k a m a h k a m a h a g u n g r e p u b l i k i n d o n e s i i k i n d o n e s p u t u s a n no....

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 382 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara:

FREEDERIKA YULIANA R. binti ERRI ROZANO, bertempat

tinggal di Komplek Sangrilla Raya Unit I RT. 006 RW. 03 No. 47,

Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan,

Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/

Pembanding;

m e l a w a n

RUDY RISWANTO PURBOYO binti TARMIDI HATMO,

bertempat tinggal di Jalan Anggur CT 1/6 BDP, RT. 006 RW.

013, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Termohon

Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat hak hadlanah

terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka

persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta

Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 689/86/VII/2004 tertanggal

28 Juli 2004;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai thalak kepada

Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan diputus berdasarkan

penetapan Pengadilan Agama Selatan No. 1622/Pdt-G/2009/PA.JS. tertanggal

8 Oktober 2009 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai No. 1645/AC/

2009/PA.JS. tertanggal 8 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 382 K/AG/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak yang bernama Belvana Elora, lahir pada tanggal 14

September 2005;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat

dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum diputuskan

masalah hak hadlonah/hak pengasuhan anak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan ”gugatan soal penguasaan

anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Hak hadlonah (pemeliharaan) terhadap anak bukan semata-mata

memperhatikan kepentingan orang tua, akan tetapi harus memperhatikan

kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, berbunyi : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi

keputusannya;

Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Bahwa anak Penggugat yang bernama Belvana Elora lahir dari orang tua

yang beragama Islam dan sejak lahir pun telah beragama Islam;

Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat,

Tergugat diketahui telah pindah agama (murtad) yang semula beragama Islam

menjadi beragama Kristen. Beralihnya agama Tergugat tersebut disebabkan

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain yang beragama

kristen bahkan Tergugat telah hidup bersama dengan pria tersebut;

Pada hakekatnya hak hadlonah (pemeliharaan) terhadap anak yang

belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan

memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara

anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam

Putusan Perkara No. 210/K/AG/1996, yang mengandung kaedah hukum bahwa

agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu

atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah) terhadap anaknya yang belum

mumayyiz;

Bahwa Penggugat sebagai orang tua dari Belvana Elora sangat prihatin

dengan kondisi yang dialami oleh Belvana Elora, oleh karenanya Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan

anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Bevana Elora agar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang

hak hadlonah/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Belvana Elora;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan

anak yang bernama Belvana Elora kepada Penggugat dalam kondisi

sehat jasmani maupun rohani;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

• Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis

Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan

telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


25 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1432 H. yang

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan

Tergugat yang bernama Belvana Elora binti Rudy Riswanto Purboyo berada di

bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat

dalam keadaan sehat rohani dan jasmaninya;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

dihitung sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar

oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 135/Pdt.G/2011/

PTA.JK. tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal

1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk

pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No. 0936/Pdt.G/ 2011/PA.JS. tanggal 25 Agustus 2011 M.

bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1432 H., yang

dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) anak yang bernama

(Belvana Elora Anisa Purboyo) jatuh kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut

(Belvana Elora Anisa Purboyo) kepada Penggugat;

4. Memerintahkan Penggugat memberikan kesempatan kepada

Tergugat untuk mengajak anak tersebut (Belvana Elora Anisa

Purboyo), berjalan (pergi) bersama, dan mencurahkan kasih

sayangnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan juga

atas izin Penggugat;

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam

belas ribu rupiah);

III. Membebankan pula Pembanding untuk membayar biaya

perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0936/

Pdt.G/2011/PA.JS. jo. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Agama tersebut pada tanggal 5 April 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19

April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding,

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Agama tersebut pada tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat tidak setuju dengan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang

tetap mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan

memberikan hak asuh anak (Belvana Elora) kepada Termohon Kasasi/

Penggugat. Sedangkan sudah jelas bukti-bukti yang Pemohon Kasasi/

Tergugat berikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan perihal

Termohon Kasasi/Penggugat selaku ayah kandung dari sang anak

(Belvana Elora) sudah sejak September 2010 sampai detik ini sudah

tidak menafkahi anaknya (Belvana Elora) atau dengan kata lain

Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


anak kandungnya (Belvana Elora) sejak September 2010 sampai detik

ini. Sedangkan secara materi Termohon Kasasi/Penggugat mampu untuk

menafkahi anaknya (Belvana Elora). Dan bukti-bukti tersebut yang tertulis

maupun bukti nyata, yaitu sms-sms dari Termohon Kasasi/ Penggugat

kepada Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan perihal bahwa

Termohon Kasasi/Penggugat memang tidak mau untuk memberikan

nafkah kepada anaknya (Belvana Elora) telah dibaca oleh para Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terhormat dan tidak pernah

dibantah oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Namun sangat disayangkan

tidak adanya tanggung jawab dari Termohon Kasasi/Penggugat kepada

anaknya (Belvana Elora) tidak pernah ada tindak lanjutannya. Apakah

karena Termohon Kasasi/Penggugat beragama Islam maka tetap

dibela?;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat juga menanyakan keadilan untuk para

non muslim di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila

sebagai dasar Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat mempertanyakan keadilan

dalam Yuripudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara No. 210/

K.AG/1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa agama merupakan

suatu syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas

pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz. Dimana

Pemohon Kasasi/Tergugat sangat menyayangkan beralihnya agama

Pemohon Kasasi/Tergugat dari Islam menjadi Kristen telah membuat

Pemohon Kasasi/Tergugat kehilangan hak atas anaknya (Belvana Elora)

dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Sedangkan memeluk agama apapun

di Negara Republik Indonesia ini adalah hak setiap rakyat Indonesia. Dan

Pemohon Kasasi/Tergugat adalah ibu yang bertanggung jawab yang

telah membesarkan dan mendidik anaknya (Belvana Elora) dengan

sangat baik dan penuh kasih sayang. Sedangkan Termohon Kasasi/

Penggugat yang beragama Islam tetapi tidak bertanggung jawab

terhadap anaknya (Belvana Elora) atau telah menelantarkan anaknya

(Belvana Elora) tetap mendapatkan hak asuh atas sang anak (Belvana

Elora);

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat juga menanyakan Pasal 2 huruf b

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

berbunyi: penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, setiap rakyat Indonesia berhak memeluk agama dan

kepercayaannya masing-masing. Tetapi mengapa Pemohon Kasasi/

Tergugat bisa kehilangan hak asuh atas anaknya (Belvana Elora) hanya

karena Pemohon Kasasi/Tergugat telah berpindah agama menjadi non

Muslim. Padahal itu adalah hak siapa pun di Negara Republik Indonesia

untuk memeluk agama yang diakui di Negara Republik Indonesia ini.

Termasuk hak dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan juga hak dari sang anak

(Belvana Elora). Karena agama apa pun Islam, Kristen, Katholik, Hindu

maupun Budha adalah agama yang diakui di Negara Republik Indonesia

dan sudah sepatutnya mendapatkan keadilan yang sama untuk masing-

masing agama tersebut;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Mahkamah Agung RI

yang terhormat untuk memberikan keputusan yang berasaskan Pancasila

dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia

Tahun 1945. Dan atas dasar sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Bangsa Indonesia." Karena Pemohon Kasasi/Tergugat adalah ibu

yang sangat mengasihi anaknya (Belvana Elora) dan telah mendidik,

mengurus dan membesarkan anaknya (Belvana Elora) dari dalam

kandungan sampai detik ini dan untuk selamanya dengan penuh kasih

sayang. Tidak ada seorang ibu yang mau kehilangan anaknya selama ibu

itu mempunyai akal sehat dan hati nurani. Dan Pemohon Kasasi/Tergugat

adalah seorang ibu yang berakal sehat dan mempunyai hati nurani. Tidak

pernah sedetik pun meninggalkan anaknya (Belvana Elora) tanpa tanggung

jawab;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5 tersebut:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak

ada kesalahan atau pun kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus

perkara a quo;

Bahwa judex facti telah mempertimbangkan dan menerapkan hukum

sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku di Negara Republik

Indonesia;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi juga mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FREEDERIKA YULIANA R. binti

ERRI ROZANO tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang

perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FREEDERIKA

YULIANA R. binti ERRI ROZANO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 oleh Prof. Dr. H. ABDUL

MANAN, S.H., S.IP, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a:

ttd. ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi: Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i ……………Rp 6.000,- ttd.

2. R e d a k s I …………..Rp 5.000,- Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi ….Rp 489.000,-

J u m l a h …………….Rp 500.000,- Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


NIP. 19551016 198403 1 002

10

10


k a m a h k a m a h a g u n g r e p u b l i k i n d o n e s i i k i n d o n e s p u t u s a n no....

Documents