K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P TA K A R YA

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

IMPLEMENTASI PERDA BANGUNAN GEDUNG

DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH

Disampaikan dalam: Workshop Implementasi Perda Bangunan Gedung

Medan, 16 Oktober 2014

Latar Belakang

• Kondisi geografis yang menyebabkan hampir seluruh wilayah di Indonesia rawan bencana.

• Dalam kurun waktu 12 tahun baru 233 Kabupaten/kota yang memiliki Perda.

• Amanat dalam PP 36/2005, pada tahun 2011 Kabupaten/kota telah menerapkan SLF.

• Masih di temukan kabupaten/kota yang belum segera melakukan Implementasi Perda yang telah di terbitkan.

Perlunya Monev Implementasi Perda BG

• Untuk mendorong kabupaten/kota untuk segera melaksanakan Perda Bangunan Gedung yang telah di terbitkan.

• Mendorong Kabupaten/kota untuk menerbitkan SLF sesuai amanat UUBG dan PPBG.

• Untuk memetakan kondisi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan BG.

• Untuk mendorong terwujudnya bangunan yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungan sesuai amanat dalam UU No.28 tahun 2002.

UNDANG-UNDANG 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG UNDANG-UNDANG 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

PP 36/2005 PERATURAN PELAKSANAAN UUBG

PP 36/2005 PERATURAN PELAKSANAAN UUBG

TINJAUAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG

PEDOMAN TEKNIS dan STANDAR TEKNIS

PEDOMAN TEKNIS dan STANDAR TEKNIS

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN GEOGRAFI DAERAH KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN GEOGRAFI DAERAH

TINDAK LANJUT UUBG & PPBG

IMB & SLF

TABG

KELEMBAGAAN BG

PEMBINAAN BG

PENYUSUNAN PERDA BG

PENDATAAN BG

PEMERIKSAAN KLF BG

UUBG 28/2002 PPBG 36/2005

IMPLEMENTASI PERDA BG

1. Sosialisasi Perda BG Kepada Masyarakat;

2. Menyiapkan dan Menetapkan Kelembagaan BG di

daerah;

3. Menyelenggarakan IMB Gedung di daerah;

4. Melaksanakan Pendataan BG di daerah;

5. Melaksanakan Pemeriksaan Berkala;

6. Melaksanakan Penerbitan SLF bagi BG yang Akan

Dimanfaatkan;

7. Menyiapkan dan Menetapkan TABG di daerah;

Hal - 6

8. Menetapkan dan Melakukan Pelestarian BG;

9. Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan

BG di daerah;

10. Melakukan Penegakan Hukum Dalam

Penyelenggaraan BG di daerah.

11. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam

Penyelenggaraan BG di daerah;

IMPLEMENTASI PERDA BG

1. SOSIALISASI PERDA BANGUNAN GEDUNG KE MASYARAKAT

Sosialisasi

Leaflet/brosur

Reklame

2. MENYIAPKAN DAN MENETAPKAN KELEMBAGAAN BANGUNAN GEDUNG

• Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)

• Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)

• Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

• Pendataan Bangunan Gedung

Penyiapan dan penetapan kelembagaan untuk:

3. MENYELENGGARAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB) DI DAERAH

BG yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

tertib penyelenggaraan BG yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;

kepastian hukum dalam penyelenggaraan BG;

IMB berfungsi sebagai instrumen pengendali pembangunan sehingga bertujuan untuk mewujudkan:

4. MELAKSANAKAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH

Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersama dengan:

• proses izin mendirikan bangunan gedung,

• proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung,

• pembongkaran bangunan gedung, dan

• mendata dan mendaftarkan bangunan gedung yang telah ada

- Fakta Kepemilikan

- Pemanfaatan bangunan

- Riwayat bangunan dan tanah

Mengetahui:

MANFAAT PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG (LANJUTAN)

Mengetahui kesesuaian penggunaan bangunan dengan rencana tata ruang

Mengetahui Historikal Bangunan Gedung

BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG

Sebagai pertimbangan

dalam penerbitan

SBKBG

MANFAAT PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG (LANJUTAN)

5. MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG

Pemeriksaan berkala bangunan gedung

adalah kegiatan pemeriksaan keandalan

seluruh atau sebagian bangunan gedung,

komponen, bahan bangunan, dan/atau

prasarana dan sarananya dalam tenggang

waktu tertentu guna menyatakan kelaikan

fungsi bangunan gedung. (Permen PU No. 16 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan

Berkala Bangunan Gedung)

• Kondisi Bangunan Gedung Prima & Baik, Dapat Diterbitkan SLF

• Kondisi Bangunan Gedung Cukup (Rusak Ringan/Sedang), Dapat Diterbitkan SLF Setelah Dilakukan Perbaikan Ringan

• Kondisi Bangunan Gedung Rusak Parah, Dapat Diterbitkan SLF Setelah Dilakukan Perbaikan Berat/Renovasi

PEMERIKSAAN BERKALA SEBAGAI SYARAT DALAM PENERBITAN SLF

6. MELAKSANAKAN PENERBITAN SLF BAGI BANGUNAN YANG AKAN DIMANFAATKAN

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan

fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum

pemanfaatannya.

Denpasar, Surakarta, Semarang, Malang, Palembang, Probolinggo, Bontang, Jembrana,

Pandeglang, Gresik, Lamongan, Ngawi, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, DKI Jakarta

(15 Kabupaten/Kota)

7. MENYIAPKAN DAN MENETAPKAN TABG DI DAERAH

Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan

teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian

masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-

kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

(Permen PU No. 26/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung)

Denpasar, Surakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Batam, Palembang, Probolinggo, Bontang, Pandeglang, Pandeglang, Gresik,

Lamongan, Ngawi, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, DKI Jakarta

(17 Kabupaten/Kota)

8. MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG

Pelestarian merupakan kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan

gedung dan lingkungan cagar budaya, untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut

sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan periode yang dikehendaki.

(UU. No.28/2002 pasal 1 ayat 7; PP. No.36/2005 pasal 1

ayat 30)

9. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH

• Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung.

• Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat: a . Pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan

Gedung; b . Dengan mengembangkan sistem pemberian

penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.

10. MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

• Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

• Penegakan dan penerapan sanksi perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain.

• Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang- undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

11. MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Berupa berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan

masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan

pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Konsepsi Pembinaan Penyelenggaraan BG 2015-2019 Pe

me

rin

tah

Pu

sat PENGATURAN

A. PENYUSUNAN NSPK

1. Penyusunan dan Finalisasi NSPK bidang BG

2. Review NSPK BG

3. Fasilitasi Forum Konsultasi Materi NSPK bagi Kelompok Keahlian

B. PENYEBARLUASAN NSPK

1. Sosialisasi dan Diseminasi Nasional

C. BANTUAN TEKNIS

1. Fasilitasi Percepatan Perda BG dan Peraturan BGH

2. Fasilitasi Pengaturan Implementasi BG (IMB, SLF, TABG)

PEMBERDAYAAN

A. PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA

1. Fasilitasi Forum Komunikasi Pendampingan Penyusunan NSPK bagi Pemda

2. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pemda ttg BG dan BGH

B. PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARA BG

1. Peningkatan Kesadaran Penyelenggara BG, BGN dan BGH

2. Penguatan Jaringan dan Pembinaan Forum Penyelenggara BG

PENGAWASAN

1. Pemantauan Pelaksanaan, penerapan Peraturan PerUUan Bidang BG

2. Upaya Penegakan Hukum melalui pendampingan dan bantuan teknis

3. Pengawasan dan Evaluasi Substansi Perda BG

Pem

eri

nta

h P

rovi

nsi

PENGATURAN

A. PENYEBARLUASAN NSPK

1. Sosialisasi dan Diseminasi tk. Provinsi

2. Penyediaan Data Peraturan Tk. Provinsi

3. Fasilitasi Sinkronisasi Usulan dan masukan Materi NSPK tk Provinsi

B. BANTUAN TEKNIS

1. Fasilitasi Sikronisasi Implementasi Perda BG di Tk Provinsi

2. Fasilitasi Sinkronisasi Pengaturan BG

PEMBERDAYAAN

1. Peningkatan Kapasitas Pemprov

2. Pendampingan Penyelenggaraan BG, BGN dan BGH tk. Provinsi

PENGAWASAN

1. Pemantauan Pelaksanaan, penerapan Peraturan PerUUan Bidang BG

2. Upaya Penegakan Hukum tk. Provinsi

3. Pengawasan dan Evaluasi Substansi Perda BG

Pem

eri

nta

h K

ab/K

ota

PENGATURAN

A.PENYUSUNAN NSPK

1. Penyusunan Perda BG 2. Penyusunan Perwal/ Perbup terkait Penyelenggaraan BG Sosialisasi dan Diseminasi Tk. Kab/Kota

B. PENYEBARLUASAN NSPK

1. Sosialisasi dan Diseminasi tk Kab/Kota

2. Perumusan Usulan dan Masukan Materi NSPK Kab/Kota

B. PEMBINAAN TEKNIS

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara BG

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BG tk. Kab/Kota

2. Implementasi Perda BG (IMB, TABG, SLF)

PEMBERDAYAAN

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan BG

2. Pelatihan Penyelenggara BG

3. Pendampingan Penyelenggaraan BG, BGN dan BGH

PENGAWASAN

1. Pengawasan Pelaksanaan Penerapan Perda BG melalui mekanisme IMB, SLF, serta persetujuan dan penetapan pembongkaran BG

2. Pelibatan Peran Masyarakat

3. Penegakan Hukum Pelanggaran Perda BG

Program Kegiatan Pembinaan TA 2015

1. Mendorong terbitnya Perda BG untuk kab/kota yang belum memiliki Perda BG.

2. Mendorong kelembagaan bangunan gedung dan peningkatan kapasitas pemerintah kab/kota melalui faslitasi penyusunan Raperbup/wal terkait TABG, SLF, dan Pendataan BG.

3. Mendorong pelaksanaan penerbitan IMB dan SLF serta Pendataan BG yang sesuai amanat dalam UUBG.

4. Melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi Perda BG.

5. Melakukan penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung secara berjenjang.