MAKALAHCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BAB IPENDAHULUAN

A.                Latar Belakang Corporate Social Responsibility(CSR)

CSR adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan.CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep danaplikasi dari konsep CSR pada saat sekarang ini telahmengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsepterdahulunya.

Perkembangan CSR secara konseptual baru dikemas sejaktahun  1980-an yang dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut:

1)      Maraknya fenomena “take over” antar korporasi yang kerapdipicu oleh keterampilan rekayasa finansial.

2)      Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnyapaham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secaraglobal.

3)      Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negaranegaraberkembang, sehingga di tuntut supaya memperhatikan: HAM,kondisi sosial dan perlakukan yang adil terhadap buruh.

4)      Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah)hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM(termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulaidari isu kemiskinan sampai pada kekuatiran akan punahnyaberbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistemsemakin labil.

5)      Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk danreputasi perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnisberkelanjutan.

Pada tahun 1990-an muncul istilah corporate socialreponsibility(CSR). Pemikiran yang melandasi CSR yang seringdianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidakhanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinyakepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan(stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajibandi atas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antarasebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di

dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas,pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan jugakompetitor. Perkembangan CSR saat ini juga dipengaruhi olehperubahaan orientasi CSR dari suatu kegiatan bersifat sukarelauntuk memenuhi kewajiban perusahaan yang tidak memiliki kaitandengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang, menjadisuatu kegiatan strategis yang memiliki keterkaitan denganpencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang.

Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka padatahun 2001, namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyakperusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yangmengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi mungkinkarena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti: standarpelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupunauditornya). Di samping itu sektor pasar modal Indonesia jugakurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yangmemasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telahmempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchangememiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporatesustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktikCSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki SociallyResponsible Investment (SRI) Index dan Financial Times StockExchange (FTSE) yang memiliki FTSE 4Good sejak 2001.

CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuahkewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadibagian dari kebijakan bisnis. Maka,bisnis tidak hanya menguruspermasalahan laba , tapi juga sebagai sebuah institusipembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosialterhadap lingkungan sekitar.

Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskanarti penting CSR, yaitu :

1)      Meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin;2)      Posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya;3)      Makin mengemukanya arti kesinambungan;4)      Makin gencar sorotan kritis dan resistensi publik, bahkan

bersifat anti perusahaan.5)      Tren ke arah transparansi;6)      Harapan terwujudnya kehidupan lebih baik dan manusiawi pada

era  millennium baru.Tak heran, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus

menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-

nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin besar padakalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial,yang akan terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkatoleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan nasional diberbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadapberbagai masalah kemasyarakatan

                        Namun, upaya penerapan CSR sendiri bukannyatanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga munculreaksi sinis. Ekonom Milton Friedman, misalnya, mengritikkonsep CSR, dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan padahakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan (returns) bagipemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain. Ada jugakalangan yang beranggapan, satu-satunya alasan mengapaperusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosialadalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya.Agar mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harusmenunjukkan bukti nyata bahwa komitmen mereka untukmelaksanakan CSR bukanlah main-main. Manfaat dari CSR itusendiri terhadap pelaku bisnis juga bervariasi, tergantungpada sifat (nature) perusahaan bersangkutan, dan sulit diukursecara kuantitatif.

BAB IIPEMBAHASAN

A.   Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)Walaupun konsep CSR dewasa ini sangat popular, namun

belum dijumpai keseragaman dalam mendefinisikan konsep CSR.Istilah CSR sendiri diperkenalkan pertama kali dalam tulisanSocial Responsibility of the Businessman tahun 1953. CSRdigagas Howard Rothmann Browen untuk mengeleminasi keresahandunia bisnis. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaanmengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnismereka. CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan darikalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberikontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkankualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, sertakomunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalaminteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Dibawah ini diberikan beberapa definisi yang dikutip daribeberapa ahli dan juga dari buku Membedah Konsep dan AplikasiCSR karangan Yusuf Wibisono (2007), buku Corporate SocialResponsibility dari A.B. Susanto (2007), dan beberapa buku lainnya.

a)      The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikanCSR sebagai “Continuing commitment by business to behave athically andcontribute to economic development while improving the quality of life of theworkforce and their families as well as of the local community and society at large”.[“Komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etisdan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkankualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyrakat local,serta masyarakat luas pada umumnya.”]

b)      EU Green Paper on CSR memberikan definisi CSR sebagai “ a conceptwhereb companies intergrate social and environmentalconcerns in their businessoperations and it their interaction with their stakeholders on a voluntarybasis.” [“Suatu konsep dimana perusahaan menginterasikanperhatian pada masyarakat dan lingkungan dalm operasibisnisnya serta dalam interkasinya dengan para pemangkukepentingan secara sukarela.”]

c)      Magnan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai “ a business actsin a socially responsible manner when its decision and account for and balancediverse stakeholder interest”. [“Suatu bisnis dikatakan telahmelaksanakan tanggungjawab sosialnya jika keputusan-keputusan

yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antarberbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda”.]

d)     A.B. Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggungjawabperusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan.Tanggungjawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dankaryawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhanperusahaan, sedangkan tanggungjawab ke luar dikaitkan denganperan perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangankerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat,serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang.

e)      Elkington mengemukakan bahwa tanggaungjawab socialperusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih popular dengansingkatan 3P, yaitu: mencapai keuntungan (profit) bagiperusahaan, memberdayakan masyarakat (people), dan memeliharakelestarian alam (planet).

f)       Kotler dan Nancy CSR didefinisikan sebagai komitmenperusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melaluipraktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumberdaya perusahaan

g)      CSR Forum, CSR didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukansecara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilaimoral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan,komunitas dan lingkungan.

Jika dilihat dari beberapa definisi CSR diatas, tampak bahwasecara umum CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukanoleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagaibentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitardimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itubermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan,pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untukpemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitasmasyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakatbanyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaantersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakanfenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dankepentingan stakeholder-nya.

Berdasarkan dari konsep 3P yang dikemukakan Elkington,konsep CSR sebenarnya ingin memadukan tiga fungsi perusahaansecara seimbang, yaitu :

a)      Fungsi Ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisonalperusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan(profit) bagiperusahaan.

b)     Fungsi Sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melaluipemberdayaan manusianya, yaitu para pemangkukepentingan(people) baik pemangku kepentingan primer maupunpemangku ke[entingan sekunder. Selain itu, melalui fungsi niperusahaan berperan menjaga keadilan ndalam membagi manfaatdan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitasperusahaan.

c)      Fungsi Alamiah. Perusahaan berperan dalam menjagakelestarian alam(planet). Perusahaan hanya merupakan salahsatu elemen dalam system kehidupan di bumi ini. Bila bumi inidirusak maka seluruh bentuk kehidupan di bumi akan terancammusnah. Bila tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin akan adaperudahaan yang masih bertahan hidup?

Menurut Philip Kotler, ada enam program CSR yang mungkinuntuk dijalankan sebuah perusahaan:

1)      Cause Promotion. Perusahaan menyediakan dana ataumenyediakan resources lainya seperti tenaga sukarela ataumendukung kegiatan pengumpulan dana untuk membiayai suatuprogram CSR. Contoh, Body Shop mendukung kampanye  untuk antipengunaan binatang  sebagai percobaan untuk produk-produkkosmetik.

2)      Cause-Related Marketing. Peresahaan mendukung suatu programCSR tertentu dengan cara menyumbangkan dana dari hasilpenjualan produk perusahaan, biasanya dilakukan untuk jenisproduk tertentu dan untuk periode  tertentu saja.Contoh,Avonand The Avon Foundation mendukung program kampanye kankerpayudara tentang penyebab dan penangulangannya

3)      Corporate Social Marketing. Perusahaan mendukung programCSR yang sifatnya  kampanye perubahan perilaku yang tidak baikmenjadi baik atau lebih baik seperti, peningkatan kesehatanmasyrakat, keselamatan kerja, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Bisa dilakukan sendiri atau mencarimitra yang mempunyaikepedulian yang terhadap isu yang sama. Contoh, The Home Depotmengkampanyekan dan memberikan petunjuk mengenai bagaimanamenghemat pengunaan air melalui brosur,pelatihan dan lain-lain.

4)      Corporate Philanthropy. Program CSR ini dilakukan dengancara memberikan bantuan langsung, baik dana maupun tenagaterhadap isu sosial tertentu.Contoh, Microsoft memberikanbantuan uang tunai dan software gratis kepada sekolah-sekolah

5)      Community Voluntering. Perusahaan memberikan bantuan untukisu tertentu dengan cara memberikan bantuan tenaga sukarela

yang diperlukan dalam program CSR tersebut. Contoh, IBMmemberikan bantuan dengan cara memberikan pelatihan tentangkomputer kepada siswa.

6)      Social Responsible Business Practice. Program CSR inidilakukan dengan melakukan untuk tujuan meningkatkan kualitashidup masyarakat dengan cara memilih cara-cara operasi yangsesuai dengan kondisi masyarakat. Pemilihan cara-cara oeprasiyangs esuai dengan etika dan moral yang berkembangdimasyarakat.Contoh, Kraft Food bekerja sama dengan  WellnessAdvisory Council mencantumkan label nutrisi dalam setiapkemasan produknya.

Berkaitan dengan implementasi CSR perusahaan dapatdikelompokan kedalam beberapa kategori untuk menggambarkankomitmen dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR.Dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapankategori perusahaan. Perusahaan yang ideal memiliki kategorireformis dan progresif. Dalam kenyataan, kategori ini bisasaling bertautan.

1.      Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnyaanggaran CSR, ada empat kategori yaitu;

         Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dananggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanyatermasuk dalam kategori ini.

         Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungantinggi, namun anggran CSR-nya rendah seperti perusahaan besarnamun pelit.

         Perusahaan Humanis. Meskipun profitnya perusahaan rendah,proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. Layak disebutperusahaan dermawan atau baik hati.

         Perusahaan Reformis. Perusahaan yang memiliki profit dananggran CSR yang tinggi. Perusahaan yang sudah menempatkan CSRpada strategi bisnisnya, memandang CSR bukan sebagai beban,melainkan sebagai peluang untuk maju.

2.      Berdasarkan tujuan perusahaan dalam implementasi CSR, adaempat kategori yaitu;

         Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan CSR tanpatujuan jelas, sekedar melakukan kegiatan karitatif. Perusahaanseperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal kurangbermanfaat bagi perusahaan.

         Perusahaan Impresif. Perusahaan yang menggunakan CSR untukpromosi alias tebar pesona daripada untuk pemberdayaan.

         Perusahaan Agresif. CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaanketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkankarya nyata ketimbang tebar pesona.

         Perusahaan Progresif. Perusahaan menerapkan CSR untuktujuan pemberdayaan dan sekaligus promosi. Promosi dan CSRdipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satusama lain bagi kemajuan perusahaan.

B.   Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability

perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripadasekedar profitability. Manfaat bagi masyarakat dan keuntunganbagi perusahaan Manfaat bagi masyarakat dan perusahaan itusangat bagus dengan adanya CSR ini. Karena di dalam CSR initerdapat point-point seperti :

         Pengembangan Ekonomi misalnya kegiatan di bidan pertanian,peternakan,koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

         Kesehatan dan Gizi Masyarakat misalnya penyuluhan,pengobatan, pemberian gizibagi balita, program sanitasimasyarakat dan sebagainya.

         Pengelolaan Lingkungan misalnya penanganan limbah,pengelolaan sampah rumah tangga, reklamasi dan penanganandampak lingkungan lainnya.

         Pendidikan, Ketrampilan dan Pelatihan misalnya pemberianbeasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu, magangatau job training, studi banding,peningkatan ketrampilan,pelatihan dan pemberian sarana pendidikan.

         Sosial, Budaya, Agama dan Infrastruktur misalnya kegiatanbakti sosial, budayadan keagamaan serta perbaikaninfrastruktur di wilayah masyarakat setempat.

Dari point-point tersebut jadi bisa diambil kesimpulannyabawa manfaat CSR bagi masyarakat itu ialah

         Masyarakat jadi lebih mudah dalam mendapatkan hak nyasesuai dengan sila-4,

         Dapat membantu masyarakat apabila ingin melakukan kegiataanperekonomian,

         Meningkatkan tingkat kesehatan,         Mengurangi tingkat penggangguran dan         Mengurangi tingkat putus sekolah masyarakat.

Kemudian manfaat bagi perusahan adalah

         Perusahaan lebih mudah mengalokasikan dana yang mengendapmelalui kegiatan pemberian kredit bagi masyarakat yang inginmelakukan kegiatan ekonomi seperti (KUR)

         Dapat meningkatkan penghasilan perusahaan juga sebabapabila taraf hidup masyarakat maju maka daya beli masyarakatjuga akan bertambah hal ini yang akan menjadi bertambahnyapenghasilan bagi perusahaan.

         Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merekperusahaan;

         Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial;         Mereduksi risiko bisnis perusahaan;         Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;         Membuka peluang pasar yang lebih luas;         Mereduksi biaya misalnya terkait dampak lingkungan;         Memperbaiki hubungan dengan stakeholders;         Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;         peluang mendapatkan penghargaan

Lalu jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSRterhadap perusahaan (Wikipedia, 2008) :

         Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kiankompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas,baik dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakancustomer loyalty. The Body Shop dan BP (dengan bendera “BeyondPetroleum”-nya), sering dianggap sebagai memiliki image unikterkait isu lingkungan.

         Human resources. Program CSR dapat membantu dalam perekrutankaryawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saatinterview, calon karyawan yang memiliki pendidikan danpengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnisperusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagistaf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dandedikasi dalam bekerja.

         License to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR dapatmendorong pemerintah dan publik memberi ”ijin” atau ”restu”bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dankepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

         Risk management. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagisetiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi,kecelakaan karyawan atau kerusakan lingkungan. Membangunbudaya ”doing the right thing” berguna bagi perusahaan dalammengelola resiko-resiko bisnis.

C.   Tingkat/Lingkup Keterlibatan dalam CSR

Walaupun sudah banyak perusahaan yang menyadaripentingnya untuk menajalankan CSR, namun masih ada juga yangkeberatan untuk menjalankannya. Bahkan di antara mereka yangsetuju agar perusahaannya menjalankan CSR, masih terdapatperbedaan dalam memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalammenjalankan program CSR. Pada akhirnya, keberhasilan CSR dancakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukanolehtingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangkukepentingan terkait lainnya. Ada tiga tingkat kesadaran yangdimiliki oleh seseorang yaitu, tingkat kesadaran hewani,tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadarantransedental. Mereka yang masih berkeberatan dengan programCSR ini dapat dikatakan bahwa mereka masih mempunyai tingkatkesadaran hewani,dan masih menganut teori etika egoisme.Program CSR akan berjalan efektif bila para pihak yang terkaitdalam bisnis (oknum pengelola, pemerintah, dan masyarakat)sudah mempunyai tingkat kesadaran manusiawi atau transedental,serta menganutteori-teori etika dalam koridor utilitarianisme,deontologi, keutamaan, dan teonom.

Lawrence, Weber, dan Post (2005) melukiskan tingkatkesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis denganpara pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan,yaitu : inactive, reactive, proactive, dan interactive.

1.       Perusahaan yang inactive sama sekali mengabaikan apa yangmenjadi perhatian pihak pemangku kepentingan.

2.       Perusahaan yang reactive hanya bereaksi bila ada ancamanatau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan daripihak pemangku kepentingan tertentu.

3.       Perusahaan yang proactive akan selalu mengantisipasiapasaja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan,sedangkan

4.       Perusahaan yang interactive selalu membuka diri danmengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saatatas dasar saling menghormati, saling memercayai, dansalingmenguntungkan.

Berdasarkan tingkap/lingkup keterlibatan ini, Lawrence,Weber, dan Post (2005) membedakan dua prinsip CSR, yaitu:prinsip amal (charity principles) dan prinsip pelayanan

(stewardship principles). Perbedaan kedua prinsip ini terletakpada perbedaan kesadaran dan ruang lingkup keterlibatan.Berikut cirri-ciri yang membedakannya.

Ciri-ciri Prinsip Amal Prinsip PelayananDefinisi Bisnis seharusnya

memberikan bantuansukarela kepada orangatau kelompok yangmemerlukan

Sebagai agen publik,tindakan bisnis seharusnyamempertimbangkan semuakelompok pemagkukepentingan yangdipengaruhi oleh keputusandan kebijakan perusahaan.

TipeAktivitas

Filantropi korporasi :tindakan sukarela untukmenunjang citaperusahaan

Mengakui adanya salingketergantungan perusahaandengan masyarakat;Menyeimbangkan kepentingandan kebutuhan semua ragamkelompok di masyarakat.

Contoh Mendirikan yayasanamal, berinisiatifuntuk menanggulangimasalah social, bekerjasama dengan kelompokmasyarakat yangmemerlukan

Pribadi yang tercerahkan,memenuhi ketentuan hukum,menggunakan pendekatanstakeholders dalamperencanaan strategisperusahaan.

D.   Teori Pendukung CSRMenurut Parsons (1961) teori CSR dan pendekatan terkait

difokuskan pada salah satu aspek berikut realitas sosial: ekonomi,politik, integrasi sosial dan etika yang dapat diamati dalam sistemsosial.

1.      Teori Instrumental. Teori ini mengasumsikan bahwa korporasimerupakan instrumen untuk penciptaan kekayaan dan bahwa ini adalahtanggung jawab sosialnya. Hanya aspek ekonomi dari interaksi antarabisnis dan masyarakat dianggap. Jadi setiap kegiatan sosial yangseharusnya diterima jika, dan hanya jika, itu konsisten denganpenciptaan kekayaan. Teori ini disebut Teori berperan karena merekamemahami CSR sebagai sarana hanya untuk akhir keuntungan.

2.      Teori Politik. Teori kedua yang kekuatan sosial perusahaanditekankan, khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat dan tanggungjawab dalam arena politik terkait dengan kekuasaan ini. Hal ini

menyebabkan perusahaan untuk menerima tugas sosial dan hak atauberpartisipasi dalam kerjasama sosial tertentu.

3.      Teori Integratif. Teori ini menganggap bahwa bisnis harusmengintegrasikan tuntutan sosial. Mereka biasanya berpendapat bahwabisnis tergantung pada masyarakat untuk kelangsungan dan pertumbuhandan bahkan untuk keberadaan bisnis itu sendiri. Tuntutan sosial umumnyadianggap sebagai cara di mana masyarakat berinteraksi dengan bisnis danmemberikan suatu legitimasi dan prestise tertentu. Akibatnya, manajemenperusahaan harus memperhitungkan tuntutan sosial, dan mengintegrasikanmereka sedemikian rupa bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan nilai-nilai sosial. Jadi, isi dari tanggung jawab bisnis terbatas pada ruangdan waktu dari setiap situasi tergantung pada nilai-nilai masyarakatpada saat itu, dan datang melalui peran fungsional perusahaan (Prestondan Post, 1975). Dengan kata lain, tidak ada tindakan khusus yangmanajemen bertanggung jawab untuk melakukan seluruh waktu dan dalamsetiap industri.

4.      Teori Etis. Teori keempat memahami bahwa hubungan antara bisnis danmasyarakat tertanam dengan nilai-nilai etika. Hal ini menyebabkan visiCSR dari perspektif etika dan sebagai konsekuensinya, perusahaan harusmenerima tanggung jawab sosial sebagai kewajiban etis atas pertimbanganlainnya.

E.   Pro dan Kontra terhadap CSRSebagimana telah diungkap sebelumnya, masih banyak pihak

yang menentang implementasi CSR walaupun telah banyak pelakubisnis dan pemangku kepentingan terkait yang menyadari danmenyetujui pentingnya perusahaan untuk melaksanakan programCSR. Proses lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas diIndonesia-yang dalam salah satu pasalnya (Pasal 74) mewajibkanperusahaan untuk menjalankan tanggung jawab social danlingkungan-telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra. Inimenunjukkan bahwa para pelaku bisnis-khususnya di Indonesia-belum banyak yang mendukung program CSR ini. Tidak sulitmemperoleh fakta untuk mendukung fenomena ini. Lihat sajamisalnya kasus Lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo,kasusuFreeport di Papua, kerusakan hutan lumpuhnya bandaraInternasional Soekarno-Hatta dan akses jalan tol ke bandarakarena banjir dan, sebagainya. Semua ini ada hubungannyadengan aktivitas bisnis yang tidak peduli dengan lingkungansocial dan alam sekitar. Ketersendatan pelaksanaan CSR initidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga hamper di semuaNegara termasuk Negara-negara maju.            Pada konferensi tentang pemanasan global yangdihadiri oleh hamper semua Negara di dunia pada akhir tahun

2007 di Bali, semua Negara menyadari dan sepakat bahwapemanasan global yang terjadi dewasa ini disebabkan olehkelalaian umat manusia pada umunya dan masyarakat bisnis padakhususnya dalam menjaga kelestarian alam. Namun memasuki sesiperundingan mengenai bagaimana mengatasi filantropi pemanasanglobal ini, timbullah perdebatan sengit dan berlarut-larutyang justru hambatannya dating dari Negara-negara maju yangdipelopori oleh Amerika Serikat. Hal ini tidk mengherankankarena bila membicarakan program CSR, berarti membawakonsekuensi biaya yang harus dipikul dalam menanggulangikerusakan lingkungan. Akhirnya disini muncul kermbali egoismNegara atau egoism kelompok usahawan besar yang kurangmenyadari pentingnya tindakan bersama dalam menyelamatkanlingkungan hidup.            Sonny Keraf (1998) telah mencoba menginvetarisasialasan-alasan bagi yang mendukung dan menentang perlunyaperusahaan menjalankan program CSR.

1.      Alasan-alasan yang menentang antara lain :a)      Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya

mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga social.b)      Perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan

membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan.c)      Biaya kegiatan social akan meningkatkan biaya produk yang

akan ditambhakan pada harga produk sehingga pada gilirannyaakan merugikan konsumen/masyarakat itu sendiri.

d)     Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalammenjalankan kegiatan social.

2.      Alasan-alasan yang mendukung CSR yaitu :a)      Kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang semakin kritis

terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusakalam serta merugikan masyarakat sekitarnya.

b)      Sumber daya alam yang semakin terbatas.c)      Menciptakan lingkungan social yang lebih baik.d)     Perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan

kekuasaan dalam memikul beban social dan lingkungan antarapemerintah, perusahaan dan masyarakat.

e)      Bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang bergunaf)       Menciptakan keuntungan jangka panjang

F.     CSR dan Hukum Perseroan di Indonesia

Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkanatas paying hokum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentangperseroan terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabutdan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.Sebagimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007,yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hokum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2007, dikatakan alas an pencabutan Undang-UndangNomor 1 tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40tahun 2007. pertimbangan tersebut antar alain karena adanyaperubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan denganteknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunyapeningkatan pelayanan dan kepastian hokum, kesadaran socialdan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuaidengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Dan untuk CSR sendiri jelas ditegaskan dalam 2 Undang-undang, yakni UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(PT) pasal 74 & UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modalpasal 15,17 & 34.

1.      UU PT No.40 tahun 2007 pasal 74, berisi :Ayat (1)           : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajibmelaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ayat (2)           : Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yangdianggarkan & diperhitungkan sebagai biaya perseroan yangpelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan &kewajaran.

Ayat (3)           : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)           : Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawabsosial & lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.      UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 &34, berisi :Pasal 15Setiap penanam modal berkewajiban:

a.       menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;b.      melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;c.       membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;d.      menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

kegiatan usaha penanaman modal; dane.       mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidakterbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untukpemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkunganhidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 34

1)      Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimanaditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratifberupa:

a.       peringatan tertulis;b.      pembatasan kegiatan usaha;c.       pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman

modal; ataud.      pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman

modal.2)      Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3)      Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usahaperseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

G.  CSR dan Implikasinya pada Iklim Penanaman Modal diIndonesia

Penanaman modal dalam  UUPM No. 25 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1dinyatakan bahwa ”Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanammodal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asinguntuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Kehadiran UUPM NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modaldiharapkan, mampu memberikan angin segar kepada investor dan memberikaniklim investasi yang menggairahkan. Kenyamanan dan ketertarikaninvestor asing terutama apabila terciptanya sebuah kepastian hukum dan

jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yangditanamkan.       Secara garis besar tujuan dari dikeluarkannya UU PM tentunya disamping memberikan kepastian hukum juga adanya transparansidan tidak membeda-bedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepadainvestor dalam dan luar negeri.

Dengan adanya kepastian hukum dan jaminan kenyamanan sertakeamanan terhadap investor, tentunya akan meningkatkan daya saingIndonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter.Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagiandari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagaiupaya untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakanlapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorongpembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraanmasyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapaiapabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi,antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusatdan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, sertaiklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamananberusaha. Dengan perbaikan faktor tersebut, diharapkan realisasipenanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan yang diharapkan oleh pembentuk UU PM,didasarkan pada semangat ingin menciptakan iklim penanaman modal yangkondusif yang salah satu aturannya mengatur tentang kewajiban untukmenjalankan CSR. Bagi pelaku usaha (pemodal baik dalam maupun asing)memiliki    kewajiban untuk menyelenggarakan CSR baik dalam aspeklingkungan, sosial maupun budaya.

Penerapan kewajiban CSR sebabagaimana diatur dalam UU No. 25Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Pasal 15 huruf b menyebutkan”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosialperusahaan”. Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksiadministrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitaspenanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkanyang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawabyang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetapmenciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai denganlingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Ilustrasi yang menggambarkan keinginan dari berbagai anggotadewan pada waktu itu adalah kewajiban CSR terpaksa dilakukan lantaranbanyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, lepasdari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan. ”Pengalaman

menunjukkan, bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukankegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadapkepentingan sosial”. Beberapa contoh kasus , seperti : lumpur Lapindodi Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia,konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi diArun, pencemaran oleh Newmont di Teluk Buyat dan sebagainya.

Alasan lainnya adalah kewajiban CSR juga sudah diterapkan padaperusahaan BUMN. Perusahaan-perusahaan pelat merah telah lamamenerapkan CSR dengan cara memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalambentuk pembangunan fisik. Kewajiban itu diatur dalam Keputusan MenteriBUMN maupun Menteri Keuangan sejak tahun 1997. ”oleh karena itu,perusahaan yang ada di Indonesia sudah waktunya turut serta memikirkanhal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dimana perusahaan ituberada”. 

Tren globalisasi menunjukkan hal-hal yang berkaitan denganlingkungan sudah menjadi hal yang mendesak bagi kepentingan umatmanusia secara keseluruhan. Lingkungan hidup yang sehat merupakanbagian dari hak azasi manusia. Di Inggris dan Belanda misalnya, CSRmenjadi sebuah penilaian hukum oleh otoritas pasar modal, disampingpenilaian dari publik sendiri. ”Kalau perusahaan itu tidak pernahmelakukan CSR justru kinerja saham di bursa saham kurang bagus”.

CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagaiinstrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karenaitu harus dibantah pendapat yang menyatakan CSR identik dengan kegiatansukarela, dan menghambat iklim investasi. CSR merupakan sarana untukmeminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadappublik, khususnya dengan para stakeholdernya. Maka dari itu, sangattepat apabila CSR diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnyamandatory dan harus dijalankan oleh pihak perseroan selama masihberoperasi. Demikian pula pemerintah sebagai agen yang mewakilikepentingan publik. Sudah sepatutnya mereka (pemerintah) memilikiotoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi CSR.

Dengan demikian, keberadaan perusahaan akan menjadi sangatbermanfaat, sehingga dapat menjalankan misinya untuk meraihoptimalisasi profit, sekaligus dapat menjalankan misi sosialnya untukkepentingan masyarakat. Pengaturan mengenai tanggung jawab penanammodal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat,memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturanperundang-undangan.

Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan mampumenciptakan iklim investasi (penanaman modal). Anggapan yang mengatakanbahwa CSR akan menghambat iklim investasi patut ditolak. Ada kewajibanbagi setiap penanam modal yang datang ke Indonesia wajib mentaati

aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, apapun bentuknya.Indonesia masih menjanjikan bagi investor dalam maupun asing. Sumberdaya alam masih merupakan daya tarik tersendiri dibandingkan negara-negara sesama ASEAN dalam posisi  Sumber Daya Alam (SDA) dan SumberDaya Manusia (SDM). Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangidengan  manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastrukturt, manusia,pengetahuan dan fisik.

UU PM memberikan jaminan kepada seluruh investor, baik asingmaupun lokal, berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan,akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara,kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional.   

CSR dalam UUPM dapat terlaksana jika dibarengi dengan lembagayang kuat dalam menegakkan aturan dan proses yang benar. Sebagaimanadikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadaiharus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidahdan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapiharus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (processes) yangdiperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. 

H.  CSR Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Menurut Edi Suharto (2008), peraturan tentang CSR yang

relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentangBUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh PeraturanMenteri Negara BUMN No.:Per-05/MBU/2007 yang mengatur mulaidari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Sepertidiketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selainmencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikanbimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golonganlemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permeneg BUMNmenjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihanlaba bersih perusahaan sebesar maksimal 2 persen yang dapatdigunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yangberhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersihmaksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliarper tahun. Namun, UU ini pun masih menyisakan pertanyaan.Selain hanya mengatur BUMN, Program Kemitraan perlu dikritisisebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Menurut Sribugo Suratmo(2008), kegiatan Kemitraan mirip dengan sebuah aktivitassosial dari perusahaan namun di sini masih ada unsur bisnisnya

(profit motive). Masing-masing pihak harus memperolehkeuntungan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam kedudukannyamemiliki posisi yang sangat strategis. Selaku unitbisnis/entitas usaha, BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas(PT) tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Perseroan TerbatasNo.40/2007. Sedangkan dalam kedudukan selaku entitas usahayang dimiliki oleh Negara, maka BUMN tunduk pada Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam kaitannya denganpelaksanaan PKBL sebagaimana diamanatkan UU No.19/2003 dankewajiban pelaksanaan CSR sebagai amanat UU No.40/2007 dapatdijabarkan sebagai berikut :

Untuk pelaksanaan PKBL di BUMN, diatur dalam Pasal 2 danPasal 88 UU No. 19/2003 tentang BUMN sebagai berikut:

a.       Pasal 2 ayat (1) huruf e. Salah satu maksud dan tujuanpendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan danbantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, danmasyarakat.

b.      Pasal 88 ayat (1). BUMN dapat menyisihkan sebagian lababersihnya untuk keperluan pembinaan  usaha kecil/koperasiserta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

c.       Pasal 88 ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya dalam butir 5 Pasal 1 UU No.19/2003 tersebutdinyatakan "Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untukmewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilikmodal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanPKBL yang diatur oleh Menteri Negara BUMN dalam PeraturanNo.:Per-05/MBU/2007 tentang PKBL adalah dalam kedudukanMenteri Negara BUMN selaku pemegang saham di BUMN.

Terbitnya UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas yangantara lain mengatur kewajiban pelaksanaan tanggung jawabsosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas di satu pihakdan berlakunya kewajiban BUMN melaksanakan PKBL di lain pihakmenimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena pada dasarnyakedua hal tersebut mengatur tentang tanggung jawab Perseroan.Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mengenai hal tersebutagar tidak menimbulkan kerancuan dalam implementasinya bagiperusahaan BUMN di masa datang.

BAB IIIKESIMPULAN DAN SARAN

A.   KESIMPULANCSR merupakan kewajiban mutlak perusahaan sebagai suatu

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kepedulian danperhatian pada komunitas sekitarnya. Pandangan perusahaanterhadap kewajiban tersebut berbeda-beda. Mulai dari anggapansekedar basa-basi atau suatu keterpaksaan, hanya untukpemenuhan kewajiban, hingga pelaksanaan berdasarkan asaskesukarelaan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan olehperusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupanyang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhanmasyarakat penerima CSR.

CSR memberikan manfaat yang sangat besar dalammenyejarterakan masyarakat dan melestarikan lingkungansekitarnya, serta bentuk investasi bagi perusahaan pelakunya.Investasi bagi perusahaan dapat berupa jaminan keberlanjutanoperasi perusahaan dan pembentukan citra positif perusahaan.Manfaat ini dapat diperoleh apabila perusahaan menerapkan CSRatas dasar kesukarelaan, sehingga akan timbul hubungan timbalbalik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar.Masyarakat akan secara sukarela membela keberlanjutanperusahaan tersebut dan memberikan persepsi yang baik padaperusahaan. Dengan begitu citra positif perusahaan akanterbentuk dengan sendirinya.

B.   SARANBerdasarkan pada pembahasan CSR di makalah ini, maka :

         Sebaiknya perusahaan memandang dan melaksanakan CSR secarasukarela sebagai bentuk kearifan moral perusahaan

         Dalam pelaksanaan dan penerapan CSR, sebaiknya tujuan danfokus utamanya adalah kesejahteraan masyarakat dan upayapelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosialperusahaan

         Perusahaan sebaiknya menjalin hubungan dan komunikasi yang  baik dengan komunitas sekitar, agar penerapan CSR tepat padasasaran yang diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

1.      http://www.scribd.com/doc/39325003/Makalah-CSR2.      http://wayangputra.blogspot.com/2012/11/pengertian-

corporate-social.html3.      http://www.mediaqitafoundation.org/CSR.html4.      http://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/10/17/corporate-

social-responsibility-csr/5.      http://bisnisgroup.wordpress.com/2008/10/10/tindakan-dari-

corporate-social-responsibility-yang-dilakukan-oleh-perusahaan-indosat/

6.      http://sumurung.wordpress.com/2009/02/24/csr-dan-undang-undang-no40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/

7.      http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html

8.      http://blognyamitra.wordpress.com/2012/04/05/csr-tanggung-jawab-sosial-diatur-oleh-undang-undang/

9.      http://www.csrbusinessindonesia.com/2009/08/corporate-social-responsibility_05.html

10.   http://biola22.wordpress.com/category/makalah-csr/