dinas perhubungan kota padang

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG

i

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kota Padang Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana

Kerja Dishub Tahun 2022 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian

dan bidang serta usulan dari berbagai pihak yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra

Dinas Perhubungan. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi Dishub sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Padang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini, kami berharap agar apa

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang dapat

terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022, serta sebagai

acuan untuk tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang,

Ir. Dian Fakri, MSP Pembina Utama Muda

NIP. 19630511 198801 1 002

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................ i

Daftar Isi ...................................................................................................................... ii

Lampiran Keputusan Kepala SKPD

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. BAB I - 1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... BAB I - 2

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................... BAB I - 3

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................... BAB I - 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Dishub .......................................................... BAB II - 1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dishub ............................................................................... BAB II - 7

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dishub ........................ BAB II - 16

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Dishub ................................................................. BAB III - 1

3.2 Program dan Kegiatan .................................................................................. BAB III - 2

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Dinas

Perhubungan Kota Padang berkewajiban menyusun perencanaan

kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan

fungsi yang ada di Dinas Perhubungan. Perencanaan kegiatan

pembangunan tersebut salah satunya disusun dalam Rencana Kerja

untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun

2022 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan

pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis

yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan–

masukan dari masyarakat serta instansi lain yang terkait dengan sektor

perhubungan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi

sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku

pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang

menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam

pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai salah satu SKPD di Pemerintah

Kota Padang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas

pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang

pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi

Pemerintah Kota Padang 2019 – 2024 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota

2

Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata

Unggul serta Berdaya Saing”

Sebagai penjabaran visinya, Walikota-Wakil Walikota terpilih menyampaikan

7 misi dimana misi ke-2 terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan.

Misi ke-2 Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib,

bersahabat dan menghargai kearifan lokal. Salah satu tujuannya yaitu

terwujudnya transportasi perkotaan yang aman, murah, nyaman dan lancar

dengan strategi penyediaan angkutan kota yang aman, murah dan nyaman

bagi masyarakat kota dan lalu lintas yang aman dan lancar. Pada tataran

implementasi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi tersebut,

Dinas Perhubungan telah menjalankan pelayanan angkutan umum massal

Trans Padang. Kegiatan tersebut telah dimasukkan dalam renstra SKPD

Dinas Perhubungan Kota Padang.

Dalam keterkaitannya dengan Renstra Kementerian Perhubungan RI tidak

dapat dijelaskan karena Renstra Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia Tahun 2015 – 2019 telah berakhir pada tahun 2019 dan belum

tersedia Renstra yang baru, sehingga tidak dapat dilakukan telaahan

tersebut.

Di dalam Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat tahun

2016-2021 tertuang sasaran jangka menengahnya yaitu Meningkatnya

pelayanan angkutan Umum massal perkotaan, hal ini sejalan dengan

tujuan dari Dinas Perhubungan yaitu Peningkatan layanan manajemen lalu

lintas dan angkutan umum serta keselamatan transportasi dengan salah

satu sasarannya adalah Menyediakan sarana dan infrastruktur transportasi

umum yang aman, nyaman dan ramah lingkungan

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat

Ranwal Renja Dishub adalah dokumen perencanaan Dinas

Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

3

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada

Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra Dinas Perhubungan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Dinas Perhubungan

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan

yang dirumuskan dalam RPJMD 2019 - 2024, Renstra Dinas

Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah,

serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi

nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan–peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja

terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

4

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

san Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

3480)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 994);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pem,bangunan dan Keuangan Daerah

5

10. Peraturan Daerah Kota Padangmor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Padang Tahun 2010 - 2030.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Peerencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2019 – 2024

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Padang Nomor 109)

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun

2019 Nomor 110)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Perhubungan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah :

1. Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Dinas Perhubungan Kota Padang.

2. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis

Dinas Perhubungan jangka pendek (1 tahun).

3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas

Perhubungan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu

menjadi rencana strategis Dinas Perhubungan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perhubungan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah :

6

1. Mewujudkan sinergi dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan

Kota Padang.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas

Perhubungan dalam jangka 1 tahun.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas

Perhubungan.

1.4 Sismatika

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi:

1.1 Latar belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,

Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat

Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan memuat

kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Dishub tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dishub

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dsihub berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Dishub tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dishub, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Dishub berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6

tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dsihub, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dsihub dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan Dishub;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dishub;

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti

SPM dan SDGs (Suistanable Development Goalds);

8

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian

mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut

4. Lampiran table T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat

Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISHUB

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu

9

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

11

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang adalah merupakan

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dihub. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal

tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dishub Kota Padang ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh Dsihub Kota Padang selama tahun 2019 dan

perkiraan target tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,

laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dishub Kota

Padang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan

12

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dishub Tahun

2014-2019. Pada tahun 2019, Dishub melaksanakan 3 sasaran dengan

indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan prioritas

pembangunan yang menjadi target pada tahun 2019.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dishub Kota Padang

pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah

sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini cukup strategis dalam menjaga dan mempertahankan kinerja prasarana

dan fasilitas yang terkait dengan Pelayanan Perhubungan meliputi Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor, Terminal/Pelabuhan, Fasilitas Lalu Lintas, Prasarana Trans

Padang dan Area Traffic Control System (ATCS). Semua kegiatan pada program ini

dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak Ketiga yang memiliki kompetensi.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pada program ini memuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan

pelayanan angkutan meliputi pengoperasian, peningkatan, pengendalian dan

pembangunan sarana prasarana Angkutan. Salah satu kegiatan utama pada program

ini adalah Pengoperasian Angkutan Massal yang menyerap hampir 56% anggaran

Dinas Perhubungan Tahun 2019. Kegiatan berupa pengoperasian Bus Trans Padang

pada Koridor 1 Pusat Kota-Lubuk Buaya-Batas Kota sebanyak 25 unit. Pada kegiatan ini

belum dapat direalisasikan pengoperasian Trans Padang Koridor 4 (Teluk Bayur-

Terminal Anak Aia) karena prasarana halte yang masih dalam tahap pembangunan.

3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada program ini memuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung pelayanan

Perhubungan bidang lalu lintas meliputi pengendalian, pembangunan, peningkatan

disiplin berlalu lintas. Salah satu kegiatan utama pada program ini adalah

Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas guna menyediakan perlengkapan jalan sehingga

jalan-jalan di Kota Padang memiliki rambu, marka dan perlengkapan jalan lainya yang

memadai

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

13

Pada program/kegiatan ini merupakan penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perhubugan untuk jangka 2019-2024 sebagai panduan dalam perencanaan

pembangunan di Dinas Perhubungan

14

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kota Padang

Dinas Perhubungan

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(out come) dan

Kegiatan(output

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2024

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(n-2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah tahun

(n-2)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahuhn berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Rebstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

x xx .01

Program pelayanan administrasi

perkantoran

Persentase/ cakupan

pelayanan administrasi

perkantoran

100 100 100 100%

x xx 01 01. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan

benda pos lainnya 2,800 560 560 20%

x xx 01 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan, jumlah

bulan dibayarkan

4 4 4 100%

x xx 01 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ opersional

Jumlah kendaraan

bermotor yang

dibayarkan pajaknya

47 31 31 66%

x xx 01 10. Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK yang 37 37 37 100%

15

disediakan

x xx 01 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah formulir/

dokumen yang dicetak;

jml dok yang difotocopy

8 8 8 100%

x xx 01 12. Penyediaan komponen instralasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen

instralasi listrik/

penerangan bangunan

kantor yang disediakan

19 19 19 100%

x xx 01 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah item jenis barang

peralatan perlengkapan

kantor yang disediakan

190 50 50 26%

x xx 01 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per

undang-undanngan

Jumlah bahan bacaan

berupa koran, majalah

dan buku pengetahuan

yang disediakan

129 129 129 100%

x xx 01 17. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat yg

disediakan konsumsi

dan jml tamu yg

disediakan konsumsi

3000 600 600 20%

x xx 01 18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

328 50 50 15%

x xx 01 20. Penyediaan alat kebersihan Jumlah alat kebersihan

yang disediakan 25 25 25 100%

x xx 01 21. Penyediaan jasa pelayanan publik Jumlah pegawai honor

daerah yang disediakan

gajinya

35 7 7 20%

x xx 01 22. Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

Jumlah pegawai kontrak

yang disediakan gajinya 325 65 65 20%

x xx 01 #N/A Penyediaan perlengkapan peralatan gedung

kantor

Jumlah AC, Genset,

Tangki air dan peralatan

gedung lainnya yang

disediakan

0 0 0 0%

x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan

kantor 72 12 12 17%

16

x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jasa perawatan

peralatan kerja 100 95 95 95%

x xx 01 39 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah security yg

bekerja, jml gaji

pengamanan kantor yg

dibayarkan

72 12 12 17%

x xx 01 33 Pengelolaan dan penataan arsip Jumlah arsip yang

tertata 12 - 0 0%

x xx .02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase sarana

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100 100 100 100%

x xx 02 10. Pengadaan mobeleur Jumlah meubeleur

kantor yg disediakan 60 0 0 0%

x xx 02 22 Pemeliharaan rutin/ ber kala gedung kantor Jumlah gedung kantor

yg terpelihara 1 0 0 0%

x xx 02 24. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ opersional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

dipelihara, jlm

kendaraan dinas yg

tersedia bbm

43 30 30 70%

x xx 02 28. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diperbaiki

58 58 58 100%

x xx 02 #N/A Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah gedung kantor

yang direhab 5 1 1 20%

x xx 02 #N/A Rehab mobil derek dan mobil marka Jumlah mobil derek dan

marka yang direhab 7 0 0 0%

x xx 02 77 Perizinan pesawat ORARI Jumlah pesawat orari

yang dilanjutkan

perizinan

2 0 0 0%

x xx 02 36 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik, air

dan telepon

Jumlah alat listrik, air

dan telepon yang

dipelihara

4 4 4 100%

x xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dias/

opersional yang diadakan 16 0 0 0%

17

x xx .03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase pemenuhan

prasarana kedisiplin an

pegawai

100 100 100 100%

x xx 03 02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

dan atribut personil

kantor

1050 210 210 20%

x xx 03 #N/A Pengadaan mesin absensi elektronik Jumlah mesin/ kartu

absensi yang diadakan 10 5 5 50%

x xx 05. Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase aparatur yang

meningkat kapasitas/

kemampuannya.

90 0 0 0%

x xx 05 12. Analisa dan penilaian jabatan fungsional

pengujian kendaraan bermotor (PKB) Jumlah jabatan

fungsional penguji

kendaraan bermotor

yang dilakukan penilaian

20 15 15 75%

x xx 05 #N/A Pelatihan peningkatan keterampilan petugas

Perhubungan

Jumlah personil yang

mengikuti pelatihan

peningkatan

keterampilan

40 0 0 0%

x xx 05 34 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang

diberi pelatihan/ bimtek 816 75 75 9%

x xx .06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

disusun tepat waktu

100 100 100 100%

x xx 06 #N/A Penyusunan laporan capaian kinerja dan

iktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian

kinerja dan realisasi

kinerja yang dibuat

45 9 9 20%

x xx 06 20 Peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi Jumlah UPTD penghasil

retribusi yang dikelola 5 5 5 100%

x xx 09 Program Peningkatan Pengembangan

System Perencanaan dan Penganggaran

Persentase dokumen

perencanaan dan

penganggaran disusun

tepat waktu

100 0 0 0%

18

x xx 09 01 Penyusunan Perencanaan dan penganggaran

daerah

Jml dok. Perencana an

dan penganggar an yang

disusun (Renja, Renja-P,

RKA , RKA-P, DPA, DPA-

P, Rev.Renstra dan

Renstra)

26 6 6 23%

x xx 09 03 Penyusunan data statistik, monitoring,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Jumlah data statistik

perhubungan dan

laporan monev yang

disusun

5 1 1 20%

x xx 09 21 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah laporan reformai

birokrasi 1 1 1 100%

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan

dinas perhubungan

85.5 83 83 97%

Pertumbuhan

Pendapatan Daerah dari

Retribusi pelayanan di

bidang perhubungan

10 5 5 50%

Kecepatan rata-rata

kendaraan pada jalan

utama di jam sibuk

34.5 33.5 33.5 97%

Program Peningkatan kinerja lalu lintas Kecepatan rata rata

kendaraan di jalan

utama di jam sibuk

34.5 33.5 33.5 97%

2 09 21

Persentase daerah

rawan macet yang

terselesaikan

75 60 60 80%

2 09 21 #N/A

Persentase jalan utama

yang tidak digunakan

untuk parkir

80 70 70 88%

2 09 21 36

Pengawasan dan pengendalian parkir Jumlah pelaksanaan

pengawasan dan

pengendalian parkir

120 24 24 20%

2 09 21 02 Pemilihan Pelajar pelopor lalu lintas Jumlah orang mengikuti

pemilihan pelajar pelopor 175 35 35 20%

19

2 09 21 #N/A

Pengendalian lalu lintas pada event-event

tertentu Jumlah terlaksananya

pengendalian lalu lintas

pada event event tertentu

0 20 20 0%

2 09 21 #N/A Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

andalalin

Jumlah Monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

andalalin

25 5 5 20%

2 09 21 50 Operasional perparkiran Jumlah bulan

operasional perparkiran 12 12 12 100%

2 09 21 #N/A Operasional Area Traffick Control System

(ATCS)

Jumlah bulan

operasional ATCS yang

dikendalikan

12 12 12 100%

2 09 21 #N/A Studi penataan parkir di kota Padang

Jumlah dokumen

penataan parkir di kota

Padang

1 0 0 0%

2 09 21 #N/A Pemasangan dan pengembagan ATCS

Jumlah lokasi

(persimpangan dan ruas

jalan)

20 0 0 0%

2 09 21 #N/A Perencanaan Pembangunan fasilitas lalu lintas

Jumah dokumen

perencanaan

pembangunan fasilitas

lalu lintas yang disusun

4 0 0 0%

2 09 21 #N/A

Studi managemen dan rekayassa lalu lintas Jumlah dokumen

Managemen rekayasa

lalu lintas yang disusun

4 0 0 0%

2 09 21 #N/A System Informasi Transportasi

Jumlah Aplikasi system

transpormasi yang

diadakan

4 0% 0 0%

2 09 22

Program pembanguanan dan perawatan

prasarana dan fasilitas lalu lintas

Persentase faslitas lalu

lintas yang berfungsi

dengan baik 0 70 70 0%

2 09 22 #N/A Perbaikan dan perawatan ATCS Jumlah ATCS yang

diperbaiki 45 21 21 47%

2 09 22 #N/A Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas Jumlah fasilitas lalu

lintas yang dirawat 3 3 3 100%

20

2 09 22 45 Pembangunan fasilitas lalu lintas Jumlah faslitas lalu

lintas yang dibangun 3 3 3 100%

Rasio fatalitas

kecelakaan dengan

jumlah kecelakaan

0.04 0.08 0.08 200%

Persentase daerah

rawan kecelakaan yang

terselasaikan

85 65% 0.65 1%

2 09 23 Program Peningkatan Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah pelanggaran lalu

lintas 28,800 29,800 29800 103%

#N/A Jumlah angka

kecelakaan 655 665 665 102%

#N/A

Persentase jumlah

angkutan umum dan

barang yg laik jalan

85 70 70 82%

2 09 23 22 Monitoring dan evaluasi keselamatan

pelayaran dan SAR

Jumlah monitoring dan

sosialisasi keselamatan

pelayaran dan SAR yang

dilaksanakan

45 9 9 20%

2 09 23 23

Operasional penertiban dengan tim terpadu Jumlah operasi

penertiban dengan tim

terpadu

35 7 7 20%

2 09 23 50

Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan

tahun baru

Jumlah terlaksananya

pengendalian lalu lintas

pada perayaan hari besar

keagamaan

3 3 3 100%

2 09 23 #N/A Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor persentase kendaraan

yang di uji 80 73 73 91%

2 09 23 54

Operasional terminal angkutan barang Jumlah bulan

operasional UPT

Terminal Angkutan

Barang

60 12 12 20%

2 09 23 19

Penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan

bermotor

Jumlah jenis

kelengkapan pengujian

kendaraan bermotor

8 8 8 100%

21

2 09 23 #N/A

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

Jumlah peralatan

pengujian kendaraan

bermotor yang dipelihara 9 9 9 100%

2 09 23 51 Kampanye keselamatan lalu lintas

Jumlah Kampanye

keselamatan lalu lintas

yang dilaksanakan

38 6 6 16%

2 09 23 53 Abdiyasa teladan

Jumlah peserta

sosialisasi pemilihan

Abdiyasa Teladan

175 35 35 20%

2 09 23 54 Pelaksanaan penilaian lomba tertib LLAJ dan

keselamatan

Jumlah lomba tertib

LLAJ dan keselamatan

yang diikuti

2 2 2 100%

2 09 23 55 Peningkatan pelayanan transportasi perkotaan

Jumlah orang yang

direkrut untuk petugas

pengatur lalu lintas

50 50 50 100%

2 09 23 #N/A Perencanaan Gedung PKB

Jumlah dokumen

perencanaan gedung

PKB yang disusun

1 0 0 0%

2 09 23 #N/A Pembangunan Gedung PKB Jumlah Gedung PKB

yang dibangun 1 0 0 0%

2 09 23 #N/A

pengadaan sarana alat PKB Jumlah jenis sarana

pengujian kendaraan

bermotor yang diadakan

0 0 0 0%

2 09 23 #N/A

Pengendalian lalu lintas pada hari hari besar

dan event-event tertentu

Jumlah hari besar dan

event-event yang

dilakukan pengendalian

lalu lintas

92 0 0 0%

Persentase sarana

angkutan kota yang

berkualitas

95 45 45 47%

Persentase prasarana

transportasi umum yang

berkualitas

80 60 60 75%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

umum

Persentase angkutan

kota yang beroperasi 80 65 65 81%

22

2 09 17

Persentase angkutan

yang melayani sesuai

dgn standar pelayanan 80 70 70 88%

2 09 17 #N/A

Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

90 30 30 33%

2 09 17 37 Survey Load Factor Jumlah dokumen load

factor yang disurvey 1 1 1 100%

2 09 17 #N/A Survey kinerja pelayanan angkutan Jumlah dokumen load

factor yang disurvey 4 1 1 25%

2 09 17 52

Operasional manajemen angkutan kota Jumlah pengawasan

yang dilakukan terhadap

operasional manajemen

angkutan kota

55 11 11 20%

2 09 17 #N/A

Operaional Trans Padang Jumlah koridor dan

penambahan armada

Trans Padang yang

dioperasikan

6 2 2 33%

2 09 17 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Trans

Padang

Jumlah koridor

prasarana trans padang

yang dirawat

6 2 2 33%

2 09 17 #N/A Pembinaan badan usaha angkutan Jumlah badan usaha

angkutan yang di bina 47 47 47 100%

2 09 17 59 Pembangunan Halte Jumlah Halte Trans

Padang yang dibangun 170 6 6 4%

2 09 17 60

Publikasi layanan transportasi Jumlah standar

pelayanan yang

terpenuhi

6 6 6 100%

2 09 17 #N/A Pengawasan dan pengendalian

pangkalan/terminal angkutan umum

Jumlah bulan

pengawasan dan

pengendalian

pangkalan/ terminal

12 12 12 100%

2 09 17 #N/A Integrasi Intra dan antar moda Jumlah Stasiun KA dan

Halte yang terintegrasi 4 0 0 0%

23

2 09 17 #N/A

Peningkatan sarana dan prasarana terminal Jumlah lokasi terminal

yang ditingkatkan sarana

dan prasarananya 2 0 0 0%

2 09 17 #N/A Perencanaan jaringan , sarana prasarana

angkutan umum

Jumlah dokumen

perencanaan jaringan

dan sarana prasarana

angkutan umum yang

disusun

2 0 0 0%

2 09 17 56 Pengadaan fasilitas angkutan massal Jumlah pengadaan

fasilitas angkutan massal 80 0 0 0%

2 09 24

Program Pembangunan dan perawatan

prasarana dan fasilitas angkutan barang dan

orang

Persentase prasarana

transportasi umum yang

berfungsi dengan baik

0 39 39 0%

2 09 24 #N/A Forum lalu lintas dan angkutan jalan Jumlah kegiatan forum

lalu lintas yang diadakan 15 3 3 20%

2 09 24 #N/A Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan

Pelabuhan

Jumlah lokasi terminal/

pelabuhan yang dirawat 2 2 2 100%

0

24

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang nomor 78 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Padang dimana Dinas Perhubungan

Kota Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

desentralisasi di Bidang Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tugas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Padang mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Perhubungan.

b. Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Perhubungan mempunyai fungsi :

• Perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang perhubungan.

• Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang

perhubungan.

• Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Dinas

Perhubungan.

• Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi dinas Perhubungan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Walikota Padang

nomor 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota

Padang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

3. Bidang Lalu Lintas

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

25

b. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas

c. Seksi Perparkiran

4. Bidang Angkutan

a. Seksi Manajemen Manajemen Angkutan

b. Seksi Sarana Angkutan

c. Seksi Prasarana Angkutan

5. Bidang Keselamatan dan Pengendalian Operasional

a. Seksi Keselamatan

b. Seksi Operasional

c. Seksi Penegakan Hukum

6. Bidang Program

a. Seksi Perencanaan

b. Seksi Data dan Informasi

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Selain Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut

diatas, di Dinas Perhubungan terdapat 6 (enam) UPTD yang terdiri dari:

1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

2. UPT. Terminal Pangkalan Angkutan Kota

3. UPT. Terminal Angkutan Barang

4. UPT. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus

5. UPT. Perparkiran

6. UPT. Trans Padang

Sekretariat dan Bidang, masing–masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala

Bidang. Sedangkan UPTD dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang

semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

26

Keberadaan Dinas Perhubungan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan

dalam desentralisasi di bidang perhubungan memiliki tujuan dan sasaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dishub sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

K E P A L A D I N A S

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM

KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIANKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG

PROGRAM

KEPALA BIDANG

ANGKUTAN

KEPALA BIDANG

LALU LINTAS

KEPALA BIDANG KESELAMATAN

DAN OPERASIONAL

KEPALA SEKSI PERENCANAANKEPALA SEKSI

MANAJEMEN LALU LINTAS

KEPALA SEKSI

KESELAMATAN

KEPALA SEKSI

DATA DAN INFORMASI

KEPALA SEKSI SARANA

ANGKUTAN

KEPALA SEKSI

PRASARANA DAN FASILITAS LALU

LINTAS

KEPALA SEKSI OPERASIONAL

KEPALA SEKSI MONITORING

DAN EVALUASI

KEPALA SEKSI PRASARANA

ANGKUTANKEPALA SEKSI PERPAKIRAN

KEPALA SEKSI PENEGAKAN

HUKUM

KEPALA UPT. PELABUHAN

TELUK BUNGUSKEPALA UPT. PERPARKIRAN

KEPALA UPT. PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA UPT. PELABUHAN

MUARA

KEPALA UPT. TERMINAL

ANGKUTAN KOTA

KASUBAG TATA USAHA KASUBAG TATA USAHA KASUBAG TATA USAHA KASUBAG TATA USAHA KASUBAG TATA USAHA

KEPALA UPT. TERMINAL

ANGKUTAN BARANGKEPALA UPT. TRANS PADANG

KASUBAG TATA USAHA KASUBAG TATA USAHA

KETERANGAN WARNA

KEPALA SEKSI

MANAJEMEN ANGKUTAN

ESELON II.b

ESELON III.a

ESELON III.b

ESELON IV.a

ESELON IV.b

27

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kota Padang

NO Indikator

SPM/stan

dar

nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Meningkatnya

kelancaran lalu

lintas

33 - - - 33,07 - - -

2

Meningkatnya

keselamatan berlalu

lintas

5 - - - 3,92 - - -

3

Meningkatnya

layanan angkutan

umum yang

brkualitas

80 - - - 74,92 - - -

4 Meningkatnya

kinerja lalu lintas

- - 33,5 33,75 34 - 33,5 33,75 34

5

Me ningkatnya

keselamatan

bertransportasi

-

- 0,08 0,07 0,06 - 0,08 0,07 0,06

6

Meningkatnya

pelayanan angkutan

umum

75% - 45 60 70 - 45 60 70

70% - 60 65 70 - 60 65 70

28

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

a. Penataan sistem transportasi kota melalui manajemen rekayasa lalu

lintas dan Traffic Demand Management

b. Peningkatan keselamatan transportasi dan penanganan daerah rawan

kecelakaan

c. Pengembangan cakupan layanan angkutan yang murah, aman dan

nyaman melalui penyelenggaraan angkutan masal Trans Padang yang

terintegrasi dengan feeder dan angkutan kawasan

d. Peningkatan kualitas layanan publik dibidang perhubungan dalam rangka

pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Perhubungan

1. Masih rendahnya pelayanan angkutan umum di Kota Padang,

sehingga mendorong orang untuk menggunakan kendaraan pribadi.

2. Terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan-jalan protokol di jam-jam

puncak pagi dan sore sebagai akibat dari tidak seimbangnya

pertumbuhan insfrastuktur dengan pertumbuhan kendaraan.

29

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Tabel 2.2.

Permasalahan dan Hambatan Transportasi Secara Umum

Di Kota Padang

No

Uraian

Permasalahan dan Hambatan

1. Pengujian

Kendaraan Bermotor • Sistem pelayanan pengujian yang terintegrasi

belum berbasis website.

• Belum tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor yang representif.

• Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelaikan kendaraan bermotor demi keselamatan dalam berkendara.

• Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

2. Terminal di Kota

Padang • Belum beroperasinya terminal angkutan umum

(terminal type A) yang melayani origin destination

(OD) dan sebagian sub terminal masih menggunakan badan jalan, sehingga berdampak kemacetan lalu lintas.

• Masih terbatasnya kesediaan lahan untuk pengembangan pembangunan terminal angkutan barang.

• Kurangnya fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal angkutan barang

30

3. Angkutan Umum • Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan

umum (belum adanya jadwal perjalanan angkutan

umum) dan kondisi fisik angkutan umum yang

jelek, hal ini dikarenakan belum adanya terminal

angkutan umum (Terminal Type C)

• Belum adanya sitem penggajian bagi pengemudi

angkutan umum dan masih berlakunya system

setoran bagi pengemudi angkutan umum,

berdampak berhentinya angkutan umum

disembarang tempat mencari penumpang, sehingga

mengakibatkan gangguan hambatan samping lalu

lintas.

• Belum profesionalnya pengelolaan badan usaha

angkutan umum kota.

• Belum terlayaninya jaringan trayek angkutan

umum bagi daerah pengembangan baru.

• Dominasi kendaraan pribadi lebih tinggi dari pada

penggunaan angkutan umum.

• Belum terwujudnya angkutan massal (Trans

Padang) di semua koridor yang direncanakan.

4. Parkir di Kota Padang • Masih adanya penggunaan jalan diluar fungsinya

(badan jalan digunakan untuk parkir).

• Belum optimalnya pendapatan retribusi tepi jalan

umum.

• Belum adanya upah jukir yang sesuai dengan

UMR.

• Belum tersedianya gedung parkir off street dijalan

Protokol dan di Pusat Kegiatan, berdampak badan

jalan digunakan parkir

31

5. Sarana dan Prasarana Transportasi

• Kurang terpenuhi kebutuhan perlengkapan jalan

dibandingkan dengan jaringan jalan seperti

rambu lalu lintas, marka jalan, dan APILL (Alat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas) pada ruas jalan –

jalan kota Padang terutama di jalan By Pass.

• Kurang terkoneksinya secara keseluruhan

persimpangan jalan yang bersinyal (Traffic Light)

terkoneksi dengan jaringan ITS (Inteligent Transport

System), sehingga Management Traffic belum bisa

berjalan optimal.

• Kurang tersedianya fasilitas halte angkutan umum

sesuai dengan kebutuhan jaringan trayek

angkutan umum.

• Kondisi fasilitas halte yang kurang optimal dalam

fungsinya dikarenakan lokasinya kurang tepat.

• Kurang tersedianya fasilitas pendukung halte

seperti papan petunjuk, lampu, rute, dan papan

informasi trayek.

• Tidak tersedianya gedung parkir di perbatasan

masuk kota untuk mengakomodir pengguna

kendaraan pribadi beralih ke moda angkutan umum.

• Tidak tersedia lahan milik pemerintah kota untuk

membangun gedung parkir.

7. Perilaku Pengguna Jalan

• Rendahnya disiplin pengguna jalan

mengakibatkan tingginya angka kecelakaan dan

pelanggaran lalu lintas.

8. Pelayanan Bidang

Perhubungan • Belum optimalnya pelayanan bidang

Perhubungan (Pengujian kendaraan bermotor,

parkir, pelayanan pelabuhan penyeberangan,

Pelayanan terminal, dan pelayanan angkutan)

secara online yang berbasis website.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2021 terlampir telah

mempedomani Rancangan Awal RKPD Kota Padang Tahun 2021.

32

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kota Padang

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/

Kegiatan Indikator

kinerja

Target

capaian

Pagu Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan

Lokasi indikatif (Rp.000) Lokasi Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase unit

kerja internal

yang mendapat

layanan

administrasi

perkantoran

100% 4,236,925,000

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase unit

kerja internal

yang mendapat

layanan

administrasi

perkantoran

100% 4,236,925,000

1 Penyediaan jasa

surat menyurat Kota

Padang

Jumlah materai

dan benda pos

lainnya 560 buah 2,600,000

Penyediaan jasa

surat menyurat Kota

Padang

Jumlah materai

dan benda pos

lainnya 560 buah 2,600,000

2 Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Kota

Padang

Jumlah

rekening yang

dibayarkan,

jumlah bulan

dibayarkan

12 bulan

x 4 rek 950,000,000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik Kota

Padang

Jumlah rekening

yang dibayarkan,

jumlah bulan

dibayarkan

12 bulan x

4 rek 950,000,000

33

3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas/

opersional

Kota

Padang

Jumlah

kendaraan

bermotor yang

dibayarkan

pajaknya

35 unit 40,000,000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ opersional Kota

Padang

Jumlah

kendaraan

bermotor yang

dibayarkan

pajaknya

35 unit 40,000,000

4 Penyediaan alat

tulis kantor Kota

Padang

jumlah jenis ATK

yang disediakan 37 jenis 100,000,000

Penyediaan alat tulis

kantor Kota

Padang

jumlah jenis ATK

yang disediakan 37 jenis 100,000,000

5 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan Kota

Padang

Jumlah formulir/

dokumen yang

dicetak; jml dok

yang difotocopy 8 jenis 250,000,000

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan Kota

Padang

Jumlah formulir/

dokumen yang

dicetak; jml dok

yang difotocopy 8 jenis 250,000,000

6 Penyediaan

komponen

instralasi listrik/

penerangan

bangunan kantor Kota

Padang

Jumlah

komponen

instralasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

yang disediakan

19 jenis 20,000,000

Penyediaan

komponen instralasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor Kota

Padang

Jumlah

komponen

instralasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

yang disediakan

19 jenis 20,000,000

7 Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor Kota

Padang

Jumlah item jenis

barang peralatan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

25 unit 125,000,000

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor Kota

Padang

Jumlah item jenis

barang peralatan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

25 unit 125,000,000

34

8 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan per

undang-

undanngan Kota

Padang

Jumlah bahan

bacaan berupa

koran, majalah

dan buku

pengetahuan

yang disediakan

129 exp 15,000,000

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan per

undang-undanngan Kota

Padang

Jumlah bahan

bacaan berupa

koran, majalah

dan buku

pengetahuan yang

disediakan

129 exp 15,000,000

9 Penyediaan

makanan dan

minuman Kota

Padang

Jumlah rapat yg

disediakan

konsumsi dan jml

tamu yg

disediakan

konsumsi

600 ktk

400 org 38,000,000

Penyediaan

makanan dan

minuman Kota

Padang

Jumlah rapat yg

disediakan

konsumsi dan jml

tamu yg

disediakan

konsumsi

600 ktk

400 org 38,000,000

10 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah Kota

Padang

Jumlah

pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

65 kali 600,000,000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah Kota

Padang

Jumlah

pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

65 kali 600,000,000

11 Penyediaan alat

kebersihan Kota

Padang

Jumlah alat

kebersihan yang

disediakan 25 jenis 25,000,000

Penyediaan alat

kebersihan Kota

Padang

Jumlah alat

kebersihan yang

disediakan 25 jenis 25,000,000

12 Penyediaan jasa

pelayanan publik

Kota

Padang

Jumlah pegawai

honor daerah

yang disediakan

gajinya 7 orang 150,000,000

Penyediaan jasa

pelayanan publik

Kota

Padang

Jumlah pegawai

honor daerah

yang disediakan

gajinya 7 orang 150,000,000

35

13 Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kota

Padang

Jumlah pegawai

kontrak yang

disediakan

gajinya 65 org 1,015,560,000

Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kota

Padang

Jumlah pegawai

kontrak yang

disediakan gajinya 65 org 1,015,560,000

14 Penyediaan

perlengkapan

peralatan gedung

kantor Kota

Padang

Jumlah AC,

Genset, Tangki

air dan peralatan

gedung lainnya

yang disediakan 10 unit 80,000,000

Penyediaan

perlengkapan

peralatan gedung

kantor Kota

Padang

Jumlah AC,

Genset, Tangki air

dan peralatan

gedung lainnya

yang disediakan 10 unit 80,000,000

15 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kota

Padang

Jumlah jasa

kebersihan

kantor

12 org 392,301,000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kota

Padang

Jumlah jasa

kebersihan kantor 12 org 392,301,000

16 Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Kota

Padang

Jumlah jasa

perawatan

peralatan kerja 95 unit 60,000,000

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

Kota

Padang

Jumlah jasa

perawatan

peralatan kerja 95 unit 60,000,000

17 Penyediaan jasa

pengamanan

kantor Kota

Padang

Jumlah security

yg bekerja, jml

gaji pengamanan

kantor yg

dibayarkan

12 org 373,464,000

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

Kota

Padang

Jumlah security

yg bekerja, jml

gaji pengamanan

kantor yg

dibayarkan

12 org 373,464,000

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Persentase

sarana prasarana

aparatur dalam

kondisi baik 100% 5,100,000,000

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Persentase sarana

prasarana

aparatur dalam

kondisi baik 100% 5,100,000,000

36

18 Pemeliharaan

rutin/ ber kala

gedung kantor

Kota

Padang

Jumlah gedung

kantor yg

terpelihara 1 unit 200,000,000

Pemeliharaan rutin/

ber kala gedung

kantor

Kota

Padang

Jumlah gedung

kantor yg

terpelihara 1 unit 200,000,000

19 Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan dinas/

opersional Kota

Padang

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

dipelihara, jlm

kendaraan dinas

yg tersedia bbm

35 unit 900,000,000

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ opersional

Kota

Padang

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

dipelihara, jlm

kendaraan dinas

yg tersedia bbm

35 unit 900,000,000

20 Pemeliharaan

rutin/ berkala

peralatan gedung

kantor

Kota

Padang

Jumlah peralatan

gedung kantor

yang diperbaiki 58 unit 30,000,000

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

gedung kantor Kota

Padang

Jumlah peralatan

gedung kantor

yang diperbaiki 58 unit 30,000,000

21 Rehabilitasi

sedang/ berat

gedung kantor

Kota

Padang

Jumlah gedung

kantor yang

direhab 1 gedung 200,000,000

Rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor Kota

Padang

Jumlah gedung

kantor yang

direhab 1 gedung 200,000,000

22 Perizinan pesawat

ORARI Kota

Padang

Jumlah pesawat

orari yang

dilanjutkan

perizinan

2 izin 10,000,000

Perizinan pesawat

ORARI Kota

Padang

Jumlah pesawat

orari yang

dilanjutkan

perizinan

2 izin 10,000,000

23 Pemeliharaan

rutin / berkala

alat listrik, air dan

telepon

Kota

Padang

Jumlah alat

listrik, air dan

telepon yang

dipelihara

4

jaringan 60,000,000

Pemeliharaan rutin

/ berkala alat listrik,

air dan telepon Kota

Padang

Jumlah alat

listrik, air dan

telepon yang

dipelihara

4 jaringan 60,000,000

37

24 Pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

Kota

Padang

Jumlah

kendaraan dias/

opersional yang

diadakan

1 unt

derek bsr

1 unt

mbl

marka, 2

unt

double

cabin

3,700,000,000

Pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

Kota

Padang

Jumlah

kendaraan dias/

opersional yang

diadakan

1 unt derek

bsr 1 unt

mbl marka,

2 unt

double

cabin

3,700,000,000

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Persentase

pemenuhan

prasarana

kedisiplin an

pegawai

100% 400,000,000

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Persentase

pemenuhan

prasarana

kedisiplin an

pegawai

100% 400,000,000

25 Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Kota

Padang

Jumlah pakaian

dinas dan atribut

personil kantor 210 stel 400,000,000

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya Kota

Padang

Jumlah pakaian

dinas dan atribut

personil kantor 210 stel 400,000,000

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase

aparatur yang

meningkat

kapasitas/

kemampuannya.

100% 620,000,000

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase

aparatur yang

meningkat

kapasitas/

kemampuannya.

100% 620,000,000

26 Analisa dan

penilaian jabatan

fungsional

pengujian

kendaraan

bermotor (PKB)

Kota

Padang

Jumlah jabatan

fungsional

penguji

kendaraan

bermotor yang

dilakukan

penilaian

15

penguji 20,000,000

Analisa dan

penilaian jabatan

fungsional pengujian

kendaraan bermotor

(PKB)

Kota

Padang

Jumlah jabatan

fungsional penguji

kendaraan

bermotor yang

dilakukan

penilaian

15 penguji 20,000,000

38

27 Pelatihan

peningkatan

keterampilan

petugas

Perhubungan

Kota

Padang

Jumlah personil

yang mengikuti

pelatihan

peningkatan

keterampilan 10 org 200,000,000

Pelatihan

peningkatan

keterampilan

petugas

Perhubungan

Kota

Padang

Jumlah personil

yang mengikuti

pelatihan

peningkatan

keterampilan 10 org 200,000,000

28 Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Kota

Padang

Jumlah pegawai

yang diberi

pelatihan/ bimtek 204 org 400,000,000

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Kota

Padang

Jumlah pegawai

yang diberi

pelatihan/ bimtek 204 org 400,000,000

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Persentase

dokumen

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

disusun tepat

waktu

100% 110,000,000

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Persentase

dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan disusun

tepat waktu 100% 110,000,000

29 Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan iktisar

realisasi kinerja

SKPD

Kota

Padang

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan realisasi

kinerja yang

dibuat 9 dok 50,000,000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

iktisar realisasi

kinerja SKPD Kota

Padang

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan realisasi

kinerja yang

dibuat 9 dok 50,000,000

30 Peningkatan

pengelolaan

penerimaan

retribusi

Kota

Padang

Jumlah UPTD

penghasil

retribusi yang

dikelola

5 UPTD 60,000,000

Peningkatan

pengelolaan

penerimaan retribusi Kota

Padang

Jumlah UPTD

penghasil

retribusi yang

dikelola

5 UPTD 60,000,000

39

Program

Peningkatan

Pengembangan

System

Perencanaan dan

Penganggaran

Persentase

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran

disusun tepat

waktu

100% 172,500,000

Program

Peningkatan

Pengembangan

System

Perencanaan dan

Penganggaran

Persentase

dokumen

perencanaan dan

penganggaran

disusun tepat

waktu

100% 172,500,000

31 Perencanaan

penganggaran

perangkat daerah

Kota

Padang

Jml dok.

Perencana an

dan penganggar

an yang disusun

(Renja, Renja-P,

RKA , RKA-P,

DPA, DPA-P,

Rev.Renstra dan

Renstra)

6 dok 26,250,000

Perencanaan

penganggaran

perangkat daerah

Kota

Padang

Jml dok.

Perencana an dan

penganggar an

yang disusun

(Renja, Renja-P,

RKA , RKA-P,

DPA, DPA-P,

Rev.Renstra dan

Renstra)

6 dok 26,250,000

32 Penyusunan data

statistik,

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

Kota

Padang

Jumlah data

statistik

perhubungan

dan laporan

monev yang

disusun

1 dok, 12

lap. 120,000,000

Penyusunan data

statistik, monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

Kota

Padang

Jumlah data

statistik

perhubungan dan

laporan monev

yang disusun

1 dok, 12

lap. 120,000,000

33 Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Kota

Padang

Jumlah laporan

reformai

birokrasi

1 laporan 26,250,000

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kota

Padang

Jumlah laporan

reformai birokrasi 1 laporan 26,250,000

40

Program

Penyelamatan

dan pelestarian

dokumen

Tersddianya

arsip sebagai

sumber

informasi

100% 15,000,000

Program

Penyelamatan dan

pelestarian

dokumen

Tersddianya arsip

sebagai sumber

informasi 100% 15,000,000

34 Pengelolaan dan

penataan arsip

Kota

Padang

Jumlah arsip

yang tertata 12 bln 15,000,000

Pengelolaan dan

penataan arsip

Kota

Padang

Jumlah arsip yang

tertata 12 bln 15,000,000

Program

Peningkatan

kinerja lalu lintas

Kecepatan rata

rata kendaraan

di jalan utama

di jam sibuk

33.75

Program

Peningkatan

kinerja lalu lintas

Kecepatan rata

rata kendaraan di

jalan utama di

jam sibuk

33.75

Persentase

daerah rawan

macet yang

terselesaikan

65% 5,943,450,000

Persentase daerah

rawan macet yang

terselesaikan 65% 5,943,450,000

Persentase jalan

utama yang

tidak digunakan

untuk parkir

75%

Persentase jalan

utama yang tidak

digunakan untuk

parkir

75%

35 Pengawasan dan

pengendalian

parkir

Kota

Padang

Jumlah

pelaksanaan

pengawasan dan

pengendalian

parkir

24 kali 250,000,000

Pengawasan dan

pengendalian parkir

Kota

Padang

Jumlah

pelaksanaan

pengawasan dan

pengendalian

parkir

24 kali 250,000,000

36 Pemilihan Pelajar

pelopor lalu lintas

Kota

Padang

Jumlah orang

mengikuti

pemilihan

pelajar pelopor

35 org 52,500,000

Pemilihan Pelajar

pelopor lalu lintas

Kota

Padang

Jumlah orang

mengikuti

pemilihan pelajar

pelopor

35 org 52,500,000

41

37 Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

andalalin

Kota

Padang Jumlah

Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

andalalin

5 monev 68,250,000

Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

andalalin

Kota

Padang Jumlah

Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

andalalin

5 monev 68,250,000

38

Operasional

perparkiran

Kota

Padang

Jumlah bulan

operasional

perparkiran 12 bulan 488,950,000 Operasional

perparkiran

Kota

Padang

Jumlah bulan

operasional

perparkiran 12 bulan 488,950,000

39

Operasional Area

Traffick Control

System (ATCS)

Kota

Padang Jumlah bulan

operasional

ATCS yang

dikendalikan

12 bulan 183,750,000

Operasional Area

Traffick Control

System (ATCS)

Kota

Padang Jumlah bulan

operasional ATCS

yang dikendalikan

12 bulan 183,750,000

40

Pemasangan dan

pengembagan

ATCS

Simp.Patt

imura A.

Yani,

Simp.Tinj

u,

simp.Sa

mudra

NPM,

Simp.Kar

ya Hiligoo

Jumlah lokasi

(persimpangan

dan ruas jalan)

4 loksasi 4,400,000,000 Pemasangan dan

pengembagan ATCS

Simp.Pattim

ura A. Yani,

Simp.Tinju,

simp.Samu

dra NPM,

Simp.Karya

Hiligoo

Jumlah lokasi

(persimpangan

dan ruas jalan)

4 loksasi 4,400,000,000

42

41

Perencanaan

Pembangunan

fasilitas lalu lintas

Kota

Padang

Jumah

dokumen

perencanaan

pembangunan

fasilitas lalu

lintas yang

disusun

1 dok 100,000,000

Perencanaan

Pembangunan


Kota

Padang

Jumah dokumen

perencanaan

pembangunan


yang disusun 1 dok 100,000,000

42 Studi managemen

dan rekayassa lalu

lintas

Kota

Padang

Jumlah

dokumen

Managemen

rekayasa lalu

lintas yang

disusun

1 dok 100,000,000

Studi managemen

dan rekayassa lalu

lintas

Kota

Padang

Jumlah dokumen

Managemen

rekayasa lalu

lintas yang

disusun

1 dok 100,000,000

43

System Informasi

Transportasi

Kota

Padang Jumlah Aplikasi

system

transpormasi

yang diadakan

1 aplikasi 300,000,000 System Informasi

Transportasi

Kota

Padang Jumlah Aplikasi

system

transpormasi yang

diadakan

1 aplikasi 300,000,000

44 Perbaikan dan

perawatan ATCS

Kota

Padang

Jumlah ATCS

yang diperbaiki 28 ATCS 2,800,000,000

Perbaikan dan

perawatan ATCS

Kota

Padang

Jumlah ATCS

yang diperbaiki 28 ATCS 2,800,000,000

45 Perbaikan dan

perawatan


Kota

Padang Jumlah fasilitas

lalu lintas yang

dirawat

3 jenis 420,000,000

Perbaikan dan

perawatan fasilitas

lalu lintas

Kota

Padang Jumlah fasilitas

lalu lintas yang

dirawat

3 jenis 420,000,000

46 Pembangunan


Kota

Padang

Jumlah faslitas

lalu lintas yang

dibangun

3 jenis 600,000,000

Pembangunan


Kota

Padang

Jumlah faslitas

lalu lintas yang

dibangun

3 jenis 600,000,000

43

Persentase

daerah rawan

kecelakaan

yang

terselasaikan

70%

Persentase

daerah rawan

kecelakaan yang

terselasaikan

70%

Program

Peningkatan

Keselamatan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Jumlah

pelanggaran lalu

lintas

29,500 2,432,990,000

Program

Peningkatan

Keselamatan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Jumlah

pelanggaran lalu

lintas

29,500 2,432,990,000

Jumlah angka

kecelakaan 662

Jumlah angka

kecelakaan 662

Persentase

jumlah

angkutan

umum dan

barang yg laik

jalan

75%

Persentase jumlah

angkutan umum

dan barang yg laik

jalan 75%

47

Monitoring dan

evaluasi

keselamatan

pelayaran dan SAR

Kota

Padang Jumlah

monitoring dan

sosialisasi

keselamatan

pelayaran dan

SAR yang

dilaksanakan

9 kali 63,000,000

Monitoring dan

evaluasi

keselamatan

pelayaran dan SAR

Kota

Padang Jumlah

monitoring dan

sosialisasi

keselamatan

pelayaran dan

SAR yang

dilaksanakan

9 kali 63,000,000

48 Operasional

penertiban dengan

tim terpadu

Kota

Padang

Jumlah operasi

penertiban

dengan tim

terpadu

7 kali 110,250,000

Operasional

penertiban dengan

tim terpadu

Kota

Padang

Jumlah operasi

penertiban

dengan tim

terpadu

7 kali 110,250,000

44

49 Pengoperasian

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Kota

Padang

persentase

kendaraan yang

di uji 73% 110,000,000

Pengoperasian

Pengujian

Kendaraan Bermotor

Kota

Padang

persentase

kendaraan yang di

uji 73% 110,000,000

50 Operasional

terminal angkutan

barang

Kota

Padang

Jumlah bulan

operasional UPT

Terminal

Angkutan

Barang

12 bulan 121,690,000

Operasional terminal

angkutan barang

Kota

Padang

Jumlah bulan

operasional UPT

Terminal

Angkutan Barang 12 bulan 127,774,500

51 Penyediaan

kelengkapan

pengujian

kendaraan

bermotor

Kota

Padang

Jumlah jenis

kelengkapan

pengujian

kendaraan

bermotor

8 jenis 700,000,000

Penyediaan

kelengkapan

pengujian kendaraan

bermotor

Kota

Padang

Jumlah jenis

kelengkapan

pengujian

kendaraan

bermotor

8 jenis 700,000,000

52 Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana alat

pengujian

kendaraan

bermotor

Kota

Padang

Jumlah

peralatan

pengujian

kendaraan

bermotor yang

dipelihara

9 unit 89,250,000

Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana

alat pengujian

kendaraan bermotor

Kota

Padang

Jumlah peralatan

pengujian

kendaraan

bermotor yang

dipelihara

9 unit 89,250,000

53

Kampanye

keselamatan lalu

lintas

Kota

Padang Jumlah

Kampanye

keselamatan

lalu lintas yang

dilaksanakan

8 kali 70,000,000

Kampanye

keselamatan lalu

lintas

Kota

Padang Jumlah

Kampanye

keselamatan lalu

lintas yang

dilaksanakan

8 kali 70,000,000

54

Abdiyasa teladan

Kota

Padang

Jumlah peserta

sosialisasi

pemilihan

Abdiyasa

Teladan

35 org 75,000,000 Abdiyasa teladan

Kota

Padang

Jumlah peserta

sosialisasi

pemilihan

Abdiyasa Teladan

35 org 75,000,000

45

55

Pelaksanaan

penilaian lomba

tertib LLAJ dan

keselamatan

Kota

Padang Jumlah lomba

tertib LLAJ dan

keselamatan

yang diikuti

2 lomba 70,000,000

Pelaksanaan

penilaian lomba

tertib LLAJ dan

keselamatan

Kota

Padang Jumlah lomba

tertib LLAJ dan

keselamatan yang

diikuti

2 lomba 70,000,000

56

Perencanaan

Gedung PKB

Kota

Padang

Jumlah

dokumen

perencanaan

gedung PKB

yang disusun

1 dok 100,000,000 Perencanaan Gedung

PKB

Kota

Padang

Jumlah dokumen

perencanaan

gedung PKB yang

disusun

1 dok 100,000,000

57 Pengendalian lalu

lintas pada hari

hari besar dan

event-event

tertentu

Kota

Padang

Jumlah hari

besar dan event-

event yang

dilakukan

pengendalian

lalu lintas

23 event 923,800,000

Pengendalian lalu

lintas pada hari hari

besar dan event-

event tertentu

Kota

Padang Jumlah hari besar

dan event-event

yang dilakukan

pengendalian lalu

lintas

23 event 923,800,000

58 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan umum

Persentase

angkutan kota

yang beroperasi 70%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan umum

Persentase

angkutan kota

yang beroperasi 70%

59 Persentase

angkutan yang

melayani

sesuai dgn

standar

pelayanan

75% 29,148,925,000

Persentase

angkutan yang

melayani sesuai

dgn standar

pelayanan

75% 29,148,925,000

60 Persentase

pengaduan

masyarakat

yang ditindak

lanjuti

46%

Persentase

pengaduan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

46%

46

61 Survey kinerja

pelayanan

angkutan

Kota

Padang

Jumlah

dokumen survey

load factor yang

disusun

1

dokumen 651,900,000

Survey kinerja

pelayanan angkutan

Kota

Padang

Jumlah dokumen

survey load factor

yang disusun 1 dokumen 684,495,000

62 Operasional

manajemen

angkutan kota

Kota

Padang

Jumlah

pengawasan

yang dilakukan

terhadap

operasional

manajemen

angkutan kota

11 kali 157,500,000

Operasional

manajemen

angkutan kota

Kota

Padang

Jumlah

pengawasan yang

dilakukan

terhadap

operasional

manajemen

angkutan kota

11 kali 157,500,000

63 Operaional Trans

Padang (Belanja

Subsidi/ PSO)

Kota

Padang

Jumlah koridor

dan

penambahan

armada Trans

Padang yang

dioperasikan

4 koridor

55 unit 25,903,775,000

Operaional Trans

Padang (Belanja

Subsidi/ PSO)

Kota

Padang

Jumlah koridor

dan penambahan

armada Trans

Padang yang

dioperasikan 4 koridor

55 unit 25,903,775,000

64

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Prasarana

Trans Padang

Kota

Padang Jumlah koridor

prasarana trans

padang yang

dirawat

4 koridor 480,000,000

Rehabilitasi/Pemelih

araan Prasarana

Trans Padang

Kota

Padang Jumlah koridor

prasarana trans

padang yang

dirawat

4 koridor 480,000,000

65 Pembinaan badan

usaha angkutan

Kota

Padang

Jumlah badan

usaha angkutan

yang di bina 47 badan

usaha 84,000,000

Pembinaan badan

usaha angkutan

Kota

Padang

Jumlah badan

usaha angkutan

yang di bina 47 badan

usaha 84,000,000

47

66

Pembangunan

Halte

Kota

Padang Jumlah Halte

Trans Padang

yang dibangun

6 lokasi 400,000,000 Pembangunan Halte

Kota

Padang Jumlah Halte

Trans Padang

yang dibangun

6 lokasi 400,000,000

67 Publikasi layanan

transportasi

Kota

Padang Jumlah standar

pelayanan yang

terpenuhi

6 UPT 36,750,000

Publikasi layanan

transportasi

Kota

Padang Jumlah standar

pelayanan yang

terpenuhi

6 UPT 36,750,000

68 Pengawasan dan

pengendalian

pangkalan/termin

al angkutan

umum

Kota

Padang Jumlah bulan

pengawasan dan

pengendalian

pangkalan/

terminal

12 bln 105,000,000

Pengawasan dan

pengendalian

pangkalan/terminal

angkutan umum

Kota

Padang Jumlah bulan

pengawasan dan

pengendalian

pangkalan/

terminal

12 bln 105,000,000

69

Integrasi Intra dan

antar moda

Kota

Padang Jumlah Stasiun

KA dan Halte

yang terintegrasi

1 Stasiun

yg

terintegra

si

500,000,000 Integrasi Intra dan

antar moda

Kota

Padang Jumlah Stasiun

KA dan Halte

yang terintegrasi

1 Stasiun

yg

terintegrasi

500,000,000

70 Peningkatan

sarana dan

prasarana

terminal Kec. Luki

dan Kec.

Bungus

Jumlah lokasi

terminalyang

ditingkatkan

sarana dan

prasarananya 2 lokasi 210,000,000

Peningkatan sarana

dan prasarana

terminal

Kec. Luki

dan Kec.

Bungus

Jumlah lokasi

terminal yang

ditingkatkan

sarana dan

prasarananya 2 lokasi 210,000,000

48

71

Perencanaan

jaringan , sarana

prasarana

angkutan umum

Kota

Padang Jumlah

dokumen

perencanaan

jaringan dan

sarana

prasarana

angkutan

umum yang

disusun

1 dok 400,000,000

Perencanaan

jaringan , sarana

prasarana angkutan

umum

Kota

Padang

Jumlah dokumen

perencanaan

jaringan dan

sarana prasarana

angkutan umum

yang disusun

1 dok 400,000,000

72 Forum lalu lintas

dan angkutan

jalan

Kota

Padang

Jumlah

kegiatan forum

lalu lintas yang

diadakan

3 kali 70,000,000 Forum lalu lintas

dan angkutan jalan

Kota

Padang Jumlah kegiatan

forum lalu lintas

yang diadakan

3 kali 70,000,000

73 Rehabilitasi/Pemel

iharaan Terminal Kec. Luki

Jumlah lokasi

terminal yang

dirawat

2 lokasi 150,000,000 Rehabilitasi/Pemelih

araan Terminal Kec. Luki

Jumlah lokasi

terminal yang

dirawat

2 lokasi 150,000,000

48,179,790,000 48,179,790,000

49

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perhubungan Kota Padang akan menambah usulan program dan

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Penambahan usulan ini

terbatas pada dana/pagu indikatif, bukan pada penambahan program/kegiatan,

karena program dan kegiatan sudah ditetapkan dalam renstra Dinas Perhubungan

untuk tahun 2020-2021. Jika ada usulan pemangku kepentingan yang sesuai

dengan program/kegiatan yang sudah ditetapkan tersebut, maka bisa diakomodir

dalam renja Dinas Perhubungan tahun 2022

Dinas Perhubungan sebagai institusi yang berwenang desentralisasi bidang

perhubungan, tidak melakukan forum konsultasi publik dalam penyusunan renja

tahun 2022, sehingga tidak memiliki usulan program/kegiatan dari pemangku

kepentingan untuk tahun 2022.

50

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan

propinsi serta sistem peencanaan pembangunan kota. Oleh karena itu,

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang berpedoman kepada Pra

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang dengan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang, sehingga dapat dikatakan bahwa

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan

dokumen perencanaan lain, baik nasional seperti RPJP Nasional, RPJM

Nasional 2016 – 2020, RKP Nasional maupun di tingkat propinsi seperti RPJP

Propinsi Sumtera Barat, RPJM Propinsi Sumatera Barat 2016 – 2020, RPJP

Kota Padang 2004 – 2020 dan RKPD Kota Padang 2020.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Padang maka

Dinas Perhubungan Kota Padang akan turut aktif dalam hal perencanaan.

Berdasarkan pada Renja Dishub maka tujuan dari Dishub pada tahun 2022

yaitu:

“Peningkatan layanan manajemen lalu lintas dan angkutan umum serta

keselamatan transportasi”

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya kinerja lalu lintas

2. Meningkatnya keselamatan transportasi

3. Menyediakan sarana dan infrastruktur transportasi umum yang aman,

nyaman dan ramah lingkungan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah :

51

A. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan bangunan gedung diwilayah daerah kabupaten/ kota,

pemberian izin bangunan gedung (IMB) dan sertifikat laik fungsi

bangunan gedung

Sub. Kegiatan:

a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan an

Pemanfaatan,Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Serta Pemeliharaan

dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan:

1. Penetapan rencana induk jaringan jalan LLAJ Kabupaten/ Kota

Sub. Kegiatan:

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/ Kota

Sub. Kegiatan:

a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

c. Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Type C

Sub. Kegiatan:

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

52

b. Rehabilitas dan Pemeliharaan Terminal ( Fasilitas Utama dan

Pendukung)

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Termial Tipe C

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub. Kegiatan:

a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan

dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara

Elektronik

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan

Kabupaten/Kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub. Kegiatan:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

e. Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

f. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan

Jalan Kabupaten/ Kota

Sub. Kegiatan:

a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan

Jalan Kabupaten/ Kota

53

b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas

c. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

d. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan

Untuk Jalan Provinsi

e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan

Kabupaten/ Kota

Sub. Kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

b. Pengawan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub. Kegiatan:

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan

Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan

Bermotor Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau

Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub. Kegiatan:

a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau

Barang Antar Kota dalam 1 (atu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1

(Satu) Kabupaten/Kota

54

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 ( Satu)

Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan:

a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

Sub. Kegiatan:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan:

55

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan:

a. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan

Kebijakan Retribusi Daerah

b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

56

i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Mebel

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

57

3.3.1. Faktor – Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program

dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, adalah:

1) Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun

2021.

2) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan.

3) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan.

4) Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Perhubungan.

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu potensi dari hasil retribusi

parkir, pelabuhan penyeberangan teluk bungus, terminal angkutan barang

dan pengujian kendaraan bermotor.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

1) Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara

keseluruhan adalah 3 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah berpusat di Kota

Padang yang mencakup wilayah kecamatan dan kelurahan.

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 163.999.556.411,- yang

sumber pendanaannya adalah APBD Kota Padang.

56

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis

Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019-2024, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB V - 57

Tabel 4-1

Diambil di e palnning

Program

Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2

2 15 119,626,000,000 156,946,452,597

2 15 01 66,883,325,000 78,798,499,366

2 15 01 2.01 176,610,000 167,580,000

2 15 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase terlaksananya

penunjang urusan pemerintahan

Jumlahn dokumen perencanaan

dan penganggaran yang disusun

(Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA

dan DPPA)

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 4 dokumen 35,500,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 22,050,000

2 15 01 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD



Jumlah Dokumen RKA-SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 dokumen 10,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 8,820,000

2 15 01 2.01 03


Dokumen Perubahan RKA-

SKPD


penunjang urusan pemerintahanJumlah Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 dokumen 10,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 8,820,000

2 15 01 2.01 04Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD



Jumlah Dokumen DPA-SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 dokumen 10,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 8,820,000

2 15 01 2.01 05


Perubahan DPA-SKPD


penunjang urusan pemerintahanJumlah Dokumen Perubahan

DPA-SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 dokumen 10,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 8,820,000

2 15 01 2.01 06


Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Jumlah Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 12 laporan 75,550,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 82,687,500

2 15 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah


penunjang urusan pemerintahanJumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 laporan 25,560,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 27,562,500

2 15 01 2.02 16,680,460,000 20,802,839,776

2 15 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN


penunjang urusan pemerintahanJumlah ASN yang disediakan Gaji

dan Tunjangan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 119 orang 16,000,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 20,067,239,176

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi

Output

Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp.) Sumber

DanaCatatan

PentingKode

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.)

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

(SUDAH TERMASUK POKOK PIKIRAN DPRD KOTA PADANG)

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

2 15 01 2.02 02Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN



Jumlah ASN yang disediakan

Administrasi Pelaksanaan Tugas

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 119 orang 596,820,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 626,661,000

2 15 01 2.02 05


Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD


penunjang urusan pemerintahanJumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 laporan 15,500,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 15,750,000

2 15 01 2.02 06

Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan


penunjang urusan pemerintahanJumlah Dokumen Tanggapan

Pemeriksaan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 3 laporan 15,540,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 15,750,000

2 15 01 2.02 07


Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD


penunjang urusan pemerintahanJumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 18 laporan 52,600,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 77,439,600

2 15 01 2.03 503,570,000 484,337,647

2 15 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD


penunjang urusan pemerintahanJumlah Barang Milik Daerah

SKPD yang diamankan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 5 unit 470,570,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 430,525,147

2 15 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD



Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi

dan Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah pada SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 12 laporan 18,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 27,562,500

2 15 01 2.03 06Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD



Jumlah Barang Milik Daerah

SKPD yang dilakukan

penatausahaan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 unit 15,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 26,250,000

2 15 01 2.04 195,610,000 239,400,000

2 15 01 2.04 01Perencanaan Pengelolaan

Retribusi Daerah



Jumlah Dokumen Rencana

Pengelolaan Retribusi Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 dokumen 45,750,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 52,500,000

2 15 01 2.04 02

Analisa dan Pengembangan

Retribusi Daerah, serta

Penyusunan Kebijakan

Retribusi Daerah



Jumlah Dokumen hasil Analisa

dan Pengembangan Retribusi

Daerah, serta Kebijakan Retribusi

Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 3 dokumen 61,230,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 66,150,000

2 15 01 2.04 03

Penyuluhan dan

Penyebarluasan Kebijakan

Retribusi Daerah



Jumlah Frekuensi Penyuluhan

dan Penyebarluasan Kebijakan

Retribusi Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 10 kali 41,750,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 52,500,000

2 15 01 2.04 05Pengolahan Data Retribusi

Daerah


penunjang urusan pemerintahanJumlah waktu Pengolahan Data

Retribusi Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 12 bulan 31,630,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 52,500,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

2 15 01 2.04 07Pelaporan Pengelolaan

Retribusi Daerah


penunjang urusan pemerintahanJumlah Laporan Pengelolaan

Retribusi Daerah

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 13 laporan 15,250,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 15,750,000

2 15 01 2.05 221,320,000 811,230,000

2 15 01 2.05 01Peningkatan Sarana dan

Prasarana Disiplin Pegawai


penunjang urusan pemerintahanJumlah Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 250 unit 24,960,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 0

2 15 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya



Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Atribut Perlengkapannya yang

diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 231 stel 0

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 443,205,000

2 15 01 2.05 05Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai



Jumlah Laporan Hasil

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 12 laporan 15,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 26,250,000

2 15 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi


penunjang urusan pemerintahanJumlah peserta Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 10 orang 73,410,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 220,500,000

2 15 01 2.05 10Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan



Jumlah peserta Sosialisasi

Peraturan Perundang- Undangan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 3 orang 36,150,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 38,587,500

2 15 01 2.05 11

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan



Jumlah peserta Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan

Perundang- Undangan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 75 orang 71,800,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 82,687,500

2 15 01 2.06 1,370,237,290 1,569,337,655

2 15 01 2.06 01

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 19 jenis 19,900,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 22,050,000

2 15 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


penunjang urusan pemerintahanJumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 10 jenis 50,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 87,097,500

2 15 01 2.06 04Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


penunjang urusan pemerintahanJumlah Bahan Logistik Kantor

yang disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 37 jenis 121,830,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 137,812,500

2 15 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan


penunjang urusan pemerintahanJumlah jenis Barang Cetakan

yang disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 8 jenis 152,200,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 220,500,000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 15 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan



Jumlah koran yang disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 %129

examplar15,400,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 16,537,500

2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu



Jumlah Tamu yang dijamu

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 50 orang 9,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 11,025,000

2 15 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD


penunjang urusan pemerintahanJumlah Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 65 kali 987,407,290

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 1,036,777,655

2 15 01 2.06 10Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD



Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 14,500,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 16,537,500

2 15 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD



Jumlah waktu Dukungan

Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 12 bulan 0

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 21,000,000

2 15 01 2.07 2,603,450,000 2,291,977,500

2 15 01 2.07 02

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan



Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 1 unit 2,150,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 1,875,000,000

2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel



Jumlah Mebel yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 60 unit 70,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 20,000,000

2 15 01 2.07 06Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya


penunjang urusan pemerintahanJumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 11 unit 123,450,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 133,402,500

2 15 01 2.07 09Pengadaan Gedung Kantor




Jumlah Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 3 unit 180,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 165,375,000

2 15 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya



Jumlah Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 2 unit 50,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 10,000,000

2 15 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya



Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 10 unit 30,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 88,200,000

2 15 01 2.08 42,854,464,391 50,013,891,500

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 15 01 2.08 01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat



Jumlah dokumen yang dikirim

Jumlah materai yang disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 %260 lembar

260 lembar2,600,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 2,866,500

2 15 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik



Jumlah rekening air yang

disediakan

Jumlah rekening listrik yang

disediakan

Jumlah rekening

telepon/internet yang disediakan

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 %

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

42,846,864,391

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)


penunjang urusan pemerintahan100 % 50,000,000,000

2 15 01 2.08 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor



Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 2 unit 5,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 11,025,000

2 15 01 2.09 2,277,603,319 2,417,905,288

2 15 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan



Jumlah kendaraan dinas

operasional yang dipelihara

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 35 unit 1,541,353,319

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 1,455,831,956

2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel



Jumlah Mebeleur yang

mendapat Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 30 unit 15,750,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 21,000,000

2 15 01 2.09 06Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya


penunjang urusan pemerintahanJumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang dipelihara

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 95 unit 51,750,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 66,150,000

2 15 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya



Jumlah Rumah Jabatan yang

mendapat Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 2 jenis 236,500,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 808,773,332

2 15 01 2.09 10


Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya



Jumlah Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas yang mendapat

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jumlah tenaga kebersihan yang

diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 %4 jenis

5 orang400,750,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 33,075,000

2 15 01 2.09 11


Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor




Jumlah Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas yang mendapat

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 % 58 jenis 31,500,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



100 % 33,075,000

2 15 02 52,742,675,000 78,147,953,231

2 15 02 2.01 355,000,000 242,937,500

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2 15 02 2.01 01

Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/KotaPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah dokumen

revisi/perubahan rencana induk

transportasi Kota Padang

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1 dokumen 230,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)Persentase daerah rawan macet

yang terselesaikan75 % 0

2 15 02 2.01 02

Penetapan Kebijakan dan

Sosialisasi Rencana Induk

Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah sosialisasi rencana induk

dan peraturan perundang-

undangan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 8 kali 90,000,000

PENDAPATA

N ASLI


yang terselesaikan75 % 193,325,000

2 15 02 2.01 03

Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Induk Jaringan LLAJ


yang terselesaikan

Jumlah koordinasi/ rapat

penilaian kinerja transportasi kota

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 2 kali 35,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.02 19,060,375,000 29,647,500,000

2 15 02 2.02 01

Pembangunan Prasarana Jalan

di Jalan Kabupaten/KotaPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah prasarana jalan yang

dibangun

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 3 unit 198,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.02 02

Penyediaan Perlengkapan Jalan

di Jalan Kabupaten/Kota

Persentase daerah rawan macet

yang terselesaikan


perencanaan pemasangan lampu

penerangan jalan umum dan

fasilitas umum Jumlah lampu


fasilitas umum yang dipasang

sesuai standart

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 %3 kali

950 unit8,814,375,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)

Termasuk

Pokir DPRD

Kota Padang

Rp.2.175.000.0

00,-


yang terselesaikan75 % 10,734,550,000

2 15 02 2.02 03

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana JalanPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah prasarana jalan yang

direhabilitasi dan dipelihara

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 4 unit 198,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.02 04


Perlengkapan Jalan


yang terselesaikan


perencanaan pemasangan lampu


fasilitas umum Jumlah lampu


fasilitas umum yang direhab dan

dipelihara

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 %2 kali

1050 unit9,850,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



2 15 02 2.03 515,600,000 1,085,020,293

2 15 02 2.03 03Pengembangan Sarana dan

Prasarana Terminal


yang terselesaikan

Jumlah sarana prasarana

terminal yang ditingkatkan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 0 unit 0

PENDAPATA

N ASLI


yang terselesaikan75 % 0

2 15 02 2.03 04


Terminal (Fasilitas Utama dan

Pendukung)Persentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah terminal yang

direhabilitasi

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1 lokasi 75,600,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.03 05

Peningkatan Kapasitas SDM

Pengelola Terminal Tipe CPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah SDM pengelola terminal

yang meningkat kapasitasnya

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 15 orang 440,000,000

PENDAPATA

N ASLI



Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2 15 02 2.04 497,500,000 682,500,000

2 15 02 2.04 01

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir

Kewenangan Kabupaten/Kota

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan berusaha Terintegrasi

secara Elektronik


yang terselesaikan

Jumlah permohonan izin

penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir

yang di fasilitasi pemenuhan

persyaratannya

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 %10

rekomendasi0

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD)



2 15 02 2.04 02

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir

Kewenangan Kabupaten/Kota


yang terselesaikan


pengawasan pelaksanaan izin

penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir

kewenangan kabupaten/ kota

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 24 kali 497,500,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.05 2,122,750,000 6,635,843,246

2 15 02 2.05 01

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan BermotorPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikanJumlah alat uji yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1 unit 710,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.05 02

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia Pengujian

Berkala Kendaraan BermotorPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah jabatan fungsional

penguji kendaraan bermotor

yang dilakukan penilaian

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 15 penguji 15,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.05 03

Registrasi Kendaraan Wajib Uji

Berkala Kendaraan BermotorPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah kendaraan wajib uji yang

diregistrasi (uji pertama)

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1200 unit 0

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.05 04

Penyediaan Bukti Lulus Uji

Pengujian Berkala Kendaraan

BermotorPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah jenis kelengkapan

pengujian kendaraan bermotor

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 4 jenis 815,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.05 07

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan BermotorPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah sarana dan prasarana

pengujian kendaraan bwermotor

yang dipelihara

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 9 unit 151,250,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.05 08

Koordinasi Penyelenggaraan

Pengujian Berkala Kendaraan

BermotorPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah koordinasi

penyelenggaraan pengujian

kendaraan bermotor

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 75 kali 431,500,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.06 4,455,600,000 10,380,778,570

2 15 02 2.06 01

Penataan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas Untuk

Jaringan Jalan Kabupaten/KotaPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah lokasi ruas jalan yang

diterapkan manajemen dan

rekayasa lalu lintas melalui ATCS

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 3 lokasi 195,000,000

PENDAPATA

N ASLI



Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2 15 02 2.06 02

Pengadaan, Pemasangan,

Perbaikan dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan dalam

rangka Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas


yang terselesaikan

Jumlah fasilitas lalu lintas yang

diadakan dan dipelihara

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 5 jenis 2,500,000,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD) Persentase daerah rawan macet


2 15 02 2.06 03

Uji Coba dan Sosialisasi

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah uji coba dan sosialisasi

pelaksanaan manajemen dan

rekayasa lalu lintas untuk

jaringan jalan kabupaten/ kota

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1 kali 35,100,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.06 04

Pengawasan dan Pengendalian

Efektivitas Pelaksanaan

Kebijakan untuk Jalan

Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah pengawasan dan

pengendalian efektifitas

pelaksanaan kebijakan untuk

jalan kabupaten/ kota

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 31 kali 1,515,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.06 05

Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan


yang terselesaikan

Jumlah kegiatan forum lalu lintas

yang diadakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 4 kali 210,500,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.07 140,600,000 192,845,625

2 15 02 2.07 03

Koordinasi dan Sinkronisasi

Penilaian Hasil AndalalinPersentase daerah rawan macet

yang terselesaikan

Jumlah rapat koordinasi dan

sinkronisasi penilaian hasil

andalalin

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 8 kali 35,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.07 04Pengawasan Pelaksanaan

Rekomendasi Andalalin


yang terselesaikan

Jumlah pengawasasan

pelaksanaan andalalin

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 5 kali 105,600,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.08 220,950,000 251,342,528

2 15 02 2.08 04

Pelaksanaan Inspeksi, Audit

dan Pemantauan Pemenuhan

Persyaratan Penyelenggaraan

Kompetensi Pengemudi

Kendaraan Bermotor

Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah peserta penilaian

kompetensi pengemudi

kendaraan bermotor

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 35 orang 75,200,000

PENDAPATA

N ASLI

DAERAH (PAD) Persentase daerah rawan macet


2 15 02 2.08 05

Pelaksanaan Inspeksi, Audit

dan Pemantauan Sistem

Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum


yang terselesaikan

Jumlah perusahaan angkutan

umum yang dipantau dan dibina

sistim manajemennya

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 %47 badan

usaha145,750,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.09 25,090,250,000 28,394,409,500

2 15 02 2.09 01

Penyediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah angkutan umum masal

trans padang yang disediakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 65 unit 24,500,000,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.09 02

Pengendalian dan Pengawasan

Ketersediaan Angkutan Umum

untuk Jasa angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah dokumen pengendalian

dan pengawasan ketersediaan

angkutan umum untuk jasa

angkutan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1 dokumen 590,250,000

PENDAPATA

N ASLI



Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

2 15 02 2.11 284,050,000 634,775,969

2 15 02 2.11 01

Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah dokumen rencana

umumjaringan trayek perkotaan

dan sarana angkutan umum

yang disusun

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 0 dokumen 0

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.11 02

Penetapan Kebijakan dan

Sosialisasi Rencana Umum

Jaringan Trayek Perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah sosialisasi rencana umum

jaringan trayek perkotaan yang

dilaksanakan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 1 kali 31,550,000

PENDAPATA

N ASLI



2 15 02 2.11 03

Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota


yang terselesaikan

Jumlah pengendalian/

pengawasan dalam pelaksanaan

jaringan trayek perkotaan

Semua

Kabupaten/Ko

ta, Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

70 % 11 kali 252,500,000

PENDAPATA

N ASLI



119,626,000,000 156,946,452,597TOTAL

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

65

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang

Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan issue dan permasalahan yang timbul

saat ini, serta memuat rancangan program kegiatan, rencana kerja, pendanaan

dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber - sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan

sebagai pedoman Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan

pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan Renja

dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota PadangTahun 2022 memusatkan pada

pencapaian tujuan, sasaran, prioritas tahun 2022 yang mengacu pada isu-isu

strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta

dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam

mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu

dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, perlu

dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan

bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

2. Dalam hal rencana kerja tahun 2022 yang tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran,

kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegaiatan, maka dapat

66

dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang

menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2022.

Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan

tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kota

Padang serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap

dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,

akurat, transparan dan adil.

Padang, 2022 Kepala Dinas Perhubungan

Kota Padang

Ir. Dian Fakri, MSP Pembina Utama Muda

NIP. 19630511 198801 1 002

dinas perhubungan kota padang

Documents