . Senada, juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Malik Faisal bahwa pihaknya berharap semua pelaku UMKM yang punya karyawan harus memiliki kesadaran untuk memberikan jaminan tenaga kerjanya. "Jadi bagi yang mempekerjakan manusia kalau bisa harus melindungi mereka, bukan cuma butuh jasa tenaganya kerjanya," ujar Malik. Meski begitu, Malik juga menegaskan bahwa perlindungan sosial yang berikan bukan berarti memotong gaji para karyawan, apalagi jika gajinya dibawa Upah Minimum Regional (UMR). "Supaya pekerja lebih produktif, maka sebaiknya dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ada UU yang memang sudah mewajibkan semua perusahaan yang mempekerjakan harus mendaftarkan pekerjanya pada dua perlindungan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," kata Malik.

of 158.

Title AMANKAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA

Media Name Pikiran Rakyat


Page/URL 11

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

of 158.

Title BURUH SIAP GELAR AKSI MENOLAK OMNIBUS LAW

Media Name Pikiran Rakyat


Page/URL 20

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

of 158.

Title BP JAMSOSTEK SOSIALISASI PROGRAM SASAR PELAKU UMKM SULSEL

Media Name jabar.antaranews.com


Page/URL https://jabar.antaranews.com/internasional/berita/1350598/bp-jamsostek -sosialisasi-program-sasar-pelaku-umkm-sulsel


Sentiment Positive

Makassar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kini menyasar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) beserta tenaga kerjanya agar mendapatkan perlindungan sosial selama bekerja. BP Jamsostek melaksanakan sosialisasi program dan manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto mengemukakan kehadiran UMKM sangat dibutuhkan di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk mendongkrak perekonomian daerah, sehingga sangat penting tenaga kerjanya dilindungi BP Jamsostek. "UMKM itu yang paling dibutuhkan, sehingga perlu mereka dilindungi, sebab jika terjadi apa-apa, maka modal usaha itu bisa tergerus. Sementara jika pengusaha belum melindungi pekerjanya, maka dia harus bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya lagi.

of 158.

Toto menyebutkan sosialisasi program dan PP Nomor 82 Tahun 2019 sangat penting diketahui oleh seluruh masyarakat, apalagi BP Jamsostek hadir untuk melindungi seluruh tenaga kerja apa pun pekerjaannya. Salah satu upayanya melalui Program GN Lingkaran, iuran yang sangat terjangkau, yakni Rp 16.800 setiap bulan dengan asumsi pendapatan Rp 1.000.000 . Kehadiran PP Nomor 82 ini terdapat perubahan manfaat pada beberapa program, seperti santunan JKK yaitu biaya transportasi kecelakaan kerja yang sebelumnya hanya Rp1 juta kini meningkat menjadi maksimal Rp5 juta (darat), Rp2 juta (laut), dan Rp10 juta (udara). Selain itu, santunan berkala cacat total sebesar Rp12 juta yang sebelumnya hanya Rp4,8 juta, biaya pemakaman naik menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp3 juta, STMB penggantian upah 100 persen selama 12 bulan pertama yang sebelumnya hanya enam bulan. "Maka dengan beragam manfaat yang kami tawarkan di BP Jamsostek, kami targetnya semua UMKM menjadi peserta kami. Kita saat ini diberi kebebasan untuk mengeksplore dan bekerja sama pemerintah provinsi untuk melaksanakan sosialisasi," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Dodit Isdiyono . Senada, juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Malik Faisal bahwa pihaknya berharap semua pelaku UMKM yang punya karyawan harus memiliki kesadaran untuk memberikan jaminan tenaga kerjanya. "Jadi bagi yang mempekerjakan manusia kalau bisa harus melindungi mereka, bukan cuma butuh jasa tenaganya kerjanya," ujar Malik. Meski begitu, Malik juga menegaskan bahwa perlindungan sosial yang berikan bukan berarti memotong gaji para karyawan, apalagi jika gajinya dibawa Upah Minimum Regional (UMR). "Supaya pekerja lebih produktif, maka sebaiknya dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ada UU yang memang sudah mewajibkan semua perusahaan yang mempekerjakan harus mendaftarkan pekerjanya pada dua perlindungan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," kata Malik.

of 158.

Title MENAKER : DIALOG RUU CIPTA KARYA MASIH TERBUKA



Page/URL https://republika.co.id/berita/q717bd380/menaker-dialog-ruu-cipta-kary a-masih-terbuka


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja meski draf sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker Ida saat berdialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh Jawa Barat, Rabu (11/3). Menaker bertemu dengan perwakilan para serikat seperti KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI usai mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLK) di Bandung, Jawa Barat, Rabu. Dialog itu, merupakan upaya pemerintah untuk menjelaskan lebih rinci seluk beluk dari RUU Cipta Kerja, bagian dari Omnibus Law yang merevisi undang-undang untuk merampingkan peraturan yang dianggap menghambat investasi. Kemenaker, akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada serikat pekerja dan serikat buruh baik mengenai latar belakang atau poin-poin penting yang ada di dalamnya. Pihaknya mengapresiasi serikat pekerja dan buruh yang berkenan melakukan dialog baik mendukung ataupun mengkritisi RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," katanya. Menaker melakukan kunjungan BBPLK Bandung dalam rangka memastikan balai pelatihan kerja sudah berkolaborasi dengan industri dalam pelaksanaan pelatihan dan penempatan lulusan. Selain itu, Menaker juga ingin memastikan semua balai latihan kerja mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, lama maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

of 158.

Title MENAKER: RUANG DIALOG RUU CIPTAKER MASIH TERBUKA LEBAR



Page/URL https://republika.co.id/berita/q722qs423/menaker-ruang-dialog-ruu-cipt aker-masih-terbuka-lebar


Sentiment Positive

Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR pada Bulan Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan SP/SB usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, pada Rabu (11/3). Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker di antaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. Menaker menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker. Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling

of 158.

penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker. Adapun, kunjungan Menaker BBPLK Bandung dalam rangka memastikan BLK telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih SDM saja. Namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja. "Saya memastikan di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri," jelas Menaker.Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban PHK. Nantinya, kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri. "Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-progeam pelatihan di BLK saja," ujarnya.

of 158.

Title MASSA TOLAK OMNIBUS LAW BUBAR

Media Name Malang Post


Page/URL 5

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

of 158.

Title OMNIBUS LAW CIKA DISKRIMINASI BURUH

Media Name Fajar


Page/URL 1&7

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

of 158.

Title PERUSAHAAN WAJIB SEDIAKAN MASKER CEGAH PENYEBARAN COVID-19

Media Name pikiran-rakyat.com


Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01350115/perusahaan-wajib-s ediakan-masker-cegah-penyebaran-covid-19


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia agar menerapkan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Ia juga meminta perusahaan lebih massif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona. "Kita terus mengimbau perusahaaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus corona," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu 11 Maret 2020. Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan kasus Corona. "Jadi perusahaan harus memiliki dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3, khususnya terkait antisipasi virus corona terutama di lingkungan kerja" kata Menaker. loading... Selain itu, baik pengusaha maupun pekerja, diimbau untuk tetap menjalankan aktifitas kerja dan ikuti prosedur kesehatan yang telah disosialisasikan pemerintah. Pemerintah juga mewajibkan pimpinan perusahaan untuk menyediakan fasilitas jaminan pelindungan tenaga kerja dari pandemik corona. Jaminan perlindungan dimaksud adalah tersedianya sejumlah fasilitas perlindungan dan antisipasi penyebaran virus, berupa masker, hingga sarana cuci tangan, di setiap perkantoran, pabrik dan tempat kerja di seluruh Indonesia. "Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan para pekerja dalam menjalankan tugasnya," kata Menaker. Sebelumnya, Kemnaker telah menerbitkan edaran kepada para pengusaha agar meningkatkan kewaspadaan dan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerjanya masing-masing.

of 158.

"Saya mengimbau juga kepada para pekerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, namun jangan panik," ujar Menaker. Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, Kemnaker menjalankan program antisipasi untuk daerah yang sektor ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Dalam hal ini adalah daerah-daerah pariwisata. "Pelatihan dan pengembangan padat karya di daerah pariwisata menjadi salah satu program kerja yang dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja di daerah pariwisata," paparnya.

of 158.

Title 3 BULAN KERJA DI ARAB SAUDI, GADIS CIANJUR PULANG JADI MAYAT



Page/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4935495/3-bulan-kerja-di-ar ab-saudi-gadis-cianjur-pulang-jadi-mayat?single=1


Sentiment Negative

Baru bekerja tiga bulan di Arab Saudi, Esa Sulastri (21), warga asal Kampung Tipar, RT 2 RW 4, Desa Neglasari, Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pulang ke kampung halaman dalam kondisi tak bernyawa. Pihak keluarga mempertanyakan penyebab pasti kematian anak kedua dari tiga bersaudara yang mayatnya tiba ke Tanah Air pada Selasa (10/3) sore. Esa berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Timur Tengah, tepatnya ke Jeddah, Arab Saudi, pada September 2019. Mantan buruh pabrik di kawasan Sukabumi itu bekerja ke luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga dan membiayai adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Kabar kematian gadis tersebut diterima keluarga pada awal Januari 2020. Cucun (42), ibu kandung Esa, mengaku mendapat kabar itu bukan dari pihak sponsor yang memberangkatkan anaknya, melainkan dari saudara dan tetangganya. "Kabarnya meninggal tanggal 1 Januari, tapi tidak ada yang datang

of 158.

memberitahukan secara langsung. Saya tahu dari saudara kalau anak saya meninggal," tutur Cucun saat ditemui di rumahnya, Kamis (12/3/2020). Cucun mengaku sempat tidak percaya anaknya meninggal setelah beberapa bulan bekerja di Arab Saudi. Apalagi beberapa hari sebelum meninggal, dia masih menelepon hingga video call. "Iya tidak percaya (meninggal), kalau enggak salah 29 Desember 2019 saya video call dengan Esa. Dia masih bilang kerjanya nyaman, tidak mengeluhkan sakit," kata Cucun seraya meneteskan air mata. Keluarga Curiga Esa Meninggal Tak Wajar Proses pemulangan jenazah Esa membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan. Lamanya pemulangan membuat jasad perempuan yang diberangkatkan melalui salah seorang sponsor asal Sukabumi itu kondisinya membusuk. Diduga Esa diberangkatkan melalui jalur nonprosedural atau ilegal sehingga proses pemulangan memakan waktu lama. "Saya tidak tahu pasti apakah berangkatnya legal atau ilegal, tapi kalau memang prosesnya benar katanya pemulangan bisa dua minggu setelah meninggal. Ini baru pulang Selasa (1/3) sore, atau sekitar dua setengah bulan sejak saya dapat kabar anak kedua saya meninggal," ujar Cucun. Dia mengungkapkan, dari keterangan yang didapatnya, Esa meninggal akibat serangan jantung lantaran kelelahan. Tetapi Cucun mengaku masih tidak percaya anaknya meninggal karena sakit. Di kepala Esa ditemukan lebam, tepatnya di pelipis bagian kanan. "Ya kan di video call itu tidak mengeluh sakit apapun, tidak punya riwayat sakit jantung juga. Saya curiga ada faktor lain, apalagi lihat ada seperti lebam di pelipis kanan," katanya. Cucun meminta pemerintah daerah atau pihak terkait turun tangan untuk memastikan penyebab kematian anaknya. "Saya hanya ingin dapat kepastian, anak saya meninggal karena apa," ucapnya. Sementara itu, Komarudin, Ketua RT 02 Kampung Tipar, mengaku tidak mengetahui pasti kapan dan bagaimana proses pemberangkatan Esa ke Timur Tengah. "Berangkatnya kapan saya tidak tahu, apalagi saya baru jadi RT. Saya tahunya almarhum jadi TKI setelah ada kabar dia meninggal," kata Komarudin menjelaskan. Menurut dia, pada bagian kepala memang ditemukan seperti luka lebam. Tapi Komarudin juga tidak mengetahui apa penyebabnya. "Saya kan bantu memakamkan, katanya bekas zat kimia pengawet jenazah, tapi memang hanya di bagian itu dan warnanya gelap seperti lebam. Untuk jelasnya kenapa saya juga tidak tahu," ucap Komarudin.

of 158.

Title PASANGAN TKI 'PINJAM' ANAK MAJIKAN DI SELANGOR DIBAWA KE PASURUAN, TAK TAHUNYA DIBAWA KABUR



Page/URL https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/12/pasangan-tki-pinjam-ana k-majikan-di-selangor-dibawa-ke-pasuruan-tak-tahunya-dibawa-kabur


Sentiment Negative

SURABAYA - Kasus dugaan penculikan balita anak pasangan suami istri (Pasutri) asal Selangor, Malaysia yang dilakukan pasutri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pasuruan bermula dari laporan yang diterima dari Kepolisian Kerajaan Malaysia. Pasutri TKI tersebut bernama Sholikin dan Anita yang diketahui berdomisili di Wates, Lekok, Kota Pasuruan . Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Dony Alexander menerangkan, pihak orang tua kandung dari balita perempuan berinisial NW (2) akhirnya membuat laporan ke kepolisian di negaranya, karena anaknya dibawa kedua pelaku ke Indonesia. Awalnya, antara para pelaku dan pihak orang tua kandung NW terus menerus terjalin komunikasi. Pihak orang tua kandung NW sempat bertanya kepada para pelaku, mengapa membawa anak mereka pulang begitu lama untuk tinggal di Indonesia. Para pelaku sempat menjawab upaya komunikasi dari pihak orang tua kandung NW. "(Orang tua kandung) mengatakan 'anak saya dikemanakan'. Tapi dijawab dengan pasangan suami-istri ini (pelaku) 'makcik anak saya bawa di Indonesia'," katanya di Mapolda Jatim, Rabu (11/3/2020) kemarin.

of 158.

Tiba pada suatu ketika, para pelaku mulai pasif menanggapi upaya komunikasi dari orang tua kandung NW yang menginginkan anak balitanya itu kembali ke pangkuan mereka. "Orang tua kandung merasa keberatan awalnya, namun karena posisi pasutri ini sangat dikenal dengan keluarga korban, akhirnya bilang 'ya sudah tolong dipulangkan'," terang Dony. Namun, belakangan diketahui jika nomor ponsel pihak orang tua kandung NW justru diblokir oleh pihak pelaku, sehingga komunikasi di antara kedua belah pihak terganggu. Mendapati hal itu, orang tua NW melaporkan masalah tersebut ke Polis Diraja Malaysia atau Kepolisian Kerajaan Malaysia. Mengingat para terlapor merupakan warga Negara Indonesia, ungkap Dony, pihak kepolisian Malaysia lantas berkomunikasi dengan KBRI di Malaysia. Melalui komunikasi tersebut KBRI meneruskannya ke Divisi Hubinter Mabes Polri, lalu ke Polda Jatim. "Kami membentuk tim dari Polda Jatim dan dari Polres Pasuruan Kota dan Alhamdulillah hari ini kami bisa mengamankan pasangan suami istri tersebut," pungkasnya. Sebelumnya, pasutri itu terpaksa mempertanggungjawabkan perbuatanya setelah membawa kabur seorang balita anak dari pasutri asal Selangor, Malaysia. Kedua pelaku sudah membawa kabur NW (2) dari orang tuanya, kurun waktu empat bulan, terhitung sejak Desember 2019 silam. Modusnya, mereka memanfaatkan kedekatan dirinya sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di dalam rumah pasutri asal Selangor, Malaysia tersebut, berinisial R dan S. Akibatnya kedua pelaku yang baru saja diringkus hari ini, bakal dikenai UU Perlindungan Anak. Sedangkan nasib NW, korban, akan dititipkan di Balai Penitipan anak, hingga kedua orang tua kandungnya tiba di Indonesia. (Luhur Pambudi) Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Kronologi Kasus Pasutri TKI Asal Pasuruan Bawa Kabur Balita Anak Majikan Warga Malaysia ke Indonesia.

of 158.

Title RAKOR FORUM HRD, BUPATI MINTA PRIORITASKAN TENAGA KERJA WARGA LEBAK

Media Name suara.com


Page/URL https://www.suara.com/partner/content/bantennews/2020/03/12/095615/rak or-forum-hrd-bupati-minta-prioritaskan-tenaga-kerja-warga-lebak


Sentiment Positive

of 158.

Title BARU DATANG, TKA ASAL KOREA DIPERIKSA DI PERKEBUNAN SAWIT

Media Name jawapos.com


Page/URL https://www.jawapos.com/jpg-today/12/03/2020/baru-datang-tka-asal-kore a-diperiksa-di-perkebunan-sawit/


Sentiment Positive

Satu orang tenaga kerja asing asal Korea Selatan yang baru kembali dari negeri asalnya diperiksa Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. TKA itu bekerja di PT LG Internasional di Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir.

"Yang bersangkutan begitu datang, tidak bertemu atau bekerja. Tapi diisolasi di mes Belum sampai 2 minggu tiba di sini, ada pemeriksaan dari dinkes. Semua WNA ikut pemeriksaan juga, termasuk WNI selaku tukang masak yang bekerja di mesnya," ungkap Alfian, seorang karyawan di PT Parna Agro Mas seperti dilansir dari Antara pada Kamis (12/3).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau Henry Alpius mengatakan, pemeriksaan terkait Covid-19 secara prosedur tetap nasional sudah ada. Mulai pintu dua masuk karantina, bila ada keluhan, diberi kartu khusus. Bila sehat boleh langsung masuk. Sedangkan untuk WNA yang dari Korea Selatan itu, pihaknya hanya memantau di bidang kesehatan.

of 158.

Menurut Henry, perlu kesadaran sendiri untuk istirahat di rumah selama 14 hari dan dipantau klinik serta dilaporkan ke dinkes.

"Kita sudah rapat Forkopimda. Semua pemangku kepentingan punya tugas masing-masing. Dinkes hanya survei epidemiologi, yang lain sesuai tugas fungsi masing-masing, memantau pergerakan WNA di wilayah kerja. Protap ke luar masuk WNA sudah secara nasional ada ketua tim di badan penanggulangan bencana daerah. Penanggung jawab teknis adalah Puskesmas dan klinik-klinik perusahaan bila WNA sehat," ujar Henry.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau Martinus Ridi mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus korona. Salah satu upaya yang dilakukan dinkes, yakni melakukan screening kesehatan terhadap karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya TKA yang baru pulang dari daerah terjangkit Covid-19.

"Selain itu, pegawai perusahaan yang kontak dengan orang tersebut (TKA) juga dilakukan screening kesehatan," ujar Martinus.

Screening kesehatan yang dilakukan sudah menyasar dua perusahaan yang terdapat TKA. Pada 4 Maret, screening kesehatan dilakukan terhadap dua TKA dan pegawai lain. Hasilnya, tidak ditemukan adanya gejala yang mengarah pada Covid-19.

"Kami juga melakukan screening kesehatan terhadap tujuh TKA dan 14 pegawai lain, semua dalam kondisi sehat. Dalam screening kesehatan tersebut melibatkan lintas sektor, di antaranya dinkes, dinas PMPTSP dan tenaga terja, Forkopimka, dan Puskesmas setempat," papar Martinus.

Masyarakat diimbau agar tidak panik. Kendati demikian, Martinus menambahkan, masyarakat juga tetap harus waspada terhadap penularan Covid-19 dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.

"Kabupaten Sekadau akan membentuk satgas kesiapsiagaan Covid-19, tapi masih menunggu dari provinsi. Hal tersebut mengarah pada hasil rapat soal koordinasi penanggulangan pengendalian Covid-19," ujar Martinus.

of 158.

Title 2 JUTA BURUH DIKLAIM SIAP MOGOK KERJA DEMI JEGAL OMNIBUS LAW

Media Name cnnindonesia.com


Page/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200312070254-20-482712/2-juta- buruh-diklaim-siap-mogok-kerja-demi-jegal-omnibus-law


Sentiment Positive

Jakarta - Sebanyak 2 juta orang buruh diklaim bakal menggelar aksi mogok kerja massal jika Presiden Joko Widodo tetap memaksakan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja . 2 juta buruh yang siap mogok masal ini diklaim anggota dari tiga serikat buruh besar di Indonesia. Tambahan 1 juta buruh mogok masal bukan tidak mungkin terjadi jika jika serikat-serikat buruh lain bergabung. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut buruh memiliki kekuatan "istimewa" saat memprotes kebijakan, yaitu menghentikan proses produksi alias mogok kerja. Menurutnya, langkah itu sangat mungkin ditempuh buruh dalam melawan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Jangan karena kerakusannya, memaksa buruh melawan dengan keras. Tapi kami enggak akan memilih jalan itu (mogok kerja massal) kalau social dialogue dikedepankan," ujar Iqbal pada jumpa pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3). "Oleh karena itu, Omnibus Law harus ditarik, rundingkan kembali dengan tripartit nasional," imbuhnya. Saat itu, ia berbicara sebagai bagian dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Organisasi ini membawahi tiga konfederasi besar buruh yakni Konfederasi Serikat

of 158.

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut MPBI mewadahi sekitar dua juta orang buruh. Jumlah itu tersebar di 300 kabupaten/kota di 30 provinsi. Serikat buruh lain menurunya jika mau bergabung anggotanya bisa mencari 1 juta orang. "Kurang lebih dua jutaan untuk KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Serikat lainnya kalau digabung sekitar satu jutaan," kata Elly kepada CNNIndonesia.com , Kamis (12/3). Selain MPBI, rencana mogok kerja juga disampaikan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewadahi 130.875 orang buruh. "Kami aksi-aksi yang dilakukan di berbagai daerah juga mengarah persiapan pemogokan umum bersama," ucap Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/3) malam. Mogok kerja adalah hak bagi buruh untuk menyetop kegiatan produksi di perusahaan. Hak ini boleh dilakukan jika perundingan terkait pekerjaan gagal mencapai kesepakatan. Hak mogok kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak ini juga dijamin oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Sebelumnya, ribuan buruh di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang Omnibus Law Ciptaker. Di Sumatera Selatan, sekitar 2.000-an buruh dari Federasi Serikat Buruh Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSB-RTMM) menggelar long march sejauh 3 kilometer dari pelataran Benteng Kuto Besak menuju Kantor Gubernur Sumsel dan Gedung DPRD Sumatera Selatan, Rabu (11/3). Sekretaris FSB-RTMM Nanang Setyawan mengaku ada 20 ribu buruh yang tergabung dalam serikat kerja tersebut. Pihaknya mengancam akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar apabila Omnibus Law masih diberlakukan. "Kita gelar aksi hari ini untuk menolak Omnibus Law yang tidak berpihak kepada buruh dan mengancam masa depan kami. Kalau pemerintah dan DPR masih memberlakukan [Omnibus Law], seluruhnya 20 ribu buruh akan turun ke jalan menentang kebijakan tersebut," ujar Nanang. Para mahasiswa di Yogyakarta pun melakukan aksi penentangan terhadap Omnibus Law. ( CNN Indonesia/Sut) Nanang menjelaskan setidaknya ada sembilan poin yang menjadi kekhawatiran buruh. Yakni, upah sektoral yang dihilangkan, pesangon dikurangi, PHK dipermudah, tenaga kerja asing (TKA) bebas bekerja di Indonesia,

of 158.

serta tidak ada sanksi pidana untuk perusahaan. "Poin-poin ini sangat merugikan para pekerja buruh. Perusahaan akan semakin semena-mena menindas para pekerja," ungkap Nanang. Di Sidoarjo, ratusan buruh menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law cipta kerja dengan memblokade jalan raya dan membakar kayu di perempatan jalan Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (11/3). Di Sulawesi Selatan, seribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (Geram) bersama gabungan mahasiswa mengelar aksi demonstrasi menentang RUU Omnibus Law Ciptaker di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu (11/3). Di Jambi, ratusan buruh dari Aliansi Pekerja Buruh Jambi yang menggelar unjuk rasa menyebut RUU Omnibus Law mengancam hak-hak pekerja atau buruh. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja meski draf sudah masuk ke DPR. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata dia, dikutip dari Antara. (dhf/idz/arh).

of 158.

Title RUU CIPTA KERJA: LEGITIMASI PENINDASAN-PERUSAKAN

Media Name Analisa Daily


Page/URL 14

Media Type Koran

Sentiment Negative

of 158.

of 158.

Title CIPTA KERJA TAPI BURUH KISRUH



Page/URL 14

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

of 158.


Media Name tempo.co


Page/URL https://nasional.tempo.co/read/1318585/menaker-ruang-dialog-ruu-ciptak er-masih-terbuka-lebar


Sentiment Positive

Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR RI pada Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan SP/SB usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 11 Maret 2020. Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker diantaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. Menaker menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker. Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik

of 158.

dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," ujar Ida. Adapun, kunjungan Menaker BBPLK Bandung dalam rangka memastikan BLK telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam melaksanakan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih SDM saja, namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja. "Saya memastikan di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri," kata Menaker. Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban PHK. Nantinya, kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri. "Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-program pelatihan di BLK saja," ujarnya.

of 158.

Title MENAKER IMBAU PERUSAHAAN ANTISIPASI DAN CEGAH PENYEBARAN COVID-19

Media Name tempo.co


Page/URL https://nasional.tempo.co/read/1318590/menaker-imbau-perusahaan-antisi pasi-dan-cegah-penyebaran-covid-19


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia agar menerapkan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Menaker Ida juga meminta perusahaan untuk lebih masif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona, berikut langkah-langkah pencegahannya. "Kita terus mengimbau perusahaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus Corona," kata Menaker Ida, di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan kasus Corona. "Jadi perusahaan harus memiliki dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3, khususnya terkait antisipasi virus Corona terutama di lingkungan kerja," kata Menaker. Selain itu, kata Menaker Ida, baik pengusaha maupun pekerja, diimbau untuk tetap menjalankan aktifitas kerja dan ikuti prosedur kesehatan yang telah disosialisasikan

of 158.

pemerintah. "Pemerintah juga mewajibkan pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia untuk menyediakan fasilitas jaminan pelindungan tenaga kerja dari pandemik corona," ujarnya. Jaminan perlindungan yang dimaksud adalah tersedianya sejumlah fasilitas perlindungan dan antisipasi penyebaran virus, berupa masker, hingga sarana cuci tangan, di setiap perkantoran, pabrik dan tempat kerja di seluruh Indonesia. "Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan para pekerja dalam menjalankan tugasnya," kata Menaker menjelaskan. Sebelumnya, Kemnaker telah menerbitkan edaran kepada para pengusaha agar meningkatkan kewaspadaan dan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerjanya masing-masing. "Saya mengimbau juga kepada para pekerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, namun jangan panik," ujar Menaker. Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, Kemnaker juga menjalankan program antisipasi untuk daerah yang sektor ekonominya terdampak pandemi Covid-19 dalam hal ini adalah daerah-daerah pariwisata. "Pelatihan dan pengembangan padat karya di daerah pariwisata menjadi salah satu program kerja yang dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja di daerah pariwisata," tuturnya.

of 158.

Title OMNIBUS LAW JAMIN KESEMPATAN KERJA PEKERJA LOKAL

Media Name sindonews.com


Page/URL https://nasional.sindonews.com/read/1553851/15/omnibus-law-jamin-kesem patan-kerja-pekerja-lokal-1583985985


Sentiment Positive

Peneliti Senior di Center for Information and Development Studies (CIDES) dan The Habibie Center, Umar Juoro, mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja memfasilitasi perkembangan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan bagi pekerja lokal. "Adanya perkembangan ekonomi yang baik maka kesempatan kerja bagi semua penduduk akan semakin luas," ujar Umar kepada wartawan , Rabu (11/3/2020). Menurutnya, Omnibus Law Cipta Kerja melindungi pekerja lokal. Hal ini terlihat dari kebijakan pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA). Umar menjelaskan bahwa terdapat aturan yang membahas soal TKA. Hanya TKA yang berketerampilan dan mempunyai kualifikasi tinggi yang dapat memberikan sumbangan peningkatan produktivitas dan alih keterampilan serta pengetahuan. "TKA tidak berketerampilan atau berketerampilan rendah tetap tidak boleh bekerja di Indonesia," ujarnya. Selain itu, Umar mengungkapkan bahwa upaya pengaturan penegakan hukum terhadap TKA yang melakukan pelanggaran aturan dapat menjamin pekerja lokal. "Penegakan hukum terhadap TKA yang tidak berketerampilan harus terus ditingkatkan untuk mencegah kekhawatiran tersebut." (zik)

of 158.

Title PRO KONTRA OMNIBUS LAW

Media Name suaramerdeka.com


Page/URL https://www.suaramerdeka.com/news/opini/221451-pro-kontra-omnibus-law


Sentiment Positive

GELOMBANG demonstrasi dan penolakan omnibus law terjadi dibeberapa tempat. Bahkan mereka sudah memberi signal 23 Maret 2020 gelombang demo dan penolakan akan semakin massif dan gencar. Mereka menilai pemerintah telah menyerahkan draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal, dari peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial, sangat merugikan kaum pekerja. Beberapa pasal dalam draf RUU ini potensial menimbulkan kontroversi. Muncul pertanyaan, mengapa pemerintah mengusulkan omnibus law? Apa yang dimaksud omnibus law? Apa alasan dan pertimbangan bagi yang tidak setuju dengan omnibus law ? Apa alasan dan pertimbangan bagi yang setuju dengan omnibus law ? Mengapa pemerintah mengusulkan omnibus law ? Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya "gelombang investasi" guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itu lah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum ada UU sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. Bus Omni ini dianggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun asing, di Indonesia. Ketika Joko Widodo dilantik sebagai presiden untuk periode kedua 2019 -- 2024, di Gedung DPR RI (20/10/2019), dalam pidato resminya presiden terpilih mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus Law, sekaligus meminta dukungan politik dari DPR RI. Petikan pidatonya sbb.: "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-

of 158.

undang besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.....". Gagasan omnibus law ini bukanlah hal baru. Tercatat, pemerintah pernah melontarkan gagasan ini ke publik pada tahun 2017. Kemudian, masih kuat dalam ingatan kita pada September 2019 Pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan ragam RUU dan revisi UU, termasuk RUU Pertanahan setelah menuai gelombang protes dari masyarakat luas. Sebulan kemudian, omnibus law mulai intensif disuarakan pemerintah. Seperti dalam pidato saat Jokowi dilantik kembaIi memimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan menegaskan sekaligus mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat omnibus law, sekaligus dukungan politik dari DPR RI. Tujuan omnibus law dibuat untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi. Sekaligus untuk menarik investasi, dan mengkikis tumpang tindih regulasi. Greget dan semangat membentuk omnibus law ini juga berdasarkan evaluasinya di periode pertama, dimana visi dan misi Presiden Jokowi kental dalam mempermudah investasi dari luar negeri ke Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi memang menyebut pentingnya menyederhanakan birokrasi. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Apa itu omnibus law? Edbert Gani, peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, mengatakan omnibus law adalah sebuah konsep hukum. Peraturan ini dibuat untuk menyasar sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. Membuat UU yang sekiranya bisa mengambil alih beberapa peraturan terdahulu. Langsung dijadikan dalam satu paket UU. Negara-negara asing lain juga sering melakukan hal semacam ini. Artinya, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat omnibus law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah sering dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.

of 158.

Apa alasan dan pertimbangan bagi yang tidak setuju dengan omnibus law ? Bagi yang tidak setuju atau menolak omnibus law, beralasan paling tidak menurut kacamata dan versi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ada 9 (sembilan) poin kontroversial dan dampak negatif omnibus law. Untuk itu KSPI menolak draf omnibus law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR. Berikut ini sembilan poin kontroversial tersebut: Hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, PHK sangat mudah dilakukan, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, jam kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA), buruh kasar, unskill worker, berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial, dan sanksi pidana hilang, dalam UU 13/2003, pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit setahun dan paling lama 5 tahun dan/atau dengan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana ini dihilangkan. Ada pendapat bagi yang tidak setuju dengan omnibus law. Pertama, omnibus law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan pemerintah didasari hukum. Kedua, omnibus law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan UU Omnibus law didominasi oleh pemerintah atau DPR. Materi dan waktu pengerjaannya pun bergantung pada instansi tersebut. Biasanya UU diusahakan selesai secepat mungkin, bahkan hanya dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang. Padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah roh utama dalam negara demokratis. Pelanggaran atas prinsip ini tentu sangat mengkhawatirkan. Ketiga, omnibus law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan sifatnya yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu UU, pembahasan UU Omnibus law dikhawatirkan tidak komprehensif. Pembahasan akan berfokus pada UU Omnibus law dan melupakan UU yang akan dicabut, akan menghadirkan beban regulasi lebih kompleks. Apa alasan dan pertimbangan bagi yang setuju dengan omnibus law ? Indonesia memang sedang dilanda over-regulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat, pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019, telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Data inilah yang

of 158.

menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan omnibus law. Omnibus law mendorong upaya perkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberitan fasilitas perpajakan. Salah satu sisi positif dari tujuan RUU Omnibus Law tersebut adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Salah satu fokus dari omnibus law, adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta penganggur yang ada. Omnibus law diyakini berdampak positif bagi pengembangan properti. Pengembang berharap agar rencana pemerintah menerbitkan UU Omnibus law bisa memberi dampak positif terhadap kinerja sektor properti pada 2020. RUU Omnibus law cipta lapangan kerja dan RUU Omnibus law perpajakan, diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan omnibus law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundangan-undangan. Ketiga menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. (Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si, lulusan Magister Administrasi Publik Undip, pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng)

of 158.


Media Name merdeka.com


Page/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-ruang-dialog-ruu-ciptaker-masih-t erbuka-lebar.html


Sentiment Positive

Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR RI pada Bulan Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan SP/SB usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, Rabu (11/3). Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker diantaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. Menaker menyatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker. Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker. Adapun, kunjungan Menaker BBPLK Bandung dalam rangka memastikan BLK telah

of 158.

berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih SDM saja. Namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja. "Saya memastikan di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri," jelas Menaker. Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban PHK. Nantinya, kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri. "Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-program pelatihan di BLK saja," ujarnya. [hrs]

of 158.

Title LONG MARCH BURUH DI SEMARANG TOLAK OMNIBUS LAW



Page/URL https://video.tribunnews.com/view/130774/long-march-buruh-di-semarang- tolak-omnibus-law


Sentiment Negative

TRIBUN-COM - Ratusan orang yang tergabung dalam Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM) dan sejumlah elemen masyarakat lain menggelar unjuk rasa melakukan penolakan terhadap Omnibus Law, RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Kota Semarang, Rabu (11/3/2020) siang ini. Aksi itu dimulai dari jalan Walisongo, sekitar Taman Lele, Tugu menuju Jalan Pahlawan. Pantauan Tribunjateng.com pada pukul 11.00 WIB, peserta aksi yang menggunakan mobil dan sepeda motor sampai di daerah Krapyak keluar Tol Krapyak. Puluhan anggota kepolisian telah berjaga di sepanjang jalan tersebut. Longmarch menggunakan lajur kiri jalan sehingga kendaraan umum menggunakan lajur kanan. Arus lalu lintas sedikit tersendat. (tribunjateng/rez) Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Video Long March Buruh Tolak Omnibus Law di Semarang,

of 158.

Title CEGAH PENYEBARAN CORONA, MENAKER WAJIBKAN PERUSAHAAN SEDIAKAN MASKER

Media Name merdeka.com


Page/URL https://www.merdeka.com/uang/cegah-penyebaran-corona-menaker-wajibkan- perusahaan-sediakan-masker.html


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia agar menerapkan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Menaker Ida juga meminta perusahaan untuk lebih massif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona, berikut langkah-langkah pencegahannya. "Kita terus mengimbau perusahaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus corona," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker, pada hari Rabu (11/3). Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan kasus Corona. "Jadi perusahaan harus memiliki dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3, khususnya terkait antisipasi virus corona terutama di lingkungan kerja" kata Menaker.

of 158.

Selain itu, kata Menaker Ida, baik pengusaha maupun pekerja, diimbau untuk tetap menjalankan aktivitas kerja dan ikuti prosedur kesehatan yang telah disosialisasikan pemerintah. Menaker Ida menambahkan, pemerintah juga mewajibkan pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia untuk menyediakan fasilitas jaminan pelindungan tenaga kerja dari pandemik corona. Jaminan perlindungan yang dimaksud adalah tersedianya sejumlah fasilitas perlindungan dan antisipasi penyebaran virus, berupa masker, hingga sarana cuci tangan, di setiap perkantoran, pabrik dan tempat kerja di seluruh Indonesia. "Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan para pekerja dalam menjalankan tugasnya," kata Menaker menjelaskan. Sebelumnya, Kemnaker telah menerbitkan edaran kepada para pengusaha agar meningkatkan kewaspadaan dan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerjanya masing-masing. "Saya mengimbau juga kepada para pekerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, namun jangan panik," ujar Menaker. Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, Kemnaker juga menjalankan program antisipasi untuk daerah yang sektor ekonominya terdampak pandemi Covid-19 dalam hal ini adalah daerah-daerah pariwisata. "Pelatihan dan pengembangan padat karya di daerah pariwisata menjadi salah satu program kerja yang dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja di daerah pariwisata," paparnya. [hrs]

of 158.

Title MENAKER PASTIKAN RUANG DIALOG MASIH TERBUKA



Page/URL 8

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

Title BP JAMSOSTEK BIDIK PELAKU USAHA PEREMPUAN



Page/URL 4

Media Type Koran

Sentiment Positive

of 158.

Title OMNIBUS LAW DINILAI MELANGGAR KONVENSI ILO

Media Name jawapos.com


Page/URL https://www.jawapos.com/nasional/12/03/2020/omnibus-law-dinilai-melang gar-konvensi-ilo/


Sentiment Negative

Protes terhadap omnibus law juga datang dari organisasi buruh internasional. Serikat buruh yang tergabung dalam International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) mendesak pemerintah mencabut RUU Cipta Kerja yang diajukan ke parlemen. Organisasi yang berbasis di Singapura itu menilai RUU tersebut merugikan para pekerja. "Kami mendukung penuh perjuangan buruh Indonesia menolak omnibus law," kata Sekretaris Jenderal ITUC-AP Shoya Yoshida saat konferensi pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, kemarin (11/3). Pihaknya memahami bahwa RUU Cipta Kerja bertujuan menarik investasi asing, mengerek pertumbuhan ekonomi, dan men-ciptakan peluang kerja. Namun, RUU tersebut dinilai berat sebelah karena terlalu mementingkan investor. Hak-hak pekerja cenderung diabaikan. "Hasil analisis kami, omnibus law akan mengarah pada liberalisasi dengan mengurangi kesejahteraan pekerja melalui upah murah," tegas Shoya Yoshida. ITUC-AP sepakat dengan serikat pekerja Indonesia. Yakni, omnibus law, antara lain, bisa berdampak pada melemahnya upah minimum. Besaran upah minimum akan mengacu pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Itu akan menghilangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Melalui omnibus law, pengaturan upah bakal menjadi hak prerogatif gubernur.

of 158.

Padahal, ketentuan tersebut bertentangan dengan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum. Dalam konvensi ILO, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit. Melibatkan pemerintah daerah setempat, peng-usaha, dan serikat pekerja. "Semangat RUU ini mendorong penyebaran pekerja berupah rendah," papar pria asal Jepang itu. Sementara itu, aksi massa menolak omnibus law silih berganti muncul di berbagai daerah. Kemarin giliran Jawa Timur yang bergolak. Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibuslaw (Getol) memenuhi frontage road (FR) barat Ahmad Yani, Surabaya, kemarin. Mereka menuntut agar presiden menarik dan membatalkan draf RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR. Massa yang berkumpul sejak pukul 13.00 itu memulai aksi di sekitar bundaran Waru, Sidoarjo. Mereka kemudian bergerak menuju utara dan menggelar aksi serta orasi di FR barat Ahmad Yani. FR Ahmad Yani ditutup selama aksi berlangsung. Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota YLBHI-LBH Surabaya Habibus Shalihin menjelaskan, omnibus law membuat status pekerja tetap bisa dihilangkan dan diganti menjadi pekerja kontrak atau tidak tetap. Sistem kerja fleksibel juga dimungkinkan menghilangkan aturan tentang upah minimum. Pada bagian lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah akan membuka pintu dialog dengan semua pihak terkait omnibus law. Dia menegaskan, omnibus law merupakan tuntutan publik untuk membenahi masalah produk hukum yang begitu banyak. Ma'ruf menggunakan istilah obesitas produk hukum. Salah satu persoalan yang dia singgung adalah tumpang tindih regulasi. Kemudian, banyaknya aturan yang berbelit-belit. "Jadi, kalau yang menolak, saya kira sebaiknya bicarakan hal-hal yang masih belum ada kesepakatan," ucapnya.

of 158.

Title ISTANA JAMIN OMNIBUS LAW TAK RUGIKAN BURUH



Page/URL https://republika.co.id/berita/q72j34428/istana-jamin-omnibus-law-tak- rugikan-buruh


Sentiment Positive

Istana Kepresidenan memastikan penyusunan omnibus law, terutama terkait ketenagakerjaan, tidak akan akan merugikan buruh. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menjelaskan penyusunan RUU Cipta Kerja ini bertujuan untuk membangun iklim investasi yang kondusif tanpa 'menyakiti' pihak buruh dan pekerja. "Kalau dari presiden jelas tidak ada maksud untuk merugikan buruh. Bahkan Presiden dengan jelas mengatakan jangan sampai UMKM dan buruh dirugikan atau tersakiti dengan adanya RUU Cipta Kerja yang bersifat omnibus ini," jelas Dini, Kamis (12/3). Terkait omnibus law cipta kerja yang masih memantik pro dan kontra ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan, meski draf sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan dan ini yang kami lakukan," kata Menaker. Kemenaker, kata dia, akan terus menyosialisasikan RUU cipta kerja kepada serikat pekerja dan serikat buruh, baik mengenai latar belakang maupun poin-poin penting yang ada di dalamnya. Menaker Ida mengapresiasi serikat pekerja dan buruh yang berkenan melakukan dialog, baik mendukung maupun mengkritisi RUU cipta kerja.

of 158.

Title DRAFT SUDAH DI DPR, MENAKER MASIH TERIMA MASUKAN SOAL RUU CIPTAKER



Page/URL https://www.suara.com/news/2020/03/12/104558/draft-sudah-di-dpr-menake r-masih-terima-masukan-soal-ruu-ciptaker


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih membuka lebar ruang dialog untuk memberi masukan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR. Hal tersebut disampaikan Ida saat berdialog dengan perwakilan SP/SB, usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020). Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker, diantaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. Ia menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB, baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," katanya. Ida mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting, teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luar,

of 158.

beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker. Kunjungannya kali ini dalam rangka memastikan Balai Latihan Kerja (BLK) telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Ia memastikan bahwa pelatihan di BLK tidak hanya melatih sumber daya manusia (SDM) saja, tapi juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja. "Saya memastikan, BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri," kata Ida. Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri. "Kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-progeam pelatihan di BLK saja," ujarnya.

of 158.

Title NEGARANYA DITUTUP, TKA CHINA DI INDONESIA DAPAT PERPANJANGAN VISA CUMA-CUMA



Page/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/12/negaranya-ditutup-tka-c hina-di-indonesia-dapat-perpanjangan-visa-cuma-cuma


Sentiment Positive

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting mengatakan bahwa akibat wabah virus corona , pemerintah memberikan perpanjangan visa kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Indoensia secara cuma-cuma. Hal itu akibat pemberlakuan peraturan peraturan nomor 3 tahun 2020. Pemerintah menurut sementara semua penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia. "Sehingga mengakibatkan, konsekuensi di mana para TKA yang ada di sini, karena habis masa visanya maka diberikan dengan cuma cuma perpanjangan pada saat itu. Ini yang khsusus dari tiongkok," ujar Jhoni di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (12/3/2020). Peraturan tersebut menurut Jhoni akan terus dievaluasi tergantung pada kondisi wabah virus Corona. Termasuk di dalamnya mengenai pelarangan penerbangan dari sejumlah kota di tiga negara ke Indonesia. Yakni: Teheran, Qom, dan Gilan (Iran), lalu kota lombardia, Veneto, Emilia Rogmana dan Belmod (Italia), serta Daegu dan Provinsi Gyeongsang Utara (Korsel). "Akan terus dievaluasi," katanya. Ia mengatakan bahwa terdapat empat hal substansial dari peraturan tersebut. Pertama ditujukan buat larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang ataupun traveler yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah yang tercantum dalam larangan. Kedua diperlukan surat keterangan sehat ataupun card sertificated yang dikelurakan otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan tersebut haruslah valid ataupun masih berlaku dan wajib ditunjukan kepada pihak maskapai pada saat check in. Tanpa keterangan sehat dari otoritas yang berwenang maka pendatang dan traveler

of 158.

tersebut akan ditolak masuk ataupun transit di Indonesia. Yang Ketiga, sebelum mendarat pendatang atau traveler dari tiga negara tersebut wajib mengisi Health alert card, ataupun kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan oleh Kemenkes pada saat on board. "Di dalam kartu tersebut antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Apabila dari riwayat perjalan yang bersangkutan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang kami sebut tadi. Maka yang bersangkutan ditolak masuk maupun transit di Indonesia," katanya. Keempat, bagi WNI, yang telah melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut terutama dari wilayah wilayah yang saya sebutkan tadi, itu tidak dilarang masuk kembali ke negaranya sendiri tetapi akan dilakukan pemeriksaan tambahan, di bandara, pada saat tiba di Indonesia selanjutnya nanti adalah di Kantor Kesehatan Pelabuhan. "Kebijakan ini yang saya sampaikan empat subtansi ini mulai berlaku tanggal 8 maret pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini bersifat sementara juga, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada," pungkasnya.

of 158.


Media Name kontan.co.id


Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-ruang-dialog-ruu-ciptaker-m asih-terbuka-lebar


Sentiment Positive

Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR RI pada Bulan Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Menaker menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam siaran persnya, Rabu (11/3). Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker.

of 158.

Title LEWAT RUU CIPTA KERJA, PEMERINTAH INGIN CIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG LUAS DAN MERATA



Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/lewat-ruu-cipta-kerja-pemerintah-in gin-ciptakan-lapangan-kerja-yang-luas-dan-merata


Sentiment Positive

Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut. "Kita ingin menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata. Maka, poin yang disasar RUU ini meliputi peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi," ujar Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Kamis (12/3). Arif menuturkan, dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons yang cepat dan tepat. Dengan RUU Cipta Kerja, perubahan struktur ekonomi diharapkan terjadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6,0%. "Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia tahun 2045," tegas Arif Budimanta. Mengenai porsi substansi, RUU yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal ini berbicara soal perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan UMK-M/koperasi sebanyak 86,5%. "Sisanya membahas ketenagakerjaan, kawasan ekonomi, pengenaan sanksi, serta riset dan inovasi," kata Arif. Sementara Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menerangkan, RUU Cipta Kerja setidaknya dilatarbelakangi lima hal. Pertama, kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah, dengan total ada 43.604 peraturan. Kedua, peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan hasil

of 158.

survey, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan ketenagakerjaan. Ketiga, tingginya angkatan kerja yang tidak/belum bekerja maupun bekerja tidak penuh. Data mencatat, ada 7,05 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Artinya, ada 45,84 juta atau 34,4% angkatan kerja yang bekerja tidak penuh. Keempat, perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 60,34% dan menyerap lebih dari 97,02% dari total tenaga kerja. Kelima, ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi tanah air, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, ketegangan di Timur Tengah, Wabah Virus Korona, dan dinamika perubahan ekonomi global lainnya.

of 158.

Title MENAKER: RUANG DIALOG RUU CIPTA LAPANGAN KERJA MASIH TERBUKA LEBAR



Page/URL https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/03/12/menaker-ruang- dialog-ruu-cipta-lapangan-kerja-masih-terbuka-lebar


Sentiment Positive

Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR RI pada Bulan Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan SP/SB usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, pada hari Rabu (11/3/2020). Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker diantaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. Menaker menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker. Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik

of 158.

dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker. Adapun, kunjungan Menaker BBPLK Bandung dalam rangka memastikan BLK telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih SDM saja. Namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja. "Saya memastikan di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri," jelas Menaker. Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban PHK. Nantinya, kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri. "Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-progeam pelatihan di BLK saja," ujarnya. (BJN*)

of 158.

Title SADAR OMNIBUS LAW BANYAK PENOLAKAN, JOKOWI KEKEH PEMBAHASAN DILANJUTKAN



Page/URL https://www.suara.com/news/2020/03/12/141037/sadar-omnibus-law-banyak- penolakan-jokowi-kekeh-pembahasan-dilanjutkan


Sentiment Positive

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menutup mata dengan banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama kaum buruh, terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan Arsul berdasarkan kesan yang dimunculkan Jokowi saat melangsungkan pertemuan dengan elite partai koalisi pada Jumat pekan lalu. Arsul mengungkapkan, Jokowi menyadari adanya gejolak penolakan dari masyarakat. "Kesan saya, dia (Jokowi) mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada kluster ketenagakerjaan, kemudian kritik terhadap hal-hal perizinan khususnya subkluster terkait lingkungan. Itu beliau terangkan semua, jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Meski sudah mengetahui adanya penolakan, Arsul mengatakan Jokowi berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap terus berlanjut. Solusinya ialah dengan membahas bersama dengan pihak-pihak terkait, utamanya kelompok pekerja. Dalam pertemuannya, Arsul sempat menyampaikan perkembangan dari Ketua

of 158.

Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani kepada Jokowi mengenai komunikasi yang telah dibangun kepada kelompok pekerja menyoal RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Ya beliau katakan agar dibahas bersama-sama. Saya secara informal kepada beliau juga menyampaikan bahwa Kadin, karena saya komunikasi dengan Pak Rosan bahwa terus menjalin komunikasi dengan serikat-serikat pekerja. Pak Jokowi bilang hal yang bagus karena pemangku kepentingannya ini kan sebetulnya kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Justru didorong terus," katanya. Untuk diketahui, sejumlah elemen buruh dan masyarakat lainnya menggelar aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR beberapa waktu lalu. Aksi penolakan tersebut terjadi di sejumlah kota yang ada di Indonesia.

of 158.

Title PEMERINTAH LIBATKAN "START-UP" BERI PELATIHAN PENERIMA KARTU PRA KERJA



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1351702/pemerintah-libatkan-start-up -beri-pelatihan-penerima-kartu-pra-kerja


Sentiment Positive

Sistem besarnya adalah memperbolehkan semua individu di atas 18 tahun, tidak bersekolah atau kuliah, dan yang bekerja untuk mendaftar, Jakarta - Pemerintah berencana melibatkan mitra pelaku digital atau start-up guna memberikan pelatihan keahlian bagi para penerima kartu pra kerja. "Kita lagi siapkan sistemnya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi kesiapan platform digital dukung kartu pra kerja di Jakarta, Kamis. Airlangga tidak mengatakan lebih lanjut proses kerja sama dengan platform digital tersebut karena prosesnya masih dalam tingkat pembahasan. Beberapa platform media belajar digital yang siap menyediakan dukungan dalam pelatihan vokasi adalah Ruang Guru, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Maubelajarapa.com, Haruka EDU dan PijarMahir.id. Direktur Produk dan Kerja Sama Ruangguru Iman Usman mengaku siap untuk memberikan dukungan sistem agar program pelatihan dapat sesuai dengan standar yang diinginkan pemerintah. Menurut dia, pihaknya juga siap untuk melakukan kurasi konten atau pengumpulan informasi dengan minat tertentu bagi para individu yang membutuhkan keahlian khusus. "Sistem besarnya adalah memperbolehkan semua individu di atas 18 tahun, tidak bersekolah atau kuliah, dan yang bekerja untuk mendaftar, nanti ada sistem seleksi dari website," kata Iman. Setelah itu, pihaknya siap memberikan konten pelatihan keahlian melalui berbagai kelas yang sudah disiapkan agar individu dapat segera mendapatkan pekerjaan. "Secara pararel, kita siapkan pelatihan, setelah itu orang bisa dapat kerja lebih mudah lagi. Kemudian ikut merekomendasikan pekerjaan, membantu CV-nya. Itu sistem yang kita bangun sendiri," katanya. Menurut Iman, beberapa pelatihan yang telah disiapkan antara lain coding, marketing, bahasa serta ramah tamah yang dapat mendukung kinerja sektor

of 158.

pariwisata. "Jadi sudah ada semuanya. Tapi di atas itu semua, kita juga menjangkau ke provider-provider lain untuk bisa nanti didaftarkan ke website ruangguru, agar semua bisa mengakses," katanya. Sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan program kartu pra kerja pada April 2020 untuk dua juta penerima manfaat di Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Peluncuran kartu pra kerja ini akan disertai oleh pelatihan dengan menggunakan aplikasi online untuk meningkatkan keahlian maupun kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung program ini, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Perpres ini menyatakan bahwa penerima manfaat program adalah para pencari kerja atau pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau membutuhkan peningkatan kompetensi. Syarat untuk mendapatkan kartu pra kerja antara lain WNI berusia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Penerima kartu berhak mendapatkan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan yang meliputi pembekalan, peningkatan atau alih kompetensi kerja. Saat ini, program ini dalam tahap persiapan seiring dengan rencana penerbitan Perpres untuk pembentukan Project Management Office (PMO). Pewarta: Satyagraha Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2020 .

of 158.

Title MENAKER AWASI PEUSAHAAN YANG TIDAK ANTISIPASI VIRUS KORONA

Media Name okezone.com


Page/URL https://economy.okezone.com/read/2020/03/12/320/2182339/menaker-awasi- peusahaan-yang-tidak-antisipasi-virus-korona


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan para pemimpin perusahaan di seluruh Indonesia supaya menerapkan langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 di lingkungan kerjanya. "Saya sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan skala nasional," ujar dia di Gedung Kemnaker Jakarta, Kamis (12/3/2020). Pihaknya meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan agar bisa menerapkan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. "Kami juga sudah sudah meminta Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi untuk bisa mengawasi perusahaan di daerah," ungkap dia. Ida juga meminta perusahaan lebih massif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus korona, berikut langkah-langkah pencegahannya.

of 158.

"Kita terus mengimbau perusahaaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus corona," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya, Jakarta. Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan kasus Corona. "Jadi perusahaan harus memiliki dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3, khususnya terkait antisipasi virus corona terutama di lingkungan kerja" kata Menaker. (fbn)

of 158.

Title CARA MENAKER IDA ANTISIPASI VIRUS KORONA



Page/URL https://economy.okezone.com/read/2020/03/12/320/2182346/cara-menaker-i da-antisipasi-virus-korona


Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mempunyai cara sendiri dalam pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19). Dirinya hingga saat ini sangat rajin meminum kunyit, jahe, serai dan lain-lain. "Untuk terhidar dari virus korona, saya minum kunyit, jahe, serai dan lain-lain. Tapi sebelum COVID-19 ada, saya sudah makan jahe," ujar dia di Gedung Kemenaker Jakarta, Kamis (12/3/2020). Dia juga menjelaskan, dirinya masih bersalaman kepada tamu-tamu yang datang ke kantornya. Karena rasa hormat ia kepada tamu yang hadir. "Saya masih sering salaman dengan tamu yang hadir ke kantor saya, tapi biasanya habis bersalaman langsung gunakan hand sanitezer," ungkap dia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia agar menerapkan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Ida juga meminta perusahaan untuk lebih massif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona, berikut langkah-langkah pencegahannya. (rzy)

of 158.

Title IMIGRASI GRATISKAN PERPANJANGAN VISA BAGI TKA CHINA DI RI



Page/URL https://news.detik.com/berita/d-4936243/imigrasi-gratiskan-perpanjanga n-visa-bagi-tka-china-di-ri


Sentiment Positive

Pemerintah menutup sementara penerbangan dari China ke Indonesia. Konsekuensinya, ada tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masa visanya habis. "Peraturan menteri nomor 3 konsentrasi ke China Mainland. Kita menutup sementara yang dari daratan Tiongkok ke Indonesia sehingga mengakibatkan konsekuensi para TKA yang ada di sini karena habis masa kitasnya, atau visanya, maka diberikan dengan cuma-cuma perpanjangan pada saat itu. Ini khusus Tiongkok," ujar Plh Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020). Kemenkum HAM sudah mengeluarkan Permen Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan izin tinggal dari WN China. Aturan itu berakhir pada Februari 2020. "Tanggal 6 Februari 2020 Menkumham telah mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan izin tinggal bagi WN Tiongkok. Itu dikeluarkan 6 Februari dan terakhir tanggal 28 Februari. Sebenarnya berakhir 29 Februari," kata Jhoni. Aturan lebih lanjut yang dikeluarkan adalah Permen Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan Corona. "Kemudian berkembang karena indikasi beberapa negara, yakni Iran, Italia, Korsel, di mana di 3 negara ini ada lonjakan yang signifikan terjadi di 3 negara. Oleh karena itu, dikeluarkan Permenkumham Nomor 7. Ini perluasan daripada Mainland China, ditambah jadi 3 negara, jadi China, Iran, Italia, Korsel," ujar Jhoni.

of 158.

Title MENAKER: KITA AKAN SOSIALISASI OMNIBUS LAW KE KAMPUS-KAMPUS



Page/URL https://economy.okezone.com/read/2020/03/12/320/2182388/menaker-kita-a kan-sosialisasi-omnibus-law-ke-kampus-kampus


Sentiment Positive

Beberapa hari yang lalu ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang masuk dalam program omnibus law karena dinilai tak berpihak ke rakyat terutama buruh. Merespons hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja kepada semua stakeholder, seperti serikat buruh, Apindo hingga ke kampus-kampus di Indonesia. "Untuk memahami dinamika ini, maka kami akan sosialisasi ke kampus-kampus. Dan kita ketahui Omnibus Law Cipta Kerja masih rancangan undang-undang (RUU) yang belum menjadi undang-undang (UU)," ujar dia di Gedung Kemnaker Jakarta, Kamis (12/3/2020). Ida mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih diproses oleh DPR RI. Maka itu, baik pemerintah maupun DPR sangat menerima masukkan masyarakat terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Jadi kami sangat menerima masukan masyarakat terkait RUU Omnibus Law itu," ungkap dia.

of 158.

Sebelummya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyebut, reaksi kontra dari masyarakat karena mereka hanya melihat sejumlah hal kecil dalam RUU tersebut. Sedangkan gambaran besar yang dirancang pemerintah memiliki visi perekonomian nasional yang menatap jauh ke depan. Apabila publik hanya melihat satu atau dua isu, saya kira itu sangat wajar. Sebab itu kan memang bentuk perhatian dari teman-teman," kata dia pada acara IDX Channel Ekonomic Forum di Luwangsa, Jakarta Selatan. Dia menjelaskan, dari struktur pasal yang berjumlah 174 di dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu, sekira 86,5% itu membicarakan masalah perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM. (fbn)

of 158.

Title KADIN: OMNIBUS LAW DITUNGGU INVESTOR DI TENGAH KEKHAWATIRAN COVID-19



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1352150/kadin-omnibus-law-ditunggu-i nvestor-di-tengah-kekhawatiran-covid-19


Sentiment Positive

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan bahwa kepastian pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi salah satu yang ditunggu investor di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi akibat COVID-19. "Omnibus Law ditunggu oleh investor lokal dan asing di tengah ketidakpastian Corona. Harapannya Omnibus Law menjadi salah satu berita yang baik," ujar Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani usai melakukan kunjungan lapangan Kadin ke Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Kamis. Ia mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law. "Kita tentunya akan memberikan masukan kalau diminta, progesnya diharapkan transparan dan terbuka dan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," katanya. Secara paralel, ia mengharapkan pemerintah juga menyiapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. "Misalnya telah disetujui oleh DPR, peraturan pemerintahnya juga harus segera, diharapkan paralel, jangan sampai undang-undang sudah jadi, peraturan pemerintahnya belum, ini akan menghilangkan momentum," katanya. Ketika ditanya mengenai penolakan buruh terhadap Omnibus Law, Rosan mengatakan itu merupakan hak buruh untuk menyampaikan pendapatnya. "Yang penting komunikasinya bagus, dicari solusi yang terbaik," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja meski draf sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," kata Menaker Ida saat berdialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh Jawa Barat, seperti disebutkan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

of 158.

Title BP JAMSOSTEK BANDUNG SUCI BUKA 5 PROGRAM PELATIHAN KERJA GRATIS, TIDAR : RENCANANYA UNTUK 300 LEBIH PESERTA

Media Name pikiran-rakyat.com


Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01350293/bp-jamsostek-bandun g-suci-buka-5-program-pelatihan-kerja-gratis-tidar-rencananya-untuk-30 0-lebih-peserta


Sentiment Positive

Berbagai stakeholder tanah air berupaya meningkatkan pendidikan vokasi untuk menciptakan SDM unggul. Di antaranya dilakukan BP Jamsostek Bandung Suci yang membuka 5 program pelatihan kerja gratis. Kepala BP Jamsostek Kantor Cabang Bandung Suci Tidar Yanto Haroen mengatakan, pihaknya kini tengah membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahap 1 Tahun 2020. Adapun pelatihan kerja direncanakan akan mulai berlangsung pada pekan keempat Maret mendatang. "Sekarang sedang membuka pendaftaran 5 program pelatihan kerja gratis yang rencananya akan kami berikan kepada 300 lebih peserta," ujarnya, Kamis, 12 Maret 2020. Pelatihan tersebut menyediakan lima program, yakni barista, make up, pastry dan bakery, tata boga, serta design grafis. Peserta diberikan pelatihan mulai dari 10 hingga 20 hari sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti. Adapun persyaratan untuk dapat menjadi peserta, yakni WNI dengan NIK valid, minimal kepesertaan 1 Tahun pada program BPJS Ketenagakerjaan dan sedang mencari kerja, ter-PHK baik dikarenakan berakhirnya kontrak kerja maupun kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, dengan usia maksimal 40 tahun. "Ini adalah masa depan kita semua dan komitmen pemerintah untuk membentuk profil SDM yang tangguh dan unggul. Kami berikan kesempatan kepada semua pekerja ikut vokasi untuk belajar kembali, upskilling dan reskilling supaya mereka bisa mudah kembali bekerja atau bahkan bisa menjadi wirausaha. Kami ingin ambil bagian dalam menghasilkan SDM Unggul dan menumbuhkan benih-benih bangsa terbaik lewat vokasi," kata Tidar. loading... Ia menambahkan, hingga saat ini BP Jamsostek Kantor Cabang Bandung Suci telah bekerja sama dengan dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Bandung. Ia menargetkan jumlah tersebut bisa tingkatkan. Selain itu, untuk menjaga terjaminnya mutu bagi peserta pelatihannya, ada

of 158.

sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Diantaranya lembaga dengan izin operasional resmi, BLK milik pemerintah maupun swasta, memiliki minimal 2 jenis modul pelatihan, dan memiliki kerja sama dengan perusahaan penyerap tenaga kerja. "Pelatihan ini akan diberikan sertifikat, kemudian ada uang transport, uang saku, dan ini kita memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan," katanya. Ia berharap, selesai mengikuti vokasi, para peserta memiliki harapan lebih baik supaya bisa membentuk nilai ekonomi dan memberikan kehidupan lebih baik bagi bangsa dan negara. Tidak hanya buat kita pribadi ataupun keluarga. "Bagi yang ingin melihat langsung program vokasi BP Jamsostek dan menjadi peserta pelatihan vokasi, segera buka situs www.sso.bpjsketenagakerjaan.go.id," katanya.

of 158.

Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BISA DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI



Page/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4936499/omnibus-law-ci pta-kerja-dinilai-bisa-dorong-pertumbuhan-ekonomi


Sentiment Positive

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sementara pemerintah meyakini aturan ini dibuat untuk menciptakan lapangan kerja, dengan mendorong investasi melalui penyederhanaan dan penyelarasan regulasi serta perizinan. Staf Khusus Presiden RI Arif Budimanta mengatakan, pemerintah terus berupaya unuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan. "RUU Cipta Kerja ini dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut," ujar dalam diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam keterangannya, Kamis (12/3/2020). Pemerintah, kata dia, ingin menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata. Poin yang disasar dalam RUU ini meliputi peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi.

of 158.

Saat ini, dinamika dan perubahan ekonomi global sangat cepat sehingga perlu ada regulasi yang bisa menyambut perubahan itu. RUU Cipta Kerja menjadi regulasi diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut.

Di mana, perubahan struktur ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5,7 persen. "Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia tahun 2045," ujar Arif Budimanta. RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Beberapa substansi yang ada mengatur soal perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan UMK-M atau koperasi sebanyak 86,5%. Sedangkan sisanya membahas ketenagakerjaan, kawasan ekonomi, pengenaan sanksi, serta riset dan inovasi. Sementara Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar mengatakan ada beberapa permasalahan yang mendorong dikeluarkannya RUU Cipta kerja. Di antaranya kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah, dengan total ada 43.604 peraturan. Selain itu, peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah. "Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan ketenagakerjaan," ujarnya. Tingginya angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja maupun bekerja tidak penuh juga menjadi pertimbangan. Dari data yang ada 7,05 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Artinya, ada 45,84 juta atau 34,4% angkatan kerja yang bekerja tidak penuh. "Juga perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi," ujarnya. RUU ini juga mempertimbangkan kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Di mana, adanya perang dagang, ketegangan di timur tengah hingga virus korna cukup berpengaruh terhadap ekonomi dunia dan di Indonesia. "RUU ini masih terbuka untuk dibahas dan diharmonisasikan di DPR RI. Masukan dan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang disampaikan kepada Pemerintah juga akan dibawa dalam pembahasan dengan DPR RI," katanya. Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna pun mengamini pentingnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing.

of 158.

Menurutnya, salah satu yang harus diatasi adalah tumpang tindihnya peraturan untuk memudahkan investasi. Jika tidak ada investor, tidak akan tercipta lapangan kerja. "Jadi RUU Cipta Kerja ini diharapkan menjadi lompatan besar untuk memenangkan persaingan dan memajukan perekonomian nasional," ujar Paripurna. Sosiolog dari Departemen Sosiologi Fisipol UGM Arie Sujito, meyakini, RUU Cipta Kerja merupakan upaya perbaikan yang besar untuk mentransformasi ekonomi Indonesia di masa depan. Simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan tentunya menjadi catatan utama. (fdl/fdl) omnibus law.

of 158.

Title 348.000 PEKERJA TERANCAM PHK, KEMNAKER BUAT PROGRAM PEMAGANGAN



Page/URL https://news.detik.com/berita/4936663/348000-pekerja-terancam-phk-kemn aker-buat-program-pemagangan


Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja global guna mengatasi dampak dari era industri 4.0. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang Jakarta Japan Club (JCC) membahas Diskusi Terbatas Program Pemagangan dan Job Fair. "Kita tadi membicarakan banyak hal terkait dengan program-program di antaranya program pelatihan vokasi dan pemagangan, pengembangan kewirausahaan, dan program Certified Skill Workers (CSW) di Jepang," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah setelah pertemuan tersebut, Kamis (12/3/2020). Hal tersebut untuk mencegah potensi akan ada 23 juta pekerjaan yang terdampak otomatisasi dan diprediksi akan terjadi 348 ribu pekerja terkena PHK akibat era industrialisasi 4.0 sebagaimana survey oleh Mc. Kinsey. Untuk itu, pemerintah memiliki kebijakan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kebijakan pelatihan vokasi yang ditetapkan oleh Kemnaker yaitu triple skilling yang terdiri dari skilling, up skilling, dan re-skilling.

of 158.

Target grup skilling adalah para pencari kerja yang belum memiliki keterampilan, target grup up skilling adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, dan target grup re-skilling yaitu untuk pekerja yang berpotensi atau telah ter-PHK untuk memberikan keterampilan dalam rangka alih profesi. "Selama ini Jepang termasuk di antara negara yang sangat men-support pembangunan sumber daya manusia karena Jepang termasuk negara yang memiliki usaha atau industri di Indonesia," tambahnya. Kemnaker yakin bahwa JJC mampu menjadi partner yang mampu memecahkan masalah yang ada dengan mengembangkan SDM Indonesia dan mengurangi pengangguran. "Anggota dari Jakarta Japan Club ini cukup banyak, ada 730 industri, kita mau mulai dari sektor otomotif dulu," paparnya. Sejak tahun 1970, perusahaan Jepang telah banyak berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya JCC sebagai perkumpulan perusahaan Jepang yang berkantor di Jakarta. Sementara itu, perwakilan JCC yang juga menjabat sebagai President Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Masamichi Tanaka menyebut pihaknya akan berkontribusi terhadap pengembangan SDM Indonesia. "Kami sangat berharap dengan kontribusi kami terhadap pengembangan SDM, Indonesia memanfaatkan sebaik mungkin dan kami merasa terhormat bisa membantu Indonesia," terang Tanaka. Ketika disinggung soal wabah Covid-19, Ida Fauziyah menyebut proses pemagangan ke Jepang akan mengikuti prosesur yang ada. "Semua pasti akan mengikuti protokol kesehatan, semuanya dalam proses penyiapan dalam konteks pemagangan, pelatihan yang kita lakukan, belum pada proses penempatannya," pungkas Ida Fauziyah. (prf/ega)

of 158.

Title SELAIN GAJI BEBAS PAJAK, IURAN BP JAMSOSTEK JUGA MAU 'DILIBURKAN'



Page/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4936625/selain-gaji-be bas-pajak-iuran-bp-jamsostek-juga-mau-diliburkan


Sentiment Positive

Jakarta - Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga menyediakan insentif non fiskal untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari wabah corona. Kedua insentif ini akan diumumkan besok oleh pemerintah. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan insentif non fiskal yang diberikan berupa relaksasi kredit bagi UMKM dan penundaan atau pembebasan pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. "Tapi ini masih belum, masih ada 2 stimulus yang harus dibahas lebih detail lagi dengan OJK dan BPJS Ketenagakerjaan," kata Susi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Untuk insentif dari OJK, Susi mengaku akan membahas soal relaksasi kredit bagi UMKM yang benar-benar terdampak virus corona, khususnya UMKM yang mengandalkan bahan baku dari China dan ekspor ke sana. "Supaya relaksasi NPL, dulu ada POJK di Palu untuk relaksasi kredit kredit kita tunda 6 bulan, kurang lebih ikuti itu," jelasnya. Sedangkan untuk insentif yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, kata Susi baru mau dibahas mengenai pembebasan atau penundaan pembayaran iuran program. Saat ini ada beberapa program yang diselenggaran yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jeminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun. "BPJS usulkan pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, jenis program banyak JKK, JKM dan sebagainya, akan dilihat mana yang bisa bermanfaat untuk dorong relaksasi itu," tegasnya. Usulan insentif non fiskal ini, kata Susi akan difinalkan pada hari ini dan akan diumumkan secara bersamaan dengan insentif jilid II esok hari. Jadi pemerintah akan menerbitkan insentif fiskal dan non fiskal. Untuk insentif fiskal, pemerintah memutuskan untuk menanggung pajak penghasilan (PPh) pasa 21, menagguhkan PPh pasal 25 dan pasal 22, serta

of 158.

memberikan percepatan restitusi PPN dan menaikkan batasan nilainya menjadi Rp 5 miliar dari sebelumnya Rp 1 miliar. Sedangkan untuk isentif non fiskal, rencananya relaksasi kredit UMKM dan pembebasan atau penundaan pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk insentif non fiskal masih dibahas menuju finalisasi. "Preskon (press konfrence) baru besok," ungkap dia. (hek/dna) pajak penghasilan pph bp jamsostek iuran bpjs ketenagakerjaan.

of 158.

Title BPJAMSOSTEK GANDENG PERISAI SOSIALISASI PROGRAM KE BUMDES



Page/URL https://www.suara.com/news/2020/03/12/191440/bpjamsostek-gandeng-peris ai-sosialisasi-program-ke-bumdes


Sentiment Positive

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek tengah gencar melakukan sosialisasi terkait program dan manfaat yang dimiliki melalui 4 program jaminan, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP). Hal tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat pekerja di Indonesia memahami arti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK. Untuk kali ini, BPJamsostek mensosialisasikan program dan manfaat BPJamsostek kepada para pekerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Tanah Datar, Batusangkar, Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/3/2020). Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, E Ilyas Lubis mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tahun 2020 dengan menyasar para pekerja BUMDes. Berdasarkan data dari Kementerian Desa terdapat 27.116 BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia per tahun 2019. "Sebanyak 875 BUMDes yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK", tutur Ilyas. Dirinya menambahkan BPJAMSOSTEK perlu melakukan sosialisasi bersama dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar seluruh pekerja BUMDes di Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dari program BPJAMSOSTEK. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 111 orang yang merupakan para pekerja dari 71 BUMNag (sebutan untuk BUMDes di Sumatera Barat) di 14 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar. Dalam kesempatan yang sama, Ilyas juga sekaligus menjelaskan mengenai PERISAI, sebuah mekanisme keagenan dalam mengakuisisi pekerja agar mendapatkan perlindungan dari program jaminan BPJAMSOSTEK. "Menjadi agen PERISAI memiliki tugas mulia dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja. Keterbatasan kami dalam menjangkau pekerja yang berada di luar jangkauan dapat diakomodir oleh para PERISAI, dengan begitu perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat tercapai", jelasnya. Ilyas berharap, BUMDNag yang ada dapat bergabung menjadi anggota PERISAI agar cita-cita luhur memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja dapat tercapai. "Tentunya menjadi agen PERISAI tidak semata-mata menjadi pekerjaan sosial, namun ada skema imbal hasil yang nantinya bisa diperoleh untuk setiap agen PERISAI yang berkontribusi dengan baik. Ini hasil yang win-win bagi semua pihak, Pekerja mendapatkan perlindungan, agen PERISAI juga mendapatkan imbal hasil", ujarnya.

of 158.

Title RATUSAN PERUSAHAAN JEPANG DUKUNG PROGRAM PEMAGANGAN KEMNAKER



Page/URL https://republika.co.id/berita/q72zpx349/ratusan-perusahaan-jepang-duk ung-program-pemagangan-kemnaker


Sentiment Positive

Sedikitnya 730 Perusahaan Jepang di kawasan Jakarta dan sekitarnya siap mendukung program pemagangan dan vokasi yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dukungan tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dengan pengurus The Jakarta Japan Club (JJC) yakni Kyogi Ueda (Panasonic), Masamichi Tanaka (Toyota), dan Yoshihiro Kobi (Befa), di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (12/3). "Kami menyambut positif dukungan para pengusaha Jepang dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui program pemagangan dalam dan luar negeri serta job fair, " ujar Ida Fauziyah kepada pers. Menaker Ida berpendapat, kerja sama program pemagangan cukup efektif memberikan dampak positif bagi industri atau perusahaan. Ia menyebut karena perusahaan mendapatkan tenaga terampil dari proses pemagangan tersebut dan perusahaan juga meningkat produktifitasnya. "Itu salah satu yang ingin kita dorong kepada anggota JJC agar bisa mengembangkan program seperti yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, " katanya.

of 158.

Menaker Ida mengatakan, selama ini Jepang adalah negara yang termasuk sangat mensupport pembangunan SDM, karena Jepang termasuk negara yang memiliki usaha atau industri di Indonesia. Diantaranya, bergerak di bidang industri otomotif dan elektronika."Kemnaker berharap JJC mendorong ratusan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri, yang mengacu pada Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, " katanya. Selain itu, sesuai Permenaker Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemagangan Luar Negeri, Ida Fauziyah juga mendorong JJC agar menjembatani bagi perusahaan- perusahan yang ada di Jepang melalui Accepting Organization (lembaga penerima peserta pemagangan) untuk menjalin kerjasama dengan LPKS atau sending organization (lembaga pengirim peserta pemagangan ke jepang) yang ada di Indonesia. Menaker Ida Fauziyah juga menginginkan ada pengembangan kewirausahaan mengingat selama ini JJC juga ikut membantu pengembangan wirausaha di Jawa Tengah. "Kita ingin JJC bisa mengembangkan wirausaha di daerah-daerah lain, " katanya. Dalam kesempatan sama, Masamichi Tanaka, menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama di bidang pemagangan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, telah disepakati lanjutan kerja sama penambahan kuantitas jumlah peserta pemagangan ke Jepang."Perusahaan-perusahaan Jepang sangat puas atas kinerja peserta magang dari Indonesia yang gigih, ramah, dan sangat disiplin, " kata Tanaka.

of 158.

Title RATUSAN PERUSAHAAN JEPANG DUKUNG PROGRAM PEMAGANGAN KEMNAKER



Page/URL https://ekbis.sindonews.com/read/1554463/34/ratusan-perusahaan-jepang- dukung-program-pemagangan-kemnaker-1584017129


Sentiment Positive

Sedikitnya 730 Perusahaan Jepang di kawasan Jakarta dan sekitarnya siap mendukung program pemagangan dan vokasi yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dukungan tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dengan pengurus The Jakarta Japan Club (JJC) yakni Kyogi Ueda (Panasonic), Masamichi Tanaka (Toyota), dan Yoshihiro Kobi (Befa), di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (12/3/2020). "Kami menyambut positif dukungan para pengusaha Jepang dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui program pemagangan dalam dan luar negeri serta job fair, " ujar Ida Fauziyah kepada pers. Menaker Ida berpendapat, kerja sama program pemagangan cukup efektif memberikan dampak positif bagi industri/perusahaan, karena perusahaan mendapatkan tenaga terampil dari proses pemagangan tersebut dan perusahaan juga meningkat produktifitasnya. "Itu salah satu yang ingin kita dorong kepada anggota JJC agar bisa mengembangkan program seperti yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, " katanya.

of 158.

Menaker Ida mengatakan, selama ini Jepang adalah negara yang termasuk sangat mensupport pembangunan SDM, karena Jepang termasuk negara yang memiliki usaha atau industri di Indonesia. Diantaranya, bergerak di bidang industri otomotif dan elektronika. "Kemnaker berharap JJC mendorong ratusan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri, yang mengacu pada Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, " katanya. Selain itu, sesuai Permenaker Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemagangan Luar Negeri, Ida Fauziyah juga mendorong JJC agar menjembatani bagi perusahaan- perusahan yang ada di Jepang melalui Accepting Organization (lembaga penerima peserta pemagangan) untuk menjalin kerjasama dengan LPKS atau sending organization (lembaga pengirim peserta pemagangan ke jepang) yang ada di Indonesia. Menaker Ida Fauziyah juga menginginkan ada pengembangan kewirausahaan mengingat selama ini JJC juga ikut membantu pengembangan wirausaha di Jawa Tengah. "Kita ingin JJC bisa mengembangkan wirausaha di daerah-daerah lain, " katanya. Dalam kesempatan sama, Masamichi Tanaka, menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama di bidang pemagangan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, telah disepakati lanjutan kerja sama penambahan kuantitas jumlah peserta pemagangan ke Jepang. "Perusahaan-perusahaan Jepang sangat puas atas kinerja peserta magang dari Indonesia yang gigih, ramah, dan sangat disiplin, " kata Tanaka. (atk)

of 158.

Title KURANGI PENGANGGURAN, KEMENAKER BAKAL BUKA BURSA PEKERJA



Page/URL https://www.suara.com/news/2020/03/12/200710/kurangi-pengangguran-keme naker-bakal-buka-bursa-pekerja


Sentiment Positive

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan penempatan 2,1 juta orang dalam satu tahun. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Sekolah Menengah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) dan Pendidikan Tinggi menggelar kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK). BKK berguna membantu alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi/LPK mencari pekerjaan dan menjembatani dunia usaha dalam merekrut tenaga kerja, sekaligus tolok ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan pasar kerja. 'Keberadaan BKK sangat diperlukan bagi, pendidikan tinggi sebagai lembaga yang menyalurkan lulusan ke dunia kerja, " ujar Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Aris Wahyudi, Kemnaker saat membuka Forum Group Disscusion (FGD) bertema "Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Command Centre TA.2020" di Jakarta, Rabu (12/3/2020). Pengelolaan BKK secara optimal kata Aris Wahyudi, akan memberikan dampak positif bagi siswa yang akan menyelesaikan studi maupun bagi alumni di sekolah tersebut. "Siswa merasa memiliki jaminan memperoleh pekerjaan setelah lulus melalui suatu wadah berupa BKK, " kata Aris.

of 158.

BKK juga kata Aris Wahyudi, merupakan ujung tombak keberhasilan sekolah dalam menyalurkan siswa ke dunia kerja. "Jika BKK mampu menjalankan fungsi-fungsi BKK dengan baik, maka persepsi masyarakat terhadap sekolah tersebut secara tidak langsung akan baik pula, " ujar Aris. Berdasarkan informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Februari 2020, terdata jumlah BKK adalah 1.372 BKK dari 14.327 SMK. Sedangkan data BKK pada pendidikan tinggi dan pelatihan kerja belum terdata dengan baik. Aris menyatakan BKK harus mematuhi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016, untuk menyusun laporan kegiatan penempatan tenaga kerja setiap bulan, triwulan, dan tahunan. Termasuk data alumni yang ditempatkan by name by address serta laporan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota setempat dan seterusnya sampai ke Pusat. "Faktanya, sebagian besar BKK belum melaporkan data penempatannya. Padahal Database BKK akan mempermudah Pemerintah (Kemnaker; Kemdikbud dan Dinas) melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas pengelola BKK, " ujar Aris. Kendala ini harus dicari solusi bersama, agar BKK dapat melaporkan datanya dengan mudah, tepat dan akurat. Aris berharap integrasi data antara Sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) dengan sistem informasi yang dimiliki Kemendikbud yaitu psmk.kemendikbud.go.id/bkk dan sindikker.ristekdikti.go.id dapat segera terlaksana untuk mendukung pelayanan penempatan oleh BKK dan memudahkan BKK untuk melaporkan penempatan alumninya. "Kerja sama BKK dengan Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota, khususnya dengan Pengantar Kerja, diharapkan dapat memperoleh informasi pasar kerja yang lebih benar dan terpercaya, " kata Aris.

of 158.

Title MENURUT EKONOM, INI KEPENTINGAN INVESTOR DAN PEKERJA DI RUU CIPTA KERJA

Media Name kompas.com


Page/URL https://money.kompas.com/read/2020/03/12/175721526/menurut-ekonom-ini- kepentingan-investor-dan-pekerja-di-ruu-cipta-kerja


Sentiment Positive

JAKARTA, - Penyelesaian draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditargetkan selama 100 hari ke depan masih belum terlihat. RUU ini pun memperoleh banyak tanggapan dari beragam pihak, mulai dari pujian hingga kritik. Menurut dosen ekonomi dan keuangan FEBI Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Setia Mulyawan, RUU Cipta Kerja dapat menyelaraskan kepentingan investor dan pekerja . "Dalam RUU omnibus law yang sedang hangat dibicarakan ini, kepentingan investor dan pekerja secara seimbang diakomodasi," jelas Setia dalam keterangannya, Kamis (12/3/2020). Setia menjelaskan, investor pasti berkepentingan terhadap regulasi yang memudahkan dan cepat, biaya murah untuk berbagai urusan seperti perizinan, tenaga kerja dan lainnya. "Kepentingan lainnya adalah jaminan keamanan investasi, juga keberlangsungan usaha terjaga," sebutnya. Sementara itu, kepentingan pekerja antara lain upah yang sesuai atau lebih baik dari standar hidup layak, dan jaminan keberlangsungan bekerja. " Pekerja juga butuh ketenangan, kenyamanan bekerja dan penghargaan atas masa kerja. Tentu masih ada kepentingan-kepentingan lain, tapi secara umum jika ini tercukupi ya iklim usaha secara umum akan kondusif," imbuh dia. Setia memandang, kedua kepentingan ini yang dicoba untuk dipertemukan di dalam RUU Cipta Kerja. Sebab, bila dilihat dari klaster drafnya, RUU ini mengakomodasi dua kepentingan tersebut. "Meskipun dalam beberapa poin, wajar saja bila dikritisi dengan semangat memperbaiki," ungkapnya. Selain itu, semangat RUU omnibus law adalah dalam mengatasi masalah pengangguran. RUU ini memang diharapkan mendorong dengan cepat penambahan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, lapangan kerja yang sudah ada juga

of 158.

tidak berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif. "Ini kan catatan penting yang selama ini banyak dibicarakan. Sudah ada lapangan kerja, terus pindah ke negara tetangga karena kita kalah kompetitif," terangnya. Mengutip data Kemenko Perekonomian RI tahun 2020, Mulyawan menyebutkan angka pengangguran saat ini mencapai 7,05 juta dan angkatan kerja mencapai 2,24 juta. Sementara masyarakat dalam kategori setengah penganggur sebanyak 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41 juta. "Jadi total 45,84 juta atau 34, 4 persen angkatan kerja bekerja tidak penuh. Bayangkan jika ditambah jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72 persen dari total penduduk yang bekerja. Ini jumlah yang memang harus dipastikan solusinya," tutur Setia.

of 158.

Title BELUM DAFTARKAN SEMUA KARYAWAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN, SEJUMLAH PERUSAHAAN DI KBB DITEGUR DISNAKER

Media Name jabar.tribunnews.com


Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/03/12/belum-daftarkan-semua-karyawan -ke-bpjs-ketenagakerjaan-sejumlah-perusahaan-di-kbb-ditegur-disnaker


Sentiment Positive

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta untuk segera mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu, karena berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja, Disnakertrans KBB, Intan Cahya Rachmat mengatakan, hingga saat ini masih ada perusahaan di KBB yang belum mendaftarkan karyawannya ke kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. "Ada yang sudah, tapi belum semua pekerjanya didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan , ini menjadi tugas kami untuk terus sosialisasi bahwa manfaat dari ikut kepesertaan jaminan sosial itu sangat positif bagi perusahaan," ujarnya di Kantor Pemkab Bandung Barat, Kamis (12/3/2020). Ia mengatakan, informasi terkait hal itu banyak diterima dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) atau serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusaaan, sehingga pihaknya dengan BPJS Ketenagakerjaan selalu melakukan monitoring serta sosialisasi ke setiap perusahaan. Menurutnya kebanyakan perusahaan yang belum menjalankan amanat UU itu adalah perusahaan kecil dan menengah seperti perusahaan pertambangan di daerah Cipatat. "Kalau perusahaan besar dan berskala nasional di KBB kebanyakan sudah menjalankan sesuai aturan," katanya. Namun, jika mengacu pada atauran, baik perusahaan besar, menengah, dan kecil di

of 158.

KBB yang berjumlah sekitar 800 perusahaan, harus mendaftarkan karyawannga ke BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan. Sejauh ini, kata dia, ada beberapa perusahaan yang mendapatkan teguran, setelah ada monitoring dari Disnaker lalu diikuti Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3, dan dilaporkan ke UPTD Wilayah IV Pengawas Ketenagakerjaan, di provinsi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. "Sementara Disnaker KBB hanya melakukan monitoring dan pembinaan karena tidak memiliki pengawas setelah diambil alih provinsi sejak awal 2017," ucap Intan. Menurutnya, setelah pihak perusahaan diberikan teguran oleh pengawas, biasanya perusahaan langsung responsif untuk memperbaiki kesalahannya.

of 158.

Title PEMERINTAH BUKA PELUANG BEBASKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN



Page/URL https://money.kompas.com/read/2020/03/12/182559526/pemerintah-buka-pel uang-bebaskan-iuran-bpjs-ketenagakerjaan


Sentiment Positive

Pemerintah berencana akan menggulirkan paket stimulus kedua untuk mengurangi dampak persebaran virus corona (covid-19) terhadap perekonomian. Tak hanya stimulus fiskal untuk industri manufaktur saja, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah juga berencana menggulirkan stimulus berupa pembebasan atau penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Namun demikian, dirinya belum memastikan untuk program apa saja nantinya pembebasan dan penundaan tersebut bakal berlaku. " BPJS (Ketenagakerjaan) mengusulkan adanya pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian," ujar Susiwijono di Jakarta, Kamis (12/3/2020). Susi pun mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program yang bisa mendorong relaksasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggulirkan kebijakan relaksasi kredit untuk UMKM. "Misalnya saja untuk merelaksasi NPLnya (kredit macet). Dulu waktu bencana alam di palu ada POJK yang mengatur relaksasi kredit UMKM, misal ditunda enam bulan atau dihilangkan sanksinya. Kurang lebih akan ikuti itu," jelas dia. Pemerintah rencananya bakal mengumumkan paket stimulus tahap II tersebut esok hari. Susi mengatakan, menteri-menteri terkait telah melaporkan paket kebijakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Pihaknya saat ini tengah menghitung angka-angka terkait risiko berkurangnya penerimaan negara akibat pelonggaran kebijakan fiskal, serta risiko wabah virus corona terhadap perekonomian makro secara keseluruhan. "Pemerintah berhati-hati mempertimbangkan kebijakan stimulus jilid II karena kondisinya sudah seperti ini, WHO bilang global pandemic. Trump sudah travel ban semua negara Eropa. Pemerintah sudah hati-hati," ujar dia.

of 158.

Title MENAKER: JEPANG BERKONTRIBUSI ATASI PENGANGGURAN DI INDONESIA



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1352306/menaker-jepang-berkontribusi -atasi-pengangguran-di-indonesia


Sentiment Positive

Selama ini kami selalu melakukan pemagangan terhadap ratusan orang di perusahaan kami dalam satu tahun Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Jepang turut berkontribusi dan menjadi mitra dalam memecahkan berbagai tantangan atau permasalahan terkait pengembangan sumber daya manusia serta persoalan pengangguran di Indonesia. "Hal itu di antaranya melalui bursa kerja kedua negara dalam rangka merekrut tenaga kerja Indonesia," kata dia usai melakukan pertemuan dengan perkumpulan perusahaan Jepang yang tergabung di Jakarta Japan Club di Jakarta, Kamis. Selain melalui bursa kerja dalam merekrut tenaga kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran, ia mengatakan hal itu juga dapat dilakukan melalui program pemagangan dalam dan luar negeri. Apalagi, Indonesia melalui kementerian terkait selama ini sudah bekerja sama dengan pihak swasta yang ada di Jepang yaitu Accepting Organization yang merupakan lembaga penerima peserta pemagangan. Melalui lembaga tersebut, para peserta magang ke luar negeri di perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang dapat ditempatkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2008 tentang Perizinan

of 158.

Pemagangan Luar Negeri. Ia mengatakan selain itu perusahaan Jepang di Indonesia antara lain yang bergerak di bidang industri otomotif dan elektronik juga mulai membangun rantai pasokan yang kuat. Sehingga, diharapkan dapat pula melaksanakan program pemagangan dalam negeri yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. "Kami tentunya mendorong Jakarta Japan Club untuk menjembatani perusahaan-perusahaan di Jepang untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pengirim peserta pemagangan ke Jepang yang ada di Indonesia," ujarnya. Sementara itu, Director Advisor to President Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Masamichi Tanaka salah satu perusahaan yang tergabung di Jakarta Japan Club, merasa terhormat bisa membantu Indonesia dan berharap kontribusi Jepang dalam pengembangan sumber daya manusia. "Selama ini kami selalu melakukan pemagangan terhadap ratusan orang di perusahaan kami dalam satu tahun," kata dia. Kemudian, untuk perusahaan di sektor otomotif saat ini juga sedang berdiskusi untuk dapat mengembangkan program serupa termasuk pemagangan tenaga kerja Indonesia. Pewarta: Muhammad Zulfikar Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2020 .

of 158.

Title SOAL BURUH DEMO OMIBUS LAW, KADIN: KITA KEPENTINGANNYA SAMA KOK...



Page/URL https://money.kompas.com/read/2020/03/12/173700326/soal-buruh-demo-omi bus-law-kadin--kita-kepentingannya-sama-kok-


Sentiment Positive

JAKARTA, - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyebutkan, demonstrasi buruh terkait omnibus law cipta lapangan kerja (ciptaker), merupakan hal wajar. "Kalau menurut saya itu suatu hal yang wajar lah. Teman-teman buruh kan mempunyai hak juga, kami hormatin. Yang penting komunikasinya selalu jalan dan dicari solusi yang terbaik," kata Rosan di Pasar Induk Kramat Jati, Kamis (12/3/2020). Rosan mengatakan, selama komunikasinya dengan pemerintah dan pemangku kepentingan bisa berjalan dengan baik maka tidak ada yang salah dengan demo tersebut. "Kita kepentingannya sama kok, jangan dianggap ini untuk kepentingan pengusaha atau kepentingan buruh. Karena kepentingan sama kok, (untuk) kesejahteraan," ungkapnya. Menurutnya, pengusaha tanpa buruh tidak ada artinya, begitupun sebaliknya. Rosan mengatakan demo merupakan wujud ekspresi yang harus dihormati. "Jadi jangan dikonotasikan beda-beda. Kita menghormati hak-hak dari teman teman buruh dan kebebasan berekspresi kami hormati," ucap dia. Disisi lain, Rosan menyebut proses realisasi UU Omnibus Law yang saat ini sedang ada di DPR diharapkan bisa segera terlaksana. Selain itu, percepatan ini diharapkan bisa membuat agar iklim investasi di Indonesia semakin positif ditengah sentimen virus corona. Walau pererintah meredam dampak corona dengan stimulus , namun sayangnya stimulus ini hanya untuk beberapa sektor saja. Sementara sektor UKM masih belum ada wacana pemberian stimulus. "Ya memang ada beberapa yang belum, perlu dipelajari lebih dalam. Tapi, stimulus dalam rangka korona ini harus diberikan," jelas Rosan. Menurut Rosan, pemerintah Singapura sudah memberikan stimulus 5 miliar dollar AS , sama dengan Malaysia yang juga mengucurkan 5 miliar dollar AS. " Size ekonomi mereka kan lebih kecil dari kita. Itung-itungannya jangan hanya 1 juta dollar AS, mungkin 10 miliar dollar AS, karena ini banyak lini yang akan terdampak," jelasnya.

of 158.

Title PERUSAHAAN JEPANG DI JAKARTA SIAP DUKUNG PROGRAM PEKERJA KEMENAKER



Page/URL https://www.suara.com/news/2020/03/12/200054/perusahaan-jepang-di-jaka rta-siap-dukung-program-pekerja-kemenaker


Sentiment Positive

Sekitar 730 Perusahaan Jepang yang ada Jakarta menyatakan siap mendukung program pemagangan dan vokasi yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dukungan tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dengan pengurus The Jakarta Japan Club (JJC) yakni Kyogi Ueda (Panasonic), Masamichi Tanaka (Toyota), dan Yoshihiro Kobi (Befa), di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (12/3/2020). "Kami menyambut positif dukungan para pengusaha Jepang dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui program pemagangan dalam dan luar negeri serta job fair, " ujar Ida Fauziyah kepada pers. Menaker Ida berpendapat, kerja sama program pemagangan cukup efektif memberikan dampak positif bagi industri/perusahaan, karena perusahaan mendapatkan tenaga terampil dari proses pemagangan tersebut dan perusahaan juga meningkat produktifitasnya. "Itu salah satu yang ingin kita dorong kepada anggota JJC agar bisa mengembangkan program seperti yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, " katanya. Menaker Ida mengatakan, selama ini Jepang adalah negara yang termasuk sangat mensupport pembangunan SDM, karena Jepang termasuk negara yang memiliki usaha atau industri di Indonesia. Diantaranya, bergerak di bidang industri otomotif

of 158.

dan elektronika. "Kemnaker berharap JJC mendorong ratusan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri, yang mengacu pada Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, " katanya. Selain itu, sesuai Permenaker Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemagangan Luar Negeri, Ida Fauziyah juga mendorong JJC agar menjembatani bagi perusahaan- perusahan yang ada di Jepang melalui Accepting Organization (lembaga penerima peserta pemagangan) untuk menjalin kerjasama dengan LPKS atau sending organization (lembaga pengirim peserta pemagangan ke jepang) yang ada di Indonesia. Menaker Ida Fauziyah juga menginginkan ada pengembangan kewirausahaan mengingat selama ini JJC juga ikut membantu pengembangan wirausaha di Jawa Tengah. "Kita ingin JJC bisa mengembangkan wirausaha di daerah-daerah lain, " katanya. Dalam kesempatan sama, Masamichi Tanaka, menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama di bidang pemagangan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, telah disepakati lanjutan kerja sama penambahan kuantitas jumlah peserta pemagangan ke Jepang. "Perusahaan-perusahaan Jepang sangat puas atas kinerja peserta magang dari Indonesia yang gigih, ramah, dan sangat disiplin, " kata Tanaka.

of 158.

Title DAMPAK KORONA, BULAN DEPAN PHK MASSAL HANTUI SEKTOR TEKSTIL

Media Name mediaindonesia.com


Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/296250-dampak-korona-bulan-depa n-phk-massal-hantui-sektor-tekstil


Sentiment Negative

KETUA Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Tengah, Kukrit Suryo Wicaksono, memprediksi pada bulan depan, akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal khususnya di perusahaan tekstil dan farmasi, jika wabah virus korona belum bisa diatasi. "Karena bahan baku tekstil dan farmasi sekitar 50 persen berasal dari Tiongkok dan bahan baku diperkirakan akan habis akhir April 2020 mendatang," terang Kukrit seusai melantik anggota Kadin Kabupaten Brebes, di Pendapo Pemkab setempat, Kamis (12/3). Kukrit menyebut sampai saat ini pihaknya masih terus mencari bahan-bahan pengganti untuk farmasi dan tekstil yang sebagain besar bahan bakunya diimpor dari Negeri Tirai Bambu. "jika kondisi ini tak segera diatasi, maka pabrik tekstil ini berhenti berproduksi bahkan bisa terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal," jelasnya. Kukrit mengaku pihak Kadin dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap hari duduk bersama untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan dampak wabah virus

of 158.

korona terhadap perusahaan tekstil dan farmasi tersebut. Menurut Kukrit selain dampak wabah virus korona di bidang industri tekstil dan farmasi, virus korona ternyata juga berdampak pada sektor pariwisata yang sudah lebih dialami lebih dahulu. "Semua harus bersama-sama mendorong untuk tetap bertahan dengan inovasi-inovasi," pungkas bos Koran suara Merdeka itu. (OL-2).

of 158.

Title SATU TKI DEPORTASI MENGALAMI DEMAM, DIRUJUK KE RSUD NUNUKANTKI



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1352498/satu-tki-deportasi-mengalami -demam-dirujuk-ke-rsud-nunukantki


Sentiment Negative

TKI deportasi ini hanya demam badan biasa saja Nunukan - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi pada Rabu (11/3) menunjukkan menderita penyakit demam dan batuk-batuk sehingga dirujuk ke RSUD Nunukan untuk mendapatkan perawatan medis. TKI deportasi yang dirujuk tersebut berjenis kelamin pria dan telah sepekan terakhir atau saat masih berada di penampungan sementara di Tawau Malaysia telah menderita sakit. Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Nunukan, dr Baharullah di Nunukan, Kamis menyatakan, telah merujuk seorang TKI deportasi belum dikategorikan menderita virus corona. Alasannya, kondisi tubuh dan suhu badannya masih normal maksimal 38 derajat celsius. "Tidak ada gejala menderita virus corona. TKI deportasi ini hanya demam badan biasa saja karena suhu badannya masih tergolong normal 37 derajat lebih," kata dia. Informasi yang dihimpun dari sejumlah WNI deportasi, bersangkutan telah mengalami demam badan dan batuk-batuk sejak sepekan lalu berawal dari saat masih berada dalam penampungan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Air Panas

of 158.

Tawau. Namun ditindaklanjuti dilakukan pemeriksaan ulang bersama dengan PMI dan Dinas Kesehatan Pemkab Nunukan untuk memastikan gejala penyakit yang diderita TKI deportasi ini di kamarnya di Rusunawa Nunukan. "Kita terus pantau kondisi kesehatan TKI deportasi tersebut tapi bukan berarti mengalami virus corona. Badannya demam biasa dengan suhu badan yang masih normal," sebut dr Baharullah. Menyinggung soal standar suhu badan yang masuk kategori terjangkit virus corona, dia menjelaskan, bisa saja suhu badan seseorang melebihi 38 derajat celisius. Hanya saja, belum bisa dilegitimasi terjangkit virus corona karena kemungkinan pengaruh suhu udara di sekitarnya. Pewarta: Rusman Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2020 .

of 158.

Title 21 WNA AJUKAN PERPANJANGAN VISA DI IMIGRASI CILACAP TERKAIT COVID-19

Media Name jateng.antaranews.com


Page/URL https://jateng.antaranews.com/berita/297526/21-wna-ajukan-perpanjangan -visa-di-imigrasi-cilacap-terkait-covid-19


Sentiment Positive

Kebumen - Sebanyak 21 warga negara asing (WNA) asal China mengajukan perpanjangan visa di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Cilacap, Jawa Tengah, karena tidak bisa pulang ke negaranya terkait dengan penyebaran COVID-19. "Itu keluarganya (tenaga kerja asing) saja di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Barlian Gunawan di sela pengukuhan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kebumen di Hotel Meotel, Kebumen, Kamis. Selain itu, kata dia, berdasarkan data sementara ada enam tenaga kerja asing asal China di PLTU Cilacap yang sedang cuti dan pulang ke negaranya namun belum bisa kembali ke Indonesia seiring dengan merebaknya COVID-19 di negaranya. Menurut dia, enam tenaga kerja asing tersebut tetap bisa memperpanjang kartu izin tinggal terbatasnya meskipun belum bisa kembali bekerja di Indonesia karena permasalahan itu bukan karena keinginan mereka. "Sebelum ada surat edaran Menteri Hukum dan HAM, kami secara pribadi karena pengalaman kami, ya kita perlakukan, kami kasih perpanjangan. Alhamdulillah selama ini Kemenkumham turun juga yang memberikan fasilitas kemudahan untuk yang ada saat di Indonesia maupun orang asing yang sedang cuti ke negaranya, tetap diperpanjang baik izin tinggalnya (izin tinggal kunjungan, red.) maupun izin tinggal terbatasnya," katanya. Dalam hal ini, kata dia, izin tinggal kunjungan tersebut diperpanjang dalam keadaan darurat tanpa ada biaya. Menurut dia, perpanjangan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali sampai pemerintah membuka kembali penerbangan ke negaranya.

of 158.

Title KURANGI PENGANGGURAN, KEMNAKER GELAR BURSA KERJA KHUSUS ALUMNI



Page/URL https://news.detik.com/berita/4936811/kurangi-pengangguran-kemnaker-ge lar-bursa-kerja-khusus-alumni


Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK), dan Pendidikan Tinggi menggelar kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK). Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target penempatan 2,1 juta orang dalam satu tahun dan mengurangi pengangguran. Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Aris Wahyudi menyebutkan, BKK berguna membantu alumni SMK,LPK, dan Perguruan Tinggi mencari pekerjaan dan menjembatani dunia usaha dalam merekrut tenaga kerja, sekaligus tolok ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan pasar kerja. "Keberadaan BKK sangat diperlukan bagi pendidikan tinggi sebagai lembaga yang menyalurkan lulusan ke dunia kerja," ujar Aris, dalam keterangan tertulis, Kamis(12/3/2020). Hal itu ia ungkapkan saat membuka Forum Group Disscusion (FGD) bertema

of 158.

"Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Command Centre TA.2020" di Jakarta, Rabu (12/3/2020). Menurut Aris, pengelolaan BKK secara optimal akan memberikan dampak positif bagi siswa yang akan menyelesaikan studi maupun bagi alumni di sekolah tersebut. "Siswa merasa memiliki jaminan memperoleh pekerjaan setelah lulus melalui suatu wadah berupa BKK," kata Aris. Aris mengatakan, BKK merupakan ujung tombak keberhasilan sekolah dalam menyalurkan siswa ke dunia kerja. "Jika BKK mampu menjalankan fungsi-fungsi BKK dengan baik, maka persepsi masyarakat terhadap sekolah tersebut secara tidak langsung akan baik pula," ujar Aris. Berdasarkan informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Februari 2020, terdata jumlah BKK adalah 1.372 BKK dari 14.327 SMK. Sedangkan data BKK pada pendidikan tinggi dan pelatihan kerja belum terdata dengan baik. Aris menuturkan, BKK harus mematuhi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 untuk menyusun laporan kegiatan penempatan tenaga kerja setiap bulan, triwulan, dan tahunan. Termasuk data alumni yang ditempatkan by name by address serta laporan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota setempat dan seterusnya sampai ke Pusat. "Faktanya, sebagian besar BKK belum melaporkan data penempatannya. Padahal Database BKK akan mempermudah Pemerintah (Kemnaker, Kemdikbud, dan Dinas) melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas pengelola BKK," ujar Aris. Aris berharap, agar kendala ini bisa dicarikan solusi bersama, sehingga BKK dapat melaporkan datanya dengan mudah, tepat, dan akurat. Untuk itulah integrasi data antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan (sisnaker) dengan sistem informasi yang dimiliki Kemendikbud harus dapat segera terlaksana, supaya bisa mendukung pelayanan penempatan oleh BKK dan memudahkan BKK untuk melaporkan penempatan alumninya. "Kerja sama BKK dengan Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota, khususnya dengan Pengantar Kerja, diharapkan dapat memperoleh informasi pasar kerja yang lebih benar dan terpercaya," pungkas Aris.

of 158.

Title TKI YANG MENINGGAL DI SAUDI ARABIA TIBA DI CIANJUR



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1352870/tki-yang-meninggal-di-saudi- arabia-tiba-di-cianjur


Sentiment Negative

Cianjur - Jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) Esa Sulastri (21) yang meninggal dunia diduga akibat serangan jantung di Jedah Saudi Arabia tiba di kampung halamannya Kampung Tipar, Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung, Cianjur, Jawa Barat. Pihak keluarga mendapat kabar Esa meninggal 1 Januari dari kerabat dan tetangga yang bekerja di negara yang sama, namun saat itu, pihak keluarga belum percaya karena baru bekerja di Jedah-Saudi Arabia selama tiga bulan dan tidak ada pemberitahuan dari pihak perusahaan atau sponsor. "Saat berangkat tidak ada keluhan sakit atau mengidap penyakit berbahaya seperti jantung yang diduga penyebab meninggalnya Esa. Satu hari sebelum meninggal kami masih sempat video call," kata Cucun (42) ibu kandung Esa pada wartawan Kamis. Ia menjelaskan, saat itu, anaknya mengatakan betah dan nyaman bekerja di Jeddah karena majikannya baik dan kondisi kesehatannya pun tidak terganggu sama sekali saat melakukan video call tanggal 29 Desember 2019. Esa berangkat menjadi buruh migran ungkap Cucun, melalui penyalur tenaga kerja atau sponsor di Sukabumi bulan September 2019, namun dia tidak tahu pasti apakah anaknya berangkat melalui jalur legal atau ilegal. "Niat Esa berangkat untuk membantu perekonomian keluarga yang serba sulit, terlebih untuk membiayai adiknya yang duduk di bangku SMP. Kami tidak

of 158.

menyangka Esa pulang dalam peti jenazah, setelah menunggu lebih dari dua bulan," katanya. Hingga saat ini, pihak keluarga tidak percaya kalau Esa meninggal karena penyakit jantung. terlebih di bagian wajah terdapat luka lebam ketika peti jenazah dibuka dan sejumlah barang berharga miliknya tidak ditemukan. "Kami berharap pemerintah membantu mencari kepastian meninggalnya Esa karena selama ini tidak ada riwayat penyakit jantung. Terlebih barang-barang milik almarhumah ada yang hilang seperti dua buah telepon selular," katanya. Sementara Ketua RT setempat Komarudin, membenarkan adanya luka lebam di bagian wajah Esa, diketahui setelah pihak keluarga dan warga sekitar hendak membersihkan kembali jenazah sebelum dimakamnkan. "Saya tidak tahu kapan Esa berangkat kerana saya pun baru menjabat. Saya baru tahu ketika jenazah sudah sampai di kampung kami dan hendak disemayamkan. Saya melihat ada luka lebam dibagian wajah, tapi tidak tahu penyebabnya," kata Komarudin. Pewarta: Ahmad Fikri Editor: Heru Dwi Suryatmojo COPYRIGHT (c)2020 .

of 158.

Title BUKA PROGRAM MAGANG, PANASONIC SAMPAI TOYOTA DISKUSI BARENG MENAKER



Page/URL https://news.detik.com/berita/4936774/buka-program-magang-panasonic-sa mpai-toyota-diskusi-bareng-menaker


Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan merumuskan kebijakan guna mencegah potensi adanya 348 ribu pekerja yang terkena PHK akibat era industrialisasi 4.0 menurut survey Mc. Kinsey. Untuk merealisasikan kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut, Kemnaker mengundang Jakarta Japan Club (JJC) di antaranya Kyogi Ueda (Panasonic), Masamichi Tanaka (Toyota), dan Yoshihiro Kobi (Befa) dalam acara Diskusi Terbatas Program Pemagangan dan Job Fair di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. "Kami menyambut positif dukungan para pengusaha Jepang dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pemagangan dalam dan luar negeri serta job fair," tutur Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah setelah pertemuan dengan JJC. Menurut Menaker, program magang pemagangan ini dinilai cukup efektif dalam pengembangan sumber Daya Manusia (SDM). Program pemagangan tersebut akan dimulai dari sektor otomotif terlebih dahulu karena sebagian besar perusahaan Jepang Indonesia beroperasi pada industri otomotif. "Kita mau mulai dari sektor otomotif karena sebagian besar perusahaan yang masuk dalam JJC adalah perusahaan otomotif. Tapi nanti kita kembangkan di sektor lain," tambahnya. Ida berpendapat, kerja sama program pemagangan cukup efektif memberikan

of 158.

dampak positif bagi industri/perusahaan, karena perusahaan mendapatkan tenaga terampil dari proses pemagangan tersebut dan perusahaan juga meningkat produktivitasnya. "Itu salah satu yang ingin kita dorong kepada anggota JJC agar bisa mengembangkan program seperti yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, " katanya. Ida mengatakan selama ini Jepang adalah negara yang termasuk sangat mendukung pembangunan SDM, karena Jepang termasuk negara yang memiliki usaha atau industri di Indonesia, di antaranya, bergerak di bidang industri otomotif dan elektronika. "Kemnaker berharap JJC mendorong ratusan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri, yang mengacu pada Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, " katanya. Selain itu, sesuai Permenaker Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemagangan Luar Negeri, Ida Fauziyah juga mendorong JJC agar menjembatani bagi perusahaan- perusahan yang ada di Jepang melalui Accepting Organization (lembaga penerima peserta pemagangan) untuk menjalin kerja sama dengan LPKS atau sending organization (lembaga pengirim peserta pemagangan ke jepang) yang ada di Indonesia. Ida Fauziyah juga menginginkan ada pengembangan kewirausahaan mengingat selama ini JJC juga ikut membantu pengembangan wirausaha di Jawa Tengah. "Kita ingin JJC bisa mengembangkan wirausaha di daerah-daerah lain, " katanya. Pemerintah memiliki kebijakan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi untuk memberi pelatihan kepada masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut bertajuk triple skilling (skilling, up skilling, dan re-skilling). Target grup skilling bertujuan memberi pelatihan kepada pencari kerja yang belum memiliki keterampilan, target grup skilling ditujukan kepada pekerja yang ingin mengembangkan kompetensinya, sementara target grup re-skilling ditujukan kepada pekerja yang berpotensi terkena PHK. Dalam kesempatan sama, Masamichi Tanaka, menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama di bidang pemagangan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, telah disepakati lanjutan kerja sama penambahan kuantitas jumlah peserta pemagangan ke Jepang. "Perusahaan-perusahaan Jepang sangat puas atas kinerja peserta magang dari Indonesia yang gigih, ramah, dan sangat disiplin," kata Tanaka (mul/mpr)

of 158.

Title REALISASI KARTU PRA KERJA DIPERCEPAT GARA-GARA CORONA



Page/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4936756/realisasi-kart u-pra-kerja-dipercepat-gara-gara-corona


Sentiment Positive

Jakarta - Pemerintah mempercepat implementasi program kartu pra kerja di minggu keempat Maret tahun ini dari jadwal sebelumnya di bulan April. Pelaksanaannya dimulai dari tiga provinsi sekaligus, yaitu Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan keputusan itu diambil untuk meredam serangan virus corona. Pasalnya sektor pariwisata ketiga provinsi ini sudah terdampak. "Pemerintah mempercepat implementasi, sesuai arahan Presiden kita rencananya minggu keempat Maret," kata Susi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Implementasi di tiga provinsi ini, kata Susi sebagai upaya cepat memberikan fasilitas bagi masyarakat yang terdampak untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Awalnya implementasi kartu pra kerja di Jakarta, Bandung, Surabaya. "Kenapa timing sekarang karena ini menjadi upaya pemerintah, misalnya ada PHK di sana nah yang terkena PHK bisa apply, sehingga selain stimulus yang berkorelasi dampak akan kami percepat semua," jelas Susi. Payung hukum program kartu pra kerja tertuang pada Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Dalam beleid itu pemerintah harus membentuk Project Management Office (PMO). PMO lah yang nantinya menjalankan program ini secara penuh, termasuk menentukan Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjalankan pelatihan kerjanya. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk PMO yang akan menjalankan website program kartu pra kerja. Menurut Rudy, website ini dibangun oleh para pelaku digital platform seperti Buka Lapak, Tokopedia, Blibli, hingga ruang guru. Website ini menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta. Pendaftarannya pun dilakukan secara online.

of 158.

Ada banyak keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti barista, coding, tata boga, lalu keterampilan di industri manufaktur, padat karya, ekonomi digital, yang intinya bisa menyerap banyak tenaga kerja. "Nantinya seperti memesan gofood, banyak menu dan yang menjadi menu adalah pelatihannya," kata Rudy. Rudy menjelaskan para calon peserta nantinya akan dinilai oleh PMO dan direkomendasikan pelatihan apa yang pantas diambil. Namun hal tersebut hanya bersifat rekomendasi dan peserta tetap bisa memilih jenis pelatihan apa saja tanpa mengikuti rekomendasi. "Assestment itu hanya menjuruskan lebih cocok yang sifatnya kualitatif, analitif, atau memasak, tata rias, hanya untuk ke arah situ, assesment dilakukan secara online, kalau lulus nantinya akan mendapatkan suatu kode untuk melakukan pelatihan," ungkapnya. Perlu diketahui, Perpres Nomor 36 Tahun 2020 menyebutkan penerima manfaat program ini adalah para pencari kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Syaratnya harus merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Rudy mengatakan para peserta nantinya tetap dapat insentif tunai sebesar Rp 500 ribu. Insentif diberikan setelah selesai menjalani pelatihan. "insentif itu diberikan 1 kali dan itu setelah menyelesaikan pelatihan, dan besarannya Rp 500 ribu dan itu mengganti uang transport," katanya. Proses pelatihan ditetapkan selama tiga bulan untuk semua jenis keterampilan. Pelatihan diberikan dengan beberapa skema yakni online, offline, maupun kombinasi dari keduanya. Yang pasti, dikatakan Rudy siapa saja boleh menjadi peserta program kartu pra kerja asalkan usianya sudah 18 tahun dan tidak sedang menjalani pendidikan formal. "Dalam kartu pra kerja nggak ada reuqirement pendidikan. Semua boleh asal nggak ikut pendidikan formal, usia berapa saja boleh, minimum 18 tahun," ungkap dia. (hek/dna) kartu pra kerja kartu program pra kerja jokowi.

of 158.

Title GANDENG JEPANG, KEMNAKER SIAPKAN PROGRAM MAGANG SEKTOR OTOMOTIF



Page/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4936764/gandeng-jepang -kemnaker-siapkan-program-magang-sektor-otomotif


Sentiment Positive

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan mengundang Jakarta Japan Club (JCC) untuk ke acara Diskusi Terbatas Program Pemagangan dan Job Fair. Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai program pemagangan. "Kita tadi membicarakan banyak hal terkait dengan program-program di antaranya program pelatihan vokasi dan pemagangan, pengembangan kewirausahaan, dan program Certified Skill Workers (CSW) di Jepang," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah setelah pertemuan tersebut, Kamis (12/3/2020). Kemnaker yakin bahwa JJC mampu menjadi partner yang mampu memecahkan masalah yang ada dengan mengembangkan SDM Indonesia dan mengurangi pengangguran. "Anggota dari Jakarta Japan Club ini cukup banyak, ada 730 industri, kita mau mulai dari sektor otomotif dulu," paparnya. Ketika disinggung soal wabah Covid-19, Ida Fauziyah menyebut proses pemagangan ke Jepang akan mengikuti prosedur yang ada.

of 158.

"Semua pasti akan mengikuti protokol kesehatan, semuanya dalam proses penyiapan dalam konteks pemagangan, pelatihan yang kita lakukan, belum pada proses penempatannya," pungkas Ida Fauziyah. Sejak tahun 1970, perusahaan Jepang telah banyak berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya JCC sebagai perkumpulan perusahaan Jepang yang berkantor di Jakarta. Sementara itu, perwakilan JCC yang juga menjabat sebagai President Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Masamichi Tanaka menyebut pihaknya akan berkontribusi terhadap pengembangan SDM Indonesia. "Kami sangat berharap dengan kontribusi kami terhadap pengembangan SDM, Indonesia memanfaatkan sebaik mungkin dan kami merasa terhormat bisa membantu Indonesia," terang Tanaka. (mul/mpr) kemnaker jepang magang.

of 158.

Title INI SEJUMLAH NILAI POSITIF DALAM RUU OMNIBUS LAW

Media Name wartaekonomi.co.id


Page/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read276245/ini-sejumlah-nilai-positif-d alam-ruu-omnibus-law


Sentiment Positive

Terlepas dari rangkaian perdebatan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja , sebenarnya regulasi ini memiliki sejumlah keunggulan. Pengamat Kebijakan Publik Prof Cecep Darmawan mengatakan, draft RUU Omnibus Law ini adalah salah satu upaya terobosan hukum dan penyederhanaan hukum di Indonesia. "Selain itu, bisa menjadi solusi bagi inkonsistensi regulasi dan benturan atau konflik antar peraturan perundang-undangan," ujarnya, Kamis (12/2020). Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM Universitas Pendidikan Indonesia ini juga mengatakan, draft RUU ini bisa menjadi bagian dari sentralisasi, penyeragaman, penyatuan, keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah. "Ini juga menjadi bagian dari efisiensi birokrasi dan meminimalisir konflik kepentingan antar pihak tertentu," katanya. Tak hanya itu, RUU yang mencakup revisi 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal ini, diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

of 158.

"Bisa juga menjadi jaminan terhadap kepastian, perlindungan dan keadilan bagi para pemangku kepentingan," ujarnya. Sementara soal berbagai protes dari publik yang merintangi pembuatan RUU ini, Darmawan menyarankan agar masyarakat jangan buru-buru membuat kesimpulan atas isi regulasi ini. "Intinya masyarakat jangan terlalu apriori," katanya. Namun di sisi lain, ia juga mengharapkan agar pemerintah juga harus terbuka dan transparan dalam menyusun RUU ini. "Ajak stakeholder dialog dalam perumusan omnibus law. Jangan terburu buru. Draf RUU jug masih harus diberi masukan dan dikoreksi berbagai pihak," ujarnya. Darmawan pun menganjurkan agar pemerintah perlu melakukan dialog secara intens dengan berbagai kepentingan. "Misalnya kelompok buruh, aktivis lingkungan, pers dan termasuk kalangan kampus dan kelompok-kelompok lain yang akan terdampak," katanya.

of 158.

Title PAKAR UNIBRAW: OMNIBUS LAW DIHARAP AKOMODIR EKONOMI NASIONAL

Media Name gatra.com


Page/URL https://www.gatra.com/detail/news/471958/ekonomi/pakar-unibraw-omnibus -law-diharap-akomodir-ekonomi-nasional


Sentiment Positive

Jakarta, Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyambut baik kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang tengah disusun DPR bersama Pemerintah. Meski Ahmad mengingatkan agar dua RUU yakni Omnibus Law dan Cipta Kerja, harus dipastikan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional. "Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ahmad, di Jakarta, Kamis (12/3). Ahmad juga menjelaskan mengenai lima kepentingan ekonomi nasional yang wajib terakomodir. "Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga (pertumbuhan, inflasi, perdagangan, nilai tukar, dan lain-lain). Kedua, meningkatkan mutu dan keadilan pembangunan (penurunan ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan)," katanya. Sedangkan ketiga, lanjut Ahmad memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi (penguasaan sektor energi, pangan, keuangan, dan lain-lain). Keempat, memastikan keberlanjutan pembangunan (perbaikan ekologi, mutu manusia, infrastruktur, daya saing, dan sebagainya) dan kelima, tata kelola pembangunan yang kian mapan (transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain-lain). "Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya. Ahmad berpesan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan ini perlu dibahas secara utuh dan hati-hati. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan sehingga tujuan besar dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau dirugikan.

of 158.

Title ANGGOTA DPRD CIMAHI, BURUH DAN MAHASISWA SEPAHAM MENOLAK RUU OMNIBUS LAW, AKSI BERJALAN KONDUSIF

Media Name jabar.tribunnews.com


Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/03/12/anggota-dprd-cimahi-buruh-dan- mahasiswa-sepaham-menolak-ruu-omnibus-law-aksi-berjalan-kondusif


Sentiment Negative

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law yang dilakukan ribuan buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Cimahi berkahir dengan adanya kesepahaman dari anggota dewan, yakni sama-sama menolak RUU Omnibus Law . Ribuan buruh dan mahasiswa menggelar aksinya sejak siang dan diakhiri dengan pembacaan hasil mediasi antara perwakilan buruh , perwakilan mahasiswa , perwakilan DPRD Kota Cimahi dengan pengawalan maksimal dari pihak kepolisian Polres Cimahi . Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai NasDem, Enang Sahri Lukmansyah menyatakan, pihaknya turut menolak RUU Omnibus Law, yang hingga saat ini masih dibahas oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. "Kami menolak dengan tegas RUU Omnibus Law . (Selanjutnya) Akan ada pertemuan berikutnya, antara perwakilan massa dengan unsur pimpinan DPRD Kota Cimahi . Akan ditindaklanjuti bersama unsur pimpinan DPRD Kota Cimahi pada Selasa, 17 Maret 2020," kata Enang sambil berdiri di atas mobil komando. Koordinator Aksi Demonstrasi Buruh Cimahi dan Ketua SPSI Cimahi, Edi Suherdi mengatakan, aksi tersebut murni untuk menolak RUU Omnibus, yang awalnya

of 158.

merupakan UU cipta lapangan kerja. Secara tegas Ia mengatakan bahwa rencana tersebut akan menyengsarakan buruh dan pekerja. "RUU Omnibus Law, akan ada hak-hak buruh yang terdegradasi. Ada beberapa hal yang merugikan buruh , yaitu upah minimun Kota/Kabupaten (UMK) akan hilang, diganti menjadi upah per jam, jaminan sosial pun akan terancam, karena outsourcing dan tenaga kontrak akan dibuka seluas-luasnya, khususnya tenaga kerja asing," katanya. Aksi ribuan buruh dan mahasiswa itu berlangsung damai, mereka membubarkan diri sekira pukul 17.50 WIB. Kapolres Cimahi AKBP M Yoris Marzuki memfasilitasi kepulangan massa aksi dengan kendaraan polisi ke tempat masing-masing. Hal itu langsung mendapat sambutan sorak-sorai dari buruh sembari bertepuk tangan. Pasalnya, ribuan buruh tersebut berjalan kaki dari pabriknya masing-masing menuju Kantor DPRD Kota Cimahi .

of 158.

Title KEMENAKER SOSIALISASIKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI JAWA TENGAH



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1352902/kemenaker-sosialisasikan-pro gram-kartu-prakerja-di-jawa-tengah


Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggiatkan sosialisasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 500 ribu kuota yang menggunakan skema sistem offline . "Kuota offline dikhususkan bagi mereka yang berada di remote area (daerah terpencil), belum begitu familiar dengan digitalisasi atau bagi mereka yang berada di area blank spot . Maksudnya pelatihannya secara offline , pendaftarannya tetap dengan online ," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Hindun Anisah di Semarang, Kamis. Ia menjelaskan bahwa peserta dari Program Kartu Prakerja ditargetkan mencapai 2 juta, dimana sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara offline (reguler). Hal tersebut disampaikan Hindun pada sosialisasi Program Kartu Prakerja sistem offline di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota Semarang. Sosialisasi itu diikuti kepala dinas tenaga kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta instansi lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),

of 158.

dan asosiasi pekerja serta pengusaha. "Sosialisasi ini kami lakukan agar nantinya dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendampingan kepada para calon penerima kartu prakerja ini. Dimulai dari saat pendaftaran, yang tetap memakai sistem online '" ujarnya. Melalui sosialisasi tersebut, dirinya berharap seluruh kabupaten/kota bisa menyiapkan calon penerima kartu prakerja ini. "Jadi ada persiapan dari awal lewat sosialisasi ini sehingga nantinya saat kartu ini diluncurkan, semua sudah siap," ujarnya. Hindun mengungkapkan sasaran Kartu Prakerja di Jawa Tengah menyasar empat klaster, masing-masing calon pekerja migran Indonesia (PMI), masyarakat yang berada di destinasi prioritas Candi Borobudur, daerah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta afirmasi perempuan dan disabilitas. "Untuk jumlahnya, belum bisa diputuskan, tapi jumlah per klaster berdasarkan data 'demand and supply' yang selama ini masuk di Sistem Ketenagakerjaan, kemudian kami memilih yang empat klaster ini berdasarkan data-data yang ada tersebut," katanya. Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho Editor: Masuki M. Astro COPYRIGHT (c)2020

of 158.

Title PEMERINTAH PASTIKAN KARTU PRAKERJA UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI



Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1352674/pemerintah-pastikan-kartu-pr akerja-untuk-tingkatkan-kompetensi


Sentiment Positive

Mereka bisa memilih menu pelatihan, setelah melakukan asesmen Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tujuan dari program kartu prakerja adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja guna memenuhi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. "Program kartu prakerja ini program pelatihan bukan bisnis seperti biasa," kata Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin di Jakarta, Kamis. Rudy mengatakan program ini bukan program pemberian uang tunai bagi para pengangguran, karena merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian para pekerja. Ia menjelaskan program tersebut akan terintegrasi dengan platform digital maupun e-commerce yang akan memberikan pelatihan vokasi dalam bentuk online, offline maupun campuran. Untuk mendapatkan kartu prakerja ini, tambah dia, para pekerja bisa mendaftar melalui website yang akan segera diluncurkan paling cepat pada akhir Maret 2020. "Lembaga pelatihan nanti melakukan kurasi dengan platform digital, menunya berupa pelatihan, sama seperti memesan go-food. Mereka bisa memilih menu pelatihan, setelah melakukan asesmen," ujarnya. Setelah melalui proses asesmen, para pekerja yang ingin memperkuat keahlian dapat mengikuti pelatihan dalam platform digital selama tiga bulan. "Kita berharap tidak lebih dari tiga bulan, agar pekerja bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan atau melakukan wirausaha," ujarnya. Seusai mendapatkan pelatihan tersebut, pekerja yang mengikuti program ini juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 sebagai akomodasi. Pekerja yang telah memperoleh peningkatan keahlian ini nantinya juga akan masuk dalam platform job placement agar cepat mendapatkan kerja.

of 158.

"Bagi yang ingin menjadi wirausaha, nanti dipertimbangkan untuk disambungkan dengan kemudahan dalam mendapatkan KUR. Kita sedang memikirkan skema itu," kata Rudy. Rudy mengatakan program kartu prakerja ini akan diluncurkan pertama kali di daerah pariwisata yang terdampak penyebaran COVID-19 seperti Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. "Proyek ujicoba awal nanti di Jakarta, Bandung dan Surabaya, ditambah prioritas di tiga provinsi," kata Rudy. Menurut rencana, apabila program ini berhasil di provinsi terpilih, pemerintah akan memberlakukan kebijakan kartu pra kerja secara nasional pada Agustus 2020. Beberapa platform digital siap menyediakan dukungan dalam pelatihan vokasi di program kartu pra kerja yaitu Ruang Guru, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Maubelajarapa.com, Haruka EDU dan PijarMahir.id. Sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan program kartu pra kerja pada April 2020 untuk dua juta penerima manfaat di Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Peluncuran kartu prakerja ini akan disertai oleh pelatihan dengan menggunakan aplikasi online untuk meningkatkan keahlian maupun kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung program ini, pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Perpres ini menyatakan bahwa penerima manfaat program adalah para pencari kerja atau pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau membutuhkan peningkatan kompetensi. Syarat untuk mendapatkan kartu prakerja antara lain WNI berusia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Penerima kartu berhak mendapatkan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan yang meliputi pembekalan, peningkatan atau alih kompetensi kerja. Saat ini, program senilai Rp10 triliun ini dalam tahap persiapan seiring dengan rencana penerbitan Perpres untuk pembentukan Project Management Office (PMO). Pewarta: Satyagraha Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2020 .

of 158.

Title OPSI SEBUT WACANA PENUNDAAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RUGIKAN PEKERJA



Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/opsi-sebut-wacana-penundaan-iuran-b pjs-ketenagakerjaan-rugikan-pekerja


Sentiment Negative

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, wacana pemerintah terkait penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan akan merugikan pekerja. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, menyebutkan setiap peserta jaminan sosial adalah peserta yang mendaftar dan membayar iuran. "Kalau tidak bayar, kalau misalkan ada sesuatu dia tidak bisa klaim," kata Timboel saat dihubungi, Kamis (12/3). Ia menyebutkan, kalaupun pemerintah tetap melaksanakan wacana itu, maka pemerintah melanggar ketentuan UU Nomor 40 tahun 2004. Timboel mengatakan, kalaupun pemerintah ingin merevisi pasal dalam UU tersebut mesti dilakukan pembahasan dengan DPR dan hal ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. Opsi lainnya, pemerintah bisa merevisi pasal dalam UU 40/2004 lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

of 158.

"Tapi syaratnya jika terdapat kegentingan. Apakah penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan karena dalam keadaan genting? Kan tidak," kata dia. Sebelumnya, pemerintah berencana agar terdapat pembebasan atau penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini rencananya sebagai salah satu stimulus untuk mengurangi dampak virus corona terhadap perekonomian.

of 158.

Title LATIH PENERIMA KARTU PRA KERJA, AIRLANGGA MINTA BANTUAN STARTUP



Page/URL https://ekbis.sindonews.com/read/1554589/34/latih-penerima-kartu-pra-k erja-airlangga-minta-bantuan-startup-1584026461


Sentiment Positive

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, telah mengintruksikan perusahaan rintisan atau startup untuk memberikan pelatihan dalam Program Kartu Pra Kerja. Lebih lanjut Ia menerangkan, untuk sistemnya sendiri saat ini masih terus digodok. "Kita lagi siapkan sistemnya tagetnya nanti kita umumkan," ujar Menko Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (12/3/2020). Sambung dia menerangkan, proses kerja sama dengan platform digital tersebut karena prosesnya masih dalam tingkat pembahasan. Beberapa platform media belajar digital yang siap menyediakan dukungan dalam pelatihan vokasi adalah Ruang Guru, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Maubelajarapa.com, Haruka EDU dan PijarMahir.id. Dalam kesempatan yang sama Pendiri dan Direktur Produk Kemitraan Ruangguru, Iman Usman mengatakan, pihaknya tengah mengkurasi vendor pelatihan yang relevan dan berkualitas, terutama di daerah yang menjadi prioritas awal. "Nanti ada beberapa daerah tersebut adalah Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Bali, dan Jawa Timur. Kami bantu enginer juga untuk siapkan sistem," kata Iman. Dia menambahkan, Ruangguru tidak hanya membantu mencari vendor pelatihan, tapi juga memberikan pelatihan. "Kita akan berikan platformnya yang mana sudah memiliki ratusan kelas di Skill Academy yang melatih para profesional salah satunya memberikan pelatihan untuk skill prioritas seperti coding, marketing, dan hospitality juga," jelasnya. (akr).

of 158.

Title RATUSAN PERUSAHAAN JEPANG DUKUNG PROGRAM MAGANG KEMNAKER

Media Name bisnis.com


Page/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20200312/12/1212769/ratusan-perusahaan -jepang-dukung-program-magang-kemnaker


Sentiment Positive

JAKARTA-- Sedikitnya 730 Perusahaan Jepang di kawasan Jakarta dan sekitarnya siap mendukung program pemagangan dan vokasi yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dukungan tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dengan pengurus The Jakarta Japan Club (JJC) yakni Kyogi Ueda (Panasonic), Masamichi Tanaka (Toyota), dan Yoshihiro Kobi (Befa), di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (12/3/2020). "Kami menyambut positif dukungan para pengusaha Jepang dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui program pemagangan dalam dan luar negeri serta job fair, " ujar Ida Fauziyah dalam siaran pers. Menaker Ida berpendapat, kerja sama program pemagangan cukup efektif memberikan dampak positif bagi industri/perusahaan, karena perusahaan mendapatkan tenaga terampil dari proses pemagangan tersebut dan perusahaan juga meningkat produktifitasnya. "Itu salah satu yang ingin kita dorong kepada anggota JJC agar bisa mengembangkan program seperti yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, " katanya. Menaker Ida mengatakan, selama ini Jepang adalah negara yang termasuk sangat mensupport pembangunan SDM, karena Jepang termasuk negara yang memiliki usaha atau industri di Indonesia. Diantaranya, bergerak di bidang industri otomotif dan elektronika. "Kemnaker berharap JJC mendorong ratusan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri, yang mengacu pada Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, " katanya.

of 158.

Selain itu, sesuai Permenaker Nomor 08/2008 tentang Perizinan Pemagangan Luar Negeri, Ida Fauziyah juga mendorong JJC agar menjembatani bagi perusahaan- perusahan yang ada di Jepang melalui Accepting Organization (lembaga penerima peserta pemagangan) untuk menjalin kerjasama dengan LPKS atau sending organization (lembaga pengirim peserta pemagangan ke jepang) yang ada di Indonesia. Menaker Ida Fauziyah juga menginginkan ada pengembangan kewirausahaan mengingat selama ini JJC juga ikut membantu pengembangan wirausaha di Jawa Tengah. "Kita ingin JJC bisa mengembangkan wirausaha di daerah-daerah lain, " katanya. Dalam kesempatan sama, Masamichi Tanaka, menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama di bidang pemagangan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, telah disepakati lanjutan kerja sama penambahan kuantitas jumlah peserta pemagangan ke Jepang. "Perusahaan-perusahaan Jepang sangat puas atas kinerja peserta magang dari Indonesia yang gigih, ramah, dan sangat disiplin, " kata Tanaka. Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini! Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : jepang.

of 158.

Title JOKOWI PERCEPAT UJI KARTU PRAKERJA BAGI KORBAN PHK CORONA



Page/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200312193143-532-482989/jokowi- percepat-uji-kartu-prakerja-bagi-korban-phk-corona


Sentiment Positive

Jakarta - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akan mempercepat uji coba program Kartu Prakerja guna meredam dampak tekanan ekonomi akibat wabah virus corona atau Covid-19. Khususnya, untuk menampung para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penurunan aktivitas industri usai corona menyerang. Semula, uji coba Kartu Prakerja ditargetkan bisa berlangsung pada April 2020. Namun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan pemerintah mengupayakan agar bisa dilakukan di akhir bulan ini. Bersamaan dengan rencana percepatan, pemerintah turut mengubah lokasi uji coba program tersebut. Semula, rencananya akan diuji coba di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Namun kini diganti ke Manado, Bali, Kepulauan Riau, dan Surabaya yang merupakan daerah utama terdampak virus corona. Sementara Jakarta dan Bandung akan menyusul usai uji coba. "Di akhir bulan ini atau awal April akan kami langsungkan di tiga wilayah terdampak Covid-19, yaitu Manado, Bali, dan Kepulauan Riau. Nanti juga akan ditambah satu wilayah lagi, yaitu Surabaya," ujar Rudy, Kamis (12/3). Kendati akan menyasar para pekerja di industri yang terdampak corona, namun Rudy mengatakan pemerintah tetap membuka pintu pelatihan bagi lulusan yang masih menganggur dan pekerja yang ingin menambah keterampilannya. Hal ini sejalan dengan tujuan awal program yang lahir dari janji kampanye Jokowi. "Kami tetap buka seluas-luasnya karena Pak Presiden minta ini program jangan dibuat sebagai business as usual," katanya. Di sisi lain, Rudy belum bisa memastikan berapa kuota peserta di tiap wilayah, namun program ini tetap menargetkan jumlah peserta nasional mencapai dua juta orang. Sementara dari sisi anggaran, dana yang disiapkan pemerintah tetap mencapai Rp10 triliun. Dana itu terdiri dari biaya insentif bagi peserta dan biaya pelatihan keterampilan.

of 158.

Biaya insentif yang diberikan sebesar Rp500 ribu per peserta selama masa pelatihan. Rata-rata waktu pelatihan mencapai satu sampai tiga bulan. Bila dikalkulasi dengan jumlah dua juta peserta, maka setidaknya ada Rp1 triliun dana khusus untuk insentif. Sementara sisanya, sekitar Rp9 triliun merupakan biaya pelatihan dengan jumlah bervariasi tergantung jenis pelatihan. "Untuk pelatihan, ada yang hanya Rp3 juta, ada juga yang butuh sampai Rp7 juta, Rp8 juta, kan keahliannya beda-beda," ungkapnya. Lebih lanjut, Rudy mengatakan program juga akan melibatkan pemerintah daerah dan Project Manager Officer (PMO). Namun, tidak ada aliran dana dari keduanya. "Pemda nanti bantu data untuk penempatan peserta, bisa memanggil industri pula untuk penempatan. Sementara PMO menentukan jenis pelatihan kepada peserta," jelasnya. Rudy memberi contoh, PMO akan diisi oleh para perusahaan rintisan, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Ruangguru, dan lainnya. PMO, katanya, juga akan mengatur kecukupan kuota dan mekanisme lainnya. "Tapi mereka, platform ini tidak mendapat fee, mereka hanya bantu kurasi, tinggal kerja sama business to business ke penyedia pelatihan," katanya. Ia turut mengingatkan bahwa peserta yang sudah pernah mengikuti program Kartu Prakerja, nantinya tidak bisa mengikuti lagi. "Satu kali ya sudah, kalau sudah lakukan, tidak bisa lanjut (coba keterampilan) yang lain," pungkasnya. Sementara wabah virus corona memang telah menimbulkan tekanan ekonomi di berbagai sektor industri. Salah satu akibatnya adalah perumahan pekerja di industri pariwisata akibat sepinya jumlah kunjungan turis dari luar negeri. (uli/age).

of 158.

Title DISNAKERTRANS CIANJUR CATAT PENURUNAN PEMOHON REKOMENDASI KERJA KELUAR NEGERI



Page/URL https://jabar.antaranews.com/berita/140446/disnakertrans-cianjur-catat -penurunan-pemohon-rekomendasi-kerja-keluar-negeri


Sentiment Positive

Cianjur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah pemohon rekomendasi keberangkatan sebagai buruh migran ke luar negeri menurun sejak dua bulan terakhir. "Selama Februari hanya tujuh orang yang mengajukan rekomendasi, bisanya dalam satu hari ada lima sampai sepuluh orang," kata Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi di Cianjur Kamis. Ia menjelaskan sejak merebaknya Covid-19 atau virus corona di sejumlah negara, diduga menjadi penyebab sementara menurunnya minat warga Cianjur untuk bekerja ke sejumlah negara luar seperi Asia dan beberapa negara di Timur Tengah. "Pemberangkatan sebenarnya sampai hari ini masih ada, ke kawasan Taiwan dan Hongkong. Kalau ke China kita tidak ada kerja sama penempatan, sehingga tidak ada TKI yang diberangkatkan ke sana," katanya. Sejak merebaknya virus corona di sejumlah negara, ungkap dia, pemerintah pusat sudah meminta agar dilakukan pengurangan pemberangkatan TKI ke negara yang rawan corona termausk ke negara yang sudah ditemukan warganya terpapar corona. Instruksi dari pusat tersebut, sudah disampaikan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan terus memberikan edukasi pada calon TKI yang tetap ingin berangkat bekerja. "Kami memberikan edukasi terkait prosedur keselamatan hingga kondisi kesehatan global saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan terjadinya hal yang tak diinginkan saat buruh migran berada di negara orang," katanya. Sementara hingga saat ini, tambah dia, belum ada permohonan pemulangan TKI asal Cianjur dari sejumlah negara Asi yang sedang dilanda virus corona, meskipun ada beberapa orang yang minta dipulangkan karena terlibat kasus bukan terpapar virus. "Kami terus berkomunikasi dengan masing-masing KBRI di negara TKI asal Cianjur bekerkja. Seluruh instansi terkait akan terus memantau kondisi buruh migran di seluruh negara," katanya.

of 158.

Title RSUD GARUT PERIKSA TKA BARU TIBA DARI TIONGKOK



Page/URL https://jabar.antaranews.com/berita/140422/rsud-garut-periksa-tka-baru -tiba-dari-tiongkok


Sentiment Positive

Garut - Tim medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Slamet Garut memeriksa seorang tenaga kerja asing di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk memastikan kondisi kesehatannya setelah pulang dari negaranya Tiongkok. "Hasil pemeriksaan terhadap TKA (tenaga kerja asing) kondisinya sehat, tidak sakit," kata Juru Bicara Tim Penanganan Inveksi Emerging Covid-19 Garut, Ricky Rizki Darajat kepada wartawan di Garut, Kamis. Ia menuturkan, warga negara asing itu secara inisiatif memeriksakan diri kesehatannya ke RSUD Dokter Slamet Garut untuk memastikan tidak terdampak virus corona sepulangnya dari Tiongkok. Warga Tiongkok itu, kata dia, sempat pulang ke negara asalnya pada peringatan Imlek selama beberapa hari, kemudian kembali ke Indonesia untuk bekerja di Garut. "Jadi dia sempat pulang dulu ke negaranya karena mau Imlek, sepulang dari sana ia secara inisiatif dan dukungan dari perusahaan untuk periksa kesehatan," katanya.

of 158.

Ia mengungkapkan, warga asing itu sebelum menjalani pemeriksaan sudah dalam keadaan bugar tidak terlihat sakit atau tanda-tanda terjangkit penyakit. Tim RSUD Garut, kata dia, secara intensif memeriksa kesehatan orang asing itu hingga hasilnya diputuskan tidak terjangkit virus yang selama ini tersebar di negaranya. "Untuk TKA ini kita tidak memutuskan negatif atau positif corona, karena sebelumnya dia memang sehat, jadi hasilnya ya sehat," katanya. Ricky menyampaikan, Tim Penanganan Infeksi Emerging Covid-19 Garut terus berupaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona terutama bagi warga yang baru pulang dari luar negeri. Pemkab Garut, lanjut dia, sebelumnya telah melakukan tindakan tepat dan cepat terhadap seorang warga Garut yang baru pulang dari Wuhan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ketika terlihat ada indikasi terserang penyakit. Hasil tes kesehatan terhadap warga Garut itu, kata dia, negatif, tim medis memutuskan penyakit yang dideritanya hanya influenza biasa sehingga bisa diperbolehkan pulang. "Meski hasilnya negatif, kita terus memantau dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat," kata Ricky.

of 158.

Title OMNIBUS LAWBUMERANG, ARIEF POYUONO INGATKAN KEKALAHAN PDIP DAN MEGAWATI 2004 SILAM

Media Name rmol.id


Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/03/12/425123/omnibus-law-bak-bumeran g-arief-poyuono-ingatkan-kekalahan-pdip-dan-megawati-2004-silam


Sentiment Negative

Kehadiran omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) diyakini akan menjadi bumerang bagi partai politik yang mendukung RUU sapu jagad tersebut dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Omnibus Law Langgar Konvensi ILO, Indonesia Bisa Kehilangan Subsidi Tarif Dagang Dunia Bukan tanpa alasan, saat ini RUU yang telah berada di meja DPR RI itu banyak ditentang para buruh. Sedangkan suara buruh dalam pemilu sangat penting diperhitungkan. "Omnibus law diterapkan, siap-siap parpol pendukung pada pemilu mendatang akan kehilangan suaranya," kata Ketum Serikat Buruh BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/3). Menurut Arief, kekuatan buruh terbukti kuat saat gelaran Pemilu 2004 silam. Saat itu, PDIP sebagai partai politik utama yang melahirkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mendapatkan perolehan suara yang turun drastis dibanding Pemilu 1999. "Suara di Pemilu 2004 jatuh hingga 50 persen dari Pemilu 1999, di mana Pemilu

of 158.

1999 PDIP mendapatkan 33,74 % suara dan di Pemilu 2004 mendapatkan 15.21 %. Puncaknya kekalahan Megawati-Hasyim dalam Pilpres 2004 oleh SBY-JK," tegas Arief yang uga Wakil Ketua Umum Gerindra ini. "Saat itu, hampir 90 persen buruh meninggalkan PDIP dan Ibu Megawati," sambungnya. Oleh karenanya, penolakan buruh terhadap omnibus law yang saat ini menggema tak bisa dipandang sebelah mata. Khusus untuk Jokowi, posisinya kini tak memiliki kepentingan politik di 2024. "Sehingga wajar Joko Widodo memaksakan UU omnibus law bisa segera ditetapkan karena tidak akan punya pengaruh besar terhadap karier politiknya setelah jadi presiden," tandasnya. EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: OMNIBUS LAW PDIP MEGAWATI.

of 158.

Title VIRUS CORONA, PEMERINTAH KAJI GRATISKAN IURAN BP JAMSOSTEK



Page/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200312180710-78-482963/virus-co rona-pemerintah-kaji-gratiskan-iuran-bp-jamsostek


Sentiment Positive

Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji pembebasan atau penundaan pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek ). Kajian ini dilakukan demi meredam dampak ekonomi akibat wabah virus corona atau Covid-19. Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan rencana ini merupakan usul langsung dari BP Jamsostek. Tujuannya, agar bisa meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah tekanan wabah virus. "BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) usulkan pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, tapi sekarang kan jenis programnya banyak," ungkap Susiwijono, Kamis (12/3). Saat ini, BP Jamsostek setidaknya memiliki lima program manfaat, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. "Nanti dilihat mana yang bisa bermanfaat untuk dorong relaksasi itu," imbuhnya. Kendati begitu, usulan ini masih dibahas oleh pemerintah dan BP Jamsostek. Bila sudah final, rencananya akan dituangkan ke dalam paket stimulus ekonomi jilid kedua yang akan diumumkan secara lengkap pada Jumat (13/3) besok. "Saat ini masih difinalisasi, kami selesaikan hari ini, besok diumumkan," ucapnya. Wabah virus corona yang muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Begitu pula dampak yang ditimbulkan ke sektor ekonomi. Di Tanah Air, virus corona menyerang pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Tanah Air diramal akan terpuruk akibat virus corona. Tak ingin dampak ekonomi membesar akibat corona, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang dirangkum dalam paket stimulus ekonomi jilid pertama dan kedua. Pada paket pertama, pemerintah fokus memberikan stimulus ke sektor pariwisata. Sementara di paket kedua, pemerintah akan memberi stimulus berupa relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25. Lalu, turut membebaskan bea masuk impor, percepatan izin ekspor-impor, dan lainnya. (uli/agt).

of 158.

Title REDAM DAMPAK VIRUS CORONA, PEMERINTAH USUL BP JAMSOSTEK TAK TARIK IURAN SEMENTARA

Media Name liputan6.com


Page/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4200434/redam-dampak-virus-corona -pemerintah-usul-bp-jamsostek-tak-tarik-iuran-sementara


Sentiment Positive

Jakarta Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus kedua sebagai upaya menangkal dampak penyebaran Virus Corona. Salah satunya, menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan selama satu semester atau enam bulan. Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, selain memberikan insentif tersebut pemerintah juga mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak menarik iuran. Rencana tersebut pun akan dibahas sore ini. "BPJS kita juga sedang mengusulkan pembebasan iuran BPJS," ujar Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Selama ini BPJS Ketenagakerjaan atau yang kerap disebut BP Jamsostek banyak menyajikan berbagai program perlindungan bagi karyawan. Program-program tersebut, bisa ditinjau untuk tidak ditarik dalam beberapa waktu. "Iuran programnya kan ada banyak ada Jaminan Kecelakaan Kerja, ada Jaminan Kematian, ada macam macam, jaminan pensiun. Kita mau lihat dulu mana mana yang kira-kira bisa bermanfaat mendorong relaksasi tadi," jelas dia. Adapun kepastian mengenai usulan tersebut akan disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Angka-angka besok pagi akan dijelaskan," tandas dia. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Pemerintah siap meluncurkan Stimulus Fiskal Jilid II guna menangkal wabah virus corona yang telah menyebar di Indonesia. Insentif baru itu berupa keringanan bagi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengatakan, pemerintah siap menggelontorkan anggaran lebih dari yang dikeluarkan pada stimulus jilid I, yakni sekitar Rp 10,3 triliun untuk merilis Stimulus Fiskal Jilid II. "Saya rasa lebih (dari Rp 10,3 triliun). Kalau dari hitung-hitungan sebenarnya lebih

of 158.

dari itu. Karena ini kan sifatnya multisektor, jadi tidak terbatas di sektor tertentu," kata Edi di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Selain pajak penghasilan, ia melanjutkan, stimulus kedua ini juga akan memberikan kemudahan proses pengembalian restitusi. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah disebutnya akan coba memutuskan final kebijakan tersebut Rabu sore ini. "Jadi tujuan untuk dari sisi produksi pajak ini adalah supaya mereka mempunyai aliran uang yang cukup. Jadi tidak tertahan karena harus kewajiban di pembayaran pajak. Desainnya, detilnya kan harus kita sepakati sore ini," tuturnya. Edi pun berharap, segala kemudahan yang diberikan dalam Stimulus Jilid II ini termasuk relaksasi pajak penghasilan akan bisa menaikkan atau menjaga daya beli, sehingga pekerja akan mendapatkan bagian secara penuh. "Ada mekanisme ditanggung pemerintah itu artinya sebagian dari pajak itu akan tidak dibayarkan oleh pembayar pajak. Dengan demikian si pembayar pajak akan mendapatkan take home pay, pendapatan dibawa pulang lebih tinggi, sehingga dia bisa menjaga kemampuan daya beli untuk konsumsi dan lain-lain," ungkapnya.

of 158.

Title TERDAMPAK VIRUS CORONA, 3 DAERAH INI BAKAL TERAPKAN KARTU PRAKERJA

Media Name liputan6.com


Page/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4200492/terdampak-virus-corona-3- daerah-ini-bakal-terapkan-kartu-prakerja


Sentiment Positive

Jakarta - Pemerintah Jokowi dalam waktu dekat akan meluncurkan kartu pra kerja untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja di Indonesia. Tiga daerah yang paling besar terdampak Virus Corona akan diutamakan mengikuti program tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan, ketiga daerah tersebut antara lain Bali, Riau dan Manado. Sebelumnya, uji coba kartu prakerja direncanakan untuk Jakarta, Bandung dan Surabaya. "Ini merupakan janji kampanye Presiden yang harus segera direalisasikan. Awal April dengan tiga daerah yang terdampak Covid-19 Riau, Manado dan Bali," ujar Rudy di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/3). Ketiga daerah tersebut dipilih karena berpotensi banyak mengalami kerugian usai Covid-19 menyebar di Indonesia. "Kenapa harus sekarang? Ini upaya mengurangi dampak Covid-19. Misalnya ada kena PHK mereka bisa apply kompetensi," jelasnya. Untuk menjalankan program kartu pra kerja, nantinya pemerintah akan membentuk badan pelaksana atau Project Management Office (PMO). PMO tersebut hingga kini masih digodok termasuk susunan pejabat yang akan bertanggungjawab nantinya melakukan assesment. "Ada PMO yang mengelola kartu pra kerja, sistemnya seperti apa itu akan ditentukan nanti. Agar berjalan dengan baik, nantinya PMO juga akan kerja sama dengan seluruh digital platform," paparnya. Adapun syarat mendapat kartu pra kerja tersebut harus berusia minimal 18 dan tidak sedang menjalani masa pendidikan. Sementara bagi pekerja yang sedang bekerja boleh mengikuti untuk meningkatkan skill yang dimiliki. "Syarat utamanya ya harus berusia minimal 18 tahun. Boleh yang tidak bekerja, yang bekerja juga boleh. Bisa untuk meningkatkan skill yang mereka inginkan. Nanti mendaftar lalu diarahkan ke bidang pelatihan tertentu. Setiap orang hanya boleh satu kali mengikuti," tandasnya. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com.

of 158.

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI

TERIMA KASIH

TELAH MEMBACA

kliping ketenagakerjaan 13 maret 2020

Documents