fasilitasi pengembangan desa tangguh bencana (destana) desa pesanggaran kabupaten banyuwangi tahun...

Laporan evaluasi program Destana 2014 Ds. Pesanggaran - ii

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik,hidayah serta

inayahNya sehingga tim fasilitator dapat menyelesaikan laporan evaluasi kegiatan

program Desa Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran sebagai bagian tugas dan

tanggungjawab. Dokumen ini berisi tentang laporan evaluasi kegiatan dan dokumen –

dokumen hasil kerja tim substansi Desa Pesanggaran selama kegiatan fasilitiasi Desa

Tangguh Bencana 2014. Kami menulis laporan evaluasi kegiatan dengan se-obyektif

mungkin, serta sesuai keadaan yang terjadi di lapangan. Dengan dokumen evaluasi ini

diharapkan ada banyak pembelajaran untuk kualitas program selanjutnya yang lebih baik.

Tentu kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan

laporan ini. Untuk itu perlu adanya koreksi dari pembaca sekalian.

Banyuwangi, 29 Desember 2014

Tim Fasilitator

Laporan evaluasi program Destana 2014 Ds. Pesanggaran - iii

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA ........................................................................................................ .... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

INFORMASI UMUM ............................................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 2

B. Tujuan ........................................................................................................... 4

C. Hasil Kegiatan ............................................................................................... 5

D. Proses Pelaksanaan Kegiatan ...................................................................... 13

E. Pembelajaran ................................................................................................ 31

F. Rencana Tindak Lanjut ................................................................................. 31

G. Hasil Penilaian Mandiri Capaian Desa Tangguh Bencana ............................ 32

LAMPIRAN

1. Anggaran Dasar Forum PRB Desa Pesanggaran

2. Kajian Risiko Bencana Desa Pesanggaran

3. Rencana Penanggulangan Desa Pesanggaran

4. Sistem Peringatan Dini Desa Pesanggaran

5. Perencanaan Evakuasi Desa Pesanggaran

6. Rencana Kontinjensi Desa Pesanggaran

7. Rancangan Perdes Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran

Laporan program Destana 2014 Ds. Pesanggaran - 1

INFORMASI UMUM

Nama Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana 2014

Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan Pesanggaran

Desa Pesanggaran

Peserta 30 tim substansi, 10 dari unsur terkait

Waktu dan tempat Oktober 2014 sampai Desember 2014

Fasilitator Mohamad Mambaus Su’ud, S.Pd, M.Sc

Anis Satuna Dhiroh, S.Pd, M.Sc

Penulis Laporan Mohamad Mambaus Su’ud, S.Pd, M.Sc


A. LATAR BELAKANG

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk

beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera

dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012).

Berdasarkan definisi tersebut, desa tangguh tidak dapat dicapai hanya mengandalkan

kerja masyarakat atau pemerintah sendirian. Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan

multi-sektoral, menyangkut infrastruktur, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Salah satu

upaya untuk membangun masyarakat tangguh bencana, BNPB memiliki program

pengembangan Desa Tangguh Bencana. Pelaksanaan program ini tidak berdiri sendiri,

melainkan merupakan penguatan dan pengembangan program-program pemberdayaan

di desa/kelurahan yang sudah dilaksanakan oleh kementrian / lembaga lain, organisasi

internasional maupun nasional. Program ini adalah bagian dari pengembangan kapasitas

masyarakat di desa. Setidaknya terdapat 20 indikator untuk menggambarkan suatu desa

sebagai desa tangguh. Pendekatan satu sektor saja terbukti belum mampu membangun

ketangguhan secara memadai.

Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB

yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini.

Sinergi antar program-program yang sudah ada di desa/kelurahan menjadi salah satu

kunci keberhasilan program ini. Untuk itu, kerjasama pemangku kepentingan sangat

diharapkan demi tercapainya masyarakat tangguh bencana. Salah satu Desa yang

menjadi program percontohan (pilot project) BNPB sebagai Desa Tangguh Bencana pada

tahun 2014 ialah Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi,

Jawa Timur. Desa Pesanggaran memiliki luas + 26,827 km2 / 2.682,7 Ha dengan batas

geografis 114º 4’ - 114º7’ BT dan 8º 33’ - 8º 37’ LS, batas administrasi sebelah utara

adalah Desa Sumbermulo, sebelah timur adalah Desa Siliragung, sebelah barat adalah

Desa Sumberagung, dan sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Tsunami pada tahun

1994 yang meluluhlantahkan wilayah selatan Desa Pesanggaran merupakan pengalaman

pahit masyarakat dalam menghadapi bencana, 42 korban meninggal dunia diikuti

hancurnya seluruh pemukiman dan fasilitas umum. Dan setelah terjadinya tsunami

tersebut, wisata yang menjadi andalan ekonomi masyarakat hancur, dan belum pulih

sampai saat ini. Pengalaman tersebut hingga sekarang masih membekas di masyarakat

pesisir. Selain itu, karena wilayah Desa Pesanggaran merupakan wilayah yang dibatasi

dua Sungai Besar, yaitu Sungai Baru, dan Sungai Gangga, serta menjadi daerah muara

keduanya, sehingga seringkali terjadi banjir. Terutama di wilayah sepadan Sungai

Gangga, yang terus mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat aktivitas tambang

masyarakat.


Gambar 1: Peta Administrasi Desa Pesanggaran (Fasilitator, 2014)


Adanya program Desa Tangguh Bencana ini memiliki nilai positif yang cukup

besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa sendiri. Banyak pembelajaran

tentang kebencanaan yang diperoleh masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat

menjadi tahu dan memahami konsep penanggulangan bencana dengan baik, serta apa

saja yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana di wilayah Desa

Pesanggaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Begitu pula

dengan Pemerintah Desa, dengan program ini pemerintah desa telah memiliki

perencanaan dan program-program dalam hal penanggulangan bencana. Terlebih lagi,

dengan terbentuknya Forum PRB Desa Pesanggran dengan didukung tim relawan yang

sudah diberi pembekalan. Berbagai dokumen kajian dan perencanaan telah tersusun,

seperti Kajian Risiko Bencana Desa, Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB)

Desa termasuk Rencana Aksi Komunitas (RAK) Desa, perencanaan evakuasi Desa,

Sistem Peringatan Dini Desa, dan Rencana Kontinjensi Desa. Perdes tentang

Penanggulangan Bencanapun telah dibahas antara pemerintah desa dengan BPD, yang

harapan kedepan dapat disinergikan dalam RPJMDes.

Dengan dilaksanakan program Destana 2014 ini, penanggulangan benacana telah

menjadi salah satu konsen program pemerintah, hal tersebut merupakan bentuk

keberlanjutan Desa Tangguh Di Desa Pesanggaran. Akan tetapi, waktu tiga bulan tentu

belum cukup menggambarkan keberhasilan Desa Tangguh Bencana, masih banyak hal

yang harus dilakukan masyarakat, pemerintah, swasta, dan unsur terkait untuk tersu

mengawal dan menyempurnakan desain Desa Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran

ini. Untuk itu, sangat perlu disusun dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program, untuk

melihat kembali ke belakang (review), sebagai bentuk refleksi kedepan. Sehingga hal-hal

yang sekiranya masih kurang baik dapat dibenahi untuk kebermanfaatan Desa Tangguh

secara lebih luas.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen laporan evaluasi program ini adalah:

1. Menunjukkan hasil kegiatan program Desa Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran,

Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tahun 2014.

2. Menunjukkan proses pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa

Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tahun

2014.

3. Pembelajaran (lesson learn) dalam program Desa Tangguh Bencana di Desa

Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tahun

2014.


C. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran akan

dijabarkan dalam enam poin utama yaitu 1) Manfaat program untuk masyarakat; 2)

Capaian dan hal-hal yang sudah baik dalam pelaksanaan program; 3) Hal-hal yang perlu

diperbaiki dalam program; 4) Adaptasi ataupun replikasi untuk desa lain; 5) Kontribuasi

pihak lain dalam proses pelaksnaan maupun keberlanjutan program; 6) Peran fasilitator,

BPBD Kabupaten Banyuwangi, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BNPB dalam proses

pelaksanaan dan keberlanjutan program Desa Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran,

Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tahun 2014.

1. Manfaat Program untuk Masyarakat

Desa Pesanggaran adalah desa yang relatif minim ada program-program terkait

penanggulangan bencana, baik itu dari Daerah maupun Nasional. Kerangka konsep

tentang penanggulangan bencanapun masih belum dipahami dikalangan masyarakat,

pemerintah dan masyarakat masih menggunakan paradigma responsif dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal ini dibuktikan dari kegiatan

penanganan darurat banjir besar pada tahun 2011, dan issu tsunami Chile tahun 2012.

Dalam dua momen tersebut pemerintah hanya melakukan kegiatan respon darurat

dengan memberikan bantuan dan meminta bantuan dari pihak luar, sementara

masyarakat yang tidak menjadi korban belum terlibat secara nyata. Pemerintah Daerah

masih sangat dominan dalam penanganannya, terutama dari BPBD dan Tagana.

Dengan hadirnya program Desa Tangguh Bencana BNPB tahun 2014 ini,

masyarakat mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan tentang kerangka dan

paradigma sistem penanggulangan bencana nasional. Seperti keterangan Bapak

Marsudi sebegai berikut;

“kita jadi tau mas, kalau ternyata penanganan bencana itu bisa direncanakan dan dikaji sepanjang ini, yang saya pikir ya hanya penanganan darurat saja” (Marsudi, 2014)

Masyarakat mengetahui tentang bagaiman mengkaji risiko di wilayah Desa

Pesanggaran, menyusun rencana penanggulangan bencana pada saat pra, tanggap,

dan pasca bencana. Menyusun rencana Aksi untuk Komunitas dalam Penanggulangan

Bencana. Menyusun rencana evakuasi dan peringatan dini. Menyusun Rencana

Kontinjensi. Dan yang paling penting lagi adalah terbentuknya Forum Penanggulangan


Bencana (FPRB) Desa Pesanggaran yang akan mengawal keberlanjutan

penyelenggaran penanggulangan bencana di Desa. Dengan adanya FPRB ini juga,

masyarakat telah memiliki wadah yang representatif untuk mengekspresikan dan

menggagas berbagai program untuk menangani bencana. Juga menjadi sumber berbagi

pengetahuan serta rembug antar pihak dari semua kalangan. FPRB juga sebagai simbol

Desa untuk membangun jejaring ke level daerah dan nasional. Hal itu sudah dilakukan

ketika dalam kegiatan relawan, lembaga di Kabupaten mulai sering berdiskusi untuk

mengadakan kerjasama dalam pelatiahan kerelawanan seperti Tagana, dan

Banyuwangi SAR Independent (BSI) yang akan menyelenggarakan pelatihan di pesisir

pantai Desa Pesanggaran. Ke depan, diharapkan dengan adanya FPRB pula, program

tentang penanggulangan bencana baik dari pemerintah daerah, nasional maupun

swasta dapat terkoordinasi dengan baik, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Yang

sangat luar biasa, setelah FPRB terbentuk, pemerintah Desa langsung menyediakan

ruang khusus (sekretariat) untuk tempat “nimbrung” masyarakat membicarakan issu

Penanggulangan Bencana.

Bagi pemerintah Desa, dengan adanya program Destana BNPB 2014 ini sangat

membantu dan meringankan beban kerja di Desa. Sebelumnya pemerintah Desa harus

berfikir keras bagaimana menangani banjir yang seringkali melanda, kesulitan untuk

menghimpun dukungan dalam kaitannya penanggulangan bencana. Setelah ada

berbagai perencanaan yang matang dari Destana, tanggungjawab pemerintah Desa

secara tidak langsung sudah terpenuhi. Apalagi kedepan program tersebut akan segera

direalisasikan. Untuk mendukung Destanapun, pemerintah Desa telah melegalkan

berbagai dokumen perencanaan yang dihasilkan Destana, dan segera menyusun

Perdes Penyelenggaran Penanggulangan Bencana yang direncanakan rampung pada

akhir tahun 2014. Seperti keterangan ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa

Pesanggaran sebagai berikut.

“kita akan terus kawal kegiatan penanggulangan bencana ini, karena Desa kita memang berpotensi bencana, Perdes bisa kita dukung dalam waktu dekat, kalau perlu akhir Desember segera kita bicarakan dengan pemerintah” (Endro Saksono, 2014)

Selain itu, program-program yang dicanangkan Destana selama lima tahun

kedepan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana secara tidak

langsung akan menyerap Anggaran Dana Desa yang dikabarkan akan turun lebih dari 1

Milyar ke Desa. Seperti keterangan Bapak Kepala Desa berikut:


“kita sangat mendukung program Destana ini, dan terimakasih sekali kepada BNPB yang sudah memeperhatikan Desa Pesanggaran. Kita akan terus dukung, termasuk kami sudah menyediakan sekretariat FPRB untuk tempat nimbrung” (Suliono, 2014)

Kesimpulannya, program Desa Tangguh Bencana BNPB 2014, disambut baik dan

didukung oleh masyarakat dan pemerintah, manfaat yang dirasakanpun cukup besar baik

dari sisi pengetahuan masyarakat maupun secara politik pembangunan pemerintah Desa.

2. Hal Baik dalam Program

Program Destana 2014 ini telah memberi dampak yang cukup positif untuk

masyarakat Desa, hal-hal positif tersebut perlu tersu dipertahankan dan didukung terus.

Beberpa poin positif dalam program dan perlu dipertahankan kedepan adalah:

Perubahan cara berfikir baik tim substansi maupun pemerintah dalam

penanggulangan bencana dari responsif menjadi proaktif.

Dukungan penuh dari Pemerintah Desa baik dalam pelaksanaan maupun

kedepannya.

Dukungan dan antusias masyarakat dan lembaga Desa seperti LPMD, BPD, PKK,

dan kelompok-kelompok kerja lain yang ada di Desa dalam menyambut program

ini dan komitmen untuk melanjutkan program.

Partisipasi aktif tim substansi / pokja dalam menjalankan kegiatan dan menyusun

berbagai kajian dan perencanaan program.

Dukungan dari BNPB dan BPBD dalam pemenuhan kebutuhan teknis kegiatan

baik materi maupun non materi

Komunikasi yang baik dan positif antara Fasilitator, BPBD, Pemerintah Desa,

Pokja, dan PMU dalam menuntaskan program.

Kesanggupan untuk saling membantu dalam berbagai kesulitan dan tantangan

yang dihadapi baik Fasilitator, BPBD, Pemerintah Desa, Pokja, dan PMU.

Adanya sistem web yang disediakan sehingga memudahkan pelaporan dan

mengetahui progres pelaksanaan program


3. Hal-hal yang Perlu Diperbaiki Dalam Program

Setiap pelaksanan Program pasti terdapat hal-hal yang belum maksimal yang

dapat menjadi kendala. Sehingga kedepan perlu adanya perbaikan. Berikut ini adalah

beberapa hal yang kurang baik dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di

Desa Pesanggaran tahun 2014.

Mulainya pelaksanaan yang tidak sesuai jadal/ timeline karena kendala pencairan

anggran sehingga output dan outcome belum tercapai secara maksimal.

Materi yang kurang sesuai antara pembekalan fasilitator dan pelaksanaan di Desa

Fasilitator tidak dapat mengakses RAB sehingga kesulitan dalam merencanakan

kebutuhan dan maksimalisasi anggaran.

Petunjuk teknis yang kurang operasional dan detil sehingga menimbulkan banyak

penafsiran

Pedoman kesiapsiagaan yang tidak termuat dalam petunjuk teknis

Pembuatan peta risiko yang tidak dijelaskan secara detail

Kurangnya keterwakilan perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan program,

dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah Desa di awal kegiatan tentang

pentingnya gender dan keterwakilan pemuda.

Belum tersusunnya rencana evakuasi dan sistem peringatan dini untuk semua

ancaman, dikarenakan keterbatasan waktu.

Sistem web yang hanya bisa menilai kuantitas program

4. Adaptasi Ataupun Replikasi untuk Desa Lain

Hasil yang telah dicapai di Desa Pesanggaran dalam Program Desa Tangguh

Bencana BNPB Tahun 2014 perlu dipertahankan, dan diharapkan Desa yang sudah

mendapat program dapat menjadi percontohan untuk Desa lain dan menularkan virus

ketangguhannya. Sehingga hasil positif tersebut dapat diadaptasi bahkan direplikasi

untuk membangun Desa Tangguh yang lain, karena pada dasarnya ketangguhan desa

itu merupakan kebutuhan desa yang terancamn bencana. Sehingga desa sendirilah

yang harusnya berinisiasi menjadi Desa Tangguh, tentu dengan dukungan BPBD dan

BNPB. Dukungan tidak harus dalam bentuk materi. Hasil program yang telah

dilaksanakan di Desa Pesanggaran sangat memungkinkan untuk direpiklasi di Desa

lain. Desa yang sangat berpotensi untuk menjadi sasaran ini adalag Desa Buluagung,

Kecamatan Siliragung, yang berlokasi tepat disebelah timur Desa Pesanggaran. Dua

Desa ini (Pesanggaran dan Buluagung) hanya dibatasi oleh Sungai Baru. Pengamatan

spasial fasilitator, potens risiko tsunami di Desa Buluagung ini juga cukup tinggi, hal ini


diperlihatkan pola pengelompokkan pemukiman tepat berada di muara Sungai Baru,

yang juga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Untuk itu, dalam salah satu Aksi Komunitasnya, Desa Pesanggaran telah

mencangkan untuk menginisiasi Desa Buluagung bermitra dengan Desa Pesanggaran,

dalam hal diskusi maupun pelaksanaan Aksi Komunitas. Replikasi tersebut sangat

mungkin dilakukan karena secara geografis, politis, dan sosial budaya kedua Desa ini

sama, interaksi masyarakat melalui mobilitas penduduk kedua wilayah sangat intensif.

Beberpa hal yang mungkin dapat direplikasi adalah: Kajian Risiko Bencana Desa,

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa, rencana evakuasi, sistim peringatan

dini, dan rencana kontinjensi desa. Akan tetapi gagasan inipun perlu didukung dari

BPBD dan BNPB. Sehingga respon pemerintah desa dan masyarakat setempat lebih

tampak.

5. Kontribuasi Pihak Lain

Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di desa Pesanggaran tidak hanya

bersumber dari kontribusi BNPB, BPBD, Fasilitator, dan Kelompok Kerja / Tim Substansi

Destana 2014. Akan tetapi terdapat lembaga dan perorangan yang memeberikan peran

dan kontribusi baik materi maupun non materi. Beberapa lembaga yang terlibat dan

berkontribusi dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana BNPB 2014 adalah:

Nama Lembaga Bentuk Kontribusi

Pemerintah Desa Kontribusi Pemerintah Desa berupa dukungan materi

seperti tempat pertemuan untuk rapat Tim Substansi

selama 18 kali pertemuan, lengkap dengan peralatan

pendukung seperti sound sistem, dll. Selanjutnya

pemerintah Desa melegalkan berdirinya Forum dan

Dokumen-dokumen kajian dan perencanaan melalui SK

Kepala Desa. Pemerintah Desa telah menyediakan

ruang sekretariat untuk FPRB, lengkap dengan sarana

pendukung. Kontribusi lain adalah menyediakan

anggaran untuk transportasi tim relawan baik

berangkan maupun pulang ke/dari lokasi pelatihan.

Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)

BPD memberikan kontribusi berupa rapat-rapat

penyusunan Raperdes dan Perdes tentang

Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran, selain



itu BPD juga berkomitmen untuk membawa issu

penanggulangan bencana dalam pembahasan

RPJMDes yang akan datang.

Marinir Lampon Wilayah pesisir Desa Pesanggaran merupakan salah

satu lokasi latihan tempur Marinir, dan di sudut pantai

Lampon terdapat pos pangkalan tentara Marinir.

Sehingga kampung di pesisir Pesanggaran (Kampung

Baru) merupakan Kampung Binaan Marinir. Dengan

adanya program Destana 2014 ini Komandan Marinir

memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan

dan keberlanjutan Destana. Marinirpun juga siap

memberikan pelatihan dan pengembangan relawan

desa. Selain itu, pengerahan sumber daya pada saat

darurat siap dikerahkan dari pasukan marinir baik

personel maupun perlengkapan.

Puskesmas Pesanggaran Puskesmas Pesanggaran merupakan salah satu

sarana paling vital dalam pembangunan kapasitas

masyarakat di lingkungan Desa Pesanggaran. Sebagai

Puskesmas terbesar di lingkungan Kecamatan

Pesanggaran, program penanggulangan bencana

dalam bidang kesehatanpun telah dicanangkan, Tim

Gerak Cepat (TGC) menjadi garda terdepan dalam

pelaksanaan darurat bencana. Oleh karenanya,

Puskesmas Pesanggaran juga sangat mendukung

proses dan keberlanjutan Destana Pesanggaran ini.

Selain dukungan data, Puskesmas juga siap

mengintregasikan program Destana dalam Program

Puskesmas yang berkaitan dengan penanganan

kesehatan.

Forum Pinpinan Kecamatan

Plus (FORPIMKA PLUS)

Forpimka yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil,

dan Danpuslatpur Marinir menyatakan siap mendukung

keberlanjutan program Destana di desa Pesanggaran,

terutama dalam pelaksanaan darurat. Forpimka Plus

telah menandatangani komitmen Rencana Kontinjensi

Tsunami sehingga siap sedia mengerahkan seluruh



sumber daya yang dimiliki saat darurat. Selain itu,

Forpimka juga siap mendukung terselenggaranya

kegiatan drill simulasi tsunami yang rencananya akan

diselenggarakan minimal setiap tahun sekali.

Balai Penyuluh Pertanian

(BPP) Kecamatan Desa

Pesanggaran

Memberikan kontribusi berupa pemberian bibit pohon

trembesi sebanyak 500 batang, yang siap ditanam oleh

FPRB, relawan, dan masyarakat di sepanjang Pesisir

Lampon sebagai sabuk hijau.

6. Peran Fasilitator, BPBD Kabupaten Banyuwangi, BPBD Provinsi Jawa Timur,

dan BNPB

Berikut ini adalah beberapa peran yang telah diberikan Fasilitator, BPBD

Kabupaten Banyuwangi, dan BNPB dalam mensukseskan program desa Tangguh

Bencana di Desa Pesanggaran.

a. Peran Fasilitator

Fasilitator berperan dalam proses pelaksanaan program Destana dari awal hingga

akhir kegiatan, baik saat rapat resmi dengan Pokja / Tim Substansi (18 kali rapat

resmi) maupun di luar rapat resmi Pokja / Tim Substansi serta mamastikan output

dan outcome tercapai secara maksimal. Adapun peran fasilitator saat rapat resmi

dengan Pokja / Tim Substansi ialah:

Menyampaikan materi/konsep awal kepada tim substansi untuk setiap

pembahasan, dan memastikan tim substansi memahaminya

Memfasilitasi dan mengarahkan tim substansi dalam penyusunan output /

capaian setiap jenis kegiatan menggunakan media yang mudah difahami

dan diterima.

Menyatukan persepsi / pandangan yang kontradiksi antar tim substansi

Membangun kekompakan tim substansi melalui dinamika kelompok dan

berbagai strategi permainan

Membangun partsispasi aktif tim substansi dalam menyampaikan gagasan

atau ide dalam setiap diskusi

Menjawab setiap keraguan yang muncul dari tim substansi tentang

kesuksesan dan keberlanjutan program

Adapaun peran fasilitator di luar rapat resmi dengan Pokja / Tim Substansi ialah:


Konsolidasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPBD, PMU, pemerintah

Desa, tokoh masyarakat lembaga-lembaga desa, tokoh berpengaruh

dalam tim substansi, dan pihak swasta untuk mensukseskan program

Destana dan keberlanjutannya

Menyiapkan materi yang ringkas dan sederhana untuk dapat difahami tim

substansi setiap output yang akan dikerjakan

Menyiapkan media-media yang representatif untuk penuntasan setiap jenis

kegiatan sesuai output yang ditetapkan dalam Juknis

Membangun komunikasi yang intensif dengan tim substansi melalui

kegiatan non formal, seperti kunjungan ke rumah-rumah, makan bersama,

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa.

Menyelesaikan dokumen untuk setiap output dan mengkoordinasikan

dengan pemerintah Desa untuk kepentingan legalisasi.

b. Peran BPBD Kabupaten Banyuwangi

Adapun peran BPBD Kabupaten Banyuwangi dalam proses pelaksanaan program

Destana ialah:

Mendukung dalam pemenuhan kebutuhan materi, seperti ATK, konsumsi,

dan administrasi lain

Memberi masukan kepada fasilitator untuk setiap jenis kegiatan sehingga

kegiatan dapat berjalan dengan baik

Mengkoordinasikan kegiatan Destana di Desa dengan berbagai kegiatan

BPBD sendiri

Mendampingi dalam setiap rapat dengan tim substansi

Koordinasi secara intensif dengan fasilitator dalam menentukan jadwal dan

bahan-bahan rapat

Melakukan koordinasi dengan BNPB

c. Peran BNPB

Adapun peran BNPB dalam proses pelaksanaan program Destana ialah:

Menyediakan anggaran program

Memberikan pembekalan dan pelatihan kepada fasilitator

Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil melalui tim PMU

Melakukan koordinasi dengan BPBD


D. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Berikut adalah proses pelaksanaan program pengembangan Desa Tangguh

Bencana di Desa Pesanggaran tahun 2014:

1. Persiapan Pelaksanaan Program

Dalam kegiatan persiapan pelaksanaan program ini terdiri dari tiga jenis kegiatan,

yaitu: koordinasi awal daerah, sosialisasi program di desa, dan pengumpulan data

skunder untuk Kajian Risiko Bencana. Koordinasi awal di daerah dilaksanakan dua kali

yaitu pada tanggal 9 dan 13 Oktober 2014, dihadiri 40 undangan baik dari BPBD Provinsi

Jawa Timur, BPBD Kabupaten Banyuwangi, SKPD terkait, lembaga swasta, perguruan

tinggi, fasilitator Destana, dan pemerintah desa. Secara garis besar, kegiatan yang

diselenggarakan di Hotel Mirah Banyuwangi ini ditujukan untuk memperkenalkan

Destana kepada seluruh pemangku kepentingan, jadwal dan baseline kegiatan,

pemetaan program kementrian di Desa yang akan menjadi obyek program, dan masukan

dari seluruh peserta dalam rangka mensukseskan program Desatana 2014.

Sosialisasi program di desa dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014

bertempat di Balai desa Pesanggaran, dihadiri 29 Tim Substansi dan 8 undangan. Dalam

kegiatan tersebut, fasilitator menjelaskan tentang latar belakang program, pokok-pokok

Perka BNPB No.1 tahun 2012, Rencana Aksi Nasional PB, dan tujuan pelaksanaan

Program. Selain itu fasilitator membuat kesepakan/kontrak kerja dengan tim substansi

tentang hak dan kewajiban tim substansi serta kesepakatan aturan lain. Pengumpulan

data skunder untuk kajian risiko bencana sudah dilaksanakan pada bulan Agustus,

kegiatannya dilakukan oleh fasilitator dengan malkukan pendataan ke Desa dan

Kecamatan, serta menemui tokoh masyarakat sebagai narasumber. Dokumen yang

terkumpul antara lain Profil Desa, peraturan Desa terkait dan APBDes.


Rapat Koordinasi Daerah Pengembangan Desa Tangguh (dokumentasi fasilitator, 2014)

Rapat Sosialisasi Desa (dokumentasi fasilitator, 2014)


Proses Pengambilan Data Skunder (dokumentasi fasilitator, 2014)

2. Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan melalui beperapa jenias kegiatan antara

lain rapat persiapan teknis pengkajian risiko bencana dilakukan pada tanggal 16 Oktober

2014 dihadiri 27 tim substansi, transect walk dilakukan oleh fasilitator dan 3 orang tim

substansi, rapat pengkajian bahaya tanggal 18 Oktober 2014, analisa tingkat risiko dan

workshop pengkajian risiko bencana pada tanggal 22 Oktober 2014 yang dihadiri 30 tim

substansi dan 8 undangan dari unsur terkait. Dalam keseluruhan kegiatan pengkajian

risiko bencana dilakukan secara partisipatory termasuk pembuatan peta risiko. Fasilitator

menjelaskan konsep ancaman, kerentanan, kapasitas, risiko, dan pemetaan risiko.

Kegiatan lapangan dilakukan untuk survey lokasi dan pembuatan peta dasar. Sementara


workshop yang dihadiri dari Forpimka plus, swasta dan tokoh masyarakat untuk

menyempurnakan kajian risiko sehingga tersusun dokumen yang valid.

Penyampaian materi awal Kajian Risiko (dokumentasi fasilitator, 2014)


Pengkajian Risiko dan Pemetaan Risiko (dokumentasi fasilitator, 2014)

Workshop Kajian Risiko Bencana (dokumentasi fasilitator, 2014)

3. Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Komunitas Desa

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan dimulai dari

pengelompokan indikator capaian, melalui program generik dan spesifik yang mengacu


dari Rencana Aksi Nasional dan Daerah, sehingga perencanaan yang ada di desa dapat

sinergis. Selanjutnya adalah rapat perencanaan aksi yang dilakukan apada tanggal 24

Oktober 2014 dihadiri 29 tim substansi. Dalam rapat tersebut fasilitator menyampaikan

terlebih dahulu tentang konsep penanggulangan bencana baik pra, darurat, dan pasca,

tindakan apa saja yang dapat dilakukan setiap fase. Selanjutnya tim substansi

menyusun rencana dan pilihan tindakan untuk setiap fase bencana dari masing-masing

potensi.

Rapat dilanjutkan dengan membahas sumber daya dan periode aksi pada

tanggal 26 Oktober 2014 dihadiri oleh 29 tim substansi. Dalam rapat tersebut, dilakukan

pemetaan sumberdaya dan penentuan periode aksi untuk masing-masing tindakan.

Kemudian rapat dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dihadiri 30 tim substansi

dengan tema bahasan adalah penentuan anggaran penanggulangan bencana. Kegiatan

ini diselesaikan cukup panjang, karena penentuan pagu indikatif anggaran yang

bersumber dari desa harus menyesuaikan dengan jumlah ADD, APBDes, dll. Serta

program-program desa yang lain. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 hasil

penanggulangan bencana dipaparkan dalam workshop yang dihadiri oleh 29 tim

substansi dan 10 undangan. Berbagai masukan dihasilkan dari kegiatan ini, sehingga

RPB yang disusun operasional dan baik.


Penyampaian materi awal (dokumentasi fasilitator, 2014)


Dinamika kelompok perencanaan aksi, periode aksi, dan anggaran PB

(dokumentasi fasilitator, 2014)


Workshop rencana Penaggulangan Bencana (dokumentasi fasilitator, 2014)

4. Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana

Pembentukan Forum Pengurangan Desa ini dilakukan pada tanggal 4 November

2014, dihadiri oleh 29 tim substansi. Agendanya adalah pengenalan tentang sifat dan

fungsi FPRB Desa oleh fasilitator, pemilihan ketua, penyusunan struktur FPRB, dan

statuta / Anggaran Dasar FPRB. Selanjutnya dilakukan pembahasan legalisasi SK dan

tupoksi secara inetern dengan pengurus yang sudah terbentuk.

Pengenalan tentang FPRB (dokumentasi fasilitator, 2014)


Proses Pemilihan Ketua FPRB (Dokumentasi fasilitator, 2014)

Strukturisasi FPRB (dokumentasi fasilitator, 2014)


Sekretariat FPRB (dokumentasi fasilitator, 2014)

5. Pembentukan Relawan Desa

Pembentukan relawan dimulai dari rapat inisiasi pembentukan relawan pada

tanggal 6 November 2014, dihadiri oleh 29 tim substansi. Dalam rapat ini, fasilitator

memberikan pengenalan terhadap kebutuhan relawan dalam Desa Tangguh, dan proses

pelatihan dan pengembangan di level Daerah. Selain itu, dibahas pula penentuan nama-

nama dua puluh relawan yang akan dikirim dalam pelatihan dan pengembangan relawan

Desa.

Penyampaian Materi Inisiasi Relawan Desa (dokumentasi fasilitator, 2014)


Pengembangan Relawan di Daerah (dokumentasi fasilitator, 2014)

6. Pembangunan Sistim Peringatan Dini

Penyusunana sistem peringatan dini dialksanakan melalui rapat tim substansi pada

tanggal 7 November 2014, dihadiri oleh 20 tim substansi. Dalam rapat tersebut, fasilitator

menyampaikan konsep peringatan dini, elemen kunci, hubungan peringatan dini daerah

dan nasional. Selanjutnya dialkukan fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini secara

partisipatory. Rapat ini menghasilkan sistem peringatan dini untuk ancaman tsunami.

Keterbatasan waktu dan untuk memaksimalkan output, maka ancaman banjir belum

disusun peringatan dini, dan akan disusun oleh FPRB ke depan.


Penyampaian Materi Awal (dokumentasi fasilitator, 2014)

Penyusunan Sistem Peringatan Dini (dokumentasi fasilitator, 2014)

7. Perencanaan Evakuasi (Peta, Jalur dan TES)

Penyusunan rencana evakuasi dialkuakn pada tanggal 10 November 2014, dengan

dihadiri oleh 30 tim substansi. Sebelum rapat, fasilitator memperkenalkan tentang konsep,

prinsip, dan mekanisme rencana evakuasi, serta pentingnya penyediaan sarana dan


prasarana evakuasi. Dilanjutkan dengan identifikasi jalur, TES, TEA, dan titik

pemasangan tanda dan rambu evakuasi. Selanjutnya ditentukan moda transportasi,

sarana dan prasarana pendukung di masing-masing TES dan TEA.

Penyampaian Materi Rencana Evakuasi (dokumentasi fasilitator, 2014)

Penentuan Jalur dan Fasilitas Evakuasi (dokumentasi fasilitator, 2014)


8. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Meskipun dalam revisi timeline yang diterbitkan PMU tidak lagi mencantukna

pembahasan Ketahanan Ekonomi Masyarakat, akan tetapi fasilitator dan tim substansi

tetap menganggap penting dan sangat perlu untuk dibahas bersama. Hal ini terkait

dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Sehingga pada tanggal 14 November 2014

fasilitator dan 30 tim substansi mengadakan rapat untuk membahas potensi-potensi yang

dimiliki desa yang dapat menjadi mata pencaharian alternatif warga, terutama yang

terpapar. Rapat ini menghasilkan dokumen strategi mata pencaharian alternatif warga.

9. Perlindungan Aset Produktif Masyarakat

Sama halnya dengan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat, perlindungan

aset produktif tidak masuk dalam timeline PMU yang baru. Namun poin ini penting untuk

dibahas, karena terkait dengan melindungi aset produktif, yang menjadi nadi ekonomi

masyarakat. Pembahasan ini dilakukan pada tanggal 19 November 2014 dihadiri oleh 27

tim substansi.

10. Perencanaan Kontinjensi Desa

Perencanaan kontinjensi dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan. Pertama

adalah pengumpulan data renkon yang dilakukan fasilitator ke pihak-pihak yang dapat

terlibat dan mendukung dalam penyusunan renkon, beberpa pihak yang dikunjungi ialah

Puskesmas Pesanggaran, Puslatpur Marinir Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Polsek,

dan Koramil. Selanjutnya ialah rapat pengembangan skenario kejadian, dilakukan pada

tanggal 20 November 2014 dihadiri 30 tim substansi dan 8 undangan. Dalam kegiatan ini,

fasilitator menyampaikan materi tentang rencana kontinjensi, yang dilanjutkan dengan

rapat pengembangan skenario dan dampak, serta penentuan standar kualitas operasi

darurat. Tahap berikutnya ialah rapat penetapan taktik kelompok layanan pada tanggal 2

Desemeber 2014, dihadiri oleh 27 tim substansi dan 8 undangan. Kegiatan ini membahas

penetapan strategi dan taktik operasi, penetepan struktur komando dan fasilitas operasi,

dan identifikasi kebutuhan, kesenjangan dan mekanisme mobilisasi, keseluruhan

tahapan tersebut dilakuakn melalui dinamika kelompok.

Tahap selanjutnya adalah menyusun dokumen renkon bersama

perwakilan/koordinator kelompok di luar agenda rapat resmi. Setelah itu dipaparkan

dalam workshop rencana kontinjensi yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2014.

Rapat tersebut dihadiri 29 tim substansi dan 10 undangan. Dalam workshop ini, selain

dipaparkan hasil kerja tim substansi dalam menyusun renkon, juga banyak masukan dari


undangan guna menyempurnakan dokumen. Selanjutnya diakhiri dengan

penandatanganan lebar komitmen.

Penyampaian Materi Awal Rencana Kontinjensi (dokumentasi fasilitator, 2014)

Penyelesaian Dokumen Rencana Kontinjensi (dokumentasi fasilitator, 2014)


Workshop Renkon dan Penandatanganan Lembar Komitmen (dokumentasi fasilitator,

2014)

11. Legaliasasi

Legalisasi beberapa dokumen hasilkerja tim substansi telah dikeluarkan melalui

SK Kepala Desa. Sementara Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana di Desa sudah masuk dalam Rancangan Perdes. Proses penyusunan

Rancangan Perdes (Raperdes) ini dilakukan melalui beberapa pertemuan antara

fasilitator dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah Raperdes tersusun,

tahapan yang akan dilakukan adalah melakukan rapat antara BPD dengan Pemerintah

Desa untuk membahas dan menyempurnakan Raperdes untuk bisa sdisahkan menjadi


Perdes. Berikut ini adalah dokumen hasil kerja tim substansi yang telah dilegislasi oleh

Pemerintah Desa.

No. Nama Dokumen No. Surat Keputusan (SK)

1 Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 2014-2019

145/10/429.525/2014

2

Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana Yahun 2014-2019

188/18/kep/424.515.01/2014

3 Sistim Peringatan Dini Desa Pesanggaran

188/17/kep/424.515.01/2014

4 Rencana Evakuasi Desa Pesanggaran

188/19/kep/424.515.01/2014

5 Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Desa Pesanggaran

188/16/kep/424.515.01/2014

Fasilitator Memberi Penjelasan Pentingnya Perdes PB di Depan BPD Desa Pesanggaran dalam Rapat Internal BPD (dokuemntasi fasilitator, 2014)


E. PEMBELAJARAN

Adapun pembelajaran yang dapat diambil dalam pelaksanaan program Desa

Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran ini adalah:

Perencanaan harus dimatangkan jauh sebelum program dilaksanakan, baik

pembekalan fasilitator dan pendanaan, sehingga program dapat dimulai sesuai waktu

yang dijadwalkan

Dalam pembekalan fasilitator, sebaiknya pemateri menyesuaikan dengan juknis

Destana sehingga lebih operasional

Dalam situasi tertentu keterwakilan perempuan agak sulit untuk dipenuhi sebanyak

30%, seperti misalkan kegiatan panjang yang menyita waktu dan dimungkinkan

dilaksanakan malam hari

Pemerintah Desa seharusnya juga dibuatkan petunjuk teknis khusus yang berisi

pengenalan program, detail peran pemerintah desa, dan kiat-kiat membangun

keberlanjutan Desa Tangguh Bencana

Improvisasi dan kreativitas dalam fasilitasi harus dilakukan untuk membuat desain

fasilitasi yang menarik, mudah diterima, tidak membosankan, dan mencapai output

serta outcome yang ditargetkan

Dalam penilaian kinerja fasilitator akan lebih baik apabila tidak ada pembedaan

fasilitator utama dan pendamping, karena fasilitator bekerja secara tim, saling

mengisi, dan berganti peran sesuai dengan keahlian dan manajemen waktu

Pengetahuan dan pemetaan situasi politis lokasi program sangat diperlukan di luar

pengenalan budaya dan sosial masyarakat, untuk mensinergikan program dengan

situasi politik yang ada

Konsolidasi non formal dalam menentukan tokoh kunci seperti penentuan tim

substansi, pemetaan pengurus FPRB, penentuan relawan perlu dilakukan secara

intensif untuk menjamin keberlanjutan program

Semua pihak harus diberikan penyadaran dengan baik, bahwa tujuan

penyelenggaran program bukan diorientasikan pada uang, tetapi murni untuk

pengembangan desa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi bencana

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Program Desa Tangguh Bencana di Desa Pesanggaran akan ditindaklanjuti

melalui kerjasama FPRB dengan berbagai pihak terkait, penyusunan Perdes PB oleh

pemerintah desa, pelaksanaan program aksi komunitas untuk kurun 3 tahun.


Penyusunan proposal kegiatan dari FPRB kepada pemeriintah desa untuk penyerapan

ADD, pemerintah kecamatan untuk diteruskan ke SKPD terkait. Berperan aktif dalam

berbagi kegiatan penanggulangan bencana baik level daerah maupun nasional. Sebagai

bentuk komitmen para stakeholder, pada tanggal 28 Desember 2014 telah dilakukan

penanaman pohon trembesi dan nyamplung sebanyak 500 batang untuk greenbelt di

pesisir pantai Lampon oleh FPRB, relawan Desa, marinir Lampon, dan masyarakat

Lampon. Penanaman tersebut sebagai aksi awal FPRB dan relawan Desa juga dihadiri

kepala Desa, dan Camat Pesanggaran.

Penanaman Greenbelt di Pesisir Lampon (dokumentasi FPRB, 2014)

G. HASIL PENILAIAN MANDIRI CAPAIAN INDIKATOR DESA TANGGUH BENCANA

DESA PESANGGARAN

Penilaian indikator program didasarkan pada Petunjuk Teknis Pengembangan Desa

Tangguh BNPB tahun 2014. Dari hasil evaluasi dan penilaian setelah pelaksanaan

program secara mandiri oleh tim fasilitator, maka peningkatan ketangguhan masyarakat

Desa Pesanggaran sangat signifikan. Berikut adalah tabel penilaian ketangguhan dan

capaian indikator Program desa Tangguh Bencana.


Tabel Capaian Indikator Ketangguhan Desa Sebelum Program dan Sesudah Program

Destana 2014

KATEGORI NO INDIKATOR NILAI SEBELUM NILAI SESUDAH

LEGISLASI 1 Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB

0 2

PERENCANAAN 2 Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontijensi

0 2

KELEMBAGAAN

3 Forum PRB 0 2

4 Relawan Penanggulangan Bencana 1 2

5 Kerjasama antar pelaku dan wilayah 0 2

PENDANAAN 6 Dana tanggap darurat 2 3

7 Dana untuk PRB 0 2

PENGEMBANGAN KAPASITAS

8 Pelatihan untuk pemerintah desa 1 2

9 Pelatihan untuk tim relawan 0 3

10 Pelatihan untuk warga desa 1 2

11 Pelibatan/partisipasi warga desa 1 3

12 Pelibatan Perempuan dalam tim relawan 0 2

PENYELENGGA-RAAN PENANGGULANGAN BENCANA

13 Peta dan analisa risiko 0 3

14 Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian

0 2

15 Sistem peringatan dini 1 2

16 Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik) 1 1

17 Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat

1 1

18 Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan

0 2

19 Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB

0 1

20 Perlindungan aset produktif utama masyarakat

0 1

JUMLAH 9 40

Sebelum Program Desatan 2014, Desa Pesanggran Dikategorikan Desa belum Tangguh (Nilai 9).

Setelah Program Destana 2014 Desa Pesanggaran Dikategorikan Desa Tangguh Madya (Nilai 40)

Kategori Desa Tangguh: Desa Tangguh Utama =51-60 Desa Tangguh Madya = 36-50 Desa Tangguh Pratama = 20-35 Desa Belum Tangguh = <20

1

KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGARAN

KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 145/ 10/ 429.515/ 2014

TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA

PESANGGARAN

PERIODE 2014-2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi resiko bencana yang mungkin

terjadi di Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi perlu dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa

Pesanggaran periode 2014-2019

a. Bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu segera menetapkan Keputusan

Kepala Desa Pesanggaran kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi

b. Tentang pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa

Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa

Pesanggaran Periode 2014-2019 kecamatan Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana disebut dalam

Keputusan Kepala desa ini.

Kedua : Mengesahkan anggaran Dasar Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa

Pesanggaran Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan Kepala Desa ini.

Ketiga : Lampiran susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam butir

Peratama dan Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa

Pesanggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

Kepala Desa Pesanggaran ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya, dengan ketentuanapabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pesanggaran

Pada Tanggal 17 November 2014

Kepala Desa Pesanggaran

2

LAMPIRAN



NOMOR 145/ 10/ 429.515/ 2014

TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA PESANGGARAN

PERIODE 2014-2019

SUSUNAN PENGURUS

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

DESA PESANGGARAN

Penasehat : Camat Pesanggaran


Ka LPMD

1. Ketua 1 : Marsudi

Ketua 2 : Endro Saksono, S.Pd

2. Sekretaris 1 : Agustina Dewi S

Sekretaris 2 : Subowo

3. Bendahara 1 : Suharianik

Bendahara 2 : Sutarji

4. Bidang-Bidang:

a. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

1. Pelda Nasikin (Ketua)

2. Bripka Suharyono

3. Trimanto

4. Tumpiyono

5. Purwantindari, S.Pd

b. Bidang Pendataan Dan Advokasi

1. Khudori (Ketua)

2. Agus Romadlon

3. Marno

4. Nurhidayat Sb, S.Pd

5. Sri Kuntari, A.Md.Keb

c. Bidang Informasi Dan Komunikasi

1. Sujarno (Ketua)

2. Djemadi

3. Mahfud

4. Juma’i

5. Sugiyono

3

d. Bidang Kesehatan Dan Lingkungan

1. Suyanto, A.Md (Ketua)

2. Mukhlisin

3. Jazim Mustofa

4. Paiman

5. Herwanto A, S.Ag

e. Bidang Usaha Dan Dana

1. Puji Pangestuti, A.Md (Ketua)

2. Sudomo

3. Subowo

4. Kasyan

5. Faisal, S.E

f. Bidang Evakuasi

1. Suwandi (Ketua)

2. Misdarto

3. Dadang Ady P

4. Marjuki

5. Anggota Linmas

g. Bidang Dapur Umum

1. Maningsih (Ketua)

2. Mulyani

3. Tukini

4. Sulkanah

5. Sudarmi

6. Suratemi

7. Srilowati

8. Ribut Fatimah

9. Indri Siami

5. Koordinator Dusun:

a. Dusun Krajan : Sukemi

b. Dusun Ringinagung: Sumargo

c. Dusun Ringinsari : Agus Maryono

d. Dusun Ringinmulyo: Sanimin

6. Koordinator Relawan: Supriyadi




SULIONO

4

LAMPIRAN



NOMOR 145/ 10/ 429.515/ 2014

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DESA PESANGGARAN PERIODE 2014-2019

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DESA PESANGGARAN

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Pesanggaran (FPRB Desa) adalah wadah

yang menyatukan para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB) diwilayah

Pesanggaran. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku

kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan parsitipasi yang

selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah.Sejalan dengan cita-

cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan

Risiko Bencana Desa Pesanggaran melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai

kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Pesanggaran yang tangguh terhadap

bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum pengurangan risiko bencana Desa Pesanggaran

memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan,

fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi

semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan terhadap bencana.

Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran

Dasar Forum Penguragan Risiko Bencana Pesanggaran ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma

hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan

menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber

dan dasar bagi penyusun peraturan dan prosedur operasional.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Forum Pengurangan Risiko Bencana desa Pesanggaran selanjutnya disebut FPRB

Pesanggaran

5

2. FPRB Pesanggaran berkedudukan di desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran

Kabupaten Banyuwangi

3. FPRB Pesanggaran didirikan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014 untuk jangka

waktu yang tidak ditentukan lamanya

BAB II

BENTUK

Pasal 2

1. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga

masyarakat

2. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah,

perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis

seluruh warga masyarakat desa

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

1. FPRB Pesanggaran berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

2. Landasan dasar filosofi forum ini adalah

b. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

c. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

d. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Bencana

e. Peraturan Menteri Dalam Negri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 Tentang Penanggulangan

Bencana.

BABIV

VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

1. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana

2. Misi FPRB adalah:

a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Pesanggaran terhadap bencana

b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Pesanggaran terhadap bencana

6

c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui

upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan,

administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.

d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang/sektor dalam proses

pembangunan.

Pasal 5

Prinsip

1. Partisipasi aktif : Turut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana

2. Kesetiakawanan : Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan

3. Kesukarelaan : Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan

4. Terbuka : tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan

5. Toleransi : sifat saling menghargai

6. Kesetaraan : Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama

dalam hal tertentu , hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama

7. Non-Diskriminatif : Tidak bersifat membeda-bedakan suku, agama, RAS, golongan

8. Komitmen : kesepakatan , keterikatan untuk melakukan keputusan bersama

9. Akuntabilitas : sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan,

hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, menejemen,pelaksanaan, dalam

lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan,

menjawab segala konsekuensi yang timbul

BAB V

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6

Tujuan umum

1. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh

komunitas di Desa Pesanggaran

2. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam

kegiatan pengurangan risiko bencana Desa Pesanggaran.

3. Mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perncanaan,kebijakan dan program-

program pembangunan di desa Pesanggaran.

4. Melembagakan dan mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam

perencanaan,kebijakan pembangunan Desa Pesanggaran

7

Pasal 7

Tujuan Khusus

1. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih

baik,efektif,terpadu antara pemangku kepentingan di Desa Pesanggaran

2. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan

pelaku pembangunan.

3. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman,petikan pembelajaran atau

hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good practices

4. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan pengurangan

risiko bencana kedalam pembangunan.

5. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana

ditingkat basis masyarakat sampai global.

BAB VI

Fungsi

Pasal 8

1. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana,khususnya penyusunan

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desa Pesanggaran.

2. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan

keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Risiko

Bencana dan Rencaa Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desa Pesanggaran.

3. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

1. Mendokumentasikan pengalaman,petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.

2. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana

3. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Desa

Pesanggaran

4. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.

5. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi

risiko bencana.

6. Menyusun aksi dalam pengurangan risiko bencana di Desa Pesanggaran.

7. Memantau,mencatat, dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana yang

disepakati.

8

8. Berperan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana,serta meningkatkan kapasitas

dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi forum

1. Dewan Penasehat

1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi

penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi dewan

pengurus.

2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/ atau

mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentinganya dalam forum.

3. Dewan Penasehat terdiri dari Camat Pesanggaran, Kepala Desa Pesanggaran dan

Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir Lampon.

2. Dewan Pengurus

a. Institusi pengurus yang terdiri dari 2 orang ketua, 2 orang sekretaris, 2 orang

bendahara dan beberapa bidang serta koordinator dusun.

b. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang

sama maksimal 2 periode.

c. Pembagian bidang dalam kepegurusan sesuai kebutuhan forum pada saat

pembentukan kepengurusan.

Pasal 11

Unsur-unsur Organisasi

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Anggota; Lembaga ,institusi,organisasi/kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri

menjadi anggota dan memenuhi kewajibanya sebagai anggota.

2. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses

forum untuk jangka waktu terbatas.

3. Mitra; Lembaga/institusi/organisasi/kelompok baik lokal,nasional,maupun

internasional,yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengurangan risiko bencana

dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan

Risiko Bencana.

9

4. Sekretariat; Fasilitas dan logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait

dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya,dengan keikutsertaan dan

kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12

Keanggotaan

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan ( stakeholder ) dan atau

individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di

wilayah Desa Pesanggaran.

2. Anggota pertama forum adalah anggota Pokja Desa Tangguh Bencana 2014.

BAB IX

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.

2. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat

dan Dewan Pengurus.

3. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri

oleh minimal 2/3 dari keseluruhan pengurus forum.

Pasal 14

Kongres Anggota

1. Dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan anggota.

2. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang

diwakili oleh Ketua.

3. Kongres Anggota membahas Program Kepengurusan Forum.

4. Kongres Anggota merekomendasikan anggota Dewan Penasihat.

5. Kongres Anggota memilih Ketua 1 dan Tim Formatur.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum pengurangan risiko bencana desa

Pesanggaran, adalah sebagai berikut;

1. Anggaran dasar forum

10

2. Peraturan Forum

3. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar disusun dan ditetapkan oleh formatur forum. Pada

periode selanjutnya Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh kongres anggota

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan

perubahan menurut Anggaran Dasar ini.

2. Dalam tenggang waktu lima tahun atau periode kepengurusan forum sejak disahkannya

Anggaran Dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 18

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

2. Ketentuan pelaksaaan dari Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.




SULIONO

1

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa Pesanggaran merupakan desa di wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

dengan topografi berlembah sebagai bentukan Pegunungan Tumpang Pitu di sebelah barat daya.

Sementara di wilayah selatan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia.

Desa Pesanggaran merupakan bagian dari Daerah aliran Sungai (DAS) Sungai Baru disebelah timur dan

DAS Sungai Gangga di sebelah barat. Melihat kondisi geografis tersebut, maka potensi ekonomi yang

berkembang di Desa Pesanggaran ialah pertanian dan perikanan. Selain potensi alam, di Desa

Pesanggaran menyimpan potensi wisata yang cukup besar, kawasan Pantai Lampon dengan pasir putih

kecoklatannya menyimpan sisi estetis bagi para pelancong, terlebih lagi keragaman budaya masyarakat

khas pesisir pantai masih dipertahankan hingga saat ini. Perayaan 1 Muharram (suroan) yang merupakan

pengejawantahan rasa syukur kepada Tuhan YME selalu diselenggaran tiap tahunnya di pesisir Lampon.

Melimpahnya potensi alam selalu diimbangi dengan potensi ancaman bencana, begitu juga yang

terjadi di Desa Pesanggaran. Tsunami yang terjadi tahun 1994 dan banjir pada tahun 2003, 2004, 2005,

2008, 2010, dan 2011 merupakan bukti bahwa ancaman itu dapat terjadi setiap saat. Selain itu,

gelombang ekstrim dan abrasi mengancam masyarakat pesisir tiap tahunnya. Secara nyata banjir empat

kali dalam 10 tahun terakhir telah menghancurkan pertanian masyarakat bantaran sungai Gangga

(terutama petak 56), dan tsunami 1994 juga secara nyata telah melumpuhkan wisata Lampon hingga saat

ini. Dapat dibayangkan betapa besar potensi ekonomi masyarakat hilang dalam rentang 20 tahun terakhir

dan tentu saja masih mungkin berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga sangat penting untuk

dilakukan pengkajian risiko bencana sebagai langkah dasar untuk dapat melakukan kegiatan

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berikutnya. Berikut adalah rincian gambaran wilayah Desa

Pesanggaran.

1. Administrasi Wilayah

Desa Pesanggaran memiliki luas + 26,827 km2 / 2.682,7 Ha dengan batas geografis 114º 4’ -

114º7’ BT dan 8º 33’ - 8º 37’ LS, batas administrasi sebelah utara adalah Desa Sumbermulo, sebelah

timur adalah Desa Siliragung, sebelah barat adalah Desa Sumberagung, dan sebelah selatan adalah

Samudra Hindia. Jarak tempuh Desa Pesanggaran dari Kecamatan adalah 5 Km dengan waktu tempuh

20 menit, dari Kabupaten adalah 65 Km dengan waktu tempuh 2 jam , dari Ibu kota Propinsi adalah 380

Km, dari Ibu kota Negara adalah 1.100 Km. Desa Pesanggaran memiliki 4 Dusun yang terdiri dari:

- Dusun Krajan : 21 RT 6 RW

- Dusun Ringinsari : 38 RT 10 RW

- Dusun Ringinagung : 35 RT 8 RW

- Dusun Ringinmulyo : 19 RT 5 RW

2

2. Kondisi Geografis Wilayah

Ketinggain rata-rata wilayah Desa Pesanggaran berada pada kisaran 25 meter dpl, dengan

topografi dataran tanpa perbukitan. Desa Pesanggaran memiliki tanah yang cukup subur dengan tekstur

halus berpasir berwarna hitam dan kemerahan. Sementara itu BMKG mencatat curah hujan rata-rata di

Desa Pesanggaran ialah 1.900-2.700 mm, dengan suhu rata-rata 31 0C.

3. Penggunaan Lahan (Landuse) dan Komoditi

Penggunaan lahan (landuse) di Desa Pesanggaran meliputi:

- Sawah irigasi ½ tehnis : 408 Ha

- Sawah tadah hujan : 308 Ha

- Ladang/tegal : 556 Ha

- Permukiman : 246 Ha

- Tanah Lapang : 4 Ha

- Perkantoran : 0,5 Ha

- Tanah kas desa : 25 Ha

- Hutan produksi : 857 Ha

- Lainnya : 278,2 Ha

Total : 2.682,7 Ha

Sementara itu komoditi pertanian di Desa Pesanggaran yang menjadi andalan masyarakat ialah

padi, jagung dan tanaman palawija. Sedangkan aneka buah-buahan yang dibudidayakan ialah jeruk,

pisang, melon, semangka, dan buah naga. Adapaun komoditi untuk sektr peternakan banyak dijumpai

peternakan ayam, kambing, dan sapi.

4. Kependudukan

Berikut ini adalah profil kependudukan Desa Pesanggaran:

Penduduk Total : 12.537 Jiwa

- Laki-laki : 6.163 Jiwa

- Perempuan : 6.374 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 4.196 KK

Penduduk menurut usia

0-7 tahun : 4.838 Jiwa

7-18 tahun : 2.185 Jiwa

18-56 tahun : 4.370 Jiwa

>56 tahun : 744 Jiwa

3

Keadaan sosial menurut agama:

- Islam : 8.552 Jiwa

- Hindhu : 2.435 Jiwa

- Kristen : 1.388 Jiwa

- Budha : 144 Jiwa

- Katholik : 18 Jiwa

Keadaan penduduk menurut pendidikan

- Belum sekolah : 331 Jiwa

- Tidak tamat sekolah : 214 Jiwa

- Tamat SD/MI : 2.968 Jiwa

- Tamat SLTP : 873 Jiwa

- Tamat SLTA : 2.420 Jiwa

- Tamat Perguruan Tinggi : 256 Jiwa

- Tidak sekolah : 320 Jiwa

Penduduk menurut mata pencaharian

- Petani : 3.379 Orang

- Buruh : 1.193 Orang

- Pegawai negeri : 136 Orang

- TNI/POLRI : 82 Orang

- Dokter : 4 Orang

- Mantri kesehatan : 10 Orang

- Bidan desa : 6 Orang

- Tukang batu : 45 Orang

- Tukang kayu : 72 Orang

- Tukang jahit : 21 Orang

- Tukang ojek : 16 Orang

- Lain-lain : 511 Orang

5. Sejarah Bencana

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Desa Pesanggaran mengalami beberapa kejadian

bencana besar, dengan skala kerugian cukup tinggi. Pertama adalah kejadian tsunami pada tahun 1994.

Dari kajian Sunarto dan Marfai (2012) Universitas Gadjah Mada, tsunami tersebut menghantam pesisir

Pantai Lampon dengan ketinggian gelombang diperkirakan setinggi 11 m dengan jarak jangkau ke arah

4

daratan sepanjang 300 m. Pantai Lampon Dusun Ringinsari, Desa Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi,

merupakan salah satu daerah terdampak tsunami pada tahun 1994. Menurut Bapak Agus Mulyono, tokoh

masyarakat setempat, tsunami terjadi pada malam Jum’at Pon kurang lebih pukul 01.00 WIB. Kejadian

tsunami pada waktu itu telah merenggut 42 korban jiwa, 41 orang warga lokal dan 1 orang pemancing

dari daerah lain. Pemerintah setempat telah melakukan relokasi pemukiman dan wargan dari lokasi

terdampak menuju sebelah timur sejauh 1 km dari lokasi kejadian tsunami tersebut, kemudian

pemukiman hasil relokasi ini disebut sebagai Kampung Baru. Saat ini Kampung Baru merupakan

kampung yang terdiri dari 5 deret pemukiman yang berjarak kurang lebih 500 m dari garis pantai.

Kejadian bencana kedua adalah banjir pada tahun 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, dan 2011. Dari enam

kejadian tersebut, skala terbesar dialami pada tahun 2005. Banjir ini terjadi disepanjang sungai gangga.

Pada saat itu hujan turun selama 4 hari berturut-turut dan secara bersamaan terjadi gelombang pasang

laut, atau warga lokal menyebut dengan lampek. Di wilayah Pesanggaran, 2 dusun yaitu Dusun Ringin

Agung dan Ringin Mulyo merupakan wilayah terparah, dengan tinggi genangan hampir 1 m. Kejadian ini

tidak memakan korban jiwa, tetapi kerugian harta benda diperkirakan sangat besar.

2. KAJIAN RISIKO BENCANA

Penilaian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh

terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan

kapasitas daerah (Perka BNPB No. 2 Th. 2012). Kajian risiko yang dilakukan di Desa Pesanggaran

melalui beberapa tahapan sebgai berikut.

Gambar 2.1 Tahapan kajian risiko bencana (sumber: BNPB, 2014)

5

Dari tahapan yang digambarkan di atas, maka berikut ini dipaparkan capain pada masing-

masing tahapan hingga sampai pada tahap indeks risiko di Desa Pesanggaran.

A. Penilaian Ancaman/Hazard (H)

Ancaman didefinisikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Identifikasi ancaman dilakukan dengan cara, pertama mengidentifikasi kejadian bencana yang menimpa

Desa Pesanggaran selama kurun 20 tahun terakhir, kedua membuat garis waktu dengan melakukan

identifikasi skala dampak, dampak negatif, dampak positif, dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana

(PRB) yang saat itu dilakukan. Ketiga, dengan menghitung persentase kecenderungan kejadian

menggunakan rumus sebagai berikut.

Berikut hasil identifikasi ancaman.

Tabel 2.1 Kejadian dan Potensi Bencana Desa Pesanggaran

No Jenis Bencana Pernah Potensi

1 Gempabumi v

2 Tsunami V

3 Banjir V

4 Tanah Longsor

5 Letusan Gunungapi

6 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi V

7 Cuaca Ekstrim

8 Kekeringan

9 Kebakaran Hutan Dan Lahan

10 Kebakaran Gedung Dan Pemukiman

11 Epidemi Dan Wabah Penyakit

12 Gagal Teknologi

13 Konflik Sosial

(Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran, 2014)

Dari tabel tersebut terdapat 4 potensi ancaman, dan dua diantaranya pernah melanda Desa

Pesanggaran yaitu; tsunami, gempabumi, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi,. Serta 2 ancaman yang

sifatnya masih mungkin/berpotensi terjadi yaitu kebakaran gedung dan permukiman, dan wabah penyakit.

Dari identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penyekalaan dengan kriteria.

6

Tabel 2.2 Skala Dampak dan Kriterianya

Skala Dampak Kriteria

3 (Tinggi)

Bencana yang menimbulkan dampak pada ke 3 komponen kerentanan secara bersamaan atau bencana yang menimbulkan dampak kerusakan minimal pada 30% luas desa.

2 (Sedang)

Bencana yang menimbulkan dampak pada 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen kerentanan secara bersamaan

1 (Rendah)

Bencana yang menimbulkan dampak pada salah 1 (satu) dari 2 (dua) komponen kerentanan (yaitu komponen lingkungan atau komponen fisik-ekonomi)

(Sumber: BNPB, 2014)

Berikut adalah identifikasi skala dampak bencana berdasarkan kejadian dan potensi bencana di

Desa Pesanggaran.

Tabel 2.3 Jenis Bencana dan Skala Dampaknya

No Jenis Bencana Skala Dampak

1 Tsunami 3

2 Banjir 2

3 Gempabumi 1

4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 1


Keterangan: Skala 3 = Tinggi Skala 2 = Sedang Skala 1 = Rendah

Selanjutnya, dari identifikasi skala dampak, dibuatlah garis waktu bencana untuk 20 tahun

terakhir dengan skala dampak bencana tinggi (3) dan sedang (2) yang pernah terjadi di desa

Pesanggaran serta rekapitulasi dampak negatif, dampak positif dan kegiatan PRB yang dilakukan

sebagai berikut.

Gambar 2.2. Garis Waktu Bencana 20 Tahun Terakhir Berskala Tinggi (3) dan Sedang (2) (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran, 2014)

1994 2003 2004,2005 2008 2010, 2011

Skala 3 Skala 2

7

Selama 20 tahun terakhir, setidaknya telah terjadi bencana tsunami pada tahun 1994 dengan

tingkat skala tinggi, dan empat kali banjir melanda wilayah Desa Pesanggaran terutama di Dusun Ringin

Agun dan Ringin Mulyo dengan skala dampak sedang. Berikut adalah rekapitulasi dampak negatif,

dampak positif, dan tindakan PRB yang dilakukan saat bencana tersebut melanda.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Dampak Negatif, Dampak Positif, dan Tindakan PRB

BENCANA TAHUN SKALA DAMPAK NEGATIF DAMPAK POSITIF TINDAKAN PRB

TSUNAMI 1994 3 90% Rumah warga dan Fasilitas Umum di sebagian dusun Ringinsari

Munculnya kegiatan ekonomi alternatif selain sebagai nelayan

Pendirian Posko Tanggap Darurat

41 Korban Jiwa Relokasi mengobati trauma warga

Relokasi Warga Pasca Tanggap Darurat

Gangguan psikologis masyarakat

Relokasi meningkatkan PHBS warga

99% Alat penangkap ikan rusak / hilang

BANJIR 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2010, 2011

2 Kerugian sektor ekonomi akibat gagal panen

Masyarakat lebih tanggap terhadap ancaman banjir

Sosialisasi penyadaran masyarakat untuk pengelolaan lingkungan sungai

Menimbulkan wabah penyakit seperti DBD dan disentri

Melakukan sudetan sejaih 100 m dengan lebar 3 m.


Setelah identifikasi skala dampak selesai, langkah selanjutnya adalah menilai persentase

kecenderungan kejadian dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menghasilkan tabel

sebagai berikut.

Tabel 2.5 Kecenderungan Potensi Bencana 20 Tahun Terakhir

Skala Dampak Bencana %Potensi Kejadian Kecenderungan

Kejadian

3 Tsunami 5% Tinggi

2 Banjir 30% Tinggi/Meningkat

1 Gempabumi 0% Rendah

1 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 0% Rendah


Keterangan: Menurun : < 15% Tetap : 15% - 30% Meningkat : >30% Catatan: khusus untuk ancaman tsunami harus diberi tingkat kecenderungan tinggi,

memperhatikan fenomena yang terjadi pada skala nasional dalam 20 tahun terakhir.

8

Berdasarkan hasil pemetaan diketahui bahwa bencana tsunami yang berpotensi di Desa

Pesanggaran diperkirakan akan memberi dampak maksimal pada area Desa seluas 892 Ha atau

sebesar 33,17% % dari total luas Desa, dampak tersebut masuk dalam kategori tinggi. Sementara banjir

diperkirakan akan memberi dampak masksimal pada area seluas 34,88 Ha atau 1,3% dari luas Desa,

dampak ini masuk dalam skala rendah. Sementara kejadian gempabumi dan abrasi belum diketahui

area yang terpapar dikarenakan belum pernah terjadi hingga mengancam kehidupan dan penghidupan.

Langkah Berikutnya adalah penentuan indeks bahaya/ancaman (H) dengan melakukan

tabulasi silang (cross tab) antara kecenderungan kejadian dengan area terpapar.

Gambar 2.3 Indeks Bahaya (H) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran, 2014)

Dari gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwa ancaman tsunami memiliki tingkat bahaya tinggi dan

banjir memiliki tingkat bahaya sedang, dan lainnya pada tingkat bahaya rendah.

B. Identifikasi Tingkat Kerentanan/Vulnerability (V)

Kerentanan/Kerawanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tahapan dalam menentukan indeks

kerentanan adalah dengan cara; pertama mengidentifikasi kelompok rentan yang ada di Desa

BANJIR

TSUNAMI

GEMPABUMI ABRASI

9

Pesanggaran sebagai acuan untuk persentase kelompok rentan di area terpapar bencana, kedua

menghitung persentase penduduk terpapar dengan rumus:

Ketiga, menghitung persentase kelompok rentan terpapar denga rumus:

Dengan berpedoman pada rentang skala sebagai berikut.

Rendah : < 15% Sedang : 15% - 30% Tinggi : >30%

Keempat, adalah melakukan tabulasi silang (cross tab) antara persentase penduduk terpapar dengan

persentase kelompok rentan terpapar. Berikut ini adalah hasil kajian kerentanan di Desa Pesanggaran.

Tabel 2.6 Kelompok Rentan Desa Pesanggaran

Anak-Anak (0-5 tahun)

Lansia (>65 tahun)

Difabel (cacat)

Ibu Hamil (rataan per tahun)

Jumlah

1037 744 37 117 1.035

(Sumber: Profil Desa dan Data Puskesmas Pesanggaran, 2014)

Setelah data kelompok rentan terkumpul, selanjutnya ialah mengidentifikasi untuk masing-masing

ancaman yang dikaji. Tabel 2.7 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman tsunami.

Sedangkan tabel 2.8 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman banjir.

10

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kerentanan Ancaman Tsunami

BENCANA : Tsunami

% KEJADIAN : 5 %

DAMPAK MAKSIMAL : Skala 3

KAWASAN AREA

TERPAPAR PDDK

TERPAPAR PDDK

RENTAN

FASILTAS TERPAPAR LINGKUNGAN TERPAPAR

JENIS JML JENIS JMLH/LUAS

Ringin Sari 892 Ha 1.303 260

Gedung TK 1 Tambak 8 Ha

Gedung SD 1 Sawah pasang-surut

10 Ha

Masjid 3 Hutan Mangrove

60 Ha

Pura 1 Kuburan 0,5 Ha

Gereja 1 Bantaran Sungai Gangga

2,6 km

Pos Marinir 7 unit Bantaran Sungai Baru

3 km

Balai Pertemuan

1

TPI 1

Gedung TPQ (Madrasah)

2

Gardu Listrik 2

Jembatan 1

Perahu Nelayan 50

Jalan aspal 3km

Tiang listrik 50

Pos kamling 1

Alat pemakaman

2

Lapangan tembak

1

Sumur bor 4

Hellypad 1

Rumah warga 282

Sirine 1

Gudang ikan 2

Gudang lobster 2

Gudang tambak 4

Persentase 33,17 % 10,39 % 25,12 %

TINGKAT Tinggi Rendah Sedang


Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wialayah desa yang terpapar tsunami pada skala tinggi

(33,17%), penduduk terpapar 1.303 atau 8,96% (skala rendah) dari total penduduk desa, dan penduduk

rentan terpapar sebesar 260 atau 25,12 % (sedang) dari penduduk rentan desa.

11

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kerentanan Ancaman Banjir

BENCANA : Banjir

% KEJADIAN : 20 %


KAWASAN AREA

TERPAPAR PDDK

TERPAPAR PDDK

RENTAN

FASILTAS TERPAPAR

LINGKUNGAN TERPAPAR

JENIS JMLH JENIS JMLH/LUAS

Ringin Agung

1 % 146 61

Masjid 1 Sawah 4 Ha

Musholla 4 Ladang/Tegalan 5 Ha

Gereja 1

Wihara 1

Ringin Mulyo

0,3% 43 18

Masjid 1 Sawah 1 Ha


Gedung SD 1

TOTAL 1,3 % 2,4% 1,2%

TINGKAT Rendah Rendah Rendah


Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wialayah desa yang terpapar banjir pada skala rendah

(1,3%), penduduk terpapar 189 atau 2,4% (skala randah) dari total penduduk desa, dan penduduk rentan

terpapar sebesar 79 atau 1,2 % (rendah) dari penduduk rentan desa.

Selanjutnya adalah tabulasi silang antara penduduk terpapar dengan penduduk rentan untuk

mengahsilkan indeks penduduk terpapar.

Gambar 2.4 Indeks Penduduk Terpapar Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Banjir Gempabumi

Abrasi

Tsunami

12

Berdasarkan tabulasi terlihat bahwa penduduk terpapar pada ancaman tsunami dan penduduk

terpapar pada ancaman banjir pada tingkat rendah. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara skala

dampak dengan indeks penduduk terpapar untuk mengetahui indeks tingkat kerentanan pada masing-

masing ancaman.

Gambar 2.5 Indeks Kerentanan (V) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Desa Pesanggaran yang terancam tsunami

memiliki tingkat kerentanan yang sedang, sementara banjir, gempabumi dan abrasi pada tingkat

kerentanan rendah.

C. Identifikasi Tingkat Kapasitas/Capacity (C)

Kapasitas/Kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang

dimiliki sesorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan

mempersiapkan diri, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri

dari bencana. Tahapan untuk menentukan indeks tingkat kapasitas dilakukan dengan cara; pertama,

menentukan indeks ketangguhan desa berdasarkan pada indikator desa tangguh menurut perka BNPB

No. 1 tahun 2012. Kedua, menentukan indeks kesiapsiagaan desa melalui beberapa indikator

kesiapsiagaan, dalam hal ini digunakan indikator kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI pada

tahun 2010. Ketiga, melakukan tabulasi silang antara indeks ketangguhan desa dengan indeks

kesiapsiagaan untuk menentukan indeks kapasitas (C).

Gempabumi Abrasi

Banjir

Tsunami

13

Perhitungan persentase ketangguhan dan keseiapsiagaan menggunakan rumus (Ʃ Jawaban Ya

: Ʃ indikator) x 45%. Dan mengacu pada tingkat skala:


Berikut ini adalah tabel rekapitulasi dan penghitungan indeks ketangguhan desa berdasar pada

Perka BNPB No. 1 tahun 2012 dan indeks kesiapsiagaan desa menurut indikator LIPI.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Ketangguhan Desa Pesanggaran

(Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012)

Kategori No. Indikator Capaian

Legislasi 1 Kebijakan/ Perdes tentang Penanggulangan Bencana/ Pengurangan Risiko Bencana

0

Perencanaan 2 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK), dan/atau Rencana Kontinjensi (Renkon)

0

Kelembagaan 3 Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 0

4 Relawan Penanggulangan Bencana 1

5 Kerjasama dengan pihak lain (di luar desa dan wilayah sekitarnya) 0

Pendanaan 6 Dana Tanggap Darurat 2

7 Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 0

Pengembangan Kapasitas

8 Pelatihan untuk pemerintah desa 1

9 Pelatihan untuk tim relawan 0

10 Pelatihan untuk warga desa 1

11 Pelibatan/ partisipasi warga dalam tim relawan desa 1

12 Pelibatan perempuan dalam tim relawan 0

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

13 Peta dan kajian risiko 0

14 Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian 0

15 Sistem Peringatan Dini 1

16 Pelaksanaan mitigasi struktural (pembangunan fisik)untuk mengurangi risiko bencana

1

17 Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat 1

18 Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, lansia, anak-anak, penyandang cacat)

0

19 Pengelolaan sumberdaya alam untuk pengurangan risiko 0

20 Perlindungan aset produktif untuk masyarakat 0

Total nilai 9



Tabel 2.8 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Kesiapsiagaan Desa

14

No. Indikator Kesiapsiagaan Tsunami Banjir

Ya Tidak Ya Tidak

A. PENGETAHUAN Pemerintah Desa telah memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada warga tentang:

1. Sejarah dan dampak bencana V V

2. Tipe, sumber dan skala bencana V V

3. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana

V V

B. KEBIJAKAN DAN PANDUAN Pemerintah Desa telah membuat dan menetapkan:

4. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) V V

5. Rencana Aksi Desa V V

6. Rencana Tanggap Darurat V V

7. Alokasi dana kesiapsiagaan V V

C. RENCANA TANGGAP DARURAT Pemerintah Desa telah memiliki:

8. Organisasi Tanggap Darurat V V

9. Prosedur tetap operasi tanggap darurat V V

10. Peta bahaya V V

11. Peta evakuasi dan rambu-rambu evakuasi V V

12. Logistik dan perlatan tanggap darurat V V

13. Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)

V V

14. Gladi atau latihan secara reguler V V

D. SISTEM PERINGATAN BENCANA

15. Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana lokal dan tradisional

V V

16. Memiliki teknologi sistem peringatan bencana V V

17. Memiliki prosedur tetap pelaksanaan peringatan bencana

V V

18. Melakukan uji coba peralatan peringatan secara berkala

V V

E. MOBILISASI SUMBERDAYA

19. Adanya kesepakatan antar instansi tingkat desa untuk memobilisasi sumberdaya

V V

20. Adanya komando dan prosedur tetap sistem komando tanggap darurat

V V

21. Adanya relawan terlatih V V

22. Tersedia dana siap pakai tingkat desa untuk tanggap darurat

V V

Indeks kesiapsiagaan 6/22 x 45% =12,27 %

7/22 x 45% =14,3%

Tingkat kesiapsiagaan Rendah Rendah


Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks ketangguhan desa Pesanggaran

belum mencapai tingkat pratama, artinya Desa Pesanggaran belum mencapai derajat desa tangguh

bencana. Sementara itu indeks kesiapsiagaan untuk ancaman tsunami maupun ancaman banjir pada

tingkat rendah. Sedang untuk ancaman gempabumi dan abrasi juga rendah karena belum ada tindakan

sama sekali. Selanjutnya dari indeks ketangguhan dan kesiapsiagaan dilakukan tabulasi silang untuk

mengetahui indeks tingkat kapasitas.

15

Gambar 2.6 Indeks Tingkat Kapasitas (C) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB

Pesanggaran, 2014)

Hasil tabulasi silang tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapsitas kedua masyarakat untuk

menghadapi ancaman tsunami maupun ancaman banjir masih pada skala rendah.

D. Penilian Risiko/Risk (R)

Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya

rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Seluruh

tahapan penentuan indeks yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya bermuara pada penentuan indeks

risiko. Akan tetapi sebelum mengarah langsung pada penentuan indeks risiko, perlu penentuan terlebih

dahulu indeks eksposure, yang merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat kerentanan dan tingkat

kapsitas untuk masing-masing ancaman bencana. Berikut ini adalah gambar indeks eksposure.

Banjir Tsunami

Gempabumi Abrasi

16

Gambar 2.7 Indeks Tingkat Eksposure Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Berdasarkan matrisk tersebut memperlihatkan bahwa tingkat eksposuer untuk kedua ancaman

pada posisi yang berbeda, yaitu eksposure tinggi untuk ancaman tsunami, dan eksposure sedang untuk

ancaman banjir, gempabumi, dan abrasi. Dari matrisk tersebut selanjutnya ditentukan indeks risiko

melalui tabulasi silang antara tingkat ancaman/bahaya dengan tingkat eksposur seperti dalam matriks di

bawah ini.

Tsunami

Banjir Gempabumi

Abrasi

17

Gambar 2.8 Indeks Tingkat Risiko (R) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa untuk risiko ancaman tsunami berada pada tingkat

tinggi, sedangkan untuk risiko ancaman banjir berskala sedang, gempabumi dan abrasi pada skala

rendah.

Gempabumi Abrasi

Banjir

Tsunami

18

Ket. (TSUNAMI) MERAH = ANCAMAN TINGGI KUNING= ANCAMAN SEDANG PUTIH = ANCAMAN RINGAN PERKIRAAN TINGGI GELOMBANG = 11 mdpl INUNDASI WILAYAH DARATAN MERAH = 525 m




PETA RISIKO TSUNAMI DESA PESANGGARAN

19

Ket. (TSUNAMI) MERAH = ANCAMAN TINGGI KUNING= ANCAMAN SEDANG PUTIH = ANCAMAN RINGAN PERKIRAAN TINGGI GELOMBANG = 11 mdpl





NOMOR: 188/18/kep/429.515.01/2014

TENTANG

RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA DESA PESANGGARAN

UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2014-2019

Menimbang :

1. Bahwa ancaman bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan

masyarakat desa Pesanggaran harus diantisipasi dengan rencana yang matang

untuk pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

2. Bahwa inisiasi Pengurangan Risiko Bencana di tingkat desa harus disusun dengan

dan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

berbasis komunitas;

3. Bahwa aspirasi masyarakat desa Pesanggaran untuk menyelenggarakan program

aksi bersama untuk Penanggulangan Bencana berbasis komunitas telah sedemikian

besar, yang mendorong lahirnya inisiasi rencana penanggulangan bencana tahun

2014 - 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012

tentang Pedoman Desa Tangguh

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN PESANGGARAN

KANTOR KEPALA DESA PESANGGARAN Jl. Soeprapto No. 74, Banyuwangi Kode Pos. 68488

KEPALA DESA PESANGGARAN

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA PESANGGARAN

TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DESA PESANGGARAN

UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2014 – 2019

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran

Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2014-2019 atau untuk selanjutnya disebut

dengan RPB Desa 2014-2019

Pasal 2

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran

untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2014-2019 sebagaimana terlampir, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Masyarakat dan swasta wajib untuk turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan seluruh

kegiatan dalam Rencana Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pesanggaran Pada tanggal 3 Desember 2014 Kepala Desa Pesanggaran

SULIONO

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di pesisir selatan Propinsi Jawa Timur

yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Kabupaten Banyuwangi memiliki skor

kerawanan 67, masuk pada kelas kerawanan tinggi dan menduduki kerawanan peringkat 163 level

nasional. Ancaman bencana yang paling tinggi di kabupaten Banyuwangi adalah ancaman gempabumi

berpotensi tsunami. Perolehan skor 38 menempatkan Banyuwangi sebagai daerah rawan gempabumi

berpotensi tsunami rangking 9 nasional. Hal ini bukanlah hal yang aneh lagi mengingat pada tahun 1994

tsunami pernah menerjang pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya ancaman gempabumi

berpotensi tsunami, Banyuwangi juga memiliki ancaman gempabumi, erupsi gunung api, kekeringan,

angin topan, banjir dan tanahlongsor (Data Informasi Bencana Indonesia, 2011).

Kompleksitas ancaman bencana yang berada di Kabupaten Banyuwangi memerlukan

perencanaan penanggulangan yang matang, agar penanggulangan bencana berjalan secara terarah,

terpadu dan berkesinambungan. Pengalaman penanggulangan bencana selama ini belum didasarkan

pada langkah-langkah sistematis dan terencana. Belum tersusunnya Rencana Penanggulangan tingkat

kabupaten menjadikan upaya penanggulangan bencana tumpang tindih, bahkan penanggulangan

bencana di level terendah (desa) belum menjadi prioritas program pengurangan risiko bencana daerah.

Hal ini bertentangan dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang

mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan

penanggulangan bencana.

Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran merupakan salah satu wilayah desa di pesisir

selatan Kabupaten Banyuwangi yang perlu diprioritaskan dalam rencana penangulangan bencana daerah.

Sejarah kejadian bencana menyebutkan bahwa daerah ini merupakan salah satu desa terdampak tsunami

tahun 1994. Sebanyak 43 jiwa meninggal dan ratusan rumah rusak parah, serta dampak kerugian fisik

maupun non material lainnya yang cukup besar. Ancaman gempabumi berpotensi tsunami yang tinggi,

jumlah penduduk terpapar saat ini yang mencapai kurang lebih seribu jiwa, dan dengan kapasitas

masyarakat yang rendah menempatkan Desa Pesanggaran sebagai desa yang berisiko tinggi terhadap

ancaman bencana. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan

Rencana Aksi Komunitas sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Desa Pesanggaran Kecamatan

Pesanggaran.

2

B. Gambaran Umum Desa













2008, 2010, dan 2011 merupakan bukti bahwa ancaman itu dapat terjadi setiap saat. Selain itu,








Pesanggaran.












3





Desa Pesanggaran ialah 1.900-2.700 mm, dengan suhu rata-rata 31 0C.












Total : 2.682,7 Ha

Sementara itu komoditi pertanian di Desa Pesanggaran yang menjadi andalan masyarakat ialah padi,

jagung dan tanaman palawija. Sedangkan aneka buah-buahan yang dibudidayakan ialah jeruk, pisang,

melon, semangka, dan buah naga. Adapaun komoditi untuk sektr peternakan banyak dijumpai peternakan

ayam, kambing, dan sapi.

4. Kependudukan

Berikut ini adalah profil kependudukan Desa Pesanggaran:







4

7-18 tahun : 2.185 Jiwa

18-56 tahun : 4.370 Jiwa






- Budha : 144 Jiwa















- Dokter : 4 Orang








5

5. Sejarah Bencana

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Desa Pesanggaran mengalami beberapa kejadian

bencana besar, dengan skala kerugian cukup tinggi. Pertama adalah kejadian tsunami pada tahun 1994.

Dari kajian Sunarto dan Marfai (2012) Universitas Gadjah Mada, tsunami tersebut menghantam pesisir

Pantai Lampon dengan ketinggian gelombang diperkirakan setinggi 11 m dengan jarak jangkau ke arah

daratan sepanjang 300 m. Pantai Lampon Dusun Ringinsari, Desa Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi,



tsunami pada waktu itu telah merenggut 42 korban jiwa, 41 orang warga lokal dan 1 orang pemancing dari

daerah lain. Pemerintah setempat telah melakukan relokasi pemukiman dan wargan dari lokasi terdampak

menuju sebelah timur sejauh 1 km dari lokasi kejadian tsunami tersebut, kemudian pemukiman hasil

relokasi ini disebut sebagai Kampung Baru. Saat ini Kampung Baru merupakan kampung yang terdiri dari

5 deret pemukiman yang berjarak kurang lebih 500 m dari garis pantai. Kejadian bencana kedua adalah

banjir pada tahun 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, dan 2011. Dari enam kejadian tersebut, skala terbesar

dialami pada tahun 2005. Banjir ini terjadi disepanjang sungai gangga. Pada saat itu hujan turun selama 4

hari berturut-turut dan secara bersamaan terjadi gelombang pasang laut, atau warga lokal menyebut

dengan lampek. Di wilayah Pesanggaran, 2 dusun yaitu Dusun Ringin Agung dan Ringin Mulyo

merupakan wilayah terparah, dengan tinggi genangan hampir 1 m. Kejadian ini tidak memakan korban

jiwa, tetapi kerugian harta benda diperkirakan sangat besar.

C. Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesangggaran ini antara lain

sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa secara terpadu dan terkoordinasi dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menurunkan resiko bencana di

Desa Pesanggaran secara signifikan. Dokumen yang berisi pengenalan dan pengkajian ancaman

bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis dampak bencana, identifikasi pilihan

tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapsiagaan dan pengggulangan dampak

bencana dan penentuan alokasi tugas kewenangan dan sumberdaya yang tersedia ini mengarah pada

program prioritas penanggulangan bencana yang harus segera ditangani oleh seluruh pemangku

kepentingan di Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

D. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPB Desa Pesanggaran, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Landasan Idiil

6

Dasar Negara RI, yaitu pancasila

2. Landasan konstitusional

Undang-undang dasar Negara RI, yaitu Undang-undang dasar 1945. 3. Landasan operasional

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah junctis Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana;

h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Pedoman Desa Tangguh;

E. Pengertian

Beberapa istilah yang dipakai dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa

Pesanggaran adalah sebagai berikut:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap

darurat, dan rehabilitasi.

3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau

menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan

pihak yang terancam bencana.

7

4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada

masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang

berwenang.

6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat

sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi

atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah

pascabencana.

10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada

wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

pada wilayah pascabencana.

8

BAB II

PENILAIAN RISIKO BENCANA

Penilaian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh

terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan

kapasitas daerah (Perka BNPB No. 2 Th. 2012). Kajian risiko yang dilakukan di Desa Pesanggaran

melalui beberapa tahapan sebgai berikut.

Gambar 2.1 Tahapan kajian risiko bencana (sumber: BNPB, 2014)

Dari tahapan yang digambarkan di atas, maka berikut ini dipaparkan capain pada masing-masing

tahapan hingga sampai pada tahap indeks risiko di Desa Pesanggaran.

A. Penilaian Ancaman/Hazard (H)

Ancaman didefinisikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Identifikasi ancaman dilakukan dengan cara, pertama mengidentifikasi kejadian bencana yang menimpa

Desa Pesanggaran selama kurun 20 tahun terakhir, kedua membuat garis waktu dengan melakukan

identifikasi skala dampak, dampak negatif, dampak positif, dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana

9

(PRB) yang saat itu dilakukan. Ketiga, dengan menghitung persentase kecenderungan kejadian

menggunakan rumus sebagai berikut.

Berikut hasil identifikasi ancaman.



1 Gempabumi v

2 Tsunami V

3 Banjir V

4 Tanah Longsor

5 Letusan Gunungapi


7 Cuaca Ekstrim

8 Kekeringan




12 Gagal Teknologi

13 Konflik Sosial








3 (Tinggi)


2 (Sedang)


1 (Rendah)




Desa Pesanggaran.

10



1 Tsunami 3

2 Banjir 2

3 Gempabumi 1






Pesanggaran serta rekapitulasi dampak negatif, dampak positif dan kegiatan PRB yang dilakukan sebagai

berikut.






1994 2003 2004,2005 2008 2010, 2011

Skala 3 Skala 2

11











BANJIR 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2010, 2011









sebagai berikut.



Kejadian

3 Tsunami 5% Tinggi








Pesanggaran diperkirakan akan memberi dampak maksimal pada area Desa seluas 892 Ha atau

12

sebesar 33,17% % dari total luas Desa, dampak tersebut masuk dalam kategori tinggi. Sementara banjir


dampak ini masuk dalam skala rendah. Sementara kejadian gempabumi dan abrasi belum diketahui area

yang terpapar dikarenakan belum pernah terjadi hingga mengancam kehidupan dan penghidupan.

Langkah Berikutnya adalah penentuan indeks bahaya/ancaman (H) dengan melakukan tabulasi

silang (cross tab) antara kecenderungan kejadian dengan area terpapar.

Gambar 2.3 Indeks Bahaya (H) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran, 2014)


banjir memiliki tingkat bahaya sedang, dan lainnya pada tingkat bahaya rendah.

B. Identifikasi Tingkat Kerentanan/Vulnerability (V)

Kerentanan/Kerawanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tahapan dalam menentukan indeks

kerentanan adalah dengan cara; pertama mengidentifikasi kelompok rentan yang ada di Desa

Pesanggaran sebagai acuan untuk persentase kelompok rentan di area terpapar bencana, kedua

menghitung persentase penduduk terpapar dengan rumus:

BANJIR

TSUNAMI

GEMPABUMI ABRASI

13

Ketiga, menghitung persentase kelompok rentan terpapar denga rumus:

Dengan berpedoman pada rentang skala sebagai berikut.


Keempat, adalah melakukan tabulasi silang (cross tab) antara persentase penduduk terpapar dengan

persentase kelompok rentan terpapar. Berikut ini adalah hasil kajian kerentanan di Desa Pesanggaran.

Tabel 2.6 Kelompok Rentan Desa Pesanggaran

Anak-Anak (0-5 tahun)

Lansia (>65 tahun)

Difabel (cacat)

Ibu Hamil (rataan per tahun)

Jumlah

1037 744 37 117 1.035

(Sumber: Profil Desa dan Data Puskesmas Pesanggaran, 2014)

Setelah data kelompok rentan terkumpul, selanjutnya ialah mengidentifikasi untuk masing-masing

ancaman yang dikaji. Tabel 2.7 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman tsunami.

Sedangkan tabel 2.8 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman banjir.

14

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kerentanan Ancaman Tsunami

BENCANA : Tsunami

% KEJADIAN : 5 %


KAWASAN AREA

TERPAPAR PDDK

TERPAPAR PDDK

RENTAN

FASILTAS TERPAPAR LINGKUNGAN TERPAPAR

JENIS JML JENIS JMLH/LUAS

Ringin Sari 892 Ha 1.303 260

Gedung TK 1 Tambak 8 Ha

Gedung SD 1 Sawah pasang-surut

10 Ha

Masjid 3 Hutan Mangrove

60 Ha

Pura 1 Kuburan 0,5 Ha

Gereja 1 Bantaran Sungai Gangga

2,6 km

Pos Marinir 7 unit Bantaran Sungai Baru

3 km

Balai Pertemuan

1

TPI 1

Gedung TPQ (Madrasah)

2

Gardu Listrik 2

Jembatan 1

Perahu Nelayan 50

Jalan aspal 3km

Tiang listrik 50

Pos kamling 1

Alat pemakaman

2

Lapangan tembak

1

Sumur bor 4

Hellypad 1

Rumah warga 282

Sirine 1

Gudang ikan 2

Gudang lobster 2

Gudang tambak 4

Persentase 33,17 % 10,39 % 25,12 %

TINGKAT Tinggi Rendah Sedang


Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wialayah desa yang terpapar tsunami pada skala tinggi

(33,17%), penduduk terpapar 1.303 atau 8,96% (skala rendah) dari total penduduk desa, dan penduduk

rentan terpapar sebesar 114 atau 1,80 % (rendah) dari penduduk rentan desa.

15

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kerentanan Ancaman Banjir

BENCANA : Banjir

% KEJADIAN : 20 %


KAWASAN AREA

TERPAPAR PDDK

TERPAPAR PDDK

RENTAN

FASILTAS TERPAPAR

LINGKUNGAN TERPAPAR

JENIS JMLH JENIS JMLH/LUAS

Ringin Agung

1 % 146 61

Masjid 1 Sawah 4 Ha


Gereja 1

Wihara 1

Ringin Mulyo

0,3% 43 18

Masjid 1 Sawah 1 Ha


Gedung SD 1

TOTAL 1,3 % 2,4% 1,2%

TINGKAT Rendah Rendah Rendah


Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wialayah desa yang terpapar banjir pada skala rendah

(1,3%), penduduk terpapar 189 atau 2,4% (skala randah) dari total penduduk desa, dan penduduk rentan

terpapar sebesar 79 atau 1,2 % (rendah) dari penduduk rentan desa.

Selanjutnya adalah tabulasi silang antara penduduk terpapar dengan penduduk rentan untuk

mengahsilkan indeks penduduk terpapar.

Gambar 2.4 Indeks Penduduk Terpapar Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Banjir Gempabumi

Abrasi

Tsunami

16

Berdasarkan tabulasi terlihat bahwa penduduk terpapar pada ancaman tsunami dan penduduk

terpapar pada ancaman banjir pada tingkat rendah. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara skala

dampak dengan indeks penduduk terpapar untuk mengetahui indeks tingkat kerentanan pada masing-

masing ancaman.

Gambar 2.5 Indeks Kerentanan (V) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Desa Pesanggaran yang terancam tsunami

memiliki tingkat kerentanan yang sedang, sementara banjir, gempabumi dan abrasi pada tingkat

kerentanan rendah.

C. Identifikasi Tingkat Kapasitas/Capacity (C)

Kapasitas/Kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang

dimiliki sesorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan

mempersiapkan diri, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri

dari bencana. Tahapan untuk menentukan indeks tingkat kapasitas dilakukan dengan cara; pertama,

menentukan indeks ketangguhan desa berdasarkan pada indikator desa tangguh menurut perka BNPB

No. 1 tahun 2012. Kedua, menentukan indeks kesiapsiagaan desa melalui beberapa indikator

kesiapsiagaan, dalam hal ini digunakan indikator kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI pada tahun

Gempabumi Abrasi

Banjir

Tsunami

17

2010. Ketiga, melakukan tabulasi silang antara indeks ketangguhan desa dengan indeks kesiapsiagaan

untuk menentukan indeks kapasitas (C).

Perhitungan persentase ketangguhan dan keseiapsiagaan menggunakan rumus (Ʃ Jawaban Ya

: Ʃ indikator) x 45%. Dan mengacu pada tingkat skala:


Berikut ini adalah tabel rekapitulasi dan penghitungan indeks ketangguhan desa berdasar pada

Perka BNPB No. 1 tahun 2012 dan indeks kesiapsiagaan desa menurut indikator LIPI.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Ketangguhan Desa Pesanggaran

(Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012)

Kategori No. Indikator Capaian

Legislasi 1 Kebijakan/ Perdes tentang Penanggulangan Bencana/ Pengurangan Risiko Bencana

0

Perencanaan 2 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK), dan/atau Rencana Kontinjensi (Renkon)

0

Kelembagaan 3 Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 0

4 Relawan Penanggulangan Bencana 1

5 Kerjasama dengan pihak lain (di luar desa dan wilayah sekitarnya) 0

Pendanaan 6 Dana Tanggap Darurat 2

7 Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 0

Pengembangan Kapasitas

8 Pelatihan untuk pemerintah desa 1

9 Pelatihan untuk tim relawan 0

10 Pelatihan untuk warga desa 1

11 Pelibatan/ partisipasi warga dalam tim relawan desa 1

12 Pelibatan perempuan dalam tim relawan 0

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

13 Peta dan kajian risiko 0

14 Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian 0

15 Sistem Peringatan Dini 1

16 Pelaksanaan mitigasi struktural (pembangunan fisik)untuk mengurangi risiko bencana

1

17 Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat 1

18 Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, lansia, anak-anak, penyandang cacat)

0

19 Pengelolaan sumberdaya alam untuk pengurangan risiko 0

20 Perlindungan aset produktif untuk masyarakat 0

Total nilai 9



18

Tabel 2.8 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Kesiapsiagaan Desa

No. Indikator Kesiapsiagaan Tsunami Banjir

Ya Tidak Ya Tidak

A. PENGETAHUAN Pemerintah Desa telah memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada warga tentang:

1. Sejarah dan dampak bencana V V

2. Tipe, sumber dan skala bencana V V

3. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana

V V

B. KEBIJAKAN DAN PANDUAN Pemerintah Desa telah membuat dan menetapkan:

4. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) V V

5. Rencana Aksi Desa V V

6. Rencana Tanggap Darurat V V

7. Alokasi dana kesiapsiagaan V V

C. RENCANA TANGGAP DARURAT Pemerintah Desa telah memiliki:

8. Organisasi Tanggap Darurat V V

9. Prosedur tetap operasi tanggap darurat V V

10. Peta bahaya V V

11. Peta evakuasi dan rambu-rambu evakuasi V V

12. Logistik dan perlatan tanggap darurat V V

13. Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)

V V

14. Gladi atau latihan secara reguler V V

D. SISTEM PERINGATAN BENCANA

15. Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana lokal dan tradisional

V V

16. Memiliki teknologi sistem peringatan bencana V V

17. Memiliki prosedur tetap pelaksanaan peringatan bencana

V V

18. Melakukan uji coba peralatan peringatan secara berkala

V V

E. MOBILISASI SUMBERDAYA

19. Adanya kesepakatan antar instansi tingkat desa untuk memobilisasi sumberdaya

V V

20. Adanya komando dan prosedur tetap sistem komando tanggap darurat

V V

21. Adanya relawan terlatih V V

22. Tersedia dana siap pakai tingkat desa untuk tanggap darurat

V V

Indeks kesiapsiagaan 6/22 x 45% =12,27 %

7/22 x 45% =14,3%

Tingkat kesiapsiagaan Rendah Rendah


19

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks ketangguhan desa Pesanggaran

belum mencapai tingkat pratama, artinya Desa Pesanggaran belum mencapai derajat desa tangguh

bencana. Sementara itu indeks kesiapsiagaan untuk ancaman tsunami maupun ancaman banjir pada

tingkat rendah. Sedang untuk ancaman gempabumi dan abrasi juga rendah karena belum ada tindakan

sama sekali. Selanjutnya dari indeks ketangguhan dan kesiapsiagaan dilakukan tabulasi silang untuk

mengetahui indeks tingkat kapasitas.

Gambar 2.6 Indeks Tingkat Kapasitas (C) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB

Pesanggaran, 2014)

Hasil tabulasi silang tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapsitas kedua masyarakat untuk

menghadapi ancaman tsunami maupun ancaman banjir masih pada skala rendah.

D. Penilian Risiko/Risk (R)

Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya

rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Seluruh

tahapan penentuan indeks yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya bermuara pada penentuan indeks

risiko. Akan tetapi sebelum mengarah langsung pada penentuan indeks risiko, perlu penentuan terlebih

Banjir Tsunami

Gempabumi Abrasi

20

dahulu indeks eksposure, yang merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat kerentanan dan tingkat

kapsitas untuk masing-masing ancaman bencana. Berikut ini adalah gambar indeks eksposure.

Gambar 2.7 Indeks Tingkat Eksposure Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Berdasarkan matrisk tersebut memperlihatkan bahwa tingkat eksposuer untuk kedua ancaman

pada posisi yang berbeda, yaitu eksposure tinggi untuk ancaman tsunami, dan eksposure sedang untuk

ancaman banjir, gempabumi, dan abrasi. Dari matrisk tersebut selanjutnya ditentukan indeks risiko melalui

tabulasi silang antara tingkat ancaman/bahaya dengan tingkat eksposur seperti dalam matriks di bawah

ini.

Tsunami

Banjir Gempabumi

Abrasi

21

Gambar 2.8 Indeks Tingkat Risiko (R) Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran,

2014)

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa untuk risiko ancaman tsunami berada pada tingkat

tinggi, sedangkan untuk risiko ancaman banjir berskala sedang, gempabumi dan abrasi pada skala

rendah.

Tsunami

Banjir

Gempabumi Abrasi

22

BAB III

PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana merupakan berbagai upaya penanggulangan

yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan

dampak yang ditimbulkan (Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008). Penentuan pilihan tindakan tersebut dapat

dilakukan setelah melakukan kajian risiko bencana yang ada di Desa Pesanggaran. Berdasarkan hasil

kajian risiko tersebut akan nampak tindakan pencegahan dan mitigasi apa yang sesuai, kesiapsiagaan

apa yang harus dibangun, rencana tanggap darurat yang sesuai dengan kebutuhan, serta tindakan

pemulihan pascabencana.

Tak hanya pengkajian risiko tingkat desa yang menjadi acuan penyusunan pilihan tindakan

penanggulangan bencana Desa Pesanggaran, tetapi juga rencana penanggulangan bencana tingkat di

atasnya. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat desa harus sejalan dengan RPB tingkat

kabupaten, RPB tingkat propinsi dan Rencana Aksi Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana

Indonesia, sehingga membentuk keterpaduan tingkat nasional hingga desa. Belum tersusunnya RPB

Kabupaten Banyuwangi dan RPB Propinsi Jawa Timur menjadi kendala tersendiri dalam menentukan

tindakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Agar RPB Desa Pesanggaran tidak bertolak belakang

dengan RPB tingkat di atasnya, maka dalam proses penyusunan RPB tingkat desa dilakukan terlebih

dahulu analisis sandingan kebijakan dengan Rencana Aksi Nasional seperti yang tertera pada Tabel 3.1

berikut.

Tabel 3.1 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Generik Penangulangan Bencana Desa Pesanggaran

NO. RENAS FOKUS PRIORITAS SASARAN

1. PROGRAM: PENGUATAN PERATURAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

1.1 Penyusunan peraturan, perda dan protap Penanggulangan Bencana yang memuat mekanisme PB, termasuk pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya, serta koordinasi

Pembuatan peraturan desa tentang PRB, dan penyusunan SOP (Standart Operating Procedur) tanggap darurat

Peraturan Desa (Perdes) tentang PRB dan SOP tanggap darurat tingkat desa tersusun

1.2 Pembentukan dan penguatan lembaga dan kelengkapannya

Pembentukan FPRB, Pembentukan relawan, dan Pembentukan ICS (Insiden Comand Sistem)/Sistem Komando Tanggap Darurat

Terbentuknya FPRB, Relawan Desa, dan Sistem Komando Tanggap Darurat

1.3 Diklat penguatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

Pelatihan relawan Relawan desa mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai manajemen bencana

1.4 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penanggulangan Bencana

Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman

Seluruh warga desa Pesanggaran yang bertempat tinggal di keempat dusun,

23


terutama yang terpapar ancaman bencana, mendapatkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana

2. PROGRAM : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERPADU

2.1 Pengarusutamaan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan

Perencanaan pembangunan berbasis PRB

Pembangunan berbasis PRB masuk dalam RPJMDes

3. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

3.1 Kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana

Penanaman dan pelestarian tanaman di kawasan terpapar bencana

Lahan di kawasan terpapar ditanami tanaman tertentu untuk pengurangan risiko bencana

3.2 Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana

Penyusunan Perdes tentang pengelolaan ligkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup

Perdes mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup

4. PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PRB

4.1 Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat

Menjalin kerjasama dalam jaring komunikasi lokal untuk pengembangan sistem peringatan bencana lokal

RAPI, ORARI dan radio komunitas di Kecamatan Pesanggaran bekerjasama dalam pengembangan sistem peringatan dini lokal

4.2 Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok marjinal

Pendataan kelompok rentan secara berkala

Data kelompok rentan desa Pesanggaran tersusun dan divalidasi secara berkala

5. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN

5.1 Penguatan SRC (Satuan Reaksi Cepat) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Desa Pesanggaran

Masyarakat desa Pesanggaran yang kompeten tergabung dalam TRC

5.2 Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, Pengadaan alat dapur umum, Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi, Pengadaan MCK Umum

Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi

Sumber: Analisis FPRB Desa Pesanggaran, 2014

Berdasarkan Tabel 3.1 program generik (umum) penangulangan bencana di Desa Pesanggaran

terdiri dari lima program, yaitu (1) penguatan peraturan dan kapasitas kelembagaan; (2) perencanaan

penanggulangan bencana yang terpadu; (3) pencegahan dan mitigasi bencana; (4) peningkatan kapasitas

dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB; dan (5) program

kesiapsiagaan.

Pilihan tindakan dalam program generik tersebut merupakan program yang sifatnya umum untuk

semua bencana, disamping itu terdapat program yang sifatnya lebih spesifik untuk masing-masing jenis

ancaman bencana di suatu daerah. Desa Pesanggaran dalam dokumen RPB ini memfokuskan kajian ke

24

arah pemilihan tindakan penanggulangan bencana untuk ancaman tinggi dan sedang. Ancaman tinggi

adalah tsunami dan ancaman sedang adalah banjir, maka program spesifik dibedakan menjadi program

spesifik ancaman tsunami dan program spesifik ancaman banjir. Penentuan program tersebut diperoleh

dari matrik sandingan kebijakan dengan Renas, seperti tercantum pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Spesifik Penangulangan Tsunami Desa Pesanggaran



1.1 Pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana dan pemantauan tsunami

Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi

Tersusun dan terpasang peta risiko tsunami dan peta jalur evakuasi tsunami di Pantai Lampon dan di dusun ringin Sari

1.2 Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural

Pembuatan beton pemecah ombak/gelombang

Terbangunnya beton pemecah ombak/gelombang di sepanjang Pantai Lampon (± 3km)

2. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN

2.1 Penyusunan rencana kontijensi Penyusunan renkon tsunami tingkat desa

Tersusunnya rencana kontinjensi tsunami Desa Pesanggaran

2.2 Penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat

Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat

Terpasangnya rambu evakuasi tsunami di Kampung Baru Dusun Ringin Sari dan dipahami oleh semua warga

Penentuan TES dan TEA Disepakati dan dibangun TES di dusun Ringin Sari dan TEA di Balai Desa Pesanggaran

gladi tanggap darurat tingkat dusun/desa secara berkala

Terlaksananya tsunami drill dusun Ringin Sari atau Desa Pesanggaran secara berkala

3. PROGRAM : PERINGATAN DINI

Membangun sistem peringatan dini bencana tsunami

Membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami lokal dan modern

Terpasang dan terintegrasinya sistem peringatan dini tsunami tingkat desa Pesanggaran dengan InaTEWS

4. PROGRAM : TANGGAP DARURAT

4.1 Kaji cepat bencana Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana

Data cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana teridentifikasi secara tepat dan cepat

4.2 Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi

Pendirian posko pengungsi, Pendirian Dapur Umum, MCK Darurat

Posko pengungsi, dapur umum dan MCK darurat didirikan di TEA (Tempat Evakuasi Akhir) untuk korban tsunami

25


4.3 Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities

Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan

Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban tsunami

5. PROGRAM : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

5.1 Pengkajian kerusakan dan kerugian Pendaataan kerusakan dan kerugian tingkat desa

Data kerusakan dan kerugian akibat tsunami terdata dengan benar

5.2 Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat desa

Rencana rehabilitasi dan teronstruksi pascatsunami Desa Pesanggaran tersusun dengan benar

5.3 Pemulihan sarana prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana

Perbaikan dan peningkatan layanan publik

Layanan publik dapat diakses oleh warga pasca tsunami

Rekonstruksi wilayah pemukiman Pemukiman warga terdampak tsunami direkonstruksi

5.4 Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan,

Sarana kesehatan meningkat dan dapat diakses oleh warga terdampak tsunami

Penyuluhan Psikososial dan Psikologis

Trauma healing dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak terselenggara dengan baik


Tabel 3.3 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Spesifik Penangulangan Banjir Desa Pesanggaran



1.1 Pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana dan pemantauan tsunami

Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi

Tersusun dan terpasangnya peta risiko dan peta jalur evakuasi banjir di Dusun Ringin Agung dan Desa Pesanggaran

1.2 Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural

Normalisasi Sungai Gangga Sungai Gangga terbebas dari materi sedimen sungai dan carang bambu

2. PROGRAM : PERINGATAN DINI

Membangun system peringatan dini bencana banjir

Membangun Sistem peringatan dini lokal

Tersusun dan terintegrasinya sistem peringatan dini lokal ancaman banjir Desa Pesanggaran

3. PROGRAM : TANGGAP DARURAT

3.1 Kaji cepat bencana Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana

Data cakupan lokasi terdampak banjir, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana teridentifikasi secara tepat dan cepat

3.2 Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, Pendirian posko pengungsi, Posko pengungsi, dapur umum

26


sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi

Pendirian Dapur Umum, MCK Darurat

dan MCK darurat didirikan di TEA (Tempat Evakuasi Akhir) untuk korban banjir

3.3 Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities

Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan

Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir

4. PROGRAM : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1 Pengkajian kerusakan dan kerugian Pendaataan kerusakan dan kerugian tingkat desa

Data kerusakan dan kerugian akibat banjir terdata dengan benar

4.2 Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat desa

Rencana rehabilitasi dan teronstruksi pasca banjir Desa Pesanggaran tersusun dengan benar

4.3 Pemulihan sarana prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana

Perbaikan dan peningkatan layanan publik

Layanan publik dapat diakses oleh warga pasca banjir

Rekonstruksi wilayah pemukiman Pemukiman warga terdampak banjir direkonstruksi


Adapun pemilihan tindakan dalam rencana penanggulangan bencana di Desa

Pesanggaran dijabarkan sebagai berikut.

A. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan

untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Adapun pilihan tindakan untuk pencegahan dan mitigasi di Desa Pesanggaran adalah sebagai

berikut.

1. Perencanaan pembangunan berbasis PRB

2. Pembuatan Perdes tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan atau peningkatan kualitas

lingkungan hidup

3. Pembuatan peraturan desa tentang PRB

4. Normalisasi sungai Gangga

5. Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi

6. Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman

7. Penanaman dan pelestarian green belt

8. Pelatihan relawan

9. Pendataan kelompok rentan secara berkala

10. Menjalin kerjasama dalam jaring komunikasi

11. Pembuatan beton pemecah ombak/gelombang

27

B. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana

guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan

masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi.

Adapun pilihan tindakan untuk kesiapsiagaan di Desa Pesanggaran adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan gladi (drill) secara berkala

2. Penyusunan standar operasi darurat

3. Penyusunan rencana kontinjensi

4. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

5. Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi

6. Pembangunan Sistem Peringatan Dini

7. Penentuan TES dan TEA

8. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat

9. Pengadaan alat dapur umum

10. Pembentukan ICS (Insiden Comand Sistem)/Sistem Komando tanggap darurat

C. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan

untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban

jiwa. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Pesanggaran adalah sebagai

berikut.

1. Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage),

kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta

kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan

bencana

2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi

3. Pendirian posko pengungsi

4. Pendirian Dapur Umum

5. Penentuan status darurat

6. Pengadaan MCK Umum

7. Penyuluhan Psikososial dan Psikologis

28

D. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan

pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang

serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan

masyarakat dapat berjalan kembali. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa

Pesanggaran adalah sebagai berikut.

1. Pendaataan kerusakan dan kerugian

2. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

3. Perbaikan/Peningkatan kualitas lingkungan hidup

4. Perbaikan dan peningkatan layanan publik

5. Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan

6. Rekonstruksi wilayah pemukiman

29

BAB IV

ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA

A. Pelaku Kegiatan dan Alokasi Tugas

Dalam UUD Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa prinsip dalam penanggulangan bencana

adalah terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Atas dasar prinsip tersebut maka setiap tindakan

penanggulangan bencana perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Selain

mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, maka penting untuk dipetakan alokasi tugas sesuai

kapasitas masing-masing pemangku kepentingan, sehingga kegiatan penanggulangan bencana dapat

berlangsung secara terkoordinir. Berikut ini adalah identifikasi pemangku kepentingan terkait dan alokasi

perannya di Desa Pesanggaran.

Tabel 4.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Pesanggaran

No Pemangku

Kepentingan Keterangan Pemangku

Kepentingan Alasan Dilibatkan/Peran

1 FPRB Desa Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa yang diinisiasi melalui Program Desa Tangguh 2013.

Menjadi aktor utama dalam penanggulangan bencana desa

2 Tokoh Masyarakat Misalnya: Tokoh politik, tokoh pemberdayaan, tokoh pendidikan (guru), dan tokoh penggerak perempuan.

Memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat sehingga dapat diberi peranan.

3 Tokoh Agama Para pemuka agama dari semua agama yang dianut masyarakat di Desa Pesanggaran

Memberikan motivasi spiritual kepada masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

4 Perguruan Tinggi Misalnya: Program KKN, Program Penelitian, Pemberdayaan, dll

Memiliki sumber daya pengetahuan yang bermanfaat untuk Penanggulangan Bencana

5 LSM/Donatur/Program Donor

Misalnya: Program Desa Tangguh 2014

Memiliki sumber daya (pengetahuan, SDM, dan dana) untuk Penanggulangan Bencana

6 Pihak Swasta Para pelaku usaha di desa dan atau luar desa yang berkontribusi ke desa

Memiliki sumber daya untuk sponsorship kegiatan kebencanaan desa

7 Lain-Lain (tidak bisa disebutkan satu per satu)

Mengakomodir potensi dari pihak-pihak seperti : Palang Merah Indonesia, Masyarakat Umum, Forum RT, dll

Memiliki sumber daya berdasarkan program dan anggaran yang dimiliki untuk Penanggulangan Bencana

8 Pemerintah Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, Pemerintah Kabupaten beserta SKPD terkait Pemerintah Provinsi beserta SKPD terkait, dan Pemerintah Pusat

1. Memiliki regulasi dan kebijakan, sekaligus skema pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanjanya.

2. Memiliki program, SDM, dan dana untuk Penanggulangan Bencana

Sumber: Hasil Rapat Kerja FPRB Desa Pesanggaran, 2014

30

Tabel 3.4 Peran Stakeholder dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

FASE/TAHAP Pilihan Tindakan

Aktor

Pem

eri

nta

h D

esa

FPR

B

Toko

h A

gam

a

Toko

h M

asya

raka

t

Lem

bag

a Sw

asta

Do

nat

ur

Lain

-Lai

n

(pe

nd

uku

ng)

PRA BENCANA

Pembuatan peraturan desa tentang PRB dan lingkungan hidup O A A A + +

Perencanaan pembangunan berbasis PRB O A A A A A

Penyusunan standar operasi darurat A O A A A A

Pembentukan Tim Reaksi Cepa (TRC) A O A A A A

Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi A O + + A A Puskesmas

Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi masyarakat A O + + A A

Normalisasi sungai Gangga A A + + A A BNPB

Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi A O + + A A BPBD

Sosialisasi PRB di lokasi terpapar A O A A A A BPBD

Penanaman dan pelestarian green belt A O + + A A Perhutani, Marinir

Pelatihan relawan A O + + A A BPBD

Pembuatan beton pemecah ombak/gelombang A A + + A A BNPB

Pendataan kelompok rentan secara berkala A O + + + + Puskesmas

Penentuan TES dan TEA A O A A A A

Pengadaan alat dapur umum A O + + A A BPBD, BNPB

Penyelenggaraan gladi (drill) secara berkala A O A A A A Semua stakeholder

Pembangunan Sistem Peringatan Dini A O + + A A BNPB, BMKG

Penyusunan rencana kontinjensi A O A A A A Semua stakeholder

Menjalin kerjasama dalam jaring komunikasi + O + + A A

TANGGAP DARURAT

Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana

A A + + + + O=Puskesmas

Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi O A + + A A

Pendirian posko pengungsi A O + + A A

Pendirian Dapur Umum A O + + A A PKK, Muslimat NU, WHDI

Pembentukan ICS (Insiden Comand Sistem)/Sistem Komando tanggap darurat

A O + + + +

Penentuan status darurat O A + + + +

Pengadaan MCK Umum A O + + A A BPBD, BNPB

Penyuluhan Psikososial dan Psikologis A O A A A A Relawan

PASCA BENCANA

Pendaataan kerusakan dan kerugian A O + + A + Relawan

Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi A O A A A A

Perbaikan/Peningkatan kualitas lingkungan hidup O A + + A A

Perbaikan dan peningkatan layanan publik O A + + + +

Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan O A + + A A Puskesmas

Rekonstruksi wilayah pemukiman O A + + A A BPBD, BNPB

Sumber: Rapat Kerja FPRB Desa Pesanggaran, 2014

Keterangan: O = Penanggungjawab A = Terlibat langsung + = Terlibat tidak langsung

31

B. Sumberdaya

Sumberdaya untuk semua pilihan tindakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini

dinilai dengan nilai rupiah, dengan asumsi merupakan penilaian gabungan antara sumber daya berupa

uang tunai (in cash) maupun material non-uang (in kind).

Untuk sumberdaya yang bersifat in-kind dapat berasal dari:

a. Keswadayaan masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa;

b. Tenaga, pikiran, waktu yang diperlukan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana;

c. Bantuan material dari pihak eksternal;

d. Dan lain-lain sumber yang sah.

Untuk sumber daya yang bersifat dana cash dapat berasal dari:

a. Swadaya masyarakat;

b. ADD/APBDes

c. Satker/Musren/Stimulan

d. Proyek Khusus

e. Kerjasama lembaga.

f. Donatur

32

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan

bagi semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pesanggaran, sebelum,

saat dan setelah terjadinya bencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Penanggulangan

Bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik secara menyeluruh.

Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran ini akan diikuti dengan penyusunan Rencana

Aksi Pengurangan Resiko Bencana (RAK) dan Rencana Kontinjensi Desa (Renkonjen). Pemantauan RPB

akan dilaksanakan setiap saat oleh Forum PRB Desa Pesanggaran dan semua pihak yang terkait sesuai

dengan periode yang telah ditentukan.

B. Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK)

akan dievaluasi setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi akan menjadi rekomendasi untuk RPB dan RAK

satu tahun berikutnya. RPB akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan RAK akan

diperbaharui dalam kurun waktu 3 tahun.

33

BAB VI

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah disusun ini, semoga dapat menjadi

pedoman penyelenggaraan penanggulangan di desa Pesanggaran yang terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh. Serta sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan Desa Pesanggaran selama lima

tahun kedepan. Akhirnya, diharapkan RPB ini terimplementasi dengan baik dengan dukungan seluruh

stakeholder di seluruh lapisan masyarakat.

34

Lampiran 1. Rencana Aksi Komunitas (RAK) Desa Pesanggaran

RENCANA AKSI KOMUNITAS SEKTOR PENCEGAHAN

No Kegiatan Tujuan Sasaran Lokasi Output Pelaksana Waktu Besar Dana Per

Kegiatan

Sumber Dana 2015 2016 2017

1 Normalisasi sungai Gangga

Normalisasi fungsi sungai dan mengurangi ancaman banjir

Sungai gangga sepanjang 1 km

Sungai gangga Normalisasi/ pengurangan pendangkalan

FPRB, Masyarakat, Pemerintah Desa, Dukungan Dinas PU

v v 50.000.000 Swadaya (15%), ADD (15%), Proyek Khusus/BPBD (30%), Swasta (40%)

2 Penyusunan Perdes tentang PRB dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pengurangan risiko bencana

Pengintregasian PRB dalam pembangunan desa danPengelolaan lingkungan hidup yang teratur dan berkesinambungan

Lingkungan hidup wilayah Desa Pesanggaran

Balai desa Pesanggaran

Adanya Perdes tentang PRB dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pengurangan risiko bencana

Pemerintah Desa, BPD, FPRB

v 200.000 ADD (100%)

35

RENCANA AKSI KOMUNITAS SEKTOR MITIGASI

No Kegiatan Tujuan Sasaran Lokasi Output Pelaksana Waktu Besar Dana per

kegiatan

Sumber Dana 2015 2016 2017

1 Sosialisasi PRB kepada masyarakat

Menyadarkan masyarakat pentingnya PRB, meningkatkan pengetahuan masyarakat

Masyarakat terpapar bencana

Dsn. Ringinsari, Dsn Ringin Agung, Dsn. Ringin Mulyo

Masyarakat sadar bencana

FPRB, Pemerintah Desa

v v v 6.000.000 Swadaya (15%), ADD (5%), Proyek khusus (45%), swasta (14%), BPBD (15%)

2. Penanaman dan pelestarian tanaman nyamplung

Reboisasi pesisir sebagai penahan gelombang dan abrasi

Wilayah pesisir pantai lampon

Dsn. Ringinsari (Kampung baru, Lampon)

Tanaman pesisir sebagai greenbelt

FPRB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Swasta, Relawan, Dukungan Perhutani

v v v 20.000.000 (3 tahun)

Swadaya (10%), ADD (10%), Pengusaha (40%), Lainnya (40%)

3. Pelatihan relawan Menyiapkan relawan yang terlatih dan cakap

Relawan FPRB Ds Pesanggaran

Balai pertemuan yang ditentukan

Relawan yang terlatih dan cakap

FPRB, dukungan BPBD/BNPB

v 2.500.000 PMI (30%), Swasta (20%), BPBD (50%)

4. Pembuatan beton pemecah ombak/gelombang

Mengurangi laju gelombang dan abrasi

Wilayah pesisir pantai lampon

Dsn. Ringinsari (Kampung baru, Lampon)

Beton pemecah ombak/gelombang

FPRB, dukungan Dinas PU/BNPB

v Dalam kajian

100% APBN (BNPB)

5. Safari PRB ke sekolah/ lembaga pendidikan

Memberi sosialisasi pengetahuan PRB kepada lembaga pendidikan

Guru/siswa di wilayah terpapar bencana

Sekolah/lemabaga pendidikan di wilayah terpapar bencana Ds. Pesanggaran

Kesadaran PRB di Sekolah/lemabaga pendidikan di wilayah terpapar bencana

FPRB v v v 1.000.000 ADD (100%)

36

RENCANA AKSI KOMUNITAS SEKTOR KESIAPSIAGAAN

No. Kegiatan Tujuan Sasaran Lokasi Output Pelaksana Waktu Besar Dana per

kegiatan

Sumber Dana 2015 2016 2017

1. Pengadaan perlengkapan evakuasi

Mempercepat dan mempermudah evakuasi

Tim relawan, masyarakat pesisir

Kampung baru (Dsn R. Sari) RW: 09, RW: 10

Terpenuhinya sarana/peralatan evakuasi

FPRB, Relawan, Masyarakat

v 5.000.000 Swadaya (5%), ADD (20%), Swasta (50%), BNPB/BPBD (25%)

2. Pemasangan rambu evakuasi

Memberi pedoman arah jalur evakuasi, mempermudah evakuasi

Wilayah terpapar tsunami

Sepanjang jalur-jalur evakuasi yang ditentukan

Rambu evakuasi yang cukup informatif

FPRB, Pemerintah Desa dan masyarakat

V 1.000.000 Swadaya masyarakat (100%)

3. Pembuatan peta rawan bencana dan peta jalur evakuasi

Pemetaan risiko dan jalur-jalur evakuasi

Wilayah desa Pesanggaran

Desa Pesanggaran

Peta Risiko dan Peta Evakuasi

FPRB 2014 2.000.000 BNPB (100%)

4 Penentuan TES dan TEA

Menjadikan beberapa lokasi TES dan satu lokasi TEA

Wilayah Desa Pesanggaran

Desa Pesanggaran

Beberapa TES dan 1 TEA

FPRB dan Pemerintah Desa

v 100.000 Swadaya

5 Pendataan kelompok rentan secara berkala

Perlindungan kelompok rentan

Wilayah terpapar bencana

Desa Pesanggaran

Data kelompok rentan yang terbaru

FPRB, Pemerintah Desa

v v v 100.000 Swadaya

6 Pengadaan peralatan Dapur Umum

Siap-siaga dalam tanggap darurat

Tim DU FPRB Desa Pesanggaran

Desa Pesanggaran

Peralatan dapur umum yang memadai

FPRB, Dukungan BPBD/BNPB

V 5.000.000 Swadaya (5%), ADD (20%), Swasta (50%), BNPB/BPBD (25%)

7 Pembentukan TRC (Tim Reaksi Cepat)

Persiapan untuk tanggap darurat yang cepat dan

FPRB Desa Pesanggaran

Desa Pesanggaran

Tim TRC FPRB V 100.000 Swadaya

37

tepat

8. Pengaktifan alat peringatan dini dan pembangunan sistem peringatan dini

Memberi peringatan dini kepada masyarakat terpapar bencana berbasis teknologi

Sirine peringatan dini di pesisir pantai lampon

Kampung Baru, Dsn. Ringinsari

Teknologi peringatan dini yang aktif dan sistem peringatan dini yang terbangun baik

FPRB, BPBD V Dalam kajian

9. Pengembangan lumbung desa

Membuat dan mengembangkan lumbung desa sebagai sarana pasokan kebutuhan dasar untuk tanggap darurat

Dsn. Krajan/R. Mulyo

Lumbung desa di titik yang aman

FPRB, masyarakat

V 10.000.000 Perhutani (85%), swadaya masyarakat (5%), ADD (5%)

10. Pengadaan alat komunikasi (HT)

Menyiapkan sarana komunikasi untuk FPRB

FPRB Ds. Pesanggaran

FPRB memiliki 2-3 alat komunikasi (HT)

FPRB, BPBD Kab. Banyuwangi

V 2.500.000 ADD (100%)

11. Menjalin kerjasama dengan komunitas RAPI

Membangun komunikasi yang efektif saat tanggap darurat

komunitas RAPI Ds. Pesanggaran

Kesepakatan kerjasama FPRB dengan komunitas RAPI

FPRB V 200.000 Swadaya

12. Melakukan simulasi/drill Tanggap Darurat tsunami tingkat dusun/desa secara berkala

Melatih kesigapan dan sinergi semua unsur dalam situasi darurat

Masyarakat terpapar tsunami dan unsur terkait

Ds. Pesanggaran

kesigapan dan sinergi semua unsur dalam situasi darurat

FPRB, masyarakat, unsur terkait

v v V 2.000.000 Swasta (50%), donatur (50%)

38

LAMPIRAN 2: STRATEGI PERLINDUNGAN KESEHATAN KELOMPOK RENTAN

Kelompok Rentan Strategi Perlindungan Kegiatan Penaggungjawab Penyandang Cacat (Difabel)

Prioritas evakuasi

Penyediaan fasilitas/sarana khusus

Pendampingan PHBS

Pendampingan psikologis dan trauma healing

Pembuatan peta evakuasi berbasis difabel

Pengadaan fasilitas / sarana khusus bagi kelompok rentan terutama yang belum dimiliki Puskesman

Sosialisasi dan pendampingan PHBS terutama pada saat tanggap darurat

Pendampingan psikologis saat darurat dan pasca bencana

FPRB Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg

Balita Penyediaan sarana belajar dan bermain

Posyandu anak-anak

Pemberian vaksin tertentu

Pemenuhan asupan gizi

Pendampingan PHBS

Pengadaan sarana belajar anak-anak saat darurat

Penyelenggaraan Posyandu anak-anak secara berkala

Vaksinasi dari penyalit tertentu, sesuai dengan kondisi

Pendataan anak dengan gizi kurang baik pra bencana, dan pendampingan gizi saat darurat


FPRB Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg

Lansia Prioritas Evakuasi

Posyandu lansia

Pendataan riwayat penyakit

Pendampingan PHBS


Pembuatan peta evakuasi berbasis lansia

Penyelenggaraan Posyandu lansia secara berkala

Pendataan riwayat penyalit secara berkala



FPRB Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg

Ibu Hamil Prioritas Evakuasi

Posyandu Ibu Hamil

Pemenuhan kebutuhan khusus ibu hamil dan asupan gizi

Pendampingan PHBS


Pembuatan peta evakuasi berbasis ibu hamil

Penyelenggaraan Posyandu ibu hamil secara berkala

Pemenuhan kebutuhan khusus ibu hamil dan asupan gizi saat darurat



FPRRB Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg Puskesmas Psg

39

LAMPIRAN 3: STRATEGI PENGELOLAAN SDA UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB)

No Jenis SDA Strategi Pengelolaan Bentuk Kegiatan Sumber Dana Penanggungjawab

1. Tanaman nyamplung, dan tanaman lain sebagai greenbelt

Budidaya tanaman nyamplung sebagai bio solar.

Pelestarian tanaman nyamplung dan lainnya sebagai greenbelt

Sosialiasasi kegiatan pembudidayaan Nyamplung

Kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta terkait

Sosialisasi dan kerjasama dengan masayarakat dalam pelestarian greenbelt

Bekerjasama dengan marinir dalam kegiatan pelestaraian greenbelt

Pemerintah Desa, Swasta, Swadaya, dan Pemerintah Daerah

FPRB Desa Pesanggaran

2. Pesisir Pantai Mengembangkan kembali pantai Lampon sebagai daerah wisata dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Bekerjasama dengan dinas pariwisata dalam pengembangan wisata Lampon

Pengajuan bantuan proyek perbaikan jalan raya Lampon kepada dinas PU

Bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan wisata Lampon

Swasta, pemerintah daerah

Pemerintah Desa

3 Tanaman bambu di sepanjang Sungai Gangga

Tanaman bambu sebagai bahan bangunan sekaligus penguatan tanggul alam pada sepadan sungai

Sosialisasi kepada warga tentang pengelolaan dan pemanfaatan bambu

Pembuatan peraturan tentang penebangan dan pemanfaatan bambu

Swadaya dan swasta FPRB

40

LAMPIRAN 4: STRATEGI PERLINDUNGAN ASET PRODUKTIF

No Aset Strategi Pengelolaan Bentuk Kegiatan Sumber Dana Penanggungjawab

1 Perahu Nelayan dari ancaman tsunami

Pembuatan tanggul pemecah gelombang, selain sebagai penghambat tsunami juga melindungi perahu nelayan

Pengajuan proposal pembuatan Tanggul Pemecah Gelombang di Wilayah teluk untk melindungi perahu nelayan kepada Pemerintah Daerah atau BNPB

APBD/APBN Pemerintah Desa

2 Gudang ikan dari ancaman tsunami

Relokasi gudang ikan ke lokasi yang lebih aman

Relokasi ke tempat menjauhi teluk / yang lebih tinggi (sebelah utara gapura Lampon)

Swasta Swasta

3 Peternakan sapi dari ancaman tsunami

Membangun sistem gotong royong pemilik peternakan sapi untuk melindungi peternakan, dan menghindarkan peternakan dari wialayah terpapar tsunami.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan peternakan sapi bersama

Membangun peternakan/kandang bersama di utara kampung baru yang tidak terpapar tsunami.

Swadaya, Swasta FPRB

4 Lahan pertanian dari ancaman banjir

Modifikasi kalender / masa tanam petani

Penanaman padi tidak dilakukan pada puncak musim penghujan.

- FPRB

41

LAMPIRAN 5: IDENTIFIKASI MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF DESA PESANGGARAN

No Potensi Wilayah Strategi Pelaksanaan

1 Buruh perkebunan Sungai Lembu, Sumber Agung

Bekerjasama dengan PTPN Sungai Lembu

2 Pengolahan gula kelapa (nderes) Kampung Baru Bekerjasama dengan pengepul yang berpihak pada peingkatan perekonomian UMKM

3 Buruh tani Ringin Agung, Ringin Mulyo

Bekerjasama dengan pemilik sawah yang kesulitan mendapatkan tenaga penggarap sawah

4 Membuka lahan baru Wilayah Perhutani Bekerjasama dengan Perhutani dengan sistem magersari

5 Pembuatan kerajinan pasir laut dan kerang laut

Pantai Lampon Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

6 Industri kreatif souvenir pantai Lampon, Pantai Pulau Merah

Pulau Merah Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

7 Penyerapan tenaga masyarakat (terdampak)untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pesanggaran Bekerjasama dengan pemenang tender pelaksana RR


NOMOR: 188/ 17/ kep/ 424.515.01/ 2014

TENTANG

SISTIM PERINGATAN DINI DESA PESANGGARAN

Menimbang :

1. Bahwa Desa Pesanggaran merupakan wilayah yang memungkinkan berbagai

ancaman bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. Bahwa setiap ancaman yang mengancam warga masyarakat desa Pesanggaran

harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang.

3. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat desa Pesanggaran menginginkan adanya

sistem penanganan korban bencana tsunami yang mapan sangat besar, sehingga

mendorong penyusunan sisitim peringatan dini Desa Pesanggaran.

Mengingat :














Memutuskan;

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGARAN TENTANG SISITIM

PERINGATAN DINI DESA PESANGGARAN

Pasal 1

Sistim Peringatan Dini Desa Pesanggaran ini disyahkan menjadi Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Dokumen Sistim Peringatan Dini sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa

Pasal 3

Menugaskan kepada Forum PRB Desa Pesanggaran untuk:

a. Memobilisasi seluruh potensi yang telah terdaftar dalam dokumen Sistim Peringatan

Dini dan melakukan pengumpulan sumber daya untuk mengisi kekosongan sumber

daya dalam rencana kontinjensi ini;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistim Peringatan Dini ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal penetapannya


SULIONO

SISTIM PERINGATAN DINI DESA PESANGGARAN

A. Pendahuluan

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat

oleh lembaga yang berwenang (UU No. 24 Tahun 2007). Seperti diketahui bahwa Desa

Pesanggaran setidaknya memiliki 4 potensi ancaman yaitu tsunami, banjir, gempabumi, dan

abrasi. Dari empat potensi ancaman tersebut dua ancaman pernah terjadi dengan dampak

yang cukup tinggi yaitu tsunami pada tahun 1994, banjir pada tahun 2003, 2005, 2008, dan

2011.

Dari kedua ancaman yang paling berpotensi terulang, tsunami merupakan ancaman

yang sangat serius dikarenakan ancaman ini termasuk dalam kategori rapid onset (ancaman

cepat) sedang banjir termasuk dalam kategori slow onset (ancaman lambat). Sehingga

dalam penentuan sistim peringatan dini di Desa Pesanggaran, ancaman tsunami menjadi

pembahasan prioritas daripada ancaman banjir.

B. Sistem Peringatan Dini Tsunami Desa Pesanggaran

Dalam membangun sistem peringatan dini tsunami setidaknya empat hal berikut

menjadi titik bahasan.

1. Pengetahuan Risiko

Tsunami adalah bencana alam yang “istimewa”. Tingkat ancaman yang tinggi dan waktu

menghindar sangat singkat membutuhkan suatu bangunan sistem yang jelas.

2. Pemantauan dan layanan

Layanan peringatan merupakan inti dari sistem. Harus ada dasar ilmiah yang kuat untuk

dapat memprediksi dan meramalkan munculnya bahaya, dan harus ada sistem peramalan

dan peringatan yang andal yang beroperasi 24 jam sehari. Pemantauan yang terus-menerus

terhadap parameter bahaya dan gejala-gejala awalnya sangat penting untuk membuat

peringatan yang akurat secara tepat waktu. Layanan peringatan untuk bahaya yang

berbeda-beda sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan

kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada.

3. Penyebaran dan komunikasi

Peringatan harus menjangkau semua orang yang terancam bahaya. Pesan yang jelas dan

berisi informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk melakukan

tanggapan yang tepat, yang akan membantu menyelamatkan jiwa dan kehidupan. Sistem

komunikasi tingkat regional, nasional, dan masyarakat harus diidentifikasi dahulu, dan

pemegang kewenangan yang sesuai harus terbentuk. Penggunaan berbagai saluran

komunikasi sangat perlu untuk memastikan agar sebanyak mungkin orang yang diberi

peringatan, untuk menghindari terjadinya kegagalan di suatu saluran, dan sekaligus untuk

memperkuat pesan peringatan.

4. Kemampuan respon

Masyarakat di daerah resiko mendapatkan informasi kemungkinan (potensi) terjadi tsunami

dari 3 sumber yaitu tanda alam (isi pesan: gempa), dari TV dan Radio nasional (isi pesan:

kejadian gempa dan kemungkinan terjadi tsunami) serta dari Pemda (isi pesan: peringatan

dan arahan untuk evakuasi). Reaksi masyarakat setelah ada gempa adalah lari menjauhi

pantai dan muara sungai menuju daerah relatif aman sambil aktif mencari informasi tentang

konfirmasi atau pembatalan tsunami.

Selain keempat hal di atas, sistem peringatan dini Desa Pesanggaran ini harus dipastikan

tersambung dengan sistem yang telah dibangun di level daerah dan nasional. Sehingga

memperhatikan berbagai aspek tersebut, disusunlah bagan sebagai berikut.

Dari bagan di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sumber Peringatan

Sumber peringatan yang menjadi acuan haruslah terpercaya dan dapa

dipertanggungjawabkan, agar nantinya tidak terjadi distrust / ketidakpercayaan

masyarakat dikemudian hari. Adapun sumber peringatan yang ditetapkan ialah

a. BMKG pusat maupun regional, sebagai sumber langsung yang dapat

dipertanggungjawabkan melalui berbagai kajian ilmiah.

b. Pusdalops Provinsi maupun Kabupaten, sebagai sumber kedua setelah BMKG,

ditujukan untuk mengantisipasi terputusnya media antara BMKG dengan

masyarakat/pemerintah desa. Selain itu pusdalops dapat menjadi sumber acuan

tentang arahan dari Bupati kepada masyarakat.

c. Masyarakat pesisir, sumber peringatan dari masyarakat yang melihat langsung

tanda-tanda alam dimungkinkan dapat dilakukan, tentu dengan memperhatikan

siapakah narasumber yang menyampaikan peringatan, apakah terpercaya atau

tidak. Hal ini perlu ada kesepakatan lebih lanjut di level masyarakat.

2. Media Peringatan

Untuk menghimpun sebanyak mungkin informasi/peringatan dari sumber terpercaya

maka dibutuhkan media penghubung antara sumber peringatan dengan pemerintah

desa/masyarakat Desa Pesanggaran. Beberpa media yang dapat dipakai antara lain

adalah:

a. Media Nasional: TV Nasional/swasta, radio, dan internet

b. Media Regional (Provinsi/Kabupaten): Handy Talky (HT), sms gateways, TV

Regional, radio komunitas, dan handphone

c. Media Lokal (Desa): Handy Talky (HT), handphone, kentongan, pengeras suara, dll.

3. Mekanisme Diseminasi

Terdapat tiga hal mekanisme diseminasi yang dirumuskan:

a. Pringatan dari BMKG

- BMKG Pusat memberi peringatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara

langsung melaui radio, TV maupun internet (laman wbsite BMKG:

www.bmkg.go.id / media sosial: twitter, facebook, dll)

- BMKG Regional memberi peringatan kepada Camat Pesanggaran, Kepala Desa

Pesanggaran, FPRB Pesanggaran, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Dusun,

dan tokoh masyarakat melalui sms gateways yang nomor-nomornya telah

didaftarkan.

b. Peringatan dan arahan dari Pusdalops / Bupati

- Pusdalops memberi peringatan sekaligus arahan kepada FPRB Pesanggaran

dan Kepala Dusun melalui HT yang dimiliki oleh keduanya.

- Camat Pesanggaran diharapkan mampu mengakses arahan langsung dari

Bupati Banyuwangi yang selanjutnya langsung diteruskan kepada kepala Desa

Pesanggaran.

c. Arahan dari Pemerintah Desa

- Kepala Dusun, FPRB, Babinsa, Babinkamtibmas serta tokoh masyarakat

memberi peringatan dan arahan yang sumbernya dari BMKG dan Pusdalops

Provinsi atau Kabupaten

- Kepala Desa memberi arahan atas perintah Camat atau Bupati.

- Kepala desa dapat memberi arahan langsung ataupun mengkaji secara mandiri

bersama FPRB, Babinsa, Babinkamtibmas, dan kepala dusun perihal diseminasi

mandiri tingkat Desa melalui laporan narasumber (masyarakat) terpercaya yang

http://www.bmkg.go.id/

telah yakin melihat tanda-tanda potensi tsunami (air surut, suara dentuman, bau

anyir menyengat). Situasi ini dilakukan apabila peringatan ataupun arahan dari

institusi nasional maupun daerah dirasa lambat/tidak sampai dengan segera.

- Narasumber/masyarakat yang telah yakin melihat tanda-tanda potensi tsunami

(air surut, suara dentuman, bau anyir menyengat) harus segera melapor kepada

Kepala Dusun/FPRB/Babinsa/ Babinkamtibmas/Kepala Desa/Tokoh Mayarakat

dan mengabarkan kepada seluruh masyarakat yang dijumpai.

- Peringatan mandiri dari Pemerintah Desa berdasarkan laporan narasumber tadi

ditujukan untuk meyakinkan dam memastikan kepada masyarakat terdampak

untuk mengikuti arahan.


NOMOR: 188/ 19/kep/ 424.515.01/ 2014

TENTANG

RENCANA EVAKUASI DESA PESANGGARAN

Menimbang :

1. Bahwa Desa Pesanggaran merupakan wilayah yang memungkinkan berbagai

ancaman bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. Bahwa setiap ancaman yang mengancam warga masyarakat desa Pesanggaran

harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang.



mendorong penyusunan rencana evakuasi Desa Pesanggaran.

Mengingat :






Tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi








Memutuskan;

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGARAN TENTANG RENCANA

EVAKUASI DESA PESANGGARAN

Pasal 1

Rencana Evakuasi Desa Pesanggaran ini disyahkan menjadi Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Dokumen Rencana Evakuasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa

Pasal 3


a. Memobilisasi seluruh potensi yang telah terdaftar dalam dokumen rencana evakuasi

dan melakukan pengumpulan sumber daya untuk mengisi kekosongan sumber daya

dalam rencana kontinjensi ini;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana evakuasi ini.

Pasal 4



SULIONO

PERENCANAAN EVAKUASI DESA PESANGGARAN

A. IDENTIFIKASI KELOMPOK RENTAN

No Nama Kondisi Lokasi Rumah

1 Pak Sunoto Lumpuh total Jalan 3, rumah pertama selatan jalan dari

timur

2 Angga Lumpuh total Jalan 3, rumah terakhir dari timur sebelum

gang 2 selatan jalan

3 Pak Suyono Cacat fisik Jalan 3, sebelah barat rumah kosong, utara

mushola

4 Bu Wagiyem Cacat fisik Baris 3, sebelah barat rumah kosong, utara

mushola

5 Bu Nasiah Cacat fisik Jalan 2, pojok timur, utara jalan

6 Bu Katemi Tuna netra Jalan 2, seberang (selatan) balai pertemuan

7 Bu Saroni Lumpuh, stroke Jalan 1, utara jalan, rumah ke 18 dari timur

(jalan lampon)

8 Bu Surati Cacat fisik Jalan 3, selatan jalan, rumah ke 7 dari gang

2.

9 NN (anak P.

Jemangin)

Cacat mental Jalan 1, utara jalan, rumah ke 18 dari gang

3

10 Bu Sumartin Cacat mental Jalan 1, utara jalan, rumah ke 17 dari gang

3

11 Ridwan Cacat mental Jalan 1, utara jalan, rumah ke 17 dari gang

3

12 Mbok Rin Lansia Jalan 1, utara jalan, rumah ke 23 dari timur

(jalan lampon)

13 Mbok Wasiem Lansia Jalan 2, utara jalan, rumah ke 4 dari gang 2.

14 Pak Surip Lansia Jalan 1, utara jalan, rumah ke 19 dari gang

3

15 Pak Jamari Lansia Sebelah barat Puslatpur

16 Bu Fasin Lansia Jalan 1, utara jalan, rumah ke 4 dari gang 3

17 Mbah Duro Cacat mental Sebelah timur jalan Lampon, dekat goa

Kikik

B. PETA EVAKUASI PARTISIPATIF

C. TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES)

Tabel Identifikasi Lokasi, Daya Tampung, Sarana dan Prasarana TES

No. Lokasi TES Daya Tampung Sarana Prasarana

SDN 11

Pesanggaran)*

1300 jiwa Gedung/ ruang kelas

Halaman sekolah

Area parkir

MCK

Penerangan

Meja dan kursi

Kotak P3K

Air bersih

Tongkat dan tali

Pramuka

Keterangan :

)* SDN 11 Presanggaran bukanlah TES yang utama. TES utama saat ini sedang dalam

perencanaan pembangunan oleh BNPB. Lokasi TES utama berada di sebelah barat laut

SDN 11 Pesanggaran, yang berjarak kurang lebih 50 meter. Halaman SDN 11 di jadikan

sebagai titik kumpul.

D. TEMPAT EVAKUASI AKHIR (TEA)

Tabel Identifikasi Lokasi, Daya Tampung, Sarana dan Prasarana TEA

No. Lokasi TES Daya

Tampung

Sarana Prasarana

1. Balai Desa

Pesanggaran

900 jiwa Pendopo

Gedung serba guna

Halaman

Area parkir

Mushola

Ruang Kepala Desa

Ruang PKK

Ruang BPD

Ruang Perpustakaan

Ruang LINMAS

Sekretariat FPRB

MCk

Air bersih

Penerangan

Meja dan kursi panjang

Kursi plastik

TV

Komputer

Printer

Sound system

Megaphone

Peralatan memasak

Tikar

Terpal

2. SDN 5

Pesanggaran

400 jiwa Gedung/ ruang kelas

Halaman sekolah

Area parkir

Ruang UKS

MCK

Penerangan

Meja dan kursi

Kotak P3K

Tempat tidur pasien

Air bersih

Megaphone

E. SARANA MODA EVAKUASI

No. Moda

Evakuasi

Jumlah Daya angkut Pemilik

1. Mobil Pick

Up

5 @ 20 orang 1. P. Yatno

2. P. Lamidi

3. P. Rolis (2 unit)

4. P. Jono

2. Minibus 33 @ 8 orang 1. P. Selat 2. P. Didik

3. P. Wandi 4. P. Slamet

5. P. Wayan 6. P. Dewa

7. P. Sunar 8. P. Riyadi

9. P. Atim 10. P. Sutarno

(2 unit)

11. P. Lamidi 12. P. Miseri

13. P. Zainal A 14. P. Andri

15. P. Giyanto 16. P. Sugiman

17. P. Asmu’in 18. P. Mutaidi

19. P. Dwi Nur C 20. P. Santoso

21. P. Solehan 22. P. Astugi

23. P. Legimin 24. P. Ayang

25. P. Rolis 26. P. Siswadi

27. P. Winardi 28. P. Suwoto

29. P. Samsi 30. P. Dariyanto

31. P. Rimba N 32. P. Idik

33. P. Samsul

3. Motor

TOSA

1 @ 5 orang P. Rolis

F. PERALATAN EVAKUASI

No. Nama Peralatan Jumlah Pemilik

1. Megaphone 3 1. Desa Pesanggaran

2. P. Agus Maryono

3. SDN 5 Pesanggaran

2. Telepon seluler Banyak Hampir seluruh warga memiliki

3. Jaringan data

internet

Banyak Warga Lampon yang memiliki handphone

yang mendukung koneksi data internet

4. Peta evakuasi 1 (dapat

diperbanyak)

FPRB

5. GPS sederhana Banyak Warga Lampon yang memiliki handphone

yang mendukung GPS

6. Tenda pleton 1 Puslatpur Marinir Lampon

7. Parang, cangkul,

sekop, cetok,

gergaji

Banyak Hampir seluruh warga memiliki

8. Genset 20 Warga Lampon

9. Tali tampar plastik Banyak Nelayan dan penambang emas Lampon

10. Arco/ gerobak

dorong

Banyak Warga Lampon

11. Sepatu boat Banyak Warga Lampon

G. PROSEDUR DAN MEKANISME EVAKUASI DI KAMPUNG BARU (PANTAI LAMPON)

Pembahasan mengenai prosedur dan mekanisme evakuasi masyarakat terpapar di

Pantai Lampon Kampung Baru dibedakan menjadi lima zona evakuasi. Pembagian tersebut

dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan operasi evakuasi secara detail sesuai

wilayah. Selain itu pembagian tersebut juga bertujuan untuk mengkhususkan pelaku evakuasi

terhadap anggota kelompok rentan. Adapun pembagian kelima zona dapat dilihat pada peta

partisipatif evakuasi.

Prosedur dan mekanisme evakuasi untuk ancaman tsunami disusun berdasarkan zona

wilayah terpapar (seperti yang terlihat dalam peta), dengan menjawab pertanyaan inti yakni:

1. Bagaimanakah cara evakuasi dan moda transportasi apakah yang dipakai?

2. Jalur manakah yang dipilih untuk evakuasi dengan mempertimbangkan waktu kondisi

medan?

3. Bagaimanakah strategi khusus untuk evakuasi kelompok rentan?

4. Berapakah estimasi waktu tercepat yang dibutuhkan untuk evakuasi?

Jawaban dari keempat pertanyaan tersebut tertuang dalam prosedur evakuasi berikut ini.

PROSEDUR EVAKUASI TSUNAMI DESA PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI

1. Apabila Anda merasakan gempabumi dan sedang berada di dalam ruangan:

a. Lindungi kepala dan berlindunglah di bawah meja atau benda lain yang kuat;

b. Hindari kaca atau benda-benda yang menggantung; dan

c. Segera keluar dan menjauhi bangunan atau pohon tinggi menuju tempat terbuka.

2. Apabila Anda berada di pantai atau di bantaran sungai, jauhi pantai atau bantaran sungai

untuk menuju tempat yang tinggi atau menuju TES (Tempat Evakuasi Sementara)

mengikuti rambu-rambu evakuasi;

3. Dengarkan informasi dan himbauan resmi dari pihak berwenang melalui pengeras suara/

sirine/ kentongan dan ikuti arahan yang diberikan.

4. Apabila mendengarkan sirine/ kentongan berbunyi selama 3 menit segera lakukan

evakuasi diri.

5. Himbauan saat evakuasi:

a. Selamatkan diri dengan mulai mengevakuasi diri sendiri menuju tempat yang aman;

b. Ikutilah rambu-rambu evakuasi sepanjang jalan menuju TES (Tempat Evakuasi

Sementara) atau TEA (Tempat Evakuasi Akhir);

c. Bantulah warga di dekat Anda (terutama kelompok rentan) yang membutuhkan

pertolongan;

d. Lakukan evakuasi dengan berjalan kaki/ naik motor/ naik mobil menuju TES atau TEA

yang sudah ditentukan melalui jalur evakuasi;

e. Jangan mencoba mencari anak, istri, suami, saudara, atau teman Anda;

f. Bawalah barang-barang paling berharga saja (ijazah, surat nikah, akta kelahiran, akta

tanah/rumah, buku tabungan, uang dan perhiasan);

g. Jangan membawa benda berat atau hewan ternak;

h. Matikan arus listrik dan kompor/ tungku lalu tinggalkan rumah dalam keadaan terkunci;

i. Ikuti arahan petugas evakuasi di lapangan (TRC, Polisi, TNI).

6. Jika Anda berada di Zona 1 (kawasan Pos Puslatpur Marinir Lampon)

a. Lakukan evakuasi diri menggunakan sepeda motor melalui jalan setapak di belakang

Pos Puslatpur Marinir. Jalan tersebut menuju daratan yang lebih tinggi (elevasi rata-rata

7m dpl) dan terhubung dengan Jalan 3).

b. Ikuti rambu-rambu evakuasi di sepanjang jalan menuju TES (SDN 11 Pesanggaran)

c. Lakukan evakuasi terhadap Mbah Jamari dan istri (kelompok rentan) dengan

menggunakan motor.

d. Estimasi waktu menuju TES kurang lebih 7 menit dengan mengendarai sepeda motor.

7. Jika Anda berada di Zona II

a. Lakukan evakuasi diri menggunakan sepeda motor melalui Gg. 4 ke arah utara. Jalan

tersebut menuju daratan yang lebih tinggi (elevasi rata-rata 8m dpl) dan terhubung

dengan Jalan 3).

b. Ikuti rambu-rambu evakuasi di sepanjang jalan menuju TES (SDN 11 Pesanggaran)

c. Lakukan evakuasi terhadap NN (anak P. Jemangin), Bu Sumartin, Ridwan, Mbah Surip

dan Bu Fasin (kelompok rentan) dengan menggunakan mobil menuju TEA dengan

mengikuti rambu-rambu evakuasi melalui Jalan 1 (ke arah timur) lalu ke arah utara

melewati jalan utama Pantai Lampon.

d. Estimasi waktu menuju TEA kurang lebih 10 menit dengan berjalan kaki.

8. Jika Anda berada di Zona III

a. Lakukan evakuasi diri menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki melalui Gg. 2, 3

maupun 4 ke arah utara, pilih gang yang terdekat dengan rumah Anda. Jalan tersebut

menuju daratan yang lebih tinggi (elevasi rata-rata 8m dpl) dan terhubung dengan Jalan

3).

b. Ikuti rambu-rambu evakuasi di sepanjang jalan menuju TES (SDN 11 Pesanggaran).

c. Lakukan evakuasi terhadap P. Suyono, B. Wagiyem, B. Katemi, B. Surati, B. Wasiyem

dan P. Tugiyono (kelompok rentan) dengan menggunakan mobil menuju TEA dengan

mengikuti rambu-rambu evakuasi melalui Jalan 1 (ke arah timur) lalu ke arah utara

melewati jalan utama Pantai Lampon.

d. Estimasi waktu menuju TEA kurang lebih 5-7 menit dengan berjalan kaki, dan 4 menit

dengan sepeda motor.

9. Jika Anda berada di Zona IV

a. Lakukan evakuasi diri menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki melalui Gg. 1 dan

2 ke arah utara, pilih gang yang terdekat dengan rumah Anda. Jalan tersebut menuju

daratan yang lebih tinggi (elevasi rata-rata 8m dpl) dan terhubung dengan Jalan 3).


c. Lakukan evakuasi terhadap P. Sunoto, Angga, dan B. Nasiah (kelompok rentan) dengan

menggunakan mobil menuju TEA dengan mengikuti rambu-rambu evakuasi melalui

Jalan 1 (ke arah timur) lalu ke arah utara melewati jalan utama Pantai Lampon.

d. Estimasi waktu menuju TEA kurang lebih 2-5 menit dengan berjalan kaki, dan 2 menit

dengan sepeda motor.

10. Jika Anda berada di Zona V

a. Lakukan evakuasi diri dengan berjalan kaki melalui Gg. 1 ke arah utara, jalan tersebut

menuju daratan yang lebih tinggi (elevasi rata-rata 8m dpl) dan terhubung dengan Jalan

3 menuju TES, atau evakuasi diri menggunakan sepeda motor ke arah timur langsung

menuju TEA.


c. Ikuti rambu-rambu evakuasi di sepanjang jalan menuju TEA (Balai Desa Pesanggaran).

d. Lakukan evakuasi terhadap B. Saroni, Mbok Rin dan Mbah Duro (kelompok rentan)

dengan menggunakan mobil menuju TEA dengan mengikuti rambu-rambu evakuasi

melalui Jalan 1 (ke arah timur) lalu ke arah utara melewati jalan utama Pantai Lampon

menuju TEA (Balai Desa Pesanggaran).

e. Estimasi waktu menuju TES kurang lebih 2-5 menit dengan berjalan kaki.

f. Estimasi waktu menuju TEA kurang lebih 15 menit dengan mobil.

11. Apabila telah berada di Titik kumpul / TES (SDN 11 Pesanggaran) segera lakukan evakuasi

diri secara berjalan menuju arah utara sampai ke Puthukan, untuk diangkut secara

berkelompok dan bertahap oleh mobil warga yang telah bersiaga di sana menuju TEA

(Balai Desa Pesanggaran). Dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk evakuasi

dengan mobil dari Puthukan ke TEA.

H. STRUKTUR KENDALI EVAKUASI

Otoritas pengendalian evakuasi Desa Pesanggaran dilakukan oleh Tim Rekasi Cepat

(TRC) dan Organisasi Tanggap Darurat (ICS) tingkat Desa. Apabila level bencana ditetapkan

pada level kabupaten, provinsi, atau nasional maka TRC dan ICS Desa Pesanggaran

berkoordinasi atau bergabung bersama tim TRC dan ICS kabupaten, provinsi, atau nasional.

Berikut ini adalah struktur Tim Rekasi Cepat (TRC) dan Organisasi Tanggap Darurat (ICS)

Desa Pesanggaran yang siap diaktifkan saat status tanggap darurat ditetapkan.

Struktur Organisasi Tanggap Darurat (ICS) Desa Pesanggaran

Struktur tersebut adalah bentuk metamorfosis dari Forum PRB, artinya bidang-bidang yang ada

dalam FPRB dioptimalkan untuk berbagai peran dalam Organisasi Tanggap Darurat sesuai

keahlian bidang tersebut.

Komandan dan Wakil

Kepala Desa Pesanggaran dan Babinkamtibmas

Perancanaan

Bid. Pendidikan dan Pelatihan FPRB

Operasi Bid. Dapur Umum,

Kesehatan, dan Lingkungan Hidup FPRB

Logistik & Peralatan

Bid. Advokasi dan Koor. Dusun FPRB

Admin-Keuangan Bendahara, Bid.

Usaha Dana FPRB

Sekretariat

Sekretaris dan Bid. Pendataan FPRB

Perwakilan lembaga Sekretaris Desa

Humas

Bidang Informasi dan Komunikasi FPRB

Keamanan dan Keselamatan

Anggota LINMAS

Struktur Tim Reaksi Cepat (TRC) Desa Pesanggaran

Komandan Wakil Komandan

Babinsa dan Co. Relawan

Tim Pencari Tim ahli Pencari dari

Relawan, LINMAS, kesehatan, dll

Tim Penolong Tim ahli Penolong dari

Relawan, LINMAS, kesehatan dll

Evakuasi Tim ahli Evakuasi dari



NOMOR: 188/ 16/ kep/ 424.515.01/ 2014

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI BENCANA TSUNAMI

DESA PESANGGARAN

Menimbang :

1. Bahwa Ancaman bencana tsunami yang mengancam warga masyarakat desa

Pesanggaran harus diantisipasi dengan rencana kontijensi yang siap untuk di

operasionalisasikan menjadi operasi tanggap darurat.



mendorong penyusunan rencana kontijensi bencana tsunami.

3. Bahwa RPB Desa Pesanggaran telah memberikan peluang tersusunnya sebuah

rencana kontijensi bencana tsunami yang dilegalkan.

Mengingat :














Memutuskan;

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGARAN TENTANG RENCANA

KONTIJENSI BENCANA TSUNAMI DESA PESANGGARAN

Pasal 1

Rencana Kontijesi Bencana Tsunami Desa Pesanggaran ini disyahkan menjadi Keputusan

Kepala Desa.

Pasal 2

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana terlampir, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa

Pasal 3


a. Memobilisasi seluruh potensi yang telah terdaftar dalam dokumen rencana

kontinjensi dan melakukan pengumpulan sumber daya untuk mengisi kekosongan

sumber daya dalam rencana kontinjensi ini;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kontinjensi ini.

Pasal 4



SULIONO

1

BAB I

GAMBARAN UMUM













2008, 2010 dan 2011 merupakan bukti bahwa ancaman itu dapat terjadi setiap saat. Selain itu,








Pesanggaran.












2





Desa Pesanggaran ialah 1.900-2.700 mm, dengan suhu rata-rata 310C.












Total : 2.682,7 Ha

Sementara itu komoditi pertanian di Desa Pesanggaran yang menjadi andalan masyarakat ialah padi,

jagung dan tanaman palawija. Sedangkan aneka buah-buahan yang dibudidayakan ialah jeruk, pisang,

melon, semangka, dan buah naga. Adapaun komoditi untuk sektr peternakan banyak dijumpai peternakan

ayam, kambing, dan sapi.

4. Kependudukan

Berikut ini adalah profil kependudukan Desa Pesanggaran tahun 2012:







7-18 tahun : 2.185 Jiwa

18-56 tahun : 4.370 Jiwa


3





- Budha : 144 Jiwa















- Dokter : 4 Orang








5. Sejarah Kejadian Bencana

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Desa Pesanggaran mengalami beberapa kejadian bencana

besar, dengan skala kerugian cukup tinggi. Pertama adalah kejadian tsunami pada tahun 1994. Dari

kajian Sunarto dan Marfai (2012) Universitas Gadjah Mada, tsunami tersebut menghantam pesisir Pantai

Lampon dengan ketinggian gelombang diperkirakan setinggi 11 m dengan jarak jangkau ke arah daratan

sepanjang 300 m. Pantai Lampon Dusun Ringinsari, Desa Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi,

4



tsunami pada waktu itu telah merenggut 42 korban jiwa, 41 orang warga lokal dan 1 orang pemancing

dari daerah lain. Pemerintah setempat telah melakukan relokasi pemukiman dan wargan dari lokasi

terdampak menuju sebelah timur sejauh 1 km dari lokasi kejadian tsunami tersebut, kemudian

pemukiman hasil relokasi ini disebut sebagai Kampung Baru. Saat ini Kampung Baru merupakan

kampung yang terdiri dari 5 deret pemukiman yang berjarak kurang lebih 500 m dari garis pantai.

Kejadian bencana kedua adalah banjir pada tahun 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 dan 2011. Dari enam

kejadian tersebut, skala terbesar dialami pada tahun 2005. Banjir ini terjadi disepanjang sungai gangga.

Pada saat itu hujan turun selama 4 hari berturut-turut dan secara bersamaan terjadi gelombang pasang

laut, atau warga lokal menyebut dengan lampek. Di wilayah Pesanggaran, 2 dusun yaitu Dusun Ringin

Agung dan Ringin Mulyo merupakan wilayah terparah, dengan tinggi genangan hampir 1 m. Kejadian ini

tidak memakan korban jiwa, tetapi kerugian harta benda diperkirakan sangat besar.

5

BAB II

PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

A. PENILAIAN BAHAYA

Penilaian bahaya dilakukan melalui identifikasi jenis ancaman dan pembobotan ancaman.



1 Gempabumi v

2 Tsunami V

3 Banjir V

4 Tanah Longsor

5 Letusan Gunungapi


7 Cuaca Ekstrim

8 Kekeringan




12 Gagal Teknologi

13 Konflik Sosial

(Sumber: Hasil Analisis Forum PRB Pesanggaran, 2014)







3 (Tinggi)


2 (Sedang)


1 (Rendah)



6


Desa Pesanggaran.



1 Tsunami 3

2 Banjir 2

3 Gempabumi 1






Pesanggaran serta rekapitulasi dampak negatif, dampak positif dan kegiatan PRB yang dilakukan sebagai

berikut.






1994 2003 2004, 2005 2008 2010, 2011

Skala 3 Skala 2

7











BANJIR 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2010, 2011









sebagai berikut.



Kejadian

3 Tsunami 5% Tinggi







8


Pesanggaran diperkirakan akan memberi dampak maksimal pada area Desa seluas 767,25 Ha atau

sebesar 28,6 % dari total luas Desa, dampak tersebut masuk dalam kategori sedang. Sementara banjir


dampak ini masuk dalam skala rendah. Sementara kejadian gempabumi dan abrasi belum diketahui area

yang terpapar dikarenakan belum pernah terjadi hingga mengancam kehidupan dan penghidupan.

Langkah Berikutnya adalah penentuan indeks bahaya/ancaman (H) dengan melakukan

tabulasi silang (cross tab) antara kecenderungan kejadian dengan area terpapar.

Gambar 2.2 Indeks Bahaya Desa Pesanggaran (Sumber: Analisis Forum PRB Pesanggaran, 2014)


banjir memiliki tingkat bahaya sedang.

B. PENENTUAN KEJADIAN

Berdasarkan penilaian bahaya di Desa Pesanggaran tersebut, terlihat bahwa ancaman tsunami

merupakan bahaya dengan skala tinggi. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana kontinjensi Desa

Pesanggaran ini diputuskan bahwa bahaya ancaman tsunami merupakan prioritas untuk dibuat rencana

kontinjensi Desa Pesanggaran yang pertama.

BANJIR

TSUNAMI

GEMPABUMI ABRASI

9

BAB III

PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Pengembangan Skenario Kejadian

Pada dini hari ± pkl. 02.00 bukan pada hari libur terjadi gempabumi dengan kekuatan 7,7 SR di

laut selatan pulau Jawa dengan jarak 30 km laut, dengan kedalaman 15 km. Diperkirakan akan

menimbulkan tsunami di kawasan pesisir pantai Desa Pesanggaran, tinggi gelombang 10-11 mdpl,

dengan durasi 2 jam. Mengancam 8,9 km2 wilayah Desa Pesanggaran bagian selatan.

B. Pengembangan Skenario Dampak

Pengembangan skenario dampak merupakan asumsi dampak terhadap aspek-aspek kehidupan

akibat bencana tsunami sesuai kesepakatan penetapan skenario kejadian pada subbab sebelumnya.

Skenario dampak terfokus pada aspek-aspek terdampak yang harus segera dipulihkan dalam upaya

tanggap darurat. Dengan mengetahui wilayah terdampak, selanjutnya dapat dilakukan analisis dampak

pada aspek kehidupan/penduduk, aspek sarana dan prasarana, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan.

Berdasarkan peta ancaman tsunami Desa Pesanggaran, diperkirakan 8,9 km2 wilayah Desa Pesanggaran

terdampak tsunami.

1. Aspek Kehidupan/Penduduk

Asumsi dampak pada aspek kehidupan/penduduk dapat berupa kematian/ sulit diketemukan,

mengungsi, dan pindah/ selamat. Perhitungan asumsi aspek kehidupan/penduduk tergantung pada

tingkat kerentanan dan kapasitas penduduk, struktur fisik bangunan rumah, serta pola permukiman

penduduk di Kampung Baru, Dusun Ringin Sari RW 9 dan 10.

Tabel 3.1 Asumsi Dampak pada Aspek Kehidupan/Penduduk

Wilayah Terdampak

Kelompok Korban Berdasarkan usia

Jumlah terancam

(jiwa)

Dampak (jiwa)

Meninggal/ Sulit diketemukan

Mengungsi Pindah/ selamat

Luka Ringan

Luka Sedang

Luka Berat

Tidak Luka

Kampung Baru,

Ringinsari (RW 9,

10, 11)

Bayi

(0-<1tahun)

21 5 3 0

5 3 5

Balita

(1 - <5 tahun)

163 13 24 32

15 47 32

5-6 tahun 68 7 7 17 24 11 2

7-15 tahun 129 24 56 24 10 5 10

16-21 361 18 17 58 21 163 84

22-59 502 28 118 48 128 173 7

>60 tahun 59 33 2 5 10 1 8

Jumlah Total 1.303 128 227 184 213 403 148

10

Wilayah Terdampak

Kelompok Korban Berdasarkan usia

Jumlah terancam

(jiwa)

Dampak (jiwa)

Meninggal/ Sulit diketemukan

Mengungsi Pindah/ selamat

Luka Ringan

Luka Sedang

Luka Berat

Tidak Luka

1.303 1.303

Sumber: Data Pendamping Lapangan KB Desa Pesanggaran

2. Aspek Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana menjadi prioritas untuk dipulihkan fungsinya sesegera karena terkait

fungsinya sebagai aspek pendukung penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.2 Asumsi Dampak pada Aspek Sarana dan Prasarana

No. Jenis Kerusakan Jumlah

Terancam Tingkat Kerusakan

Parah Sedang Ringan Tidak Rusak

1. Jalan aspal 3 km 3 km - - -

2. Pos marinir 7 2 3 2 -

3. Hellipad 1 1 - - -

4. Rumah penduduk 282 202 80 - -

5. Gapura 1 1 - - -

6. Pos kamling 1 1 - - -

7. Masjid/mushola 3 2 1 - -

8. Pura 1 - 1 - -

9. Gereja 1 1 - - -

10. SD 1 - 1 - -

11. TK 1 1 - - -

12. TPQ 2 2 - - -

13. Sirine 1 1 - - -

14. Gardu listrik 2 2 - - -

15. Balai pertemuan 1 - 1 - 1

16. Tiang listrik 50 30 10 - 10

17. Makam 0,5 ha 0,5 ha - - -

18. Alat pemakaman 2 2 - - -

19. Lapangan tembak 3 3 - - -

20. Sumur bor 4 4 - - -

Jumlah 364,5 255 97 3 11

11

3. Aspek Ekonomi

Dampak aspek ekonomi berkaitan dengan terganggunya kegiatan perekonomian/perdagangan

masyarakat yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Tabel 3.3 Asumsi Dampak pada Aspek Ekonomi




1. TPI 1 1 - - -

2. Gudang ikan 2 2 - - -

3. Gudang lobster 2 2 - - -

4. Perahu nelayan 50 30 - - 20

5. Warung 38 38 - - -

6. Gudang tambak 4 4 - - -

7. Tambak udang 8 ha 8 ha - - -

8. Sapi 86 11 - - 75

9. Kambing 31 - - - 31

10. Sawah pasang surut 10 ha 10 ha - - -

Jumlah 232 106 - - 126

4. Aspek Lingkungan

Dampak aspek lingkungan berkaitan dengan lingkungan yang mendukung keberlangsungan

kehidupan masyarakat, dan rusak akibat ancaman tsunami.

Tabel 3.4 Asumsi Dampak pada Aspek Lingkungan




1. Hutan mangrove 60 ha 60 ha - - -

2. Bantaran Sungai Gangga 2,6 km 2,1 km 0,5 km - -

3. Bantaran Sungai Baru 3 km 2,1 km 0,9 km - -

Jumlah 65,6 64,2 1,4 - -

12

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pemerintah Desa Pesanggaran perlu menyusun kebijakan dan strategi tanggap darurat supaya

perencanaan yang tercantum dalam rencana kontinjensi dapat berjalan menjadi operasi yang baik.

Adapun kebijakan dan strategi tersebut dipaparkan sebagai berikut.

A. Kebijakan

Bencana tsunami merupakan bencana dengan dampak yang sangat besar dan luas, tidak hanya

berdampak pada satu wilayah desa, akan tetapi dapat berdampak pada beberapa wilayah desa dan

kecamatan. Sehingga dapat dipastikan bahwa status darurat tsunami minimal berada pada level daerah.

Sehingga dalam tanggap darurat tsunami di Desa Pesanggaran, pemerintah desa mengeluarkan

kebijakan yang bersifat kuratif untuk mencegah dampak yang lebih luas dan menangani korban secepat

mungkin. Kebijakan ini dilakukan sebelum organisasi tanggap darurat (OTD/ICS) tingkat daerah bekerja.

Adapun kebijakan yang disusun ialah:

1. Penyelamatan warga terdampak secara cepat dan tepat;

2. Menentukan masa tanggap darurat selama 3 hari;

3. Memenuhi kebutuhan dasar pengungsi secara maksimal baik nutrisi dan makanan, pakaian,

kesehatan, air dan sanitasi;

4. Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi pengungsi usia sekolah 2 hari setelah kejadian;

5. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk masa darurat selanjutnya; dan

6. Memulihkan pelayanan publik 2 hari setelah kejadian.

B. Strategi

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah desa antara lain:

1. Pengaktifan Tim Reaksi Cepat (TRC) Desa Pesanggaran dan bekerjasama dengan Tim Gerak

Cepat (TGC) Puskesmas Pesanggaran;

2. Menetapkan masa tanggap darurat tsunami selama 3 hari dengan melalui penerbitan Surat

Keputusan Kepala Desa Pesanggaran, dan Organisasi Tanggap Darurat (OTD/ICS) Desa

Pesanggaran diaktifkan terhitung mulai status tanggap darurat ditetapkan;

3. Bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Pesanggaran selama masa tanggap darurat tsunami;

13

4. Bekerjasama dengan Koramil, Polsek, Marinir Lampon, Puskesmas Pesanggaran dan Relawan

Desa Pesanggaran untuk kegiatan SAR;

5. Bekerjasama dengan Puskesmas Pesanggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan dan SAR;

6. Mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada sesuai perencanaan baik dari pemerintah desa,

masyarakat, dan swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi secara cepat, baik nutrisi dan

makanan, pakaian, kesehatan, air dan sanitasi;

7. Bekerjasama dengan UPTD Pendidikan Pesanggaran, dan beberapa sekolah di desa Pesanggaran

untuk pemenuhan layanan pendidikan pengungsi usia sekolah;

8. Segera bergabung dengan Organisasi Tanggap Darurat (OTD/ICS) tingkat daerah begitu OTD/ICS

daerah terbentuk dan bekerja; dan

9. Mengaktifkan kembali kantor pemerintahan desa untuk pelayanan publik dalam jangka waktu

minimal 2 hari pascatsunami.

14

BAB V

PERENCANAAN SEKTORAL

Terdapat tujuh sektor yang direncanakan dalam rencana kontinjensi untuk ancaman tsunami di

Desa Pesanggaran, yaitu; 1. Sektor SAR, 2. Sektor TEA/Huntara, 3. Sektor Makanan dan Nutrisi, 4.

Sektor Kesehatan dan Psikososisal, 5. Sektor Air dan Sanitasi, 6. Sektor Pendidikan, 7. Sektor Sarana

dan Prasarana,.

A. Perencanaan Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

1. Situasi Sektor

Kejadian tsunami diasumsikan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Desa

Pesanggaran yang telah diasumsikan berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas

masyarakat yaitu jumlah jiwa terancam sebanyak 1.303 jiwa, meninggal/sulit diketemukan

128 jiwa, luka-luka 222 jiwa, mengungsi 902 jiwa, pindah/selamat 148 jiwa. Seperti

tercantum dalam tabel berikut.

2. Sasaran

Adapun sasaran kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) antara lain sebagai

berikut.

a. Pengaktifan Tim Reaksi Cepat (TRC);

b. Terpenuhinya personil SAR;

c. Terkoordinasinya kegiatan SAR;

d. Terpenuhinya peralatan SAR;

e. Terselamatkannya masyarakat terdampak dan dievakuasi ke TEA;

f. Adanya pengelompokan korban (triage) sehingga memudahkan tindakan pelayanan

kesehatan yang sesuai; dan

g. Adanya data yang valid tentang jumlah korban dari TRC untuk OTD.

3. Kegiatan

Tabel 5.2 Jenis Kegiatan Sektor SAR

No. Jenis Kegiatan Pelaku Jangka Waktu Pelaksanaan (hari ke-)

Durasi (hari)

Instansi Penanggungjawab Mulai Berakhir

15


Durasi (hari)


1 Mengaktifkan tim rekasi cepat (TRC)

TRC Desa Pesanggaran

Ketua TRC

2 Koordinasi dengan instansi lain dan penyediaan peralatan SAR

Marinir, Koramil, Polsek, TRC, TGC puskesmas Psg

Danmarinir, Danramil, Kapolsek, Ketua TRC, ketua TGC

Hari H Hari H 1 Hari

3 Mobilisasi kegiatan SAR Marinir, Koramil, Polsek, TRC, TGC puskesmas Psg

Danmarinir, Danramil, Kapolsek, Ketua TRC, ketua TGC

Hari H Hari H+2 3 Hari

4 Pengelompokan korban untuk diberikan tindakan penyelamatan yang sesuai (Triage)

Puskesmas Puskesmas Hari H Hari H+2 3 Hari

5 Assessment TRC, TGC puskesmas Psg

Ketua TRC, ketua TGC


6 Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di jalur evakuasi

Polsek Kapolesk Hari H Hari H 1 Hari

7 Melaporkan hasil kajian kepada Organisasi Tanggap Darurat

TRC, TGC puskesmas Psg

Ketua TRC, ketua TGC


16

4. Kebutuhan Sektor dan Sumberdaya

Tabel 5.3 Kebutuhan Sumberdaya Sektor SAR

No. Jenis Sumbedaraya Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga (Rp)

Jumlah Lokasi Jumlah Strategi Pemenuhan

1 Personil SAR orang 100 100 Puslatpur (25 org), polsek (5 org), koramil (5 org), relawan desa (20 org), puskesmas (5 org), relawan masy (40 org)

- - -

2 Peralatan

Mobil ambulance desa + bahan bakar unit 20 3 Puskesmas 17 Mobil warga difungsikan sebagai ambulan desa

-

Tandu buah 20 - - 20 Membuat tandu sederhana

-

Sarung tangan Pasang 500 - - 500 - -

Masker biasa buah 500 500 Puskesmas - - -

Alat komunikasi buah 4 HT - - 4 HT Pembelian oleh Forum 3.000.000

Tenda pleton Unit 1 1 Puslatpur - - -

Peta evakuasi Lembar 20 20 FPRB - - -

Gergaji mesin Buah 3 3 warga - - -

Tali Buah 50 50 warga - - -

Mobil pick up Unit 5 5 warga - - -

Senter buah 20 20 warga - - -

Kantong mayat buah 128 - - 128 Pengadaan Pemda -

Tabung oxygen unit 2 2 Puskesmas - - -

Total Biaya (Rp) 3.000.000

17

B. Perencanaan Sektor Tempat Evakuasi Akhir (TEA)/Huntara

1. Situasi Sektor

Kejadian tsunami diasumsikan berdampak pada aspek kehidupan sebagai berikut.

Total pengungsi di TEA = 1.124 jiwa

2. Sasaran

a. Terpenuhinya Sarana Tempat Evakuasi Akhir

b. Terpenuhinya Perlengkapan pendukung Tempat Evakuasi Akhir

c. Terpenuhinya kebutuhan pakaian bagi para pengungsi

d. Terjaganya keamanan dan ketertiban di TEA

3. Kegiatan

Tabel 5.4 Jenis Kegiatan Sektor TEA/Huntara

No. Jenis Kegiatan Pelaku Jangka Waktu Pelaksanaan

(hari ke-)

Durasi (hari)


1

Mengkondisikan gedung serbaguna, pendapa desa, dan SDN 5 Pesanggaran untuk TEA

Pemerintah Desa, petugas SDN 5 Psg

Kepala Desa, Kepala SD 5 Psg


2

Penyediaan perlengkapan pendukung TEA

Pemerintah Desa, petugas SDN 5 Psg masyarakat

Kepala Desa, Kepala SD 5 Psg


3

Penggalangan bantuan pakaian layak pakai

OTD, pemerintah desa, masyarakat

Kepala Desa Hari H Hari H+2 3 Hari

4

Pendataan dan pendistribusian bantuan pakaian layak pakai

Sekretariat OTD Ketua Tim Sekretariat OTD


5. Operasi ketertiban dan keamanan TEA

Polsek, Pemdes, Koramil

Polsek Psg Hari H Hari H + 2 3 Hari

18


Tabel 5.5 Kebutuhan Sumberdaya Sektor TEA No. Jenis Sumbedaraya Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga (Rp)


1. Personil urusan TEA orang 15 15 Relawan, FPRB, Pemdes

- - -

Personil Kemananan dan Ketertiban TEA

orang 5 5 Polsek, Koramil - - -

2 Terpal 12 m x 12 m buah 14 14 FPRB, masyarakat

- - -

3. Lampu penerangan buah 10 - - 10 x 18.000

Swadaya desa 180.000

4. Genset (+ roll kabel) unit 2 2 FPRB - - -

5 Solar liter 20 - - 20 x 7.500 Swadaya desa 150.000

6. Pengeras suara / megaphone buah 2 2 FPRB - - -

7. Pakaian;

Bayi= 21 Pasang 21 - - 21 Bantuan, donatur masyarakat, swasta

-

Anak-anak = 63 Pasang 63 - - 63 Bantuan, donatur masyarakat, swasta

-

Remaja dan dewasa = 1.040 Pasang 1.040 - - 1.040 Bantuan, donatur masyarakat, swasta

-

8. Selimut buah 566 - - 566 Bantuan, donatur masyarakat, swasta

-

9 Police line buah 3 - Polsek Psg - - -

Total biaya (Rp) 330.000

19

C. Perencanaan Sektor Makanan dan Nutrisi

1. Situasi Sektor


Total pengungsi di TEA =1.124 jiwa

Asumsi jumlah kebutuhan pangan untuk pengungsi dan personil Organisasi Tanggap Darurat

adalah 1.124 orang +174 orang= 1.300 porsi sekali makan.

2. Sasaran

a. Menjamin tersedianya dan tercukupinya makanan untuk pengungsi dan personil operasi

tanggap darurat

b. Pendistribusian bantuan makanan yang tepat sasaran dan merata bagi pengungsi.

c. Terpenuhinya standar kebutuhan makanan dan nutrisi bagi pengungsi sesuai kelompok usia.

d. Terpenuhinya standar kebutuhan makanan dan nutrisi untuk kelompok rentan.

e. Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh pengungsi untuk mencegah timbulnya korban baru

akibat penyakit yang ditimbulkan dari kejadian tsunami.

20

3. Kegiatan

Tabel 5.6 Jenis Kegiatan Sektor Makanan dan Nutrisi

No. Jenis Kegiatan Pelaku Jangka Waktu

Pelaksanaan

(hari ke-)

Durasi

(hari)


1.

Mengumpulkan bantuan nasi

bungkus dari swadaya

masyarakat desa Pesanggaran

yang tidak terdampak tsunami

sebanyak 1.300 porsi sekali

makan

Masyarakat

Desa

Pesanggaran

Divisi Operasi OTD

dan Pemdes

Pesanggaran

Hari H Hari H 1 hari

2.

Mendistribusikan bantuan nasi

bungkus kepada pengungsi

dan personil operasi TD secara

merata

Organisasi

Tanggap

Darurat (OTD)

Divisi Operasi OTD

dan Relawan


3.

Berkoordinasi dengan

masyarakat yang tidak

terdampak tsunami dalam

menyediakan peralatan dapur

umum dan pendirian 5 dapur

umum

Organisasi

Tanggap

Darurat (OTD),

PKK

Divisi Operasi OTD

dan Relawan Dapur

Umum, PKK


4. Pengumpulan logistik dapur

umum

Organisasi

Tanggap

Darurat (OTD),

PKK

Divisi Operasi OTD

dan Relawan Dapur

Umum, PKK


5.

Menyediakan makanan pokok

dan minuman bagi pengungsi

dan personil OTD, sesuai

dengan standar minimal

pemenuhan gizi dan

kebutuhan kelompok rentan

Organisasi

Tanggap

Darurat (OTD),

PKK

Divisi Operasi OTD

dan Relawan Dapur

Umum, PKK

Hari

H+1

Hari

H+2

2 hari

6.

Menyediakan makanan dan

minuman tambahan untuk

peningkatan stamina dan daya

tahan tubuh pengungsi dan

personil OTD

Organisasi

Tanggap

Darurat (OTD),

PKK

Divisi Operasi OTD

dan Relawan Dapur

Umum, PKK

Hari

H+1

Hari

H+2

2 hari

7. Pendistribusian makanan dan

minuman pokok maupun

tambahan kepada pengungsi

dan personel OTD

Organisasi

Tanggap

Darurat (OTD),

PKK

Divisi Operasi OTD

dan Relawan Dapur

Umum, PKK

Hari

H+1

Hari

H+2

2 hari

21


Tabel 5.7 Kebutuhan Sumberdaya Sektor Makanan dan Nutrisi

No. Jenis Sumbedaraya

Standar (SPM) Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga (Rp)


1. Personel 45:1 orang 1.300:45=28 50 Bid. DU FPRB=9 PKK=39, Relawan Desa=2

- - -

2. Bahan makanan pokok

a. Beras 0,3x1orangx1hari kg 1.300x2x0,3=780 - - 780 Swadaya masyarakat, donatur desa

-

b. Sayur mayur 1000x1orangx1 kali makan

Rp 1.300x3x1.000x2= 7800.000

- - 7.800.000 Penggalangan bantuan bahan sayur mayur dari masyarakat Psg dan pelaku usaha

-

c. Lauk pauk 2.000x1orangx1 kali makan

Rp 1.300x3x2.000x2= 15.600.000

- - 15.600.000 Penggalangan bantuan bahan lauk pauk dari masyarakat Psg dan pelaku usaha

-

3. Makanan tambahan

a. Kacang hijau 1.000x1orangx1 kali makan

Rp 1.300x1x1.000= 1.300.000

- - 1.300.000 Dana swadaya desa Pesanggaran

1.300.000

b. Buah-buah 1.000x1 orang Rp 1.300x1x1.000= 1.300.000

- - 1.300.000 Dana swadaya desa Pesanggaran

1.300.000

c. Susu formula untuk bayi

200x1bayix3hari gram 21x200=4.200 (21 kotak susu@200gram)

- - 21xRp.15.000= Rp315.000

Dana swadaya Desa Psg 315.000

d. Susu ibu hamil

200x1bayix3hari gram 10x200=200 (10 kotak

- - 10xRp.35.000= Rp350.000


22

No. Jenis Sumbedaraya

Standar (SPM) Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga (Rp)


susu@200gram)

e. Biskuit bayi Milna

2x1bayix3hari kotak 21x8.000=Rp. 168.000

- - 21x8.000=Rp. 168.000


4. Peralatan makan

a. Kertas minyak

3 lembar per hari lembar 1.300x2x3=7800 (78 pack)

- - 78xRp. 9.000=Rp 702.000


b. Sendok plastik

1 orang 1 sendok buah 1.300x1= 1.300 (110 lusin)

- - 110x2.000=Rp. 220.000


c. karet gelang 1kg per sekali makan untuk 1.300 orang

kg 2x3x1=6 6x15.000=Rp.90.000


d. botol bayi 1 botol per bayi buah 21x1=21 - - 21x12.500= Rp.262.500


e. gelas plastik 1 gelas 1 orang buah 1.250 50 Panti PKK Desa Psg

1.200x1.500= Rp. 180.000


f. kantong plastik

1 kantong isi 30 bungkus

kantong (1.250:30)x3x2=252 (6 pack)

- - 6x9.500= Rp. 57.000


Total Biaya (Rp) 4.944.500

23

D. Perencanaan Sektor Kesehatan dan Psikososial

1. Situasi Sektor

Kejadian tsunami diasumsikan berdampak pada kesehatan dan psikososial yaitu:

Tabel 5.8 Situasi Sektor Kesehatan dan Psikososial No. Jenis Gangguan Kesehatan Strategi Penanganan Jumlah (jiwa)

1 Penyakit kulit Phbs / pengobatan di tempat 280

2 Ispa Pengobatan di posko 300

3 Diare Pengobatan di posko/ rujuk 140

4 Penyakit darah tinggi Pengobatan di posko/ dirujuk 200

5 Luka luka: Berat = Sedang = Ringan =

Penanganan di posko/ puskesmas 250

6 Patah tulang Penanganan di posko/ di rujuk 70

2. Sasaran

1 Adanya pos kesehatan

2 Tersedianya tenaga kesehatan dan tenaga Psikososial yang optimal dan merata

3 Tersedianya SDM kesehatan dan Psikososial yang Profesional

4 Tersedianya rumah sakit rujukan

3. Kegiatan

Tabel 5.9 Kebutuhan Sumberdaya Sektor Kesehatan dan Psikososial


Durasi (hari)


1

Pendirian posko keshatan Puskesmas Puskesmas, Marinir Lampon

Hari H Hari H + 2 3 hari

Tenda PPGD Puskesmas Puskesmas Hari H Hari H + 2 3 hari

Ambulance Puskesmas Puskesmas Hari H Hari H + 2 3 hari

Tempat tidur penderita Puskesmas Puskesmas, PMI Hari H Hari H + 2 3 hari

Peralatan medis Puskesmas Puskesmas Hari H Hari H + 2 3 hari

2 Pendataan korban & perkiraan kebutuhan yankes

Puskesmas, OTD

Puskesmas Hari H Hari H + 2 3 hari

3 Pengendalian penyakit menular

Dinas kesehatan & puskesmas

Puskesmas Hari H Hari H + 2 3 hari

4 Sistem rujukan Puskesmas Puskesmas Hari H Hari H + 2 3 hari

24


Tabel 5.10 Kebutuhan Sumberdaya Sektor Kesehatan dan Psikososial

No. Jenis Sumbedaraya Standar (SPM)

Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan


1 Personil 23

a.Dokter 2 org 2 2 PKM/Dinkes - -

b.Perawat 10 org 10 6 PKM/Dinkes 4 Bekerjasama dg Dinas Kesehatan Kab.

c.Bidan 5 org 5 5 PKM/Dinkes - -

d.Ass.Apoteker 1 org 1 1 PKM/Dinkes - -

e.Admin 1 org 1 1 PKM/Dinkes - -

f.Psikolog 1 org 1 PKM/Dinkes 1 Bekerjasama dg Dinas Kesehatan Kab.

g.Ahli gizi 1 org 1 1 PKM/Dinkes - -

h.Sopir 2 org 2 2 PKM/Dinkes - -

2 Peralatan

Tensimeter, senter , stetoscope 1 1 1 PKM/Dinkes - -

Surgical set 2 2 2 PKM/Dinkes - -

Humidifier Oxigen 2 2 2 PKM/Dinkes - -

Suktion 1 1 0 PKM/Dinkes 1 Bekerjasama dg Dinas Kesehatan Kab.

bidai 3 3 3 PKM/Dinkes - -

Strekcer 1 1 1 PKM/Dinkes - -

3 Obat obatan

25




Antipiretik 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

Anti diare 7 bok 7 7 PKM/Dinkes - -

Aminopillin 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

Aminopillin Inj 100 ampul 100 100 PKM/Dinkes - -

Amoxillin 500 mg 7 bok 7 7 PKM/Dinkes - -

Antasida doen 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

Benang jahit 2 bok 2 2 PKM/Dinkes - -

Betadin 1 L 3 Btl 3 3 PKM/Dinkes - -

Chlorampenicol TM 100 tube 100 100 PKM/Dinkes - -

Ciprofloksacin 500 mg 7 bok 7 7 PKM/Dinkes - -

CTM 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

dexamethason 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

Gentamycin SK 100 tube 100 100 PKM/Dinkes - -

Gliseril guaiakolat 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

H2o2 2 fls 2 2 PKM/Dinkes - -

Hand scoon 2 box 2 2 PKM/Dinkes - -

Hidrocortison SK 100 tube 100 100 PKM/Dinkes - -

Jarum jahit 2 box 2 2 PKM/Dinkes - -

Kapas 1 kg 2 rol 2 2 PKM/Dinkes - -

Kassa pembalut 100 box 100 100 PKM/Dinkes - -

kotrimoxazolle 7 box 7 7 PKM/Dinkes - -

26




ledokain 1 box 1 1 PKM/Dinkes - -

masker 10 Box 10 10 PKM/Dinkes - -

metronedasole 7 7 7 PKM/Dinkes - -

oralit 10 10 10 PKM/Dinkes - -

Pembalut wanita 160 160 160 PKM/Dinkes - -

Pempers bayi 500 buah 500 500 PKM/Dinkes - -

plaster 2 2 2 PKM/Dinkes - -

Spuit 3 cc 1 box 1 1 PKM/Dinkes - -

Spuit 5 cc 1 1 1 PKM/Dinkes - -

Tetracyclin 250 mg 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

Vit B Complek 2 2 2 PKM/Dinkes - -

Plastik obat 50 bok 50 50 PKM/Dinkes - -

Analgetik 2 kaleng 2 2 PKM/Dinkes - -

ATS 50 Amp 50 50 PKM/Dinkes - -

Larutan Infus 100 btl 100 100 PKM/Dinkes - -

Set infus 100 buah 100 100 PKM/Dinkes - -

Total Biaya (Rp) 0

27

5. Perencanaan Sektor Air dan Sanitasi

1. Situasi Sektor


Total pengungsi di TEA = Total RW 9 + Total RW 10

= 260+864

= 1.124 jiwa

2. Sasaran

1. Terpenuhinya kebutuhanair bersih

2. Tersedianya sarana MCK

3. Terpenuhinya peralatan mandi

4. Penyebaran informasi upaya menjaga kebersihan lingkungan TEA

3. Kegiatan

Tabel 5.11 Jenis Kegiatan Sektor Air dan Sanitasi


Durasi (hari)


1. Penyediaan air bersih a. PAM Desa Pesanggaran

b. Sumur warga

Pemdes Pesanggaran

Hari H H+2 3 hari

2. Sanitasi

a. Penyediaan MCK

Warga sekitar TEA

Pemdes Pesanggaran

Hari H H+2 3 hari

b. Pengelolaan sampah

Dinas Kebersihan Desa/Pasar

Pemdes Pesanggaran

Hari H H+2 3 hari

28


Tabel 5.12 Kebutuhan Sumberdaya Air dan Sanitasi No. Jenis Sumbedaraya Standar (SPM) Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga

(Rp)


1. personil orang 10 4 FPRB Bidang LH 6 Pemdes, Relawan, warga sekitar TEA

-

2. Air minum

a. Air mentah untuk minum

3liter per hari untuk 1 orang liter 1.300x3x3= 11.700

15.000 PAM Desa Psg - - -

b. Kayu bakar untuk merebus air

1 kubik kayu untuk merebus 3000 liter air

kubik 11.700:3.000=4

- - a. 2

c. 2

Bekerjasama dengan PRKH Dana swadaya desa

140.000

d. Panci besar untuk merebus air

1 panci besar menampung 50 liter buah 5 5 Panti PKK - - -

e. Teko air buah 10 10 Panti PKK - - -

3. Sanitasi

a. MCK 1/30 orang unit 1.300:30= 44 3 Balai Desa Psg - - -

2 SDN 5 Psg - - -

30 Ringin Mulyo 01/01

- - -

30 Ringin Sari 05/05 - - -

b. Alat mandi per KK 1 set:1 sabun mandi, 3 sikat gigi, 1 pasta gigi ukuran sedang, 1 botol kecil sampo, 1 handuk kecil, 1 sachet detergen sedang (20.000)

set 283 - - 283 Pengadaan dg dana swadaya desa dan donatur

5.660.000

4. Truck pengelolaan sampah 1 Dinas Kebersihan Pasar

- - -

Total biaya 5.800.000

29

F. Perencanaan Sektor Pendidikan

1. Situasi Sektor


Tabel 5.13 Situasi Sektor Pendidikan

No. Dusun

(RW, RT)

Jumlah Pengungsi Usia Sekolah Jumlah Total (orang) TK SD

1 Ringinsari (RW 9, RT 1 dan 2) 7 20 27

2 Ringinsari (RW 10) 15 61 76

Jumlah 22 81 103

2. Sasaran

1. Tersedianya sekolah lapang

2. Tersedianya tenaga pengajar yang profesional

3. Terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar

4. Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar

3. Kegiatan

Tabel 5.14 Jenis Kegiatan Sektor Pendidikan


Durasi (hari)

Instansi Penanggungjawab

Mulai Berakhir

1. Menyiapkan tim pelayanan pendidikan

UPTD Pendidikan Kec Pesanggaran

Ka. UPTDPendidikan Kec Pesanggaran

H+1 H+1 1 hari

2. Penentuan sekolah lapang

UPTDPendidikan Kec Pesanggaran


H+1 H+1 1 hari

3. Kegiatan pembelajaran UPTDPendidikan Kec Pesanggaran


H+2 H+5 4 hari

30


Tabel 5.15 Kebutuhan Sumberdaya Pendidikan No. Jenis Sumbedaraya Standar

(SPM) Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga (Rp)


1. Tenaga pendidik SD Pesanggaran

20:1 orang 5 5 SDN 5 PSG - - -

3. ATK SD

- kertas rim 1 - - 1 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 35.000

- spidol boardmarker unit 6 - - 6 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 30.000

- penghapus unit 6 - - 6 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 30.000

- kapur tulis kotak 2 - - 2 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 10.000

- white board unit 6 - - 6 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 120.000

- black board unit 6 - - 6 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 120.000

4. Tenaga pendidik TK 20:1 orang 2 3 Dusun Krajan (TK Giri Saraswati)

- - -

5. ATK TK

- kertas rim 2 - - 2 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 70.000

- lem unit 22 - - 22 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 22.000

- gunting 24 - - 24 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 48.000

- penggaris 24 - - 24 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 48.000

- pensil 24 - - 24 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 48.000

- spidol boardmarker 4 - - 4 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 40.000

- kertas warna unit 12 12 Pengadaan oleh UPTD Pend. PSG 96.000

Total baiya (Rp) 717.000

31

G. Perencanaan Sektor Sarana dan Prasarana

1. Situasi Sektor


Total pengungsi di TEA = Total RW 9 + Total RW 10

= 260+864

= 1.124 jiwa

2. Sasaran

1 Pemenuhan sarana dan prasarana posko/sekretariat tanggap darurat

2 Pemenuhan sarana dan prasarana ibadah

3 Pemulihan jaringan komunikasi dan listrik

4 Pemulihan layanan publik untuk masyarakat pesanggaran

3. Kegiatan

Tabel 5.16 Jenis Kegiatan Sektor Sarana dan Prasarana No. Jenis Kegiatan Pelaku Jangka Waktu

Pelaksanaan (hari ke-) Durasi (hari)


1

Penyiapan dan pengkondisian posko/sekretarian tanggap darurat

Sekretariat OTD

Ketua Tim Sekretariat OTD


2

Penyediaan perlengkapan posko/sekretariat tanggap darurat (meja, kursi, soundsistem, komputer, printer, ATK, dll)

Sekretariat OTD


Hari H H + 3 3 Hari

3

Penyiapan sarana ibadah dan perlengkapan ibadah

Sekretariat OTD


Hari H H + 3 3 Hari

4

Koordinasi dengan Telkom dan PLN

Sekretariat OTD


Hari H H + 3 3 Hari

32


Tabel 5.17 Kebutuhan Sumberdaya Sarana dan Prasarana No. Jenis Sumbedaraya Satuan Kebutuhan Ketersediaan Kesenjangan Harga (Rp)


1 Personil orang 5 5 Sekretariat OTD - - -

2. Komputer unit 3 3 Kantor Desa - - -

3. Printer unit 3 3 Kantor Desa - - -

4. Soundsystem unit 1 1 Kantor Desa - - -

5. Papan tulis buah 1 1 Kantor Desa - - -

6. Papan pengumuman buah 1 1 Kantor Desa - - -

7. ATK:

Kertas rim 3 - - 3 x 35.000,-

Swadaya desa 105.000,-

Spidol buah 3 - - 3 x 8.000 Swadaya desa 24.000,-

Penghapus buah 1 1 Kantor Desa Swadaya desa

Ballpoint buah 50 - - 50 x 3.000 Swadaya desa 150.000

8. Sarana ibadah/masjid/musholla buah 5 5 Kantor Desa, Masjid dan mushola sekitar psoko

- - -

Perlengkapan ibadah (sarung, mukena, sajadah): 1 KK = 1 set

buah 200 - - 200 Bantuan masyarakat, donatur

9. Meja buah 3 3 Kantor Desa - - -

10. Kursi buah 10 10 Kantor Desa - - -

11. Alat Komunikasi/HT buah 1 1 FPRB -

Total Biaya (Rp) 279.000

33

REKAPITULASI KETERLIBATAN LANGSUNG INSTANSI

No Instansi Terlibat di Sektor

1 Puskesmas Pesanggaran SAR, Kesehatan dan Psikososial

2 Koramil Pesanggaran SAR, TEA, Makanan dan Nutrisi

3 Polsek Pesanggaran SAR, TEA

4 Puslatpur Marinir Lampon SAR, Makanan dan Nutrisi

5 KRPH Perhutani Air dan Sanitasi

6 UPTD Pesanggaran Pendidikan

7 SDN 11 Pesanggaran TES, Pendidikan

8 SDN 5 Pesanggaran TEA, Pendidikan, Air dan Sanitasi

9 Pemerintah Desa SAR, TEA, Makanan dan Nutrisi, Air dan Sanitasi, Sarana

dan Prasarana

10 Swasta SAR, TEA, Makanan dan Nutrisi, Air dan Sanitasi, Sarana

dan Prasarana

11 Masyarakat SAR, TEA, Makanan dan Nutrisi, Air dan Sanitasi, Sarana

dan Prasarana

34

BAB VI

PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan Desa Pesanggaran, keberadaan rencana kontinjensi

menjadi sangat strategis sebaagai upaya perencanaan tanggap darurat. Untuk itu, supaya rencana

kontinjensi ini dapat dilaksanakan dan di operasikan oleh semua pihak, maka perlu adanya rencana

tindak lanjut (RTL) yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam rencana kontinjensi ini. Berikut ini

adalah langkah-langkah rencana tindak lanjut setelah rencana kntinjensi tersusun.

1. Rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, polsek, koramil, puslatpur, puskesmas, pemerintah

desa, FPRB, SDN 5 Pesanggaran, SDN 11 Pesanggaran, swasta, UPTD Pendidikan, KRPH

Perhutani, dan tokoh masyarakat.

2. Legalisasi dokumen rencana kontinjensi oleh pemerintah desa dalam bentuk Surat Keputusan (SK)

Kepala Desa Pesanggaran dan diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).

3. Gladi lapang/drill secara berkala dilakukan minimal 1 tahun sekali.

Untuk menguji ketepatan Rencana Kontinjensi yang dibuat, maka perlu dilakukan uji coba dalam

bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini akan diusahakan besaran dan skalanya mendekati

peristiwa/kejadian yang di-skenario-kan. Apabila tidak memungkinkan, dapat diambil sebagian dari

luas yang sesungguhnya atau gladi sektoral, misalkan gladi posko, atau gladi SAR, dll.

4. Pemutakhiran data secara berkala oleh FPRB Desa Pesanggaran yang dilaksanakan dengan

beberapa tindakan/langkah:

Inventarisasi dan pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan

prasarana yang ada di tiap daerah dilakukan secara berkala.

Pertemuan-pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi-

asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumberdaya.

Menyusun prosedur-prosedur tetap yang sifatnya dapat mendukung pelaksanaan/aktivasi

rencana kontinjensi yang telah disusun.

Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta

diseminasinya.

35

BAB VII

PENUTUP

Rencana kontinjensi Desa Pesanggaran ini dibuat atas dasar kajian risiko bencana, yang

menunjukkan bahwa tsunami merupakan ancaman dengan skala dampak dan risiko paling tinggi.

Sehingga menjadi prioritas perhatian dalam penyusunan rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi untuk

ancaman tsunami ini dipergunakan sebagai bentuk kesipasiagaan pemerintah dan seluruh masyarakat

desa pesanggaran untuk menghadapi kemungkinan bencana tsunami yang pernah terjadi pada tahun

1994. Dengan dukungan dan komitmen berbagai pihak, termasuk jajaran FORPIMKA (Forum Pimpinan

Kecamatan) Pesanggaran menjadikan rencana kontinjensi ini menjadi dokumen strategis yang harus

dilakukan tindak lanjut yang konkrit untuk memastikan kedepan bahwa rencana kontinjensi ini dapat

menjadi rencana operasi.

Di samping itu, penyusunan rencana kontinjensi ini tentunya masih banyak kekurangan yang

perlu perbaikan. Sehingga saran dan masukan semua pihak sangat dibutuhkan dalam rangka

penyempurnaan dokumen.

36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

STRUKTUR INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS) / ORGANISASI TANGGAP DARURAT (OTD)

DESA PESANGGARAN

Struktur tersebut adalah bentuk metamorfosis dari Forum PRB, artinya bidang-bidang

yang ada dalam FPRB dioptimalkan untuk berbagai peran dalam Organisasi Tanggap

Darurat sesuai keahlian bidang tersebut.

37

Lampiran 2

Struktur Tim Reaksi Cepat (TRC) Desa Pesanggaran

Komandan Wakil Komandan

Babinsa dan Co. Relawan

Tim Pencari Tim ahli Pencari dari

Relawan, LINMAS, kesehatan, dll

Tim Penolong Tim ahli Penolong dari


Evakuasi Tim ahli Evakuasi dari


PERATURAN DESA PESANGGARAN

NO ... TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA PESANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA PESANGGARAN

Menimbang :

a. Bahwa keselamatan dari ancaman bencana merupakan hak dari setiap warga desa

Pesanggaran tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen

masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah;

b. Bahwa masyarakat desa Pesanggaran adalah masyarakat yang rawan bencana baik

secara geografis maupun sosial yang harus diupayakan keselamatanya dengan

tindakan-tindakan yang terencana, terukur dan terkoordinasi dengan baik;

c. Bahwa inisiasi Pengurangan Risiko Bencana di tingkat desa harus disusun dengan

dan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

berbasis komunitas;

d. Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai kebencanaan di indonesia telah

memberikan dorongan sekaligus peluang kepada masyarakat untuk berperan serta

secara aktif dalam seluruh upaya penanggulangan bencana;

e. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Pesanggaran

dalam hal penanggulangan bencana,maka sangat diperlukan adanya peraturan desa

yang memuat rencana penanggulangan bencana tingkat desa yang disusun secara

partisipatif demi terjaminya hak masyarakat desa Pesanggaran atas keselamatan

dari ancaman bencana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah junctis Undang-

Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor

32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang dan Undang –

Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 24 Thun 2007 tentang Penanggulanag bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20008 Tentang Penyelenggaran


8. Peraturan kepala badan Nasional penanggulangan bencana Nomor 4 Tahun 2008

tentang pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;



10. Peratutan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PESANGGARAN KECAMATAN PESANGGARAN

Memutuskan:

Menetapkan: PERATURAN DESA PESANGGARAN TENTANG PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA DESA PESANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Desa ini, yang di maksud dengan:

a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis.

b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di

hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Forum Pengurangan Risiko Bencana / FPRB Desa atau yang dapat disebut dengan

nama lain adalah forum yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa secara

partisipatif, yang melibatkan segenap elemen masyarakat di tingkat desa, baik

elemen pemerintah maupun non pemerintah yang berfungsi sebagai wadah

partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat desa.

d. Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran Tahun 2014 – 2019 atau

yang selanjutnya disebut dengan RPB desa Pesanggaran tahun 2014 – 2019 adalah

rencana Indikatif Penanggulangan Bencana Desa Pesanggaran yang disusun secara

partisipatif, yang berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tahun 2014 sampai

dengan tahun 2019.

(2) Peratutan Desa ini disusun dalam rangka operasionalisasi penyelenggaraan

penanggulangan bencana Desa Pesanggaran.

(3) Rencana Pra-Bencana Desa Pesanggaran terdiri atas;

a. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Pesanggaran;

b. Rencana Aksi Komunitas Desa Pesanggaran

c. Rencana Evakuasi Desa Pesanggaran

d. Sistem Peringatan Dini

e. Rencana Kontijensi Bencana Prioritas Desa Pesanggaran.

(4) Ketentuan lain dimaksudkan sebagai ketentuan tambahan yang tidak tercantum dalam

hal-hal di atas

Pasal 2

Segala upaya penanggulangan bencana di wilayah Desa Pesanggaran dilaksanakan

dengan semangat kerelawanan, kekeluargaan,dan kegotongroyongan demi kepentingan

seluruh masyarakat rawan bencana di Desa ini

BAB II

RENCANA PRA-BENCANA DESA PESANGGARAN

BAGIAN I

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DESA PESANGGARAN

Pasal 4

(1) Dalam rangkan pengembangan penanggulangan bencana di Desa Pesanggaran pada

periode 2014 – 2019, pemerintah desa bersama masyarakat Desa Pesanggaran

menyusun sebuah dokumen RPB Desa Pesanggaran tahun 2014 – 2019 untuk

panduan penangulangan bencana yang terpadu, terencana , dan terarah, yang

berisikan program pembiayaan baik untuk pra bencana , saat tanggap darurat,

maupuun pasca bencana pada periode tersebut.

(1) Beserta RPB yang berlaku pasca periode 2014 – 2019 di tetapkan dengan Peraturan

Desa ( PerDes )

(2) RPB Desa Pesanggaran 2014 – 2019 adalah landasan yuridis untuk memasukan

program – program penanggulangan bencana kedalam perencanaan pembangunan

pedesaan, baik dalam RPJMDes maupun RKPDes dan juga program-program lain yang

diselenggarakan baik oleh elemen pemerintah maupun non pemerintah di seluruh

wilayah Desa Pesanggaran.

(3) Perubahan atau Revisi terhadap rencana penanggulangan bencana dapat dilakukan

setiap 2 (dua) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau sewaktu –

waktu terjadi perubahan regulasi kebencanaan.

(4) Pada tahun terakhir masa berlakunya RPB Desa Pesanggaran 2014 – 2019, FPRB

Desa bersama dengan pemerintah desa menyusun RPB Desa Pesanggaran untuk 5

tahun berikutnya.

Bagian II

RENCANA AKSI KOMUNITAS

Pasal 5

(1) Rencana Aksi Komunitas ( RAK ) Desa Pesanggaran, yang untuk selanjutnya di sebut

sebagai RAK Desa adalah sebuah rencana yang detail untuk kegiatan pengurangan

Risiko bencana ( PRB ) oleh para pemangku kepentingan penanggulangan bencana

Desa yang berlaku selama 5 ( lima) tahun

(2) RAK Desa di dasarkan atas RPB Desa yang telah memuat tabel analisis risiko bencana

Desa yang terdiri dari kolom Nomor, Profil ancaman, Unsur Berisiko, Bentuk Risiko,

Lokasi, Kerentanan yang dimiliki, Kapasitas. Khusus untuk kolom kapasitas di bagi lagi

menjadi 3 kolom, yaitu kebutuhan, ketersediaan, kekurangan.

(3) RAK Desa sekurang-kurangnya memuat tabel diskripsi ringkas kegiatan yang terdiri

dari, kolom Nomor, Kegiatan, Pelaku, Lokasi, Besarnya Anggaran, Sumberdana dan

waktu pelaksanaan kegiatan

(4) RAK Desa disusun oleh FPRB Desa, dan di tetapkan dengan Peraturan Desa.

(5) RAK Desa Dusun berdasarkan RAB Desa 2014 – 2019

(6) Perubahan atau revisi terhadap RAK Desa dapat dilakukan setiap 1 (satu tahun sekali,

atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana

(7) Pada tahun terakhir masa berlakunya RAK Desa, FPRB Desa bersama dengan

Pemerintah Desa menyusun RPB untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian III

RENCANA EVAKUASI DESA PESANGGARAN

Pasal 6

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan

yang timbul akibat bencana melalui upaya:

a. pencarian dan penyelamatan korban;

b. pertolongan darurat; dan/atau

c. evakuasi korban.

Pasal 7

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

b. pangan;

c. sandang;

d. pelayanan kesehatan;

e. pelayanan social psikologis; dan

f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 8

(1) Penanganan terhadap warga masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dila-

kukan melalu kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempat-an

pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Penanganan terhadap masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas

pelayanan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan,pelayanan kesehatan, dan

sosial-psikologis.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. bayi, balita, dan anak-anak;

b. ibu hamil atau menyusui;

c. orang sakit;

d. penyandang cacat; dan

e. orang lanjut usia.

BAGIAN IV

SISTEM PERINGATAN DINI

Pasal 10

(1) Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin

kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh

lembaga yang berwenang.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian

komando untuk melakukan tindakan secara cepat dan tepat dalam rangka me-ngurangi

risiko timbulnya korban dan kerugian akibat bencana serta mempersiapkan tindakan

tanggap darurat.

(3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. pengamatan gejala bencana;

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;

d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

BAGIAN V

RENCANA KONTIJENSI (RENKON) DESA

Pasal 11

(1) Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana yang pasti atau hampir pasti akan terjadi,

FPRB Desa dapat menyusun Rencana Kontijensi Desa yang selanjutnya disebut renkon

desa, dengan melibatkan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana,

(2) 1 dokumen renkon desa hanya untuk 1 jenis ancaman saja,

(3) Dokumen renkon Desa sekurang-kurangnya memuat :

a. Penilaian ancaman dan risiko bencana

b. Kejadian bencana yang menjadi kontinjensi

c. Sekenario kejadian

d. Kebijakan dan strategi

e. Proyeksi kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.

(4) Dalam hal ini lebih dari 1 ancaman, jumlah Renkon desa yang disusun tetap di

sesuaikan dengan jumlah ancaman yang ada.

(5) Renkon desa di susun berdasarkan RPB Desa Pesanggaran 2014 – 2019

(6) Renkon desa di tetapkan dengan peraturan Kepala Desa

(7) Perubahan atau revisi terhadap renkon desa dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila

diperlukan

BAB III

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ( FPRB ) DESA

Pasal 12

(1) FPRB Desa adalah badan penanggulangan bencana di tingkat desa, yang di bentuk

secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan

bencana di Desa Pesanggaran

(2) FPRB Desa berhak untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi program

penanggulangan bencana di wilayah desa Pesanggaran

(3) Perangkat FPRB Desa sekurang-kurangnya terdiri dari pengurus FPRB dan Anggaran

Dasar FPRB yang di tentukan secara Partisipatif.

(4) Acuan kerja FPRB Desa adalah Dokumen perencanaan penanggulangan bencana

Desa Pesanggaran

(5) Kepengurusan FPRB Desa dan Anggaran Dasar FPRB Desa di tetapkan dengan

keputusan Kepala Desa

(6) Forum Pengurangan Risiko Bencana berhak untuk menyelenggarakan Mobilisasi

sumberdaya, baik materi maupun non-materi, untuk keperluan penyelenggaraan

program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana secara transparan dan

bertanggungjawab

(7) Sumberdaya yang di mobilisasi sebagaimana di atur dalam ayat 6 pasal ini dapat

berasal dari pemerintah maupun non pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan

sumberdaya para pihak yang dimobilisasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

(1) Dokumen FPRB Desa Pesanggaran tahun 2014 – 2019 dan perencanaan Pra-Bencana

Desa Pesanggaran adalah landasan yuridis untuk seluruh dokumen perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Desa Pesanggaran

(2) Perubahan terhadap format dokumen RPB Desa Pesanggaran 2014 – 2019 RAK Desa,

dan RenKon Desa dalam peraturan Desa ini hanya di lakukan apabila terdapat

peraturan hukum baru yang mengatur secara berbeda mengenai format tersebut

(3) a. RPB Desa Pesanggaran 2014 – 2019 ini juga merupakan Dokumen induk untuk

perencanaan kegiatan pembangunan saat tanggap darurat dan paska bencana, jika

selama periode berlakunya terjadi bencana.

b. Rencana Saat tanggap darurat terdiri dari rencana operasi tanggap darurat bencana

c. Rencana Pasca bencana sekurang-kurangnya meliputi rencana rehabilitasi dan

rekonstruksi

(4) Seluruh proses perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan

bencana diselenggarakan dengan cara dan tujuan mengoptimalkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal penetapanya.

Ditetapkan di : Pesanggaran

Tanggal : ...................... 2014

Mengetahui, Kepala Desa Pesanggaran

Ketua BPD Desa Pesanggaran

Endro Saksono, S.Pd Suliono

fasilitasi pengembangan desa tangguh bencana (destana) desa pesanggaran kabupaten banyuwangi tahun...

Documents