KONSEP APBN SYARIAH DALAM AL-AMWÂL FÎ DAWLAH AL-KHILÂFAH

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Qadim Zallum

(Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam)

Disusun oleh:

Firdauska Darya Satria

NIM: 2.215.2.012

PRODI EKONOMI SYARIAH

PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2015

KONSEP APBN SYARIAH DALAM AL-AMWÂL FÎ DAWLAH AL-KHILÂFAH

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Qadim Zallum

Oleh: Firdauska Darya Satria1

Email: firdauskadaryasatria88@gmail.com

ABSTRAK

Sistem ekonomi syariah hadir dengan mengedepankan prinsip Islam yang segala jenis

aturan dan praktiknya terikat dengan hukum-hukum syariah. Sejarah mengenai

pemerintahan Islam semenjak masa Nabi Muhammad saw, khulafaur rasyidin, hingga

Dinasti kerajaan Islam di abad pertengahan memunculkan konsep pengelolaan keuangan

negara yang berdasarkan prinsip Islam. Dalam pengelolaan kas negara, sistem

pemerintahan Islam identik dengan adanya Baitul Mal sebagai pusat pengumpulan kas

negara. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertambahan

jumlah harta yang dikelola oleh negara, organisasi dan administrasi yang rapi pada bidang

keuangna negara digunakan untuk menjamin eksistensi pemerintahan pada suatu negara.

Abdul Qadim Zallum merumuskan pemikiran mengenai perancangan APBN pada negara

dengan konsep syariah sebagai salah satu bentuk implementasi dari ekonomi syariah pada

dimensi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: ekonomi, syariah, baitul mal, APBN, pendapatan, pembelanjaan, negara.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu hal yang mutlak dalam setiap pemerintahan.

Rancangan anggaran pengelolaan sumber pemasukan dan pengeluaran negara menjadi salah

satu faktor penentu dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Di Indonesia,

anggaran tersebut dikenal sebagai APBN dan RAPBN2. Anggaran tersebut digunakan untuk

membiayai kebutuhan negara berupa gaji pegawai negeri, aparatur negara, pembangunan

infrastruktur, jaminan sosial, dan berbagai pengeluaran negara lainnya.

Selain anggaran pengeluaran dan belanja negara, sumber-sumber pemasukan yang digunakan

untuk memenuhi anggaran pengeluaran tersebut juga harus dirancang sedemikian rupa agar

pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Sehingga sumber-sumber pendapatan

1 Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. 2 APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara); RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara)

negara dapat dioptimalkan demi kepentingan masyarakat dan meminimalisir ketergantungan

dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Ekonomi syariah sebagai suatu disiplin ilmu, memiliki konsep pengelolaan harta yang

bersifat komprehensif secara makro maupun mikro ekonomi. Di bidang mikroekonomi,

ekonomi syariah seringkali dikaitkan dengan konsep transaksi yang berkembang pada

masyarakat dalam bentuk akad. Pada dunia modern, masyarakat umumnya mengenal produk-

produk finansial semacam mudharabah, musyarakah, ijarah, hiwalah, dan sebagainya yang

mencerminkan implementasi dari ekonomi syariah. Padahal ekonomi syariah juga memiliki

konsep yang dapat digunakan dalam mengelola sumber pendapatan dan pembelanjaan pada

suatu negara yang sesuai dengan Quran dan Hadits.

Salah satu buku yang ditulis oleh Abdul Qadim Zallum ialah Al-Amwâl fî Dawlah al-

Khilâfah, buku tersebut berisikan tentang konsep-konsep sumber pemasukan harta dan

pembelenjaan anggaran suatu negara berdasarkan konsep syariah. Dalam dunia modern

pembahasan tersebut dapat dianggap sebagai konsep rancangan APBN dengan sistem

khilafah. Sumber pemasukan berupa fai, kharaj, dan zakat3 merupakan beberapa sumber

utama dalam pemasukan negara. Selain pembahasan tentang sumber pemasukan, konsep

Baitul Mal menjadi kerangka dasar dalam mengelola keuangan negara. Selain itu juga

terdapat pemikiran mengenai pembagian sumber-sumber negara tersebut dalam membiayai

pembelanjaan negara berdasarkan beberapa kategori-kategori yang ditentukan berdasarkan

fungsinya.

B. PEMBAHASAN

a. Biografi Abdul Qadim Zallum4

Abdul Qadim Zallum merupakan Amir kedua pada organisasi Hizbut Tahrir. Lahir pada 1924

M di Palestina, wafat di Beirut pada 2004 M. abdul Qadim Zallum merupakan penerus dari

pendiri dan amir pertama dari Hizbut Tahrir, Taqiyudin Al-Nabhani. Abdul Qadir Zallum

3 Fai adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa adanya pertempuran aktual di medan perang (Ashker,.

Sedangkan Kharaj adalah pajak tanah yang dikenai bagi golongan non-muslim yang memiliki tanah di wilayah

negara muslim. 4 Lihat Website Hizbut Tahrir Indonesia http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-abdul-qadim-zallum-amir-

hizbut-tahrir-kedua/

merupakan salah satu pemikir dan pendakwah dalam bidang pemerintahan berdasarkan

konsep syariah. Beliau berasal darikeluarga yang dikenal luas dan terkenal relijius. Ayah

beliau adalah salah seorang dari para Hafizh Quran. Ayah dari Syaikh Zallum bekerja sebagai

guru pada masa Khilafah Utsmaniyyah.

Abdul Qadim Zallum tumbuh dan berkembang di kota al-Khalil hingga mencapai usia 15

tahun. Beliau menempuh pendidikand dasar di Madrasah al-Ibrahimiyah di al-Khalil.

Kemudian ayahnya memutuskan untuk mengirim Abdul Qadim Zallum ke al-Azhar untuk

mempelajari fiqh. Setelah genap berusia 15 tahun, Abdul Qadim Zallum dikirim ke Kairo,

yakni Universitas Al-Azhar pada 1939. Beliau memperoleh ijazah Pendidikan tinggi dari

universitas tersebut pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh Ijazah dalam bidang

peradilan, semacam ijazah doktor sekarang ini pada tahun 1949.

Selama perang Israel-Palestina, Abdul Qadim Zallum menghimpun para pemuda dan

kembali dari Mesir untuk berjihad di Palestina. Namun, ketika beliau kembali, perdamaian

telah diumumkan dan perang pun telah berhenti. Karenanya, Abdul Qadim Zallum tidak

berkesempatan berjihad di Palestina meski beliau telah bertekad untuk itu.

Di Universitas al-Azhar, rekan-rekan Abdul Qadim Zallum memanggilnya dengna sebutan

“al-Malik”, hal itu karena bilau sangat menonjol dalam pelajaran. Ketika kembali ke al-

Khalil pada 1949, Abdul Qadim Zallum bekerja pada bidang pengajaran. Abdul Qadim

Zallum diangkat menjadi guru di Madrasah Baitul Lahm selama beberapa tahun. Kemudian

pindah ke al-Khalil pada tahun 1951 dan bekerja sebagai guru di Madrasah Usamah bin

Munqidz.

Abdul Qadim Zallum bertemu dengan Taqiyudin Nabhani5 pada tahun 1952 lalu pergi ke al-

Quds untuk bergabung dengan Taqiyudin dan melakukan kajian serta berdiskusi seputar

masalah Hizbut Tahrir. Abdul Qadim Zallum tercatat sebagai anggota qyadah Hizb sejak

tahun 1956. Abdul Qadim Zallum merupakan seorang orator ulung sekaligus dicintai

masyarakat. Abdul Qadim Zallum menyampaikan kajian sebelum shalat Jumat di Masjid al-

5 Taqiyudin Nabhani adalah seorang ulama cendikiawan muslim pendiri Hizbut Tahrir, lahir di Palestina. Lihat

http://harmoko1924.blogspot.co.id/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html

Ibrahimi di ruang yang disebut al-Yusufiyah. Kajian itu dihadiri oleh banyak orang.

Kemudian beliau juga menyampaikan kajian setelah shalat Jumat di Masjid yang sama di

ruang yang disebut ash-Shuhn.

Ketika diumumkan rencana pemilu anggota parlemen pada tahun 1954, Abdul Qadim Zallum

mencalonkan diri di kota al-Khalil. Begitu juga pada tahun 1956. Akan tetapi, di kedua

pemilu itu Abdul Qadim Zallum tidak berhasil karena kecurangan berupa pemalsuan hasil

pemilu yang dilakukan oleh negara. Abdul Qadim Zallum pernah ditangkap dan dijebloskan

ke penjara Jafar ash-Shahrawi, yang terletak di suatu desa yang berbatasan dengan Desa

Ma’an di bagian selatan Yordania. Suatu penjara khusus yang diperuntukkan untuk tahanan

politik. Abdul Qadim Zallum menempati penjara tersebut selama beberapa tahun.

Abdul Qadim Zallum menjadi salah satu orang kepercayaan di Hizbut Tahrir. Taqiyudin

Nabhani sering mengutus Abdul Qadim Zallum untuk beberapa tugas besar. Abdul Qadim

Zallum lebih mengedepankan dakwah daripada keluarga, anak-anak, dan kenikmatan-

kenikmatan dunia yang berlimpah. Setelah wafatnya Taqiyudin Nabhani, Abdul Qadim

Zallum terpilih sebagai pimpinan Hizbut Tahrir sesudahnya dan mengemban amanah

tersebut hingga usia lebih dari 80 tahun.

b. Konsep APBN Syariah

Dalam Islam, selain sebagai sarana pemenuhan hajat hidup, harta dapat berfungsi sebagai

penyeimbang kehidupan sosial antar masyarakat (social balance) 6. Oleh karena itu harta

negara juga dapat diatur dan digunakan sesuai dengan konsep syariah untuk menjamin

keamanan dan ketentraman antar masyarakat. Sumber pendapatan keuangan publik di dalam

Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: (i) pendapatan ghanimah, (ii)

shadaqoh, (iii) pendapatan fai’7. Segala bentuk pengelolaan pendapatan dan belanja yang

dapat dikelola pada suatu negara dikenal dalam bentuk APBN.

6 Sramek, Ondrej. 2009. Islamic Economics: New Economic Paradigm, or Political Agenda?. Jurnal dalam

New Perspective on Political Economy Vol 5, Pp 137-167 7 Abu Ubayd, Kitab Al-Amwal,(Beirut:Dar Al- Kutub, 1986) hal. 21

Dalam pemikiran Abdul Qadim Zallum, konsep mengenai APBN Syariah bertumpu pada

optimasi tugas pokok dan fungsi dari Baitul Mal dalam menghimpun dan mengelola uang

negara. Dalam pandangan ekonomi modern, Baitul Mal dapat berfungsi sebagai suatu

institusi yang bertugas mengatur aset, devisa, sumber daya dan kekayaan negara sekaligus

sentral pengelola kebijakan perekonomian dan belanja suatu negara.

1. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari dua kata yaitu Bait (rumah) dan al-Mal (rumah). Baitul Mal

diidentifikasi sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan segala macam harta yang

menjadi pendapatan negara8. Baitul Mal dapat didefinisikan sebagai suatu institusi atau

lembaga yang bertugas untuk mengelola harta umat, baik berupa pendapatan maupun

pengeluaran negara yang dialokasikan untuk kepentingan umat.

Baitul Mal didirikan pertama kali setelah berakhirnya Perang Badar kala para sahabat

berselisih tentang pembagian ghanimah yang ditandai dengan turunnya Surat AL-Anfal9.

Pada awal kemunculan Baitul Mal di masa Rasulullah, meski terdapat beberap pencatat harta

yang ditunjuk oleh Rasulullah saw10 (dikelompokkan dalam beberapa kategori antara lain

pencatat ghanimah, harta zakat, harta hasil pertanian Khaibar, penulis hutang piutang, dan

keperluan irigasi), Baitul Mal belum memiliki tempat khusus atau pembagian-pembagian

tertentu untuk menjaganya sampai dengan di masa Khalifah Umar bin Khattab yang memulai

adanya pengarsipan, penempatan dan pembagian alokasi-alokasi dana yang dimiliki oleh

Baitul Mal. Mulanya, pencatatan terhadap Baitul Mal ditulis dalam bahasa Romawi11 sampai

dengan pada zaman khalifah Abdul Malik bin Marwan merubah kebiasaaan tersebut untuk

ditulis menggunakan tulisan dan bahasa Arab.

8 Editor. 19 Desember 2015. Baitul Mal diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal 9 QS Al-Anfal ayat 1. 10 Beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pencatat harta Baitul Mal ialah Mu’aiqib bin Abi

Fatimah ad-Dausiy, Zubair bin Awwam, Hudzaifah bin Yanan, Abdullah bin Rawahah, Mughirah bin

Syu’bahm serta Abdullah bin Arqam. Setiap sahabat memiliki tugas pencatatan terhadap sumber harta yang

berbeda-beda. 11 Pencatatan Baitul Mal secara modern terinspirasi dari ucapan Al-Warid bin Hisyam bin Mughirah tentang

bagaimana Raja-raja di daerah Syam mengatur administrasi kas negaranya,

Menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum, Baitul Mal sebagai suatu bentuk institusi

pengelola keuangan negara perlu dikelompokkan dalam beberapa bagian, baik pendapatan

maupun pengeluarannya.

a. Bagian pendapatan(bagian fai dan kharaj, bagian kepemilikan umum, bagian shodaqoh

dan zakat)

Beberapa jenis harta yang dapat digunakan oleh negara menurut Abdul Qadim Zallum

sebagai pendapatan negara ialah: ghanimah-fai-khumus, kharaj (unwah/paksaan dan

sulhi/damai), jizyah, sumber daya milik umum (sarana umum, harta yang dilarang dimiliki

individu, barang tambang dan mineral), ‘usyur12 (dari kafir dianggap sebagai bagian dari fai

dan kharaj), hadiah, harta terlarang pegawai dan denda, khumus rikaz dan barang tambang,

harta tanpa ahli waris, pajak (saat baitul mal kosong harta), zakat mal (ternak, buah,

pertanian, emas, dan perak, perdagangan, hutang, dan perhiasan.

Bagian pendapatan tersebut dibagi kedalam 3 kategori besar yang nantinya dari setiap

kategori terdapat beberapa seksi atau beberapa subkategori masing-masing. 3 kategori

tersebut ialah fai dan kharaj, harta milik umum, dan shodaqoh.

Pada kategori fai dan kharaj, terdapat beberapa subkategori yang menjadi sumber pendapatan

negara yang terdiri dari:

1. Kategori Ghanimah13 yang mencakup ghanimah, anfal, fai dan khumus

2. Kategori kharaj.

3. Kategori tentang tanah negara yang mencakup tanah dibebaskan secara paksa

(unwah), usyriyah, as-shawafi,

4. Kategori jizyah

5. Kategori fai

12 Usyur dapat berarti zakat tanah pertanian atau dapat juga diartikan sebagai pajak perdagangan (bea cukai).

Gusfahmi, Pajak Menurut Syari’ah,(Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007) 13 Ghanimah adalah harta rampasan perang. Pada zaman Rasulullah yang menjadi milik negara hanya seperlima

dari jumlah ghanimah yang biasa disebut khums, sisanya dibagikan kepada para sahabat yang ikut dalam

peperangan. Namun semenjak jaman Umar bin Khattab, ghanimah tidak lagi dibagikan kepada tentara perang

melainkan diberikan penuh kepada negara. Sedangkan para prajurit perang ditanggung hidupnya dengan

dibiayai oleh negara.

6. Kategoir pajak (dlaribah)

Pada kategori harta kepemilikian umum, terdapat beberapa subkategori yang menjadi sumber

pendapatan negara yang terdiri dari:

1. Minyak dan gas

2. Listrik

3. Pertambangan

4. Laut, sungai, perairan dan mata air

5. Hutan dan padang rumput gembalaan ternak

6. Tempat khusus yang diambil alih dan dipagari oleh negara

Pada kategori shodaqoh, terdapat beberapa subkategori yang menjadi sumber pendapatan

negara yang terdiri dari:

1. Zakat uang dan perdagangan

2. Zakat pertanian dan buah-buahan

3. Zakat ternak

Khusus untuk harta pemasukan yang berasal dari zakat, dibuatkan tempat khusus di Baitul

Mal yang peruntukkannya telah ditetapkan bagi pihak-pihak yang berhak berdasarkan Quran

dan terbatas pada delapan golongan14

b. Bagian belanja negara

Bagian belanja negara yang ditanggung oleh Baitul Mal ialah berbagai keperluan yang

mencakup pembiayaan umat dan berbagai keperluan yang menyangkut Baitul Mal itu sendiri.

Seperti halnya pada bagian pendapatan, bagian belanja atau pengeluaran pada Baitul Mal

juga memiliki beberapa kategori yang kedepannya terdapat subkategori masing-masing.

1. Kategori Darul Khilafah

a. Kantor khilafah

14 Delapan golongan yang telah ditetapkan oleh quran surat At-Taubah ayat : 60) yang terdiri dari orang fakir,

orang miskin, pengurus zakat, para muallaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan orang yang sedang

dalam perjalanan.

b. Kantor penasihat (musytasyaarin)

c. Kantor Mu’awin Tafwidl

d. Kantor Mu’awin Tanfidz

2. Kategori Mashlahih Daulah

a. Biro Amir Jihad

b. Biro para Gubernur

c. Biro para Qodi / Hakim

d. Biro Mashalih Daulah

3. Kategori santunan

4. Kategori Jihad

a. Biro Jihad,

b. Biro persenjataan (amunisi)

c. Biro industri militer

5. Kategori Penyimpan Harta zakat

6. Kategori penyimpanan Harta milik umum

7. Kategori Urusan Darurat Bencana

8. Kategori anggaran belanja negara, pengendali umum, dan badan pengawas

a. Al Muwazanah al-Ammah merupakan badan yang bertugas dalam menyusun

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

b. Al-Muhasabah al-Ammah merupakan badan yang bertugas memeriksa harta

negara dan realisasinya terhadap pihak-pihak yang berhak menerima.

c. Al-Muraqabah merupakan badan yang bertugas dan memeriksa segala harta dan

administrasi negara.

Dana ketika anggaran yang terdapat pada Baitul Mal tidak mencukupi pembelanjaan negara,

maka diperlukan dana tambahan yang berasal dari:

1. Pinjaman dari negara asing

2. Pemagaran atau proteksi terhadap penguasaan atas sebagian harta milik umum, baik

berupa minyak bumi atau barang tambang lainnya.

3. Menetapkan pajak kepada umat

Dalam pemikiran Abdul Qadim Zallum, terdapat beberapa sumber pendapatan lain yang

dapat dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan tambahan bagi Baitul Mal yeng berasal dari

Harta yang tidak sah15, berupa Suap, hadiah (gratifikasi), korupsi, dan denda atas pelanggaran

hukum.

c. Sistem mata uang dinar dan dirham16

Uang terdapat dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Poros utama yang menentukan

sistem mata uang dan pengaturannya di suatu negara adalah penentuan kesatuan mata uang

dasar yang dijadikan tolak ukur bagi jenis-jenis mata uang lainnya. Sistem mata uang yang

dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum ialah sistem mata uang yang tersusun dari satuan

logam emas maupun perak. Sedangkan sistem mata uang kertas merupakan mata uang yang

mencerminkan kepercayaan terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang

bertugas menjamin nilai mata uang kertas tersebut. Uang kertas tersebut haruslah dapat

ditukarkan dengan nilai mata uang logam emas atau perak dengan nilai yang dapat sebanding

dengan harga emas dan perak yang dipergunakan sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi.

Dalam pandangan Abdul Qadim Zallum, uang digunakan sebagai alat ukur harga suatu jasa,

pelayanan atau barang. Dirham dan dinar yang berasal dari logam mulia yang memiliki nilai

berharga dianggap dapat mewakili nilai intrinsik dari suatu produk perdagangan maupun

jasa.

Pencetakan mata uang dinar dan dirham dibedakan kedalam beberapa jenis tergantung dari

berat logam mata uang tersebut yang diukur dengan satuan mitsqal atau qirath mengikuti

standar yang pernah ditetapkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan17. Meski

demikian, Islam tidak menetapkan hanya satu macam alat tukar. Terdapat opsi lain selain

penggunaan mata uang yang dapat digunakan dalam aktivitas perdagangan dan jual beli.

Yaitu perdagangna menggunakan konsep barter antara barang dengan barang selama jual beli

dan perdagangan tersebut dilandasi oleh prinsip ridho. Dalam penggunaan emas dan perak

sebagai suatu barang bernilai yang dapat dianggap mewakili nilai intrinsik pada suatu barang

15 Dana tidak sah adalah dana yang diperoleh dengan cara menyimpang, seperti suap, korupsi, dan gratifikasi. 16 Dinar adalah mata uang logam yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang dari perak 17 Abdul malik bin Marwan adalah salah satu khalifah dari bani Umayyah setelah masa Khulafaur Rasyidin.

maka emas dan perak tidak perlu dicetak sebagai kepingan logam uang yang dapat digunakan

dalam aktivitas ekonomi apakah dicetak maupun tidak.

Standar ukuran Dinar dan dirham

4,25 gram emas = 1 dinar, 2,975 gram perak = 1 dirham = 7/10 mitsqal

No Tercetak Timbangan (gram) Keterangan

1 ¼ dinar 1,0625 Kadar minimal dipotongnya tangan

pencuri

2 ½ dinar 2,125 Jumlah yang dikeluarkan pada nishab

zakat

3 1 dinar 4,25 -

4 5 dinar 21,25 Setara dengan ¼ nishab zakat

5 10 dinar 42,5 Setara dengan ½ nishab zakat

6 20 dinar 85 Jumlah nishab zakat emas

Tabel 3.1 cetakan uang dinar mengikuti masa khilafah Islamiyah

No Tercetak Timbangan (gram) Keterangan

1 ½ dirham 1,4875 -

2 1 dirham 2,975 -

3 5 dirham 14,675 Jumlah yang dikeluarkan pada nishab

zakat

4 10 dirham 29,75 -

5 20 dirham 59,50 -

Tabel 3.2 cetakan uang dirham mengikuti masa khilafah Islamiyah

Uang tersebut lalu dicetak dalam beberapa satuan yang terdiri dari ¼ dinar, ½ dinar, 1 dinar,

5 dinar, 10 dinar dan 25 dinar. Satuan ¼ dinar merupakan satuan standar atau batas minimum

tangan seorang pencuri dipotong apabila terbukti melakukan pencurian terhadap barang yang

memiliki nilai seharga standar minimum tersebut.

Menurut Abdul Qadim Zallum, sistem mata uang emas dan perak mampu menjadi solusi

permasalahan mata uang di dunia, menghilangkan inflasi besar-besaran, mewujudkan

stabilitas nilai mata uang dan nilai tukar, serta mendorong kemajuang perdagangan

internasional.

Keistimewaan dari sistem mata uang emas dan perak:

1. Emas dan perak merupakan barang yang memerlukan eksplorasi dan penelitian

(penambangan).

2. Tidak menyebabkan terjadinya kelebihan mata uang secara tiba-tiba terhadap

peredaran mata uang di masyarakat.

3. Menjaga neraca keuangna dengan cara memperbaiki neraca defisit pembayaran

internasional.

4. Mata uang yang nilainya tidak dapat dikontrol oleh negara asing

5. Mampu memelihara kekayaan emas dan perak masing-masing negara

Adapun menurut Abdul Qadim Zalum, ada beberapa cara untuk kembali menggunakan

kaedah mata uang emas dan perak, yaitu:

1. Menghentikan pencetakan mata uang kertas.

2. Memberlakukan kembali mata uang emas dalam aktivitas perdagangan

3. Menghilangkan syarat-syarat yang membelenggu impor dan ekspor emas

4. Menghilangkan aturan-aturan yang menghalangi pemilikan emas, kontrol atas

pergerakan emas, jual beli emas, dan interaksi penggunaan emas.

5. Menghilangkan aturan yang menghalangi adanya mata uang pokok di dunia,

menciptakan persaingan bebas antara mata uang, sehingga diperoleh harga yang

stabil dengan mata uang lainnya dan terhadap mata uang emas, tanpa campur tangan

dunia internasional untuk menaik turunkannya.

C. KESIMPULAN

Konsep APBN syariah yang diperkenalkan oleh Abdul Qadim Zallum merupakan

implementasi dari fungsi Baitul Mal secara lebih komprehensif dalam sistem keuangan suatu

negara. Baitul Mal dapat menjadi institusi sentral yang mengatur perekonomian dan moneter

suatu negara dengan mengadaptasikan nilai-nilai syariah dalam mengatur Pemasukan dan

Pengeluaran belanja suatu negara yang sesuai dengan konsep Islam. Segala bentuk

pemasukan dan pengeluaran ditujukan sebagai suatu maslahat terhadap jaminan kesejahteran

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu segala bentuk Sumber Daya yang terdapat

pada suatu negara haruslah dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi

kepentingan negara.

Dalam bidang moneter, konsep APBN Syariah menawarkan sistem mata uang yang berbasis

emas dan perak yang dapat menjamin stabilitas nilai tukar mata uang dan daya beli dari uang

tersebut. Hal ini karena emas dan perak merupakan barang berharga yang memiliki nilai

intrinsik yang stabil. Nilai emas dan perak dapat digunakan sebagai alat tukar meskipun tidak

dicetak dalam bentuk logam mata uang dan dapat dipergunakan untuk aktivitas perdagangan

yang diakui oleh dunia internasional. Sistem mata uang emas dan perak juga dapat mengatasi

inflasi yang terjadi besar-besaran di beberapa negara karena karakteristik yang dimiliki oleh

emas dan perak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Zallum, Abdul Qadim. 2008. Sistem Keuangan Negara Khilafah (Al-Amwâl fî Dawlah al-

Khilâfah). Jakarta. HTI Press..

Zaeni. 2012. Seri Buku Pintar Ekonomi Islam; Sejarah Ekonomi Islam Masa Rasulullah dan

Khulafaurrasyidin; Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah,

El-Ashker, Ahmed and Rodney Wilson. 2006. Islamic Eceonomics: A Short History.

Netherland: Brill.

Pamungkas, Wahyu Heru. Usyur dan Jizyah dalam ekonomi syariah. Jurnal pada Sekolah

Tinggi Ilmu Syariah. Kebumen.

Ubayd, Abu. 1986. Kitab Al-Amwal, Beirut: Dar Al- Kutub,

Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syari’ah, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa

Editor.19 Desember 2015. Baitul Mal diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal