4. Peraturan

SALINANPERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF REPUBLIK INDONESIANOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013

TENTANG STANDARUSAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 18 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 52Tahun 2012 tentang SertifikasiKompetensi dan Sertifikasi Usaha diBidang Pariwisata perlu diatur mengenaiStandar Usaha Pariwisata;

b. bahwa seiring denganperkembangan dunia usahaperhotelan sebagai bagian dariusaha pariwisata yang semakin pesat,menuntut adanya penyediaan jasaakomodasi yang memenuhi standar usaha;

c. bahwa Keputusan MenteriKebudayaan dan Pariwisata NomorKM.3/HK.001/MKP.02 tentang PenggolonganKelas Hotel sudah tidak sesuai denganperkembangan pariwisata saat ini,sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif tentang StandarUsaha Hotel;

4. Peraturan

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Repubklik Indonesia Tahun 2009

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 52Tahun 2012 tentang SertifikasiKompetensi dan Sertifikasi Usaha di2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5311);

-2-

7. Sertifikasi

4. Peraturan Presiden Nomor 47Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan OrganisasiKementerian Negara sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 55 Tahun 2013 tentangPerubahan Keempat Atas PeraturanPresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi KementerianNegara;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaPenyediaan Akomodasi;

6. Peraturan Menteri Pariwisata danEkonomi Kreatif NomorPM.07/HK.001/MPEK/2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF TENTANG STANDAR USAHA HOTEL.

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam

bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuanmemperoleh keuntungan dan/atau laba.

2. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakanbarang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhanwisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

-3-

7. Sertifikasi

3. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yangmenyediakan pelayanan penginapan yang dapatdilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

4. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasiberupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan,yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayananmakan dan minum, kegiatan hiburan dan/ataufasilitas lainnya secara harian dengan tujuanmemperoleh keuntungan.

5. Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasiusaha hotel dan atau penggolongan kelas usahahotel yang mencakup aspek produk, pelayanan danpengelolaan usaha hotel.

6. Sertifikat Usaha Hotel adalah bukti tertulisyang diberikan oleh lembaga sertifikasi usahapariwisata kepada pengusaha hotel yang telahmemenuhi standar usaha hotel.

-4-7. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian

sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukungpeningkatan mutu produk, pelayanan danpengelolaan usaha hotel melalui penilaiankesesuaian standar usaha hotel.

8. Hotel Bintang adalah hotel yang telahmemenuhi kriteria penilaian penggolongan kelashotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintanglima.

9. Hotel Nonbintang adalah hotel yang tidakmemenuhi kriteria penilaian penggolongan kelashotel sebagai hotel bintang satu.

10. Pengusaha Hotel adalah orang atau sekelompokorang yang membentuk badan usaha Indonesiaberbadan hukum yang melakukan kegiatan usahahotel.

11. Produk Usaha Hotel adalah fasilitas akomodasiberupa kamar-kamar yang dapat dilengkapi denganjasa pelayanan makan dan minum, dan/ataufasilitas lainnya.

12. Pelayanan Usaha Hotel adalah suatu proses yangmemberikan kemudahan melalui prosedur standarpelayanan.

13. Pengelolaan Usaha Hotel adalah suatusistem tata kelola dalam menjalankanseluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuanusaha.

14. Penilaian Standar Usaha Hotel adalahpenilaian yang digunakan untuk melakukan

penggolongan kelas hotel bintangdan penetapan hotel nonbintang berdasarkanpersyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteriatidak mutlak.

15. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yangharus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baikyang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkanoleh instansi teknis pemerintah serta tandadaftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaanakomodasi jenis usaha hotel.

16. Kriteria Mutlak adalah prasyarat utamamencakup aspek produk, pelayanan dan aspekpengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh

-5-Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk

dapat disertifikasi.17. Kriteria Tidak Mutlak adalah prasyarat mencakup

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usahahotel sebagai unsur penilaian dalam menentukanpenggolongan kelas hotel bintang dan penetapanhotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menterisesuai dengan kondisi usaha hotel.

18. Penilaian Mandiri adalah penilaian kesesuaianpengusahaan hotel dengan standar usaha hotelyang mencakup persyaratan dasar, aspekproduk, pelayanan dan aspek pengelolaan yangdilakukan oleh pengusaha hotel.

19. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yangselanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalahlembaga mandiri yang berwenang melakukansertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pemerintah....

-4-20. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggaraan pemerintah daerah.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal2

Standar Usaha Hotelbertujuanuntuk:a. menjamin kualitas produk,pelayanan danpengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dankepuasan tamu;dan

b. memberikan perlindungan kepada tamu, pengusahahotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untukkeselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dankemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:a. usaha hotel;b. aspek produk, pelayanan dan pengelolaan;c. penilaian standar usaha hotel;d. pembinaan dan pengawasan; dane. sanksi administratif.

BAB II USAHAHOTELPasal

4(1) Setiap Usaha Hotel wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi persyaratan

Standar Usaha Hotel.(2) Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

-5-a. Hotel

Bintang; dan b.Hotel Nonbintang.

(3) Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, memiliki penggolongan kelas hotelterdiri atas:a. hotel bintang satu;b. hotel bintang dua;c. hotel bintang tiga;d. hotel bintang empat; dan e. hotel bintang lima.

(4) Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, tidak memiliki penggolongan kelashotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.

BAB III……

(4) Tanda ………

-6-BABIII

ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN

Pasal5 (1) Standar Usaha Hotel mencakup aspek:

a. produk;b. pelayanan; dan c. pengelolaan.

(2) Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf a, huruf b, danhuruf c, meliputi Kriteria Mutlak dan KriteriaTidak Mutlak Standar Usaha Hotel.

(3) Kriteria Mutlak dan Kriteria TidakMutlak Standar Usaha Hotel sebagaimanadimaksud padaayat (2) tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

BAB IVPENILAIAN STANDAR USAHA HOTEL

BagianKesatu

Unsur Penilaian StandarUsaha Hotel

Pasal6

PenilaianStandar Usaha Hotel mencakup:a. persyaratan dasar; b. kriteria mutlak;dan c. kriteria tidak mutlak.

(4) Tanda ………

-7-

Pasal7

(1) PersyaratanDasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf a, terdiriatas:a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha

Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel;b. kelaikan fungsi bangunan gedung;c. keterangan laik sehat; dan d. kelaikan kualitas air.

(2) Kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lainmeliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tatabangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunanterkait.

(3) Ketentuan Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), juga berlaku terhadap penetapanHotel Nonbintang.

(3) Kriteria ……

-8-(4) Tanda daftar dan kelaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah yang berwenang.(5) Penilaian penggolongan kelas Hotel

Bintang dan penetapan HotelNonbintang dilakukan setelah seluruh Persyaratan Dasar dapat terpenuhi.

Pasal8

(1) Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

a. kriteria mutlak HotelBintang; dan b. kriteriamutlak Hotel Nonbintang.

(2) Kriteria Mutlak Hotel Bintang sebagaimana dimaksudpada ayat (1 ) huruf a, terdiriatas :a. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas)subunsur;

b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan5 (lima) subunsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi3 (tiga) unsur dan 5 (lima) subunsur.

(3) Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas :a. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) subunsur;b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan5 (lima) subunsur; dan c. aspek pengelolaanmeliputi3 (tiga) unsur dan 4 (empat) subunsur.

(4) Apabila Kriteria Mutlak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,maka penilaian terhadap penggolongan kelas HotelBintang dan penetapan Hotel Nonbintang tidakdapat dilakukan dan kepada Pengusaha Hotel

(3) Kriteria ……

-9-tersebut diberikan waktu sampai

terpenuhinya seluruh criteria mutlak dimaksud.

Pasal9

(1) KriteriaTidakMutlaksebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf c, terdiri atas:a. Kriteria tidak mutlak Hotel Bintang; dan b. Kriteria tidak mutlak Hotel Nonbintang.

(2) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:a. aspek produk yang meliputi 32 (tiga puluh dua)unsur dan 147 (seratus empat puluh tujuh) subunsur;

b. aspek pelayanan yang meliputi 14 (empat belas)unsure dan 40 (empat puluh) subunsur; dan

c. aspek pengelolaan yang meliputi 6 (enam) unsurdan 21 (dua puluh satu)subunsur.

Pasal 12…....

-10-(3) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Nonbintang

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:a. aspek produk yang meliputi11 (sebelas) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur;

b. aspek pelayanan yang meliputi 5 (unsur) unsuredan 5 (lima) subunsur;dan

c. aspek pengelolaan yang meliputi 4 (empat) unsure dan 5 (lima)subunsur.

BagianKedua

Penilaian Hotel Bintang danHotel Nonbintang

Pasal10

(1) Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilaisebagai berikut:

a. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima;b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu.

(2) Hotel yang belum mencapai nilai minimal yangditentukan untuk golongan kelas hotelnyadiharuskan untuk memperbaiki dan/ataumemenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam)bulan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2), hotel tidak melaksanakanperbaikan, maka digolongkan kedalam kelashotel bintang yang lebih rendah.

(4) Perbaikandan/atau pemenuhan kekurangansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan

Pasal 12…....

-11-dalam surat pernyataan yang dibuat

dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.

Pasal11

(1) Penilaian Hotel Nonbintang dilakukan dengan caramenentukan batas nilai terendah sebesar 152(seratus lima puluh dua).

(2) Hotel yang belum mencapai batas nilai terendahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskanmemperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannyapaling lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukanpenilaian.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Hotel Nonbintang tidak melaksanakanperbaikan, hotel tersebut tidak ditetapkan sebagaiHotel Nonbintang.

(4) Bagi Hotel Nonbintang yang telahmeningkatkan fasilitasnya, dapat mengajukanpermohonan untuk dinilai sebagai Hotel Bintang.

-8-

Pasal

Pasal 16 ......

Penilaian Hotel Bintang sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 dan Penilaian Hotel Nonbintang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.

BagianKetiga

SertifikasiUsaha Hotel

Pasal13

SertifikasiUsaha Hotel dilaksanakan oleh LSU BidangPariwisata yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

BagianKeempat

PenilaianMandiri

Pasal14

(1) Pengusaha Hotel dapat melakukanPenilaian Mandiri sebelum melaksanakanSertifikasi Usaha Hotel.

(2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud padaayat (1) memberikan kemudahan bagi PengusahaHotel untuk memahami Standar Usaha Hotel dan bagiLSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar prosessertifikasi.

(3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak mengurangi kewajiban Usaha Hotel untukmelakukan sertifikasi Usaha Hotel.

(4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengacu pada Persyaratan Dasar,

-9-

Pasal

Pasal 16 ......

Panduan Penilaian dan Tata CaraPenilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Menteri ini.

BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakanpembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapanStandar Usaha Hotel sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

-9-

Pasal

(3) Apabila…....

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukanpembinaan dalam rangka penerapan Standar UsahaHotel sesuai kewenangannya.

(2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menterisebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup sosialisasi dana dvokasi.(3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakuppelaksanaan bimbingan teknis penerapanStandar Usaha Hotel bagi Pengusaha Hotel.

(4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainmelakukan bimbingan teknis penerapan standarusaha hotel dan pelatihan teknis operasional hotelbagi tenaga kerja Usaha Hotel.

Pasal17

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukanpengawasan penerapan

Standar Usaha Hotel sesuai kewenangannya.(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri

sebagaimana dimaksud ayat (1)melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Hotel.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimanadimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporankegiatan penerapan Standar Usaha Hotel diwilayah kerja.

(4) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikotasebagaimana dimaksud ayat (1) mencakupPersyaratan Dasar dan pemeriksaankepemilikan Sertifikat Usaha Hotel.

BAB VI

-10-

Pasal

(3) Apabila…....

SANKSIADMINISTRATIF

Pasal18

(1) Setiap Pengusaha Hotel yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dikenakan teguran tertulis kesatu.

(2) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh)hari kerja setelah diberikan teguran tertuliskesatu, Pengusaha Hotel tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pengusaha Hotel dikenakan teguran tertulis kedua.

-10-

Pasal 22 …....

(3) Apabila dalam jangka waktu 40 (empatpuluh) harikerjasetelahdiberikan teguran

tertulis kedua, Pengusaha Hotel tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2), pengusaha dikenakan teguran tertulisketiga.

(4) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh)hari kerja setelah diberikan teguran tertulisketiga, Pengusaha Hotel tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Usaha Hotel dikenakan sanksi pembatasankegiatan usaha.

(5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harikerja setelah dikenakan sanksi pembatasankegiatan usaha, Pengusaha Hotel tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (4), Usaha Hotel dikenakan sanksi pembekuanusaha.

BAB VII KETENTUANPERALIHAN

Pasal19

Padasaat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,dalam hal Pemerintah Daerah belum menerbitkansertifikat yang diperlukan sebagai persyaratan dasar,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka PemerintahDaerah dapat mengeluarkan surat keterangan ataurekomendasi tentang hal tersebut kepada pengusahayang bersangkutan.

Pasal20

Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan

-11-

Pasal 22 …....

Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampaiberakhir masa berlakunya.

BAB VIII KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorKM.03/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan KelasHotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-12-Pasal22

PeraturanMenteri inimulaiberlakupadatanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta

pada tanggal 27 September 2013

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1186

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAMAN, SH, MMNIP 19590617 1988031 005