KEBIJAKAN LINGKUNGAN PEMERINTAH

INDONESIA PASCA KTT COPENHAGEN

DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM REDD

ABSTRAKSI

Perubahan iklim saat ini sedang melanda dunia. Hal ini

adalah masalah bersama yang penting dan harus segera

dicari solusinya. Para tokoh dunia melalui berbagai

macam perjanjian kerjasama internasional, di mulai dari

KTT Bumi di Rio de Janeiro, Protokol Kyoto sampai KTT

Iklim Warsawa dan yang baru di gelar KTT Iklim

(Conference of the Parties/COP) 19 di Bonn, mencoba

mencari solusi yang tepat untuk dapat keluar dari

permasalahan ini. Dalam perundingan perubahan iklim di

Copenhagen ada dua topik besar yang dibahas oleh para

pihak yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim., dan

REDD adalah inisiatif dalam mitigasi perubahan iklim.

Dalam bahasa Indonesia REDD biasa disebut pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Menurut

studi yang dilakukan oleh Stern(2007) untuk kerajaan

Inggris, dengan mengurangi deforestasi saja, kita bisa

segera mengurangi emisi karbon dengan cara yang hemat

biaya. Hal inilah yang mendorong dimasukkannya skema

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest

Degradation) dalam skema penanggulangan perubahan iklim

tanpa mengesampingkan kontra yang sedang terjadi. Maka

diperlukan kebijakan- kebijakan dari pemerintah untuk

merealisasikan program ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga

saya dapat menyelesaikan paper dengan judul “Kebijakan

Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca KTT Copenhagen

Dalam Implementasi Program REDD”.

Pada kesempatan ini perkenankan penyusun mengaturkan

ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan mendukung penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, makalah ini masih jauh

sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat penulis harapkan sebagaii koreksi

diri.

Ponorogo, 16 Juni 2014

Santinah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................i

ABSTRAKSI......................................ii

KATA PENGANTAR.................................iii

DAFTAR ISI.....................................iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang........................1

B. Rumusan Masalah.......................2

C. Tujuan Penulisan......................3

D. Manfaat Penulisan.....................3

E. Tinjauan Pustaka......................3

BAB II PEMBAHASAN

A. REDD..................................5

B. Cara Kerja REDD.......................6

C. Kebijakan REDD di Indonesia...........15

D. Hambatan REDD.........................18

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.............................20

B. Saran..................................20

DAFTAR PUSTAKA.................................22

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pemanasan global diperkirakan akan menyebabkan

perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya

permukaan air laut, meningkatnya intensitas

fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan

jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat

pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya

hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya

berbagai jenis hewan. Maka berawal dari konferensi

di Rio de Janeiro 1992, telah disepakati tentang

konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan

iklim(UNFCCC). UNFCC adalah sebuah konvensi yang

bertujuan mencapai stabilisasi konsentrasi gas

rumah kaca di atmosfer pada tingkat tertentu yang

menghindari ancaman antropogenik yang berbahaya

bagi sistem iklim (Gas yang dikendalikan adalah

metan, nitrogen

oksida, dan karbon dioksida).

Ada dua upaya nasional dan internasional dalam

upaya menangani global warmning yaitu dengan

adaptasi perubahan iklim dan mitigasi. Adaptasi

ialah upaya meminimalisir dampak yang telah

terjadi, serta mengantisipasi resiko sekaligus

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat

perubahan iklim. Sedangkan mitigasi ialah usaha

untuk mengurangi gas rumah kaca sehingga dapat

memperlambat laju pemanasan global. Upaya mitigasi

harus mengutamakan pengurangan emisi dari

penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara

industri. Meskipun pengaruhnya relatif kecil,

kegiatan penanaman pohon untuk menyerap karbon

juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, untuk mengurangi 20 persen dari

emisi yang berkaitan dengan hutan, kita memerlukan

pendekatan konservasi yang baru dan lebih efektif.

Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah REDD,

reducing emissions from deforestation and forest

degradation (pengurangan emisi dari deforestasi

dan degradasi hutan). Ide ini berbeda dengan

kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena

dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk

konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di

hutan.

Pada negosiasi UNFCC(United Nations Framework

Convention on Climate Change ), Hasilnya untuk

REDD masih belum lengkap. Meskipun beberapa

kemajuan sudah dibuat, namun kelemahan-kelemahan

penting masih terjadi terutama mengenai kesesuaian

target. Dimana dalam COP ke15 di Copenhagen telah

meneguhkan sebuah tonggak. Inilah perjanjian

internasional pertama yang merekomendasikan bahwa

sumber pendanaan perlu dikumpulkan untuk mendukung

REDD-plus. Australia, Perancis, Jepang, Norwegia,

Inggris dan Amerika Serikat telah menawarkan paket

bantuan sebesar 3,5 triliun USD untuk persiapan

REDD. Perjanjian tersebut juga menerangkan

beberapa poin teknis yang dapat menyediakan

dukungan yang dibutuhkan oleh negara-negara yang

berminat untuk bergabung segera. Di samping itu

telah disepakati penyediaan pendanaan jangka

panjang (long- term finance) yang menyatakan

negara maju berkomitmen untuk memobilisasi dana

negara berkembang 100 miliar dolar AS jika

melakukan aksi mitigasi pengurangan emisi.

Pada konferensi tingkat tinggi perubahan iklim COP

19 di Warsawa, Polandia pada tanggal 11-23

November 2013, telah mencapai kesepakatan tentang

program batuan dana bagi negara-negara miskin

untuk mengatasi emisi akibat perusakan hutan.

B.Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka

perumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana potensi hutan yang dimiliki

Indonesia dalam tinjauan skema REDD.

2. Apa saja kebijakan pemerintah Indonesia dalam

upaya mengimplementasikan skema REDD dalam

sektor kehutanan di Indonesia.

C.Tujuan PenelitianDilihat dari rumusan permasalahan di atas, maka

dapat simpulkan tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui Bagaimana potensi hutan yang

dimiliki Indonesia dalam tinjauan skema REDD.

2. Mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam

upaya mengimplememtasikan skema REDD dalam

sektor kehutanan di Indonesia.

D.Manfaat PenelitianManfaat dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang

pentingnya menjaga lingkungan agar

keseimbangan siklus alam tetap terjaga.

2. Menambah pengetahuan tentang hubungan

internasional dalam mengatasi masalah

perubahan iklim.

3. Menambah pengetahuan tentang kesepakatan

internasional tentang perubahan iklim

E.Tinjauan Pustaka1. Pemanasan Global

Pemanasan global adalah menaiknya suhu rata-rata

permukaan bumi. Suhu rata-rata global pada

permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C

(1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan

suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-

20. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan

menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti

naiknya permukaan air laut, meningkatnya

intensitas fenomena cuaca yang ekstrem, serta

perubahan jumlah dan pola presipitasi.

2. Pengertian Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan efek dari adanya

pemanasan global. Perubahan iklim adalah

perubahan jangka panjang dalam distribusi pola

cuaca secara statistik sepanjang periode waktu

mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini

bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-

rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca

rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca

ekstrem yang semakin banyak atau sedikit.

Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu

atau dapat terjadi di seluruh wilayah Bumi.

3. Penyebab Terjadinya Perubahan Iklim

Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai

aktivitas manusia seperti ekstraksi bahan bakar

fosil skala besar (batubara, minyak bumi dan gas

alam), perubahan pemanfaatan lahan (pembukaan

lahan untuk penebangan kayu, peternakan dan

pertanian) serta konsumerisme. Saat pengambilan

dan penggunaan sumberdaya ini, gas rumah kaca

dilepas secara besar-besaran ke atmosfir.

BAB II

PEMBAHASAN

A.REDD/ Reducings Emissions From

Deforestations And Degradations

REDD singkatan dari Reducing Emissions from

Deforestation and Forest Degradation, merupakan

suatu mekanisme global yang bertujuan untuk

memperlambat perubahan iklim dengan memberikan

kompensasi kepada negara berkembang untuk

melindungi hutannya. Skema ini mulai menjadi

perdebatan yang hangat sejak Papua Nugini dan

Kosta Rika menjabarkan proposal pengurangan emisi

deforestasi pada diskusi perubahan iklim pada

tahun 2005.

Indonesia maju untuk memperjuangkan REDD pada COP

13 di Bali 3-14 Desember 2007, di mana ide

tersebut telah berkembang dengan mengikutsertakan

isu ‘degradasi hutan’. Berbagai usul penambahan

isu tentang agroforestri dan pertanian juga

muncul. REDD berkembang lebih jauh lagi -- tanda

‘plus’ di belakangnya menambahkan konservasi dan

pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan

dan penghutanan kembali, serta peningkatan

cadangan karbon hutan. Dengan cepat REDD+ menjadi

faktor penting dalam berbagai negosiasi

internasional karena dianggap sebagai salah satu

cara paling murah untuk memperlambat laju

perubahan iklim. Modelnya menuruti prinsip “common

but differentiated responsibility”, di mana negara

maju, yang menghasilkan banyak emisi dalam proses

industrialisasi dan untuk menopang gaya hidup,

menyediakan dana dan teknologi untuk negara

berkembang sebagai bentuk komitmen mengurangi

dampak emisi karbon mereka. Nantinya, dana ini

akan berfungsi sebagai kompensasi bagi negara-

negara yang kehilangan pendapatan karena telah

menghentikan pengeksploitasian hutan. Guna

memperlancar program ini, dimana dalam KTT

Perubahan Iklim di Warsawa tahun 2013 telah

mencapai terobosan baru dengan menyepakati program

batuan dana bagi negara-negara miskin untuk

mengatasi emisi akibat perusakan hutan.

B.Cara Kerja REDD

Pengurangan emisi atau ‘deforestasi yang

dihindari’ diperhitungkan sebagai kredit. Jumlah

kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu

dapat dijual di pasar karbon internasional.

Sebagai alternatif, kredit yang diperoleh dapat

diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk

untuk menyediakan kompensasi finansial bagi

negara-negara peserta yang melakukan konservasi

hutannya. Skema REDD memperbolehkan konservasi

hutan untuk berkompetisi secara ekonomis dengan

berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memicu

deforestasi.

Daratan indonesia seluas 190.994 ha, dari total

itu 70%nya adalah kawasan hutan. Mencakup kawasan

yang begitu luas—terutama didorong kesadaran di

bumi kita saling terkait dan tidak peduli batas

negara—hutan Indonesia menjadi perhatian seluruh

dunia. Dengan besarnya luas hutan yang dikelola,

hutan Indonesia selalu menjadi isu penting, bukan

saja bagi kepentingan dalam negeri, tetapi juga

kontribusinya sebagai paru-paru dunia. Indonesia

menjadi negara partisipan dan berdampingan dengan

36 negara lainnya yang akan mengikuti program

REDD.

Deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan

gambut merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca

di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia menjadi

salah satu pelopor dimasukkannya skema REDD ,

yaitu mekanisme untuk memberikan kompensasi kepada

negara berkembang yang melindungi hutannya.

Tabel Proyek REDD Di IndonesiaProyek REDD+ di Indonesia (Pembaruan data Oktober 2010)

Strategies: AF: Reforestation, AD: Avoided

deforestation,

Adg: Avoided degradation, RS: Restoration

Nama Proyek Propinsi Lembaga yang

terlibat

Tu

ju

an

Doku

men

terk

ait

Proyek REDD

Ekosistem

Leuser

Aceh Global

EcoRescue /

Government of

Aceh

AD http

://

eco-

resc

ue.c

omPengurangan

emisi karbon

Aceh Pemerintah

daerah

AD

,

http

://

dari

deforestasi di

Ekosistem Ulu

Masen - Proyek

dengan manfaat

berlipat tiga

Propinsi

Aceh, Carbon

Conservation,

FFI

Ad

g

www.

clim

ate-

stan

dard

s.or

gKemitraan hutan

dan perubahan

iklim di

Kalimantan

Kalimanta

n Tengah

Kemitraan

antara

Pemerintah

Australia dan

Pemerintah

Indonesia.

Mitra

pelaksana

terdiri dari

CARE, BOS,

Wetlands

International

AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

ausa

id.g

ov.a

u

Area konservasi

Katingan :

Proyek tahap

akhir lahan

gambut global

Kalimanta

n Tengah

Starling

Resources

AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

fore

stcl

imat

ecen

ter.

org

Lamandau Kalimanta

n Tengah

RARE /

YAYORIN /

Clinton

Foundation

AD

,

Ad

g,

RS

http

://

rare

cons

erva

tion

.orgREDD di Taman

Nasional

Sebangau

Kalimanta

n Tengah

WWF /

Sebangau

National Park

RS

,A

D

http

://

fore

stcl

imat

ecen

ter.

orgProyek

penyelamatan

keanekaragaman

hayati Rimba

Raya

Kalimanta

n Tengah

Infinite

Earth /

Orangutan

Foundation

International

AD

,

Ad

g,

RS

http

://

www.

infi

nite

-

eart

h.co

mTaman Nasional

Meru Betiri

Jawa

Timur

ITTO /

Lembaga riset

kehutanan dan

AD

,

Ad

http

://

www.

pembangunan

(Forestry

Research and

development

Agency

(FORDA))

g,

RS

itto

.int

Proyek Aksi

(untuk)

Iklim/program

karbon hutan,

Kabupaten

Berau,

Indonesia

Kalimanta

n Timur

TNC / ICRAF /

Sekala /

University

Mulawarman /

Winrock Int'l

/ University

of Queensland

AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

law.

harv

ard.

eduGlobal Green di

Kalimantan

Timur

Kalimanta

n Timur

Global Green AD

,

Ad

g,

RS

http

://

www.

glob

algr

een.

co.i

dHutan Lestari

untuk Orangutan

Kalimanta

n Timur

PT. RHOI

(Restorasi

Habitat

Orangutan

Indonesia)

formed by BOS

AD

,

Ad

g

http

://

oran

guta

n.or

.id

Kutai Barat,

HKM: Heart of

Borneo

Kalimanta

n Timur

WWF AD http

://

asse

ts.w

wfid

.pan

da.o

rgProyek

pencegahan

deforestasi

Malinau

Kalimanta

n Timur

GER / PT

Inhuntani

II / Malinau

Regency / KfW

/ FFI /

District

Governemnt /

GTZ /

Tropenbos

International

/ Global Eco

Rescue /

Borneo

Tropical

Rainforest

Foundation

Ad

g

http

://

fore

stcl

imat

ecen

ter.

org

FORCLIME -

proyek

percontohan

Kalimanta

n Timur

KfW, GTZ,

MoF, GFA,

district

AD

,

Ad

http

://

www.

Malinau government,

provincial

government

g,

RE

DD

+

forc

lime

.org

FORCLIME -

proyek

percontohan

Malinau

Kalimanta

n Timur

KfW, GTZ,

MoF, GFA,

district

government,

provincial

government

AD

,

Ad

g,

RE

DD

+

http

://

www.

forc

lime

.org

Menuju

terwujudnya

mitigasi

perubahan iklim

melalui

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

berbasis

komunitas

(Towards

Enabling

Mitigation of

Climate Change

Through

Promotion of

Nusa

Tenggara

Timur

KYEEMA

Foundation/

AusAID/ Yasan

Peduli

Sanlima

(SANLIMA)/

Yayasan Timor

Membangun

(YTM)

AD http

://

www.

kyee

mafo

unda

tion

.org

Community-Based

Economic Growth

(TEBE

Project ))Proyek

kerjasama

Korea-Indonesia

untuk adaptasi

dan mitigasi

perubahan iklim

di sektor

kehutanan

Nusa

Tenggara

Barat,

Lombok

Tengah

KIPCCF -

KOICA

AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

koic

aind

ones

ia.o

rg/

pres

s-

rele

ase/

89-

kore

a-

and-

indo

nesi

a-

comm

enceGorontalo:

pembentukan dan

pengelolaan

Gorontalo Gorontalo

University /

YANI -

AD http

://

darw

Taman Nasional

Nantu

Yayasan Adudu

Nantu

Internasional

in.d

efra

.gov

.ukInisiatif nilai

karbon di

Berbak

Jambi ZSL / DEFRA /

LIPI / Berbak

National Park

/ US Fish and

Wildlife

Service

AD http

://

stat

ic.z

sl.o

rgKemitraan

karbon hutan

Sumatra

Jambi Partnership

between

Australian

and

Indonesian

governments

- http

://

www.

aler

tnet

.orgPengelolaan

berkelanjutan

dari Hutan

Poigar: REDD di

Sulawesi Utara

Sulawesi

Utara

ONF

International

/ Green

Synergies

AD

,

RS

,

AF

http

://

www.

plan

et-

acti

on.o

rgPendanaan

berkelanjutan

untuk manfaat-

Papua New Forests

Asset

Management /

AD http

://

www.

manfaat karbon PT Emerald

Planet

newf

ores

ts.c

om.a

uKampar Ring -

model

pembangunan

berkelanjutan

berdasarkan

pengelolaan

lahan gambut

yang

bertanggung

jawab

Riau APRIL AD

,

Ad

g,

RS

http

://

www.

apri

lasi

a.co

m

Proyek

percontohan

REDD di Tesso

Nilo

Riau WWF AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

apri

lasi

a.co

mCagar alam

karbon Kampar

Riau APP, Carbon

Conservation

AD http

://

www.

asia

pulp

pape

r.co

m Proyek

percontohan

REDD di Merang

(Merang REDD

Pilot Project

(MRPP))

Sumatera

Selatan

GTZ AD

,

Ad

g,

RS

http

://

mera

ng-

redd

.orgAvoided

Conversion of

the Danau

Siawan-Belida

peat swamp

forest

Kalimanta

n Barat

PT. Wana

Hijau

Nusantara in

collaboration

with Fauna &

Flora

International

/BioCarbon

Group Pte.

Limited

AD

,

Ad

g,

RS

http

://

wana

hija

unus

anta

ra.b

logs

pot.

com/Rehabilitasi

hutan rawa

gambut Sungai

Putri di

Ketapang,

Kalimantan

Kalimanta

n Barat

FFI/

Macquarie

Bank

AD

,

Ad

g,

RS

http

://

www.

faun

a-

flor

a.or

g

Pusat karbon

komunitas di

Kalimantan

Barat

Kalimanta

n Barat

FFI/ David

and Lucile

Packard

Foundation

AD

,

Ad

g,

RS

http

://

www.

faun

a-

flor

a.or

gFORCLIME -

proyek

percontohan

Kapuas Hulu

Kalimanta

n Barat

KfW, GTZ,

MoF, GFA,

district

government,

provincial

government

AD

,

Ad

g,

RE

DD

+

http

://

www.

forc

lime

.org

Habitat di

Mamuju

Sulawesi

Barat

PT Inhutani I AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

keep

theh

abit

at.c

omProyek

restorasi

ekosistem

Global Green

Sumatera

Barat

Global Green AD

,

Ad

g,

http

://

www.

glob

RS

,

AF

algr

een.

co.i

dProyek

restorasi

ekosistem

Global Green

Sumatera

Barat

Global Green AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

glob

algr

een.

co.i

dProyek

restorasi

ekosistem

Global Green

Sumatera

Barat

Global Green AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

glob

algr

een.

co.i

dProyek

restorasi

ekosistem

Global Green

Sumatera

Barat

Global Green AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

glob

algr

een.

co.i

dProyek

restorasi

ekosistem

Global Green

Sumatera

Barat

Global Green AD

,

Ad

g,

RS

,

AF

http

://

www.

glob

algr

een.

co.i

d

C.Kebijakan REDD Di Indonesia

Diawali dengan pembentukan Indonesian Forest-

Climate Alliance (IFCA), pemerintah mengundang

partisipasi berbagai pihak untuk mencermati

rancang bangun REDD. Kelompok ini kemudian

merumuskan perlunya kerangka kebijakan yang

terkait dengan:

(i) penentuan tingkat emisi acuan,

(ii) strategi penggunaan lahan,

(iii) pemantauan,

(iv) mekanisme keuangan dan

(v) pembagian keuntungan dan tanggung jawab.

Untuk mematangkan proses kebijakan yang akan

ditempuh, Pemerintah selanjutnya mengusulkan

rancangan kesiapan (Readiness Plan, R-Plan) kepada

Bank Dunia untuk menunjang pelaksanaan REDD di

Indonesia. Selain kelima komponen di atas, di

dalam R-Plan juga diuraikan rencana penilaian

dampak REDD terhadap kondisi sosial dan lingkungan

serta investasi untuk pengembangan kapasitas.

Bersamaan dengan ini, usulan lain juga diajukan

kepada UN-REDD, sebuah program kolaborasi badan-

badan PBB (FAO, UNEP dan UNDP), khususnya yang

menyangkut kerjasama lintas sektor di Indonesia.

Sejak penyelenggaraan COP13 di Bali Pemerintah

Indonesia melalui Departemen Kehutanan sangat giat

mengembangkan perangkat hukum atau peraturan yang

terkait langsung dengan pelaksanaan REDD. Di

antara perangkat tersebut terdapat tiga Peraturan

Menteri yang telah resmi diundangkan, yaitu:

(i) Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 tentang

Penyelenggaraan

Demonstration Activities Pengurangan Emisi

Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

(REDD) (www.dephut.go.id/files/P68_08.pdf)

(ii) Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 tentang

Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi

dan Degradasi Hutan (REDD)

(www.dphut.go.id/files/P30_09_r.pdf)

(iii)Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 tentang

Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan

Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada

Hutan Produksi dan Hutan Lindung

(www.dephut.go.id/files/P36_09.pdf)

Sedangkan peraturan presiden yang telah di

implementasikan adalah Perpres No. 61 tahun 2011

tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca

(http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/685.pdf

).

RAN GRK(Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca)

adalah pedoman untuk langkah langkah dalam

memfasilitasi mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-

GRK :

a. Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus

meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah

bencana, menyerap tenaga kerja, menambah

pendapatan masyarakat dan negara.

b. Pengelolaan sistem jaringan dan tata airpada

rawa.

c. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk

lahan bergambut yang sudah ada).

d. Peningkatan produktivitas dan efisiensi

produksi pertanian pada lahan gambut dengan

emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2

secara optimal.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong

negosiasi bilateral dan internasional dan

bilateral tentang REDD , yang menjadi bagian

penting target penurunan emisi karbon Indonesia

sebesar 26 persen dari tingkat business-as-usual

dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan

dari luar pada tahun 2020. 

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengatasi

perubahan iklim, pada konferensi perubahan iklim

di Bonn, Jerman pada 04-15 Juni 2014, melalui

Pimpinan Utusan Khusus Indonesia untuk Perubahan

Iklim Rachmat Witoelar menyampaikan empat poin

penguatan aksi mengatasi perubahan iklim dalam

pertemuan tinggi tingkat kementerian dalam

konferensi tersebut, yaitu:

Poin pertama, menyampaikan kesuksesan penguatan

Durban Platform akan memastikan kehidupan yang

lebih baik bagi generasi mendatang agar terhindar

dari efek perubahan iklim dengan pembangunan yang

berorientasi rendah karbon.

Poin kedua, Rachmat menggarisbawahi perjanjian

2015 tersebut harus dapat menjadi kelanjutan serta

penguatan hal-hal yang telah disepakati dan

berjalan di jalurnya.

Poin ketiga, pentingnya para peserta konferensi

untuk menyusun perjanjian yang hidup dan mendetail

tentang perubahan iklim 2015 yang tak lekang

waktu.

Poin keempat, langkah untuk mengatasi perubahan

iklim pra-2020 akan memberikan latihan dan

pelajaran terbaik untuk aksi nyata pasca-2020

nanti, dengan membangun kepercayaan dan komitmen

di antara negara-negara peserta.

D.Hambatan REDD1. Teknologi penghitungan karbon

Untuk memberikan nilai bagi sebidang lahan

berhutan yang berpotensi menyimpan karbon,

kita harus dapat menghitung secara tepat

berapa banyak jumlah karbon yang tersimpan.

Teknologi baru seperti citra satelit dan

pembuatan model komputer akan memudahkan

penghitungan cadangan karbon secara cepat

dan tepat.

2. Sistem yang transparan

Untuk melakukan penghitungan dan verifikasi

pengurangan emisi saat ini sudah banyak

tersedia. Pertanyaannya, terjangkau dan

ekonomiskah teknologi ini?

3. Pembayaran

Bagaimana cara suatu negara dapat memperoleh

pembayaran dan dalam bentuk apa pembayaran

itu diberikan? Siapa yang nantinya akan

menerima pembayaran untuk upaya melindungi

kawasan hutan tertentu: pemerintah nasional,

masyarakat lokal sekitar hutan atau

perusahaan kayu? Negara donor menghendaki

agar pembayaran dapat bermanfaat bagi

masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah

suatu Negara yang berpeluang memperoleh

keuntungan dari skema REDD, sudah barang

tentu ingin mengatur distribusi

pembayarannya.

4. Akuntabilitas

Jika pembayaran REDD dilakukan, namun hutan

tetap saja dirusak, apa yang akan terjadi?

Akuntabilitas terkait dengan jaminan bahwa

pembayaran karbon dapat mewujudkan

perlindungan hutan berkelanjutan.

5. Pendanaan

Kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Apakah

sebaiknya negara maju menyediakan dana untuk

memberikan penghargaan bagi negara-negara

yang dapat mengurangi emisinya dari

deforestasi? Atau apakah sebaiknya

pengurangan emisi ini dikaitkan dengan sistem

perdagangan karbon yang berbasis pasar?

Serta bagaimana pula skema pendanaan dan

pengelolaan secara global sampai dengan

tingkat lokal. Kita perlu mencari sistem

pasar yang paling sesuai.

Selain permasalahan di atas. Sebenarnya ada

permasalahan yang harus di utamakan dan perlu

kepastian hukum yang mengikat sehingga jangan

sampai suatu saat skema ini malah merugikan

negara-negara penerima dana mitigasi yang tidak

lain adalah negara-negara berkembang. Bagaimana

kepemilikan hutan selanjutnya yang telah

mendapatkan dana bantuan REDD ini? Bagaimana

tentang hak-hak kepemilikan masyarakat adat atas

hutan mereka yang masuk dalam skema REDD? Dan

masih banyak lagi.

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

REDD adalah sebuah tindakan yang diambil dalam

rangka mengatasi perubahan iklim dalam skema

mitigasi. REDD merupakan suatu mekanisme global

yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim

dengan memberikan kompensasi kepada negara

berkembang untuk melindungi hutannya. Indonesia

maju untuk memperjuangkan REDD pada konvensi

perubahan iklim di Bali tahun 2007. Dimana cara

kerja REDD ialah pengurangan emisi atau

‘deforestasi yang dihindari’ diperhitungkan

sebagai kredit. Jumlah kredit karbon yang

diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di

pasar karbon internasional.

Sejalan dengan perjalanan REDD di Indonesia, telah

di keluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang

dapat memudahkan pengimplementasian REDD di

Indonesia.

B.SARAN

Pada intinya REDD adalah sebuah skema baru dalam

upaya untuk mengatasi perubahan iklim yang sedang

melanda. Skema ini memfokuskan pada kawasan hutan

negara-negara berkembang. Terlepas dari isu

tentang REDD yang banyak mendapat kritikan dari

para NGO dan aktifis lingkungan dimana mereka

menganggap skema ini tidak lebih dari sekedar

upaya negara-negara maju untuk ikut andil dalam

pemilikan hutan di negara-neara berkembang dan

upaya lepas tangan negara-negara industri dari

tanggung jawab mereka sebagai penyumbang kerusakan

lingkungan.

Mengacu pada program REDD yang di dalamnya

terdapat unsur masyarakat adat, program REDD

banyak mengalami kegagalan, dimana dalam

implementasiannya mereka banyak yang mengabaikan

fungsi kearifan lokal( masyarakat adat. Maka harus

ada kebijakan yang mengacu pada kinerja REDD,

dimana harus melibatkan unsur masyarakat adat

dalam menjaga keseimbangan ekologi. Dimana dalam

hal ini, REDD bersama pemerintah adalah hanya

sebagai pelengkap, pengawas serta penyandang dana

dari program mitigasi, dan membiarkan

pengimplementasiannya di pegang masyarakat adat

yang telah memahami lingkungan mereka. Dan untuk

pengawasan dalam pembayaran dan pendanaan REDD,

perlu adanya pengawasan yang ketat sehingga

peluang adanya penyelewengan ke arah KKN dapat

dihindari.

Di luar kebijakan lingkungan program REDD,

Indonesia harus lebih aktif mendorong negara-

negara industri untuk memiliki tanggung jawab

yang besar terhadap pengelolaan hutan mereka

dibanding dengan hanya menyalurkan dana mereka ke

negara-negara berkembang. Selain mengelola hutan

mereka sendiri, negara-negara industri maju juga

di tuntut untuk dapat menciptakan ekonomi hijau

dalam skema pembangunan berkelanjutan di negara-

negara di dunia, khususnya negara industri maju.

Sehingga akan terjadi keseimbangan hak dan

kewajiban antara negara-negara di dunia dimana

selain negara-negara maju memberi imbalan kepada

negara-negara berkembang yang telah berhasil

menjaga hutannya, disamping itu dibutuhkan sebuah

komitmen yang kuat dari negara-negara industri

untuk mengadakan upaya mitigasi dengan potensi

hutan yang mereka miliki serta membuat industri

mereka ke arah yang lebih ramah lingkungan atau

yang biasa di sebut dengan green economy, dengan

ini maka tujuan dari konvensi dapat segera

tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Djajadiningrat, S.T., Famiola, M., dan Hendriani, Y.

(2014).Green Economy.Bandung: Rekayasa Sains.

http://www.redd-indonesia.org/

http://id.wikipedia.org/wiki/ktt_bumi

http://www.walhi.or.id/

http://walhikalteng.org/

Natural Resources Development Center.(2013). Modul

“Kebijakan Nasional Perubahan Iklim”: Jakarta.

Anonim.Indonesia: The First National Communication on

Climate Change Convention. Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia.

Murniningtyas, Endah. (2011). “Kebijakan Nasional

Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim”, Forum Diskusi

Nasional: Menuju Kota Masa Depan yang Berkelanjutan dan

Berketahanan Iklim, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup. Jakarta

http://politik.kompasiana.com/2009/12/21/indonesia-dan-

kesepakatan-copenhagen-41261.html

http://www.dw.de/ktt-kopenhagen-berakhir-tanpa-hasil/a-

5039010

http://josuasilitonga.wordpress.com/2009/12/16/efek-

perubahan-iklim-di-indonesia/#comment-133

http://www.antaranews.com/berita/166542/indonesia-puas-

hasil-ktt-kopenhagen

http://www.antaranews.com/berita/436592/konferensi-di-

bonn-tutup-perundingan-perubahan-iklim

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/

climate_carbon_energy/