dinamika politik islam pada periode awal orde ... - e-campus
TRANSCRIPT
DINAMIKA POLITIK ISLAM PADA PERIODE AWAL ORDE BARU DIKOTA SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT 1965-1971
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syaratuntuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora ( S.Hum)
pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Oleh:Rahmad Illahi
4416.014
PRORAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAMFAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI1441 H/2020 M
II
ABSTRAK
Skripsi atas nama Rahmad Illahi, NIM 4416014, Program Sudi SejarahPeradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bukittinggi, dengan judul “Dinamika Politik Islam Pada Periode Awal OrdeBaru di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 1965-1971“.
Krisis perpolitikan yang terjadi ketika penghujung Pemerintahan Orde lama danberganti ke Pemerintahan Orde Baru. Yang diawali dengan dikeluarkannya PiagamJakarta oleh Soekarno dan memberikan keluasan pada partai PKI, yang membawadampak yang signifikan baik secara Nasional terkhusus di Sumatera Barat yang beraliranIslam. Dan pada saat itu juga banyak kebijakan kebijakan Soekarno merugikan partaipolitik Islam seperti pembubaran partai politik Islam Masjumi pada tanggal 30 September1960. Kemudian PKI mulai menguasai pemerintahan berujung kepada peristiwa G30S/PKI yang terjadi sejak Oktober 1964 yang menjadi titik puncak pada September 1965yang menjadi korban yakni kelompok elit militer dan partai politik Islam. Kemudian padatahun ini menjadi masa transisi Orde Lama ke Orde Baru yang ditandai denganpenumpasan PKI di Indonesia, setelah itu masyarakat dihadapkan pada pembenahandisegala bidang dan dihadapkan pada pemilu pertama Orde Baru
Penelitian ini menekankan kepada pokok masalah yakni bagaimana prosesKonsolidasi atau pembenahan kelompok kelompok Islam setelah Gestapu dan Bagaimanapersiapan persiapan kelompok kelompok Islam menjelang pemilu pertama pada periodeawal Orba pada 5 Juli 1971. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library Reaserch) yangdidasarkan pada data data melalui referensi dan ditambah dengan wawancara terkait danrelevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptifnaratif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menceritakan mengenaifakta yang berhubungan dengan masalah masalah yang diteliti. Metode penelitian inimemiliki beberapa tahapan yakni, 1). Heuristik yaitu pengumpulan sumber yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 2). Kritik Sumber yakni menyelidiki sumbersumber tersebut itu asli dan memiliki kredibilitas, 3). Interpretasi yakni menetapkanmakna dan saling berhubungan dengan fakta yang diperoleh dari sejarah itu, 4).Historiografi yakni merangkai fakta sesuai kronologis/diakronis, dan sistematis, menjaditulisan sejarah dalam bentuk Skripsi yang berpedoman pada penulisan Skripsi Prodi SPIIAIN Bukittinggi dan FUAD IAIN Bukittinggi.
Dinamika politik Islam pada periode awal Orde Baru di Sawahlunto, SumateraBarat tahun 1965-1971. Diawali dengan proses pembenahan yang terjadi dalam partaiatau Kelompok kelompok politik Islam yakni Masjumi dan perti. Kemudian berakhirpada proses persiapan persiapan partai atau kelompok kelompok politik Islam, Masjumidan Perti untuk mengikuti pemilu pertama Orde baru. Proses pembenahan dalam partaiMasjumi dilakukan dengan dibentuknya partai baru yakni Parmusi, guna menyalurkanaspirasi masyarakat Islam pada Orde Baru karena gagalnya rehabilitasi Masjumi karenasempat dilarang pada Orde lama. Kemudian proses pembenahan dari Perti membagi duakubu partai yakni kembali ke khitbahnya Tarbiyah Islamiyah dan yang kedua bergabungdengan Parmusi dalam perpolitikan. Dan proses persiapan menjelang pemilu tahun 1971yakni adanya penggabungan partai politik guna mendapatkan kemenangan kembali umatIslam dan perpolitkan.
Kata Kunci : Dinamika, Politik, Islam, kelompok-Kelompok, Partai Islam,Masjumi, Perti, Awal Orde Baru, Pemilu 1971.
III
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Skripsi dengan judul “Dinamika Politik Islam Pada Periode Awal Orde
Baru di Sawahlunto, Sumatera Barat 1965-1971” ditulis oleh Rahmad Illahi
NIM : 4416014, telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk
diujikan pada Sidang Munaqasah.
Demikianlah persetujuan yang diberikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Bukittinggi,10 Dzulqaidah 1441 H
02 Juli 2020 M
Pembimbing,
Drs.Miswar Munir, M.AgNIP. 195602051993031001
IV
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Rahmad Illahi
NIM : 4416014
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : “Dinamika Politik Islam pada periode awal Orde Baru diSawahlunto, Sumatera Barat 1965-1971”.
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya ini adalah asli hasilkarya atau laporan penelitian saya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasidari hasil karya orang lain. Kecuali yan secara tertulis menjadi acuan dalampenelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.
Bukittinggi,10 Dzulqaidah 1441 H
02 Juli 2020 M
Yang menyatakan,
Rahmad IllahiNIM. 4416014
V
MOTTO
من سبر زفر( siapa yang Sabar pasti akan mendapat)
“ Hiduplah seperti Lebah”
“Yang mana bila ia hinggap hanya di kelopak bunga
Yang sayapnya tak henti henti menari
Yang makanannya hanyalah sari bunga
Bila iya mengeluarkan sesuatu hanyalah Madu
Bila hinggap di rating yang rapuh tak akan patah
Yang hidupnya tak pernah menyendiri
Di bawah semburat menteri ia bernyanyi percaya diri
Tetapi, jangan pernah mengganggunya
Walau tampak lemah, sesungguhnya ia sangat gagah
Ia akan menyengat walau harus mati tebusannya”
VI
Persembahan
Secara khusus Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing,dengan penuh kesabaran dan Do’a. Semoga kasih sayang mereka
dibalasi oleh Allah SWT. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, terutama Jurusan Sejarah
Peradaban Islam, adalah tempat banyak hal yang tak terhingga bisasaya dapatkan, serta tak lupa Bapak dan Ibuk dosen, yang telah bekerja
keras dalam mencerdaskan anak didiknya. Tak lupa untuk semua Sahabat di Prodi Sejarah Peradaban Islam.
Yakub, zakri, Novia, Tika, della, resi, Indah, Mirna, Doly, Niken, nely,rahma, wulan, wella, nita, riva, iyet, narti dll.
Buat Junior angkatan 17 dan Buat senior angkatan 15, terima kasihsudah mensupport dan nasihatnya.
VII
KATA PENGANTAR
بسم هللا الر حمن الر حیم
Allhamdulillahirabbil’alamin, segala puji hanyalah untuk Allah SWT,
Tuhan semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk
kenikmatan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Semoga kita termasuk golongan
yang senantiasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai
kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.
Segala puji dan beriring syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT
atas segala kelimpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Dinamika Politik Islam pada
periode awal Orde Baru di Sawahlunto, Sumatera Barat 1965-1971” sebagai
bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu ( S1) di
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN)
Bukittinggi.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi
Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya yang tidak pernah
berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui
jalan yang benar.
VIII
Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil, tenaga
dan fikiran, sehingga penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh
karena itu tak lupa penulis mengghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang
sebesar besarnya kepada:
1. Ibu Dr. Ridha Ahida M.Hum Selaku Rektor Institut Agama Islam
Negeri Bukittinggi
2. Bapak Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc. MA. Selaku Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri
Bukittinggi
3. Bapak Dr. Junaidi, S. Ag, M.Pd. Selaku Wakil Dekan I Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri
Bukittinggi
4. Bapak Dr. H. Darul Ilmi, M. Pd Selaku Wakil Dekan II Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri
Bukittinggi
5. Bapak Drs.Miswar Munir, M.Ag. Selaku pembimbing Skripsi yang
telah sabar memberikan pengarahan. Semoga kebaikan yang
diberikan dibalasi Allah SWT
6. Bapak Dedi Arsya M.Hum. Selaku Kaprodi Sejarah Peradaan
Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
7. Ibu Melia Afdayeni M.Hum. Selaku Sekretaris Kaprodi Sejarah
Peradaan Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
IX
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta jajaran Seluruh Civitas Akademika
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam
Negeri Bukittinggi.
9. Kedua Orang Tua dan Saudara/i yang penulis sayangi dan cintai.
Demikianlah ucapan terima kasih penulis, semoga amal baik Bapak/Ibuk,
saudara/i, dan teman teman yangg telah penulis sebutkan diatas diterima oleh
Allah SWT. Dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua
pihak yang memerlukannya. Amin ya rabbal ‘alamin.
Bukittinggi,10 Dzulqaidah 1441 H
02 Juli 2020 M
Penulis
X
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................IABSTRAK ........................................................................................................................ IISURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................................................IIISURAT PERNYATAAN................................................................................................IVMOTTO ............................................................................................................................ VPERSEMBAHAN ...........................................................................................................VIKATA PENGANTAR................................................................................................... VIIDAFTAR ISI..................................................................................................................... XDAFTAR TABEL ...........................................................................................................XIDAFTAR GAMBAR..................................................................................................... XIIBAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1A. Latar Belakang Masalah................................................................................................ 1B. Perumusan dan Batasan Masalah .................................................................................. 8C. Tujuan dan Kegunaan Masalah ..................................................................................... 9D. Penjelasan Judul. ......................................................................................................... 10E. Tinjauan Pustaka ......................................................................................................... 12F. Metode Penelitian dan Rencana Sumber ..................................................................... 14G. Sistematika Penulisan. ................................................................................................. 21BAB II GAMBARAN UMUM...................................................................................... 22A. Kondisi Geografis dan Topogfrafis kota Sawahlunto. ................................................ 22B. Kondisi Demografis kota Sawahlunto........................................................................ 26C. Sejarah Toponomi/Asal Muasal Nama Sawahlunto.................................................... 29D. Sejarah Pembentukan Daerah Sawahlunto.................................................................. 33E. Kondisi Pemerintahan dan Administrasi Sawahlunto ................................................. 37F. Perekonomian .............................................................................................................. 40G. Sosial dan Budaya....................................................................................................... 42H. Keagamaan.................................................................................................................. 44BAB III DESKRIPSI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA DISAWAHLUNTO ............................................................................................................. 47A. Peta/kondisi politik di Sawahlunto pada Orde lama. .................................................. 48B. Gerakan politik Islam pada masa akhir Orde Lama di Sawahlunto.. .......................... 54BAB IV PEMBAHASAN : DINAMIKA POLITIK ISLAM PADA PERIODEAWAL ORDE BARU DI SAWAHLUNTO.................................................................. 62A. Proses konsolidasi/Pembenahan partai politik Islam pasca gestapu. .......................... 63B. Persiapan partai politik Islam menjelang pemilu pertama Orde Baru 1971................ 67BAB V PENUTUP.......................................................................................................... 73A. Kesimpulan. ................................................................................................................ 73B. Saran............................................................................................................................ 75DAFTAR KEPUSTAKAAN .......................................................................................... 76GLOSARIUM ................................................................................................................. 79LAMPIRAN LAMPIRAN.............................................................................................. 80
XI
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Nama derah dan jarak dengan Sawahlunto .......................................... 26Tabel 2.2. Klasifikasi jumlah penduduk tahun 1971 ............................................ 28Tabel 2.3. Penduduk kota Sawahlunto 1969-1978................................................ 29Tabel 2.4. Daerah administratif kotamadya Sawahlunto pada September 1971.. 40Tabel 2.5. Pemeluk Agama 1974-1978................................................................ 44Tabel 2.6. Nama-nama surau atau Masjid Tua di kota Sawahlunto...................... 45Tabel 3.1. Perolehan Suara DPRD dan DPD tahun 1956 di Sawahlunto ............. 49
XII
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kota Tuo Sawahlunto.......................................................................... 23Gambar 2. Peta Wilayah Sawahlunto.................................................................... 80
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dinamika Politik Islam di Indonesia sudah menunjukkan jati dirinya
pada abad ke 20 M ketika dalam memperjuangan Kemerdekaan Indonesia.
Perjuangan dalam mencapai Kemerdekaan ini sudah menjadi fakta sejarah,
mengingat masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam yang
memiliki berbagai macam Organisasi organisasi Islam baik dengan
kekuatan keagamaan, Sosial dan Politik yang harus diperhitungkan dalam
pentas politik Nasional di Indonesia.1
Kemudian pada pemilu tahun 1955, Organisasi atau partai politik Islam
semakin memperkokoh kedudukan dan pengaruhnya di Legislatif,
walaupun di skala Nasional yang mengisi posisi pertama adalah PNI (
22,32%) yang memperoleh 57 kursi DPR, Masyumi (20,92%) yang sama
memperoleh 57 kursi DPR, NU (18,41%) memperoleh 45 kursi DPR, PKI (
16,36%) memperoleh kursi 39, dan posisi terakhir PSII (2,98) yang hanya
mendapatkan 8 kursi DPR. 2
Pengaruh Islam di bidang Politik sangat kuat di Sumatera Barat pada
pemilu tahun 1955. Karena pada pemilu 29 September 1955, kelompok
kelompok Politik Islam mendominasi hasil pemilu legislatif yaitu partai
Masjumi memperoleh 797.692 suara, diikuti oleh partai Perti yang
1 Syarifudin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah,Masyarakat madani dan Demokrasi, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) Hal. 197
2Aiyub Mohsin, Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonsia, Jurnal Populis(Jakarta: FISIP Universitas Nasional dan UIN Jakarta) Hal. 797
2
memperoleh 351.768 suara, kemudian diikuti oleh partai Komunis PKI
dengan 90.513 suara dan partai nasional PNI jauh dibelakangnya dengan
42.558 suara.3
Pengaruh Islam di bidang Politik juga sangat kuat di Sawahlunto
usai pemilu tahun 1955. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang
No. 3 tahun 1956, dengan status kota kecil yang dikepalai oleh Wali Kota
Sutan Kamaroeddin dan mempunyai DPRD dan DPD, yang beranggotakan
beberapa orang, yang terdiri dari 4 Partai Masyumi, 1 Perti, 1 PSI, 1 IPKI,
dan 3 PKI dan keanggotaan itu sampai pada tahun 1957 dan keanggotaan
DPRD tersebut yang mana diketuai oleh Maridin dari Partai Masjumi dan
wakilnya Rohoyudo dari Partai PKI.4
Sesudah pemilu tahun 1955, masyarakat Islam Sumatera Barat
sangat kecewa dan tidak bisa berbuat apa apa dalam memperjuangkan
Konstituate dikarenakan walaupun Partai Politik Islam menang telak di
Sumbar tetapi tidak dalam skala nasional yang dimenangkan oleh partai
nasional yakni PNI. Diperparah lagi pada bulan Maret 1956 Kabinet Ali
Sastroamidjojo II dari PNI menggantikan Kabinet Burhanuddin dari
Masjumi. Kekuasaan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini yang didukung oleh
Partai Komunis dan non-Islam yang bertolak belakang dengan Islam, dan
3Hasil Pemilu tahun 1955 ,Haluan, Padang, 14 Oktober 19554Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertumbuhan KotaMadya Sawahlunto Sumatera
Barat,( Sawahlunto : Sekretariat Daerah, 1972), Hal.7
3
juga Kabinet ini dalam kenyataannya tidak dapat menyelesaikan masalah
berlanjutnya kekosongan Demokrasi di Sumatera Barat.5
Pada tanggal 5 juli 1959, presiden soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden Indonesia / Panglima tertinggi Angkatan Perang yang berisikan
salahsatunya pembubaran Majelis Konstituente, yang banyak menuai
kontroversi dan partai politik islam yang menentang Dekrit tersebut adalah
Masyumi dan PSII dan beberapa partai politik Islam lainnya mengikuti
peraturan tersebut, yang membuat persatuan umat islam terpecah baik di
nasional maupun di daerah daerah.6 pada tahun 1959 Soekarno
mengeluarkan Pempres No.7 tahun 1959 yang menganjurkan agar semua
partai politik mencantumkan atas dasar UUD 1945 dan anggaran dasar
partainya, dalam hal ini semua gagasan Soekarno sesuai dengan ayat ayat al-
Qur’an karena itu beberapa partai politik Islam lainnya mengikuti Soekarno
kecuali Masyumi dan PSII.7
Dalam al-Qur’an istilah partai disebut dengan perkataanhizb. partai
(hisb) yang memiliki makna : pertama, suatu komunitas yang memiliki
kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan
dan persaudaraan. Ketiga, kader partisipannya.8 Sebagaimana terdapat
dalam Q.S al-Mujadallah ayat 19 yang berbunyi:
5Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera barat dan Politik Indonesia1926-1998, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Hal. 271
6Sulasman, Metode Penelitian Sejarah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2014) Hal. 3827Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,..Hal. 3828Hasanuddin Yusuf Adan, Partai Politik dalam Pespektif Islam, Jurna dakwah (Banda
aceh: Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry), Hal. 488
4
Artinya:“ syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupamengingat Allah; mereka Itulah golongan syaitan. ketahuilah,bahwa Sesungguhnya golongan partai syaitan Itulah golonganyang merugi.”( Q.S al-Mujadillah/58: 19).9
Dan masyarakat Islam dalam hal ini akan selalu berpandangan untuk
meniadakan perbedaan antara aktivitas agama dan aktivitas sekuler, dan
politik yang harus diciptakan dalam pandangan mereka adalah politik yang
berkerangka pada nilai dan ajaran islam, dalam kalangan santri politik Islam
adalah sama dengan izzu al-islamwa al-Muslimin.10
Dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta tersebut oleh Soekarno yang
pada masa itu memakai sistem Demokrasi terpimpin jutru memberikan
ruang kekuasaan bagi partai Komunis untuk menguasai perpolitikan di
Nasional yang berpengaruh ke daerah khususnya Sumatera Barat yang
menjadi basis partai politik Islam. Dan juga banyak kebijakan kebijakan
Soekarno merugikan Partai Politik Islam sebagai contoh pembubaran Partai
Masjumi pada tanggal 13 September 1960 dikarenakan sebagian
pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI.11Masyumi
membubarkan diri dan terpecah pecah menjadi organisasi Islam yang baru,
9 Ahcmad R. Hidayat dkk, Al-Qur’anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode(Jakarta :alfatih, 2015), Hal. 544
10 Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, (Jakarta: YayasanOborIndonesia, 2003), Hal. 348
11Fakhri Ali, Bachtiar Efendi, Merambah jalan baru Islam di masa Orde Baru ( Bandung: Mizan 1989) Hal, 89
5
dan NU keluar dari keanggotaan pendukung Masjumi dan tampil menjadi
wakil politik Islam kala itu. karena tekanan yang dilakukan oleh Soekarno
dan PKI.
Sejak Oktober 1964 sampai tanggal 30 September 1965 terjadi
pertumpahan darah di Indonesia yang diperankan oleh PKI (Partai
Komunis Indonesia), militer dan kelompok-kelompok Islam serta partai
partai Islam seperti Partai NU wakil politik Islam pendukung Masjumi
yang menjadi partai terbesar yang menduduki peringkat pertama pada
pemilu 1955 dan Perti menjadi korban dari kekejian G30S/PKI.12
Arin Kusumaningrum, dalam Tulisannya berjudul Awal Orde
baru, 2019.13 Menjelaskan kondisi bangsa Indonesia pada periode awal
Orde Baru, dimulai dari pemberontakan G30S/PKI sampai penyeragaman
ideologi Indonesia dan kondisi bangsa Indonesia pada tahun 1965
diberbagai aspek kehidupan.
Dan di tahun yang sama 1965 pada bulan Oktober dan November
dimulailah gerakan penumpasan PKI diseluruh wilayah Indonesia tidak
terkecuali di Sumatera Barat.Setelah tahun 1965, militer, birokrasi dan
masyarakat anti Komunis membersihkan berbagai sektor yang disusupi
oleh Komunisme. Tokoh tokoh politik dan Pegawai-pegawai diganti dan
sebahagian diberhentikan. Penangkapan terhadap anggota PKI dilakukan
dimana mana. Dalam beberapa tempat berbeda ada bentrok fisik antara
12Robert Cribb, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966 (Yogyakarta : MataBangsa, 2000), Hal. 38-39.
13 Arin Kusumaningrum, Awal Orde Baru ( Jakarta : Maraga Borneo Tarigas PT , 2019)Hal. 2
6
mereka yang mendukung Komunis-Soekarno dan yang anti-Komunis.
Dalam bidang politik Pemerintahan membersihkan DPRD-GR dari
anggota PKI, termasuk mengganti dan menahan wakil ketua DPRD-GR
yang berpengaruh di Sawahlunto.14
Andi Asoka dalam tulisannya yang berjudul Sawahlunto Dulu,
Kini dan Esok15. Menjelaskan bagaimana sejarah Sawahlunto dimulai dari
geografis, topografi, sejarah awal mula Sawahlunto, Sawahlunto masa
revolusi dan Orde lama, Orde Baru sampai era Reformasi. Dan juga situasi
perpolitikannya.
Dan Audrey Kahin dalam tulisannya yang berjudul Dari
Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia
1926-1998.16 Menjelaskan tentang gerakan anti Komunis di Sawahlunto
pada tahun 1965, terjadi di pertengahan Desember yang dilaksanakan oleh
Mokoginta dan menjelaskan bagaimana pergerakan politik di Sumatera
barat dimulai dari tahun 1926 sampai 1998.
Setelah penumpasan kader partai Komunis tersebut, maka
masyarakat Indonesia dihadapkan pada pembenahan dalam segi bidang
kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, pertanian serta politik. Karena
pengaruh dari komunis maka harus diatur kembali dan dibenahi oleh
pemerintahan Orde Baru. Pembenahan tersebut dilakukan di berbagai
daerah di Indonesia tidak terkecuali di Sawahlunto, Sumatera barat.
14Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok ( Padang : LPTIK UniversitasAndalas, 2016), Hal. 193
15 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok,...Hal. 116AudreyKahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi ,...Hal.384
7
Serta pengaturan kembali tersebut dilakukan juga oleh partai partai
di Indonesia tidak terkecuali partai Islam, partai Islam ini menjadi juga
korban dalam peristiwa G30 S/PKI, maka dalam periode awal ini partai
Islam ini membenahi partainya demi untuk mempersiapkan diri dalam
pemilu pertama pada tahun 1971 yang dilaksanakan untuk memilih
anggota legislatif pada 5 juli 1971. Dan menetapkan kedudukan di
legislatif dengan tepat dan jelas. Sebagaimana terdapat dalam Q.S
Muhammad ayat 7 yang berbunyi:
Artinya: “Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama)
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkankedudukanmu.”(Q.S Muhammad/49: 7).17
Dalam tulisan lain yang ditulis oleh Al Kahfi, “Peran dan
Perpolitikan Perti di Sumatra Barat 1928-1970”, Skripsi tahun 2014.
Menjelaskan tentang dan perpolitikan Perti di Sumatra barat dari tahun
1928 sampai 1970 yang semulanya hanya bergerak dalam pendikan
keagamaan, kemudian menjadi partai politik Islam tradisional pada tahun
1955 dan akhirnya kembali ke tujuan utama pendirian partai tersebut.18
Analisis ini digunakan hanya untuk dijadikan pembanding saja dalam
penelitian ini, karena dalam tulisan ini hanya mengambil skop satu partai
politik dan mencangkup wilayah yang luas yakni Sumatera Barat.
17Ahcmad R. Hidayat dkk, al-Qur’anul Karim Tafsir Per Kata ,...Hal. 50718Al Kahfi, “Peran dan Perpolitikan Perti di Sumatra Barat 1928-1970”, Skripsi
(Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SunanKalijaga), Hal. 4
8
Dari Beberapa karya tulis ilmiah membahas tentang politik Islam
masa Orde Baru lebih cendrung membahas pada periode pertengahan dan
akhir pemerintahan Orde Baru dan Skopnya Nasional serta sedikit yang
membahas gerakan politik Islam pada tingkat lokalitas di Indonesia. Dalam
konteks itulah penulisan ini untuk membicarakan pada tingkat lokalitas.
Tulisan ini diberi judul“Dinamika Politik Islam Pada Periode Awal
Orde Baru di Sawahlunto, Sumatera Barat 1965-1971”.
B. Perumusan dan Batasan Masalah
1. Rumusan Masalah
Bagaimana gerakan Politik Islam pada periode awal Orde Baru
di Sumatera Barat tahun 1965-1971:
a. Bagaimana proses Konsolidasi atau pembenahan kelompok
kelompok Islam setelah Gestapu?
b. Bagaimana persiapan persiapan kelompok kelompok Islam
menjelang pemilu pertama pada periode awal Orba pada 5 Juli
1971?
2. Batasan Masalah
a. Batasan Temporal
Batasan temporal yaitu dari tahun 1965 hingga 1971. Tahun
1965, alasan penulis mengambil batasan ini karena di tahun
inilah terjadinya gejolak di pemerintahan Orde Lama yaitu
peristiwa G30S/PKI sekaligus menjadi akhir dari pemerintahan
Orde Lama dan awal pemerintahan dan terbentuknya Orde
9
Baru atau dikenal dengan masa transisi. Hingga 1971, di tahun
ini diadakan pemilu pertama pada masa Orde Baru yaitu pada
tanggal 5 juli 1971. Tahun 1965-1971 adalah tahun tahun
rekonstruksi dari partai politik Islam.
b. Batasan Spasial
Batasan spasial yaitu Sawahlunto, karena daerah ini kekuatan
Politik relatif stabil seimbang dimasa Orde lama, yaitu antara
kekuatan partai politik Islam (Masjumi dan Perti) dengan
partai PKI.
c. Batasan Tematis
Batasan Tematis yaitu sejarah politik Islam di tingkat
Sawahlunto pada periode awal Orde Baru
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penulisan
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan
untuk merumuskan Dinamika politik Islam pada periode awal Orde
Baru di Sawahlunto, Sumatera Barat dari tahun 1965-1971:
a. Merumuskan proses konsolidasi atau pembenahan kelompok
kelompok Politik Islam setelah Gestapu.
b. Merumuskan persiapan persiapan kelompok kelompok Politik
Islam menjelang pemilu pertama pada periode awal Orba pada 5
Juli 1971.
10
2. Kegunaaan penulisan
a. Sebagai sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan
khususnya dalam Ilmu Sejarah.
b. Untuk menjelaskan Dinamika politik Islam pada periode awal Orde
Baru di Sawahlunto, Sumatera Barat dari tahun 1965-1971.
c. Sebagai sumbangan penulis untuk menambah karya Ilmiah pada
Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
d. Untuk mencapai gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Sejarah Peradaban
Islam (S.Hum).
D. Penjelasan Judul
Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami
penelitian ini maka penulis akan menjelaskan:
Dinamika : suatu hak yang bersifat memiliki kekuatan sehingga selalu
bergerak19.
Politik Islam: Politik berasal dari bahasa Yunani Politic yang berarti
negara atau kota. Sedangkan dalam Islam dikenal denagan
Siyasah yang berarti mengatur, mengurus, memerintah
memimpin, membuat kebijakan tentang politik untuk
mencapai suatu tujuan. Secara terminologi Siyasah diartikan
mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan
19Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PusatBahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), Hal 373.
11
bernegara yang mengandung bimbingan yang bertujuan
meraih kemaslahatan dan melindungi dari kerusakan.20
Orde Baru : Tata Pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia,
berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei
1998.21
Sawahlunto : Sebuah Kotamadya di Sumatera Barat yang dikenal dengan
kota Tambang Batu bara. Dan juga dikenal dengan Kota
Kuali.22
Maksud dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana
pergerakan dari kelompok kelompok elit politik Islam dalam membenahi
kelompoknya setelah Gestapu dalam bidang politik dan pererakan
kelompok Islam dalam menetapkan kedudukannya menjelang pemilu
tahun 1971 di Sawahlunto, Sumatera Barat pada periode awal Orde Baru
tahun 1965-1971.
20Yusnadi, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran ( Yogyakarta : AmaraBoks, 2011) Hal, 8
21Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, KBBI Online. Di unduh pada 1 januari 2019.22Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok,....Hal. 3
12
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Literatur
Kepustakaan tentang karya karya terdahulu terkait dinamika politik di
Sawahlunto dan data internet. Dengan tinjauan pustaka sebagai berikut:
Al Kahfi, Peran dan Perpolitikan Perti di Sumatra Barat 1928-1970,
Skripsi tahun 2014, mengungkapkan bagaimana peran dan perpolitikan
Perti di Sumatra barat dari tahun 1928 sampai 1970 yang semulanya hanya
bergerak dalam pendikan keagamaan, kemudian menjadi partai politik
Islam tradisional pada tahun 1955 dan akhirnya kembali ke tujuan utama
pendirian Partai tersebut.23
Andi Asoka dalam tulisannya yang berjudul Sawahlunto Dulu,
Kini dan Esok24. Menjelaskan bagaimana Sejarah Sawahlunto dimulai dari
geografis, topografi, sejarah awal mula Sawahlunto, Sawahlunto masa
revolusi dan Orde lama, Orde Baru sampai era reformasi. Dan juga situasi
perpolitikannya.
Okrisal Eka Putra, Hubungan Islam dan Politik masa Orde Baru,
jurnal Dakwah vol ix no 2 pdf, juli-desember 2008,mengugkapkan tentang
hubungan Islam dan politik masa Orde Baru, dimulai dari awal
terbentuknya Orde Baru sampai berakhirnya Orde Baru.25
23 Al Kahfi, “Peran dan Perpolitikan Perti di Sumatra...Hal. 1624 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok...Hal. 325Okrisal Eka Putra, “ Hubungan Islam dan Politik masa Orde baru”,Jurnal dakwah Vol
IX , ( Juli – Desember 2018), Hal.186
13
Ahmad Sayuti, Wasino, Ibnu Sodiq, Dinamika Politik Partai
Nahdlatul Ulama di Semarang tahun 1952-1979, jurnal Sejarah 2018,
mengungkapkan tentang perkembangan partai Nahdlatul Ulama dalam
perpolitikan di Semarang dimulai dari berpisahnya Nahdlatul Ulama
dengan Masyumi pada tahun 1952 sampai periode kedua Orde Baru yakni
sampai tahun 1979.26
Audrey Kahin, Dari Pemberontakan keIntegrasi, Sumatera Barat
dan Politik Indonesia (1926-1998),2008 Menjelaskan tentang perbedaan
persepsi Minangkabau atau Sumatera Barat dan Jawa mengenai bentuk
dan sistem pemerintahan Indonesia Pasca Kemerdekaan yang akan
menggantikan bentuk dan sistem pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.27
Tengku Riva valentina, Dinamika Politik Lokal di Minangkabau,
2018 menjelaskan tentang adanya konsep pengakuan dalam legitimasi, dan
konstitusi di nagari nagari di Minangkabau.28
Arin Kusumaningrum, Awal Orde baru, 2019 menjelaskan kondisi
bangsa Indonesia pada periode awal Orde Baru, dimulai dari
pemberontakan G30S/PKI sampai penyeragaman ideologi Indonesia.29
Dalier Noer, Partai islam di Pentas Nasional 1945-1965.
Menjelaskan tentang sejarah partai Islam di Indonesia dan bagaimana
posisinya.30
26 Ahmad Sayuti, Wasino, Ibnu Sodiq, Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama diSemarang tahun 1952-1979, jurnal Sejarah, ( Semarang : Universita Negeri Semarang, 2018),Hal.24
27 AudreyKahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat,...Hal. 27128 Tengku Riva valentina, Dinamika Politik Lokal di Minangkabau, (Depok : Raja
Grafindo Persada, 2018) Hal.1029 Arin Kusumaningrum, Awal Orde Baru,...Hal. 9
14
Dalam penelitian ini Penulis mengambil judul penelitian yaitu
Dinamika Politik Islam pada masa awal Orde Baru di Sawahlunto,
Sumatera Barat 1965-1971, karena penelitian tentang sejarah politik lokal
sangat jarang sekali di bahas, apalagi tentang Islam, penelitian Penulis ini
sangat berbeda dengan tinjuan pustaka diatas yaitu penulis mengambil
batasan spasial nya yaitu pada periode awal orde baru yaitu 1965-1971,
dan juga hal yang membedakannya penelitian ini mengkaji bagaimana
partai politik Islam itu sendiri (Masjumi dan Perti) dalam pembenahan
partainya dan persiapan untuk pemilu tahun 1971.
F. Metode Penelitian dan Rencana Sumber
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian sejarah yang deskriptif
naratif dan menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam penulisan ini
penulis menggunakan library research (Penelitian kepustakaan), seperti
Perpustakaan daerah Provinsi Sumatera barat, Arsip Daerah dan
Perpustakan dan Arsip Kota. Dan Perpustakaan lainnya dan juga
menggunakan wawancara atau Observasi. Metode penelitian sejarah terdiri
dari beberapa tahapan, yaitu:31
1. Pengumpulan Sumber ( Heuristik)
Pada tahap ini, kegiatan yang diarahkan pada penjajakan, pencarian,
dan pengumpulan sumber sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di
lokasi penelitian temuan benda maupun sumber tulisan. Sumber sejarah
30 Dalier Noer, Partai islam di Pentas Nasional 1945-1965, ( Jakarta : Pustaka UtamaGrafiti, 1987)
31 Dudung Abdurrahaman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak,2012), hlm. 125-126. Lihat juga A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ombak,2018), cet. 5, hlm. 70-75.
15
terbagi tiga yaitu sumber tertulis, sumber lisan dan sumber benda. Sumber
sejarah dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.32
Dan juga penulis pada tahap ini melakukan Observasi ke tempat
Penelitian yakni kota Sawahlunto. Observasi ke daerah penelitian ini
dilakukan sejak Februari hingga April 2020. Dalam tahap ini diperoleh
sumber sumber baik primer dan sekunder dan langsung mengidentifikasi
antara sumber primer dan sekunder. Dalam tahap ini ditemukan sumber
berupa Sumber tertulis, dan Sumber lisan.
Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat
peristiwa sejarah dengan mata kepala sendiri atau panca indra atau alat
mekanis yang hadir pada peristiwa itu. Sumber primer ini harus sezaman
dengan peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder adalah kesaksian dari
orang yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu seseorang yang
tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.
Pada tahap awal pengumpulan sumber, untuk mendapatkan data-
data yang berkaitan dengan penelitian ini penulis mengadakan penelitian
kepustakaan library research. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka
yang menjadi sumber primer adalah sebuah buku yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Daerah Sawahlunto pada tahun 1972 dengan judul Sejarah
Ringkas Pertumbuhan KotaMadya Sawahlunto Sumatera Barat dan Surat
kabar Kompas yang berjudul pengelompokkan Partai Islam tanggal 10
32Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,...hlm.93-96
16
Maret tahun 1970, Kompas 22 Februari 1968 yang berjudul Harapan
Harapan terhadap Partai Politik Parmusi. Dan Sumber wawancara,
Zulfikar, Saudara dari anggota partai politik Parmusi tahun 1968.
Wawancara langsung, 23 Maret 2020.
Sedangkan sumber sekunder adalah buku karangan Andi Asoka,
yang berjudul Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok, dan buku karangan
Audrey Kahin, Dari Pemberontakan keIntegrasi, Sumatera Barat dan
Politik Indonesia (1926-1998) dan buku buku, skripsi dan jurnal yang
membahas tentang Islam dimasa awal Orde Baru selain itu penulis juga
mengambil data dari internet. .
2. Kritik Sumber
Untuk menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah itu asli maupun
penjelasan yang juga melacak data-data itu memiliki kredibilitas kemudian
penulis mengadakan pengujian dan penelitian terhadap sumber yang
ditemukan dalam kritik ekstern dan intern.33
Kritik ekstern adalah cara melakukan verivikasi atau pengujian
terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian
berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk
merekonstruksikan masa lalu, terlebih dahulu harus dilakukan
pemerikasaan yang ketat. Kritik ekstern ini harus menegaskan fakta dari
kesaksian itu yaitu kesaksian itu benar benar diberikan pada waktu ini (
33Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,...hlm. 102-104
17
Authenticity) dan kesaksian yang telah diberikan telah bertahan tanpa ada
perubaha (uncorrupted), tanpa ada tambahan dan penghilangan substansial
( integrity).
Kritik ekstern yaitu proses melihat keaslian sumber, terutama
dilihat dari kesaksian mata, apakah sumber dari hasil fotocopy, atau tulisan
tangan, stensilan, percetakan. Apakah sumber tersebut teruji kebenarannya
atau menimbulkan kecurigaan, dan sesuai dengan zamannya. Pada tahap
ini penulis telah melakukannya yakni dengan mengidentifikasi kedua
sumber utama tersebut. Pertama, Surat kabar Kompas tersebut hasil
fotocopy dari surat kabar asli, serta dalam surat kabar ini diterbitkan tahun
1968 dan 1970 memiliki kesesuaian zaman dan buku yang dikeluarkan
tahun 1972 ini berupa hasil cetakan yang pertama dan dikeluarkan pada
tahun 1972 dan dilihat dari segi isinya secara umum dari bahasa yang
digunakan dalam buku tersebut memiliki kesesuain zaman.
Dalam segi wawancara dengan narasumber yakni Zulfikar berumur
80 tahun, salah seorang tokoh masyarakat yang mana saudaranya ikut
dalam perpolitikan kala itu, namun nasumber ini tidak ikut dalam
perpolitikan dan hanya menyaksikan. Dilihat dari kritik ekstern nya
termasuk kedalam sumber primer, karena dilihat dari umur nasumber
yakni 80 tahun dan sezaman kala itu, walaupun tidak terlibat secara
langsung.
18
Kritik intern menekankan pada aspek dalam, yaitu isi dari sumber
yaitu kesaksian. Setelah fakta kesaksian ditegakkan melalui kritik ekstern,
sejarawan mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu sendiri. Ia harus
memutuskan kesaksian itu bisa diandalkan atau tidak. Hal ini terdiri dari
dua penyelidikan yakni arti sebenarnya kesaksian itu harus dipahami dan
setelah fakta kesaksian itu dibuktikan dan isinya telah dibuat sejelas
mungkin selanjutnya kredibilitas saksi harus ditegakkan.
Pada tahap ini penulis telah melakukannya yakni dengan
mengidentifikasi tiga sumber utama tersebut. Pertama, Surat kabar
Kompas tersebut hasil fotocopy dari surat kabar asli, serta dalam surat
kabar ini diterbitkan tahun 1968 dan 1970 dan buku yang dikeluarkan
tahun 1972 dilihat dari segi isinya secara umum dari bahasa dan ejaannya
memang digunakan dalam buku dan surat tersebut memiliki kesesuain
zaman dalam penelitian ini.
Dan segi wawancara penulis melakukan kritik intern dari hasil
wawancara tersebut dengan nasumber yakni Zulfikar (80 tahun).
Diperoleh yakni sumber lisan ini termasuk sumber primer karena dalam
hasil wawancara tersebut adanya kesesuaian dan adanya kaitan isi
wawancara dengan sumber sebelumnya sumber tertulis, walaupun ingatan
dari nasumber sedikit kurang.
19
3. Interpretasi (Penafsiran Sejarah)
Setelah melakukan kritik ekstern dan kritik Intern maka pada tahap
ini dilakukan interpretasi yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan
dengan fakta yang diperoleh dari sejarah itu.34 Dalam tahap Interpretasi
ini disebut dengan Penafsiran Sejarah. Langkah langkah Penafsiran
Sejarah tersebut adalah pertama, data data atau fakta fakta yang sudah
melalui kritik ekstern dan intern di kelompokan (classification) sesuai
topik atau makna yang akan dikaji, sesuai waktu kejadian ( temporal)
untuk memudahkan dalam penulisan sejarah, kedua, melakukan analisis
terhadap fakta fakta yang diperoleh yakni dengan menguraikan fakta fakta
yang sudah dikelompokkan tersebut.
Ketiga, melakukan Sintesis menetapkan makna dan saling
berhubungan dengan fakta yang diperoleh dari sejarah itu.Penafsiran
sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh
dari sumber sejarah dan bersama teori disusunlah data data tersebut dalam
interpretasi yang menyeluruh.
34Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,.....hlm. 107
20
4. Penulisan ( Historiografi)
Historiografi merupakan tingkatan kemampuan seni yang
menekankan pentingnya keterampilan, tradisi akademis, ingatan subjektif (
imajinasi) dan pandangan arah yang semuanya memberikan warna pada
hasil penulisan. Dengan kata lain historiografi adalah merangkaikan fakta
berikut maknanya secara kronologis /diakronis dan sistematis, menjadi
tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus tampak karena
kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus
ciri sejarah sebagai ilmu.35
Dalam hal ini penulis berusaha semaksimal mungkin menyusun,
merangkai dan mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari sesuatu
yang dimaksud, menyusun rangkuman sejarah kemudian menjelaskan
dengan ungkapan historis yang rasional. Dan menggambarkan kronologis
peristiwa sejarah sesuai dengan kaidah kaidah yang berlaku.
35Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,.....hlm. 148
21
G. Sistematika Penulisan
Penulisan karya ilmiah ini disusun berdasarkan uraian yang berpola
pada V bab yaitu :
BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusandan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan
kegunaan penelitian,tinjauan pustaka, metode penelitian
dan rencana sumber serta sistematika penulisan.
BAB II : gambaran umum wilayah Sawahlunto.
BAB III : Dinamika politik pada Orde lama yang terdiri dari Peta
politik nasional dan islam di Sawahlunto dan gerakan
gerakan politik pada akhir akhir Orde Lama
BAB IV : Pembahasan pokok mengenai penelitian ini yaitu dinamika
gerakan gerakan politik islam di Sawahlunto, Sumatera
Barat pada periode awal Orde Baru tahun 1965 sampai
1971 .
BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
22
BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
A. Kondisi Geografis dan Topografi Kota Sawahlunto
Kota Sawahlunto memiliki bentangan alam yang terbentuk dari
perbukitan terjal, landai dan daratan dengan ketingian 250-650 m di atas
permukaan laut. Bentangan alam dengan perbukitan terjal merupakan
faktor pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini, dimana
sebelumnya pusat kota lama terletak pada daerah yang landai dan sempit
serta memanjang dengan luas 5.8 Km2. Sedangkan kawasan datar yang
luas terdapat di kecamatan Talawi, wilayah ini terbentang dari utara ke
selatan, sementara pada bagian utara yang bergelombang dan relatif datar,
kawasan berpenduduk paling banyak berada pada kawasan dengan
ketinggian 100 – 500 m di permukaan laut. Sedangkan kawasan bagian
timur dan selatan, memiliki topografi wilayah yang curam.1
Kota Sawahlunto terdiri dari kawasan hutan lindung ( 26,5 %) dan
kawasan budidaya ( 73,5 %). Sedangkan untuk penggunaan tanah yang
dominan adalah untuk perkebunan campuran ( 34,1%), hutan lebat dan
belukar (19,5%), serta kawasan danau akibat bekas galian penambangan
batu bara (0,2%). Seperti daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, kota
Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan suhu berkisar antara 220C.
Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan
1 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Bab IV, Jurnal ekonomi(Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2017) Hal. 7
23
November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai
Oktober. Curah hujan rata rata lebih kurang sebesar 1.071,6 milimeter per
tahun dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember.2
Kota Sawahlunto merupakan sebuah kota tua dari provinsi Sumatera
Barat, yang mana dibentuk menjadi Kotamadya Sawahlunto pada 1 Juli
1918 pada pemerintahan Belanda.3 Kota Sawahlunto dalam
perkembangannya terdiri dari dua kota yakni kota “lama” dan kota “baru”.
Kota lama ini terdiri dari 779,6 Ha seiring pembukaan lahan tambang batu
bara terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit bukit, sehingga
berbentuk “kuali” besar. Sedangkan kota baru dimekarkan pada tahun
1990 dan memiliki luas 27.347,70 ha. 4
Gambar 1. Kota Tuo Sawahlunto
2 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi ,..Hal. 73 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertu,.... Hal 314 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini,,..... Hal. 2
24
Kota lama sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan
sebagainya, selain itu juga sebagai pusat administrasi pertambangan batu
bara. Secara administarasi pemerintahan “ kota lama” berada dalam
wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan batas sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kolok dan Sijantan
( Kecamatan Talawi ).
2. Sebelah Timur dan barat berbatasan dengan Nagari Kubang
( Kecamatan Sawahlunto )
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kubang dan Nagari
Silunkang ( Kecamatan Sawahlunto ).5
Sementara itu, “ kota baru” merupakan pemekaran dari “ kota lama”
tahun 1990 dengan luas 27.347,7 Ha. Pemekaran itu dilakukan dengan
meranggkul nagari nagari yang berada disekitarnya.6 Dan memiliki batas
sebagai berikut:7
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah datar
2. Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
Kota Sawahlunto terletak sekitar 95 km sebelah Timur kota Padang,
ibukota Provinsi Sumatera Barat dan secara astronomis berada pada
0’.34 – 0.46 Lintang Selatan dan 100’.41– 100’.49 Bujur Timur.
Sawahlunto terletak di daerah dataran tinggi pada bagian tengah Bukit
5 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertum,... Hal. 286 Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1990 dan terdapat di dalam Lembar Negara No. 99
Tahun 1990 lihat juga No. 34237 Peta Wilayah Kota Sawahlunto, lihat di lampiran 1
25
Barisan, pegunungan yang membujur sepanjang Pulau Sumatera. Letaknya
berada pada ketinggian antara 250 – 650 meter di atas permukaan laut.
Sebagai kota tropis Sawahlunto memiliki suhu minimum 22,5’C dan
maksimum 27,5’C dengan curah hujan ratarata pertahun 1.072 mm.8
Daerah kota “ baru” Sawahlunto terletak dalam cekungan batuan pra-
tersier Ombilin yang seolah berbentuk belah ketupat panjang yang
ujunggnya bulat. Daerahnya dengan 27.347,70 Ha itu memiliki lebar
22,5 Km dan panjang 47 Km. Sedangkan kota “lama” Sawahlunto berada
dalam formasi Sawahlunto berusia 40-60 juta tahun yang lalu. Sementara
pendapat para ahli kepulauan Nusantara terbentuk sekitar 4 juta tahun lalu,
sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada pulau Sumatera yang kita
kenal saat ini.9
Cekungan Ombilin meliputi daerah yang memiliki cadangan batu
bara adalah Parambahan, Sikalang, Sungai Durian, Sigaluik,
Padangsibusuak, Lurah gadang dan Tanjuang Ampalu. Ketujuh daerah
tersebut terletak di sekitar Sawahlunto. Tabel berikut menjelaskan jarak
daerah daerah sekitar dari Sawahlunto.
8Pemkot Sawahlunto,Sawahlunto dalam Angka Tahun 1997, ( Sawahlunto : PemkoSawahlunto, 1998) Hal. 2
9 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini,... Hal. 11
26
Tabel 2.1. Nama derah dan jarak dengan Sawahlunto
No Nama Daerah Jarak denganSawahlunto
123456
ParambahanSikalangSungai DurianPadang SibusuakLurah GadangTanjuang Ampalu
10 Km5 Km7 Km20 Km6 Km25 Km
Secara keseluruhan daerah yang mengandung batu bara berada di
sekitar kota “lama” Sawahlunto. Kondisi geografis yang demikian menjadi
pilihan pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan Sawahlunto sebagai
pusat pertambangan batu bara.10
B. Kondisi Demografis Kota Sawahlunto
Penduduk asli kota Sawahlunto berasal dari penduduk Luhak nan
Tuo, Kabupaten Tanah Datar dikarenakan pada awalnya Sawahlunto
termasuk ke dalam wilayah Onderafdeling VII Koto dalam Afdeeling
Tanah datar yang beribu kota di Batusangkar yang berasal dari etnis
Minankabau. 11
Penduduk asli Sawahlunto ini berasal dari negeri negeri yang
berdampingan terutama di Negeri Kubang, Kolok, Muaro Kalaban dan
banyak mempunyai atas tanah itu yang berupa tanah ulayat suku dan lain
sebagainya. Sebagian mereka mendiami daerah pinggir kota Sawahlunto.
10 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini,...... Hal. 1211 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini,...... Hal. 31
27
Kota Sawahlunto tidak hanya dihuni oleh penduduk asli
Minangkabau juga dihuni oleh etnis Jawa terbanyak kedua setelah etnis
minangkabau. Hal ini terlihat dari kebudayaan yang ada di sawahlunto
yakni adanya kesenian jawa seperti Wayang Kulit dan Kesenian Kuda
Kepang yang sudah melakat di Sawahlunto.12 Dan juga Hal ini
dikarenakan semakin intensifnya pertamangan batu bara di Sawahlunto
yang dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1887 yang
membutuhkan buruh untuk pertambangan walaupun buruh tambang
tersebut juga dilakukan pertama kali oleh penduduk asli Minankabau
yakni masyarakat Sungai durian.13
Etnis jawa di Sawahlunto adalah suku adat dan berbudaya tidak
seperti suku jawa di daerah aslinya yakni Yogyakarta, dimana mereka
sudah bertransmisi lokal dan menyesuaikan diri. Etnis jawa di sawahlunto
tersebar dibeberapa wilayah seperti di daerah Sapan, Sungai durian,
Sikalang, Tangsi, Sidomulyo, Waringin dan Satur.
Selain penduduk jawa di Kota Sawahlunto juga terdapat orang
Belanda ( Eropa) berjumlah 564 jiwa dari total penduduk 43.576 jiwa
pada tahun 1930 pada saat itu usaha tambang batu naik signifikan. Namun
pada tahun 1940 sampai dengan akhir 70an jumlah penduduk di Kota
Sawahlunto mengalami penurunan yang tajam yakni 13.561 jiwa. Hal ini
disebabkan oleh merosotnya produksi batu bara. Kemudian secara
12 Desi darmayanti, “ Dinamika kehidupan Seniman Kuda Kepang di Kota Sawahlunto”,Skripsi, ( Padang : Jurusan Sejarah Fakultas sastra UNAND, 2006), Hal. 26
13Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi Aset,... Hal. 2
28
perlahan, jumlah penduduk di Kota ini meningkat pada tahun 1990, sejalan
dengan kembali pulihnya produksi batu bara pada tahun 1980.14
Berdasarkan data yang ditemukan pada akhir September 1971 yang
berisikan jumlah pertambahan penduduk kota Sawahlunto, yang
mengklasifikan antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:15
Tabel 2.2. Klasifikasi jumlah penduduk tahun 1971
No Kenagarian Penduduk BangunanLaki-laki Perempuan
12345
Kubang SirakukKampung Teleng
Tanah LapangSaringan
Sungai Durian
70421615308701630
730126717828591648
203599705360845
JumlahWarga Negara Asing
495023
628617
2712
Jumlah Semua 4973 6303
Pada tahun 1990, wilayah administrasi kota Sawahlunto diperluas dari
0.778 Km2 menjadi 27, 345 Km2 dan membawa konsekuensi jumlah
penduduk yang meningkat. Sehingga pada tahun 1995, jumlah penduduk
kota ini mencapai 55.090 jiwa. Namun pada tahun 2000 jumlah penduduk
berkurang sebanyak 8%. Hal ini disebabkan oleh sebagian perumahan
pegawai Perusahaan Tambang Bukit Asam unit Pertambangan Ombilin
14 Alvino “ Rencana Revitalisasi lanskap Kota Tuo Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat”,Skripsi ,( Bogor :Departemen Arsitektur Lanskap IPB, 2014 ) Hal. 12
15 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertu.....Hal. 30
29
dipindahkan keluar kota Sawahlunto.16 Berikut ini daftar Penduduk
Sawahlunto rentang 1969-1978.
Tabel 2.3. Penduduk kota Sawahlunto 1969-1978
No Tahun Jumlah penduduk12345678910
1969197019711972197319741975197619771978
11.81111.95712.46212.59812.75512.89913.00013.12513.39413.511
C. Sejarah Toponomi (Asal Muasal nama) Sawahlunto
Nama Sawahlunto berasal dari dua kata, yaitu sawah dan lunto. Sawah
itu terletak di sebuah lembah yang dialiri sebuah anak sungai yang
bernama Batang Lunto, yang sekaligus berfungsi untuk mengairi areal
persawahan itu. Anak sungai itu berhulu di lembah bukit-bukit Nagari
Lumidai di sebelah Barat, lalu mengalir ke Nagari Lunto dan mengairi
areal persawahan itu. Dari kondisi tersebut muncul nama Batang Lunto,
yang sekarang membelah kota “ lama” Sawahlunto.
Sementara itu nama “Sawahlunto” itu sudah dikenal sejak daerah itu
di taruko menjadi areal perasawahan oleh nenek moyang dari tiga Nagari
yaitu Nagari Kubang, Lumidai dan Lunto. Oleh karena daerah persawahan
itu dialiri oleh sungai Batang Lunto, maka dinamai pula dengan “ Sawah
16 Alvino, “ Rencana Revitalisasi lanskap Kota Tuo,.... Hal. 12
30
Lunto”. Selain itumereka juga menamainya dengan “ Sawah Aru” karena
di sekelilingi areal persawahan itu ditanami dengan pohon Aru, sejenis
tanaman Bambu. Pohon Aru sengaja ditanam dengan maksud untuk
menjaga sawah sawah tersebut dari gangguan binatang liar, seperti gajah
dan babi. Kapan nama Sawahlunto atau Sawah Aru itu dimunculkan, tidak
dapat dibuktikan dalam fakta sejarah.
Pada tahun 1868, De Greve dan Kalshoven merupakan geolog Belanda
yang menyelidiki adanya “emas hitam” atau batu bara di Sawahluntoyang
menyebutkan bahwa daerah itu (Sawahlunto) belum didiami oleh manusia,
ketika meneliti deposit batu bara di daerah itu yang berjumlah lebih dari
200 juta ton. Nama lengkap De Greve adalah Willem Hendrick De Greve
lahir 15 April 1840 di sebuah kota yang dijuluki sebagai Froom-Acker
yang berarti sebuah Negara atau Negeri Raja di Franeker Belanda. Yang
mengatakan bahwa Sawahlunto terdiri dari dua suku kata yaitu “Sawah
dan Lunto”.17
Pada tanggal 27 juli 1886 terjadi pembebasan lahan tambang batu bara
di Sawahlunto, ketika daerah itu resmi diserahterimakan untuk dijadikan
areal pertambangan. Serah terima itu berdasarkan pada Akte Notaris yang
dikeluarkan oleh E.L van Rouvery selaku Asisten Residen Tanah Datar
dan Djaar Sutan Pamuncak sebagai kepala laras Silunkang. Penerimanya
adalah Hendrik Yakobus Shuuring yang memegang konsensi
17 Yonni Saputra, jejak De Greve dalam kenangan Sawahlunto, ( Sawahlunto : Ombak,2012) Hal. 23
31
pertambangan Belanda. Pembebasan tanah ulayat ini mengikuti hukum
adat Minangkabau. 18
Proses pembebasan tanah ulayat ini secara keseluruhan dikatakan
lancar artinya dengan kondisi tanah ulayat ini tidak dapat digunakan oleh
masyarakat sekitar yakni untuk bercocok tanam ataupun tidak memiliki
nilai ekonomis sama sekali. Oleh karena itu masyarakat pada saat itu
dengan mudahnya memberikan izin pada orang luar. Karena pada
dasarnya hukum adat di daerah ini sedikit longgar, pada dasarnya dalam
hukum adat Minangkabau terutama Luhak nan Tigo tidak
memperbolehkan orang asing untuk memanfaatkan tanah ulayat. Apabila
orang asing mengelola harus memiliki syarat syarat sebagai berikut yakni
harus membayar bea jangka waktu pengerjaan tanah terbatas, tidak boleh
memindahkan hak pada orang lain, pemegang izin wajib mengembalikan
pada penghulu yang memberi izinnya, apabila penggarap itu meninggal
maka garapannya itu menjadi harta gantung sampai waktu tertentu.19
Kemudian menurut Rusli Ramlan dalam bukunya “Sumatera Barat
Plakat Panjang” tahun 1985 menyebutkan proses pembebasan lahan yaitu
sebagai berikut, para Penghulu, sebagai wakil seluruh nagari, menjaga
agar dalam setiap penjualan jangan ada tanah yang jatuh ke pihak di luar
nagari. Maka diprioritaskan kepada anak nagari bersangkutan. Kalau ada
transaksi demikian maka harus ada mengisi adat, mengadakan perjamuan
makan, pemberian hadiah kepada penghulu, barulah penjualan dianggap
18Majalah Pariwisata Kota Sawahlunto Mak Itam Gerbang Informasi PembangunanKota Arang “Sawahlunto Dari Masa ke Masa”, (Sawahlunto : edisi ke 4, 2013), Hal. 30
19 A.A Navis, Alam Takambang Jadi Guru, ( Jakarta : Grafiti, 1996), Hal. 152-153
32
sah. Pola penjualan ini hanya berlaku bagi masyarakat setempat
sedangkan untuk orang di luar nagari tidak berlaku. Dalam pembesan yang
dilakukan oleh belanda bersifat imbalan terhadap tanah yang diambil
hasilnya.20
Menurut Van Lier (1917) dan Gedenboek der Staarsoor en Tramvegen
dalam Nederlandsch Indie 1875-1925, diterbitkan tahun 1925 mengatakan
bahwa Sawahlunto terdiri dari dua suku kata yaitu “Sawah dan Lunto”.
Hal ini mungkin berkaitan langsung dengan daerah pertambangan Ombilin
itu sendiri.21
Di dalam pertambangan Sungai Durian (daerah pertambangan yang
pertama) terdapat sebuah negeri yang bernama Lunto. Membelah kota
Sawahlunto dari Selatan ke Utara terdapat sebuah sungai yang bernama
Batang Lunto. Daratan yang sekarang menjadi perumahan dan pasar
sampai ke timur (Rumah sakit) dahulunya adalah persawahan. Jadi
Sawahlunto berasal dari daerah persawahan negeri Lunto yang dialiri oleh
sungai Batang Lunto.22
20 Rusli Ramlan, Sumatera Barat Plakat Panjang, ( Jakarta : Sinar harapan, 1985), Hal..262
21 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi Aset,.... Hal. 122Majalah Pariwisata Kota Sawahlunto Mak Itam,..Hal. 32
33
D. Sejarah pembentukan daerah Sawahlunto
Kota Sawahlunto sebagai kota tambang, yang dimulai sejak
ditemukannya cadangan batu di kota ini pada pertengahan abad ke-19 oleh
Ir. de Greve. Sejak 1 desember 1888 pemerintahan Hindia-Belanda mulai
melakukan investasi, yaitu ketika uang sebesar 5,5 juta gulden ditanamkan
oleh pemerintahan Hindia-Belanda untuk membangun berbagai fasilitas
pengusahaan tambang batu bara, dalam memenuhi kebutuhan industri dan
transportasi masa itu. Kemudian peristiwa ini dijadikan sebagai Hari Jadi
Kota Sawahlunto.23
Sejak tahun 1887 Pemerintahan Hindia-Belanda melakukan persiapan
pembangunan prasana transportasi kereta api yang menghubungkan
Sawahlunto dengan pelabuhan Emma Heave ( Teluk Bayur) sebagai
penunjang proses pengeksporasian produksi batu bara dari kota
Sawahlunto.24
Keputusan untuk membangun jalur kereta api untuk membawa batu
bara dari Sawahlunto ke Pelabuhan Teluk Bayur diputuskan oleh
pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1887 dan kemudian ditetapkan
menjadi undang undang perkeretaapian di Sumatera Barat sebagaimana
tercantum dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie nomor 163 tanggal 6
juni 1887. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat
23. Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi Aset,.... Hal. 124 .Majalah Pariwisata Kota Sawahlunto Mak Itam,....Hal. 12
34
Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tanggal 17 September
1887.25
Menurut Ir.R.J. Van Lier dalam Onze Kolonial Mijnbouw III de
Steen-Kolenindustrie, 1917. Pada bulan Oktober 1892 mulailah oran
mengerjakan ladang batu bara di Sungai durian, yang menjadi sebahagian
pekerjaan membuat pintu pintu lubang lubang penggalian batu bara yang
terletak di sawah sawah yang berair dan di lereng lereng bukit yang terjal
yang sekarang menjadi kota kecil pertambangan Sawahlunto.
Rusli Ramlan dalam bukunya “Sumatera Barat sampai Plakat
Panjang” Jilid II. Menjelaskan bahwa Negeri Lunto termasuk konsensi
Sungai durian 70 Ha. Dan ia juga mencatatkan tambang Ombilin yang
pertama dibuka adalah di Sungai durian pada tahun 1892. Dalam
“Gedenboek der Staatsspoor en Tramvagen In Nederlandsch Indie 1875 –
1925, yang diterbitkan tahun 1925 ( Buku peringatan Kereta Api
Pemerintahan dan tram di Hindia- Belanda 1875 – 1925 ) yang berisikan
bahwa pembuatan jalan kereta api di Sumatera Barat dari masa ke masa.
Pembuatan jalan kereta ini dimulai dari Pulau Air ke Padang Panjang (
71 KM) yang selesai pada juli 1891, Padang Panjang-Bukittinggi ( 19
KM) selesai pada November 1891, Padang Panjang-Solok ( 53 KM)
selesai pada Juli 1892, Solok-Muaro Kalaban ( 23 KM) dan Padang-Teluk
Bayur ( 7 KM) keduanya selesai pada Oktober 1892 serta jalan kereta Api
25 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini,..Hal. 58
35
dari Muaro Kalaban ke Sawahlunto dengan menembus sebuah bukit yang
kemudian bernama “ Lubang Kalam” yang selesai pada Januari 1894.26
Pembukaan jalan kereta Api ke Sawahlunto dengan menembus sebuah
bukit y pada Januari 1894 dijadikan alternatif tahun pemukaaan tambang
batu bara. Kereta api ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut hasil
tambang melainkan juga mengakut orang yang kemudian menjadi
penduduk di kotamadya Sawahlunto. Kota Sawahlunto hampir sama
dengan kota kota sejarah di Indonesia yang merupakan warisan sejarah
Islam dan masa Kolonialisme.
Dengan dibangunnya sarana jalan kereta api dari Muaro Kalaban ke
Sawahunto sejak tahun 1894, meningkatkan produksi tambang batu bara
yang signifikan sampai tahun 1901 dan produksi tersebut kian signifikan
sampai berakhir pemerintahan Kolonial. Namun masa penjajahan jepang
dan setelah Indonesia merdeka produksi tambang ini mengalami
kemerosotan akan tetapi pada tahun 1985 usaha tambang ini kembali
siginifikan.
Dengan pembangunan jalur kereta api, Sawahlunto-Padang selesai
dibangun tahun 1894, usaha penambangan terus meningkat dan signifikan
sampai tahun 1920. Ketika pada tahun 1918 Sawahlunto dikategorikan
sebagai Gemeentelijk Ressort atau Gemeente dengan luas wilayah 779 Ha,
hal ini dikarenakan adanya keberhasilan pada usaha tambang batu bara .
pada tahun 1930 wilayah ini berpenduduk 43.576 jiwa, diantaranya 564
26 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi Aset,... Hal. 2
36
orang Belanda. Meskipun demikian Sawahlunto belum sempat menjadi
Stadsggemeente, yang penyelenggar kotanya dilakukan oleh
Stadsggemeentraad ( DPRD ) dan Burgemeente ( Walikota).27
Pembentukan daerah Sawahlunto diperkirakan menjadi daerah
pemukiman pada tahun 1887. Menurut Informasi lain yang diperoleh
menyebutkan bahwa pada tahun 1891 dimulai usaha pertambangan dan
dengan produksi perdana mulai pada tahun 1892 atau 6 tahun setelah
penandatangan konsensi itu. 28
Pada tahun yang sama 1892, nama Sawahlunto baru tercantum dalam
Regeering Almanak van Nederlandsch Indie. Hal ini menunjukkan bahwa
pada tahun itu Sawahlunto secara resmi masuk dalam peta geo-politik
pemerintahan Hindia-Belanda. Dengan kata lain adanya pengakuan secara
resmi tentang keberadaanya. Akan tetapi proses pencatatan membutuhkan
waktu untuk memproses hal tersebut. Sebelum melakukan pencatatan
dilakukan maka adanya penandatanganan konsensi serah terima kawasan
tamabng pada tahun 1886 yang dijadikan sebagai dasar hukum pembukaan
lahan tambang oleh pemerintah Hindia-Belanda.29
Dilain sisi, secara kebetulan pula pada tahun 1888 itu mulai pula
adanya penetapan sebuah Natijah yang dibuat oleh ulama tariqat di daerah
sekitar Sijunjung yang termasuk kedalam afdeeling Tanah Datar. Natijah
ini ditemukan oleh seorang petualang jerman, yang melakukan perjalanan
ke Sijunjung dan dataran tinggi Minangkabau. Hal ini menunjukkan
27 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi Aset,.......Hal. 628 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini,....Hal. 5329 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini,....Hal. 54
37
adanya jaringan Ulama Tariqat yang berakar pada hubungan guru-murid
telah berjalan dengan baik. Natijah ini menjadi acuan bagi para ulama
untuk menetapkan tanggal tanggal penting seperti awal Ramadhan, Idul
Fitri, dan Idul Adha. Hal ini didukung pula oleh adanya masjid masjid
yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan surau pada abad ke 19 M.30
E. Kondisi Pemerintahan dan Administrasi
Seiring perkembangan penambangan batu bara di Sawahlunto, para
pendatang mulai berdatangan ke Sawahlunto baik dari daratan Sumatera
barat maupun yang datang dari luar Sumatera barat seperti suku Jawa,
Madura, Ambon, Bugis, Nias, Batak, Sunda, Aceh, dan sebagainya
disamping bangsa Tionghoa dan Eropa. Sehingga daerah Sawahlunto
sudah menjadi tempat mencari nafkah baik pekerja buruh tambang dan
pekerja lainnya menjadikan Sawahlunto menjadi pusat pemerintahan dari
Afdeeling Solok.31
Dengan semakin banyak bangsa Eropa dan pendatang yang datang ke
Sawahlunto, sehingga kota Sawahlunto diberi hak untuk mengurus
pemerintahan sendiri, atau hak Desentralisasi dengan status Geemente
berdasarkan Staatdblad van Nederlandsch Indie tahun 1918 No. 312, yang
mulai berlaku 1 Juli 1918. Staatdblad ini berisikan 4 artikel sebagai
berikut:32
30 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini,....Hal. 5531 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertu... Hal. 1332 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertu....Hal. 13
38
1. Untuk Geemente Sawahlunto didirikan satu dewan yang disebut
dewan Geemente Sawahlunto.
2. Anggota dewan itu terdiri dari 9 orang, susunannya terdiri dari 5
bangsa Eropa, yang dipersamakan dengan itu 3 orang bangsa Bumi
Putera dan 1 bangsa Timur asing.
3. Kepala pemerintahan setempat dari Luhak Sawahlunto adalah Ketua
dari dewan.
4. Adapun daerah yang termasuk ke dalam Geemente Sawahlunto adalah
mencakup atas daerah penambangan batu bara Ombilin sebagai
kelanjutan dari Notaricle Acte tanggal 27 Juli 1886 dalam Besluit
Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1888 No.1
Kemudian dengan kemajuan tambang, perhubungan dan pertambahan
penduduk terutama pekerja tambang yang terdiri dari orang orang rantai
dan kontrak yang masing masingnya terdiri dari 5.000 orang, serta
pendatang bangsa Eropa yang berjumlah 564 orang dan Tionghoa 650
orang, menjadikan kepengurusan dari pemerintahan Gemeente semakin
banyak, sehingga Gemeente dirubah dan ditambah wewenang dan
daerahnya dengan ketetapan Belsuit Gubernur Jenderal Hindia-Belanda
tanggal 25 Oktober 1929 No. 31.33
33 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertu..... Hal. 14
39
Pada tahun 1930, Sawahlunto memiliki penduduk yang banyak namun
belum sempat menjadi Stadsgeemente, yang penyelenggaraan kotanya
dilakukan oleh Stadsgeementraad (DPRD) dan Burgeementer
(Walikota). Kemudian pada tanggal 10 Maret 1949, kota ini sebagai
Stadsgeemente Sawahlunto menjadi bagian daerah Afdeeling Solok,
dimana beserta kawasan Kabupaten Solok, kota Solok, Kabupaten
Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya yang sekarang, dibawah
pemerintahan Bupati Sawahlunto/Sijunjung.34
Kemudian dengan keluarnya Undang-undang nomor 18 tahun 1965
status kota ini berubah menjadi tingkat II dengan sebutan “ Kotamadya
Sawahlunto” dibawah pemerintahan Walikota, terhitung mulai 11 Juni
1965. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8
Maret 1965 nomor 15/2/13-227 yang berisikan penunjukkan pejabat
Walikota Sawahlunto adalah Achmad Noerdin S.H.35
Dalam daerah kotamadya Sawahlunto terdiri dari 5 daerah
administratif dengan istilah kenagarian yang masing masingnya sebagai
berikut:36
34 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi......Hal. 935 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi,......Hal. 936 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertu.....Hal. 30
40
Tabel 2.4. Daerah administratif kotamadya Sawahlunto pada
September 1971
No Nama Nagari Luas daerah Jumlahpenduduk
ket
12345
Kubang SirakukKampung Teleng
Tanah LapangSaringan
Sungai durian
40 Ha64 Ha
42,2 Ha80 Ha
553,4 Ha
14342510348117333299
Jumlah 779,6 Ha 12457
F. Perekonomian
Berdasarkan hasil statistik oleh Badan Pusat Statistik, Sawahlunto
merupakan kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia, setelah
kota Denpasar Bali. Sawahlunto juga kota dengan tingkat pendapatan
perkapita kedua tertinggi di Sumatera Barat, dimana sektor mata
pencaharian didominasi oleh pertambangan batu bara dan jasa. Selain itu
juga ditopang oleh sektor pertanian dan perternakan juga dilakoni
masayarakat. Bahkan ada beberapa kawasan yang dikembangkan menjadi
kawasan industri kerajinan dan makanan kecil.37
Selama seratus tahun lebih batu bara di eksploitasi mencapai
sekitar 30 juta ton, dan masih tersisa cadangan sekitar 100 ton. Namun
masa depan penamangan batu bara Ombilin ini masih belum jelas, karena
cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam.
Dan dapat tidaknya eksploitasi tersebut penggunaan teknologi, permintaan
37 Alvino, “ Rencana Revitalisasi lanskap Kota Tuo ......Hal.12-13
41
dan penawaran pasar tambang batu bara, selain itu penambangan batu bara
ini juga sedang mengalami pembaharuan oleh berkembangnya sistem
pemerintahan Desentralisasi atau otonomi daerah.38
Selain itu sistem perekonomian Sawahlunto juga ditopang oleh sektor
pariwisata. Pada masa pemeritahan Hindia-Belanda waktu itu membangun
rel kereta dari Sawahlunto ke Padang untuk mengangkut batu bara yang
selesai pada tahun 1896. Kemudian di era saat ini pemerintah dan
masyarakat Sawahlunto bertekat untuk menjadikan kota wisata sejarah
berbasis pertambangan.39
Dibeberapa tempat yang terbatas di pinggiran kota pemerintah
mengadakan Bimas/Inmas, dengan meningkatkan intensifitas pertanian.
Tanaman yang ditanam berupa ubi kayu, ketela rambat, jagung, dan
kedelai serta sedikit sayuran lainnya. Khusus ubi kayu masyarakat dapat
diproduksi menjadi kerupuk. Akan tetapi pertanian terbatas tersebut tidak
cukup mendukung pada pertumbuhan kota.
Salah satu objek wisata sejarah yang ditawarkan adalah salah satu
bekas penambangan batu bara yang dilakukan pertama kali di Sawahlunto
oleh pemerintahan Hindia-Belanda yang bernama Lubang Suro yang mana
nama ini diambil dari seorang mandor tambang batu bara yaitu Mbah Suro
dengan julukan mandor orang rantai. Dan selain itu terdapat museum
kerata api mak itam, dan situs kota lama Sawahlunto.
38 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi,.......Hal. 939 Rizki Shofi Zhelbina, Perlakuan Akuntansi,.......Hal. 10
42
G. Sosial Budaya
Penduduk kota Sawahlunto terdiri atas berbagai suku bangsa, maka
kebudayaannya ( kesenian dan adat istiadatnya) juga berbagai macam.
Dalam hal kesenian yang paling dominan adalah kesenian Minangkabau
dan Jawa. Dikarenakan penduduk Minangkabau dan Jawa mendominasi di
kota Sawahlunto.
Disamping kedua kesenian ada juga kesenian lainnya yakni kesenian
Nasional berupa orkes-orkes (band) seperi Drumband Tamboria, band
PLTA, band Foska, band Tumerco dan band Mudaria. Band band tersebut
disamping membawakan lagu lagu daerah/Nasional, juga membawakan
nyanyian Barat. Dalam lapangan olahraga ada satu band kota yaitu
PS.G.A.S. disamping itu ada band Ombilin untuk bola kaki dan tennis
lapangan.
Tidak hanya itu kesenian Sawahlunto juga ada dari budaya Jawa yakni
kesenian Kuda Kepang dan wayang kulit. Kesenian Wayang kulit pertama
kali di Sawahlunto digunakan untuk menghibur buruh tambang batu bara.
Pementasan pertama kali dipentaskan di Sungai Durian pada tahun 190,
dan dalang pertama kali yang membawakan pementasan ini adalah Raden
Purworejo, yang langsung dibawa oleh Belanda dari Jawa. Saat itu
kesenian Wayang kulit digunakan untuk menghibur Orang rantai buruh
tambang yang berasal dari jawa sebagai hiburan pelepas rindu akan tanah
Jawa dan juga untuk membuat mereka tetap tinggal di Sawahlunto.
43
Walaupun ada juga buruh tambang yang melarikan diri, namun
mereka selalu gagal, hal ini disebabkan penjara yang terletak di Sungai
Durian memiliki penjagaan yang ketat. Jadi tidak ada celah bagi mereka
untuk kabur, jadi pementasan wayang ini dilakukan untuk menghibur
mereka.40
Berkenaan dengan adat istiadat suku Minang masih mempunyai
pertalian darah dan adat istiadat dengan daerah tempat asal mereka tapi
suku Jawa, Madura, Ambon, Bugis, Nias, Batak, Sunda, Aceh, Tionghoa
dan suku suku lainnya telah melepaskan hubungan pertalian darah dan
adat istiadat dengan daerah/ tempat asalnya serta menjadi penduduk
campuran. Tidak hanya wayang kulit ada juga kesenian lainnya seperti
Barongsai dari suku Tionghoa, Ronggeng, Angklung, Silat dan sebagainya
yang dipentaskan pada perayaan perayaan besar.
40 Erwina erman, Orang rantai dari Penjara ke Penjara, ( Yogyakarta : Ombak, 2012),Hal.70
44
H. Keagamaan
Masyarakat Sawahlunto sejak terbentuk pada akhir abad ke 19 sudah
terbiasa dengan pluralitas msayarkat, komposisinya terdiri dari bangsa
asing ( Eropa dan Timur), berbagai pemeluk agama dan suku. Sepanjang
tahun 1974-1978 komposisi agama dapat terlihat dalam tabel.41
Tabel 2.5. Pemeluk Agama 1974-1978
No Tahun Agama JumlahIslam Khatolik Protestan Hindu-
Budhakonghucu
123456789
197019711972197319741975197619771978
11.72312.09012.28412.44112.58512.68912.81313.08213.203
106204122122167166166166177
97107167167122120120120106
4---11-
272525252525252525
11.95712.42612.59812.75512.89913.00013.12513.39413.511
Keagamaan yang dianut oleh masyarakat di sawahlunto beragam
yakni Islam paling dominan, dikarenakan masayarakat Sawahlunto meiliki
adat istiadat yang berlandaskan pada al-Qur’an. Kemudian di posisi kedua
agama yang dianut oleh penduduk Sawahlunto adalah Room Katholik,
kemudian Kristen Protestan dan diposisi ke empat agama yang dianut
adalah agama Konghucu.42 Pada tahun 1980 terjadi perubahan yang
signifikan pemeluk agama, yaitu dengan hilangnya komunitas Tionghoa.
Perubahan komposisi tersebut membawa dampak yakni banyak mereka
41 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertum...... Hal. 6542 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertum...... Hal. 65
45
yang berpindah ke kota lain dan menjual rumah mereka yang ada di pusat
kota.
Begitu juga dengan tempat peribadatan masyarakat Sawahlunto yang
berneka macam yang dimulai dari Masjid yang berjumlah 6 buah masjid,
12 Surau dan 2 gereja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa umat Islam di
Sawahlunto lebih mendominasi. Dan juga didukung oleh sistem
pendidikan berbasisi agama adalah adanya lembaga pendidikan tradisi
Surau. Berikut tabel nama nama Surau dan Masjid Tua di Sawahlunto
yang didirikan pada abad ke-19 adalalah sebagai berikut:43
Tabel 2.6. Nama-nama surau atau Masjid Tua di kota Sawahlunto
No Nama Masjid dan Tahun Didirikan Lokasi
12345678
Masjid Taqwa 1834Masjid Ar-Rahman 1835Masjid Islam 1852Masjid Al-Hidayah 1854Masjid Baitun-Nur 1860Masjid Syuhada 1876Masjid Nurul yakin 1881Masjid Baru 1889
Kubang TangahLunto TimurKubang SirakuakUtaraAia DinginPasar KubangKubang SirakuakSelatanLunto BaratLunto barat
43 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini.... Hal. 56
46
Meskipun terdapat perbedaan dalam beragama dan kepercayaan,
penduduk kota sawahlunto memiliki rasa toleransi yang tinggi atas umat
beragama. Dengan ini membawa dampak yang baik bagi kehidupan
masayarkat kota Sawhlunto baik segi kemastarakatan maupun pemerintah.
Sehingga partisipasi penduduk Sawhlunto dapat dikoordinir dengan
mudah untuk diarahkan dalam pembangunan physik dan mental/ spritual.44
44 Sekretariat Daerah, Sejarah Ringkas Pertum,..... Hal. 30
47
BAB III
DINAMIKA POLITIK DI SAWAHLUNTO
PADA ORDE LAMA
Perkembangan krisis perpolitikan yang terjadi pada awal Orde lama di
Indonesia terutama wilayah Sumatera termasuk kota Sawahlunto. Akibat
ketidakpuasaan masyarakat Sumatera Barat dari keputusan pemerintahan
pusat untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan
memberlakukan UUDS 1950 sebagai pengganti UUD 1945. Yang mengganti
sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem Federal. Hal ini diperparah
dengan kemajuan pesat di wilayah Jawa ketimbang Sumatera pada Januari
1951 dengan beberapa tahun sesudahnya.1
Gambaran umum tentang Sawahlunto sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya. Pada bab III ini, akan menguraikan tentang Dinamika Politik
islam pada masa Orde lama tetapnya tahun 1955 sampai periode akhir Orde
lam. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu a. Peta politik atau kondisi
politik di Sawahlunto Orde lama b. Gerakan gerakan politik pada akhir Orde
lama.
1 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Intergra,......Hal. 251
48
A. Peta atau Kondisi Politik di Sawahlunto pada masa Orde Lama
Pada pemilu 1955 PKI di Sumatera Barat menduduki urutan ke-
tiga yaitu 7%. atau sebanyak 61.591 dari 1.624.316 suara. Ia berada di
bawah Masyumi (49%) sebagai urutan pertama dan Perti (28%) sebagai
urutan kedua. Dan PKI berhasil menempatkan satu kader partainya di
DPRD dan dua kader partainya di Konstituente.2
Pada pemilu tersebut, Partai Komunis Indonesia mendapat tiga
kursi DPRD-GR di kota Sawahlunto, dan salah satu diantaranya
merupakan Wakil Ketua. Dan salah satu kader Partai Komunisme
Indonesia juga dapat duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah
Sawahlunto. Dikarenakan PKI mendapat dukungan dari buruh buruh
tambang Sawahlunto. 3
Organisasi buruh tambang di Sawahlunta ada dua yaitunya
pertama, Serikat Organisasi Buruh Indonesia ( SOBSI) yang pro PKI,
lebih cendrung ekslusif bagi anggotanya dan menutup diri untuk kelompok
kelompok di luar dari kebijakan politiknya, mereka lebih
memperjuangkan kelas pekerja. Dan kemudian kedua, Serikat Organisasi
Karyawan Indonesia (SOKSI). Kedua nya saling berlawanan politiknya.
Sebelum terjadinya gejolak G30 S/PKI Serikat Organisasi Buruh
Indonesia (SOBSI) sering melakukan gerakan demonstrasi.4 Selain
SOBSI, Partai Komunis Indonesia juga mendirikan Gerwani (Gerakan
2 Hasri Chaniago & Chairul Jasmi, kaharoedin Dt Rangkayo Basa Gubernur di TengahPergolakan, ( Jakarta : Sinar Harapan, 1998), Hal. 237-238
3 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....hlm 1884 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....hlm 189
49
Wanita Indonesia) yaitu sebuah organisasi wanita Komunis digunakan
sebagai kesempatan untuk menyebarkan pengaruh Komunis di
Sawahlunto.5
Pengaruh Islam di bidang Politik sangat kuat di Sawahlunto usai
pemilu tahun 1955. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.
3 tahun 1956, dengan status kota kecil yang dikepalai oleh Wali Kota Sutan
Kamaroeddin dan mempunyai DPRD dan DPD, yang beranggotakan
beberapa orang, yang terdiri dari 4 Partai Masyumi, 1 Perti, 1 PSI, 1 IPKI,
dan 3 PKI dan keanggotaan itu sampai pada tahun 1957 dan keanggotaan
DPRD tersebut adalah :6
Tabel 3.1.Perolehan Suara DPRD dan DPD tahun 1956 di Sawahlunto
Nama Organisasi Jabatan
1. Maridin2. Rohoyudo3. Sultan
Abdullah4. Kamisan P.S5. Sultan Harun
Abdillah6. Soedono M.W7. Dt. sinarajo8. M. Yunus9. Syariffudin10. A. Ramli
MasyumiPKI
MasyumiMasyumiMasyumi
PSIPERTIIPKIPKIPKI
KetuaWakil ketua
AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota
5 Rika Wahyuni, ”Zainar : Biografi Seorang Aktifis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 1958-2008”, Skripsi (Padang : FakultasSastra Universitas Andalas, 2010), Hal. 31
6 Sekretaris Daerah, Sejarah Ringkas Pertum,.... Hal. 17
50
Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh
islam pada bidang Politik usai Pemilu tahun 1955 sangat berpengaruh
walaupun politik Islam mendapat tekanan yang cukup besar.7Dikarenakan
salah satu organisasi Islam asyumi berkuasa pada saat itu yang merupakan
salah satu organisasi Islam yang dibidang politik berhasil angggotanya
menduduki jabatan ketua DPRD di sawahlunto dan beberapa orang
anggotanya menjadi anggota DPRD terbanyak pertama. Sebelum partai PKI
yang hanya memperoleh 3 kursi saja.
Sesudah pemilu tahun 1955, masyarakat Islam Sumatera Barat
sangat kecewa dan tidak bisa berbuat apa apa dalam memperjuangkan
Konstituate dikarenakan walaupun Partai Politik Islam menang telak di
Sumbar tetapi tidak dalam skala nasional yang dimenangkan oleh partai
nasional yakni PNI. Diperparah lagi pada bulan Maret 1956 Kabinet Ali
Sastroamidjojo II dari PNI menggantikan Kabinet Burhanuddin dari
Masjumi. Kekuasaan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini yang didukung oleh
Partai Komunis dan non-Islam yang bertolak belakang dengan Islam, dan
juga Kabinet ini dalam kenyataannya tidak dapat menyelesaikan masalah
berlanjutnya kekosongan Demokrasi di Sumatera Barat.8
7 Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan,.... Hal. 3488 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Inte,.....Hal. 271
51
Dan pada Juli 1956, polemik perpolitikan di Sumatera Barat
bertambah buruk hingga sampai ke pusat. Dan hal ini diperparah dari surat
surat kabar di Sumatera Barat secara umum menyuarakan ketidaksenangan
mereka terhadap pemerintahan pusat kala itu. Mereka kala itu menuduh
bahwa pemerintahan pusat tidak koefisien atau korupsi, karena provinsi
Sumatera Barat diperlakukan lebih buruk ketimbang Jawa dan
mengorbankan orang Sumatera untuk membangun Jawa. Dan tokoh yang
paling diharapkan oleh Sumatera Barat kala itu, Wakil Presiden Hatta dinilai
kurang simbiosis. 9
Dan pada tahun itu juga terjadinya keretakan hubungan antara
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, selaku dwi tunggal akibat
persaingan antar partai politik. Keretakan tersebut berujung kepada
mundulnya Hatta dari jabatan Wakil Presiden. Kemudian pada 21 Desember
1956 terjadi perisiwa yang mengejutkan semua kalangan, yakni ketua
Dewan Banteng di Sumatera mengambil alih kekuasaan Gubernur Sumatera
Barat, Roselan Muljoharjo.10
Ketegangan politik tersebut memuncak dan berujung kepada adanya
reuni Dewan Banteng di Sungai Dareh tahun 1958. Reuni tersebut kemudian
menyebar menjadi perlawanan politik terhadap Pemerintahan Pusat, atau
mendirikan Pemerintahan tandingan. Dan informasi lain, menurut Dewan
9 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integras,.....Hal. 27210 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 186
52
Banteng tindakan mereka itu suatu bentuk koreksi terhadap Pemerintahan
pusat.11
Pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Huseain selaku ketua PRRI
mengeluarkan Ultimatum terhadap pemerintahan pusat. Salah satu isinya
yakni memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada Kabinet Djuanda untuk
membubarkan diri dan kemudian membentuk Pemerintahan baru dibawah
Hatta-Sri Sultan Hamengkubuwono IX.12 Kemudian pada peristiwa PRRI
ini banyak memakan korban dan trauma masyarakat Minankabau. Kondisi
hal itu memberikan kesempatan untuk kelompok politik PKI untuk
mengembangkan pengaruhnya di seluruh wilayah Sumatera barat tidak
terkecuali di Sawahlunto, bahkan tercatat dalam sejarah Sawahlunto
merupakan tempat yang paling banyak pengaruh PKI.
Pada tanggal 5 juli 1959, presiden soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden Indonesia / Panglima tertinggi Angkatan Perang yang berisikan
salahsatunya pembubaran Majelis Konstituente, yang banyak menuai
kontroversi dan partai politik islam yang menentang Dekrit tersebut adalah
Masyumi dan PSII dan beberapa partai politik islam lainnya mengikuti
peraturan tersebut, yang membuat persatuan umat islam terpecah baik di
nasional maupun di daerah daerah. 13 pada tahun 1959 Soekarno
mengeluarkan Pempres No.7 tahun 1959 yang menganjurkan agar semua
Partai politik mencantumkan atas dasar UUD 1945 dan anggaran dasar
Partainya, dalam hal ini semua gagasan Soekarno sesuai dengan ayat ayat
11 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 18712 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 18713 Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,... Hal. 382
53
al-Qur’an karena itu beberapa Partai politik Islam lainnya mengikuti
Soekarno kecuali Masyumi dan PSII.14
Dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta tersebut oleh Soekarno yang
pada masa itu memakai sistem Demokrasi terpimpin jutru memberikan
ruang kekuasaan bagi Partai Komunis untuk menguasai perpolitikan di
nasional yang berpengaruh ke daerah khususnya Sumatera Barat yang
menjadi basis Partai Politik Islam. Dan juga banyak kebijakan kebijakan
Soekarno merugikan Partai Politik Islam sebagai contoh pembubaran Partai
Masjumi pada tanggal 13 September 1960 dikarenakan sebagian
pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI.15Masyumi
membubarkan diri dan terpecah pecah menjadi organisasi islam yang baru,
dan NU keluar dari keanggotaan pendukung Masjumi dan tampil menjadi
wakil Politik Islam kala itu. karena tekanan yang dilakukan oleh Soekarno
dan PKI.
Kemudian sebelum tahun 1964, Organisasi wanita PKI Gerwani di
Sawahlunto membina kader kadernya untuk mengadakan propaganda dalam
bidang politik. Sebelumnya organisasi ini mendirikan Sekolah Taman
Kanak kanak dan mengadakan kursus kursus kerajinan dan perpolitikan.
Dan salah satu cara mereka merekrut kadernya melalui kesenian yan digelar
di Sawahlunto, yakni kesenian Ronggeng dan Ketoprak, serta kesenian
14 Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,.....Hal. 38215 Fakhri Ali, Bachtiar Efendi, Merambah jalan baru,.... Hal, 89
54
Barongsai, dengan melalui kesenian ini organisasi PKI ini mudah merekrut
kadernya. 16
Kemudian Sejak Oktober 1964 sampai tanggal 30 September 1965
terjadi pertumpahan darah di Indonesia yang diperankan oleh PKI (Partai
Komunis Indonesia),militer dan kelompok-kelompok Islam serta partai
partai Islam seperti Partai NU wakil politik Islam pendukung Masjumi
yang menjadi partai terbesar yang menduduki peringkat pertama pada
pemilu 1955 dan perti menjadi korban dari kekejian G30S/PKI.
Kemudian pada hari sebelum terjadinya G30S/PKI ini, masyarakat
menyaksikan adanya perintah untuk menggali lobang di dekat rumah
masing masing. Kemudian satu lubang besar ada di depan Rumah Sakit
Umum, hal itu bertujuan untuk penguburan massal.17
B. Gerakan gerakan politik pada akhir Orde Lama
Pada akhir Pemerintahan Orde lama diperkirakan terjadi pada
tahun 1957-1965. Karena ditahun tersebut persaingan perpolitikan yang
kian kuat baik di daerah maupun pusat. Dan juga pada tahun ini
banyaknya terjadinya pemberontakan pemberontakan akibat tidak
koefisiennya Pemerintahan pusat terhadap daerah seperti Sumatera
Barat.
16 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 19017 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 190
55
Pada tahun 1956, setelah diadakan pemilu tahun 1955,
perpolitikan di Sumatera barat memanas, pasalnya partai Islam seperti
Masjumi yang menjadi pemenang pada pemilu ini tahun 1955 di
Sumatera Barat tidak bisa memperjuangkan hak hak nya yakni di
Konstituante dipusat. Dikarenakan pada saat itu Konstituante dipimpin
oleh Kabinet Ali Sastromidjojo II ini didukung oleh partai Non Islam
yang bertolak belakang dengan Islam.
Kemudian pada tahun 1957, adanya Kongres Alim Ulama
Sumatera di Bukittinggi. Kongres ini bertujuan untuk memberikan
dukungan kepada Dewan Banteng untuk mengambil alih Pemerintahan
daerah Sumatera Barat. Setelah diadakan kongres tersebut maka
dihasilkan sejumlah keputusan yan intinya sebagai berikut:18
1. Tentang kepala Negara
a. Umat Islam wajib mengangkat imam ( Kepala Negara)
yang adil sebagai pengganti Nabi untuk menegakkan dan
menjalankan Islam.
b. Perintah Kepala Negara wajib ditaati selama tidak
melanggar atau menentang hukum Islam
2. Tentang Masjelis Ulama di Sumatera
a. Membentuk persatuan Ulama di seluruh Sumatera.
b. Majelis ini berdasarkan cita cita untuk mendirikan
Negara Islam yang sebenar benarnya.
18 Gusti Asnan, Memikirkan Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950 an,(Padang : Yayasan Obor Indonesia, 2007, Hal..25-26
56
3. Tentang Konsepsi Bung Karno
a. Konsepsi Bung Karno, tidak dapat mencapai
maksudnya, bahkan menimbulkan pertentangan
pertentangan di dalam masyarakat, serta belum terdapat
dalam hukum ketatanegaraan RI yang berlaku serta
bertentangan dengan Al-Qur’an Surah al-Mujadallah
ayat 22.
b. Menasihatkan kepada Bung Karno, untuk menarik
kembali Konsepsinya dan menyerahkan kembali kepada
Konstituate.
c. Mempercayakan Kepada Paduka Yang Mulia Presiden
Soekarno membentuk Kabinet yang dipimpin oleh Bung
Hatta tanpa Dewan Nasional.
4. Tentang Otonomi dan Desentralisasi
a. Agar dilakukan sesegera mungkin Otonomi Daerah
b. Berikan hak daerah kepada daerah
c. Agar persoalan daerah, seperti Aceh diselesaikan oleh
orang daerah.
57
Dan kemudian tahun 1957. Adanya Reuni Dewan banteng Sumatera
di Sungai Dareh. Reuni tersebut kemudian menyebar menjadi perlawanan
politik terhadap Pemerintahan Pusat, atau mendirikan Pemerintahan
tandingan. Dan informasi lain, menurut Dewan Banteng tindakan mereka itu
suatu bentuk koreksi terhadap Pemerintahan pusat.19
Setelah pengambilan kekuasaan daerah Sumatea Barat oleh Dewan
Banteng. Penghulu dari hampir seluruh daerah sumatera barat mengadakan
pertemuan di Bukittinggi. Pertemuan tersebut beragendakan, pembubaran
Panitia Alam Minangkabau dan membentuk organisasi kaum adat yang
baru. Dalam pertemuan ini disepakati membentuk organisasio baru yang
bernama Lembaga Adat Alam Minangkabau (LAAM) yang bertujuan untuk
menjaga adat Minangkabau.20 Dalam kepengurusannya antara lain: Dt.Rajo
Nan kuniang (Agam), Dt Paduko Batuah (Tanah datar), Th Rajo Sontang
(Pasaman), Dt Rajo Diateh (Kubuang XIII), A.Mona Basa
(Sawahlunto/Sijunjun), B.A Rahim (Pariaman), Aman Dt.Kayo (Sungai
Pagu), Jamila Djambek dan Darani Mohammad ( dari perwakilan Bundo
Kanduang).
19 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 18720 Gusti Asnan, Memikirkan Ulang Regionalisme,......Hal. 31
58
Kemudian pada tahun 1957 adanya Kongres lanjutan dukungan
terhadap Dewan Banteng Sumatera Barat yakni pada tanggal 28 Februari
sampai 2 Maret 1957. Pada Kongres ini melahirkan sebuah pernyataan yang
berbunyi antara lain sebagai berikut:21
1. Tentang Konsepsi Presiden
a. Menolak konsepsi Presiden yan akan membentuk Dewan
Nasional
b. Menuntut agar Dwi Tunggal Soekarno-Hatta diutuhkan
kembali.
c. Membentuk satu Presidentil kabinet dibawah pimpinan Hatta
2. Mengenai susunan ketatanegaraan Indonesia di masa depan
a. Menuntut Dewan Perwakilan Kembar diatas susunan negara
yang federatif
b. Menuntut supaya Konstituante menyusun UUD dengan
berpedoman kepada norma norma dan fakta fakta yan hidup
di Indonesia
3. Mengenai hak atas hutan dan tanah
a. Pengakuan terhadap hak atas kekuasaan tanah dan hutan
berada pada tangan pemegang ulayat di Sumatera Tengah.
b. Peninjauan kembali, dan kalau ada perlu pembatasan
kedatangan transmigran ke daerah ulayat Sumatera Tengah
21 Gusti Asnan, Memikirkan Ulang Regionalisme,.....Hal. 32
59
c. Pelaksanaan transmigran lokal di daerah ulayat Sumatera
Tengah
Dan juga adanya dukungan dari Partai politik Islam Masjumi kepada
Dewan Banteng. Dukungan ini ditunjukkan antara lain, melalui kegiatan
rapat umum Masjumi Sumatera Tengah di Bukittinggi, 9 November 195,
yang diadiri oleh para pejabat daerah, mulai dari pejabat tingkat Provinsi
sampai tingkat daerah, dan disaksikan oleh masyarakat.22
Pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Huseain selaku ketua PRRI
mengeluarkan Ultimatum terhadap pemerintahan pusat. Salah satu isinya
yakni memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada Kabinet Djuanda untuk
membubarkan diri dan kemudian membentuk Pemerintahan baru dibawah
Hatta-Sri Sultan Hamengkubuwono IX.23 Dalam PRRI ini melibatkan
banyak dari tokoh Masjumi dan PSII.
Pada tanggal 5 juli 1959, presiden soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden Indonesia / Panglima tertinggi Angkatan Perang yang berisikan
salahsatunya pembubaran Majelis Konstituente, yang banyak menuai
kontroversi dan partai politik islam yang menentang Dekrit tersebut adalah
Masyumi dan PSII dan beberapa partai politik islam lainnya mengikuti
peraturan tersebut, yang membuat persatuan umat islam terpecah baik di
nasional maupun di daerah daerah. 24 Sebelumnya Masjumi sudah adanya
konflik internal antara Masjumi dan Muhammadiyah, dan konflik ini
22 Reni Nuryanti, Perempuan berselimut Konflik Perempuan Minangkabau di masaDewan Banteng dan PRRI, ( Yogyakarta : Tiara Wacana, 2011), Hal. 53
23 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan ,.....Hal 18724 Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,.... Hal. 382
60
memuncak ketika Masjumi menyatakan dukungan terhadap Dewan
Banteng.
Dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta tersebut oleh Soekarno yang
pada masa itu memakai sistem Demokrasi terpimpin jutru memberikan
ruang kekuasaan bagi Partai Komunis untuk menguasai perpolitikan di
nasional yang berpengaruh ke daerah khususnya Sumatera Barat yang
menjadi basis Partai Politik Islam. Dan juga banyak kebijakan kebijakan
Soekarno merugikan Partai Politik Islam sebagai contoh pembubaran Partai
Masjumi pada tanggal 13 September 1960 dikarenakan sebagian
pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI.25
Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan yang
menyebabkan Masjumi dan PSII membubarkan diri, serta partai partai-
partai kecil yang tidak bisa memenuhi syarat minimum jumlah anggota atau
jumlah cabang, maka partai tersebut harus membubarkan diri. Partai kecil
tersebut dipimpin oleh Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang. Setelah dibubarkan
Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang bergabung dengan Partindo.
Dengan dibubarkan nya Masjumi dan PSII, partai politik islam di
Sumatera barat mengalami kekosongan. Dan bahkan partai politik Perti
yang kala itu juga partai yang berkuasa di Sumatera Barat tidak dapat
melakukan apa apa karena dalam informasi lain mengatakan bahwa Perti
pada saat itu sudah berafiliasi dengan PKI setalah mencabut dukungannya
terhadap Dewan Banteng.
25Fakhri Ali, Bachtiar Efendi, Merambah jalan baru,... Hal, 89
61
Kemudian Sejak Oktober 1964 sampai tanggal 30 September 1965
terjadi pertumpahan darah di Indonesia yang diperankan oleh PKI (Partai
Komunis Indonesia), militer dan kelompok-kelompok Islam serta partai
partai Islam seperti Partai NU wakil politik Islam pendukung Masjumi
yang menjadi partai terbesar yang menduduki peringkat pertama pada
pemilu 1955 dan perti menjadi korban dari kekejian G30S/PKI. Dan
kemudian pada peristiwa ini menjadi akhir Orde lama dan diambil alih
oleh Suharto dari pemerintahan Orde Baru. Dan pada peristiwa ini
disebut juga masa transisi Orde lama ke Orde baru.
62
BAB IV
DINAMIKA POLITIK ISLAM DI SAWAHLUNTO
PADA PERIODE AWAL ORDE BARU
Krisis perpolitikan yang terjadi ketika penghujung Pemerintahan Orde
lama dan berganti ke Pemerintahan Orde Baru. Yang diawali dengan
dikeluarkannya Piagam Jakarta oleh Soekarno dan memberikan keluasan
pada partai PKI, yang membawa dampak yang signifikan baik secara
Nasional terkhusus di Sumatera Barat yang beraliran Islam. Dan pada saat itu
juga banyak kebijakan kebijakan Soekarno merugikan partai politik Islam
seperti pembubaran partai politik Islam Masjumi pada tanggal 30 September
1960. Kemudian PKI mulai menguasai pemerintahan berujung kepada
peristiwa G30 S/PKI yang terjadi sejak Oktober 1964 yang menjadi titik
puncak pada September 1965 yang menjadi korban yakni kelompok elit
militer dan partai politik Islam.
Kemudian di tahun itu juga 1965 tepatnya bulan Oktober dan November
adanya gerakan penumpasan PKI di seluruh daerah termasuk Sawahlunto.
Hal ini telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab IV merumuskan tentang
hasil penelitian yakni Dinamika Politik Islam Pada periode awal Orde Baru di
Sawahlunto 1976-1971. Terdiri dari beberapa sub bab yakni a. Proses
konsolidasi atau pembenahan partai politik Islam pasca Gestapu, b. persiapan
persiapan atau langkah langkah partai politik Islam menjelang pemilu
pertama Orde Baru 1971, serta dalam bab ini juga dirumuskan perolehan
suara pemilu tahun 1971.
63
A. Proses Konsolidasi/Pembenahan partai politik Islam pasca Gestapu
Pada Oktober dan November 1965, terjadinya gerakan penumpasan
PKI diseluruh wilayah Indonsesia termasuk di Sawahlunto, Sumatera
Barat. Setelah tahun 1965, militer, birokrasi dan masyarakat anti komunis
membersihkan berbagai sektor yang disusupi oleh komunis. Tokoh tokoh
politik dan pegawai pegawai diganti dan diberhentikan.1
“........pas maso itu, sasudah peri peri,urang pado heboh garagara PKI tahun 65 ndak salah apak. Sudah tahun PKI PKI tuditangkok, diseret ka walikota maso itu, pejabat pejabat yang adoindikasi PKI tu dipenjaro lupo apak tahun bara itu tajadi.......”.2
Penumpasan dan penangkapan terhadap anggota PKI dilakukan
dimana mana. Dibeberapa tempat yang berbeda adanya bentrok fisik
antara pendukung Komunis dan kelompok anti-Komunis. Dalam bidang
politik pemerintahan di Sawahlunto adanya pembersihan anggota DPR-
GR yang berasal dari anggota PKI, dan juga mencopot, dan menahan
wakil ketua DPR-GR yang berasal dari partai Komunis.Setelah
penumpasan partai PKI, partai politik di seluruh Indonseia dihadapkan
pada pembenahan dalam berbagai bidang. Pembenahan itu juga terjadi di
Sawahlunto.3
1 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi,......Hal. 3842 Zulfikar (80 tahun), Tokoh masyarakat kerabat anggota cabang partai politik Parmusi
Sawahlunto tahun 1968-1971, wawancara langsung, 23 Maret 20203 Andi Asoka, dkk, Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok,...Hal. 191-194
64
Pada tahun 1966, PKI diseluruh Indonesia dilarang keberadaannya
baik di skala Nasional begitu juga di Sawahlunto. Kemudian rakyat
Indonesia dihadapkan pada pembenahan di segala bidang. Pada tahun ini
juga tepatnya bulan Februari, dimulai lah usaha usaha untuk
mengembalikan kestabilan perpolitikan di Nasional maupun daerah
termasuk Sawahlunto. 4
Di Sumatera Barat untuk mengembalikan kestabilan politik adalah
membentuk BKPUI (Badan Kontak Perjuangan Umat Islam), lembaga ini
sebagai bentuk pengganti politik Islam tradisional Perti.5 Sebelumnya
partai politik Perti juga menguasai perpolitikan di Sumatera barat yang
menempati posisi kedua dengan perolehan suara 28 %, setelah Masjumi
pada pemilu tahun 1955. 6
Namun pada tahun 1960 partai politik Masjumi dan PSI
perpolitikannya lemah, karena adanya pelarangan dari Soekarno secara
Nasional. Pada saat itu sistem perpolitikan di Sumatera barat hanya
mengandalkan Perti. Dikarenakan perti merupakan partai politik Islam
yang beraliran tradisional tidak seperti Masjumi yang beraliran Islam
keras. Dan pada tahun 1961, Perti ini juga mendukung sistem
pemerintahan Terpimpin Soekarno dan juga adanya hubungan yang baik
antara Perti dan PKI.
4 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi,......Hal 3855 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi,....Hal. 3866 Sekretaris Daerah, Sejarah Ringkas Pertum,....Hal. 17 lihat juga. dalam Hasri Chaniago
& Chairul Jasmi, kaharoedin Dt Rangkayo Basa Gubernur, ...Hal. 237-238
65
Kemudian pada tahun 1966, setelah Gestapu, empat orang anggota
Perti mengundurkan diri, setelah terjadinya demonstrasi mahasiswa yang
menunjukkan ketidaksenangan mahasiswa terhadap sikap Perti sebagai
wakil rakyat. Dan di Sumatera Barat Perti pada tahun itu melakukan
proses pemersihan besar besaran ditubuh partai politik Islam tradisional
tersebut, bahkan banyak elit politik Perti yang berpindah ke partai
Nasional yakni Golkar, yang mana partai Golkal ini organisasi yang
mendukung pemerintah Orde Baru dan militer pada saat itu hal ini juga
terjadi di kota Sawahlunto.7
Pada tahun 1966 sampai 1967, tanda tanda kebangkitan dari partai
politik Masjumi tidak ada untuk mengikuti pemilu 1971 yang awalnya
dijadwalkan 5 Juli 1968 yang diamanatkan dalam TAP MPRS Nomor XI
tahun 1966. Karena tokoh tokoh elit dari Masjumi terlibat langsung
dalam kasus pemberontakan PRRI. Ditambah adanya pelarangan secara
Nasional terhadap partai politik ini.
Akan tetapi adanya desakan desakan dari kelompok kelompok elit
politik bekas partai Masjumi untuk merehabilitasi Masjumi ini. Tidak
hanya anggota bekas Majumi saja, melainkan anggota Muhammadiyah
salah satunya menginginkan rehabilitasi masjumi, seperti Lukman Harun,
seseoran berdarah Minang yang lahir di Limbanang, kabupaten Lima
puluh kota, Sumatera Barat.
7 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi,......Hal. 402
66
Di Sawahlunto, adanya reorganisasi politik, terutama ditubuh
DPR-GR tahun 1967, dan mulai mucul tatanan baru perpolitikan di
Sawahlunto yang dilindungi oleh militer. Dan pada tahun ini juga adanya
beberapa ormas dan 17 orang untuk mewakili Sawahlunto untuk mengisi
kekosongan politik yang diakibatkan oleh G30S/PKI dan juga
membentuk pemerintahan anti-komunis. Namun pada tahun ini belum
adanya perpolitikan dari partai Islam yang terlihat untuk mengikuti
pemilu Legislatif pertama tahun 1971 pada masa Orde Baru.8
Dan pada 20 Februari 1968, pemerintahan Orde baru, mulai
memberikan hati kepada umat Islam yakni organisasi masyarakat Islam
di Indonesia terutama Sumatera Barat yakni mengizinkan pembentukan
partai politik Islam baru. Partai politik Islam ini guna menampung
aspirasi umat Islam. Dan juga untuk mewujudkan kehidupan demokrasi
yang sehat. Partai politik ini diberi nama Partai Muslim Indonesia.9
“............pas urang sibuk sibuk ka pemilu, suharto maagiahizin ka urang Islam untuak membentuk Partai Islam. Sebagaipenampung aspirasi Islam yang bernama Partai MuslimIndonesia, partai iko dulu masih saketek anggotanyo tu suhartoado marekrut anggota untuak partai iko tu ikuik lo uwan apakko kasitu........”.10
8 Andi Asoka, et al, Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok,.........hlm. 191-1949 Litbang Kompas, Pemilu 1971 Pemilu Pertama Orde Baru,( Jakarta : Kompas, 2019),
hlm. 910 Zulfikar (80 tahun), Tokoh masyarakat kerabat.... wawancara langsung, 23 Maret 2020
67
Dengan lahirnya partai politik Islam yang baru pada tahun 1968,
umat Islam dapat kembali memperoleh hak haknya. Dan juga dengan
lahirnya partai politik Islam ini dapat memenuhi harapan harapan
pemerintah yakni pertama, partai politik menjadi harapan bagi umat
Islam untuk dapat membangun kembali imagenya sebagai partai Islam
yang menampung aspirasi masyarakat. Kedua, partai Islam ini dapat
menjadi bagian penting bagi Negara dan bangsa.11
Kemudian partai Parmusi ini mulai melakukan rekrutmen angggota
Partainya atau Kaderisasi, tidak terkecuali di Sawahlunto. Partai ini
melakukan Kaderisasi pada masa itu tidak mengikut proses
pengkaderisasian partai politik pada umumnya. Partai ini pada masa itu
sedikit sekali melakukan pengkaderisasian yang melibatkan masyarakat
umum bahkan cendrung adanya politik keluarga. Dikarenakan pada tahun
1968 ini tidak banyak yang mengetahui akan partai politik ini, dan juga
anggotanya langsung banyak dari mantan anggota partai Masyumi. Hal
ini juga dikarenakan dengan kondisi semakin dekatnya masa pemilu
pertama Orde Baru tahun 1971. Dan juga pada masa rentang tahun 1968-
1971, partai Parmusi ini dalam proses pembenahannya tidak terlalu
terfokus pada pengkaderisasian namun terfokus pada pemenangan pemilu
legislatif tahun 1971. 12
11 Kompas, Harapan Harapan kepada Parmusi,22 Februari 196812 Zulfikar (80 tahun), Tokoh masyarakat kerabat....wawancara langsung, 23 Maret 2020
68
Meskipun pemerintah pada saat itu memberi izin, untuk mendirikan
partai politik Islam yang baru yakni Partai Muslim Indonesia, akan tetapi
tokoh tokoh masjumi dilarang menduduki posisi pimpinan. Dalam
pembentukan partai politik Islam ini semua hal di kontrol oleh
pemerintahan pada saat itu. Dengan kata lain pemerintah pada saat itu
memanipulasi partai Islam untuk memengkan pemilu legislatif pertama
5 Juli 1971. 13
B. Persiapan persiapan partai politik Islam menjelang pemilu 1971
Menjelang pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, banyak upaya
upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan pemilu ini
baik partai Nasional maupun partai Islam. Hal ini tidak hanya terjadi di
skala Nasional, melainkan juga terjadi di Sawahlunto, Sumatera Barat. Di
Sumatera Barat partai politik yang terkuat pada waktu itu adalah partai
politik Islam, Partai Muslim Indonesia dan Perti begitu juga di
Sawahlunto.
Tidak hanya partai politik Islam Parmusi dan Perti saja yang
terkuat pada saat itu, melainkan ada satu partai Nasional yang terkuat
pada saat itu yakni Golkar. Partai Golkar ini merupakan partai yang
mendapatkan dukungan yang luas saat itu dari pemerintahan Orde Baru
dan dijadikan sebagai alat politik untuk memenangkan pemilu tahun
1971.14
13 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi Sumatera barat dan Politik,......hlm403
14 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi Sumatera barat dan Politik,......hlm404
69
Pada tahun 1969, partai politik Perti di Sumatera Barat, tidak
menunjukkan adanya keikutsertaan dalam pemilu tahun 1971. Hal ini
dibuktikan dari terpecahnya Perti menjadi dua bagian. Perti pada
dasarnya partai politik yang tradional lebih berbasisi kepada keagamaan
atau Tarbiyah Islamiyah dan tidak terlalu banyak kontribusi dalam
perpolitikan.
Oleh karena itu partai politik Perti ini mudah untuk dimanfaatkan
oleh pihak yang berkepentingan untuk penguasa pada saat itu. Yang
membuat Perti terpecah menjadi dua yakni pertama, Perti berbasis
keagamaan terfokus pada Tarbiyah Islamiyah dan kedua, Perti yang ikut
dalam perpolitikan di Sumatera Barat. Dengan terpecahnya Perti
kekuasaan perpolitikannya lemah dan memberikan peluang yang kuat
untuk partai Nasional.
Dalam beberapa informasi lain, pada saat menjelang pemilu tahun
1971, di daerah pinggiran termasuk Sawahlunto yang pada dasarnya
memegang politik Islam tradisional yakni berupa organisasi organisasi
Tariqat tidak menunjukkan keikutan dalam pemilu tahun 1971. Hal ini
dikarenakan pada perpecahan ditubuh Perti banyak yang memanfaatkan
hal tersebut khususnya di Sawahlunto sebagai daerah pinggiran yang juga
ajaran tariqatnya cukup berpengaruh kala itu.
70
Upaya upaya pihak luar untuk melemahkan Perti saat itu adalah
dengan masukkan anggota yang berpengaruh ke tubuh partai Perti yang
berbasis keagamaan atau Tarbiyah Islamiyah. Pihak luar tersebut
menggandeng Ulama Ulama berpengaruh dalam Perti, untuk
mengkampanyekan mendukung partai Nasional, Golkar untuk
memenangkan pemilu tahun 1971, dengan cara memberikan buku buku
(kitab) suci, kain sarung, lampu minyak sebagai sarana pendukung untuk
meningkatkan kegiatan keagamaan kala itu, dan menghimpun mereka
untuk mendukung partai Golkar dalam pemilu tahun 1971.15
Hal ini jauh bersebrangan denga partai politik islam yang lainnya
yakni Parmusi. Pada saat itu Parmusi menjelang pemilu tahun 1971
melakukan pengelompokan federasi partai Islam dengan partai Islam
yang lainnya.16
Pengelompokan tersebut tidak hanya tejadi di skala Nasional juga
terjadi di wilayah Sawahlunto, Sumatera Barat. Partai Parmusi
melakukan penggabungan dengan partai Islam lainnya yakni NU, PSII,
Muhammadiyah dan Perti. Dengan kata lain jika perolehan suara kurang
dari 25 % akan dihitung masuk ke Parmusi hal ini berlaku untuk semua
partai Islam yang ikut dalam pengelompokan federasi partai Islam.
“. ......pas ka pemilu tahun 71, Parmusi ko saketek urangpartai nyo nyo kecek uwan apak ka apak. Tu pas maso itu adolokebijakan Parmusi di jakarta untuk melakukan pengelompokanpartai Islam tu jadi Parmusi disiko ko maaikuik ka pimpinannyo,kan ado baraja dalam kuliahkan harus maaikuik atau mentaatilah
15 Audrey Kahin, Dari Pemerontakan ke Integrasi,......Hal. 40416 Pengelompokkan partai Islam dalam Konfederasi Pimpinan, Kompas, Jakarta, 10
Maret 1970
71
ka pemimpin, partai Islam, kayak NU, jo Muhammadiyah masuakka Parmusi...kalau Perti ndak tau apak do....”.17
Pengelompokkan tersebut dilakukan untuk menghindari dari
tejadinya produk produk yang kurang memuaskan di lembaga
perwakilan. Partai Parmusi berpendapat perlu mengganti landasan
musyawarah untuk mufakat dengan landasan yang lebih menjamin
dihasilkannya produk yang lebih mantap dan representatif. Dan juga
Parmusi juga berpandangan pengelompokkan ini sesuai dengan apa yang
diajarkan dalam al-Qur’an yakni agar umat Islam itu bersatu. Dan
dipandang disegi lain persatuan umat Islam lebih menguntungkan.18
Pengelompokan tersebut tidaklah efisen dalam memengkan pemilu
tahun 1971. Dikarenakan menjelang pemilu tahun 1971, ditubuh Parmusi
adanya konflik internal antara kelompok kelompok elit politiknya.
Konflik internal tersebut terjadi antara elit politik pendukung Masjumi
dan adanya elit politik Parmusi yang pro ke Pemerintah.
“.....pas ka pemilu bana, tibo tibo ado kasus anggota Parmusi kopindahnyo ka Golkar, mendukung Golkarnyo maso itu, pindah kagolkarnyo, maso itu Golkarko partainyo suharto mah, kecek kecekurang kanai pitih kecek urang, apak ndak lo tau baa pastinyo dootomatis suaro pacah ka pemilu tu bana...bertepatan kejadian ituParmusi jakarta terjadi masalah...”.19
17 Zulfikar (80 tahun), Tokoh masyarakat kerabat....wawancara langsung, 23 Maret 202018 Pengelompokkan partai Islam dalam Konfederasi Pimpinan, Kompas, Jakarta, 10
Maret 197019 Zulfikar (80 tahun), Tokoh masyarakat kerabat....wawancara langsung, 23 Maret 2020
72
Elit politik pendukung Masjumi yang menginginkan
memperjuangkan hak hak umat Islam dalam pemilu kali ini sama halnya
dengan partai Masjumi, dengan beberapa elit politik pendukung
pemerintah Orde baru yang berasumsi bahwa pada dasarnya Parmusi
harus mendukung pemerintah pada saat itu yakni partai Golkar untuk
memenangkan pemilu tahun 1971, dikarenakan pembentukan Parmusi ini
diberi izin oleh Pemerintahan Orde Baru.
73
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat
ditarik kesimpulan:
Dinamika politik Islam pada periode awal Orde Baru di
Sawahlunto, Sumatera Barat tahun 1965-1971. Pada tahun 1965,
terjadinya pergolakan politik di Indonesia termasuk Sawahlunto, Sumatera
barat yakni terjadinya G30S/PKI yang melibatkan partai politik PKI dan
menjadi akhir dari Pemerintah Orde Lama dan berganti ke Pemerintahan
Orde baru. Masa ini juga disebut masa transisi Indonesia. Dan pada
periode tahun 1965-1971 ini dinamika politik Islam dihadapkan pada dua
keadaan yakni proses pembenahan tau Konsolidasi partai politik dan
persiapan persiapan menjelang pemilu tahun 1971.
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa partai politik Islam dapat
dikatakan gagal dalam mengkonsolidasi partai politiknya, pasalnya, partai
politik Islam Masjumi tidak dapat direhabilitasi, dikarenakan tokoh tokoh
tersebut terlibat PRRI dan mendukung secara langsung Dewan Banteng.
Hal ini dilakukan oleh Masjumi dikarenakan adanya sifat dari tidak
koefisen dari Pemerintahan Pusat kala itu terhadap Pemerintahan daerah
Sumatera Barat.
74
Akan tetapi dalam konsolidasi atau pembenahan partai politik
islam membentuk Partai Islam yang baru yakni bernama Parmusi (Partai
Muslim Indonesia). Walaupun dalam pembentukan partai ini adanya
manipulasi dari Pemerintahan kala itu. Bersebrangan dengan partai politik
Islam yang lain Islam tradisonal Perti merombak habis partainya namun
tidak secara keseluruan yang terlibat dalam PKI dengan membentuk
organisasi guna menjaga kestabilan politik yaitu BKPUI ( Badan Kontak
Perjuangan Umat Islam).
Dalam menjelang pemilu tahun 1971, Perti tidak melakukan
persiapan karena pada saat itu Perti pecah menjadi Perti yang kembali
kekhitahnya yakni Tarbiyah Islamiyah dan perti yang ikut dalam
perpolitikan. Berbeda dengan Parmusi yang merupakan wujud baru dari
Masjumi melakukan konfederasi dengan partai politik Islam lainnya.
Namun pada waktu menjelang pemilu tahun 1971, Parmusi mengalami
konflik Internal yakni antara kelompok pendukung Masjumi yang
menginginkan Islam mendapatkan kembali hak haknya dengan pendukung
pemerintah yang menginginkan Parmusi menjadi pendukung Golkar
sebagai partai Nasional alat Pemerintah Orde Baru.
Dan pada pemilu tahun 1971, suara partai politik Islam pecah, dan
Islam saat itu tidak dapat menetapkan kedudukannya kembali di
Konsituate Sawahlunto. Pada DPRD nya Partai Islam hanya mendaptakan
2 kursi saja , selebihnya dikuasai Golkar.
75
B. Saran
Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna
dan masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Oleh
karena itu bagi peneliti yang ingin meneliti tentang Dinamika Politik Islam
lainnya diharpakan dapat menyempurnakannya.
Pertama, Islam itu pada dasarnya sebuah proses, dalam menuju
pencerahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Politik islam itu tidak
salah akan tetapi cara nya itulah yang salah. Saran penulis dalam politik
islam ini adalah dengan tidak menjadikan Islam itu sebagai alat politik.
Kedua, berkacalah ke sejarah sejarah umat islam yang telah lalu.
Islam itu bukan hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Akan tetapi Islam itu juga mengatur kehidupan jadi Islam itu harus dalam
perpolitikan.
76
DAFTAR KEPUSTAKAAN
a. Al-Qur’an dan TerjemahanHidayat, Ahcmad R. et al. 2015. Al-Qur’anul Karim Tafsir Per Kata
Tajwid Kode Jakarta : al-fatih.
b. BukuAbdurrahaman, Dudung. 2012. Metodologi Penelitian Sejarah
Islam.Yogyakarta: Ombak.Asnan, Gusti. 2007. Memikirkan Ulang Regionalisme: Sumatera
Barat tahun 1950 an. Padang : Yayasan Obor Indonesia.Asoka, Andi dkk.2016. Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok. Padang :
LPTIK Universitas Andalas.Ali, Fakhri Bachtiar Efendi. Merambah jalan baru islam di masa
Orde Baru Bandung : MizanCribb, Robert. 2000. Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-
1966. Yogyakarta: Mata Bangsa.Daliman, A. 2018 Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: OmbakDaerah, Sekretariat. 1972. Sejarah Ringkas Pertumbuhan
KotaMadya Sawahlunto Sumatera Barat. Sawahlunto:Sekretariat Daerah
Erman , Erwina. 2012.Orang orang rantai dari Penjara ke Penjara.Yogyakarta : Ombak
Hisyam, Muhammad. 2003. Krisis Masa Kini dan Orde Baru.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Jasmi, Hasri Chaniago & Chairul. 1998. kaharoedin Dt RangkayoBasa Gubernur di Tengah Pergolakan. Jakarta : Sinar Harapan
Jurdi Syarifudin. , 2008 Pemikiran Politik Islam Indonesia PertautanNegara, Khilafah, Masyarakat madani danDemokrasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Kahin, Audrey. 2008. Dari Pemberontakan ke Integrasi, SumateraBarat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta : Yayasan OborIndonesia.
Kusumaningrum, Arin. 2019. Awal Orde Baru .Jakarta : MaragaBorneo Tarigas PT
Navis.A, A. 1996. Alam Takambang Jadi Guru. Jakarta : GrafitiNoer, Dalier. 1987. Partai islam di Pentas Nasional 1945-
1965.Jakarta : Pustaka Utama GrafitiPemkot. 1998. Sawahluto Dalam Angka Tahun 1997. Sawahlunto:
Ombak.Ramlan, Rusli. 1985. Sumatera Barat Plakat Panjangg. Jakarta :
Sinar HarapanSaputra, Yonni. 2012. Jejak de Greve dalam kenangan Sawahlunto.
Sawahlunto : OmbakSulasman. 2014. Metode Penelitian Sejarah. Bandung: Pustaka
Setia.
77
Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2018. Kamus BahasaIndonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen PendidikanNasional.
valentina,Tengku Riva. 2018. Dinamika Politik Lokal diMinangkabau. Depok : Raja Grafindo Persada
Yusnadi. 2011. Figh Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran.Yogyakarta : Amara Books
c. Jurnal.Mohsin, Aiyub Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonsia,
Jurnal Populis Jakarta: FISIP Universitas Nasional dan UINJakarta
Putra, Okrisal Eka .Hubungan Islam dan Politik masa Orde Baru.jurnal Dakwah vol ix no 2 pdf, juli-desember 2008 di unduhpada 1 Desember 2018.
Sodiq, Ahmad Sayuti, Wasino, Ibnu Dinamika Politik PartaiNahdlatul Ulama di Semarang tahun 1952-1979. 2018. jurnalSejarah. Semarang : Universita Negeri Semarang
Yusuf ,Hasanuddin Adan. Partai Politik dalam Pespektif Islam.Jurnal dakwah. Banda aceh: Fakultas Syari’ah dan hukum UINAr-Raniry di unduh pada 5 mei 2019
Zhelbina, Shofie Rizki. Perlakuan Akuntansi dalam Aset Sejarah,Jurnal ekonomi. 2017. Bandung : Universitas PendidikanIndonesia.
d. Majalah dan Surat KabarHaluan, Hasil pemilu tahun 1955. Padang, 14 Oktober 1955Kompas, Harapan harapan kepada Parmusi. Jakarta, 20 Februari
1968Kompas, pengelompokkan Partai partai Islam dalam Konfederasi
pimpinan. Jakarta, 10 Maret 1970Majalah Pariwisata Mak itam. 2013. Sawahlunto dari masa ke masa.
Edisi ke-4Peraturan pemerintah no.44 tahun 1990KBBI online
e. SkripsiAl Kahfi. 2014 “Peran dan Perpolitikan Perti di Sumatra Barat 1928-
1970”.Skripsi.Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga.
Alvino. 2014. “Rencana Revitalisasi Lanskap Kota TuoSawahlunto,Sumatera Barat”. Skripsi. Bogor : FakultasArsitektur Lanskap, IPB.
78
Darmayanti, Resi. 2006. “Dinamika Kehidupan Seniman KudaKepang di Sawahlunto”. Skripsi. Padang : UniversitasAndalas.
Wahyuni, Rika. 2010 ”Zainar : Biografi Seorang Aktifis GerakanWanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak KabupatenPadang Pariaman Pada Tahun 1958-2008”. Skripsi . Padang :Fakultas Sastra Universitas Andalas.
f. WawancaraZulfikar (80 tahun), Tokoh masyarakat kerabat anggota cabang
partai politik Parmusi Sawahlunto tahun 1968-1971,wawancara langsung, 23 Maret 2020.
79
GLOSARIUM
Afdeeling : Departemen
Besluit : Keputusan
Burgemeente : Kota Madya
DPRD-GR : Dewan perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Gemeente : Kota
Gemeentelijk Ressort : Resort Kota
Konsepsi : Pendapat, Wawasan, Gagasan dan Rancangan
Konstituente : Lembaga negara Republik Indonesia untuk mementukUUD 1945
Lubang Suro : Lubang penggalian batu bara yang mandor bernama Suro
Natijah : Kalender Islam
Nederlandsch Indie : Hindia Belanda
Onderafdeling : Pasal atau Ayat
orang rantai : Buruh-buruh tambang batu bara
peri peri : PRRI dalam bahasa minang
Presidensial : Sistem pemerintahan yang kepala negara dipimpin olehPresiden
PRRI : Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Regeering Almanak : Suatu publikasi tahunan yang mengandung informasitabular pada suatu atau beberapa topik.
Residen : Penduduk
Representatif : Sesuai dengan fungsi
Staatsblad : Berita Resmi
Stadsggemeente : Berita Kota
Stadsggemeentraad : Bentuk jamak dari Stadsggemeente yang berarti BeritaKota
Tarbiyah Islamiyah : Pendidikan yang Islami.
Ulayat : Wilayah yang berdasarkan hukum Adat.
80
LAMPIRAN
Gambar 2. Peta Wilayah Sawahlunto
81
Kliping Surat Kabar/Koran
81
Kliping Surat Kabar/Koran
81
Kliping Surat Kabar/Koran
82
83
84
85
Buku
86
CURRICULUME VITAE
DATA PRIBADI
Nama Lengkap Rahmad IllahiTempat & Tanggal Lahir Batusangkar, 05 September 1997Jenis Kelamin Laki-LakiAgama IslamAlamat Sumanik, Salimpaung, Tanah DatarNama Ibu IsnaNama Ayah Lemyardi
RIWAYAT PENDIDIKAN
SDN 12 Sumanik 2004-2010SMPN 3 Salimpaung 2010-2013SMAN 1 Sungai Tarab 2013-2016IAIN Bukittinggi 2016-2020
RIWAYAT ORGANISASI
IMATAR (Ikatan MahasasiswaTanah Datar)
2017-2018
HMPS SPI 2018-2019