Guru Pembimbing

Drs. Fx Suwarto, atau yang biasa disapa Pak Wartok, adalah kepala sekolahSMA Xaverius 2 Palembang yang ke-11. Beliau menjabat sebagai kepala sekolahSMA Xaverius 2 Palembang dengan masa jabatan terlama diantara semua yangpernah menjadi kepala sekolah, yaitu selama 7 tahun. Sekarang Pak Wartokmasih mengajar di SMA Xaverius 2 Palembang, beliau mengajar mata pelajaranSejarah.

Ciri

Pemerintaha

n Orde Baru

Di Bidang

Politik

CIRI-CIRI POKOK PEMERINTAHAN ORDE BARU DALAM BIDANGPOLITIK

1.  Lembaga Kepresidenan terlalu Dominan            Lembaga kepresidenan bersifat otoriter dandiktator. Lembaga kepresidenan turun langsung dalam menanganimasalah kenegaraan tanpa berkonsultasi dahulu kepada lembagalegislatif DPR apalagi masyarakat. Dalam kasus ini seringkaliapa yang dilakukan Lembaga Kepresidenan merugikan masyarakatContoh            : Presiden melalui Menteri Luar Negerimembuka kembali hubungan perdagangan dengan RRC yangsebelumnya dihentikan semenjak peristiwa G 30 S/PKI

2. Rendahnya Kesetaraan di antara lembaga tingginegara            Rendahya kesetaraan antara lembaga tinggi negaratampak jelas dalam hal kewenangan Lembaga negara.Terdapat

kesenjangan kewenagan antara lembaga tinggi negara.  MPRmempunyai kewenagan tertinggi yakni kewenangan untukmengangkat dan memberhentikan presiden. Kewenangan inimelebihi kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung sekalipun.

3.Rekrutmen Politik yang Tertutup            Dalam hal memilih anggota kabinet untuk mengisijabatan menteri. Presiden Soeharto cenderung menunjuk paracalon secara tertutup(tidak terbuka oleh media). Presidenmengutamakan kader Partai Golongan Karya untu menjadimenterinya

4. Birokrasi sebagai Instrumen kekuasaan            Birokrasi tidak digunakan sebagai wadah untukmelayani kebutuhan masyarakat tetapi digunakan oleh oknumtertentu untuk memperbesar kekuasaannya. Dalam kasus ini pihakyang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Merekaikut sengsara akibat birokrasi pemerintahan yang tidak baik.Contoh: Seorang kepala Dinas Perpajakan mempergunakanjabatannya sebagai jembatan untuk menjadi bupati.

5. Kebijakan Publik Tidak Transparan            Kebijakan publik yang diambil pemerintah tidakbersifat terbuka sehingga rakyat tidak bisa memberi masukan.Ketidaktransparanan ini berlangsung sejak penyusunan sampaipengesahan suatu kebijakan. Contoh Kebijakan Pelita yang tidakjelas rincian anggarannya , berdampak menelan banyak biaya.

6. Sentralisasi Kekuasaan            Jalannya suatu pemerintahan orde baru terpusatpada pemerintahan di Jakarta. Daerah hanya menerima setiapperaturan dari pemerintah. Kekuasaan pemerintah pusat tidakdibagi kepada daerah.Contoh : Pada masa orde baru tidak terdapat otonomi daerah

7. Implementasi Ham yang Masih RendahWarga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa dilarang

berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggapsebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannyaberada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung jugamenghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsaisecara

terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian BahasaMandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan olehkomunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitaspengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekaliakan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanyabisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga keMahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itumemberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanjitidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkanpemerintahan Indonesia.Hak asasi yang dikekang pada masa pemerintahan  Soehartoadalah

a.       Hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Rakyat tidakdiperkenankan untuk mengungkapkan aspirasi, kritikan terhadapkebijakan pemerintah. Seseorang yang mengkritik pemerintahakan dikenai sangsi yang berat.Contoh : Hilangnya aktivis mahasiswa yang melakukan demo diistana

b.      Hak kebebasan persPers dalam membuat berita harus sejalan dengan pemerintah.Pers dituntut untuk selalu memberitakan sisi positif daripemerinthan Soeharto. Peristiwa mengenai penyimpanganpemerintahan soeharto tidak boleh dipublikasikan. Satu-satunyasurat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbitadalahHarian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalambahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militerIndonesia dalam hal ini adalah ABRImeski beberapa orangTionghoa Indonesia bekerja juga di sana.Contoh : Pembredelan isi koran dan majalah .

c.       Hak untuk hidupRezim Soeharto kerap kali membunuh seseorang yang dianggapmembahayakan negara tanpa melalui proses pengadilan terlebihdahulu.Contoh : Peristiwa Petrus(penembakan misterius) kepada paraPreman dan Pengacau.

d.      Hak berserikat dan berkumpulPemerintah melarang pembentukan ormas-ormas, baik beralirankeagamaan maupun sosial. LSM yang seharusnya dapat digunakansebagai wadah perjuangan pun ditiadakan oleh pemerintah.Pemerintah juga mengawasi setiap gerakan yang mengumpulkanbanyak massa. Misalnya dalam pengajian akbar biasanya terdapat

utusan pemerintah yang ikut mengawasi isi dari pengajiantersebut.

8. Lembaga Peradilan yang Kurang Independen            Lembaga peradilan yang ada pada masa orde barudinilai tidak adil.  Lembaga peradilan sering kali membelakepentingan pemerintah . Dalam proses hukum, pengadilanmemenangkan pihak pemerintah di meja peradilan. Hal inidikarenakan oleh barang bukti persidangan yang telahdisembunyikan atau dihilangkan atau bahkan telahdirekayasa/dibuat-buat. Faktor lain juga disebabkan arenalembaga peradilan yang korup. Sering terjadi penyuapanterhadap para hakim dan jaksa oleh pemerintah. Sehinggakeputusan yang dihasilkan sudah tidak adil lagi.            Lembaga peradilan orde baru intinya hanya sebagaipelengkap negara saja namun penerapan manfaatnya tidakmembuahkan hasil yang baik.Contoh            : Pada masa pemerintahan orde baru sangatjarang anggota DPR yang dihukum karena kasus korupsi.

Ciri Bidang

Politik di

Bidang

Ekonomi

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AWAL MASA

ORDE BARU

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomiIndonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisiekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaanekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata EmilSalim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehatekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto,yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650%menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekaninflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbedajauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan denganmenertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikanekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentangPembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu KabinetAMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalahsebagai berikut.

1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yangmenyebabkan kemacetan, seperti :

a. Rendahnya penerimaan Negara

b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisabagi  impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhanprasarana.

1. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

2. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut makaditempuh cara:

1. Mengadakan operasi pajak

2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dankekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajakorang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menanganimasalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkansasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum PembangunanJangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunanyang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkanpara teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperolehpinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMFdan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya.Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yangmenilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat padakekuatan modal asing.

Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.

1. 1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadilandasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I       :

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkandasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I     :

Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasanlapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I   :

Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejarketerbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian,karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasilpertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi padatanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM JepangTanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasipara mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasiekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyakberedar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

1. 2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, danmemperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkanpertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalamhal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalubanyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

1. 3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuanterciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasiladan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunanpada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah TrilogiPembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedomantersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalamsuasana politik dan ekonomi yang stabil.

Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepadaterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

1. 4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menujuswasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkanmesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antaralain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasilmemproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasilswasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dariFAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal inimerupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan,pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

1. 5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian danindustri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkanproduksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahappertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitudengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasukiproses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengankekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil danmakmur berdasarkan Pancasila.

1. 6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yangberkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan danpeningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Padaperiode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara AsiaTenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwapolitik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezimOrde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjotpenambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara darimigas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yangmemiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakanitu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasussukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesiamampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali denganpembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai danpenerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilataripengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkanenergi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yangdijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakuimemang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yangberantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yangsempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatanyang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru

Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidangekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri danpertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber dayamanusia sebagai pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landasIndonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dankapal pun rusak.

Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhirtahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjutmenjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaanterhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.

Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yangmerajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati olehsebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderungterpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesiameningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangatrapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber dayaalam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan,antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalahkelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunanhanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupanpolitik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembagunan tidak merata  tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlahwilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau,Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikutmenjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesiamenjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagalmenunjukan taringnya.Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagipembangunan ekonomi selanjutnya.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap programpembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapundapat terlihat secara konkrit.

2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesarmenjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri(swasembada beras).

3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikankesejahteraan rakyat.

4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikandasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber dayaalam

2. Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan,antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

4. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

5. Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati olehsebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderungterpusat dan tidak merata.

6. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpadiimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yangdemokratis dan berkeadilan.

7. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamentalpembangunan ekonomi sangat rapuh.

8. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisaterbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktorinilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknyaperekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

Ciri Bidang

Ekonomi di

Bidang Sosial

Perkembangan Bidang Sosial-Budaya pada Masa Orde   Baru

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam prosesuntuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya,masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalamtahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia

mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yangsama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Halini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatanbagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atauRT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitaspendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitassekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dariseluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasaryang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampunganak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakanlandasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahunyang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruftelah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% ditahuan1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnyatingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dariseluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadisekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yangberpendidikan SMTA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari seluruhangkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerjaakan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya,antar golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akanterjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yangterkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negaraPancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkantentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EkaParasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan dapat memberikankekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalammengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakatyang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila olehmanusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukansuatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagisikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakansemua ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-caraformal, maupun non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakanBudaya.

Politik Luar

Negeri

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA ORDE BARU

A.    Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa ke MasaSetiap entitas Negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang

mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pulaIndonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politikluar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingannasionalnya.

Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesiaadalah UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa danbernegara dengan memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luarnegeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai landasan idiilIndonesia berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa danbernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Danpolitik bebas aktif pun ditetapkan sebagai landasan operasional politikluar negeri Indonesia.        Sebagai sebuah landasan operasional, politik luarnegeri Indonesia yang bebas aktif pun senantiasa berubahsesuai kepentingan nasional. Misalnya selama masa orde lama,politik luar negeri Indonesia yang sebagian besar dinyatakanmelalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno tersebutmasih menekankan kebijakan hidup bertetangga dengan negara-negara kawasan, tidak turut campur tangan urusan domestiknegara lain dan selalu mengacu pada piagam PBB.        Pada masa Orba, landasan operasional PLNRI semakin dipertegasdengan beberapa peraturan formal, diantaranya: Ketetapan MPRSno.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973, Petunjuk bulanan Presidensebagai ketua Dewan Stabilitasi Politik dan Keamanan, serta Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri. Jika dulu Soekarno mendengung-dengungkananti-kolonialisme dan anti-imperialisme, maka Soeharto memfokuskan padaupaya pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerja sama dengandunia internasional. Perbedaan ini seiring dengan pergantian rezim dariSoekarno ke Soeharto.

Pasca-Orde Baru terjadi perubahan pemerintahan secara cepat mulaidari B.J. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Setidaknya duakabinet yang memerintah pasca-Orde Baru ini saling substansif dalamlandasan luar negerinya. Pertama adalah Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasionalkan PLNRI melalui: Ketetapan MPRNo.IV/MPR/1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangikrisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no.37 tahun 1999tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU No.24tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnyapenciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, danperubahan UUD 1945 pada beberapa pasal.        Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu(2004-2009). Kabinet ini meletakkan landasan operasional PLNRIpada tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM),yang isinya: pertama, pemantapan PLNRI dan optimalisasidiplomasi Indonesia; kedua, peningkatan kerjasamainternasional; ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia.        Kemerdekaan yang telah diperoleh tidak serta mertamenjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat.  Namunupaya Indonesia untuk mencari pengakuan internasionaltampaknya tidak didukung oleh perkembangan politikinternasional yang tengah terjadi saat itu. Perang Dunia IItelah menjadikan situasi persaingan tajam antara blok baratdan timur. Namun pemimpin Indonesia saat itu menunjukkan sikapdan orientasi politik luar negerinya yang independen.Indonesia berpendapat bahwa timbulnya blok-blok raksasa didunia ini dengan persekutuan-persekutuan militernya tidak akanmenciptakan perdamaian, malah sebaiknya akan merupakan benih-benih ancaman terhadap perdamaian.        Pendapat tersebut memuat dasar prinsip politik luarnegeri Indonesia yang bebas aktif.  Menurut Hatta, politik“Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok danmemilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan interasional.Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat gunamenjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Dalamarti yang lebih luas, bebas berarti menunjukkan tingginyanasionalisme dan menolak keterlibatan atau ketergantunganterhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatanIndonesia.  Karena itu sikap Indonesia kerap disebut netral,tidak memihak kedua blok.Aspek ini kemudian dikenal dengan non-alignment policy. Prinsip nonblok ini kemudian menjiwai beberapa Negara Asia dan Afrika.

Kesadaran itulah yang mendorong terselenggaranya KonferensiAsia Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung.        Dalam setiap periode kepemimpian nulai dari Soekarnohingga Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat warisan mengenaifaktor-faktor domestik yang paling menonjol saat itu. Misalkanpada kepemimpian Soeharto (1966-1998), PLNRI lebih fokus padakondisi ekonomi dan kepemimpinan politik atau persepsi elit.Hal tersebut karena Soeharto mewarisi kebobrokan ekonomi dimasa Soekarno. Sementara di era Susilo Bambang Yudhoyono(2004-sekarang), sifat dari tatanan politik dalam negeriadalah tentang perguliran proses demokrasi.

B.     Ciri-ciri Utama Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru

Orde Baru (Orba) adalah rezim yang berkuasa di Indonesiaterlama dan terpanjang kekuasaannya. Dengan masa 32 tahun,rezim orba mempunyai dinamika sosial, ekonomi, dan politikyang sangat panjang. Kebijakan yang diambil oleh PresidenSoeharto maupun oleh para pembantunya mempunyai karakteristikdan ciri yang khas, yaitu militeristik dan terpusat.Pemerintah yang ter-sentralisasi membuat hampir semuakebijakan di semua lini seragam dan ditujukan untuk mendukungpembangunan ekonomi dan stabilitas yang diagung-agungkan padamasa itu. Hasilnya adalah sebuah pemerintah yang otoriterselama kurang lebih 32 tahun sebelum dijatuhkan oleh peoplepower pada masa reformasi.

Politik luar negeri termasuk bidang dalam pemerintahan orbayang dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingannasionalnya. Hal yang terpenting dan menjadi prioritas dalampolitik luar orba adalah pembangunan dan stabilitas. Hal inimenjadi panduan dalam politik luar negeri orba yang menjadiantitesa dari politik luar negeri orde lama. Orde lama ataumasa demokrasi terpimpin menjadikan politik luar negerinyasebagai alat untuk condong ke blok timur. Hal ini kemudiandiubah oleh orba, salah satunya memutus hubungan diplomatikdengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Walaupun pada tahun1990, Indonesia membuka kembali hubungan tersebut denganalasan ekonomi.

Politik luar negeri yang dianggap sebagai “anak kesayangan”Amerika Serikat (AS) seringkali disematkan pada orba. Walaupun

hal tersebut harus dikaji lebih mendalam untuk lebih memahamipolitik luar negeri orba yang tidak sederhana. Dalam kondisiperang dingin yang terjadi antara AS dan Uni Sovyet, posisiIndonesia jelaslah menjadi penting. Efek domino komunisme yangditakutkan oleh barat telah membuat pentingnya posisiIndonesia di mata barat. Dalam hal ini menarik membahas posisipemerintah Indonesia di bawah Soeharto dan melihat konsep“bebas-aktif” yang selama ini menjadi dasar dan sifat politikluar negeri Indonesia.

Politik luar negeri orba muncul sebagai lawan dari politikluar negeri orde lama yang bersifat lebih revolusioner danmenjadikan nasionalisme sebagai alat kesatuan bangsa. Politikluar negeri yang nasionalistik menjadikan Indoensia terusmenaruh kecurigaan pada barat. Sifat yang dianut oleh ordelama adalah bebas aktif, namun pada demokrasi terpimpin yangterjadi adalah koalisi tidak resmi Indonesia dengan negara-negara blok timur seperti RRT dan Uni Sovyet.

Pemerintah Orde baru memperbaiki politik luar negeri yangrevolusioner pada era orde lama, menjadi lebih ramah dan aktifdi dunia internasional. Hal yang pertama dilakukan adalahmemperbaiki dan me-normalisasi hubungan diplomatik denganMalaysia. Hal yang juga dilakukan oleh pemerintah orba adalahpembentukan organisasi di tingkat regional Asia Tenggara. Halini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjadiwadah kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesiamenjadi salah satu pendiri Organisasi Regional Asia Tenggara(ASEAN) dari lima negara yang ikut mendirikan diBangkokpada1967.

Dalam hal perekonomian dan hubungan dengan barat pemerintahorba pun memperbaiki hubungannya tersebut. Hal ini berkaitanlangsung dengan perekonomian dan pembangunan yang dicanangkanpemerintah orba. Pemerintah orba membutuhkan banyak dana untukmelaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah mengadakanpertemuan dengan Negara-negara donor untuk membicarakan adanyautang untuk pembangunan. Negara-negara tersebut kemudianmembentuk sebuah forum bernama Inter-govermental Group OnIndonesia (IGGI). Selain itu, pemerintah pun membuat UUinvestasi yang mempermudah investasi asing masuk ke dalamnegeri.

Namun hal itu pun membuat konsekuensi logis terhadap hasilpolitik luar negeri yang dibangun oleh orde lama sepertiforum-forum Gerakan Non-Blok (GNB) dan konferensi Asia-Afrika.Pasa masa orba, negara-negara GNB menolak Indonesia mengetuaiGNB karena dianggap sebagai pro-barat. Selain itu, invasiIndonesia terhadap Timor-Timur pun memicu ketidaksukaanterhadap pemerintah orba. .                                                                                            

Doktrin Bebas-Aktif pertama kali diungkapkan oleh WakilPresiden Indonesia, Mohammad Hatta. Mohammad Hatta dalampidatonya “Mendayung Antara Dua Karang”, “aktif” yang dimaksudmenunjukkan suatu intensitas Indonesia untuk ikut serta dalamusaha menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Ini berartiIndonesia tidak menunjukkan suatu netralitas, yang diartikansebagai keadaan tak berpartisipasi. Yang dimaksudkan BungHatta adalah Indonesia tidak memihak adidaya dunia namun bukanberarti Indonesia mundur dari arena pertentanganinternasional, melainkan Indonesia akan terus berusaha secaraaktif untuk melakukan upaya-upaya demi menciptakan perdamaiandunia.