laporan kinerja perwakilan bpkp provinsi

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

LKIN-513/PW08/6/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sumitro

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap

unit eselon II instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), oleh sebab itu Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebagai salah satu unit

eselon II mandiri di lingkungan BPKP juga wajib menyusun LKj.

LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021, memuat kegiatan-

kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Perwakilan sebagaimana diatur dalam Keputusan

Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2002 yang terakhir diubah dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP.

Penyusunan LKj dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP

Provinsi Lampung untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana

untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik

keberhasilan maupun hambatannya selama Tahun 2021, dan peningkatan

kinerja di Tahun 2022.

Kata Pengantar i

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas dan Fungsi 1 B. Struktut Organisasi 3 C. Aspek Strategi Organisasi 5

D.Sistematika Penyajian 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA 9 A. Target Kinerja Tahun 2020-2024 9

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21 A. Capaian Kinerja Tahun 2021 21

B. Kinerja Lainnya 96

C. Akuntabilitas Keuangan 114

BAB IV PENUTUP 116 A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2021 116

B. Rencana Tindak Tahun 2022 123

KILAS PERISTIWA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Keterkaitan Sasaran Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi 11

Lampung dengan Sasaran Program dan Sasaran Strategis BPKP

2.2 Matriks Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 14

2.3 Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 18

Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

3.1 Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021 21

3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2021 23

3.3 Realisasi Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Tahun 2021 30




3.7 Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang 62

dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2021


3.9 Realisasi Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 Tahun 2021 72

3.10 Realisasi Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban 77

Keuangan Desa Tahun 2021

3.11 Realisasi Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes 80

Sampai dengan Semester I tahun 2021


3.13 Realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) 88

Sampai dengan Semester I Tahun 2021

3.14 Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja Tahun 2021 90

3.15 Realisasi Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja Tahun 2021 91

3.16 Realisasi Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Tahun 2021 93

3.17 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) 94

Tahun 2021

3.18 Kinerja Lainnya Tahun 2021 97

3.19 Daftar Penghargaan 112

3.20 Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 menurut Jenis Belanja 114

3.21 Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 menurut program/ kegiatan 114

3.22 Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 menurut Sasaran Kegiatan 114

iv

v vi

Halaman

1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 4

1.2 Sumber Daya Manusia Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 5

1.3 Sistematika Penyajian LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 8

Tahun 2021

3.1 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah 29

3.2 Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah 40

3.3 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan 43

3.4 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti 61

3.5 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ 63

ditindaklanjuti

3.6 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 73

3.7 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 76

3.8 Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 78

3.9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes 80

3.10 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja 85

3.11 Nilai Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) 86

3.12 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP 87

3.13 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) 89

3.14 Nilai SAKIP Unit Kerja 90

3.15 Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja 92

3.16 Nilai Persentase Efektivitas Pengendalian Intern SPIP Unit Kerja 93

3.17 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) 95

v

DAFTAR GAMBAR

i

0%

91%

100%

120%

100%

100%

100%

215%

100%

100%

233%

100%

134%

151%

127%

362%

0% 100% 200% 300%

5.5 JUMLAH KAB/KOTA DENGAN MRI ≥ LEVEL 3

5.4 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP ≥ LEVEL 3

5.3 JUMLAH PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP ≥ LEVEL 3

5.2 JUMLAH APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP ≥ LEVEL 3

5.1 JUMLAH APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP ≥ LEVEL 3

4.2 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PREVENTIF DAN EDUKATIF YANG DIMANFAATKAN/

DITINDAKLANJUTI

4.1 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN REPRESIF YANG DIMANFAATKAN/DITINDAKLANJUTI

3.3 JUMLAH BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN

3.2 JUMLAH BLUD DENGAN KINERJA SEHAT

3.1 JUMLAH BUMD DENGAN KINERJA SEHAT

2.2 JUMLAH KP YANG DIAWASI

2.1 PERSENTASE HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG DISELESAIKAN

1.4 NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

1.3 NILAI EFISIEN PENGELUARANNEGARA DAN DAERAH

1.2 POTENSI PENERIMAAN DAERAH YANGDIOPTIMALISASI

1.1 NILAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH YANG TEREALISASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2021

SS2 Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

SS1 Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

SS3 Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

SS3 Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

SS5 Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Capaian Kinerja Tahun 2021 Sebesar 133,49% atau Sangat Baik

120%

146%

100%

106%

113%

105%

103%

114%

0%

20%

300%

220%

0% 100% 200% 300%

6.8 INDEKS KEPUASAN LAYANAN UNIT KERJA (KHUSUS UNIT KERJA PERWAKILAN)

6.7 PERSENTASE EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN (SPIP UNIT KERJA)

6.6 PERSENTASE PENYELESAIAN RTP (MR UNIT KERJA)

6.5 NILAI SAKIP UNIT KERJA

6.4 NILAI PENGELOLAAN BMN UNIT KERJA (KHUSUS UNIT KERJA MANDIRI)

6.3 PERSENTASE PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAP (KHUSUS UNIT KERJA …

6.2 SKOR IKPA UNIT KERJA (KHUSUS UNIT KERJA MANDIRI)

6.1 NILAI SKOR ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA

5.9 JUMLAH BLUD DENGAN MRI ≥ LEVEL

5.8 JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA SECARA MEMADAI

5.7 JUMLAH APIP YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SISWASKEUDES

5.6 JUMLAH DESA YANG MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

120%

146%

300%

220%

120%

215%

233%

134%

151%

127%

362%

0% 100% 200% 300%

6.8 INDEKS KEPUASAN LAYANAN UNIT KERJA (KHUSUS UNIT KERJA PERWAKILAN)

6.7 PERSENTASE EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN (SPIP UNIT KERJA)

5.7 JUMLAH APIP YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SISWASKEUDES

5.6 JUMLAH DESA YANG MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

5.2 JUMLAH APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP ≥ LEVEL 3

3.3 JUMLAH BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN

2.2 JUMLAH KP YANG DIAWASI

1.4 NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

1.3 NILAI EFISIEN PENGELUARAN NEGARA DAN DAERAH

1.2 POTENSI PENERIMAAN DAERAH YANG DIOPTIMALISASI

1.1 NILAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH YANG TEREALISASI

SS6 Tata Kelola Unit Kerja

KINERJA OUTCOME SASARAN STRATEGIS (SS) ≥ 120%

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja ≥ 120% tersebut antara lain:

1. IKK 1.1 Nilai optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi: a. Sosialisasi dan Penyuluhan pemungutan dan Pembayaran Pajak Hotel dan

Restoran b. Pelatihan Pemeriksaan Pajak c. Intensifnya penagihan yang dilakukan BPPRD yang disertai meningkatnya

kesadaran wajib pajak daerah 2. IKK 1.2 Potensi Penerimaan Daerah yang dioptimalisasi

a. Peningkatan jumlah sampel objek pajak yang di evaluasi dalam OPAD b. Dukungan BPPRD yang memberikan data objek pajak yang memiliki potensi

besar 3. IKK 1.3 Nilai Efisien Pengeluaran Negara dan Daerah

a. Koordinasi antar bidang pengawasan terkait dalam proses pra perencanaan maupun pelaksanaan penugasan strategis yang ada di wilayah Provinsi Lampung terkait antara lain Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif; Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Audit Klaim, maupun Audit Penyesuaian Harga

b. Evaluasi atas Proses Penyusunan RDKK/e-RDKK, Penetapan Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios/Pengecer (Lini IV) ke Petani

c. Memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola PSN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan

4. IKK 1.4 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara a. Adanya Koordinasi antara Perwakilan BPKP Lampung dengan Pihak Penyidik b. Optimalisasi Hari Pengawasan (HP) dan peningkatan kompetensi Pejabat

Fungsional Auditor terkait masalah tindak pidana korupsi 5. IKK 2.2 Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi

a. Mengidentifikasi kelemahan atas penyaluran program BST dan memberikan rekomendasi perbaikannya

b. Memastikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sesuai dengan standar, rencana atau norma yang ditetapkan

6. IKK 3.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan Memberikan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan tata kelola dan penyusunan laporan keuangan BUMDes

7. IKK 5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 a. Komitmen APIP Kabupaten/Kota untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 b. Dukungan sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

8. IKK 5.6 Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Penggunaan Siskeudes online oleh tiga pemda

9. IKK 5.7 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes Coaching Clinic dan Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes

10. IKK 6.7 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja) Adanya budaya sadar risiko dengan melaporkan dan memitigasi risiko pada masing-masing Bidang dan Bagian

11. IKK 6.8 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) a. Pelayanan permintaan stakeholder dengan baik dan penuh tanggung jawab; b. Kinerja dengan integritas dan dedikasi yang tinggi.

Hambatan dan permasalahan capaian kinerja dibawah 100% yaitu:

1. IKK 5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 2. IKK 5.5 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Internalisasi pedoman baru terkait dengan penilaian Maturitas SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada pemerintah daerah memerlukan waktu yang cukup

3. IKK 5.8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai Adanya perubahan target kinerja tahun 2021 pada bulan November 2021 sehingga tidak cukup waktu/SDM untuk melaksanakannya

4. IKK 5.9 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3 Belum dilakukan penilaian untuk BLUD dengan MRI ≥ Level 3 karena berdasarkan pemetaan atas 34 infrastruktur MR, BLUD di Provinsi Lampung baru memiliki 1 infrastruktur

0%

20%

0%

91%

0% 25% 50% 75% 100%

5.9 JUMLAH BLUD DENGAN MRI ≥ LEVEL

5.8 JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET

DESA SECARA MEMADAI

5.5 JUMLAH KAB/KOTA DENGAN MRI ≥ LEVEL 3

5.4 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP ≥ LEVEL

3

KINERJA OUTCOME < 100%

KINERJA OUTCOME SASARAN STRATEGIS (SS) < 100%

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I TAHUN 2021 1

I. PENDAHULUAN

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

Tugas, fungsi dan wewenang BPKP, struktur organisasi, aspek strategis organisasi,

kegiatan dan layanan produk BPKP, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021

lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional, serta Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

mengamanahkan BPKP untuk melakukan pengawasan intern atas isu strategis

nasional dan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi

utama, yaitu fungsi perumusan kebijakan nasional dan pengkoordinasian

pengawasan intern, serta fungsi pengawasan intern. Fungsi perumusan kebijakan

nasional dan pengkoordinasian pengawasan intern meliputi fungsi perumusan

kebijakan nasional pengawasan intern terhadap isu strategis nasional dan

pembangunan daerah, dan fungsi pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan

pengawasan intern bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah

lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan intern meliputi Pelaksanaan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, pemberian konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban akuntabilitas dan

efektifitas pelaksanaan program yang menjadi isu strategis nasional dan daerah,

yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan Covid-19

Pengawasan Penanganan Covid-19 mencakup Program Vaksinasi, Pengadaan

Barang/Jasa Alat Material Kesehatan, Pembayaran Klaim Rumah Sakit, Insentif

Tenaga Kesehatan, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial

Tunai, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.

B

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 2

2. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pengawasan Pemulihan Ekonomi Nasional mencakup Subsidi Bunga KUR,

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Non-KUR, Bantuan Produksi Usaha Mikro,

Penempatan Dana, dan Pinjaman Daerah.

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mencakup Perencanaan dan

Penganggaran APBD, Penyerapan Anggaran dan PBJ APBD, Penggunaan

Dana Transfer, Optimalisasi PAD, Perencanaan Dana Desa, Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan Aset Desa.

4. Tata Kelola Instansi Pemerintah

Pengawasan Tata Kelola Instansi Pemerintah mencakup Pemberian Konsultasi

Maturitas SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP Daerah dan Koporasi, dan

Pengendalian Risiko Fraud.

5. Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan

Pengawasan Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan

mencakup Tata Kelola BUMD, BUMDes, dan Tata kelola Badan Usaha Jasa Air.

6. Sektor Pendidikan

Pengawasan pada Sektor Pendidikan mencakup pelaksanaan program Kartu

Indonesia Pintar.

7. Sektor Kesehatan

Pengawasan pada Sektor Kesehatan mencakup pelaksanaan program

Penurunan Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional.

8. Sektor Energi

Pengawasan pada sektor energi mencakup Subsidi Listrik, Pembangunan

Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan Bauran Energi Baru dan Terbarukan.

9. Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur mencakup Proyek Strategis Nasional

dan Peningkatan Konektivitas

10. Ketahanan Pangan

Pengawasan pada sektor Ketahanan Pangan mencakup Food Estate,Subsidi

Pupuk, dan Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah.

11. Sektor Pariwisata

Pengawasan pada sektor Pariwisata mencakup Destinasi Pariwisata Super

Prioritas dan Program Hibah Pariwisata.

12. Tata Kelola Penanggulangan Bencana

Pengawasan Tata Kelola Penanggulangan Bencana mencakup Program

Penanggulangan Bencana.


13. Pembangunan Daerah

Pengawasan Pembangunan Daerah mencakup pelaksanaan program Kartu

Petani Berjaya, Smart Village, Smart School, Kawasan terintegrasi Bakauheni

Provinsi Lampung, Program Layanan Kesehatan Gratis Kabupaten Lampung

Timur.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP

Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan memiliki tugas yaitu memimpin Perwakilan BPKP dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan

program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan,

rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan. Dalam

melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha dibagi menjadi :

a. Sub Bagian Umum, yakni memiliki tugas untuk melakukan urusan persuratan,

perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

b. Sub Bagian Kepegawaian, yakni mempunyai tugas melakukan urusan terkait

kepegawaian dan pengembangan pegawai.

c. Sub Bagian Keuangan, yakni memiliki tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan

keuangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kelompok Jabatan

Fungsional dibagi menjadi :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi

Pemerintah Pusat (IPP) bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di

bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat yang

terkait dengan Agenda Prioritas Pengawasan (APP).


b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas

Pemerintah Daerah (APD) bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di

bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah

yang terkait dengan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas

Pengawasan Daerah (APPD).

c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara

(AN) bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang

keakuntannegaraan terkait Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda

Prioritas Pengawasan Daerah (APPD).

d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi

bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian terkait Agenda Prioritas

Pengawasan (APP).

e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta

Pembinaan APIP (P3A) bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta

kegiatan pembinaan APIP Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda

Prioritas Pengawasan Daerah (APPD).

Secara grafis, struktur organisasi dan Sumber daya manusia di Kantor Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung tersaji sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung


Gambar 1.2

Sumber Daya Manusia Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

C. Aspek Strategis Organisasi

BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk melalui

Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya, selain mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah

dan pembangunan nasional juga menjalankan mandat yang tertuang pada Peraturan

Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP).

Mandat bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai Pembina

penyelenggaraan SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP

berkaitan erat dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP diharapkan

pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat mencegah terjadinya

kecurangan/penyimpangan.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan

Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan


Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:

1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka

meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan

korupsi;

3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta

efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus dapat menunjukkan paradigma barunya

melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di daerah sehingga peran BPKP

semakin nyata dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berupaya melaksanakan

strategi pengawasan dalam mengawal RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 sesuai dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 yang meliputi:

1. Pembangunan hubungan kemitraan, jejaring pengawasan dan perencanaan

pembangunan nasional oleh seluruh pimpinan BPKP baik di pusat maupun daerah.

2. Pengawasan intern difokuskan pada isu strategis atau program prioritas pembangunan

nasional yang bersifat lintas sektoral, pencegahan dan pemberantasan korupsi,

peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan

program pemerintah serta penguatan penerapan sistem pengendalian intern

Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan Korporasi.

3. Penguatan kapasitas internal BPKP berupa penguatan kompetensi SDM BPKP dan

ketaatan terhadap standard dan SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas information

and communication technology (ICT) berbasis BPKP’s enterprise architecture (EA) dan

peningkatan sarana prasarana.

Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah:

1. Product Differences

Sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 dan Perpres 192

Tahun 2014 tentang BPKP, maka penugasan BPKP sebagai Auditor Presiden akan

bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden

yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral).

2. Market Differences


BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market-nya, hal ini dimaksudkan agar produk

BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi shareholder dan

stakeholder entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan

organisasi profesi di wilayah Provinsi Lampung.

3. Methodology Differences

Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa

manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit,

internal control review perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP.

Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari PP

Nomor 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014 serta Inpres 9 Tahun 2014, yang

meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma

baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan

membangun sistem yang mampu mencegah kecurangan/penyimpangan atau memudahkan

mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan

visi BPKP. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan

consulting.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021 melaporkan

pencapaian kinerja Perwakilan BPKP selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021

diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2021 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Perkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2021 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat

diilustrasikan dalam Gambar 1.3 berikut ini.


Gambar 1.3 Sistematika Penyajian LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021

BAB II. PERENCANAAN KINERJA


II. PERENCANAAN KINERJA

Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Peningkatan ini terlihat dari Visi, Misi dan Tujuan

pada Renstra Tahun 2020–2024.

Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP telah melakukan penajaman tujuan

dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat

disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan salah satu

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan dokumen

perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran

Stategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan serta Indikator

Kinerja Kegiatan BPKP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra BPKP tahun 2020-2024 merupakan bagian dari perencanaan nasional,

sehingga harus Selaras dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

1. Visi

Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 yang disahkan oleh Kepala BPKP,

diterjemahkan dalam Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai berikut:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh



segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai

penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden

untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan

pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional; dan

2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi

tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan

2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Selanjutnya, masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran

strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target outcome yang

akan dicapai. Keenam sasaran strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Daerah, yang diukur dengan tiga indikator berupa; Nilai Potensi Penerimaan

Negara/Daerah yang Terealisasi, Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien,

dan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan

Nasional, yang diukur dengan empat indikator berupa; Jumlah Program Prioritas

yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai

Target, Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target dan

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target.

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha, yang

diukur dengan satu indikator berupa; Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas

Badan Usaha yang Baik.



4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi,

yang diukur dengan tiga indikator berupa; Jumlah K/L dengan Efektivitas

Pengendalian Korupsi Baik, Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian

Korupsi Baik, dan Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi

Baik.

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern

K/L/Pemda/BU, yang diukur dengan tiga indikator berupa; Persentase APIP K/L/P

dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3, Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥

Level 3, dan Persentase K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3.

6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas, yang diukur dengan tiga

indikator berupa; IA-CM BPKP, Indeks kesehatan organisasi (IKO), dan Indikator

Nilai Reformasi Birokrasi.

Dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024, Tujuan dan Sasaran di atas dijabarkan ke

dalam Program dan Sasaran Program. Selanjutnya, Program dan Sasaran Program

dijabarkan ke dalam Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.

4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan (IKK)

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024, terdapat penjabaran tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

urusan pemerintahan, khususnya pencapaian target kinerja pemerintah. Dalam

penjabaran tersebut ditentukan bahwa tujuan dan sasaran strategis merupakan

tanggung jawab pimpinan kementerian/lembaga. Unit kerja Eselon I bertanggung jawab

atas program dan sasaran program, sedangkan unit kerja Eselon II bertanggung jawab

atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Keterkaitan antara Sasaran Kegiatan unit kerja dengan Sasaran Strategis BPKP dan

Sasaran Program disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan Sasaran Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan

Sasaran Program dan Sasaran Strategis BPKP

Sasaran Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan SS1 Meningkatnya

Pengawasan Pembangunan atas

Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Daerah

SP1. Meningkatnya Pengawasan

Pembangunan atas Akuntabilitas

Keuangan Negara Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman

SK1 Meningkatnya


Akuntabilitas Keuangan Negara/

Daerah

SP7 Meningkatnya Pengawasan atas



Sasaran Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Daerah

SP15 Meningkatnya Pengawasan


Keuangan Negara dan Daerah Bidang

Investigasi

SS2 Meningkatnya


Akuntabilitas Pembangunan

Nasional



Pembangunan Nasional bidang

Perekonomian dan Kemaritiman

SK2 Meningkatnya


Pembangunan Nasional


Pembangunan atas kelancaran

pelaksanaan pembangunan nasional

SS3 Meningkatnya


Akuntabilitas Badan Usaha


Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola

BUMN/D/ BLUD

SK3 Meningkatnya Pengawasan

Pembangunan atas Badan Usaha

SS4 Meningkatnya


Efektivitas Pengendalian Korupsi


Pembangunan atas efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian


Pembangunan atas Efektivitas

Pengendalian Korupsi

SS5 Meningkatnya


Kualitas Pengendalian Intern

K/L/Pemda/BU


Pembangunan atas Kualitas Pengendalian

Intern Pemerintah Daerah


Pembangunan atas Kualitas

Pengendalian Intern K/L/P/BU


Pembangunan atas Kualitas Pengendalian

Intern K/L/Badan Usaha

SS6 Meningkatnya Tata

Kelola Pengawasan yang

Berkualitas

SP Meningkatnya Tata Kelola Unit

Kerja

SK6 Meningkatnya Tata Kelola

Unit Kerja

SP Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja Unit Kerja

SP Meningkatnya Pengendalian

Intern Unit Kerja

SP Meningkatnya Kepuasan Layanan

Unit Kerja

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat

Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua

jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa. Di sisi lain, Sasaran Kegiatan merupakan Sasaran

Strategis unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri yang memiliki keterkaitan dan

hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program. Sasaran Kegiatan yang dirumuskan

harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program.

Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab



Perwakilan adalah:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan

Negara/Daerah, yang diukur dengan 4 (empat) indikator berupa: Nilai optimalisasi

penerimaan daerah yang terealisasi, Potensi penerimaan daerah yang

dioptimalisasi, Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah, dan Nilai

penyelamatan keuangan negara dan daerah.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional, yang

diukur dengan 2 (dua) indikator berupa: Persentase hambatan pelaksanaan

pembangunan yang diselesaikan dan Jumlah KP yang diawasi.

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha, yang diukur

dengan 3 (tiga) indikator berupa: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat, Jumlah

BLUD dengan kinerja sehat, dan Jumlah BUMDes yang mampu menyusun

laporan.

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi,

yang diukur dengan 2 (dua) indikator berupa: Persentase hasil pengawasan

represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dan Persentase hasil Pengawasan

preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti.

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern

K/L/P/BU, yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator berupa: Jumlah APIP

Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3, Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas APIP ≥ Level 3, Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3,

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3, Jumlah Kab/Kota

dengan MRI ≥ Level 3, Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa, Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes, Jumlah

desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai, dan Jumlah

BLUD dengan MRI ≥ Level 3.

6. Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja, yang diukur dengan 8 (delapan) indikator

berupa: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja, Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit

Kerja Mandiri), Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus

Unit Kerja Mandiri), Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri),

Nilai SAKIP Unit Kerja, Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja), Persentase

efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja), dan Indeks Kepuasan Layanan

Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan).

Rincian Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja

Kegiatan, beserta target Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, tersaji pada tabel

matriks kinerja berikut:



Tabel 2.2 Matriks Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran Strategis (BPKP)

Sasaran Program (Eselon I)

Tanggungjawab

Kedeputian Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

TargetTahun

2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

IKK1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi (jutaan rupiah)

7. Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah

Deputi 3 Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD

206

329

412

412

412

IKK2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)


Deputi 3 Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah

412

549

686

686

686

IKK3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah (jutaan rupiah)


Deputi 3 Nilai efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah

-

185.428

152.978

134.621

111.062

15. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi

Deputi 5 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

1.123

1.351

1.509

1.649

1.868

15. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi

Deputi 5 IKK4: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah (jutaan rupiah)

27.124

40.679

49.715

56.500

51.982

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Deputi 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

IKK5 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan 0 0 0 0 0

8. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

Deputi 3 IKK6 Jumlah KP yang diawasi 4 7 7 7 7





Tanggungjawab



TargetTahun

2020 2021 2022 2023 2024

Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

13: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD

Deputi 4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

IKK7 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

0 0 0 0 0

Persentase BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik

0 0 0 0 0

IKK8 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

0 0 0 1 1

Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik

0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50%

IKK9 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

3 4 4 5 5

Persentase BUMD dengan kinerja sehat

20,00% 26,67% 26,67% 33,33% 33,33%

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

18. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Deputi 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

IKK10 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

%

IKK11 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00%

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

9. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Deputi 3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

IKK12 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

11 13 14 15 16

Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

68,75% 81% 88% 94% 100%

IKK24 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

11 12 13 14 15

Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75%

IKK25 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3

0 0 0 0 1

Persentase Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00

%

IKK26 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

1 2 3 3 6

Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

6,67% 13,33% 20,00% 20,00% 40,00%





Tanggungjawab



TargetTahun

2020 2021 2022 2023 2024

IKK27 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

0,00% 0,00% 0,37% 0,92% 1,66%

KK28 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

1 1 1 1 1

IKK29 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

40,00% 45,01% 50,02% 54,99% 60,00%

IKK30 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

0 49 140 304 561

IKK31 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

1 3 5 7 8

14. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha

Deputi 4 IKK32 Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3

0 1

'Persentase BUMN dengan MRI ≥ Level 3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

IKK33 Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3

0 0 0 1 1

Persentase BUMD dengan MRI ≥ Level 3

0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50%

IKK34 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3

0 1 3 5 6

Persentase BLUD dengan MRI ≥ Level 3

0,00% 5,26% 15,79% 26,32% 31,58%

IKK35 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3

0 0 0 1 1

Persentase BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3

0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50%

IKK36 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3

0 0 1 1 1

Persentase BLUD dengan 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67%





Tanggungjawab



TargetTahun

2020 2021 2022 2023 2024

Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3

Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas

Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Settama Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

IKK37 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

75 76 77 78 79

IKK38 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

%

IKK39 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

%

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Unit Kerja

IKK40 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

%

IKK41 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

86 87 88 89 90

IKK42 Persentase SPM yang terbit tepat waktu

90,00% 91,00% 92,00% 93,00% 95,00%

IKK43 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

%

IKK44 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Baik Baik Baik Baik Baik

IKK45 Nilai SAKIP Unit Kerja 80 81 82 83 84

Meningkatnya Pengendalian Intern Unit Kerja IKK46 Maturitas SPIP Unit Kerja

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4

IKK47 Indeks MR Unit Kerja - Level 3 Level 3 Level 3 Level 4

Meningkatnya Kepuasan Layanan Unit Kerja

IKK48 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

70 76 80 81 82

IKK49 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

70 73 76 80 81



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran

Indikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun

2021 telah disusun perjanjian kinerja. Sebagai dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan

dan formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target

kinerja dan anggaran. Target kinerja dalam perjanjian kinerja menunjukkan komitmen

dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan

dari setiap sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja kegiatan yang bersifat outcome dan

output.

Perjanjian kinerja Tahun 2021 memuat 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja

kegiatan yang digunakan untuk mengukur tercapainya 6 (enam) sasaran kegiatan.

Perjanjian kinerja Tahun 2021 dijabarkan dalam Rencana Aksi sampai dengan Tahun

2021, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kiner ja Kegiatan Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN (IKK) TARGET

Satuan Jumlah

1 2 3 4 1 Meningkatnya

Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

Rupiah (Juta)

658

1.2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi

Rupiah (Juta)

1.097

1.3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Rupiah (Juta)

10.000

1.4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

Rupiah (Juta)

13.000

2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan

2.1 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persen 80





Satuan Jumlah

1 2 3 4 Nasional

2.2 Jumlah KP yang diawasi Kegiatan Prioritas

3

3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

3.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

BUMD 1

3.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

BLUD 1

3.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

BUMDes 20

4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Persen 100

4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

Persen 75

5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Provinsi 1

5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Kab/Kota 10

5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Provinsi 1

5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Kab/Kota 11

5.5 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Kab/Kota 2

5.6 Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Desa 1.096

5.7 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

APIP 1

5.8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

Desa 5

5.9 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3

BLUD 1

6 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Skor Skala 100

75

6.2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja

Skor Skala 100

95





Satuan Jumlah

1 2 3 4 Mandiri)

6.3 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)

Persen 95

6.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Nilai 80

6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100

80

6.6 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)

Persen 100

6.7 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)

Persen 65

6.8 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Indeks Skala 100

75


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung atas 6 Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa 24 Indikator kinerja (85,71%) telah mencapai target dan 4 indikator kinerja (14,29%) belum mencapai target, dengan Capaian Kinerja sebesar 133,49 atau masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Tahun 2021

No Sasaran Kegiatan/ IKK Satuan Target Realisasi Capaian

(%) Notifikasi

I Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah


Rp (Juta)

658,00 2.385 362,48


Rp (Juta)

1.097,00 1.391 126,85


Rp (Juta)

10.000,00 15.088 150,87


Rp (Juta)

13.000,00 17.449,99 134,23

II Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional


Persen 80,00 80,00 100,00

2.2 Jumlah KP yang diawasi

Kegiatan Prioritas

3 6 200,00

III Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha


BUMD 1 1 100,00


BLUD 1 1 100,00



(%) Notifikasi


BUMDes 20 43 215,00

IV Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi


Persen 100,00 100,00 100,00


Persen 75,00 75,00 100,00

V Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU


Prov

1 1 100,00


Kab/kota 10 12 120,00


Prov 1 1 100,00


Kab/kota 11 10 90,91


Kab/kota 2 0 0,00


Desa 1.096 2.412 220,07


APIP 1 3 300,00


Desa 5 1 20,00


BLUD 1 0 0,00

VI Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja


Skor Skala

100

75,00 85,53 114,04

6.2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja

Skor Skala

100

95,00 97,74 102,88



(%) Notifikasi


Persen 95,00 100,00 105,26


Nilai 80,00 90,00 112,50

6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala

100

80,00 84,83 106,04


Persen 100,00 100,00 100,00


Persen 65,00 94,92 146,03


Indeks Skala

100

75,00 89,92 119,89

Keterangan: = mencapai/ melampaui target; = belum mencapai target

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2021 berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah diuraikan di bawah ini.

2.1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Tahun 2021


(%) Notifikasi

I Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah


Rp (Juta)

658,00 2.385 362,48


Rp (Juta)

1.097,00 1.391 126,85


Rp (Juta)

10.000,00 15.088 150,87


Rp (Juta)

13.000,00 17.449,99 134,23

Uraian kinerja atas 4 (empat) indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah adalah sebagai berikut:


2.1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan, untuk PNBP berdasarkan bukti setor, sedangkan untuk pajak daerah berdasarkan surat ketetapan dan untuk PAD berdasarkan bukti setor.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebesar Rp2.385.140.000,00 mencapai 362,48% dari target tahun 2021 sebesar Rp658.000.000,00.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi tahun 2021 sebesar

Rp2.385.140.000,00 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang

APD melalui:

a) Sosialisasi dan Penyuluhan pemungutan dan Pembayaran Pajak Hotel dan

Restoran sebanyak 4 kegiatan.

b) Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 1 kegiatan.

Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi tahun 2021 sebesar Rp Rp2.385.140.000,00 tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp97.900.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.287.240.000,00.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar Rp412.000.000,00 telah mencapai 578,92%.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” tersebut antara lain Pengawasan atas APP Nomor D.25 – Optimalisasi PAD.

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu

a) Sosialisasi dan Penyuluhan pemungutan dan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran pada 4 pemda, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak daerah agar lebih taat dalam menyetorkan pajak daerah yang telah dipungut sesuai dengan perda pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan.

b) Pelatihan Pemeriksaan Pajak pada 1 pemda, yaitu Kota Bandar Lampung dengan tujuan memberikan pemahaman kepada Inspektorat dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terkait tata cara pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:


No Area of Improvement Jumlah auditee

Jumlah Kab/ Kota

1. Pengelola restoran/rumah makan tidak mengenakan pajak atas pembelian makanan yang di bungkus (take away)

4 4

2. Persepsi wajib pajak bahwa seluruh uang dari hasil penjualan makanan adalah pendapatan wajib pajak

4 4

3. Tidak seluruh transaksi penjualan direkam/dicatat menggunakan tapping box

4 4

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyampaikan rekomendasi yang diantaranya memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait peraturan pajak daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh semakin intensifnya penagihan yang dilakukan BPPRD yang disertai meningkatnya kesadaran wajib pajak daerah setelah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan monitoring realisasi pencapaian PAD dan analisis terhadap pencapaian PAD.

2.1.2. Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi

IKK Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi diukur dengan jumlah nilai selisih dari potensi penerimaan daerah dari hasil kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan target yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebesar Rp1.391.495.785,00 mencapai 126,85% dari target tahun 2021 sebesar Rp1.097.000.000,00.

Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi tahun 2021 sebesar Rp1.391.495.785,00 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebanyak 2 kegiatan.

Realisasi Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi tahun 2021 sebesar Rp1.391.495.785,00 tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp832.244.734,00 mengalami kenaikan sebesar Rp559.251.051,00.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar Rp686.000.000,00 telah mencapai 202,84 %.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” tersebut antara lain Pengawasan atas APP Nomor D.25 – Optimalisasi PAD yang dilaksanakan melalui Evaluasi


Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada 2 pemda yaitu di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan mendorong peningkatan kinerja PAD dan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Jumlah Kab/ Kota

1. SDM Pengelola Pajak belum memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan daerah

2 2

2. Pemda belum melakukan pemutakhiran nilai NJOP PBB P2 sejak tahun 2014

1 1

3. Pemda belum memiliki regulasi yang mewajibkan alat perekam untuk digunakan dalam transaksi

1 1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyampaikan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

a) Meningkatkan kompetensi petugas pelaksana perpajakan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi yang relevan serta disiplin/taat hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan petugas pajak yang kompeten.

b) Melakukan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

c) Melakukan monitoring berkala penggunan alat perekam data (tapping box) pada objek pajak restoran dan pajak hotel dan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak bila terdapat indikasi perbedaan nilai transaksi yang dilaporkan.

d) Menyusun Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Alat Perekam oleh Wajib Pajak Daerah dan segera menerapkannya.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh a) Peningkatan jumlah sampel objek pajak yang di evaluasi dalam OPAD. b) Dukungan BPPRD yang memberikan data objek pajak yang memiliki potensi

besar.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan monitoring terhadap pencapaian PAD secara berkala.

2.1.3. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK Nilai pengeluaran negara dan daerah yang efisien diukur dengan:

Nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/ pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat, berdasarkan hasil pengawasan BPKP (Bidwas APD).


Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/ pengalihan rencana belanja proyek/ kegiatan/ program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:

a) dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;

b) rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;

c) ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.

2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi cost-recovery, audit penyesuaian harga, audit cost-saving, dan sebagainya

Menghitung Nilai koreksi audit = nilai klaim atau nilai PH (penyesuaian harga) hasil evaluasi pemilik kerja – nilai klaim atau nilai PH sesuai hasil audit (Bidwas investigasi)

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 yaitu sebesar Rp15.087.662.205,28, atau mencapai 150,87% dari taget tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 yaitu sebesar Rp15.087.662.205,28, diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD sebesar Rp5.415.895.563,00 dan Bidang Investigasi sebesar Rp9.671.766.642,28.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2021 sebesar Rp5.415.895.563,00 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD sebanyak 3 kegiatan.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” tersebut antara lain Pengawasan atas APP Nomor D.22 - Perencanaan dan Penganggaran APBD melalui Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD tahun 2021 yang dilaksanakan pada 3 pemda dengan tujuan untuk menilai apakah program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menilai keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.




Jumlah Kab/ Kota

1. Sasaran program dan indikator sasaran program tidak dapat diukur secara obyektif, tidak relevan dengan sasaran strategis OPD, tidak cukup untuk mencapai sasaran Strategis OPD, dan Target program tidak memperhatikan perencanaan lebih tinggi

3 3

2. Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan tidak dapat diukur secara obyektif, tidak relevan dengan sasaran program, tidak cukup untuk mencapai sasaran program OPD, dan target kegiatan tidak memperhatikan perencaan lebih tinggi

3 3

3. Sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA OPD tidak relevan dengan sasaran kegiatan sehingga berpotensi tidak efektif

3 3

4. Rincian belanja yang ada dalam rincian RKA OPD tidak relevan dengan indikator subkegiatannya sehingga berpotensi tidak efisien

3 3

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merekomendasikan

a) Menyelaraskan penetapan indikator dan target OPD dengan mempertimbangkan tujuan dari sasaran strategis yang dilaksanakan.

b) Merumuskan sasaran strategis OPD dengan mempertimbangkan tujuan dari program strategis yang dilaksanakan.

c) Merumuskan indikator kinerja yang tepat untuk dapat menilai keberhasilan sasaran yang ingin diwujudkan.

d) Melakukan revisi atas item belanja yang berpotensi tidak efisien agar dapat digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran program.

Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp9.671.766.642,28 diperoleh dari hasil pengawasan Audit Penyesuaian Harga sebanyak 6 laporan atau mencapai 100% dari target output tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1) Hasil Pengawasan/ Audit Penyesuaian Harga senilai total Rp1.512.607.866,27 berasal dari Audit Penyesuaian Harga Terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar Paket 4 Metro-Terbanggi Besar (STA 109+000 – 140+938) atas Surat Perjanjian Nomor DJT/IO.955/S.Perj.29/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang dilaksanakan oleh PT


Wijaya Karya (Persero) Tbk periode Juni 2017 sampai dengan November 2018 (PKPT AWAL-LHA182);

2) Hasil Pengawasan/ Audit Penyesuaian Harga senilai total Rp1.907.212.528,86 berasal dari Audit Penyesuaian Harga Terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar Paket 2 (STA 39+400 - 80+000) atas Surat Perjanjian Nomor DJT IO.519/S.Perj.16/IV/2016 tanggal 8 April 2017 (NON PKPT-LHA164);

3) Hasil Pengawasan/ Audit Penyesuaian Harga senilai total Rp1.380.910.491,79 berasal dari Audit Penyesuaian Harga Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar Paket 1 (STA 0+000 0-39+400) atas Surat Perjanjian Nomor DJT IO.355/S.Perj.11/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 (NON PKPT-LHA163);

4) Hasil Pengawasan/ Audit Penyesuaian Harga senilai total Rp1.845.311.554,76 berasal dari Audit Penyesuaian Harga Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakau - Terbanggi Besar Paket 3 (STA 80+000 - 109+400) atas Surat Perjanjian Nomor DJT/IO.609/S.Perj.18/IV/2016 tanggal 20 April 2016 (PKPT ABT-LHA284);

5) Hasil Pengawasan/ Audit Penyesuaian Harga senilai total Rp1.590.204.474,73 berasal dari Audit Penyesuaian Harga Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Paket 1 Nomor HK.02.03/01/SNVT-PJSAMS/BENDUNGAN/IX/2016 tanggal 28 September 2016 (NON PKPT-LHA421);

6) Hasil Pengawasan/ Audit Penyesuaian Harga senilai total Rp1.435.519.725,87 berasal dari Audit Penyesuaian Harga Pekerjaan Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Paket 2 Nomor HK.02.03/02/SNVT-PJSAMS/BENDUNGAN/IX/2016 tanggal 28 September 2016 (NON PKPT-LHA422).

Perkembangan realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2019-2021, dan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp15.087.662.405,28 tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp901.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.186.612.205,28.

0

50000

100000

150000

200000

2019 2020 2021 20222023

2024

Target (Rp Juta) Realisasi (Rp Juta)


Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar Rp1.868.000.000,00 telah tercapai 807,68%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Melakukan upaya untuk peningkatan kualitas penugasan yang lebih baik,

dengan koordinasi antar bidang pengawasan terkait dalam proses pra perencanaan maupun pelaksanaannya;

2) Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pengawasan IPP, APD, Akuntan Negara dalam hal penugasan strategis yang ada di wilayah Provinsi Lampung terkait antara lain Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif; Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Audit Klaim, maupun Audit Penyesuaian Harga;

3) Melakukan ekspose pendahuluan terkait kesiapan obyek pemeriksaan untuk dilakukan Audit Penyesuaian Harga; Audit Klaim;

4) Adanya Quality Assurance dan koordinasi dengan BPKP Pusat Deputi Investigasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Koordinasi dengan Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat terkait Quality

Assurance; 2) Pemutakhiran informasi terkait peraturan yang ada dalam Penyesuaian Harga; 3) Koordinasi dengan Bidang-bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

terkait proyek strategis yang ada di lampung, yang mempunyai potensi untuk mengajukan eskalasi;

4) Peningkatan kompetensi SDM dengan diklat penyesuaian harga.

2.1.4. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah diukur dengan Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan dalam laporan hasil audit. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 yaitu sebesar Rp17.449.986.341,85, mencapai 134,23% dari taget tahun 2021 sebesar Rp13.000.000.000,00 Ringkasan nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp17.449.986.341,85 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Realisasi Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Tahun 2021

No Jenis Penugasan Pengawasan Realisasi Nilai penyelamatan

Keuangan Negara dan Daerah (Rp)

I Bidang IPP

empat belas kegiatan pengawasan atas APP Penyerapan Anggaran dan PBJ APBN, dua kegiatan pengawasan atas APP Program Penanggulangan Bencana,

Rp2.604.775.357,00


No Jenis Penugasan Pengawasan Realisasi Nilai penyelamatan

Keuangan Negara dan Daerah (Rp)

dan dua kegiatan pengawasan atas APP Program Hibah Pariwisata

Jumlah Bidang IPP Rp2.604.775.357,00

II Bidang AN Pembayaran Klaim RS dan Insentif

Tenaga Kesehatan

Rp2.427.565.000,00

Jumlah Bidang AN Rp2.427.565.000,00 III Bidang Investigasi 1 Audit Investigatif Rp709.934.500,00 2 Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara Rp11.707.711.484,85 Jumlah Bidang investigasi Rp12.417.645.984,85 Jumlah Rp17.449.986.341,85

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai

penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” Bidang IPP tersebut yaitu sebagai

berikut:

1. Pengawasan atas APP B-21 : Penyerapan Anggaran dan PBJ APBN

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu:

a. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) TA 2020, Integrated

Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) TA

2020, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) TA 2020, Dam Operational Improvement

and Safety Project Phase II (DOISP) TA 2021, yang dilakukan pada Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Lampung dan DPIU Dinas Pertanian, pada

Provinsi Lampung dan lima kabupaten dengan tujuan untuk memperoleh

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari

salah saji material, baik karena kecurangan atau kesalahan, dan menerbitkan

laporan auditor yang mencakup opini.

b. Verifikasi atas Pencapaian DLI I-SPHERE Tahun 2021, DLI Integrated

Participatory and Development and Manajement of Irrigation Program

(IPDMIP), dan DLI Program Strategi Percepatan Penurunan Stunting, yang

dilakukan pada Kementerian Kesehatan pada satu kabupaten, PPIU Provinsi

dan DPIU pada satu kabupaten, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait pada satu kabupaten, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bahwa laporan kinerja yang disampaikan telah sesuai dengan DLI

yang telah disepakati dengan Bank Dunia dan telah dihitung secara akurat

dengan bukti-bukti yang relevan dan memadai.


c. Reviu Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 yang dilakukan pada Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Pemerintah Provinsi dan

dua kabupaten dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

program tersebut yang dilaksanakan oleh Kemendikbud telah sesuai dengan

ketentuan, standar, dan norma yang ditetapkan.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu

dilakukan perbaikan antara lain:


Jumlah Prov/ Kab/ Kota

1 FAS melakukan perhitungan jumlah biaya personil dan non personil fasilitator, jumlah kehadiran fasilitator sebagai dasar pemberian gaji bulanan, dan besaran MF, secara tepat sesuai bukti yang tersedia.

1 1

2 FAS mempertanggungjawabkan penyusunan laporan bulanan dan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

1 1

3 KKM melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan RKM dan mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

1 1

4 Pekerjaan pembuatan menara air dilengkapi dengan penyambungan aliran listrik.

1 1

5 KKM melaksanakan seluruh pekerjaan mengacu pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

1 2

6 KKM menyelesaikan kegiatan yang menggunakan dana APBDes. 1 2

7 KPSPAMS yang telah terbentuk telah berjalan pengelolaannya. 1 2

8 PPK IPDMIP mempertanggungjawabkan pengeluaran sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan kegiatan IPDMIP.

1 1

9 Pekerjaan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi kontrak. 1 1

10 PPN dan PPN/BM tidak dipungut atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

1 1

11 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun HPS secara tepat dan merujuk kepada kriteria yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

1 1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP

Provinsi Lampung telah merekomendasikan:

a. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung agar melakukan

kompensasi berupa pemotongan pembayaran biaya personil dan biaya non


personil kepada FAS sebesar Rp4.273.664,33, pemotongan pembayaran gaji

fasilitator masing-masing sebesar Rp176.440,00, dan pemotongan

pembayaran management fee sebesar Rp50.173.898,38 pada pembayaran

berikutnya;

b. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung agar melakukan

kompensasi berupa pemotongan pembayaran biaya laporan bulanan kepada

FAS sebesar Rp2.880.000 dan pemotongan pembayaran biaya laporan

tahunan kepada FAS sebesar Rp1.250.000 terhadap pembayaran berikutnya;

c. Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung agar

berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pamsimas III Kabupaten

Lampung Utara untuk melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung

Utara untuk dapat diambil langkah pendalaman guna mendukung tindakan

hukum yang akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung

agar menginstruksikan kepada KKM terkait untuk segera merealisasikan

pemasangan aliran listrik dan pemasangan meteran listrik pada pekerjaan

menara air yang telah dibangun;

e. PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi

Lampung, PPK Pamsimas III Kabupaten Lampung Utara, dan PPK Pamsimas

III Kabupaten Pesisir Barat agar mengintruksikan kepada KKM terkait untuk

segera menyempurnakan hasil pekerjaan sesuai RAB;

f. PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi


III Kabupaten Pesisir Barat agar menyurati dan mendorong Kepala Desa terkait

untuk merealisasikan APBDes Tahun Anggaran 2021 sehingga Sarana Air

Minum yang dibangun oleh masyarakat dapat dimanfaatkan;

g. PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi


III Kabupaten Pesisir Barat agar mendorong kepada Kepala Desa terkait untuk

menginstruksikan kepada KPSPAMS yang telah terbentuk segera

melaksanakan AD/ART KPSPAMS dalam pengelolaan SPAMS;

h. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah agar

mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp2.250.000,00 tersebut

dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara;

i. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung melalui Kepala Satuan

Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung untuk

menginstruksikan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi


Lampung agar menginstruksikan penyedia jasa untuk mengganti Toren yang

dipasang sesuai dengan kontrak serta melakukan pemeliharaan tanaman yang

telah ditanam dan mengganti tanaman yang mati dengan tanaman baru, dan

berkoordinasi dengan Technical Management Consultant Kabupaten

Pringsewu untuk melakukan pemantauannya.

j. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung agar memerintahkan

penyedia menyetorkan pembayaran PPN ke Kas Negara sebesar

Rp11.300.156,00.

k. Kepala BBWS Mesuji Sekampung agar menyetorkan kelebihan pembayaran

jasa konsultan supervisi ke Kas Negara sebesar Rp27.200.000,00, dan

memerintahkan kepada PPK Kegiatan OP SDA 1 agar melakukan addendum

kontrak dan hanya membayar jasa pengawas/inspector sebesar

Rp116.400.000,00.

2. Pengawasan atas APP C-57 : Program Penanggulangan Bencana


a. Pemantauan dan Pengawasan atas Bantuan Sosial bagi Korban Bencana di

Wilayah Provinsi Lampung yang dilakukan pada Dinas Sosial dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada Provinsi Lampung dan 1 Kabupaten

dengan tujuan untuk:

1) menilai kesesuaian penyusunan rencana kebutuhan bantuan bagi korban

bencana;

2) menilai penerimaan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana dari

Kementerian Sosial, BNPB dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta

penerimaan dan pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat meliputi

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat

administrasi;

3) memberikan rekomendasi strategis yang diarahkan untuk mengatasi risiko

utama dan risiko lainnya terhadap penyaluran bantuan, serta indikasi fraud

dalam proses penyaluran bantuan;

4) memberikan rekomendasi atas tata kelola manajemen logistik bencana.

b. Pengawasan atas Distribusi Paket Obat Covid-19 untuk Orang Tanpa Gejala

RIngan oleh Kesdam di Jawa dan Bali dan Program Bantuan Tunai PKL dan

Warung (BTPKLW) yang dilakukan pada Kemhan/TNI dan Polri Provinsi

Lampung dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan.





Jumlah Prov/ Kab/ Kota

1 Perencanan kebutuhan logistik 4 2

2 Aspek Penetapan Penerima BTPKLW 2 1

3 Penyimpanan dan Distribusi sisa stok obat 1 1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan Provinsi

Lampung telah merekomendasikan:

a. Kepada Gubernur Lampung dan Bupati Pesawaran untuk menginstruksikan

Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPBD diwilayahnya agar membuat kaji cepat

yang berisi perhitungan kebutuhan bantuan dan rencana pemenuhan

kebutuhan bantuan kebencanaan, membuat Standar Operasional Prosedur

(SOP) mengenai Manajemen Logistik dan membuat Kartu Stok untuk tiap jenis

barang logistik bantuan kebencanaan, dan memfasilitasi SDM-nya untuk

mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai Manajemen logistik;

b. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung agar bekoordinasi

dengan Puskeu Polri dalam pembatalan data inputing BTPKLW duplikasi pada

aplikasi Puskeu presisi Polri;

c. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung agar menarik kembali

BTPKLW duplikasi sebesar Rp3.600.000,00 dan menyalurkan kepada

penerima BTPKLW yang telah terverifikasi serta inputing data penerima baru

sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Kepada Komandan Korem 043 Garuda Hitam agar memantau pembatalan

data duplikasi penerima BTPKLW Polri oleh Kepolisian Daerah Lampung;

e. Kepada Komandan Korem 043 Garuda Hitam agar memerintahkan para

Danramil untuk memastikan bahwa sisa obat berada dalam tempat

penyimpanan yang baik serta melakukan stock opname dan cek fisik secara

berkala untuk memastikan paket obat dalam kondisi baik dan jumlahnya sama

dengan yang tertera pada kartu stok.

3. Pengawasan atas APP C-50 : Program Hibah Pariwisata



a. Audit Pengelolaan Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun 2020/2021 dalam Rangka

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Pemerintah Kota Bandarlampung

dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan

kegiatan hibah pariwisata dalam rangka PEN telah dilaksanakan sesuai

dengan petunjuk teknis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Evaluasi Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian

Lingkungan (CHSE) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada

Provinsi Lampung yang dilakukan pada 2 Kota dengan tujuan untuk

membandingkan apakah pelaksanaan kegiatan sertifikasi CHSE telah sesuai

dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.




Jumlah Kab/ Kota

1 Tata Kelola Penggunaan Dana Hibah Bagian Pemerintah Daerah (30%)

1 1

2 Akuntabilitas Pelaporan dan Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata

1 1

3 Pemantauan Kegiatan Hibah Pariwisata oleh APIP 1 1 4 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Sertifikasi CHSE 1 1 5 Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan (pemantauan

dan evaluasi) atas implementasi CHSE 3 3

6 Basis Data Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE Tahun 2021

3 3


Provinsi Lampung telah merekomendasikan agar:

a. Kepada Walikota Bandar Lampung menginstruksikan kepada Kepala Dinas

Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk memperhitungkan denda

keterlambatan sebesar Rp110.481.650,00 (1/1000 x Rp2.209.633.000,00

x50hari) dari nilai kontrak dan mengkompensasikan pada saat pembayaran

pekerjaan dan menyetorkan denda tersebut ke kas negara;

b. Kepada Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung selaku BUD agar tidak

melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan Note Book/LapTop

sebanyak 2 Unit dengan nilai Rp21.000.000,00;

c. Kepada Kepala Dinas Pariwisata menginstruksikan kepada para PPTK untuk

melengkapi pertanggungjawaban kegiatan senilai Rp170.846.642,00;

d. Kepada Walikota Bandar Lampung agar menginstruksikan kepada Kepala

BKAD Kota Bandar Lampung selaku BUD untuk menyetorkan sisa dana hibah

senilai Rp2.370.013.707,00 sebelum 6 Juni 2021 ke RKUN. Jika tidak


disetorkan ke RKUN sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 maka sesuai

Peraturan Menkeu RI Nomor 463/KM.7/2020 pasal 12 ayat (10) Dirjen

perimbangan Keuangan Negara Kemenkeu akan melakukan pemotongan DAU

dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar sisa saldo Dana Hibah tersebut;

e. Kepada Walikota Bandar Lampung menginstruksikan kepada Inspektorat Kota

Bandar Lampung supaya memantau tindak lanjut atas permasalahan-

permasalahan diatas.

f. Kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro kami

rekomendasikan agar merencanakan dan menganggarkan pada Tahun 2022

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan program sertifikasi

CHSE kepada Pemerintah Desa, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait

pariwisata di wilayah Kota Metro.

g. Kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung,

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, dan Kepala Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro agar melakukan koordinasi

dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna mendapatkan data

data pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE Tahun 2021

sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai

penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” bidang Akuntan Negara sebagai

berikut:

1. Pengawasan atas APP A-03 : Pembayaran Klaim RS

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Pengawasan

Pembayaran klaim rumah sakit yang menangani COVID-19 yang dilakukan pada

6 (enam) Rumah Sakit di 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk

mengidentifikasi kelemahan serta memberikan saran perbaikan terkait tata kelola

klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19.




Jumlah Prov/ Kab/

Kota 1 Norma Pembayaran dan/atau Satuan Biaya

Perawatan Pasien Covid-19 yang Digunakan Oleh RS Dalam Pengajuan Klaim Melampaui Ketentuan yang Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

1 1

2 Klaim yang diajukan oleh RS memperhitungkan Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan yang

2 2



Jumlah Prov/ Kab/

Kota pengadaannya dilakukan dengan menggunakan sumber dana dari APBN (Kemenkes dan BPNB)

3 Adanya pengajuan klaim pasien Non COVID-19 sebagai klaim pasien COVID-19

1 1

4 Kelebihan pembayaran (transfer) penggantian biaya perawatan pasien Covid-19

1 1

5 Klaim yang diajukan tidak sesuai ketentuan 2 2


Provinsi Lampung telah merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit untuk:

a. Berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS Kesehatan di masing masing

wilayah terkait perhitungan APD dan obat-obatan yang belum dikurangi dan

akan diperhitungkan pada pengajuan klaim selanjutnya;

b. Memperhitungkan kelebihan pembayaran menjadi faktor pengurang pada

pembayaran klaim berikutnya.

2. Pengawasan atas APP A-04 : Insentif Tenaga Kesehatan

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Pengawasan

Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam

Penanganan COVID 19 yang dilakukan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung dengan tujuan untuk Memberi keyakinan memadai mengenai

akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pemberian insentif bagi tenaga

kesehatan yang menangani COVID-19 sesuai dengan ketentuan dan aturan yang

berlaku serta memberikan saran atau rekomendasi perbaikan yang diperlukan.




Jumlah Prov/ Kab/

Kota 1 Pembayaran insentif dengan menggunakan tarif

Peraturan Bupati yang lebih rendah daripada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021

2 2

2 Pemerintah Daerah belum menganggarkan pembayaran insentif tenaga kesehatan

1 1

3 Pembayaran insentif tenaga Kesehatan tidak sesuai ketentuan

3 3


Provinsi Lampung telah merekomendasikan untuk:


a. Segera menganggarkan pembayaran insentif nakes sesuai dengan tarif di

KMK 4239 dan SE Bersama Mendagri dan Kementerian Kesehatan.

Melakukan koreksi atas pembayaran insentif nakes dan menarik atau memperhitungkan kembali kelebihan insentif yang telah diterima oleh tenaga kesehatan tersebut pada pembayaran bulan berikutnya serta menyetorkannya ke Kas Daerah Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi Tahun 2021 sebesar Rp12.417.645.984,85 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan berupa 2 Audit Investigatif dan 8 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan atau mencapai 100% dari target output tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut: 1) Hasil pengawasan/Audit Investigatif senilai total Rp131.000.000,00 berasal dari

penugasan Audit Investigatif terhadap Pelaksanaan Pembangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner, Kios Cinderamata,Pagar Alam, dan Ruang Ganti Toilet di Obyek Wisata Pantai Kerang Mas Kecamatan Labuhan Maringgai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019.

2) Hasil pengawasan/Audit Tujuan Tertentu senilai total Rp578.934.500,00 berasal dari penugasan Audit Tujuan Terntentu atas Permasalahan Aparatur Sipil Negara Non Aktif di Wilayah Provinsi Lampung

3) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp247.121.869,37 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Jalur Umum Konvensional di Kecamatan Natar pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupatem Lampung Selatan TA 2016;

4) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp983.042.204,00 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Penerimaan Pembayaran Pajak Penggunaan Air Bawah Tanah PT GGP (Great Giant Pineapple) TW III danIV Tahun 2017 dan TW I, II, III Tahun 2018;

5) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp675.582.560,00 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Penyelewengan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Labuhan Haya Kecamatan Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

6) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp1.439.600.155,00 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

7) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp3.158.671.737,00.berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengelolaan Keuangan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Prov Lampung PT Lampung Jasa Utama Tahun Buku 2016,2017, dan 2018.


8) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp311.821.300,00 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengelolaan Keuangan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Prov Lampung PT Lampung Jasa Utama Tahun Buku 2016,2017, dan 2018.

9) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp4.644.006.672,00 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK atas Pengelolaan Dana BOS Kinerja di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lampung Tengah yg Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.

10) Hasil pengawasan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara senilai total Rp247.864.987,48 berasal dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK pada Pekerjaan Peningkatan Jembatan Way Batu di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2014.

Perkembangan realisasi nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah tahun 2019-2021, dan perbandingan Tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2. Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Realisasi nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp17.449.986.341,85 tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp22.440.380.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.990.393.658,15. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar Rp51.982.000.000,00 telah tercapai 33,57% Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Optimalisasi Hari Pengawasan (HP) sebaik mungkin untuk menyelesaikan

tugas-tugas yang diberikan Rendal 2) Adanya Koordinasi antar bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 3) Adanya Koordinasi antara Perwakilan BPKP Lampung dengan Pihak Penyidik;

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2019 2020 2021 20222023

2024

Target (Rp Juta) Realisasi (Rp Juta)


4) Adanya Ekspose dengan Penyidik terkait Surat Permintaan / Surat Pengaduan sebelum dilakukannya penugasan / telaah;

5) Mengupdate pengetahuan Pejabat Fungsional Auditor terkait masalah tindak pidana korupsi melalui diklat dan diskusi bersama;

6) Adanya supervisi berjenjang dari atasan langsung terkait penugasan dan pelaporan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) peningkatan kompetensi auditor sebagai upaya meng-update penugasan atas

perubahan kondisi yang ada 2) Supervisi berjenjang dalam penugasan Audit; 3) Koordinasi dan Quality Assurance dengan BPKP Pusat; 4) Mengikutsertakan pegawai di Bidang Investigasi dalam diklat Audit Investigatif.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 1 sebesar 193,61 melampaui target Tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp981.215.296,97 atau 99,24% dari anggaran sebesar Rp988.754.809,52 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 107 laporan atau 103,88% dari rencana sebanyak 103 laporan, serta OH sebanyak 6.591 OH ata 96,48% dari rencana sebanyak 6.935 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,88%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,24%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,88%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 96,48%.

2.2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2021

No Sasaran Kegiatan/ IKK

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Notifikasi

II Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional


Persen 80,00 80,00 100,00

2.2 Jumlah KP yang diawasi

Kegiatan Prioritas

3 6 200,00

Uraian kinerja atas 2 (dua) indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:


2.2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

IKK Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan diukur dari rekomendasi atas Hasil Penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang disepakati dan ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 yaitu sebesar 80%, mencapai 100% dari taget tahun 2021 sebesar 80%. Realisasi persentase hambatan pelaksanaan yang diselesaikan sebesar 80% diperoleh dari hasil pengawasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan terhadap Penyelesaian Pembayaran Eskalasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1 sampai dengan 4 sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target output tahun 2021. Pada Tahun 2021, Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan sebesar 80,00% dengan dengan uraian sebagai berikut: Hasil pengawasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan terhadap Penyelesaian Pembayaran Eskalasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1 sampai dengan 4 yaitu PT Hutama Karya (Persero) dan para pihak penyedia terkait menyepakati dan menindaklanjuti Rekomendasi/Alternatif Pemecahan Masalah dengan menggunakan koefisien komponen yang sudah ada dengan menyesuaikan koefisien komponen variable tetap, tenaga, bahan dan peralatan dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi dan lndeks yang tersedia pada lndeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)/ lndeks Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dari koefisien komponen yang telah disesuaikan dipilih koefisien komponen yang berdampak keuangan terendah untuk dijadikan sebagai standar untuk menghitung penyesuaian harga pada paket Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Toi Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Perkembangan realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan tahun 2020-2021, dan perbandingan Tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.3 berikut:


Gambar 3.3. Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan pada tahun 2021 sebesar 80% tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 75% mengalami kenaikan sebesar 5%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 85% telah tercapai 94,12% Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1) Adanya Koordinasi antar bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;

2) Mengupdate pengetahuan Pejabat Fungsional Auditor terkait masalah hambatan kelancaran pembangunan melalui diklat dan diskusi bersama;

3) Adanya supervisi berjenjang dari atasan langsung terkait penugasan dan pelaporan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Supervisi berjenjang dalam penugasan Audit; 2) Koordinasi dan Quality Assurance dengan BPKP Pusat; 3) Mengikutsertakan pegawai di Bidang Investigasi dalam diklat Hambatan Kelancaran Pembangunan

2.2.2 Jumlah KP yang Diawasi

IKK Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi diukur dengan banyaknya Kegiatan

Prioritas yang telah dilakukan pengawasan oleh Perwakilan BPKP.

Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebesar enam Kegiatan Prioritas,

mencapai 233,33% dari target tahun 2021 sebesar tiga Kegiatan Prioritas.

0

20

40

60

80

2019 2020 20212022

20232024

Target (Persen) Realisasi (Persen)


Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi tahun 2021 sebesar enam Kegiatan

Prioritas diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang IPP melalui:

a. Dua kegiatan pengawasan atas APP Bantuan Sosial Tunai (BST);

b. Lima kegiatan pengawasan atas APP Kartu Indonesia Pintar;

c. Dua kegiatan pengawasan atas APP Penurunan Stunting;

d. Empat kegiatan pengawasan atas APP Subsidi Pupuk;

e. Lima belas kegiatan pengawasan atas APP Proyek Strategis Nasional;

f. Lima kegiatan pengawasan atas APP Peningkatan Konektivitas;

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target

“Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi” tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan atas APP A-09 : Bantuan Sosial Tunai (BST)

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Evaluasi

Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 yang dilakukan

pada Dinas Sosial di 3 kabupaten dengan tujuan untuk mengidentifikasi

kelemahan atas penyaluran program BST dan memberikan rekomendasi

perbaikannya.



No Area of Improvement Jumlah auditee Jumlah Kab/ Kota 1 KPM tidak memenuhi syarat sebagai

penerima BST 2 2

2 Dana BST tidak tersalur kepada KPM 3 3 3 Target KPM BST tidak sesuai kuota

output 1 1

4 KPM mendapat bantuan ganda 2 2


Provinsi Lampung telah menyarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Pesawaran, Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah, dan Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Lampung Utara untuk:

a. Melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran

bantuan sosial tunai di wilayahnya;

b. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PT. Pos Indonesia, antara lain

dengan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Sosial

Tunai/BST baik BNBA Calon Penerima BST, realisasi penyaluran BST

maupun yang tidak dapat tersalurkan serta penyebabnya;

c. Bersama dengan Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

melakukan validasi data dan informasi yang diterima dari PT. Pos Indonesia.

d. Menginstruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk mengusulkan

tambahan calon KPM yang layak menerima bantuan dan mengganti KPM


yang tidak layak sebagai penerima BST dengan KPM yang layak menerima

BST;

e. Menginstruksikan kepada setiap TKSK Kecamatan dan Perangkat Desa agar

mendata KPM BST yang berhalangan melakukan pengambilan langsung

Dana BST di Kantor Pos Penyalur agar dapat diantarkan langsung ke alamat

KPM dan/atau melalui pembayaran di komunitas.

f. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat

lebih optimal dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan terhadap

calon KPM yang belum tedata dalam sistem kependudukan dan pencatatan

sipil.

g. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pemutakhiran data yang

telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

h. Melakukan rekonsiliasi data dengan Kementerian Sosial dalam rangka

memastikan pemutakhiran data telah sampai di level kementerian.

2. Pengawasan atas APP 38 : Kartu Indonesia Pintar


Program Indonesia Pintar Tahun 2021 yang dilakukan pada satuan kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama pada 2

Kabupaten dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan Program Indonesia

Pintar sesuai dengan standar, rencana atau norma yang ditetapkan.




Jumlah Kab/ Kota

1 Aktivasi Rekening dan Pencairan dana PIP 4 2 2 Ketepatan jumlah (kesesuaian dengan SK) 1 1 3 Ketepatan Waktu (Penyaluran dan pencairan) 2 1 4 Koordinasi terkait pemenuhan tugas dan tanggung

jawab bank penyalur 2 2


Provinsi Lampung telah merekomendasikan:

a. Kepada Rektor lnstitut Teknologi Sumatera agar segera membagikan buku

tabungan dan ATM dari penerima KIP Kuliah.

b. Kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait, sehubungan dengan

permasalahan pencairan agar menginstruksikan kepada Kepala Sekolah

agar segera melaksanakan proses pencairan dana PIP, melaksanakan

proses aktivasi rekening dan melaksanakan edukasi penggunaan aplikasi

SIPINTAR.


c. Kepada Kepala Kankemenag Lampung Selatan agar menginstruksikan

kepada madrasah agar menginformasikan secara resmi terkait dana yang

dibagikan tidak sesuai SK yang disebabkan karena data ganda.

d. Kepada Kepala Kankemenag Lampung Selatan dan Pesawaran agar

melakukan koordinasi dengan bank penyalur terkait aktivasi, penyaluran dan

pencairan bantuan.

3. Pengawasan atas APP C-39 : Penurunan Stunting


Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 pada Provinsi Lampung dan

satu Kabupaten dengan tujuan untuk:

a. Menilai kinerja daerah dalam percepatan penurunan stunting untuk memacu

kinerja daerah sekaligus menjadi baseline bagi BKKBN sebagai ketua

pelaksana Percepatan Penurunan Stunting dalam

merancang/menyesuaikan strategi yang diperlukan;

b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, baik dalam tataran strategis

maupun operasional; dan

c. Memberikan rekomendasi/atensi atas permasalahan yang ditemukan.




Jumlah Kab/ Kota

1 Komitmen dan Visi Kepemimpinan 2 5 2 Peningkatan Komunikasi Peruahan Perilaku dan

Pemerdayaan Masyarakat 2 2

3 Konvergensi Intervensi Spesifik dan Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa

2 6

4 Ketahanan Pangan dan Gizi 1 1 5 Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data,

Informasi, Riset, dan Inovasi 1 1


Provinsi Lampung telah merekomendasikan agar:

a. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menginstruksikan Pemerintah

Kabupaten yang menjadi prioritas penurunan stunting untuk

memenuhi/menyediakan tambahan anggaran sesuai kebutuhan

penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

b. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan sistem

manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan


memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu

Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menginstruksikan Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur untuk memenuhi/menyediakan tambahan

anggaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan percepatan penurunan

stunting pada Kabupaten Lampung Timur agar dapat mengintervensi

keamanan pangan.

d. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menginstruksikan kepada

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menetapkan lokasi desa ramah

perempuan dan layak anak.

e. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kanwil

BKKBN Provinsi Lampung untuk memenuhi/menyediakan anggaran untuk

program pendataan keluarga Age Spesific Fertility Rate (ASFR) pada

instansi terkait yaitu BKKBN Provinsi Lampung.

f. Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur menginstruksikan

kepada satuan kerja pendukung terkait pelaksanaan percepatan penurunan

stunting di Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan kegiatan

pencatatan/sinkronisasi/integrasi atas data indikator kinerja yang belum

sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

secara memadai.

g. Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur menginstruksikan

kepada satuan kerja pendukung terkait pelaksanaan percepatan penurunan

stunting di Kabupaten Lampung Timur untuk mengoptimalkan kegiatan-

kegiatan percepatan penurunan stunting dalam upaya pencapaian indikator

kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

h. Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur mengusulkan

kepada Bupati Lampung Timur mengenai peningkatan alokasi APBD untuk

membiayai kegiatan-kegiatan terkait strategi percepatan penurunan stunting

di Kabupaten Lampung Timur.

4. Pengawasan atas APP 47 : Subsdi Pupuk


atas Proses Penyusunan RDKK/e-RDKK, Penetapan Alokasi dan Penyaluran

Pupuk Bersubsidi dari Kios/Pengecer (Lini IV) ke Petani pada Provinsi

Lampung yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

pada 3 Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk:


a. Meyakini data kebutuhan pupuk untuk sektor pertanian Tahun 2020 dan

2021;

b. Menguji proses penyusunan RDKK/e-RDKK pupuk bersubsidi Tahun 2020

dan 2021;

c. Menguji proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2020 dan 2021;

d. Menguji penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios/Pengecer (Lini IV) ke Petani

Tahun 2020 dan 2021;

e. Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan atas Proses

Penyusunan RDKK/e-RDKK, Penetapan Alokasi dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi dari Kios/Pengecer (Lini IV) ke Petani.




Jumlah Kab/ Kota

1 Data seluruh luas lahan, seluruh luas tanam dan seluruh kebutuhan pupuk baik yang subsidi maupun non subsidi

3 3

2 Jumlah usulan kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2020 Tahun 2020 melebihi standar pemupukan

3 3

3 Pendampingan yang Dilakukan Tenaga Penyuluh/Pendamping Tidak Memadai

3 3

4 Petani Tidak Menggunakan Kartu Tani 3 3 5 SK Alokasi pupuk bersubsidi yang dibuat oleh

Dinas hanya sampai pada tingkat kecamatan, dan tidak dirinci sampai per desa dan per petani

3 3

6 Petani penerima pupuk bersubsidi tidak tercantum dalam RDKK

1 1

7 Petani menebus pupuk bersubsidi dengan harga melebihi HET

3 3


Provinsi Lampung telah merekomendasikan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman

Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan

Lampung Timur agar:

a. Menyusun data-data secara lengkap dan terinci terkait seluruh kebutuhan

pupuk baik yang subsidi maupun non subsidi;

b. Memberikan teguran tertulis kepada para penyuluh pertanian yang kurang

melakukan pendampingan dan pengawasan kepada Kelompok Tani dalam

penyusunan RDKK/eRDK;

c. Menginstruksikan kepada para penyuluh pendamping untuk memberikan

arahan kepada ketua poktan untuk melakukan pencatatan atas penebusan

pupuk subsidi oleh masing-masing anggota kelompok tani.


d. Mengusulkan penambahan tenaga penyuluh/pendamping kepada

pemerintah pusat/daerah;

e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk mempercepat proses

pelatihan dan penggunaan Kartu Petani Berjaya (KPB) sebagai program

unggulan Gubernur Provinsi Lampung;

f. Pembuatan SK Alokasi pupuk bersubsidi dirinci sampai dengan tingkat

desa dan kelompok tani;

g. Memfasilitasi perubahan data petani ke Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan melaporkan ke Kementerian

Pertanian.

h. Memberikan teguran secara tertulis kepada Pengecer dan ketua kelompok

tani yang membebankan biaya lain diluar harga pupuk.

i. Memberikan teguran secara tertulis kepada Ketua Kelompok tani atas

penyaluran pupuk yang tidak sesuai RDKK, serta operator RDKK dalam

penginputan data RDKK.

5. Pengawasan atas APP 51 : Proyek Strategis Nasional

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Reviu

Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2021 (Triwulan I, II dan IV)

yang dilakukan pada Pembangunan Bendungan Way Sekampung,

Pembangunan Bendungan Marga Tiga, Pembangunan Kawasan Industri

Tanggamus, Sertifikasi Lahan atau Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reviu Tata Kelola

Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),

dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola PSN

telah dilaksanakan sesuain dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma

yang ditetapkan.




Jumlah Kab/ Kota

1 Aspek Persiapan 2 2 2 Aspek Penyediaan Lahan 2 2 3 Aspek Pengutamaan Komponen Dalam Negeri 1 1 4 Aspek Perizinan 1 1 5 Aspek Jaminan Pemerintah 1 1 6 Aspek Penandaan 2 2 7 Aspek Pelaksanaan 2 2 8 Aspek Pemanfaatan 1 1



Provinsi Lampung telah merekomendasikan kepada masing-masing PSN:

a. Bendungan Way Sekampung

Kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan pada BBWS Mesuji

Sekampung agar menginstruksikan PPK Pembangunan Bendungan Way

Sekampung untuk menelusuri kelengkapan dokumen kontrak persiapan

proyek.

b. Bendungan Margatiga

Kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan pada Balai Besar Wilayah

Sungai Mesuji Sekampung agar Menginstruksikan PPK Pembangunan

Bendungan Margatiga untuk menelusuri keberadaan/dokumen kontrak Studi

Kelayakan (Feasibility Study) Proyek Pengembangan Wilayah Hilir Way

Sekampung) yang dilaksanakan Nippon Koei Co., pada tahun 2003 dan

Menginstruksikan kepada PPK untuk melakukan penunjukan Surveyor

penilaian Komponen Dalam Negeri.

c. Kawasan Indutri Tanggamus

Kepada Bupati Tanggamus agar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Lampung dan PT Pertamina dalam rangka mempersiapkan percepatan

Penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara PT. Pertamina (Persero)

dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

d. SHAT

Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi

Lampung agar mempercepat penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang

telah lengkap aspek fisik dan yuridisnya dan agar segera menyerahkan

sertifikat kegiatan PTSL SHAT kepada masyarakat. Serta menginstruksikan

kepada pelaksana program di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten untuk

segera menyelesaikan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban

keuangan.

e. TORA

Terhadap permasalahan yang terdapat pada aspek pemanfaaatan atas

tatakelola PSN Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) kepada Kepala

Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk menginstruksikan secara tertulis

kepada Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten se-Provinsi Lampung untuk

segera mnyelesaikan proses penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat

kegiatan Redistribusi Tanah kepada masyarakat.


6. Pengawasan atas APP C-52 : Peningkatan Konektivitas


Pemantuan Penanganan Dampak COVID-19 Sektoral atas Program Padat

Karya di Povinsi Lampung Tahun 2021 yang dilakukan oleh Satuan Kerja pada

2 kementerian dengan tujuan untuk:

a. Menilai kemajuan pencapaian Program Padat Karya;

b. Menilai kesesuaian pelaksanaan Program Padat Karya Tahun 2021 dengan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Padat Karya serta peraturan lain

yang berlaku, serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan

penyebaran covid-19;

c. Mengindentifikasi hambatan pencapaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan

Program Padat Karya Tahun 2021 dengan ketentuan, standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan; dan

d. Memberikan saran jika dijumpai ketidaksesuaian antara pelaksanaan

Program Padat Karya dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma

yang telah ditetapkan.




Jumlah Kab/ Kota

1 Pembayaran upah tenaga kerja di bawah UMK kabupaten/kota

1 3

2 Pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 dalam kegiatan padat karya belum dilaksanakan sesuai ketentuan

2 6

3 Administrasi dan pelaporan tidak dilaksanakan dengan tertib

1 3

4 Kemajuan realisasi fisik rendah dibandingkan dengan rencananya;

2 8

5 Belum terdapat Petunjuk Teknis Padat Karya 1 15 6 Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan padat

karya oleh Satuan Kerja tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

1 3

7 Terdapat kegiatan Padat Karya yang belum dilaksanakan karena masih dalam proses pelelangan

1 1


Provinsi Lampung telah menyarankan kepada:

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1) Kepala Balai Wilayah Sungai Mesuji – Sekampung agar:

- Menginstruksikan PPK memastikan bahwa pelaksanaan protokol

pencegahan penyebaran COVID-19 telah dilakukan sesuai dengan petunjuk

teknis P3-TGAI;

- Menginstruksikan PPK memastikan seluruh dokumen yang dibuat oleh P3A


dalam pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan ketentuan;

- Menginstruksikan PPK memastikan pengelolaan administrasi dapat

dilakukan dengan lebih baik

- Berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait belum

adanya pedoman pelaksanaan program padat karya khususnya padat karya

dengan pola kontraktual

2) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Lampung agar

menginstruksikan PPK untuk:

- Memastikan pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran COVID-19

dilakukan sesuai ketentuan;

- Memerintahkan Penyedia Jasa terkait agar melakukan percepatan

pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan target waktu dan

target progres fisik yang telah ditetapkan/disepakati dalam kontrak

b. Kementerian Perhubungan

1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi

Bengkulu dan Lampung, agar:

- menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait, untuk

meminta Penyedia Barang dan Jasa untuk dapat mengirimkan data

pekerja dan upah padat karya secara rutin guna penyusunan pelaporan

dan melaporkan kegiatan Program Padat Karya Tahun 2021 secara

bulanan sesuai ketentuan;

- menginstruksikan kepada PPK untuk segera melakukan perikatan

dengan penyedia setelah proses lelang selesai dan melakukan

pengendalian kegiatan padat karya

2) Kepala KSOP Kelas I Panjang dan Kepala UPP Kelas III Kotaagung agar

menginstruksikan PPK untuk melakukan pelaporan secara periodik dan

menyampaikan ke Unit Eselon I.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung

pencapaian kinerja tersebut adalah Optimalisasi Hari Pengawasan (HP) sebaik

mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Rendal.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

akan melakukan peningkatan kompetensi auditor sebagai upaya meng-update

penugasan atas perubahan kondisi yang ada.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 2 sebesar 150% melampaui target Tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp456.208.662,10 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp 459.284.666,.67 dan


indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 40 laporan atau 105,25% dari rencana sebanyak 38 laporan, serta OH sebanyak 1.651 OH atau 90,71% dari rencana sebanyak 1.820 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 105,25%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,33%%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 105,25%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 90,71%

2.3 Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha


No Sasarasn Kegiatan/ IKK

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Notifikasi

III Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha


BUMD 1,00 1,00 100,00


BLUD 1,00 1,00 100,00


BUMDes 20,00 43,00 215,00

Uraian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha adalah sebagai berikut:

2.3.1 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK Jumlah BUMD dengan kinerja sehat diukur dengan Jumlah BUMD dengan

kinerja minimal "Sehat".

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebanyak 1 BUMD, mencapai 100% dari target tahun 2021 sebanyak 1 BUMD.

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2021 sebanyak 1 BUMD diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara melalui 1 (satu) kegiatan pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Jasa Air yang berasal dari penugasan Evaluasi Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM Tahun Buku 2020 pada PDAM Pesawaran Kabupaten Pesawaran.

Realisasi Jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2021 sebanyak 1 BUMD tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebanyak 3 BUMD mengalami penurunan sebanyak 2 BUMD.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 5 BUMD telah mencapai 20 %.


Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pengawasan atas APP C-35 : BUMD

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Aneka Usaha tahun 2021 yang dilakukan pada PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk menilai capaian kinerja BUMD pengelola pasar tahun 2020 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.



Jumlah Kab/ Kota

1 Struktur Organisasi dan Organ Struktur Organisasi belum memadai

1 1

2 Batas kerja wilayah pasar belum jelas

1 1

3 Adanya rangkap jabatan, tugas dan wewenang pada posisi jabatan tertentu

1 1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merekomendasikan untuk:

a. Mengusulkan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengenai perubahan Struktur Organisasi yang memadai bagi Perusahaan serta menyampaikan kepada permasalahan tertulis kepada KPM mengenai ketidakjelasan batas wilayah kerja pasar sehingga dapat ditetapkan wilayah kerja serta pengelolaannya.

b. Menyusun dan menetapkan mekanisme perekrutan Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.

2) Pengawasan atas APP C-37 : BU Jasa Air

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Jasa Air tahun 2021 yang dilakukan pada PDAM di 8 (delapan) Kabupaten/ Kota, dengan tujuan untuk menilai capaian kinerja PDAM tahun 2020 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.



Jumlah Kab/ Kota

1 Kapasitas menganggur masih tinggi

8 8

2 Efektivitas penagihan piutang 8 8



Jumlah Kab/ Kota

masih rendah 3 Cakupan pelayanan masih

rendah 8 8

4 Pertumbuhan pelanggan masih rendah

8 8

5 Tingkat kehilangan air tinggi 8 8 Administrasi dokumen

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum tertib

8 8

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merekomendasikan untuk: a. Mengupayakan peningkatan pertumbuhan pelanggan, baik dengan

mengalokasikan dana perusahaan, atau mengajukan permohonan bantuan program kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;

b. Mengupayakan pemenuhan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang terjual;

c. Mengupayakan penurunan tingkat kehilangan air dari distribusi ke pelanggan;

d. Mengupayakan peningkatan kinerja penagihan rekening air; e. Mengoptimalkan biaya pegawai untuk program diklat yang bersifat

penjenjangan/karir atau intern lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

f. Melakukan tertib administrasi dengan melakukan evaluasi rencana bisnis RKAP, menyusun laporan internal tepat waktu dan melakukan tindaklanjut atas pemeriksaan tahun lalu.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil evaluasi kinerja sebagai upaya penyehatan BUMD;

2. Melakukan pelatihan, workshop maupun bimbingan teknis tata kelola perusahaan yang baik;

3. Melakukan evaluasi peran BUMD dalam mendukung kegiatan prioritas nasional penyediaan air minum perpipaan perkotaan yang layak dan aman.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melanjutkan upaya yang dilakukan dalam tahun 2020 dan melakukan bimbingan teknis penerapan aksi korporasi pada BUMD.

2.3.2 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

IKK Jumlah BLUD dengan kinerja sehat diukur dengan Jumlah BLUD dengan

kinerja minimal "Sehat".

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebanyak 1 BLUD, mencapai 100% dari target tahun 2021 sebanyak 1 BLUD.


Jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2021 sebanyak 1 BLUD diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara melalui 1 kegiatan pengawasan terhadap kualitas kesehatan BLUD Rumah Sakit yang berasal dari penugasan Evaluasi Kinerja BLUD pada RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji Tahun 2020.

Realisasi Jumlah BLUD dengan kinerja sehat tahun 2021 sebanyak 1 BLUD tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebanyak 2 BLUD mengalami penurunan sebanyak 1 BLUD.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 2 BLUD telah mencapai 50%.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah BLUD dengan kinerja sehat” tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pengawasan atas APP C-34 : BLU/BLUD

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu pengawasan terhadap kualitas kesehatan BLUD Rumah Sakit tahun 2021 yang dilakukan pada BLUD RSUD pada 2 Kabupaten, dengan tujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSUD sebagai BLUD serta fungsi pengawasan RSD BLUD.



Jumlah Kab/ Kota

1 Aspek Kinerja keuangan belum optimal dengan skor 17,10 atau sebesar 57,00

1 1

2 Aspek Kinerja pelayanan belum optimal dengan skor 17,10 atau sebesar 47,22

1 1

3 Terdapat pengadaan obat tidak sesuai formularium

1 1

Pencapaian SPM belum maksimal, yaitu: a. 11 pelayanan belum

mencapai standar dari 21 pelayanan

b. 1 pelayanan belum dapat diberikan, yaitu pelayanan Perawatan Intensif

1 1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merekomendasikan: 1. Menginstruksikan secara tertulis kepada Tim penyiapan klaim BPJS untuk

mengupayakan pemberkasan dan pengajuan klaim BPJS maksimal dalam jangka waktu 2 bulan setelah bulan pelayanan berakhir

2. Melakukan perencanaan pengadaan obat yang akurat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM secara berkala


Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah: 1. Melakukan koordinasi dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil evaluasi

kinerja sebagai upaya penyehatan BLUD; 2. Melakukan pelatihan, workshop maupun bimbingan teknis penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan menjajaki MoU dengan BLUD Rumah Sakit dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan.

2.3.3 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

IKK Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan diukur dengan jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah dilakukan

pendampingan oleh BPKP.

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebanyak 43 BUMD, mencapai 215% dari target tahun 2021 sebanyak 20 BUMD.

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan tahun 2021 sebanyak 43 BUMD diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara melalui 3 (tiga) kegiatan pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa berasal dari penugasan: 1. Sosialisasi Tata Kelola Keuangan BUMDes dan Penyusunan Laporan

Keuangan BUMDes dengan Aplikasi SIA BUMDes; 2. Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BUMDes di Wilayah Kecamatan

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur; 3. Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BUMDes di Wilayah Kabupaten

Pringsewu.

Realisasi Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan tahun 2021 sebanyak 43 BUMDes tersebut apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan nilai realisasi sebanyak 25 BUMDes mengalami kenaikan sebanyak 18 BUMDes.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 43 BUMDes telah mencapai 100 %.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan” tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pengawasan atas APP C-36 : BUMDes

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa tahun 2021 yang dilakukan pada BUMDes pada 3 Kabupaten, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan tata kelola dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.




Jumlah Kab/ Kota

1 Penyesuaian Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes dan Pengesahan Anggaran Dasar belum dilakukan

43 3

2 Belum dilakukannya perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga

43 3

3 Pelaksana operasional BUMDes belum menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BUMDes

43 3

4 Belum disusunnya laporan pengawasan semesteran/tahunan

43 3

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merekomendasikan: 1. Melakukan proses pembelajaran jarak jauh oleh pelaksana operasional

BUMDes; 2. Membentuk/meningkatkan jumlah kegiatan dalam forum koordinasi BUMDes

pada tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan tata kelola dan keuangan BUMDes;

3. Mengajukan permohonan registrasi aplikasi SAKTI BUMDES kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka implementasi pengelolaan tata kelola keuangan BUMDES menggunakan aplikasi SAKTI BUMDES.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain: 1. Monitoring BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan; 2. Updating dan peningkatan pemahaman PFA terkait aplikasi SAKTI

BUMDES; 3. Membuat aplikasi sederhana (user friendly) Sistem Informasi Akuntansi

BUMDes yang dapat diterapkan di BUMDes di Wilayah Provinsi Lampung; 4. Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Lampung dan Dinas

PMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan BUMDes;

5. Melakukan pelatihan tata kelola keuangan dan SIA BUMDes pada BUMDes di Wilayah Provinsi Lampung.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan di tahun 2021 serta menjajaki MoU dengan Dinas PMD Provinsi Lampung dan Dinas PMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan BUMDes.


Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BUMDes di Wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, bertempat di BUMDes Tulus Wahana Sentosa Desa Tulus Rejo, 11-15 Oktober 2021

Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BUMDes di Wilayah Kabupaten Pringsewu, bertempat di Kampung BW Pringsewu, 6-11 Desember 2021

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 3 sebesar 133,33% melampaui target Tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp539.465.965,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp541.653.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 14 laporan atau 107,59% dari rencana sebanyak 13 laporan, serta OH sebanyak 591 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 591 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 107,59%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,60%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 107,59, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 100,00%

2.4 Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi



(%) Notifikasi

IV Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindakla

Persen 100,00 100,00 100,00



(%) Notifikasi

njuti


Persen 75,00 75,00 100,00

Uraian kinerja atas 2 (dua) indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah sebagai berikut:

2.4.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

IKK Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan jumlah K/L/P/BU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi jumlah penugasan pengawasan represif.

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2021 yaitu sebesar 100%, mencapai 100% dari taget tahun 2021 sebesar 100%.

Realisasi Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebesar 100% diperoleh dari hasil pengawasan Pemberian Keterangan Ahli dalam bidang Akuntansi dan Auditing kepada Aparat Penegak Hukum sebanyak 23 laporan atau mencapai 100% dari target output tahun 2021, sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

No Provinsi/Kabupaten Kota Kejaksaan Kepolisian 1 Provinsi (Kejati/Polda) 7 3 2 Kota Bandar Lampung 2 0 3 Kota Metro 2 0 4 Kabupaten Lampung Selatan 1 0 5 Kabupaten Lampung Timur 1 0 6 Kabupaten Lampung Tengah 0 2 7 Kabupaten Pesawaran 0 0 8 Kabupaten Pringsewu 2 0 9 Kabupaten Tanggamus 1 0 10 Kabupaten Lampung Utara 0 0 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat 0 0 12 Kabupaten Tulang Bawang 0 0 13 Kabupaten Mesuji 0 0 14 Kabupaten Lampung Barat 0 0 15 Kabupaten Way Kanan 2 0 16 Kabupaten Pesisir Barat 0 0

Jumlah 18 5

Perkembangan realisasi Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2021, dan perbandingan realisasi 2021 dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.4 berikut.


Gambar 3.4. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Realisasi Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2021sebesar 100% tersebut apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar 100%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Adanya Quality Assurance atas Laporan PKKN yang dilakukan BPKP Pusat; 2) Adanya supervisi berjenjang dalam penugasan; 3) Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan mitra investigasi dalam

penugasan terkait. 4) Adanya forum diskusi tempat berbagi pengalaman terkait pemberian

keterangan ahli.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Supervisi berjenjang dalam pelaksanaan penugasan dan penulisan laporan; 2) Selalu berkordinasi dengan penyidik terkait penugasan pemberian keterangan

ahli; 3) Memberikan pelatihan terkait persidangan dan bertukar pengalaman masalah

persidangan.

2.4.2 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

IKK Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan Jumlah K/L/P/BU yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi Jumlah K/L/P/BU sasaran pengawasan preventif/edukatif. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 75,00 Persen atau mencapai 100,00% dari target Tahun 2021, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.7 berikut.

0

20

40

60

80

100

120

2020 2021 2022 2023 2024



Tabel 3.7. Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang

dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2021

No Penugasan Pengawasan

Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

(Persen) 1 FCP 90,00 2 Profiling Risiko 45,00 3 Coaching Clinic 90,00 4 IEPK 75,00 Jumlah 75,00

Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebesar 75% diperoleh dari hasil pengawasan sebagai berikut:

No Penugasan Pengawasan

Target Ouput

Realisasi Output

(Laporan)

Persentase (%)

1 FCP 2 2 100 2 Profiling Risiko 5 5 100 3 Coaching Clinic 1 1 100

4 IEPK 1 1 100 Jumlah 9 9 100

Adapun uraian pengawasan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendampingan Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kota Metro; 2) Pendampingan Implementasi Fraud Control Plan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kota Metro; 3) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Pembangunan Ketenagalistirkan; 4) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Pemberian Insentif Nakes dalam rangka

Penanganan Covid 19; 5) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Keluarga Harapan; 6) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Kegiatan Kartu Petani Berjaya Provinsi

Lampung; 7) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Pelaksanaan Program

PembangunanKawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung Tahun 2021;

8) Kegiatan Coaching Clinic terkait Bidang Keinvestigasian pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat;

9) Sosialisasi Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Perkembangan realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2020 – Tahun 2021, dan perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.5 berikut.


Gambar 3.5. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti pada tahun 2021 sebesar 75% tersebut apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 90% telah tercapai 83,33%.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan antara lain sebagai berikut: 1) Pengawasan atas APP32 Pengendalian Risiko Fraud

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu: a. Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Pemberian Insentif Nakes dalam

rangka Penanganan Covid 19. Penyusunan Profil Risiko Fraud dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan tujuan penyusunan risiko kecurangan yang memerlukan prioritas penanganan dan peta risiko kecurangan dalam kegiatan pemberian insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid19 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 13 (tiga belas) risiko yang telah dipetakan / disusun pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terdapat rincian skor masing-masing risiko tersebut yaitu:

a) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 16 atau status risiko sangat tinggi;

b) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 12 atau status risiko tinggi;

c) Terdapat 11 risiko dengan nilai skala 4 atau status risiko rendah.

Terhadap hasil Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka Penanganan Covid 19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyarankan agar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung membuat rencana tindak sebagai bentuk mitigasi risiko sesuai dengan urutan skala prioritas nilai risikonya sebagaimana yang telah disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD).

0

20

40

60

80

100

20202021

20222023

2024



b. Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, dengan tujuan penyusunan risiko kecurangan yang memerlukan prioritas penanganan dan peta risiko kecurangan dalam kegiatan pemberian bantuan program keluarga harapan dalam rangka penanganan dampak Covid19 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) risiko yang telah dipetakan / disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, terdapat rincian skor masing-masing risiko tersebut yaitu: a) Terdapat 5 risiko dengan nilai skala 16 atau status risiko sangat tinggi; b) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 12 atau status risiko tinggi; c) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 8 atau status risiko sedang; d) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 4 atau status risiko rendah.

Terhadap hasil Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka Penanganan dampak Covid 19 pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyarankan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu membuat rencana tindak sebagai bentuk mitigasi risiko sesuai dengan urutan skala prioritas nilai risikonya sebagaimana yang telah disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD).

c. Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dilakukan pada PT PLN (Persero) Regional Lampung di Bandar Lampung, dengan tujuan penyusunan risiko kecurangan yang memerlukan prioritas penanganan dan peta risiko kecurangan dalam kegiatan Program Pembangunan Ketenagalistrikan dalam rangka penanganan Covid19 yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Regional Lampung di Bandar Lampung.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) risiko yang telah dipetakan / disusun pada PT PLN (Persero) Regional Lampung, terdapat rincian skor masing-masing risiko tersebut yaitu: a) Terdapat 2 risiko dengan nilai skala 8 atau status risiko sedang; b) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 6 atau status risiko sedang; c) Terdapat 2 risiko dengan nilai skala 4 atau status risiko rendah.

Terhadap hasil Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam rangka Penanganan dampak Covid 19 pada PT PLN (Persero) Regional Lampung di Bandar Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyarankan agar General Manager PT PLN (Persero) Regional Lampung membuat rencana tindak sebagai bentuk mitigasi risiko sesuai dengan urutan skala prioritas nilai risikonya sebagaimana yang telah disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD).

d. Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung dilakukan pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan tujuan penyusunan risiko kecurangan yang memerlukan prioritas penanganan dan peta risiko kecurangan dalam kegiatan Kartu Petani


Berjaya Provinsi Lampung dalam rangka penanganan dampak Covid19 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 14 (empat belas) risiko yang telah dipetakan / disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, terdapat rincian skor masing-masing risiko tersebut yaitu: a) Terdapat 2 risiko dengan nilai skala 2 atau status risiko rendah; b) Terdapat 11 risiko dengan nilai skala 4 atau status risiko rendah; c) Terdapat 1 risiko dengan nilai skala 9 atau status risiko tinggi.

Terhadap hasil Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung dalam rangka Penanganan dampak Covid 19 pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyarankan agar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung membuat rencana tindak sebagai bentuk mitigasi risiko sesuai dengan urutan skala prioritas nilai risikonya sebagaimana yang telah disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD).

e. Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Pelaksanaan Program Pembangunan Wisata Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung Tahun 2021 dilakukan pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan tujuan penyusunan risiko kecurangan yang memerlukan prioritas penanganan dan peta risiko kecurangan dalam kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Wisata Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam rangka penanganan dampak Covid19 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Dari hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) risiko yang telah dipetakan / disusun pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, ketiganya memiliki risiko dengan nilai skala 12 atau status risiko tinggi.

Terhadap hasil Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Pelaksanaan Program Pembangunan Wisata Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam rangka Penanganan dampak Covid 19 pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyarankan agar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung membuat rencana tindak sebagai bentuk mitigasi risiko sesuai dengan urutan skala prioritas nilai risikonya sebagaimana yang telah disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD).

Dari gambar 3.21 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah mencapai 83,33% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 90%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Melakukan koordinasi dan Quality Assurance dengan BPKP Pusat; 2) Adanya komunikasi yang baik dengan mitra yang akan dilakukan sosialisasi; 3) Pemahaman yang baik dari Mitra atas pentingnya dalam mengelola risiko

fraud.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan:


1) Pemetaan terhadap daerah yang belum dan telah dilakukannya sosialisasi / tindakan pencegahan / edukatif;

2) Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan fraud yang telah diberikan

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 4 sebesar 100% melampaui target Tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp274.601.473,60 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp279.699.857,14 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 32 laporan atau 100,00% dari rencana sebanyak 32 laporan, serta OH sebanyak 128 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 128 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 4 sudah efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 98,18%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar atau sama dengan dari capaian penggunaan OH sebesar 100,00%.

2.5 Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU



(%) Notifikasi

V Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU


Prov

1 1 100,00


Kab/kota 10 12 120,00


Prov 1 1 100,00


Kab/kota 11 10 90,91


Kab/kota 2 0 0,00


Desa 1.096 2.412 220,07


APIP 1 3 300,00

5.8 Jumlah desa yang menerapkan

Desa 5 1 20,00



(%) Notifikasi

pengelolaan aset desa secara memadai


BLUD 1 0 0,00

Uraian kinerja atas 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU adalah sebagai berikut:

2.5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 diukur dengan jumlah APIP Provinsi dengan level kapabilitas APIP ≥ Level 3.

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebanyak 1 APIP, telah mencapai 100,00%.

APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 sebanyak1 APIP Provinsi diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang P3A antara lain melalui Pelaksanaan Bimbingan Teknis PK APIP Level 3, Workshop Penyusunan Risk Register, Workshop Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Pencapaian kinerja merupakan pelaksanaan dari Agenda Prioritas Pengawasan yaitu Pengawasan Tata kelola Instansi Pemerintah berupa efektivitas pelaksanaan peran pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Lampung melalui Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.

2.5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 diukur

dengan jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan level kapabilitas APIP ≥ Level 3

Target outcome APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 sampai

dengan Tahun 2021 adalah sebanyak 10 APIP Kabupaten/Kota. Realisasi jumlah

APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 sampai dengan Tahun

2021 berdasarkan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Lampung adalah sebanyak 12 APIP Kabupaten/Kota.

Kondisi awal Tahun 2021 jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥

Level 3 adalah sebanyak 8 APIP Kabupaten/Kota. Capaian kinerja outcame jumlah

APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 pada Tahun 2021 adalah

sebanyak 4 APIP Kabupaten/Kota yaitu Inspektorat Kabupaten Lampung Timur,

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Inspektorat Kabupaten Lampung

Tengah, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, sehingga capaian kumulatif

jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 sampai dengan

Tahun 2021 sebanyak 12 APIP Kabupaten/Kota atau mencapai 120,00% dari target

kinerja sampai dengan Tahun 2021 yaitu sebanyak 10 APIP Kabupaten/Kota.


Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024

sebanyak 15 APIP Kabupaten/Kota telah mencapai 80,00%.

Faktor pendukung capaian kinerja mencapai 120,00% adalah:

a. Kesiapan dari APIP Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas APIP

Level 2 Plus pada tahun sebelumnya untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3

pada Tahun 2021.

b. Ketersediaan anggaran dan jumlah SDM Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

untuk melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP

Level 3.

APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 sebanyak 4 APIP

Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang P3A

melalui:

a. 4 kegiatan pengawasan berupa Bimbingan Teknis Kapabilitas APIP Level 3

pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Inspektorat Kabupaten Tulang

Bawang Barat, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, dan Inspektorat

Kabupaten Lampung Barat.

b. 4 kegiatan pengawasan berupa Bimbingan Teknis Penyusunan Register Risiko

pada Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten

Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Barat.

c. 4 kegiatan pengawasan berupa pendampingan dalam pelaksanaan Audit

Kinerja dan Audit Ketaatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur,


Tengah, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

d. 4 kegiatan pengawasan berupa Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri

Kapabilitas APIP Level 3 pada Ispektorat Kabupaten Lampung Timur,


Tengah, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

e. 4 kegiatan pengawasan berupa Ekspose Penjaminan Kualitas atas Penilaian

Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur,


Tengah, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat kepada Tim Panel Rendal

BPKP Pusat.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target

“Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3” yang

berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan atas Agenda Prioritas Pengawasan

(APP) Tata Kelola Instansi Pemerintah yang menyasar peningkatan good and


clean government pada Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui

pengawasan atas efektivitas pelaksanaan peran pengawasan APIP antara lain

sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Kapabilitas APIP Level 3 pada Ispektorat Kabupaten

Lampung Timur, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Inspektorat

Kabupaten Lampung Tengah, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

b. Bimbingan Teknis Penyusunan Register Risiko pada Kabupaten Lampung

Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, dan


c. Joint Audit dalam pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan pada

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Inspektorat Kabupaten Tulang

Bawang Barat, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, dan Inspektorat



dilakukan perbaikan yang menjadi Area of Improvement antara lain:

a. Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh Pemerintah Daerah;

b. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam upaya Peningkatan Kapabilitas

APIP;

c. Pengoptimalan penggunaan/pengalokasian sumber daya APIP secara

ekonomis, efisien, dan efektif ke area pengawasan yang strategis, prioritas,

risiko tertinggi dalam mencapai tujuan Pernerintah;

d. Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM APIP, Kuantitas, kompetensi dan

profesionalisme SDM APIP;

e. Peningkatan sarana prasarana APIP termasuk dukungan penyediaanteknologi

informasi guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan.


Provinsi Lampung telah melakukan upaya sebagai berikut:

a. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk mengimplementasikan

Manajemen Risiko secara menyeluruh dan mendorong peran APIP untuk

mewujudkannya;

b. Peningkatan kompetensi SDM APIP secara terus menerus melalui kegiatan

diklat/bimtek/workshop dan joint audit untuk mengatasi gap kompetensi dalam

pelaksanaan kegiatan pengawasannya;

c. Mengarahkan APIP dalam kegiatan pengawasannya memprioritaskan pada

area yang memiliki risiko tinggi;

d. Mendorong penggunaan Teknologi lnformasi dalam proses kegiatan

pengawasan APIP.


Pada Tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merencanakan APIP

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 sebanyak 3 APIP

Kabupaten/Kota yaitu Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Inspektorat

Kabupaten Lampung Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Mesuji.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

akan melakukan:

a. Meningkatkan anggaran pembinaan untuk melakukan bimbingan

teknis/Workshop terkait peningkatan kapabilitas SDM dan peningkatan mutu

pengawasan oleh APIP;

b. Peningkatan disiplin dan etos kerja SDM yang ada untuk itu dibutuhkan adanya

penyegaran dalam bentuk mengikut sertakan SDM pada kegiatan yang bersifat

peningkatan kompetensi;

c. Peningkatan koordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan APIP dalam

upaya peningkatan kapabilitas APIP secara terus menerus.

2.5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

IKK Jumlah Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 diukur dengan jumlah Pemerintah Provinsi dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP ≥ Level 3.

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebanyak 1 pemda, mencapai 100,00% dari target Tahun 2021 dengan skor 3,023.

Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 sebanyak 1 pemda diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui

a) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD sebanyak 1 kegiatan.

b) Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi sebanyak 1 kegiatan.

c) Workshop Manajemen Risiko sebanyak 1 kegiatan.

d) Workshop Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi sebanyak 1 kegiatan.

Realisasi Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 1 pemda telah mencapai 100,00%.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3” tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Pengawasan atas APP Nomor C.30 - Maturitas SPIP



1) Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemda terhadap Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi.

2) Workshop Manajemen Risiko dengan tujuan untuk untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemda terhadap Manajemen Risiko Pemda.

3) Workshop Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi

b) Pengawasan atas APP Nomor D.22 - Perencanaan dan Penganggaran APBD

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan tujuan untuk untuk menilai apakah program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menilai keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran



Jumlah Kab/ Kota

1. Sasaran program dan indikator sasaran program tidak dapat diukur secara objektif, tidak relevan dengan sasaran strategis OPD, tidak cukup untuk mencapai sasaran Strategis OPD, dan target program tidak memperhatikan perencanaan lebih tinggi

1 1

2. Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan tidak dapat diukur secara objektif, tidak relevan dengan sasaran program, tidak cukup untuk mencapai sasaran program OPD, dan target kegiatan tidak memperhatikan perencanaan lebih tinggi

1 1

3. Sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA OPD tidak relevan dengan sasaran kegiatan

1 1

4. Rincian belanja yang ada dalam rincian RKA OPD tidak relevan dengan indikator subkegiatannya

1 1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah memberikan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:






2.5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 diukur dengan jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebanyak 10 Kabupaten/Kota, mencapai 90,91% dari target Tahun 2021 sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 sebanyak 10 Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui:

a) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD sebanyak 1 kegiatan.

b) Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi sebanyak 4 kegiatan.

c) Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi sebanyak 1 kegiatan.

d) Workshop Manajemen Risiko sebanyak 1 kegiatan.

e) Workshop Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi sebanyak 1 kegiatan.

Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 Tahun 2021 sebanyak 10 Kabupaten/Kota apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 dengan jumlah realisasi sebanyak 10 Kabupaten/Kota, tidak mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalan Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Realisasi Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Tahun 2021

No Nama Pemda Realisasi Pemda Kab/Kota dengan

Maturitas SPIP ≥ Level 3

1 Kabupaten Pesawaran 3.083

2 Kabupaten Pringsewu 3.226

3 Kabupaten Tanggamus 3.023

4 Kabupaten Lampung Timur 3.000

5 Kabupaten Tulang Bawang 3.000

6 Kabupaten Tulang Bawang Barat 3.000

7 Kabupaten Lampung Selatan 3.083

8 Kabupaten Way Kanan 3.000

9 Kota Metro 3.128

10 Kota Bandar Lampung 3.060


Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 14 Kabupaten/Kota telah mencapai 71,43%.

Perkembangan realisasi Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 Tahun 2020 – 2021, dan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.6.

Gambar 3.6. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3” tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pengawasan atas APP Nomor C.30 - Maturitas SPIP


a) Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada 5 pemda, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu dengan tujuan pegawai pemda dapat melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaran SPIP Terintegrasi secara mandiri.

b) Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada 6 pemda, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pringsewu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemda terhadap Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi.

c) Workshop Manajemen Risiko pada seluruh pemda di Provinsi Lampung dengan tujuan untuk untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemda terhadap Manajemen Risiko Pemda.

d) Workshop Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada 14 pemda di Provinsi Lampung.


0

5

10

15

20202021

20222023

2024

Target (Jumlah Pemda) Realisasi (Jumlah Pemda)



Jumlah Kab/ Kota

1 Sasaran program dan sasaran kegiatan belum tercantum dalam dokumen perencanaan maupun dokumen penetapan kinerja

2 2

2 OPD belum menyusun pohon kinerja (cascading) sebagai penjabaran atas sasaran dan target pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD

1 1


a) Pemda agar merevisi penetapan kinerja sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 yang memuat sasaran program dan sasaran kegiatan masing-masing jabatan

b) Pemda menyusun pohon kinerja (cascading) sebagai penjabaran atas sasaran dan target pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD

2) Pengawasan atas APP Nomor D.22 - Perencanaan dan Penganggaran APBD

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD tahun 2021 yang dilakukan pada 2 pemda, yaitu Kabupaten lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk untuk menilai apakah program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menilai keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran



Jumlah Kab/ Kota

1. Sasaran program dan indikator sasaran program tidak dapat diukur secara obyektif, tidak relevan dengan sasaran strategis OPD, tidak cukup untuk mencapai sasaran Strategis OPD, dan Target program tidak memperhatikan perencanaan lebih tinggi

1 1

2. Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan tidak dapat diukur secara obyektif, tidak relevan dengan sasaran program, tidak cukup untuk mencapai sasaran program OPD, dan target kegiatan tidak memperhatikan perencaan lebih tinggi

1 1


3. Sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA OPD tidak relevan dengan sasaran kegiatan

1 1

4. Rincian belanja yang ada dalam rincian RKA OPD tidak relevan dengan indikator subkegiatannya

1 1






Upaya-upaya penting lainnya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain internalisasi, sosialisasi dan workshop penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Faktor penghambat capaian kinerja antara lain adanya pedoman baru terkait dengan penilaian Maturitas SPIP yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 7 April 2021 sehingga memerlukan waktu untuk menginternalisasikan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada pemerintah daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan proses internalisasi secara terus menerus dan melaksanakan sosialisasi/bimtek ke pemda.

2.5.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3

IKK Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 diukur dengan Pemda Kab/Kota yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI ≥

Level 3.

Belum ada Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3 pada Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sehingga capaian masih 0,00% dari target Tahun 2021 sebanyak 2 pemda Kabupaten/Kota

Belum adanya Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3 pada Tahun 2021 disebabkan dalam penilaian MRI sudah diintegrasikan dengan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sedangkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah masih dalam proses validasi rendal.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 6 Pemda Kabupaten/Kota capaian kinerja masih 0,00%.


Perkembangan realisasi Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 Tahun 2020 – Tahun 2021, dan perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target Tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.7.

Gambar 3.7. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Dari gambar 3.7. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 6 Pemda yang mencapai MRI ≥ Level 3

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3” tersebut antara lain melalui Pengawasan atas APP Nomor C.30 - Maturitas SPIP.


a) Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi dengan tujuan pegawai pemda dapat melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaran SPIP Terintegrasi secara mandiri.

b) Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemda terhadap Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi.

c) Workshop Manajemen Risiko dengan tujuan untuk untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemda terhadap Manajemen Risiko Pemda.

Faktor penghambat capaian kinerja antara lain adanya pedoman baru terkait dengan penilaian Maturitas SPIP yang sudah terintegrasi dengan MRI yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 7 April 2021 sehingga memerlukan waktu untuk menginternalisasikan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan proses internalisasi secara terus menerus dan melaksanakan sosialiasi/bimtek ke pemda

0

1

2

3

4

5

6

20202021

20222023

2024

Target (Jumlah Pemda) Realisasi (Jumlah Pemda)


2.5.6 Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

IKK Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa diukur dengan cara melakukan analisis perbandingan antara jumlah desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya. Indikator ini menunjukkan sejauh mana tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban

keuangan desa sesuai ketentuan.

Jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebanyak 2.412 Desa, mencapai 220,07% dari target Tahun 2021 sebanyak 1.096 Desa.

Jumlah desa yang menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebanyak 2.412 Desa diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui:

a. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebanyak 8 kegiatan

b. Workshop Hasil Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana desa untuk penanganan Covid 19 dan PPKM Mikro di desa sebanyak 2 kegiatan.

Realisasi Jumlah desa yang menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2021 sebanyak 2.412 Desa, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 dengan jumlah realisasi sebanyak 1.798 Desa, mengalami kenaikan sebanyak 614 Desa

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 1461 Desa telah mencapai 165,09 %.

Tabel 3.10.

Realisasi Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2021

No Nama Desa yang Menyusun laporan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Jumlah

(Desa)

1 Kab. Lampung Barat 131

2 Kab. Lampung Selatan 256

3 Kab. Lampung Tengah 299

4 Kab. Lampung Utara 232

5 Kab. Lampung Timur 263

6 Kab. Tanggamus 281

7 Kab. Tulang Bawang 147

8 Kab. Way Kanan 219

9 Kab. Pesawaran 144

10 Kab. Tulang Bawang Barat 93

11 Kab. Mesuji 105

12 Kab. Pringsewu 126


No Nama Desa yang Menyusun laporan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Jumlah

(Desa)

13 Kab. Pesisir Barat 116

Jumlah 2.412

Perkembangan realisasi Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2020 – 2021, dan perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.8. berikut.

Gambar 3.8. Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” tersebut antara lain melalui Pengawasan atas APP Nomor D. 28 - Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada 9 pemda, yaitu Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan diantaranya untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan peraturan-peraturan mengenai Dana Desa yang meliputi aspek ketepatan jumlah penyaluran Dana Desa; penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai Desa; dan tata kelola aset desa.


No Area of Improvement Jumlah Desa

Jumlah Kab/Kota

1. Adanya anggaran Dana Desa yang tidak sesuai Prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras

13 4

0

500

1000

1500

2000

2500

20202021

20222023

2024

Target (Desa) Realisasi (Desa)



Jumlah Kab/Kota

2. Anggaran untuk upah kegiatan padat karya tunai desa kurang dari 50% dari seluruh anggaran kegiatan

6 3

3. Kegiatan PBJ di Desa belum dilaksanakan sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019

28 7

4. Penatausahaan keuangan tidak tertib 13 5


1) Pemda agar melakukan evaluasi terhadap kesesuaian penganggaran Dana Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Menteri Desa dan PDTT, serta pemenuhan persentase PKTD minimal 50% untuk upah tenaga kerja.

2) Pemda agar menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 dan melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh desa di Kabupaten Mesuj

3) Kepala Desa agar memerintahkan Kaur Keuangan untuk segera menyusun dan melengkapi bukti-bukti pembelian atau pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa serta segera menyetorkan pajak yang telah dipungut atas kegiatan tersebut.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh semakin bertambahnya pemda yang menggunakan siskeudes online menjadi tiga pemda, yaitu Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan mendorong pemda untuk menggunakan Siskeudes secara online/ realtime yang terhubung dengan server

2.5.7 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

IKK Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes diukur dengan menghitung banyaknya APIP yang telah menerapkan aplikasi Siswaskeudes sebagai alat untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana APIP telah mampu melakukan pengawasan

keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes.

Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sampai Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebanyak 3 APIP, mencapai 300% dari target Tahun 2021 sebanyak 1 APIP Kabupaten/Kota

APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sebanyak 3 APIP Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui

1) Narasumber PKS Implementasi Aplikasi Siswaskeudes sebanyak 1 kegiatan.


2) Coaching Clinic Aplikasi Siswaskeudes sebanyak 1 kegiatan pada Inspektorat Lampung Utara.

3) Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat sebanyak 8 kegiatan.

Realisasi Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes Tahun 2021 sebanyak 3 APIP apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 dengan jumlah realisasi sebanyak 2 APIP Kabupaten/Kota, mengalami kenaikan sebanyak 1 APIP dengan rincian disajikan dalam Tabel 3.11.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 8 APIP Kabupaten/Kota telah mencapai 37,50%

Tabel 3.11. Realisasi Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Sampai dengan Semester I tahun 2021

No Nama APIP Pemda Realisasi Jumlah APIP yang

Mengimplementasikan Siswaskeudes (APIP)

1 Inspektorat Kabupaten Tanggamus 1

2 Inspektorat Kabupaten Pringsewu 1

3 Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang 1

Jumlah 3

Perkembangan realisasi Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes Tahun 2020 – 2021, dan perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.9. berikut.

Gambar 3.9. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Narasumber PKS Implementasi Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Kab. Pringsewu.

2) Coaching Clinic Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Lampung Utara.

01234

5

6

7

8

20202021

20222023

2024

Target (Jml APIP) Realisasi (Jml APIP)


3) Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Mesuji, Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan upaya untuk mendorong pemda agar memfasilitasi desa menggunakan siskeudes secara online

2.5.8 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

IKK Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan, yaitu sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai Tahun 2021 berdasarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebanyak 1 Desa, mencapai 20% dari target Tahun 2021 sebanyak 5 Desa.

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebanyak 1 Desa diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD melalui Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang sekaligus melakukan evaluasi tata kelola aset desa sebanyak 4 kegiatan dari 8 kegiatan Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai” tersebut antara lain melalui Pengawasan atas APP Nomor D.28 - Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada 4 pemda, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus daan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan diantaranya mengevaluasi Tata Kelola Aset Desa.



Jumlah Kab/Kota

1 Desa belum melaksanakan inventarisasi aset 4 1

2 Desa belum melakukan pencatatan aset desa secara tertib

4 1

3 Pengamanan aset desa secara fisik dan hukum belum memadai

10 3


1) Pemda agar melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tata Kelola Aset Desa kepada seluruh aparatur desa;


2) Sekretaris Desa sebagai pengelola aset tetap desa untuk menjalankan tata kelola aset tetap desa sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Aset Desa.

2.5.9 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3

IKK Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3 di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung diukur dengan Persentase BLUD dengan MRI ≥ Level 3, yaitu Jumlah BLUD yang berada pada maturitas MR Level 3 dibagi dengan jumlah BLUD yang dibina.

Tidak ada realisasi jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3 Tahun 2021, sehingga capaian masih 0,00% dari target Tahun 2021 sebanyak 1 BLUD.

Pada tahun 2020 tidak ada target dan realisasi jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 6 BLUD capaian masih 0,00%. Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3” tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pengawasan atas APP C-34 : BLU/BLUD

Aktivitas pengawasan penting yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu Pengawasan terhadap Maturitas Manajemen Risiko BLU/BLUD dalam penugasan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko tahun 2021 yang dilakukan pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko bagi BLUD untuk meningkatkan kinerja BLUD.



Jumlah Kab/ Kota

1 Evaluasi penyesuaian/melengkapi daftar risiko dan mitigasi risikonya, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran

1 1

2 Evaluasi atas Daftar Risk Assesment dengan melakukan analisis atas alternatif-alternatif solusi dalam mengatasi area yang mempunyai risiko yang tinggi pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

1 1

3 Penyesuaian atas Daftar Risk Assesment dengan 7 program kerja K3RS

1 1

4 Inventarisasi Daftar Risk Assesment dan tindak pengendalian atas risiko dan pola penerapannya pada proses Anggaran

1 1

5 Pengembangan pola evaluasi risiko melalui 7 program Kerja K3RS dan pola keuangan BLUD, Rencana Tindak (Action Plan) atas implementasi manajemen risiko pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

1 1



Jumlah Kab/ Kota

Kerja Rumah Sakit (K3RS) yang memiliki risiko dan dituangkan dalam Lembar Action Plan Rencana Tindak

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merekomendasikan untuk menyusun penerapan manajemen resiko berbasis sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain: 1. Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko Internal BLUD guna

Meningkatnya pemahaman bagi manajemen dan staf tentang konsep manajemen risiko;

2. Mendorong BLUD untuk menerapkan risk register yang telah disusun dalam perencanaan dan penganggaran;

3. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko secara berkala.

Faktor penghambat capaian kinerja tersebut adalah belum dilakukan penilaian untuk BLUD dengan MRI ≥ Level 3 karena berdasarkan pemetaan atas 34 infrastruktur MR, BLUD di Provinsi Lampung baru memiliki 1 infrastruktur saja yakni Struktur Organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 5 sebesar 105,66% melampaui target Tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp1.411.082.368,33 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp1.418.222.666,67 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 53 laporan atau 100,00% dari rencana sebanyak 53 laporan, serta OH sebanyak 4.707 OH atau 98,37% dari rencana sebanyak 4.785 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 5 sudah efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 96,13%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar dari capaian penggunaan OH sebesar 98,37%.

2.6 Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Pencapaian sasaran kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja diukur dengan menggunakan 8 indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:


Tabel 3.12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Tahun 2021

No Sasaran Kegiatan/IKK Satuan Target Realisasi Capaian

(%) Notifikasi

VI Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja


Skor Skala 100

75,00 85,53 114,04

6.2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Skor Skala 100

95,00 97,74 102,88


Persen 95,00 100,00 105,26


Nilai 80,00 90,00 112,50

6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100

80,00 84,83 106,04


Persen 100,00 100,00 100,00


Persen 65,00 94,92 146,03


Indeks Skala 100

75,00 89,92 119,89

Keterangan: = mencapai/ melampaui target; = belum mencapai target

Uraian kinerja atas 8 indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja adalah sebagai berikut:

2.6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja, sesuai dengan kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Target kinerja atas IKK ini pada Tahun 2021 sebesar 75 dari skor skala 100.

Sampai dengan Tahun 2021, Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB sebesar 85,53 atau mencapai 114,04% dari target Tahun 2021 sebesar 75.

Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja mengalami peningkatan sebesar 9,54 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar 75,99.

Perkembangan realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja tahun 2020 - 2021, dan perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.10 berikut.


Gambar 3.10. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Dari gambar 3.10. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja telah mencapai 108,27% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 dengan skor 79.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab untuk memonitor

implementasi pembangunan zona integritas; 2) Sosialisasi pedoman dan aturan terkait dengan pembangunan zona integritas. 3) Pemenuhan dokumen setiap aspek/elemen yang menjadi penilaian evaluasi

ZI menuju WBK

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas; 2) Memperbaiki SOP pelayanan; 3) Meningkatkan kompetensi pegawai; 4) Membuat inovasi agar pelayanan semakin terasa manfaatnya bagi

stakeholder.

2.6.2 Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)

IKK Skor IKPA Unit Kerja diukur dengan Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan.


Nilai Skor IKPA Unit Kerja sampai dengan Bulan November Tahun 2021 adalah 97,74 berdasarkan penilaian MonevPA aplikasi SPAN Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, sehingga capaian sebesar 102,88%.

75 75

7778

79

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Target Realisasi


Perkembangan realisasi Nilai Skor IKPA Unit Kerja Tahun 2020 – Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.11. berikut.

Gambar 3.11. Nilai Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Dari gambar 3.11. Nilai Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) telah mencapai 108,60% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 90.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Mengupayakan kesalahan 0% dalam pengajuan SPM. 2) Penyampaian LPJ Bendahara tepat waktu; 3) Penyampaian data kontrak tepat waktu; 4) Mengupayakan Realisasi anggaran di atas 95%; 5) Mengupdate rencana penarikan dana setiap triwulan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Realisasi anggaran diupayakan di atas 95%; 2) Lebih cermat dalam proses pengajuan SPM ke KPPN; 3) Mengurangi revisi DIPA; 4) Mengurangi deviasi Rencana Penarikan Dana

2.6.3 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri)

IKK Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri) diukur dengan Jumlah Laporan Keuangan yang diterbitkan sesuai SAP / Total Jumlah Laporan Keuangan x 100%.

Target kinerja atas IKK ini pada Tahun 2021 sebesar 95 Persen.

86

95

8889

90

97,96 97,74

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Skor IKPA Tahun 2020 s.d. 2024

Target Realisasi


Sampai dengan Tahun 2021, Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri) sebesar 100 Persen atau mencapai 105,26% dari target Tahun 2021.

Laporan Keuangan yang disusun sampai dengan Tahun 2021 adalah 4 buah laporan, yaitu Laporan Keuangan Tahun 2020 (unaudited), Laporan Keuangan Tahun 2020 (audited), Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 yang telah sesuai dengan SAP.

Realisasi Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP sama dengan dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 100%.

Perkembangan realisasi Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP Tahun 2020 - Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.12. berikut.

Gambar 3.12. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Dari gambar 3.35 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP telah mencapai 100,00% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 100 Persen.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Penyusunan Laporan keuangan selalu mengikuti aturan yang ada; 2) Peningkatan kompetensi pegawai yang menyusun laporan dengan mengikuti

pelatihan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi; 2) Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder terkait.

100

95

100 100 100100 100

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

2020 2021 2022 2023 2024

Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP

Target Realisasi


2.6.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)

IKK Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) diukur dengan Pengelolaan BMN Baik sesuai Form Penilaian Pengelolaan BMN. Penilaian dilakukan secara self assessment dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum.

Target kinerja atas IKK ini pada Tahun 2021 sebesar 80. Adapun kategori nilai pengelolaan BMN diukur sebagai berikut:

s.d. 60 : Kurang 61 s.d. 75 : Sedang 76 s.d. 90 : Baik

91 s.d. 100 : Memuaskan

Sampai dengan Tahun 2021, Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) adalah 90,00, dengan kategori Baik, sehingga capaian 112,50% dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.13.

Realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) Sampai dengan Semester I Tahun 2021

No Komponen Pengelolaan BMN Unit Kerja Nilai Keterangan

1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

100 Memuaskan

2 Pengadaan 75 Sedang 3 Penggunaan dan Pemanfaatan 100 Memuaskan 4 Pengamanan dan Pemeliharaan 75 Sedang 5 Pemindahtanganan 100 Memuaskan 6 Penghapusan dan Pemusnahan 75 Sedang 7 Penatausahaan 100 Memuaskan 8 Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian 100 Memuaskan

Rata-rata 90,00 Baik

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) sampai dengan Tahun 2021 adalah 90,00.

Realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) mengalami peningkatan sebesar 10 dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 80,00.

Perkembangan realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) Tahun 2020 - Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.13. berikut.


Gambar 3.13. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Dari gambar 3.13 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) telah mencapai 112,50% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 dengan skor 80.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Pengadaan BMN baru khususnya dalam rangka pencegahan penyebaran

Covid-19; 2) Melakukan rehabilitasi gedung kantor. 3) Pengadaan BMN baru khususnya untuk pegawai yang sudah Rusak Berat; 4) Memelihara sarana dan prasarana kantor secara rutin.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan: 1) Melakukan pemeliharaan BMN secara berkala. 2) Mengusulkan anggaran untuk pergantian sarana dan prasarana yang telah

Rusak Berat; 3) Menghapusbukukan BMN yang Rusak Berat dan nilai bukunya sudah nihil; 4) Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang di lingkungan BPKP maupun

Kementerian Keuangan.

2.6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja

IKK Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil

penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat)


Nilai SAKIP Unit Kerja Tahun 2021 adalah 84,83 (Kategori A dengan interpretasi Memuaskan) dari Hasil Penilaian Inspektorat BPKP atau mencapai 106,00% dari

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Target Realisasi


target Tahun 2021, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14. Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja

Tahun 2021

No Komponen Penilaian

SAKIP Bobot Kriteria Nilai

1 Perencanaan Kinerja 30 91,96 % 27,59 2 Pengukuran Kinerja 25 82,50 % 20,63 3 Pelaporan Kinerja 15 95,21 % 14,28 4 Evaluasi Internal 10 88,33 % 8,83 5 Pencapaian Sasaran/

Kinerja Organisasi 20 67,50 % 13,50

Hasil 100 84,83 % 84,83

Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 1.08 dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 83,75.

Perkembangan realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja Tahun 2020 – Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.14. berikut.

Gambar 3.14. Nilai SAKIP Unit Kerja

Dari gambar 3.14 Nilai SAKIP Unit Kerja telah mencapai 100,99 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 dengan skor 84.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan:

1) Reviu atas perencanaan strategis dengan memperhatikan perkembangan isu strategis BPKP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APP BPKP.

Target (Jumlah)

Realisasi (Jumlah)0

50

100

20202021

20222023

2024

Target (Jumlah) Realisasi (Jumlah)


2) Pemantauan kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan).

3) Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.

4) Membuat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (up dated performance).

5) Hasil pemantauan yang dilakukan, dijadikan dasar dalam memberikan reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

6) Dalam pengumpulan data kinerja akan dilakukan sinkronisasi data antara Renstra, Perkin, dan Rencana aksi.

2.6.6 Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit kerja)

IKK Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung diukur dengan Jumlah RTP yang sudah ditiindak lanjuti atas RTP tahun berjalan. Atas RTP tersebut telah diinput pada aplikasi Bewise.

Target kinerja atas IKK ini pada Tahun 2021 adalah 100 Persen.

Sampai dengan Tahun 2021, Penyelesaian RTP MR Unit Kerja adalah 100,00 Persen atau mencapai 100,00% dari target Tahun 2021.

Tabel 3.15. Realisasi Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja

Tahun 2021

No Komponen Penyelesaian RTP MR Unit

Kerja Jumlah Risiko

Keterangan

1 RTP yang terealisasi 47 Berdasarkan aplikasi Bewise 2 RTP Terjadwal. 47 Berdasarkan aplikasi Bewise

Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja 100,00

Perkembangan realisasi Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja Tahun 2020 – Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.11. berikut.


Gambar 3.15. Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja

Dari gambar 3.15. Persentase Penyelesaian RTP MR Unit Kerja telah mencapai 100,00%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1) Pembentukan Satgas MR yang melibatkan seluruh unsur Bidang dan Bagian Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

2) Sosialisasi terkait MR BPKP, baik dari intern Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun dari Biro MKOT;

3) Konsultasi terkait MR ke Biro MKOT

Faktor Penghambat Capaian Kinerja adalah belum semua bidang dan Bagian menginputRTP ke aplikasi Bewise. Untuk meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan monitoring RTP dan penginputan secara berkala di aplikasi Bewise.

2.6.7 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit kerja)

IKK Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) diukur berdasarkan penurunan dampak dan frekuensi atas risiko teridentifikasi.

Penurunan dampak dan frekuensi atas risiko teridentifikasi merupakan risiko yang termitigasi dari Risiko yang terdefinisi yang diinput pada aplikasi Bewise.

Target kinerja atas IKK ini pada Tahun 2021 sebesar 65 Persen.

Sampai dengan Tahun 2021, Persentase Efektivitas Pengendalian Intern adalah 94,92 Persen, sehingga tercapai 146,03% dari target Tahun 2021 sebesar 65 Persen, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.15 berikut.

Target (Persen)

Realisasi (Persen)0

50

100

20202021

20222023

2024



Tabel 3.16.

Realisasi Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Tahun 2021

No Komponen Efektivitas Pengendalian

Intern Jumlah Risiko

Keterangan

1 Risiko yang termitigasi 56 Berdasarkan aplikasi Bewise 2 Risiko yang terdefinisi 59 Berdasarkan aplikasi Bewise

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

94,92

Perkembangan realisasi Nilai Persentase Efektivitas Pengendalian Intern SPIP Unit Kerja Tahun 2020 - Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024, disajikan pada gambar 3.16. berikut.

Gambar 3.16. Nilai Persentase Efektivitas Pengendalian Intern SPIP Unit Kerja

Dari gambar 3.16. Nilai Persentase Efektivitas Pengendalian Intern SPIP Unit Kerja telah tercapai 146,03%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Melakukan penilaian dan update resiko; 2) Melaksanakan pengendalian resiko setiap pelaksanaan kegiatan.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja adalah kerjasama antar semua Pegawai dalam melaporkan dan memitigasi risiko pada massing-masing Bidang dan Bagian. Untuk meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan memonitor seluruh risiko yang terdefinisi, memitigasi risiko dan melaksanakan penginputan di aplikasi Bewise.

0

65

0 0 00

94,92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Persentase Efektivitas Pengendalian Intern SPIP Unit Kerja

Target Realisasi


2.6.8 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Perwakilan)

IKK Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) diukur diukur menggunakan survei layanan perwakilan untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan BPKP pada unit kerja stakeholders.


Pada Tahun 2021, Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) adalah 89,92 atau mencapai 123,17% dari target Tahun 2021, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.17 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Tahun 2021

No Komponen Penilaian Indeks

Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Skor Penilaian

1 Kualitas Layanan 91,67 2 Waktu Pelayanan 88,97 3 Integritas Pegawai 92,40 4 Penanganan Pengaduan 88,48

5 Sarana Prasarana 88,73 6 Prosedur Pelayanan 89,46 7 Etika Pelayanan 91,67 8 Kompetensi Pegawai 90,20 9 Inovasi 87,75 Jumlah 809,31 Rata-rata 89,92

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) sampai dengan Tahun 2021 adalah 89,92 berdasarkan survey yang dilakukan pada OPD pada pemerintah daerah se propinsi Lampung.

Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja mengalami peningkatan sebesar 108,41% dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 83,15.

Perkembangan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan Tahun 2020 - Tahun 2021, dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.17 berikut.


Gambar 3.17 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Dari gambar 3.17 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) telah mencapai 111,01% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 81.

Upaya-upaya penting dan Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu: 1) Melayani permintaan stakeholder dengan baik dan penuh tanggung jawab; 2) Bekerja dengan integritas dan dedikasi yang tinggi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan peningkatan kualitas layanan dengan membuat inovasi yang memudahkan stakeholder menerima pelayanan BPKP Lampung secara cepat dan berkualitas.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 6 sebesar 113,33% melampaui target Tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp18.772.691.727,00 atau 99,16% dari anggaran sebesar Rp18.836.007.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 100,00%, serta OH sebanyak 9.870 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 9.870 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 6 sudah efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,16%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar atau sama dengan dari capaian penggunaan OH sebesar 100,00%.

70 73 7680 8183,15

89,92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Mandiri

Target Realisasi


B. Kinerja Lainnya Tahun 2021

1. Kinerja Lain

Kinerja lain di luar yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut:


Tabel 3.18. Kinerja Lainnya

Tahun 2021

a. APD

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nama Penugasan

Realisasi Dana Realisasi SDM (OH)

PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

1.1 Nilai optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

1 Monitoring Capaian PAD Tahun 2021 se-Provinsi Lampung

- - - 38

2 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan OPAD Tahun 2019 s.d. Tahun 2021

- - - 57

3 Narasumber Sosialiasi dan Penyuluhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel wilayah Kabupaten Lampung Selatan

1.670.000 - - 1

4 Sosialisasi dan Penyuluhan pemungutan dan PEmbayaran Pajak Hotel dam Restoran di Kabupaten Pesisir Barat

6.098.000 - - 2


1 Evaluasi penyerapan anggaran dan PBJ Daerah Triwulan I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Prov. Lampung

- - - 38

2 Bimbingan Teknis Akuntabilitas Refocussing dan Realokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk Penanganan COVID-19 Tahun 2021 di Kabupaten Pesawaran

2.408.800 - - 38

3 Monitoring atas Refocusing Dana Transfer

untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah.

- - - 38

4 Bimbingan Teknis Evaluasi Perencanaan dan

Penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

9.600.980 - - 57

5 Monitoring Refocusing Dana Transfer Umum dan Realisasi Penggunaanya atas Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan untuk Penanganan COVID-19 Di Provinsi Lampung

- - - 57




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

6 Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah Triwulan III Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung

- - - 57

7 Asistensi Penyusunan Analisis Standar

Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021

- - - 57

2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

2.2 Jumlah KP yang diawasi 1 Pendampingan Program Pelayanan Kesehatan Gratis pada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

13.113.643 - - 38

2 Monitoring capaian PN3 dan PP1 Tata Kelola Kependudukan se Propinsi Lampung

10.191.000 - - 15

3 Monitoring Bantuan Sosial Tunai Bersumber APBD dan Monitoring Padat Karya Tunai Daerah se-Provinsi Lampung

- - - 35

4 Reviu Paket Pembuatan Jalan Setapak dan Paket Pembuatan Panggung Kesenian/Pertunjukan Danau Telogo Rejo

6.899.900 - - 57

5 Pengkomunikasian Hasil Reviu atas Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan Gedung Kesenian/Pertunjukan Danau Telogo Rejo pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019-2020

4.398.407 - - 15

6 Evaluasi atas pencapaian tujuan Program Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung Tahun 2021

15.065.088 - - 75

7 Narasumber kegiatan Workshop hasil Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk penanganan covid 19 dan PPKM Mikro di Desa pada Kabupaten Mesuji

26.387.500 - - 15




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

8 Sosialisasi pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di RSUD Sukadana

- - - 1

5 Meningkatnya Pengawasan

Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU


1 Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP Pemda Lampung Barat Tahun 2021 secara daring via Zoom

- 20

2 Bimbingan Teknis Implementasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

2.430.000 5

3 Bimbingan Teknis Penilaian SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

7.701.500 20

4 Bimbingan Teknis Penilaian Lanjutan SPIP Terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah

4.326.000 30

5 Diseminasi Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung

- - - 2

6 Bimbingan Teknis Penilaian SPIP Terintegrasi Lanjutan pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

- - 20

7 Evaluasi atas Hasil Penilaian SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

- - 38

8 Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung Tahun 2021

- - - 20




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

9 Asistensi Implementasi UAT CMS Simda Keuangan dengan Bank BNI pada Pemkab Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021

- - 20.334.464 20

10 Pendampingan integrasi Simda Perencanaan ke Simda Keuangan pada pemerintah kabupaten Tulang Bawang

- - - 38

11 Pendampingan perhitungan piutang Tahun 2020 melalui aplikasi simda keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu

- - - 20

12 Pendampingan migrasi data pada aplikasi SIMDA Perencanaan (Integrated) ke SIMDA Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Tulang Bawang Barat

- - - 38

13 Pendampingan migrasi data pada aplikasi SIMDA Perencanaan (Integrated) ke SIMDA Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Way Kanan

- - - 38

14 Pendampingan Mutasi, Penyusutan dan Penghapusan Aset dengan menggunakan aplikasi Simda BMD pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

- - - 38

15 Melayani Konsultasi terkait Penyusunan LKPD dengan Aplikasi SIMDA pada Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

- - - 75

16 Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan Simda Keuangan dan Simda BMD

- - 10.466.000 75

17 Pendampingan Penginputan Data APBD Ke dalam SIMDA Keuangan Versi 2.9.0.4 pada Kabupaten Pesisir Barat

- - 50




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

18 Asistensi Rekonsiliasi Aset Tetap dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020

- - 38

19 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 dan Perhitungan penyusutan BMD dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Metro

- - 57

20 Pendampingan penyusunanan LKPD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan Simda Keuangan dan Simda BMD

- - 75

21 Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021

- - 16.420.000 38

22 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Kab. Pesisir Barat menggunakan Simda Keuangan dan BMD

- - 17.370.000 49

23 Pendampingan Update BMD sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Kab. Pringsewu

- - 38

24 Pendampingan Update BMD sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Kab. Lampung Tengah

- - 38

25 Bimbingan teknis Mapping BMD menggunakan SIMDA BMD sesuai dengan Permendagri 108 Tahun 2016

1.835.900 - 12




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

26 Asistensi Penatausahaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 dan Troubleshooting SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

- - 95

27 Pendampingan Pemutakhiran Aplikasi Simda BMD versi terbaru (versi 2.0.7.11.R7) sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2021

7.622.441 - 38

28 Pendampingan Migrasi Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada Kota Metro dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD

- - 54

29 Pendampingan Perbaikan Saldo Awal Database SIMDA BMD dan Kertas Kerja Kapitalisasi Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabupaten Pesisir Barat dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD.

- - 55

30 Pendampingan Penyusunan Saldo Awal dan Pelaporan Keuangan TA 2020 melalui Aplikasi Simda Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mesuji

- 18.432.000 50

31 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD

- 7.980.000 50

32 Bimbingan Teknis Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

- 10.540.000 38

33 Fasilitasi Pengembangan Aplikasi SIMDA Pendapatan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Satgas SIMDA di Jakarta

- - 20




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

34 Workshop Penganggaran dan Penatausahaan Aplikasi SISTEM Informasi Managemen Daerah (FMIS) di Yogyakarta

31.585.188 - 20

35 Workshop Penganggaran dan Penatausahaan Aplikasi FMIS di Perwakilan BPKP Provinsi Bali

- - 20

36 Pendampingan Reviu LKPD dan LAKIP TA 2020 pada Pemda Pesisir Barat

- - 38


1 Bimbingan Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes di Kabupaten Lampung Selatan

- 2.920.000 38

2 Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

4.105.600 - 20

3 Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

- 6.412.500 20

4 Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

2.959.900 - 15

5 Narasumber PKS Implementasi Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Kab. Pringsewu

- 6.400.000 20

6 Coaching Clinic Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Lampung Utara

- - 20




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

7 Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus

- 6.440.000 12

8 Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

- 2.920.000 12

9 Bimbingan Teknis Pematangan Pelaksanaan Aplikasi Siswaskeudes Kabupaten Pringsewu secara daring melalui Aplikasi Zoom

- - 15


1 Evaluasi tata kelola aset desa pada Kabupaten Lampung Barat

- - - 56

2 Evaluasi tata kelola aset desa pada Kabupaten Mesuji

- - - 15

3 Monitoring Pengelolaan Aset Desa pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

- - - 12

TOTAL 150.698.347 0 134.336.464 2.316


b. Bidang AN

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK)

Nama Penugasan Realisasi Dana Realisasi SDM (OH)

Satuan PWK BPKP BPKP PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

1 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara atau Daerah

1 Audit Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Barang Habis Pakai Bersumber Anggaran BA-BUN Kementerian Kesehatan RI Dan DID Serta BTT APBD Provinsi Lampung pada RSUD Abdul Moeloek

- - 19.200.000

60

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK

1 Reviu Pengelolaan Optimalisasi Sisa Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Perkebunan Nusantara VII Periode Triwulan I Tahun 2021

- - 13.800.000

52

2 Joint Audit Tujuan Tertentu pada BLUD RSUD Mayjen HM Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 sampai dengan 2020

- - -

54

3 Evaluasi Layanan Air Minum Perpipaan Perkotaan pada Provinsi Lampung Tahun 2021

11.937.976 - -

57

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas

1 Evaluasi atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Produsen ke Lini IV pada Provinsi Lampung Tahun 2020 dan 2021 oleh PT Pupuk Indonesia

11.500.740 - -

55

2 Evaluasi atas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras dalam rangka PPKM Darurat Tahun 2021 pada Perum Bulog pada Provinsi Lampung

12.558.492 - -

82

3 Audit atas Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak Covid 19 pada Bank Rakyat Indonesia Wilayah Lampung

13.040.000 - -

94

4 Audit Subsidi Bunga/Subsidi Margin bagi Penerima Non Kredit Usaha Rakyat (Non KUR) dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Rakyat(PEN) pada Bank Tabungan Negara Wilayah Lampung

10.770.000 - -

94

2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

1 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

1 Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Triwulan I Tahun 2021

3.600.000 - -

35



(IKK)



1 2 3 4 5 6 7


2 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung Triwulan II Tahun 2021

9.825.448 - -

37

3 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung Triwulan IV Tahun 2021

7.777.724 - -

46

2 Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target

1 Survei Pendahuluan dalam rangka Pengawasan Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung

15.917.600 - -

87

2 Survey Pendahuluan Pengawasan Program Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung Tahun 2021

9.474.900 - -

58

3 Monitoring Program Smart Village pada Pemerintah Provinsi Lampung

8.890.552 - -

56

4 Evaluasi tata kelola pada Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung

11.925.800 - -

125

5 Monitoring Program Strategis Pembangunan untuk Program Smart Village pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021

6.989.752 - -

56

6 Monitoring dalam rangka Pengawasan Program Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung Tahun 2021

5.394.480 - -

57

- -


1 Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

1 Penilaian Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) pada PTPN VII Tahun 2020

- - -

100

2 Jumlah BUMD dengan tata kelola baik

1 Pendampingan dalam Rangka Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Job Description Pegawai PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung

- - 13.800.000

94

3 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

1 Koordinasi pengawasan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pada PDM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

13.055.500 - -

24

2 Workshop Penyusunan Lap Keuangan PDAM Berbasis SAK-ETAP

- - -



(IKK)



1 2 3 4 5 6 7

4 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

1 Narasumber dalam Bimbingan Teknis Persiapan Infrastruktur PPK BLUD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung

- - -

52

2 Workshop Teknis Penerapan PPK-BLUD pada RSUD dan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- - 4.214.000

6

3 Pendampingan Penerapan BLUD pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

- - -

36

4 Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan 2020 dan Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram

- - -

9

5 Coaching Clinic Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

- - -

35

6 Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun 2021 pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

- - 7.066.000

11

7 Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam rangka melengkapi dokumen RBA BLUD.

- - -

36

8 Melaksanakan Reviu Dokumen Persyaratan Administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pesawaran Tahun 2021

- - 12.078.500

42

9 Narasumber Workshop Persiapan Persyaratan Administratif BLUD pada RSUD Pesawaran Tahun 2021

- - -

5

10 Narasumber Workshop Penilaian BLUD pada RSUD Pesawaran Tahun 2021

- - -

3

11 Narasumber Workshop Evaluasi Penerapan PPK BLUD pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

- - -

6

12 Narasumber Penyusunan RBA Tahun Anggaran 2021 BLUD Puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat

- - -

9



(IKK)



1 2 3 4 5 6 7

13 Narasumber Kegiatan Workshop Persiapan PPK BLUD kepada 27 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Angkatan I dan II

- - -

80

14 Narasumber Kegiatan Workshop Implementasi Penatausahaan Keuangan BLUD dan Pembahasan Draft Peraturan Gubernur Fleksibilitas BLUD RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek

- - -

3

15 Narasumber Workshop Penyusunan Dokumen Administrasi BLUD Puskesmas Se-Kabupaten Mesuji Tahun 2021

- - -

2

5 Meningkatnya

Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

1 Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3

1 Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko pada PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat

10.550.000 15

2 Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko pada PDAM Pesawaran

9.723.520 52

2 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3

1 Evaluasi Kapabilitas SPI pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2020

5.400.000 57

178.332.484 -

70.158.500 1.782


c. Bidang Investigasi



PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

1.

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

1.1 Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien

1 Koordinasi Terkait Rencana Penugasan EHKP antara PT Semen Baturaja dengan PT Wahana Rahardja

9.350.177,00 - 10



1 Pelaksanaan Quality Assurance terhadap pelaksanaan EHKP dan Audit PH

- - 15



1 Koordinasi Pengawasan Keinvestigasian Hasil Pengawasan Represif yang ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan 3.490.000

-

- 8 4.2 Persentase hasil

Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

1 Melaksanakan Koordinasi Pengawasan ke Dinas Kesehatan Kota Metro

5.901.044 12

TOTAL 18.741.221,00 45


d. Bidang P3A



PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7


5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

1 Menyusun Atensi Hasil Pengawasan PBJ Bidang Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 pada Pemda di Provinsi Lampung

- - - 10

2 Ekspose Remidial PK APIP Level 3 Kabupaten

Tulang Bawang Barat dan Lampung Timur - - - 13

3 Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Audit Tematik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh APIP se Provinsi Lampung Bulan Januari 2021

- - - 7

4 Melakukan Survey Pendahuluan Program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya Provinsi Lampung

14.049.302 - 9.380.368

15

5 Penyusunan Risiko Bidang P3A -

- -

10

6 Mengikuti Workshop Pedoman Bimtek Penerapan JFA melalui Zoom Meeting.

-

- -

5

7 Bimtek Penyusunan Kertas Kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Evaluasi Risk Register (RR) OPD di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pencapaian Level 3 Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

25.260.000 - -

15

8 Bimbingan Teknis Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP dan Penyusunan IPMS Audit Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

-

- 11.088.000 17




PWK BPKP BPKP

PUSAT Mitra

1 2 3 4 5 6 7

9 Melaksanakan Joint Audit Ketaatan dan Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

- - 9.076.000 96

Total 39.309.302 - 29.544.368 188


2. Penghargaan / Apresiasi instansi lain

Penghargaan yang diterima oleh perwakilan BPKP Provinsi Lampung. pada

tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, sebagaimana dalam tabel 3.19.

Tabel 3.19. Daftar Penghargaan

NO.

NAMA PENGHARGAAN

INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI

PENGHARGAAN

TAHUN PENGHARGAAN

RINGKASAN SUBSTANSI

PENGHARGAAN

1 True Stars Excelent

BPKP Pusat 2021 5 Perwakilan BPKP Berkinerja Terbaik

2

Terbaik Ketiga Kinerja Bidang PPKD Tahun 2021

Deputi PPKD BPKP Pusat

2021 Kinerja Bidang PPKD Terbaik

3 Terbaik Ketiga Unit Berkinerja Terbaik

BPKP Pusat 2021 Top 3 Unit Berkinerja Terbaik Tahun 2021

4 Juara Harapan II Pembinaan APIP terbaik

BPKP Pusat 2019

Penilaian PPKD Award atas Kategori Pembinaan APIP terbaik

5 Juara I Lomba Inovasi SPIP

BPKP Pusat 2018 pengembangan Aplikasi Pengelolaan Risiko (SIGER)

6

Juara III Lomba Inovasi Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Pusat 2018

pengembangan Aplikasi Penilaian Kinerja Auditor (KILUAN)

7 Juara III Lomba Foto Pengawasan

BPKP Pusat 2018

Penghargaan atas foto artistik pelaksanaan tugas pengawasan BPKP

8 Peringkat I Peningkatan Kinerja Anggaran

KPPN Bandar Lampung

2018

Penilaian atas kinerja keuangan yg didasarkan pada 12 indikator penilaian pelaksanaan kegiatan keuangan

9 Juara III Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Publik Lampung

2018 Penghargaan atas pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan


NO.

NAMA PENGHARGAAN

INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI

PENGHARGAAN

TAHUN PENGHARGAAN

RINGKASAN SUBSTANSI

PENGHARGAAN

informasi publik

10 Penghargaan Pengelola Keuangan

KPPN Bandar Lampung

2017

Penilaian atas kinerja keuangan yg didasarkan pada 12 indikator penilaian

11 Terbaik ke-4 Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Publik Lampung

2017

Penghargaan atas pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik

12 Juara III Lomba Hias Kantor

BPKP Pusat 2017

13 Juara I Lomba Konservasi Energi

BPKP Pusat 2017

14

Juara I Pegawai Teladan tingkat Nasional kategori Adi Pelayanan Prima (non auditor)

BPKP Pusat 2016 Penghargaan atas pegawai non auditor yg bededikasi tinggi

15

Juara II Lomba Inovasi SPIP (Aplikasi Kwitansi)

BPKP Pusat 2016

Penghargaan atas inovasi aplilasi yg memudahkan pemantauan realisasi anggaran

16 Juara I Lomba Pemutkahiran content web site

BPKP Pusat 2016 unit kerja yg konten webnya paling up date

17

Juara I Penghargaan Penerapan Disposisi Elektronik melalui Aplikasi Lotus Note

BPKP Pusat 2016 Kekonsitenan mengimplementasikan disposisi elektronik


C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021 sebesar Rp22.435.265.493,00 atau terserap 99,61% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp22.523.622.000,00 Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel 3.19 sampai dengan tabel 3.21.

Tabel 3.20.

Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 menurut Jenis Belanja

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

1 Belanja Pegawai 15.349.491.000,00 15.302.385.083,00 99,69

2 Belanja Barang 6.680.391.000,00 6.644.662.310,00 99,47

3 Belanja Modal 493.740.000,00 488.218.100,00 98,88

Jumlah 22.523.622.000,00 22.435.265.493,00 99,61

Tabel 3.21.

Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 menurut program/ kegiatan

No Program/ Kegiatan/Klasifikasi Rincian

Output

Anggaran ((Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

I Program Dukungan Manajemen

18.836.007.000,00 18.772.691.727,00 99,66

1. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

18.836.007.000,00 18.772.691.727,00

Jumlah Program 18.836.007.000,00 18.772.691.727,00

II Program Pengawasan Pembangunan

3.687.615.000.00 3.662.573.766,00 99,32

1 Kegiatan Pengawasan Pembangunan di Seluruh Perwakilan

3.687.615.000.00 3.662.573.766,00

Jumlah program 3.687.615.000.00 3.662.573.766,00

Jumlah Total 22.523.622.000,00 22.435.265.493,00 99,61

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

menurut Sasaran Kegiatan

No Sasaran Kegiatan Anggaran (Ribu Rp) Realisasi (Ribu Rp) Capaian (%)

1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas

988.754.809,52 981.215.296,97 99,24


No Sasaran Kegiatan Anggaran (Ribu Rp) Realisasi (Ribu Rp) Capaian (%) Keuangan Negara/Daerah


459.284.666,67 456.208.662,10 99,33


541.653.000,00 539.465.965,00 99,60


27.969.9857,14 27.4601.473,60 98,18


1.418.222.666,67 1.411.082.368,33 96,13

6 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

18.836.007.000,00 18.772.691.727,00 99,16

Jumlah 22.523.622.000,00 22.435.265.493,00 99,61

.


IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2021

Dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung selama Tahun 2021 melaksanakan kegaitan yang

ditetapkan baik dalam Renstra Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun

2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) menyajikan capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selama Tahun 2021. Berbagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

maupun analisa kinerja.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

untuk Tahun 2021 mencapai hasil Sangat Baik, dengan skor 133,49%,

berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2021

No Tingkat Capaian Intepretasi Sasaran Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Di atas 85% Sangat

Baik 4 2 3 2 6 8

2 70% s/d 85% Baik

3 60% s/d 70% Cukup

4 Di bawah 60% Kurang 3

Total 4 2 3 2 9 8

a. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan

atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah masuk kategori Sangat Baik, dengan

rincian untuk 4 IKK, yaitu Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

(362,48%), Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi (126,85%), Nilai

efisiensi pengeluaran negara dan daerah (150,87%) dan Nilai penyelamatan

keuangan negara dan daerah (134,23%).





atas Pembangunan Nasional masuk kategori Sangat Baik, dengan rincian untuk 2

IKK, yaitu Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

(100,00%) dan Jumlah KP yang diawasi (200,00%).

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan

Usaha


atas Badan Usaha masuk kategori Sangat Baik, untuk 3 IKK, yaitu Jumlah BUMD

dengan kinerja sehat (100,00%), Jumlah BLUD dengan kinerja sehat (100,00) dan

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan (215,00%)..


Efektivitas Pengendalian Korupsi


atas Efektivitas Pengendalian Korupsi masuk kategori Sangat Baik, dimana 2 IKK

masing-masing capaiannya Sangat Baik yaitu Persentase hasil pengawasan

represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti (100%) dan Persentase hasil

Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti (100,00%).

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas

Pengendalian Intern K/L/P/BU


atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU masuk kategori Sangat Baik, dengan

rincian sebagai berikut:

1. Sangat Baik 6 IKK, yaitu Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥

Level 3 (100%), Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥

Level 3 (100%), Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

(100,00%), Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

(90,91), Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa (220,07%), dan Jumlah APIP yang Mengimplementasikan

Siswaskeudes (300,00%).


2. Kurang 3 IKK, yaitu Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 (0,00%), Jumlah

desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai (20,00%), dan Jumlah BLUD

dengan MRI ≥ Level 3 (0,00%).

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja masuk

kategori Sangat Baik, untuk 8 IKK, yaitu Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

(114,04%), Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja (102,88%), Persentase

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri) (105,26%),

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) (112,50%), Nilai SAKIP

Unit Kerja (106,04%), Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja) (100,00%),

Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja) (146,03%), dan Indeks

Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) (120,00%).

b. KESIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target, didukung antara lain:

1. Terhadap IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisi yaitu

Intensifnya penagihan yang dilakukan BPPRD yang disertai meningkatnya

kesadaran wajib pajak daerah setelah dilakukan sosialisasi dan

penyuluhan perpajakan;

2. Terhadap IKK Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi, yaitu

Peningkatan jumlah sampel objek pajak yang di evaluasi dalam OPAD dan

Dukungan BPPRD yang memberikan data objek pajak yang memiliki

potensi besar;

3. Terhadap IKK Nilai pengeluaran negara dan daerah yang efisien, yaitu

Melakukan upaya untuk peningkatan kualitas penugasan yang lebih baik,

dengan koordinasi antar bidang pengawasan terkait dalam proses pra

perencanaan maupun pelaksanaannya, Melakukan Koordinasi dengan

Bidang Pengawasan IPP, APD, Akuntan Negara dalam hal penugasan

strategis yang ada di wilayah Provinsi Lampung terkait antara lain Audit

Tujuan Tertentu/Audit Investigatif; Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan, Audit Klaim, maupun Audit Penyesuaian Harga, Melakukan

ekspose pendahuluan terkait kesiapan obyek pemeriksaan untuk dilakukan

Audit Penyesuaian Harga; Audit Klaim, dan Adanya Quality Assurance dan

koordinasi dengan BPKP Pusat Deputi Investigasi;

4. Terhadap IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah, yaitu

Optimalisasi Hari Pengawasan (HP) sebaik mungkin untuk menyelesaikan


tugas-tugas yang diberikan Rendal, Adanya Koordinasi antar bidang di

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Adanya Koordinasi antara Perwakilan

BPKP Lampung dengan Pihak Penyidik, Adanya Ekspose dengan Penyidik

terkait Surat Permintaan / Surat Pengaduan sebelum dilakukannya

penugasan / telaah, Mengupdate pengetahuan Pejabat Fungsional Auditor

terkait masalah tindak pidana korupsi melalui diklat dan diskusi bersama,

Adanya supervisi berjenjang dari atasan langsung terkait penugasan dan

pelaporan;

5. Terhadap IKK Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang

Diselesaikan, yaitu Adanya Koordinasi antar bidang di Perwakilan BPKP

Provinsi Lampung, Mengupdate pengetahuan Pejabat Fungsional Auditor

terkait masalah hambatan kelancaran pembangunan melalui diklat dan

diskusi bersama, dan Adanya supervisi berjenjang dari atasan langsung

terkait penugasan dan pelaporan;

6. Terhadap IKK Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi, yaitu Optimalisasi

Hari Pengawasan (HP) sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas

yang diberikan Rendal;

7. Terhadap IKK Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat, yaitu Melakukan

koordinasi dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

sebagai upaya penyehatan BUMD, Melakukan pelatihan, workshop

maupun bimbingan teknis tata kelola perusahaan yang baik, dan

Melakukan evaluasi peran BUMD dalam mendukung kegiatan prioritas

nasional penyediaan air minum perpipaan perkotaan yang layak dan aman;

8. Terhadap IKK Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat, yaitu Melakukan

koordinasi dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

sebagai upaya penyehatan BLUD, dan Melakukan pelatihan, workshop

maupun bimbingan teknis penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;

9. Terhadap IKK Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan, yaitu

Monitoring BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan, Updating

dan peningkatan pemahaman PFA terkait aplikasi SAKTI BUMDES,

Membuat aplikasi sederhana (user friendly) Sistem Informasi Akuntansi

BUMDes yang dapat diterapkan di BUMDes di Wilayah Provinsi Lampung,

Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Lampung dan Dinas

PMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung dalam rangka

peningkatan tata kelola keuangan BUMDes, dan Melakukan pelatihan tata

kelola keuangan dan SIA BUMDes pada BUMDes di Wilayah Provinsi

Lampung;


10. Terhadap IKK Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/

Ditindaklanjuti, yaitu Adanya Quality Assurance atas Laporan PKKN yang

dilakukan BPKP Pusat, Adanya supervisi berjenjang dalam penugasan,

Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan mitra investigasi

dalam penugasan terkait, dan Adanya forum diskusi tempat berbagi

pengalaman terkait pemberian keterangan ahli;

11. Terhadap IKK Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang

Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti, yaitu Melakukan koordinasi dan Quality

Assurance dengan BPKP Pusat, Adanya komunikasi yang baik dengan

mitra yang akan dilakukan sosialisasi, dan Pemahaman yang baik dari

Mitra atas pentingnya dalam mengelola risiko fraud;

12. Terhadap IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

dan IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3,

yaitu Kesiapan dari APIP Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas

APIP Level 2 Plus pada tahun sebelumnya untuk mencapai kapabilitas

APIP Level 3 pada Tahun 2021, dan Ketersediaan anggaran dan jumlah

SDM Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan bimbingan

teknis dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Level 3;

13. Terhadap IKK Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa, yaitu semakin bertambahnya pemda yang menggunakan

siskeudes online menjadi tiga pemda, yaitu Pemerintah Kabupaten

Pringsewu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Kabupaten

Tulang Bawang;

14. Terhadap IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja, yaitu Membentuk

satuan tugas yang bertanggung jawab untuk memonitor implementasi

pembangunan zona integritasi, Sosialisasi pedoman dan aturan terkait

dengan pembangunan zona integritas, dan Pemenuhan dokumen setiap

aspek/elemen yang menjadi penilaian evaluasi ZI menuju WBK;

15. Terhadap IKK Skor IKPA Unit Kerja, yaitu Mengupayakan kesalahan 0%

dalam pengajuan SPM, Penyampaian LPJ Bendahara tepat waktu,

Penyampaian data kontrak tepat waktu, Mengupayakan Realisasi

anggaran di atas 95%, dan Mengupdate rencana penarikan dana setiap

triwulan;

16. Terhadap IKK Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP,

yaitu Penyusunan Laporan keuangan selalu mengikuti aturan yang ada,

dan Peningkatan kompetensi pegawai yang menyusun laporan dengan

mengikuti pelatihan;


17. Terhadap IKK Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja, yaitu Pengadaan BMN

baru khususnya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,

Melakukan rehabilitasi gedung kantor, Pengadaan BMN baru khususnya

untuk pegawai yang sudah Rusak Berat, dan Memelihara sarana dan

prasarana kantor secara rutin;

18. Terhadap IKK Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit kerja), yaitu

Pembentukan Satgas MR yang melibatkan seluruh unsur Bidang dan

Bagian Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sosialisasi terkait MR BPKP,

baik dari intern Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun dari Biro

MKOT, dan Konsultasi terkait MR ke Biro MKOT;

19. Terhadap IKK Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit

kerja), yaitu Melakukan penilaian dan update resiko, dan Melaksanakan

pengendalian resiko setiap pelaksanaan kegiatan;

20. Terhadap IKK Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja

Perwakilan), yaitu Melayani permintaan stakeholder dengan baik dan

penuh tanggung jawab, dan bekerja dengan integritas dan dedikasi yang

tinggi.

c. KESIMPULAN FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Kinerja Tahun 2021 yang belum mencapai target, disebakan antara lain oleh:

1. Terhadap IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3,

yaitu adanya pedoman baru terkait dengan penilaian Maturitas SPIP yaitu

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 7

April 2021 sehingga memerlukan waktu untuk menginternalisasikan di

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun untuk mensosialisasikan

pedoman tersebut kepada pemerintah daerah

2. Terhadap IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3, yaitu adanya

pedoman baru terkait dengan penilaian Maturitas SPIP yang sudah

terintegrasi dengan MRI yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 7

April 2021 sehingga memerlukan waktu untuk menginternalisasikan di

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung maupun untuk mensosialisasikan

pedoman tersebut kepada pemerintah daerah;


3. Terhadap IKK Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3, karena berdasarkan

pemetaan atas 34 infrastruktur MR, BLUD di Provinsi Lampung baru

memiliki 1 infrastruktur saja yakni Struktur Organisasi;

d. KESIMPULAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2021

Kinerja Lain Tahun 2021 yaitu kinerja penting yang dihasilkan oleh BPKP

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam rangka mendukung capaian 28 IKK

yang tercantum dalam Renstra dengan realiasai keuangan untuk mendukung

Kinerja Lainnya sebesar Rp671.233.135,00 yang berasal dari DIPA BPKP

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar Rp407.649.435,00, dan dana mitra

sebesar Rp263.583.700,00 dengan realisasi SDM sebanyak 4.474 (OH).

e. Penghargaan/ Apresisasi instansi lain, yaitu:

1. Terbaik Ketiga Kinerja Bidang PPKD Tahun 2021

2. Terbaik Ketiga Unit Berkinerja Terbaik tahun 2021

3. Juara Harapan II Pembinaan APIP terbaik Tahun 2019

4. Juara I Lomba Inovasi SPIP tahun 2018

5. Juara III Lomba Inovasi Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2018

6. Juara III Lomba Foto Pengawasan Tahun 2018

7. Peringkat I Peningkatan Kinerja Anggaran Tahun 2018

8. Juara III Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

9. Penghargaan Pengelola Keuangan Tahun 2017

10. Terbaik ke-4 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017

11. Juara III Lomba Hias Kantor Tahun 2017

12. Juara I Lomba Konservasi Energi tahun 2017

13. Juara I Pegawai Teladan tingkat Nasional kategori Adi Pelayanan Prima

(non auditor) Tahun 2016

14. Juara II Lomba Inovasi SPIP (Aplikasi Kwitansi) tahun 2016

15. Juara I Lomba Pemutkahiran content web site tahun 2016

16. Juara I Penghargaan Penerapan Disposisi Elektronik melalui Aplikasi

Lotus Note tahun 2016


B. Rencana Tindak Tahun 2022

Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja di Tahun 2022,

sebagai berikut:

1. Terhadap IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisi akan

melakukan monitoring realisasi pencapaian PAD;

2. Terhadap IKK Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi, akan

melakukan monitoring terhadap pencapaian PAD secara berkala;

3. Terhadap IKK Nilai pengeluaran negara dan daerah yang efisien, Koordinasi

dengan Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat terkait Quality Assurance,

Pemutakhiran informasi terkait peraturan yang ada dalam Penyesuaian Harga,

Koordinasi dengan Bidang-bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terkait

proyek strategis yang ada di lampung, yang mempunyai potensi untuk

mengajukan eskalasi, Peningkatan kompetensi SDM dengan diklat penyesuaian

harga;

4. Terhadap IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah, yaitu

peningkatan kompetensi auditor sebagai upaya meng-update penugasan atas

perubahan kondisi yang ada, Supervisi berjenjang dalam penugasan Audit,

Koordinasi dan Quality Assurance dengan BPKP Pusat, dan Mengikutsertakan

pegawai di Bidang Investigasi dalam diklat Audit Investigatif;

5. Terhadap IKK Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang

Diselesaikan, yaitu Supervisi berjenjang dalam penugasan Audit, Koordinasi

dan Quality Assurance dengan BPKP Pusat, dan Mengikutsertakan pegawai di

Bidang Investigasi dalam diklat Hambatan Kelancaran Pembangunan.

6. Terhadap IKK Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi, akan melakukan

peningkatan kompetensi auditor sebagai upaya meng-update penugasan atas

perubahan kondisi yang ada;

7. Terhadap IKK Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat, akan melanjutkan upaya

yang dilakukan dalam tahun 2020 dan melakukan bimbingan teknis penerapan

aksi korporasi pada BUMD.

8. Terhadap IKK Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat, akan melanjutkan upaya

yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan menjajaki MoU dengan BLUD

Rumah Sakit dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan;

9. Terhadap IKK Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan, akan

melanjutkan upaya yang telah dilakukan di tahun 2021 serta menjajaki MoU


dengan Dinas PMD Provinsi Lampung dan Dinas PMD Kabupaten/Kota di

wilayah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan

BUMDes;

10. Terhadap IKK Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/

Ditindaklanjuti, akan Supervisi berjenjang dalam pelaksanaan penugasan dan

penulisan laporan, Selalu berkordinasi dengan penyidik terkait penugasan

pemberian keterangan ahli, dan Memberikan pelatihan terkait persidangan dan

bertukar pengalaman masalah persidangan;

11. Terhadap IKK Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang

Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti, akan melakukan Pemetaan terhadap daerah

yang belum dan telah dilakukannya sosialisasi / tindakan pencegahan / edukatif,

dan Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan fraud yang telah

diberikan;

12. Terhadap IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 dan IKK

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3, akan

Meningkatkan anggaran pembinaan untuk melakukan bimbingan

teknis/Workshop terkait peningkatan kapabilitas SDM dan peningkatan mutu

pengawasan oleh APIP, Peningkatan disiplin dan etos kerja SDM yang ada

untuk itu dibutuhkan adanya penyegaran dalam bentuk mengikut sertakan

SOM pada kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi, dan Peningkatan

koordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan APIP dalam upaya

peningkatan kapabilitas APIP secara terus menerus;

13. Terhadap IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3, akan

melakukan proses internalisasi secara terus menerus dan melaksanakan

sosialisasi/bimtek ke pemda;

14. Terhadap IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3, akan melakukan

proses internalisasi secara terus menerus dan melaksanakan sosialiasi/bimtek

ke pemda;

15. Terhadap IKK Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa, akan mendorong pemda untuk menggunakan Siskeudes

secara online/ realtime yang terhubung dengan server;

16. Terhadap IKK Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes, yaitu

akan melakukan upaya untuk mendorong pemda agar memfasilitasi desa

menggunakan siskeudes secara online;


17. Terhadap IKK Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3, akan melanjutkan upaya-

upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021;

18. Terhadap IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja, akan Menyusun rencana

kerja pembangunan zona integritas, Memperbaiki SOP pelayanan,

Meningkatkan kompetensi pegawai, dan Membuat inovasi agar pelayanan

semakin terasa manfaatnya bagi stakeholder;

19. Terhadap IKK Skor IKPA Unit Kerja, akan melakukan Realisasi anggaran

diupayakan di atas 95%, Lebih cermat dalam proses pengajuan SPM ke KPPN,

Mengurangi revisi DIPA, dan Mengurangi deviasi Rencana Penarikan Dana;

20. Terhadap IKK Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP, yaitu

Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi, dan

Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder terkait;

21. Terhadap IKK Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja, yaitu Melakukan pemeliharaan

BMN secara berkala, Mengusulkan anggaran untuk pergantian sarana dan

prasarana yang telah Rusak Berat, Menghapusbukukan BMN yang Rusak Berat

dan nilai bukunya sudah nihil, dan Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang di

lingkungan BPKP maupun Kementerian Keuangan;

22. Terhadap IKK Nilai SAKIP Unit Kerja, yaitu Reviu atas perencanaan strategis

dengan memperhatikan perkembangan isu strategis BPKP sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam APP BPKP, Pemantauan kemajuan capaian target

dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan), Setiap ada

deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, membuat

mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja

yang terbaru (up dated performance); Hasil pemantauan yang dilakukan,

dijadikan dasar dalam memberikan reward and punishment terhadap

keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dan Dalam

pengumpulan data kinerja agar dilakukan sinkronisasi data antara Renstra,

Perkin, dan Rencana aksi

23. Terhadap IKK Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit kerja), akan melakukan

monitoring RTP dan penginputan secara berkala di aplikasi Bewise;

24. Terhadap IKK Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit kerja),

akan melakukan memonitor seluruh risiko yang terdefinisi, memitigasi risiko dan

melaksanakan penginputan di aplikasi Bewise;


25. Terhadap IKK Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja

Perwakilan), yaitu akan melakukan peningkatan kualitas layanan dengan

membuat inovasi yang memudahkan stakeholder menerima pelayanan BPKP

Lampung secara cepat dan berkualitas.

KILAS PERISTIWA

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji

Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten Lampung Selatan

Penandatanganan Berita Acara Penilaian BLUD RSUD Pesawaran

Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lampung Selatan

Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Berbas dari Korupsi pada KPP Madya Bandar Lampung

Koordinasi Pengawasan dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1

Nilai optimalisasi Penerimaan Daerah yangTerealisasi

Rp (juta) 658,00 2.385,14 362,48 143.166.476,19 141.852.228,43 99,08 38 38 100,00

1.2Potensi Penerimaan Daerah yangdioptimalisasi

Rp (juta) 1.097,00 1.391,50 126,85 204.060.857,14 202.821.738,24 99,39 38 38 100,00

1.3

Nilai Efisien PengeluaranNegara dan Daerah

Rp (juta) 10.000,00 15.087,66 150,88 22.096.142,86 21.411.816,60 96,90 1.959 1.913 97,65

1.4Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Rp (juta) 13.000,00 17.449,99 134,23 619.431.333,33 615.129.513,70 99,31 3.930 3.732 94,96

193,61 988.754.809,52 981.215.296,97 99,24 5.965 5.721 95,91

2.1

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persen 80,00 80 100,00 9.651.000,00 9.635.836,60 99,84 150 150 100,00

2.2Jumlah KP yang diawasi

Kegiatan Prioritas

3 6 200,00 449.633.666,67 446.572.825,50 99,32 1.670 1.501 89,88

150,00 459.284.666,67 456.208.662,10 99,33 1.820 1.651 90,71

3.1Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

BUMD 1 1 100,00 175.044.375,00 174.298.749,17 99,57 448 448 100,00

3.2Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

BLUD 1 1 100,00 318.111.625,00 317.013.241,50 99,65 96 96 100,00

3.3Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

BUMDes 20 43 215,00 48.497.000,00 48.153.974,33 99,29 47 47 100,00

138,33 541.653.000,00 539.465.965,00 99,60 591 591 100,00

4.1

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Persen 100,00 100,00 100,00 14.751.000,00 14.744.845,00 99,96 128 128 100,00

4.2

Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

Persen 75,00 75,00 100,00 264.948.857,14 259.856.628,60 98,08 0 0 0,00

100,00 279.699.857,14 274.601.473,60 98,18 128 128 100,00

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha


2

3

4

JUMLAH SK 3

JUMLAH SK 4

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

LAMPIRAN I

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2021

TARGET DAN REALISASI OUTCOME, TARGET DAN REALISASI PENGGUNAAN SDM (OH) DAN DANA MENURUT SASARAN KEGIATAN

1

NoKinerja Tahun 2021 Keuangan SDM (OH)Indikator Kinerja

KegiatanSasaran Kegiatan


JUMLAH SK 2

JUMLAH SK 1

Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %No

Kinerja Tahun 2021 Keuangan SDM (OH)Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan

5.1Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Prov 1 1 100,00 - - 0,00 0 0 0,00

5.2

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Kab/kota 10 12 120,00 464.280.636,36 461.037.756,27 99,30 3.619 3.619 100,00

5.3Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Prov 1 1 100,00 39.860.800,00 39.372.872,80 98,78 55 55 100,00

5.4

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Kab/kota 11 10 90,91 59.791.200,00 59.059.309,20 98,78 306 249 81,37

5.5Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Kab/kota 2 0 0,00 157.422.515,15 157.182.971,70 99,85 114 114 100,00

5.6

Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Desa 1.096 2.412 220,07 559.095.333,33 557.187.961,00 99,66 516 511 99,03

5.7Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

APIP 1 3 300,00 16.396.000,00 16.090.447,00 98,14 20 18 90,00

5.8

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

Desa 5 1 20,00 89.719.181,82 89.571.082,36 99,83 140 126 90,00

5.9Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level

BLUD 1 0 0,00 31.657.000,00 31.579.968,00 96,13 15 15 100,00

105,66 1.418.222.666,67 1.411.082.368,33 96,13 4.785 4.707 98,37

6.1Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Skor Skala 100

75,00 85,53 114,04 70.411.000,00 67.275.380,00 95,55 1.645 1.645 100,00

6.2Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Skor Skala 100

95,00 97,74 102,88 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 1.316 1.316 100,00

6.3

Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)

Persen 95,00 100,00 105,26 66.390.000,00 66.340.152,00 99,92 987 987 100,00

6.4

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Nilai 80,00 90,00 112,50 551.791.000,00 546.214.387,00 98,99 987 987 100,00

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

5


6

JUMLAH SK 5

Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %No

Kinerja Tahun 2021 Keuangan SDM (OH)Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan

6.5 Nilai SAKIP Unit KerjaSkor Skala 100

80,00 84,83 106,04 39.310.000,00 39.119.844,00 99,52 658 658 100,00

6.6Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)

Persen 100,00 100,00 100,00 2.622.887.000,00 2.615.696.960,00 99,73 1.645 1.645 100,00

6.7Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)

Persen 65,00 94,92 146,03 63.727.000,00 63.659.921,00 99,89 987 987 100,00

6.8

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Indeks Skala 100

75,00 89,92 119,89 15.349.491.000,00 15.302.385.083,00 99,69 1.645 1.645 100,00

113,33 18.836.007.000,00 18.772.691.727,00 99,16 9.870 9.870 100,00133,49 22.523.622.000,00 22.435.265.493,00 99,61 23.159 22.668 97,88

Catatan: Realisasi Keuangan termasuk realisasi untuk kinerja lainnya

JUMLAH SK 6JUMLAH

SatuanRealisasi

2021Realisasi

2020Naik (turun)

Capaian 2021

Capaian 2020

Naik (turun) Target 2024% realisasi dari tahun

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1


Rp (juta) 2385,14 97,90 2.287,24 362,48 47,52 314,96 412,00 578,92

1.2

Potensi Penerimaan Daerah yangdioptimalisasi

Rp (juta) 1391,5 832,2 559,3 126,85 201,99 -75,14 686,00 202,84

1.3


Rp (juta) 15.087,66 901,05 14.186,61 150,88 80,24 70,64 1.868,00 807,69

1.4Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Rp (juta) 17.449,99 22.440,38 4.990,39- 134,23 82,73 51,50 51.982,00 33,57

2.1


Persen 80,00 75,00 5,00 100,00 100,00 0,00 85 94,12

2.2Jumlah KP yang diawasi

Kegiatan Prioritas 6 4 2 200,00 100,00 100,00 7 85,71

3.1Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

BUMD 1 3 -2 100,00 100,00 0,00 5 20,00

3.2Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

BLUD 1 2 -1 100,00 100,00 0,00 2 50,00

3.3Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

BUMDes 43 25 18 215,00 125,00 90,00 43 100,00

LAMPIRAN II


PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME, REALISASI PENGGUNAAN SDM DAN DANA

Kinerja

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

Kegiatan

1


2


3


SatuanRealisasi

2021Realisasi

2020Naik (turun)

Capaian 2021

Capaian 2020


2024

Kinerja


Kegiatan

4.1


Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100 100

4.2


Persen 75,00 75,00 0,00 100,00 107,14 -7,14 90 83,33

5.1

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Prov 1 1 0 100,00 100,00 0,00 1 100,00

5.2


Kab/kota 12 10 2 120,00 100,00 20,00 15 80,00

5.3Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Prov 1 1 0 100,00 100,00 0,00 1 100,00

5.4


Kab/kota 10 10 0 90,91 100,00 -9,09 15 66,67

5.5Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Kab/kota 0 N/A 0 0,00 0,00 0,00 6 0,00

5.6


Desa 2.412 1.798 614 220,07 187,50 32,57 80 3015,00

5.7

Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

APIP 3 2 1 300,00 200,00 100,00 8 37,50


5


4

SatuanRealisasi

2021Realisasi

2020Naik (turun)

Capaian 2021

Capaian 2020


2024

Kinerja


Kegiatan

5.8


Desa 1 N/A 1 20,00 0,00 20,00 561 0,18

5.9Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level

BLUD 0 N/A 0 0,00 0,00 0,00 6 0,00

6.1Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Skor Skala 100

85,53 82,17 3,36 114,04 109,56 4,48 79 108,27

6.2Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Skor Skala 100

97,74 97,96 -0,22 102,88 113,91 -11,03 90 108,60

6.3

Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)

Persen 100,00 100,00 0,00 105,26 100,00 5,26 100 100,00

6.4

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Nilai 90,00 80,00 10,00 112,50 100,00 12,50 80 112,50

6.5Nilai SAKIP Unit Kerja

Skor Skala 100 84,83 83,75 1,08 106,04 104,59 1,45 84 100,99

6.6Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)

Persen 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0 100,00

6.7

Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)

Persen 94,92 0,00 94,92 146,03 0,00 146,03 0 100,00

6.8

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Indeks Skala 100 89,92 88,97 0,95 119,89 127,10 -7,21 81 111,01

6Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Satuan Target Realisasi %Pagu(Rp)

Realisasi (Rp) %Target(OH)

Realisasi(OH)

%Efisien(7≥10)

Blm efisien (7<10)Efisien(7≥13)

Blm efisien (7<13)

2 3 4 5 67 =6/5

8 910

=9/811 12

13=12/11

14 15 16 17


Rekomendasi Hasil Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Laporan 1 1 100,00 143.166.476,19 141.852.228,43 99,08 38 38 100,00

Potensi Penerimaan Daerah yangdioptimalisasi


Laporan 1 1 100,00 204.060.857,14 202.821.738,24 99,39 38 38 100,00



Laporan 28 28 100,00 22.096.142,86 21.411.816,60 96,90 1.959 1.913 97,65

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara


Laporan 12 12 100,00 619.431.333,33 615.129.513,70 99,31 3.930 3.732 94,96

70 70 100,00 1.224.832.209,52 1.148.001.568,97 93,73 6.935 6.691 96,48 Efisien Efisien



Laporan 1 1 100,00 9.651.000,00 9.635.836,60 99,84 150 150 100,00

Jumlah KP yang diawasiRekomendasi Hasil Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Laporan 37 39 105,41 449.633.666,67 446.572.825,50 99,32 1.670 1.501 89,88

38 40 105,26 459.284.666,67 456.208.662,10 99,33 1.820 1.651 90,71 Efisien Efisien

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Perwakilan

Laporan 9 9 100,00 175.044.375,00 174.298.749,17 99,57 448 448 100,00

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat


Laporan 2 2 100,00 318.111.625,00 317.013.241,50 99,65 96 96 100,00

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan


Laporan 2 3 150,00 48.497.000,00 48.153.974,33 99,29 47 47 100,00

13 14 107,69 541.653.000,00 539.465.965,00 99,60 591 591 100,00 Efisien Efisien



Laporan 23 23 100,00 14.751.000,00 14.744.845,00 99,96 128 128 100,00



Laporan 9 9 100,00 264.948.857,14 259.856.628,60 98,08 0 0 0,00

32 32 100,00 279.699.857,14 274.601.473,60 98,18 128 128 100,00 Efisien Efisien



Laporan 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00



Laporan 26 26 100,00 464.280.636,36 461.037.756,27 99,30 3.619 3.619 100,00

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3


Laporan 1 1 100,00 39.860.800,00 39.372.872,80 98,78 55 55 100,00

JUMLAH SK 4

JUMLAH SK 3

JUMLAH SK 2

JUMLAH SK 1


138,33


100,00

3

4

1

1


193,61

2


150,00

LAMPIRAN III


TARGET DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT (RO), TARGET DAN REALISASI PENGGUNAAN SDM (OH) DAN DANA MENURUT SASARAN KEGIATAN

SDM Efisiensi Dana Efisiensi SDMSasaran Kegiatan

Rerata Capaian Saskeg

Rincian Output (RO)Kinerja RO Anggaran

IKK

Satuan Target Realisasi %Pagu(Rp)

Realisasi (Rp) %Target(OH)

Realisasi(OH)

%Efisien(7≥10)

Blm efisien (7<10)Efisien(7≥13)

Blm efisien (7<13)

SDM Efisiensi Dana Efisiensi SDMSasaran Kegiatan

Rerata Capaian Saskeg

Rincian Output (RO)Kinerja RO Anggaran

IKK



Laporan 6 6 100,00 59.791.200,00 59.059.309,20 98,78 306 249 81,37

Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3


Laporan 3 3 100,00 157.422.515,15 157.182.971,70 99,85 114 114 100,00



Laporan 13 13 100,00 559.095.333,33 557.187.961,00 99,66 516 511 99,03



Laporan 1 1 100,00 16.396.000,00 16.090.447,00 98,14 20 18 90,00



Laporan 2 2 100,00 89.719.181,82 89.571.082,36 99,83 140 126 90,00

Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level


Laporan 1 1 100,00 31.657.000,00 31.579.968,00 99,76 15 15 100,00

53 53 100,00 1.418.222.666,67 1.411.082.368,33 99,50 4.785 4.707 98,37 Efisien Efisien

Layanan Perkantoran Layanan 1 1 100,00 17.972.378.000,00 17.918.082.043,00 99,70 1.974 1.974 100,00

Layanan Umum Layanan 2 2 100,00 369.889.000,00 366.391.584,00 99,05 5.593 5.593 100,00

Layanan Sarana Internal Unit 30 30 100,00 203.790.000,00 202.308.100,00 99,27 987 987 100,00

Layanan Prasarana Internal

Unit 4 4 100,00 289.950.000,00 285.910.000,00 98,61 1.316 1.316 100,00

100,00 18.836.007.000,00 18.772.691.727,00 99,66 9.870 9.870 100,00 Efisien Efisien

22.759.699.400,00 22.602.051.765,00 99,31 24.129 23.638 97,97

JUMLAH SK 6


5 105,66

JUMLAH

JUMLAH SK 5

6Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

113,33

SatuanRealisasi

2021Realisasi

2020 Naik (turun) Realisasi%

capaian2021

%capaian

2020% Naik (turun) Capaian

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9 10=8-9 11

Nilai optimalisasi Penerimaan Daerah yang

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi

Laporan 1 0 1 100,00 0,00 100,00Potensi Penerimaan Daerah yangdioptimalisasi


Laporan 1 1 0 100,00 100,00 0,00



Laporan 28 6 22 100,00 100,00 0,00

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara


Laporan 12 11 1 100,00 91,67 8,33



Laporan 1 1 0 100,00 100,00 0,00

Jumlah KP yang diawasiRekomendasi Hasil Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Laporan 39 3 36 105,41 100,00 5,41

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat


Laporan 9 3 6 100,00 100,00 0,00

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat


Laporan 2 2 0 100,00 100,00 0,00

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan


Laporan 3 25 -22 150,00 125,00 25,00



Laporan 23 27 -4 100,00 100,00 0,00



Laporan 9 9 0 100,00 100,00 0,00



Laporan 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Kinerja RO

Sasaran Kegiatan Rincian Output (RO)


1

2Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional


3


4

Keterangan

LAMPIRAN IVPERBANDINGAN REALISASI RINCIAN OUTPUT (RO), REALISASI PENGGUNAAN SDM DAN DANA


SatuanRealisasi

2021Realisasi

2020 Naik (turun) Realisasi%

capaian2021

%capaian

2020% Naik (turun) Capaian

Kinerja RO

Sasaran Kegiatan Rincian Output (RO) Keterangan



Laporan 26 17 9 100,00 100,00 0,00

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3


Laporan 11

0 100,00100

0,00



Laporan 610

-4 100,00100

0,00

Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3


Laporan 3 3 0 100,00 100,00 0,00



Laporan 13 20 -7 100,00 100,00 0,00



Laporan 1 1 0 100,00 100,00 0,00



Laporan 2 0 2 100,00 0,00 100,00

Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level


Laporan 1 0 1 100,00 0,00 100,00

Layanan Perkantoran Layanan 1 1 0 100,00 100,00 0,00

Layanan Umum Layanan 2 N/A 2 100,00 0,00 100,00 Tidak ada target RO 2020

Layanan Prasarana Internal Unit 4 N/A 4 100,00 0,00 100,00 Tidak ada target RO 2020

Layanan Sarana Internal Unit 30 N/A 30 100,00 0,00 100,00 Tidak ada target RO 2020

Layanan Sarana Prasarana InternalLayanan N/A 1 0 0,00 100,00 -100,00 Tidak ada target RO 2021

Layanan Manajemen Organisasi Layanan N/A 1 0 0,00 100,00 -100,00 Tidak ada target RO 2021


6


5

Skor Level Predikat Skor Level Predikat Level Predikat Level Predikat

Pengelolaan

risikokorupsi

Penerapan

strategispencega

han

Penanganan

Kejadian

1 Provinsi Lampung 3,023 3 Terdefinisi 2,815 2 Berkembang 3 Integrated 2,844 Repeatable 2,744 1,37 0,91 0,462 Kota Bandar Lampung 3,060 3 Terdefinisi 2,394 2 Berkembang 3 Integrated 2,355 Repeatable 2,767 0,9 1,19 0,683 Kota Metro 3,128 3 Terdefinisi 3,063 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,513 Repeatable 2,616 1,06 1,08 0,484 Kab. Pringsewu 3,226 3 Terdefinisi 3,085 3 Terdefinisi 3 Integrated 3,100 Repeatable 3,000 1,44 1,08 0,485 Kab. Pesawaran 3,083 3 Terdefinisi 2,977 2 Berkembang 3 Integrated 2,848 Repeatable 2,923 1,41 1,06 0,466 Kab. Tanggamus 3,023 3 Terdefinisi 3,003 3 Terdefinisi 3 Integrated 3,162 Defined 2,848 1,38 0,99 0,487 Kab. Tulang Bawang 3,000 3 Terdefinisi 2,996 2 Berkembang 3 Integrated 2,773 Repeatable 2,838 1,42 1,01 0,418 Kab. Way Kanan 3,000 3 Terdefinisi 2,835 2 Berkembang 3 Integrated 2,869 Repeatable 2,862 1,39 1,06 0,419 Kab.Pesisir Barat 3,075*) 3 Terdefinisi 2,620 2 Berkembang 3 Integrated 2,313 Repeatable 2,616 1,06 1,08 0,48

10 Kab. Lampung Timur 3,000 3 Terdefinisi 2,865 2 Berkembang 3 Integrated 2,513 Repeatable 2,616 1,06 1,08 0,4811 Kab. Tulang Bawang Barat 3,000 3 Terdefinisi 2,942 2 Berkembang 3 Integrated 3,112 Defined 3,000 1,44 1,08 0,4812 Kab. Lampung Tengah 3,075*) 3 Terdefinisi 3,081 3 Terdefinisi 3 Integrated 3,001 Defined 2,538 1,10 0,95 0,4813 Kab.Lampung Barat 3,000*) 3 Terdefinisi 2,925 2 Berkembang 3 Integrated 2,513 Repeatable 2,616 1,06 1,08 0,4814 Kab. Lampung Selatan 3,083 3 Terdefinisi 2,877 2 Berkembang 2 Plus Infrastructure 2,869 Repeatable 2,336 1,26 0,76 0,3215 Kab.Mesuji 2,600 2 Berkembang 2,454 2 Berkembang 2 Plus Infrastructure 2,548 Repeatable 2,414 1,22 0,84 0,3516 Kab. Lampung Utara 2,338 2 Berkembang 2,572 2 Berkembang 2 Plus Infrastructure 2,508 Repeatable 2,680 1,26 0,95 0,47

Catatan*) Belum di QA Rendal1) Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

IEPK

Indeks

2) Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan metode baseline selain Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu yang merupakan hasil evaluasi penilaian mandiri yang skor finalnya masih dalam proses QA rendal

Skor MR dan IEPK pemda di dapatkan berdasarkan penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, kecuali Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandir (PM) maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang skor finalnya masih dalam proses QA rendal

LAMPIRAN VRINCIAN TINGKAT MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI, DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI PEMDA


No Nama Pemda

SPIP1) SPIP2) APIP MR

No Nama BUMDProv/

Kab/ KotaGCG Evaluasi Kinerja MR

EfektivitasSPI

KapabilitasSPI

IEPK

1 PD Tapis Pasar Berseri Bandar Lampung -Nilai 52,38 atau masuk kategori "Kurang"

- - - -

2 PDAM Pesawaran Pesawaran - Sehat Bimtek - - -

3 PDAM Way Rilau Bandar Lampung - Kurang Sehat -Level 2 Dengan Catatan

- -

4 PDAM Limau Kunci Lampung Barat - Kurang Sehat Bimtek - - -5 PDAM Way Agung Tanggamus - Kurang Sehat - - - -6 PDAM Tirta Jasa Lampung Selatan - Kurang Sehat - - - -

7 PDAM Way Sekampung Pringsewu - Kurang Sehat - - - -

8PDAM Way Tulang Bawang

Tulang Bawang - Sakit - - - -

9 PDAM Way Guruh Lampung Timur - Sakit - - - -

LAMPIRAN VIRINCIAN HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR, EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN,

KAPABILITAS SPI, DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BUMDPERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2021

No Nama BLUDProv/

Kab/ KotaGCG Evaluasi Kinerja MR

EfektivitasSPI

KapabilitasSPI

IEPK

1 RSUD Ragab Begawe Caram

Mesuji-

Kategori Baik dalam Kelompok A

- - - -

2 RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM

Lampung Selatan -

Kategori Sedang dalam Kelompok BBB

Bimtek- - -

LAMPIRAN VIIRINCIAN HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR, EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN,


KAPABILITAS SPI, DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BLUD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

JALAN BASUKI RAHMAT NOMOR 33 BANDAR LAMPUNG TELEPON (0721) 481550, 483129 FAKSIMILE (0721) 481550

EMAIL: [email protected] WEBSITE WWW.BPKP.GO.ID

laporan kinerja perwakilan bpkp provinsi

Documents