lkjip dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF


Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi

kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut,

perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan

utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, wajib menyusun LKjIP.

Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas Laporan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2020 ini bertujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati

Pulang Pisau dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai

dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau untuk lebih

meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi

tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat

kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai, sehingga dapat dirumuskan solusi

untuk perbaikan di masa mendatang.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 dalam

mendukung Misi bupati Pulang Pisau yang ke V dari RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

2018-2023 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi

Kerakyatan adalah “Unggul Dalam Kualitas Pelayanan, Mewujudkan Pelayanan Yang

Profesional dan Akuntabel Demi Kepuasan Masyarakat“. Untuk mewujudkan visi

IKHTISAR EKSEKUTIF


tersebut, pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 8 (delapan) program dengan 32 (tiga

puluh dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.506.790.000,- (satu milyar lima

ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Realisasi penyerapan

anggaran pada Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp

1.333.909.579,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan

ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau mencapai 88,53%. Capaian

tersebut karena adanya penghematan yang berasal dari program kegiatan dengan

tidak mengurangi outcome capaian kinerja.

Jumlah sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 sesuai dengan Penetapan

Kinerja (PK) Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui

program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD

Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020. Berdasarkan penilaian pencapaian sasaran

tahun 2020, 2 (dua) sasaran dimaksud telah berhasil mencapai target sasaran kinerja

100% dengan realisasi keuangan per sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

penanaman modal” capaian kinerjanya 100% dengan realisasi keuangan

99,90%;

2. Sasaran “Meningkatnya perekonomian daerah melalui promosi potensi investasi

daerah” capaian kinerjanya 100% dengan realisasi keuangan 99,85%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau maka

perlu meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan prima serta pemenuhan

sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengembangan

sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau lebih baik dan akuntabel

antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat

sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi

antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan

dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai

bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan

rahmat-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

ini sesuai rencana, dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta

mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan dan analisis

akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi

keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing

bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance,

yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Pulang Pisau.

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada

pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai

bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau ditahun selanjutnya serta dapat mendorong

peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dan visi - misi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, 13 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PULANG PISAU,

LETING, S.Sos Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650525 198702 1 005


DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL .................................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Gambaran Umum DPMPTSP Kab. Pulang Pisau .................................... 3

1. Tugas Pokok dan Fungsi.................................................................. 3

2. Struktur Organisasi ......................................................................... 4

C. Maksud dan Tujuan LKjIP 2019......................................................... 26

D. Isu-Isu Strategis ................................................................................. 26

E. Sistematika Penyajian ......................................................................... 26

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja .......................................................................... 28

B. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi................................................................... 35

B. Realisasi Anggaran ..................................................................... 39

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 45

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DPMPTSP Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Pendidikan S.d 31 Desember 2020 .............................................. 22

Tabel 1.2 Sarana Prasarana .................................................................................. 22

Tabel 2.1 Tujuan ............................................................................................. 29

Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran – Strategi – Program ................................................... 30

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ............................................................... 33

Tabel 3.1 Sasaran - 1 .......................................................................................... 37

Tabel 3.2 Sasaran - 2 ........................................................................................... 38

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020 .............................................................. 40

Tabel 3.4 Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020................................................ 40


DAFTAR GAMBAR

Gamb. 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Pulang Pisau .................................... 21


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas da

fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,

yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 ini disusun berdasarkan amanat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.


Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan memberikan

informasi kinerja kepada Bupati Pulang Pisau dan berbagai pihak yang

berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya

perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau untuk meningkatkan kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang

perizinan dan non perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau memiliki peran yang sangat strategis, yakni

melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan secara terpadu.


Tahun 2020 ini disusun sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2020 yang

dijabarkan dalam kegiatan yang bertolok ukur pada Indikator Kinerja Utama Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akhirnya

akan dapat menciptakan perencanaan yang berkualitas. Oleh sebab itu laporan


kinerja ini disusun untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020,

pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait

dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SOPD,

RKPD/Renja SOPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaann Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang

Pisau 2018-2023;

6. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06);


7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 030);

8. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020.

B. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, serta Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

penanaman modal dan PTSP secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah Kabupaten Pulang Pisau;

2. Perumusan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;

3. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;

4. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;

5. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan PTSP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;


6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

7. Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal dan PTSP yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;

8. Perumusan dan menyiapkan kebijakan di bidang administrasi dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program dan pelaporan;

9. Pengkoordinasian kegiatan penanaman modal dan PTSP dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Pengkoordinasian dengan instansi/satuan kerja terkait lainnya; 11. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Penanaman

Modal; 12. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan; dan 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berkenaan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor

25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan

Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau

melayani :

1. 11 sektor dengan 45 izin untuk perizinan berusaha dengan sistem OSS;

2. 8 sektor dengan 21 izin untuk perizinan operasional / komersial terintegrasi

sistem OSS; dan

3. 13 sektor dengan 31 izin untuk perizinan non berusaha.

2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau terdiri dari:

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang, terdiri dari : 1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

membawahi: a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal; b) Seksi Deregulasi; dan


c) Seksi Potensi Daerah. 2. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :

a) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; b) Seksi Pameran; dan c) Seksi Media.

3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi : a) Seksi Perizinan; b) Seksi Non Perizinan; dan c) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi : a) Seksi Pengawasan; b) Seksi Evaluasi dan Pembinaan; dan c) Seksi Pengelolaan Data.

d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka secara terinci tupoksi

tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan

menetapkan program dan tata kerja, mengkoordinasikan, membina dan

mengevaluasi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Kepala Dinas

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan perencanaan kegiatan Dinas;

b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan;

c. Pengkoordinasian kegiatan Kesekretariatan dan Bidang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

d. Pengevaluasian penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas untuk menentukan skala prioritas program tahun berikutnya;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait atau SKPD Pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


2. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanaan

sebagian fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) dibidang kesekretariatan yang meliputi Urusan Umum,

Perlengkapan dan Kepegawaian, Keuangan, dan Penyusunan Program;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis Dinas; c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas; d. Pengkoordinasian penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

program dan anggaran Dinas; e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset; f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian; g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis

jabatan; h. Pelaksanaan urusan Humas, Protokol, Rumah Tangga dan

Perlengkapan; i. Pendokumentasian peraturan Perundang-undangan; j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan k. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis. (3) Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian PenyusunanProgram; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan DPMPTSP di

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai

uraian tugas :

a. Pengkajian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana umum penanaman modal daerah;

b. Pengembangan iklim penanaman modal; c. Penyusunan potensi penanaman modal di daerah; d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun

tertulis. (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri

dari;

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; b. Seksi Deregulasi; dan c. Seksi Potensi Daerah.

(4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Bidang

Promosi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas :

a. Perumusan pengembangan promosi penanaman modal daerah; b. Penyusunan pemasaran dalam membangun citra Kabupaten Pulang

Pisau sebagai daerah tujuan penanaman modal; c. Pengkoordinasian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait penanam modal; d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun

tertulis. (3) Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; b. Seksi Pameran; dan c. Seksi Media.


(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

penanaman modal dan sektoral serta pelayanan informasi dan pengaduan

secara terpadu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;


Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas :

a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;

b. Pengkoordinasian proses dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;

c. Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;

d. Pembinaan dan evaluasi Tim Teknis PTSP; e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun

tertulis. (3) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

a. Seksi Perizinan; b. Seksi Non Perizinan; dan. c. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

(1) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan

penanaman modal, pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, baik penanam

modal dalam negeri maupun luar negeri;


Pengawasan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas :


a. Pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

b. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pengawasan; b. Seksi Evaluasi dan Pembinaan; dan c. Seksi Pengelolaan Data.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian.

7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis.

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan

oleh Kepala Dinas.

b. Tim Teknis

Tim teknis beranggotakan tenaga teknis internal dinas dan/atau tenaga

teknis eksternal dinas yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai

bidangnya, serta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan

teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Gambar bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati Pulang

Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

Gamb. 1.1 Susunan Organisasi DPMPTSP

Kab. Pulang Pisau


Adapun terdapat jabatan yang kosong, hal ini dikarenakan terdapat pegawai

yang pensiun dan belum dilakukan mutasi dan rotasi pada tahun 2020. Jumlah PNS


dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi masih kurang

sehingga masih memerlukan penambahan jumlah pegawai di DPMPTSP Kabupaten

Pulang Pisau.

Secara operasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau didukung sumber daya manusia sebanyak 27 (dua

puluh tujuh) orang, yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18

(tujuh belas) orang dan Tenaga Kontrak (honorer) sebanyak 9 (sembilan) orang dari

berbagai bidang pendidikan seperti ekonomi, hukum, IT, politik, manajemen,

kehutanan dan lainnya. Secara rinci data aparatur/pegawai Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan pendidikan dan

golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Pangkat/Gol Tingkat Pendidikan

Jumlah S2 S1 Diploma SMA SMP SD

IV - 2 - - - - 2

III 1 13 - - - - 14

II - - 2 - - - 2

I - - - - - - -

Tenaga Kontrak - 3 - 5 1 - 9

Jumlah Pegawai 27

Dalam mendukung pelayanan perijinan di Kabupaten Pulang Pisau, DPMPTSP

didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Terdapat ruang back

office yang digunakan untuk memproses perijinan dan front office yang digunakan

untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perijinan. Disamping itu

juga terdapat sistem basis data dari penerbitan izin berbasis sistem informasi yang

dapat diakses oleh operator.

Tidak hanya itu, di lobby Kantor DPMPTSP terdapat media touch screen yang

menyediakan berbagai informasi terkait perijinan di Kabupaten Pulang Pisau dan

jaringan internet/wifi gratis untuk memberikan kenyamanan kepada para pemohon

perijinan. Adapun daftar sarana prasarana di DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau

selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai DPMPTSP Kab. Pulang Pisau

berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2020


NO Jenis Sarana Prasarana Volume Keterangan

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 Unit -

2

Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)

1

Unit

Mobil Dinas Jabatan

3

Mini Bus (Penumpang 14 org ke bawah)

2

Unit

Mobil Operasional

4 Sepeda Motor 13 Buah -

5 Global Positionong System (GPS) 5 Buah -

6 Lemari Penyimpan 1 Buah Lemari Server

7 Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inci) 1 Buah -

8 Mesin Ketik Listrik 2 Buah -

9 Mesin Penghitung Uang 1 Buah -

10 Mesin Fotocopy Folio 2 Buah -

11 Lemari Besi / Metal 25 Buah -

12 Dinding/Sekat Kayu 3 Buah Back Drop

13 Filling Cabinet Besi 27 Buah -

14 Brandkas 1 Buah -

15 Lemari Kaca 2 Buah -

16

CCTV (Camera Control Television System)

1

Paket

16 Buah

17 Papan Visual 1 Buah Running Text

18 Alat Penghancur Kertas 8 Buah -

19 Mesin Absensi 2 Buah -

20 Laser Pointer 4 Buah -

21 Papan Pengumuman 3 Buah -

22 Papan Absen 1 Buah -

23 Teralis 1 Paket -

24 Alat Kantor Lainnya 12 Buah Hardisk Ekternal

25 Alat Kantor Lainnya 1 Buah Hardisk E-Document

Tabel. 1.2 Sarana Prasarana


26 Meja Kerja Kayu 12 Buah -

27 Meja Kerja Kayu 1 Buah Meja Informasi

28 Meja Kerja Kayu 6 Buah Meja Partisi

29 Kursi Kayu 2 Buah Kursi Rotan

30 Meja ½ Biro 12 Buah -

31 Kursi Tamu 1 Set 3 Buah

32

33

Kursi Tamu Kursi Biasa

5

36

Buah

Buah

- -

34 Sofa 2 Buah -

35 Meubeleur Lainnya 1 Buah Lemari Pakaian

36 AC Sentral 3 Buah -

37 AC Split 16 Buah -

38 Televisi 2 Buah -

39 Camera Video 2 Buah -

40 Gordyn 3 Paket -

41 Alat Rumah Tangga Lainnya 2 Buah Pot+Bunga

42 Pompa Kebakaran 1 Buah -

43 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Buah -

44 Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 Buah -

45 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 Buah -

46 Meja Tamu Biasa 1 Buah -

47 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 8 Buah -

48 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 14 Buah -

49 Lemari Buku Pejabat Eselon II 1 Buah -

50 Micrphone/Wireless MIC 1 Buah -

51 Camera Electronic 2 Buah -

52 Layar Film/Projector 2 Buah -

53 Alat Studio Vidio Lainnya 1 Paket Drone

54 Kompas 1 Buah -


55 Telephone Mobile 2 Buah -

56 Facsimile 1 Buah -

57 Alat Komunikasi Telephone Lainnya 1 Buah Digital Sign Age

58 Genset 2 Buah -

59 Alat Ukur 2 Buah -

60 Meja Kerja 1 Buah Meja IKM

61 Alat Peraga Olah Raga Lain-lain 1 Paket -

62 PC Unit 18 Unit -

63 Laptop 15 Buah -

64 Viewer 1 Buah Hardware Touchscreen Informasi

65 Printer 24 Buah -

66 Scanner 3 Buah -

67 Scanner 2 Buah Hardware E-Document

68 Peralatan Personal Komputer Lainnya 16 Buah UPS

69 Server 1 Buah -

70 Peralatan Jaringan lain-lain 3 Buah -

71

72

Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Lain – lain

2 3

Buah

Buah

- -

73 Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen

1 Buah -

74 Gedung Garasi / Pool Semi Permanen 1 Buah -

75 Jembatan Khusus lain – lain 1 Buah -

76 Jaringan Transmisi lain – lain 1 Paket -

77 Perangkat Lunak Sistem Operasi 1 Paket Aplikasi SISMANARI

78 Perangkat Lunak Sistem Operasi 1 Paket Aplikasi Touchscreen Informasi

79 Perangkat Lunak Sistem Operasi

1 Paket

Aplikasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)


1 Paket

Aplikasi E-Document


1 Paket

Aplikasi Tanda Tangan Elektronik


Catatan barang yang rusak berat: 1. Kursi Kerja 8 Buah

2. Sofa 1 Buah 3. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Buah 4. Hardisk Eksternal 3 Buah 5. Mesin Potong Rumput 2 Buah 6. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 Buah 7. Printer 1 Buah 8. Komputer 3 Unit 9. Handycam 1 Buah

10. AC Split 1 Buah 11. Camera Elektronik 2 Buah

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP 2020

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 adalah :

1. Dalam rangka memenuhi/menindaklanjuti Surat dari Bupati Pulang Pisau Nomor :

060/1/Org/I/2021 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun

2020 bentuk file PDF tanggal 04 Januari 2021;

2. Sebagai Kinerja Laporan Tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;

3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi Kinerja yang selanjutnya untuk diambil

keputusan sebagai kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan lanjutan;

4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

D. Isu –Isu Strategis

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi

(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, dan isu utama kementerian terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya

saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang

usaha unggulan daerah;


2. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan;

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam meningkatkan

pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;

4. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya

peningkatan daya saing dan pro investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keterbatasan SDM dan relatif rendahnya kemampuan serta intregritas SDM;

b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dikoordinasikan dengan lintas

OPD secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

c. Iklim investasi yang kurang kondusif;

d. Infrastruktur daerah penunjang investasi yang kurang mendukung; serta

e. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban

laporan kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan sasaran

strategis yang ingin diraih pada tahun 2020, kaitan sasaran

tersebut dengan visi – misi dalam Renstra.


BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk

setiap sasaran strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas

keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta langkah dimasa

mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang

harus segera disusun satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran kerja

disahkan, perjanjian kinerja harus segera disusun berdasarkan rencana kinerja.

Sedangkan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

Bupati kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan ditetapkannya

perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja

aparatur. Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diukur melalui indikator kinerja.

Capaian indikator kinerja dapat tercermin dari outcome program dan juga secara

tidak langsung dari output kegiatan. Komponen Perencanaan Strategis meliputi

pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan

sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam

perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP periode 2018–2023

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2018-2023 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD).

Dalam rangka mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Pulang Pisau dalam era otonomi daerah dengan didukung oleh potensi unggulan

yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan melalui kegiatan investasi tersebut Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau

sebagai Lembaga Pemerintah Daerah dengan tugas membantu Bupati Pulang Pisau

dalam menangani kegiatan penanaman modal dengan Visi, yaitu ”Mewujudkan


Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan

Sejahtera” dan diwujudkan melalui Misi, yaitu “Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan”.

Dengan mengacu visi dan misi Bupati Pulang Pisau serta didasarkan pada isu-

isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023, ditetapkan tujuan

yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau.

TUJUAN

1. Meningkatkan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal yang mudah,

cepat, aman, pasti dan transparan;

2. Meningkatkan investasi melalui promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu; dan

3. Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

sampai tahun terakhir Rencana Strategis;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi

organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi

selama kurun waktu rencana stategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai

atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 2.1 Tujuan


Tujuan Misi V :

1. Meningkatkan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal yang mudah,

cepat, aman, pasti dan transparan

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pelayanan

perizinan dan

penanaman

modal

1. Menyediakan

sarana dan

pra sarana

pelayanan

berbasis IT;

2. Menciptakan

suasana

nyaman

dalam proses

pelayanan

perizinan dan

penanaman

modal

1. Mengikutsertakan

pegawai untuk diklat

penjenjangan/diklat

teknis/seminar dan

lokakarya per tahun

2. Melakukan

pembobotan kinerja

pegawai sebagai

salah satu upaya

penilaian prestasi

pegawai

3. Memberikan insentif

kepada pegawai

sesuai dengan

Permendagri Nomor

20 Tahun 2008

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

3. Program

Peningkatan

disiplin aparatur

4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

5. Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

6. Program

peningkatan

Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran – Strategi - Program


pelayanan

perijinan dan

non perijinan

Tujuan :

2. Meningkatkan investasi melalui promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu


Meningkatnya

perekonomian

daerah melalui

promosi potensi

investasi daerah

1. Membangun

kawasan

perekonomian

terpadu

bersama SOPD

Terkait

2. Melakukan

monitoring

dan evaluasi

potensi daerah

berkelanjutan

Ditetapkannya produk

unggulan daerah

yang dikenal

masyarakat secara

luas

1. Program

Peningkatan

Iklim Investasi

dan realisasi

investasi

2. Program

Peningkatan

Peran Serta

dalam

Pembangunan

3. Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

4. Program

pembentukan

Hukum dan Hak

asasi manusia

Tujuan :

3. Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal


Tersedianya data Melakukan Mengikutsertakan 1. Program


realisasi investasi

daerah

pengendalian dan

pengawasan

kewajiban

penanaman modal

secara periodik

pegawai pada

kegiatan sosialisasi

peraturan di bidang

pengendalian dan

pengawasan

penanaman modal

Pengembangan

Pelaku Usaha &

Teknis

2. Program

Penataan dan

Pengawasan

Pelayanan

Perijinan

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pulang Pisau yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun

2020. Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SOPD

dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

anggaran 2020.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SOPD dengan Kepala Daerah,

penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu

dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan

wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2020 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun dokumen Perjanjian Kinerja

(PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya

aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan

daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 - 2023.


Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan

langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 dan untuk

mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan

pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2020. Rencana Kerja

tahun 2020 berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Pulang Pisau dan merupakan arah kebijakan pembangunan tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kenerja yang

digunakan oleh masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,

penyusunan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja,

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis masing-masing Satuan Organisasi

Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat

perjanjian kinerja tahun 2020 yang berkelanjutan program/kegiatan dari tahun awal

RPJMD secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan Tahun 2020 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang

merupakan acuan kinerja SOPD, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No Sasaran Strategis

Target

Indikator Kinerja

Program Anggaran Koordina tor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Meningkatnya

kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal

84 % Hasil Survei IKM Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

275 juta Bidang PTSP

2 Meningkatnya perekonomian daerah melalui promosi potensi investasi daerah

24 investor

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

265 juta Bidang Promosi Penanaman Modal

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020


Sesuai dengan perjanjian kinerja, anggaran untuk mewujudkan capaian

kinerja tersebut sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)

yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas/utama (rincian

program/kegiatan dan anggaran terlampir). Selain itu, diluar perjanjian kinerja yang

telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan administrasi

umum sebagai pendukung pecapaian target kinerja. Adapun jumlah anggaran

tersebut sebesar Rp. 1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta

rupiah).

Akan tetapi pada bulan April berdasarkan surat Bupati Pulang Pisau Nomor :

09/Sekr-TAPD/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rasionalisasi Belanja SOPD di

Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 menindaklanjuti Surat Keputusan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan

Nomor 177/KMK.077/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease-19

serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, diminta

seluruh SOPD untuk melakukan rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal

sekurang-kurangnya 50% diluar DAK dan DID. Untuk itu anggaran DPMPTSP Tahun

2020 setelah rasionalisasi berubah menjadi Rp. 1.506.790.000,- (satu milyar lima

ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

No Sasaran Strategis

Target

Indikator Kinerja

Program Anggaran Setelah

Rasionalisasi Koordina

tor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Meningkat

nya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal

84 % Hasil Survei IKM Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

275 juta 105 juta Bidang PTSP

Tabel 2.4 Perubahan Anggaran Perjanjian

Kinerja Tahun 2020


2 Meningkatnya perekonomian daerah melalui promosi potensi investasi daerah

24 investor

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/ PMA)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

265 juta 47.500.000 Bidang Promosi Penanaman Modal


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 tergambar

dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan

atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun

sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur

berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SOPD minimal meliputi keluaran (output),

sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome)

sesuai dokumen Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020.

a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan (input) yang digunakan;

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh

setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada

tahun anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :


1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja

menggunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja

menggunakan rumus :

B.

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K) C.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam

mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses

penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk

mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan

pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2020 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan

program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Uraian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu untuk setiap sasaran strategis pada tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = X 100%

Rencana

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian Indikator Kinerja = X 100%

Rencana


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan gambaran

keberhasilan capaian kinerja yang lebih baik melalui sasaran kinerja yang

mendukung sasaran kinerja utama serta memberikan gambaran capaian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih valid dan

telah dituangkan dalam Perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun pada awal tahun 2020. Oleh karena itu

laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun

2020 menyajikan capaian kinerja yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah

Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal

No Indikator Kinerja Utama 2020 Keterangan

Target Realisasi % Capaian Prosentase - -

1.

Hasil Survei IKM Pelayanan Perizinan

84% 89,45% 106%

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dengan 3

(tiga) kegiatan, yaitu :

a. Penyelarasan Perencanaan Bidang Perizinan dan Non Perizinan;

b. Penyediaan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan Sistem Perizinan.

Penjelasan

Dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan

informasi perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha sesuai dengan SOP yang

telah ditetapkan melaui program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada tahun 2020, anggaran untuk mendukung tercapainya target 2020 tidak sesuai

dengan perjanjian kerja yang telah dibuat dikarenakan adanya rasionalisasi dampak

dari Penanganan Corona Virus Disease-19, akan tetapi tidak berdampak pada

pencapaian target kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian sasaran ini adalah

dengan meningkatnya hasil survei kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan

yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau melalui kemudahan dalam memperoleh dan mendaftarkan

Tabel 3.1 Sasaran - 1


izinnya secara online melalui OSS (Online Single Submission) yang bisa diakses

langsung oleh pelaku usaha dengan target IKM 84% melalui 3 (tiga) kegiatan

dengan capaian 89,45%, realisasi anggaran 99,90 %

Rumus Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yaitu:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan survey Kepuasan Masyarakat;

- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;

- Pengisia kuesioner kepada pelanggan melalui aplikasi yang telah tersedia;

- Analisis indeks kepuasan.

Sasaran 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui promosi potensi investasi daerah

No Indikator Kinerja

2020 Keterangan Target Realisasi % Capaian

Prosentase - - 1. Jumlah Investor

berskala nasional (PMDN/PMA)

24 223 929% Berdasarkan Data OSS/NIB (Nomor Induk

Berusaha)

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dengan

2 (dua) kegiatan, yaitu :

a. Promosi potensi Kabupaten Pulang Pisau melalui media cetak dan elektronik; dan

b. Penyelarasan perencanaan promosi daerah.

Penjelasan

Dimaksudkan untuk mengajak dan mempromosikan potensi yang dimiliki

Kabupaten Pulang Pisau sehingga lebih menarik minat investor dalam rangka

berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kabupaten Pulang Pisau melalui program

peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Adapun Indikator kinerja yang

digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah jumlah investor berskala

nasional melalui promosi investasi media cetak dan elektronik seperti koran lokal dan

stasiun televisi serta pameran pembangunan daerah dan luar daerah dengan

capaian 100%, realisasi anggaran 99,85%.

Tabel 3.2 Sasaran - 2


b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

1) Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai RPJMD dan Renstra

No Indikator Kinerja Utama

2019 2020 Target (sesuai

RPJMD dan Renstra)

Realisasi dan % Capaian

Target (sesuai

RPJMD dan Renstra)

Realisasi dan % Capaian

Prosentase - - - - 1.

Hasil Survei IKM Pelayanan Perizinan

83% 88,25% (106%)

84% 89,45% (106%)

2. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

23 175 (761%)

24 223 (929%)

Penjelasan

Indikator Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan tahun 2019 yaitu 88,25 %,

sedangkan tahun 2020 sebesar 89,45 % sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun unsur penilaian sebagai berikut :

Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tariff Produk Layanan Kompetensi Pelaksana Perilaku pelaksana Sarana dan prasarana Penanganan pengaduan dan masyarakat

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2020, target yang telah ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Pulang

Pisau terlampaui (tercapai). Tercapainya target peningkatan realisasi investasi tahun

2020 berkat beberapa upaya sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD;

2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik

dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang


berupa LKPM;

4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi baik

didalam maupun diluar daerah serta didukung melalui promosi dimedia cetak dan

elektronik nasional;

6. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegerasi secara

elektronik (OSS);

7. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur); serta

8. Displin aparatur DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat t

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan

nonperizinan antara lain :

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP

Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 15 sektor dan 97 jenis perizinan dan

nonperizinan.

3. Tersedianya Help Desk.

4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan

5. Implementasi perizinan secara online dengan SISMANARI dan Online Single

Submission (OSS).

6. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.

B. Realisasi Anggaran 2020

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 dicapai

melalui pelaksanaan 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.1.506.790.000,- dan realisasi sebesar

Rp 1.333.909.579,-.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per

program tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran

Tahun 2020


Uraian Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Belanja Administrasi Umum

1. Belanja Pegawai 2.048.705.573,96 1.888.398.139,00 92,18 2. Belanja Barang dan

Jasa 1.244.589.600,00 1.075.558.264,00 86,42

Jumlah BAU 3.293.295.173,96 2.963.956.403,00 90,00 Belanja BOP Belanja Modal 76.450.000,00 73.040.000,00 95,54 Total seluruhnya 3.369.745.173,96 3.036.996.403,00 90,13

Dari total anggaran tersebut, dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang

mendukung 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.

3.369.745.173,96 (tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat

puluh lima ribu koma sembilan puluh enam sen) dan realisasinya sebesar Rp.

3.036.996.403,00 (tiga milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh

enam ribu empat ratus tiga rupiah) atau 90,13%.

Data akuntabilitas kinerja keuangan pada masing-masing kegiatan

selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

No. Program/Kegatan Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

977.143.000,00 872.053.019,00 89,25

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

178.750.400,00 178.362.515,00 99,78

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

285.585.120,00 253.853.940,00 88,89

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

6.400.000,00 5.100.000,00 79,69

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3.000.000,00 3.000.000,00 100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

27.000.000,00 25.728.300,00 95,29

Penyediaan Alat Tulis Kantor

80.992.600,00 80.991.900,00 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

49.414.880,00 35.782.390,00 72,41

Tabel 3.4 Realisasi Keuangan

Tahun Anggaran 2020


Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

11.000.000,00 9.827.490,00 89,34

Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

15.000.000,00 14.385.000,00 95,90

Penyediaan Makanan dan Minuman 230.000.000,00 175.214.525,00 76,18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

45.000.000,00 44.970.374,00 99,93

Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

45.000.000,00 44.836.585,00 99,64

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

225.950.000,00 159.137.642,00 70,43

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 54.120.000,00 54.120.000,00 100

Pengadaan Meubeler 22.330.000,00 18.920.000,00 84,73

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7.500.000,00 2.906.500,00 38,75

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 42.500.000,00 19.489.172,00 45,86

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

73.000.000,00 46.298.470,00 63,42

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

18.000.000,00 13.118.500,00 72,88

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

8.500.000,00 4.285.000,00 50,41

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.500.000,00 13.426.850,00 99,46

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3.500.000,00 3.486.700,00 99,62

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4.000.000,00 3.943.200,00 98,58

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00 5.996.950,00 99,95

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

47.500.000,00 47.427.900,00 99,85

Promosi Potensi Kabupaten Pulang Pisau Melalui Media Cetak dan Elektronik

30.000.000,00 30.000.000,00 100

Penyelarasan Perencanaan Promosi Daerah 17.500.000,00 17.427.900,00 99,50


5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

27.000.000,00 26.710.718,00 98,93

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15.000.000,00 14.797.350,00 98,65

Penyelarasan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

12.000.000,00 11.913.368,00 99,28

6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

105.000.000,00 104.891.300,00 99,90

Penyelarasan Perencanaan Bidang Perizinan dan Non Perizinan

35.000.000,00 34.916.300,00 99,76

Penyediaan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Sistem Perizinan

30.000.000,00 29.975.000,00 99,92

7. Program Penataan dan Pengawasan Pelayanan Perizinan

30.000.000,00 29.853.000,00 99,51

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap PMA, PMDN dan PBS

20.000.000,00 19.984.950,00 99,92

Penyelarasan Perencanaan Bidang Pengawasan dan Pengendalian

10.000.000,00 9.868.050,00 98,68

8.

Program Pengembangan Data Pelaku Usaha dan Teknis

80.697.000,00 142.117.200,00 99,64

Survei Tim Teknis 80.697.000,00 80.409.150,00 99,64

J U M L A H 1.506.790.000,00 1.333.909.579,00 88,53

Adapun beberapa kendala yang dihadapi sehingga anggaran yang tersedia di

DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau tidak bisa direalisasikan secara maksimal dari

beberapa program kegiatan pada tahun 2020 ini antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran dan penambahan anggaran yang sudah mendekati akhir

tahun/ batas SPJ akhir tahun;

2. Pagu kegiatan tersedia di triwulan IV berdasarkan anggaran kas, sehingga ada

beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan sempitnya waktu

pelaksanaan dengan batas akhir SPJ.

Meskipun demikian, dari kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulang Pisau terlihat bahwa

masih banyak program dan kegiatan yang berjalan dengan baik dengan


menggunakan anggaran yang lebih kecil dari pagu anggaran, ini menunjukkan

bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Pulang Pisau melakukan efisiensi anggaran dan untuk kelebihan

anggarannya disetor balik ke kas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan untuk

keberhasilan yang dicapai tetap dipertahankan.


BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan fungsi

dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut

secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada

masing-masing bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun

2020 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan

indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Umum Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2018-2023.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi

untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal,

terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau akan melakukan

langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat

dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi

selama Tahun 2020 akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna

memperbaiki kinerja, program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari tahun

sebelumnya

Oleh sebab itu, untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan

memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya

kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Kabupaten

Pulang Pisau telah mengupayakan :

1. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat

Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

serta para investor, dan menggalang kemitraan.


2. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang

bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus

dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.

3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN

terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku.

4. Penataan sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan

secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting

untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan

perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat

tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai;

5. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan

lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas

pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan

pengendalian;

6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun

vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan

hambatan yang dihadapi.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu

ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau pada tahun

yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Renstra 2018

– 2023 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;

2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip money follow

program (efisien, ekonomis, dan efektif);

3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau agar

dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;

4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benarbenar

memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang

berlaku.

lkjip dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

Documents