JENIS-JENIS BANKMAKALAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Rumusan Masalah 2C. Tujuan 2

BAB II PEMBAHASANA. Definisi Bank 3B. Jenis Bank 3

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usahanya 3a. Bank Umum 4b. Bank Perkreditan Rakyat 6

2. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha 73. Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan 8

a. Bank Umum 8b. Bank Perkreditan Rakyat 14

4. Jenis Bank Menurut Target Pasar 16a. Retail Bank 16b. Corporate Bank 16c. Retail- Corporate Bank 17

5. Jenis Bank Menurut Kegiatan Operasionalnya 17a. Bank Konvensional 17b. Bank Syariah 18

BAB III PENUTUPA. Simpulan 20B. Saran 20

Daftar Pustaka 21

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki fungsi pokok berupa mengumpulkan

dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang sementara menganggur dan

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman

kepada pihak lain, juga menjamin keamanan uang masyarakat yang disimpan

tersebut dari risiko hilang, kebakaran, dan lain- lain. Hal ini tentu akan

mendatangkan laba kepada bank tersebut melalui selisih bunga simpanan dan bunga

pinjaman tersebut.

Bank memperoleh sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat

berupa giro, deposito, tabungan dan sebagainya yang mana dana yang telah

dihimpun tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat, terutama pada dunia

usaha dalam bentuk kredit. Dalam hal ini, bank memperoleh pendapatan atau

penghasilan dari perbedaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, yaitu

antara tingkat bunga yang dibebankan atas kredit yang diberikan bank kepada

debitur dengan tingkat bunga yang diberikan bank atas uang yang disimpan pada

bank tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari bank?

2. Jenis bank dapat digolongkan berdasarkan apa?

3. Bagaimana syarat pendirisn Bank Umum?

4. Apa definisi dari BPR?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian dari bank.

2. Mengetahui jenis-jenis bank.

3. Mengetahui syarat pendirisn Bank Umum.

4. Mengetahui definisi dari BPR .

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Bank

Bank didefinisikan oleh undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai ‘badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.’

B. Jenis Bank

Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan

juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target

pasarnya, dan berdasarkan kegiatan operasionalnya.

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usahanya

Sebelum diberlakukannya undang- undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat

digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank

pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang- undang tersebut berlaku,

jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umun

dan Bank Perkreditan Rakyat(BPR). Apabila hingga sampai saat ini masih terdapat

bank dengan nama depan Bank Pembangunan atau bank tabungan dan lain- lain,

maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama dan bukan menunjukkan kelompok

bank tertentu. Dijelaskan lebih lanjut dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 1992

ayat 2 pasal 5 bahwa ‘bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan

tertentu’sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank

umum bisa saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa

harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyederhanaan jenis bank ini diharapkan

dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan- kegiatan perbankan yang paling

sesuai dengan karakter masing- masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan

tambahan.

a. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang- undang nomor 10 Tahun 1998

sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

bank umum secara lengkap adalah:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya

yang dapat dipersamakan dengan itu.

2) Memberikan kredit.

3) Menerbitkan surat pengakuan utang.

4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

a) Surat- surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam

perdagangan surat- surat dimaksud.

b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

surat- surat dimaksud.

c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah

d) Sertifikat Bank Indonesia.

e) Obligasi

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan

satu tahun.

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah(transfer).

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana

kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe

deposit box).

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak.

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali

amanat.

12) Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

13) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di

bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

15) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

16) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

sesuai ketentuan dalam peraturan perundang- undangan dana pension

yang berlaku.

17) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan

mau;pun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela

oleh pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi

kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut

wajib dicairkan secepatnya.

18) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

tidak bertentangan dengan undang- undang dan peraturan perundangan

lain yang berlaku.

Disamping kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum

di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum

sebagai berikut:

1) Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di

bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk

mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan penbiayaan

berdasarkan prinsip syariah.

2) Melakukan usaha peransuransian.

3) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di

atas.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang- undang nomor 10

Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan- kegiatan usaha

yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

2) Memberikan kredit

3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip

syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia(SBI),

deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas,

terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut:

1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran

2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

3) Melakukan penyertaan modal

4) Melakukan usaha perasuransian

5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di

atas.

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan- larangan di atas, maka secara

umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank

Umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari

masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh

menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu

lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta

asing, sedangkan BPR tidak dibolehkan. Bank Umum dapat melakukan

penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet,

sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam

hal melakukan usaha perasuransian. BPR dan Bank Umum sama- sama tidak

boleh diperbolehkan.

2. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank

umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang- undang

tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank

Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan

mengenai:

a. susunan organisasi dan prmodalan

b. permodalan

c. kepemilikan

d. keahlian di bidang perbankan

e. kelayakan rencana kerja

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa :

a. Perseroan terbatas

b. Koperasi

c. Perusahaan daerah

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

a. Perusahaan daerah

b. Koperasi

c. Persereoan terbatas

d. Bentuk lain yang di tetapkan peraturan Pemerintah

Di samping itu mengingat pada saat diterapkannya UU No7 Tahun 1992

banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang

mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan rakyat, maka lembaga-lembaga

keuangan tersebut di berikan status sebagai BPR yang tata caranya di terapkan

dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut antara lain :

Bank Desa, lumbung Desa, Bank pasar, dan lain-lain.

3. Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan

Undang- undang No10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No

32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank umum menetapkan ketentuan-

ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan Bank seperti di uraikan di bawah ini:

a. Bank Umum

1) Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha

dengan ijin Direksi Bank Indonesia oleh:

a) Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.

b) Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia dengan warga

Negara asing dan Badan Hukum asing secara kemitraan.

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang- kurangnya

sebesar Rp 3.000.000.000.000,00(tiga triliun rupiah). Modal disetor bagi

bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan

wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang perkoperasian.

Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga Negara asing atau badan

hukum asing sebagaimana dimaksud di atas setinggi- tingginya sebesar 99%

dari modal disetor bank. Pemberian izin kepada bank umum dilakukan

dalam dua tahap. Pertsetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan

persiapan pendirian bank, dan kemudian izin usaha, yaitu izin yang

diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai

dilakukan.

2) Persetujuan Prinsip

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan

sekurang- kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank

Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan dilampiri dengan:

a) Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan

anggaran dasar yang sekurang- kurangnya memuat:

Nama dan tempat kedudukan

Kegiatan usaha sebagai bank

Permodalan

Kepemilikan

Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan komisaris

serta direksi

b) Data kepemilikan berupa:

Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-

masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan

hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan daerah

Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan

simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk

badan hukum koperasi

c) Rencana susunan organisasi

d) Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang- kurangnya

memuat:

Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi

Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan

penyaluran dana serta langkah- langkah kegiatan yang akan

dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud

Rencana kebutuhan pegawai

Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak

bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca

dalam perhitungan laba rugi.

e) Bukti setoran modal sekurang- kurangnya 30% dari modal disetor

minimum, dalam bentuk fotocopi bilyet deposito pada Bank

Indonesia dan atas nama “Direksi bank Indonesia qq.salah seorang

calon pemilik utnuk pendirian bank bersangkutan”, dengan

mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat

dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank

Indonesia.

f) Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau

dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hokum

Koperasi,bahwa setoran modal tersebut”

Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam

bentuk apapun dari bank dan pihak lain di Indonesia.

Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang(money

loundering)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip

diberikan selambat- lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan

diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau

penolokan, Bank Indonesia wajib melakukan:

a) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

b) Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat

antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan

pembangunan ekonomi nasional

c) Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi

Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 360 hari

terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang

mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum

mendapat izin usaha.

3) Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi

bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah

ditentukan dan dilampiri dengan:

a) Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah

disahkan oleh instansi berwenang

b) Data kepemilikan berupa:

Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing

kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum

Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah

Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan

simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk

badan hukum Koperasi

c) Daftar susunan dewan komisaris dan direksi

d) Susunan organisasi serta system dan prosedur kerja, termasuk

susunan personalia

e) Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi

bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama “Direksi bank

Indonesia qq.salah seorang calon pemilik utnuk pendirian bank

bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

f) Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

Daftar aktifa tetap dan investaris

Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa- menyewa

gedung kantor

Foto gedung kantor dan tata letak ruangan

Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional

bank

NPWP dan tanda daftar perusahaan

g) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk

badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari

anggota bagi bank yang berbentuk badan hokum koperasi, bahwa

pelunasan modal disetor tersebut:

Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam

bentuk apa pun dari bank dan pihak lain di Indonesia

Tidak berasal dari dan utnuk tujuan pencucian uang

h) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi

anggota dewan komisaris

i) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi

j) Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang

bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan

k) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak

mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.

l) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik

secara sendiri- sendiri maupun bersama- sama tidak memiliki saham

melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan

selambat- lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara

lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan tersebut,

Bank Indonesia wajib melakukan:

a) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

b) Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi,

dlam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia

wajib melakukan kegiatan usaha selambat- lambatnya60hari terhitung sejak

tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib

disampaikan oleg direksi bank kepada Bank Indonesia selambat- lambatnya

10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila setelah

jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank

Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

4) Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukun Indonesia setinggi-tingginya

sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal

sendiri bersih merupakan:

a) Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi

penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan

Terbatas/Perusahaan Daerah

b) Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal

penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi

penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank

dilarang:

a) berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa

pun dari bank dan pihak lain di Indonesia

b) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak- pihak yang:

a) tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

b) menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki

integritas yang baik

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan

penggantian dan penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi

bank kepada Bank Indonesia selambat- lambatnya 10 hari setelah perubahan

dilakukan.

5) Dewan komisaris dan direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

a) Persyaratan umum anggota dewan komisaris dan direksi:

tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang

perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki

integritas yang baik

b) bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat

menempatkan warga Negara asing sebagai anggota dewan komisaris

dan direksi

c) jumlah anggota dewan komisaris sekurang- kurangnya dua orang dan

wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan.

d) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

Sebagai anggota dewan komisaris sebanyak- banyaknya pada

satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif

yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak- banyaknya

pada 2 perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan

Rakyat

e) Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/ istri,

menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain

f) Direksi bank sekurang- kurangnya berjumlah 3 orang dan mayoritas

dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank

sekurang- kurangnya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib

disampaikan oleh direksi bank kepada bank Indonesia selambat- lambatnya

10 hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum

pemegang saham atau rapat anggota, disertai dengan notulen rapat umum

pemegang saham atau notulen rapat anggota.

b. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia,

Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia,

Pemerintah Daerah, atau dapat di miliki bersama di antar ketiganya.Bank umum

dan BPR yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas sangat di

mungkinkan mengalami perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini

terutama karena Bank Umum dan BPR yang bentuk hukumnya Perseroan

Terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama. Khusus

untuk Bank Umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di Bursa Efek.

Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar Bank Indonesia

dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Meskipun kepemilikan sangat

mungkin terjadi dengan cara jual beli saham di bursa efek, tetapi mengingat

sahamnya atas nama maka perubahan tersebut dapat terus dipantau oleh Bank

Indonesia untuk tujuan pengawasan dan pembinaan.

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik

pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

1 ) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh

pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain

itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan

tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

2 ) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh

swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta

pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo,

Bank Niaga, dan lain-lain.

3 ) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik

swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

4) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang

berbadan hukum koperasi.

5) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya campuran antara pihak asing

dan pihak swasta nasional.

4. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Sebagian Bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis- jenis

nasabah tertentu. Dengan pemfokusan ini diharapkan bank- bank tersebut dapat

lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat

dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih

tinggi. Kegiatannya dapat lebih efisien antara lain karena:

a. Pelayanan, jasa- jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan

karakteristik nasabah.

b. Proporsi kredit bermasalah lebih sedikit.

c. Manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan

nasabahnya.

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga.

d. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-

nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah- nasabah individual,

perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun dari pengertian

kata ‘kecil’ atau ‘retail’(retail) adalah relative, namun biasanya apabila ditinjau

dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang

memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari Rp 20 miliar. Angka tersebut

bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat

memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank

jenis ini.

e. Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-

nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini

biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut corporate

bank. Meskipun namanya adalah bank korporat tidak berarti seluruh

nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang

diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa

pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris

dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara

perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan

nasabah- nasabah korporasi.

f. Retail- Corporate Bank

Disamping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak

memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Benk jenis ini

memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada

nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada

bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani

baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa

potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk

mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan

penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah

korporasi, tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau

sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen

memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi

penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal

tersebut bisa juga terjadi karena adanya progam pemerintah yang menghendaki

agar bank- bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.

5. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a. Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa

Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu,

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan

kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam

operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada

terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas

dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-

produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan

deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara

mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit

konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain

kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual

beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan

efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari

nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer,

saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling

besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan

primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank

konvensional contohnya bank umum dan BPR

b. Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa

pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.Bank syariah adalah bank yang

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank

yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam,

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan

transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu

pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan

sebesar mungkin.Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi,

ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan

dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah

dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank

konvensional.

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada  kesepakatan antara bank

dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka

waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan

diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank

syariah.

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada

Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya

dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya

dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim.

Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan

nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak

perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah.

Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank

Syariah Mandiri.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penyusun menyusun makalah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

mengenai bahasan “Jenis Bank”, dapat penyusun simpulkan bahwa:

Bank didefinisikan oleh undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai ‘badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.’

Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan

juga mencakup bantuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target

pasarnya. Setelah undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut berlaku, jenis bank

yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umun dan Bank

Perkreditan Rakyat(BPR).

Dalam jenis bank menurut bentuk badan usaha, setiap pihak yang melakukan

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih

dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari

pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dimaksud diatur dalam undang- undang tersendiri

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga,

yaitu retail bank, corporate bank, dan retail- corporate bank.

B. Saran

Diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui lebih jelas mengenai bank

serta jenis- jenis bank karena banyak manfaat bank dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, dengan mengetahui jenis bank, maka kita akan mengetahui lebih jelas

tentang bank.

DAFTAR PUSTAKA

Sigit Triandaru, Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain.

Yogyakarta: Salemba Empat.

http://mynet-singojuruh.blogspot.co.id/2013/12/contoh-makalah-bank-perkreditan-

rakyat.html

http://www.ssbelajar.net/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html

https://danzoo46.wordpress.com/jenis-jenis-bank-di-indonesia/

http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=22079

http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/2