cover prospektus - idnfinancials

JADWALTanggal Efektif : 26 Nov 2019Masa Penawaran Umum : 27 – 29 Nov 2019Tanggal Penjatahan : 3 Des 2019Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Des 2019Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 4 Des 2019Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 5 Des 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK’) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT IFISHDECO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (‘BEI’).

PT. IFISHDECO

Bergerak di Bidang Pertambangan Bijih Nikel

Wisma Nugra Santana, Jalan Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta Pusat 10220, Indonesia.

Website: Telp.: (021) - 5706910/ 5706950, Faks.: (021) – 5704991

Jalan Malaka Ruko Spazia Blok I Nomor 6Kawasan Citraland, Anduonohu, KendariEmail:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 425.000.000(empat ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp440 (empat ratus empat puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp187.000.000.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telahditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PENJAMIN EMISI EFEK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BIJIH MENTAH NIKEL.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

Prospekus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2019

Kantor Kedudukan:Wisma Nugra Santana, Jalan Jend. Sudirman Kav 7-8,

Jakarta Pusat 10220, Indonesia. Website: www.ifishdeco.com

Telp.: (021) - 5706910/ 5706950, Faks.: (021) – 5704991Email: [email protected]

Kantor Cabang:Jalan Malaka Ruko Spazia Blok I Nomor 6Kawasan Citraland, Anduonohu, Kendari

Email: [email protected]

PT. IFISHDECO

PR

OS

PE

KT

US

PR

OSP

EKTU

S PEN

AW

AR

AN

UM

UM

PER

DA

NA

SAH

AM

PT IFISH

DEC

O Tb

k TAH

UN

2019

sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 003/IFISH-OJK/Ipo/III/2019 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tertanggal 29 Maret 2019 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal .

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-06768/BEI.PP3/10-2019 pada tanggal 23 Oktober 2019 perihal Persetujuan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

i

PT. IFISHDECO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ................................................................................................... iii

RINGKASAN .......................................................................................................................................... ix

I. PENAWARAN UMUM ...................................................................................................................1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ................................................4

III. PERNYATAAN UTANG .................................................................................................................6

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ....................................................................................15

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ..........................................................................18 1. GAMBARAN UMUM ............................................................................................................18 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA ............................................18 3. ANALISIS KEUANGAN ........................................................................................................22 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL ...................................................................................45 5. BELANJA MODAL ................................................................................................................47 6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ....................................................................................47 7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG ...............................................................................................................................48 8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI .............................................................................48

VI. FAKTOR RISIKO .........................................................................................................................49

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .............................55

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .............................................................................................................56 A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ...........................................................................56 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ...............................................................................56 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .........................................58 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ..................................................59 4. TATA KELOLA PERUSAHAAN .....................................................................................66 5. MITIGASI RISIKO .........................................................................................................72 6. SUMBER DAYA MANUSIA ...........................................................................................74 7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ...................................................................78 8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM ...........................................................78 9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....79 10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK ....................................81 11. PERIZINAN ...................................................................................................................86 12. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN ...........................................87 13. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN ..............................................89 14. PERJANJIAN ASURANSI .............................................................................................99 15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ..................................................................................................99

ii

PT. IFISHDECO

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ......................100 1. TINJAUAN UMUM ......................................................................................................100 2. KEUNGGULAN KOMPETITIF ....................................................................................101 3. STRATEGI USAHA .....................................................................................................103 4. KEGIATAN USAHA .....................................................................................................104 5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ................................................................................ 111 6. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ........ 111 7. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ........................................................114 8. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN ..............................................................115

IX. EKUITAS ...................................................................................................................................116

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ...............................................................................................................118

XI. PERPAJAKAN ...........................................................................................................................119

XII. KOMITMEN DAN KONTIJENSI ................................................................................................121

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK ......................................................................................................122

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ......................................................123

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ................................................................................126

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ..........................................................................................153

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS .................................................................................................................159

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ..............................................................................................161

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ................191

XX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS ASET PERSEROAN ..............................................253

iii

PT. IFISHDECO

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi : Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah:a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau

Komisaris dari pihak tersebut;c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau

lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

BAE : Biro Administrasi Efek.

Bapepam-LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih ke OJK.

BEI atau Bursa Efek Indonesia

: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham (DPS)

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)

: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)

: Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.

iv

PT. IFISHDECO

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)

: Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.

Harga Penawaran : Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalu Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp440 (empat ratus empat puluh Rupiah).

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.

KAP : Berarti Kantor Akuntan Publik.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.

Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Manajer Penjatahan : Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.

Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat : Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia.

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang beru bah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris Chandra : Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Notaris Irawan : Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

v

PT. IFISHDECO

Notaris Hamidah : Hamidah Meutiasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

NPI : Nickel Pig Iron

Otoritas Jasa Keuangan : Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Saham Utama : Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham

: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.

Penjamin Emisi Efek : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan perserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

vi

PT. IFISHDECO

Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa KeuanganmNomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 263 tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 182 tanggal 26 September 2019 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 129 tanggal 20 November 2019 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 264 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek

: Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-06768/BEI.PP3/10-2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2019.

Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-068/SHM/KSEI/0819 tanggal 20 September 2019 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan : Berarti PT Ifishdeco Tbk.

Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

vii

PT. IFISHDECO

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.

Prospektus Awal : Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 8/2017.

PT BSI : Perseroan Terbatas Bintang Smelter Indonesia.

PT FMR : Perseroan Terbatas Fajar Mining Resources.

PT PJM : Perseroan Terbatas Patrindo Jaya Makmur.

PT SBM : Perseroan Terbatas Sarana Bumi Minerindo.

PT WTM : Perseroan Terbatas Wahana Trilintas Mining.

PT WHJM : Perseroan Terbatas Wahana Harapan Jaya Mining.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.

Rp : Rupiah.

RUPS : Berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.

Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta), yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SKS : Berarti Surat Kolektif Saham.

viii

PT. IFISHDECO

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 4 Desember 2019.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 4 Desember 2019.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 5 Desember 2019.

Tanggal Pengembalian : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, yaitu paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan a t a u sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 3 Desember 2019.

TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan.

UU Pasar Modal/UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

UU Perseroan Terbatas/UUPT

: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ix

PT. IFISHDECO

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Ifishdeco Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 9 Juni 1971 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta (Akta Pendirian) dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No.8120214190863 tanggal 8 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian. Saat ini, Perseroan berkedudukan di Wisma Nugra Santana, Jalan Jend. Sudirman, Kav 7-8, Jakarta Pusat 10220, Indonesia. Perseroan memiliki kantor cabang dan lokasi kegiatan operasi yang beralamat di Desa Lapoa, Tinaggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Perseroan memiliki Anggaran Dasar, sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta No.197 tanggal 21 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-005538.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan yang diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0317602 tanggal 21 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0317601tanggal 21 Agustus 2019 (Akta 197/2019).

Akta 197/2019 memuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan pemegang saham Perseroan atas:(a) rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan mencatatkan

saham-saham Perseroan pada BEI serta mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;

(b) perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT Ifishdeco Tbk;(c) pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham

baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 425.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00;

(d) pemberian program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana namun berdasarkan Akta No.163/2019, para pemegang saham Perseroan diantaranya menerangkan dan menyatakan bahwa dalam rangka penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal, para pemegang saham bermaksud tidak mengadakan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dan juga menegaskan keputusan-keputusan lain dalam rangka Penawaran Umum tersebut.

(e) pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, atas Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini (selain pemegang saham masyarakat);

x

PT. IFISHDECO

(f) menyetujui dan menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan periode masa jabatan yang baru;

(g) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum, termasuk tetapi tidak terbatas:(1) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;(2) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi

efek dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

(3) menardatangani, rnencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, perbaikan, dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Memorandum lnformasi dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Urnum Perdana melalui pasar modal;

(4) menetapkan harga penawaran;(5) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;(6) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeiuarkan

dan disetor penuh, pada BEI dengan memperhatikann peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

(7) mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;

(8) hal-hal lain yang berkaitan; perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No.IX.J.1; (b) POJK 32; dan (c) POJK 33; dan

(h) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel, yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel, termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel;

b. Kegiatan usaha penunjang:menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pertambangan biji mentah nikel (nickel ore) yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan dan penjualan nickel ore. Tujuan utama Perseroan adalah untuk menggali potensi nikel di Indonesia dan memasarkannya pada pasar dalam negeri dan luar negeri.

Perseroan memiliki Perusahaan Anak yaitu PT BSI dengan keterangan sebagai berikut:

No Keterangan Infomasi mengenai Perusahaan Anak1. Nama PT BSI (PT Bintang Smelter Indonesia)2. Akta Pendirian Akta No.12 tanggal 16 Mei 2013 dibuat di hadapan Notaris Hamidah3. Kegiatan Usaha Bergerak dalam bidang pertambangan nikel yaitu pengolahan dan

pemurnian bijih-bijih nikel dan perdagangan hasil olahan atau pemurnian bijih nikel

4. Permodalan Investasi Perseroan pada Perusahaan Anak telah dimulai pada tahun 2013, berdasarkan akta Notaris No. 05 tanggal 18 Oktober 2013 dibuat di hadapan Notaris Hamidah.

5. Status Operasional Telah beroperasi sejak September 2018

xi

PT. IFISHDECO

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta 197/2019, struktur permodalan adalah:

Modal dasar : Rp680.000.000.000 terbagi atas 6.800.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Modal ditempatkan : Rp170.000.000.000 terbagi atas 1.700.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Modal disetor penuh : Rp170.000.000.000 terbagi atas 1.700.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

KeteranganNilai Nominal Rp100,- per saham %

Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 6.800.000.000 680.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT FMR 867.000.000 86.700.000.000 51%PT WTM 833.000.000 83.300.000.000 49%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.700.000.000 170.000.000.000 100%Jumlah Saham Portepel 5.100.000.000 510.000.000.000

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru.Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah).Harga Penawaran : Rp440,- (empat ratus empat puluh Rupiah) setiap saham.Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp187.000.000.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar

Rupiah).Tanggal Penawaran Umum : 27 – 29 Nov 2019.Tanggal Pencatatan di BEI : 5 Des 2019.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

KETERANGAN

Nilai Nominal Rp100,- per sahamSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

Jumlah Lembar Saham

Jumlah NominalSaham (Rp) % Jumlah

Lembar SahamJumlah Nominal

Saham (Rp) %

Modal Dasar 6.800.000.000 680.000.000.000,- 6.800.000.000 680.000.000.000,- Modal Disetor

PT Fajar Mining Resources 867.000.000 86.700.000.000,- 51,00 867.000.000 86.700.000.000,- 40,80PT Wahana Trilintas Mining 833.000.000 83.300.000.000,- 49,00 833.000.000 83.300.000.000,- 39,20Masyarakat - - - 425.000.000 42.500.000.000,- 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.700.000.000 170.000.000.000,- 100,00 2.125.000.000 212.500.000.000,- 100,00Jumlah Saham Portepel 5.100.000.000 510.000.000.000,- 4.675.000.000 467.500.000.000,-

xii

PT. IFISHDECO

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk:

1. Sekitar 83.78% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT BSI. PT BSI akan menggunakan dana tersebut untuk down payment pembelian 2 line mesin RKEF.

RKEF yang akan dibeli oleh Perusahaan Anak adalah RKEF 36 MW atau 36.000 KVA, dimana mesin RKEF tersebut akan digunakan sebagai mesin pengolahan dan pemurnian bijih nikel untuk menghasilkan produk feronikel (FeNi). Kapasitas produksi mesin RKEF ini adalah 60,000 Ton FeNi/tahun atau sebesar 120.000 Ton FeNi/tahun untuk 2 (dua) Mesin RKEF.

Adapun, untuk pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak sehubungan dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini akan dikenakan bunga sebesar 10.75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan masa tenggang (grace period) selama 2 tahun.

Dalam hal Perusahaan Anak telah mengembalikan pinjaman yang berasal dari dana IPO kepada Perseroan, selanjutnya Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mengakuisisi lahan tambang dari perusahaan lain yang memiliki SIUP. Hal ini bertujuan untuk menjaga pasokan bijih nikel (nickel ore) sehingga dapat mendukung proses produksi NPI dan RKEF di Perusahaan Anak kedepannya.

2. Sekitar 16.22% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti penyewaan alat berat untuk kegiatan penambangan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN


a. Kegiatan usaha utama:menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel, yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel, termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel;

b. Kegiatan usaha penunjang:menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Kualitas produk nikel Perseroan yang memenuhi standar lab internasional

Perseroan beserta Perusahaan Anak menjamin kualitas produk nickel ore yang ditambang dan produk Nickel Pig Iron yang diproduksi agar memenuhi standar lab ujian internasional. Produk nikel yang dihasilkan Perseroan telah diuji oleh lab internal Perseroan and lab eksternal yang terverifikasi, yaitu lab Intertek, CCIC, Cotecna dan Sucofindo. Hasil dari masing-masing lab tersebut dapat ditemukan pada bab IX tentang kegiatan usaha Perseroan.

xiii

PT. IFISHDECO

b. Memiliki Kontrol Penuh Terhadap Lahan yang Digali Perseroanc. Perseroan Memiliki Tanah yang Homogen sehingga Menghemat Waktu dan Biaya dalam Proses

Penggaliand. Memiliki Akses Hauling dan JETTY sendiri

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menambah Luas Lahan dan Cadangan Nikelb. Meningkatkan Kapasitas Produksi dengan Menambah 2 Line Mesin RKEF (Rotary Kiln Electric

Furnace)

Keterangan lebih lanjut mengenai Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing- masing risiko terhadap kinerja usaha, kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Utama Perseroan adalah:

Risiko Fluktuasi Harga Bijih Nikel

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:

1. Risiko Ketersediaan Deposit Bijih Nikel2. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah3. Risiko Gangguan Operasional pada Fasilitas Produksi4. Risiko Kenaikan Harga dan Pasokan Bahan Bakar Solar5. Risiko Iklim dan Cuaca6. Risiko Keselamatan Kerja7. Risiko Lingkungan Dan Hubungan Masyarakat8. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumen9. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Mencetak Pertumbuhan Secara Efektif10. Risiko Permodalan11. Risiko Perseroan Tidak Memiliki Asuransi Untuk Menutup Semua Kerugian Material12. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

B. Risiko Umum:

1. Risiko Likuiditas2. Risiko Terhadap Kewajiban dari Tuntutan Hukum Pihak Ketiga3. Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah

xiv

PT. IFISHDECO

C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan:

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini.2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan.3. Pembagian Dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. PROSPEK USAHA

Dalam jangka panjang, prospek industri pertambangan dan produksi nikel diperkirakan masih cukup positif dikarenakan tingginya kebutuhan nikel terutama di industri manufaktur dan konstruksi. Dengan tujuan meningkatkan ketahanan terhadap karat (korosi), nikel digunakan sebagai salah satu unsur campuran dalam bahan dasar pembuatan stainless steel. Hampir 65% nikel dunia digunakan untuk pembuatan stainless steel. Menurut data yang diperoleh Fitch Solutions, industri konstruksi di Cina diperkirakan meningkat sebesar 5,9% dan 6,1%, masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 yang didorong oleh proyek konstruksi jalur kereta api. Negara Cina merupakan market nikel terbesar bagi Perseroan sehingga peningkatan industri konstruksi di Cina akan memberikan prospek yang baik bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Permintaan nikel juga berpotensi melonjak seiring dengan berkembangnya teknologi baterai dimana nikel banyak dibutuhkan untuk kebutuhan campuran dengan jenis logam kobalt sebagai bahan paduan untuk baterai.

Penjualan Kendaraan Listrik Dunia, % dari seluruh penjualan kendaraan

Sumber: EV-volumes.com; McKinsey analy

Berdasarkan penelitian McKinsey pada Mei 2018, industri kendaraan listrik yang berkembang pesat dapat dilihat dari penjualan kendaraan listrik dunia yang terus meningkat dari tahun 2010 – 2017. Penjualan kendaraan listrik dunia mencetak sekitar 0.1% dari seluruh penjualan kendaraan dunia pada tahun 2011. Angka tersebut terus bergerak naik dan mencapai angka 1.3% pada tahun 2017. 1 Hal tersebut dapat memberikan indikasi adanya peningkatan permintaan nikel untuk komponen baterai Nickel Metal Hydride yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan listrik. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga nikel dalam jangka panjang.

xv

PT. IFISHDECO

Penjualan Kendaraan Listrik (dalam ribuan unit)

Sumber: electrive.com

Berdasarkan penelitian Electrive pada Desember 2018, penjualan kendaraan listrik di negara-negara seperti negara Cina, Norwegia , Jerman dan Prancis mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Negara Cina menempati posisi pertama dalam penjualan kendaraan listrik dunia mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam pasar kendaraan listrik. Penjualan kendaraan listrik di Cina mencapai 1.275.000 unit di tahun 2018 meningkat sekitar 64% dibandingkan penjualan di tahun 2017.

2 Hal ini memberikan prospek yang baik bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat Negara Cina merupakan market nikel terbesar bagi Perseroan.

Sebagai negara dengan sumber daya kelas dunia, Indonesia termasuk 3 negara terbesar dalam pengekspor nikel dunia. Data neraca sumber daya mineral tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan memuat hasil kegiatan eksplorasi PSDMBP dan perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan mineral di Indonesia mencatat potensi bijih laterit nikel dengan total sumber daya (tereka, tertunjuk dan terukur) sebesar 9 milyar ton dan total cadangan (terkira, terbukti) sebesar 3,6 milyar ton. Menurut Badan Geologi, kegiatan-kegiatan eksplorasi selanjutnya akan meningkatkan jumlah dan status sumber daya serta menemukan daerah-daerah prospek baru untuk menambah jumlah sumber daya dan cadangan nikel. Hal ini memberikan peluang berkembangnya industri baterei listrik di Indonesia dengan didukung oleh ketersediaan bahan baku berupa nikel dan kobalt. Perseroan juga berupaya untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki prospek baru terhadap cadangan nikel. 3

Sumber: Berita Pusat Sumber Daya Geologi

Perseroan juga berupaya untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki prospek baru terhadap cadangan nikel. Perseroan sendiri masih memiliki Persedian nikel yang mencukupi pada wilayah konsesi Perseroan. Menurut laporan JORC per Agustus 2018, total cadangan nikel Perseroan adalah 27.989.500 metric ton. Berikut adalah data cadangan nikel Perseroan di wilayah konsesi Konawe Selatan per Agustus 2018:

xvi

PT. IFISHDECO

Sumber:1 (Sumber : McKinsey analysis, 2018)2 (Sumber : Electrive, 2018)3 (Sumber : Berita Pusat Sumber Daya Geologi, 2018)

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih sesudah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan membagikan dividen sebesar Rp4.500.000.000 pada tahun 2018 dan sebesar Rp1.500.000.000 pada tahun 2019. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Victoria sehubungan dengan pembagian dividen sebagaimana disebutkan di atasberdasarkan Surat No.618/CBG-VIC/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Pembagian dividen sebagaimana tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

xvii

PT. IFISHDECO

11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan pernah terlibat perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan pernah terlibat suatu perkara perdata dimana Perseroan digugat oleh individu bernama Hardin Silondae sehubungan dengan sengketa penggunaan lahan milik Penggugat oleh Perseroan untuk kegiatan pertambangan. Latar belakang dari sengketa tersebut adalah adanya gugatan yang diajukan oleh Hardin Silondae (Penggugat) yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas 45 Ha yang terletak di desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang pada intinya menyatakan bahwa Perseroan telah secara hukum (i) memasuki lahan Penggugat, (ii) melakukan kegiatan penambangan di lahan Penggugat, dan (iii) mengambil ore sebanyak + 200.000 MT di lahan seluas + 4 Ha milik Penggugat. Ringkasan putusan adalah mengabulkan gugatan Hardin Silondae untuk sebagian, dimana salah satunya, Perseroan dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp4.000.000.000. Perkara perdata ini sudah diputuskan hingga tingkat kasasi melalui Putusan No.1529 K/PDT/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018 yang mana putusan tersebut menolak permohonan kasasi Perseroan dan mengubah jumlah total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Perseroan menjadi sebesar Rp1.000.000.000 kepada Penggugat.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan belum memenuhi pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

Nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp1.000.000.000 tidak material apabila dibandingkan dengan nilai total asset Perseroan, oleh karenanya tidak secara material mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Selain dari perkara perdata tersebut di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan dan Perusahaan Anak maupun ditempat lainnya.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menerima somasi dari pihak manapun.

12. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tangal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (b) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

xviii

PT. IFISHDECO

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rupiah)

Keterangan31 Mei 31 Desember2019 2018 2017 2016

Total Aset 576.150.442.588 655.726.399.252 495.575.167.213 370.923.980.342Total Liabilitas 316.558.292.218 390.593.242.928 256.961.390.281 128.105.444.214Total Ekuitas 259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932 242.818.536.128

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian(dalam Rupiah)

Keterangan31 Mei 31 Desember

2019 2018*) 2018 2017 2016Pendapatan 376.878.446.203 319.045.740.288 506.108.873.080 324.716.227.449 298.452.432.819Beban pokok

pendapatan 259.700.900.740 144.449.923.612 249.113.521.717 173.595.490.699 155.444.139.954Laba kotor 117.177.545.463 174.595.816.676 256.995.351.363 151.120.736.750 143.008.292.865Beban penjualan (77.041.820.027) (73.281.658.351) (140.569.971.300) (91.747.801.892) (73.128.504.942)Beban umum dan

administrasi (21.635.652.640) (16.699.125.522) (39.531.991.456) (36.114.741.960) (39.077.424.634)Laba usaha 18.500.072.796 84.615.032.803 76.893.388.607 23.258.192.898 30.802.363.289Pendapatan bunga 1.220.381.677 479.426.299 1.269.679.971 973.698.654 406.694.714

Beban bunga (4.732.982.625) (3.386.396.988) (8.097.183.832) (4.310.644.316) (3.145.843.231)Beban administrasi bank (1.580.825.909) (390.871.316) (1.192.674.581) (1.264.650.383) (204.580.454)Laba (rugi) selisih kurs 4.369.340.990 1.413.047.463 238.908.600 (73.495.180) 1.194.914.350Rugi pelepasan aset tetap (423.153.125) - (6.216.404.524) (55.610.516) (279.474.945)Cadangan kerugian

penurunan nilai persediaan 25.723.026.531 - (25.723.026.533) - -Penjualan scrap 350.850.000 - 1.050.000.000 - -Pendapatan (beban) lain-lain (74.620.420) (16.665.020) (409.225.441) (44.763.681) 169.234.129Laba sebelum pajak

penghasilan 43.352.089.915 82.713.573.241 37.813.462.267 18.482.727.476 28.943.307.852Manfaat (beban) pajak

penghasilanPajak kini (20.916.628.995) (23.614.089.755) (27.337.853.154) (10.152.380.500) (8.056.399.000)Pajak tangguhan (6.256.680.233) 2.935.696.444 21.643.815.714 314.097.674 182.045.766Laba periode berjalan 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618Penghasilan komprehensif

lain periode berjalanPengukuran kembali atas

liabilitas imbalan pasca kerja 42.321.756 (611.136.353) (1.466.727.247) (1.132.271.795) (264.041.334)

Pajak penghasilan terkait (10.580.439) 152.784.088 366.681.812 283.067.949 66.010.334Penghasilan komprehensif

periode berjalan 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618Laba (rugi) periode berjalan

yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 31.560.540.042 70.842.269.265 39.425.487.427 13.465.099.808 22.787.300.322Kepentingan non-

pengendali (15.381.759.355) (8.807.089.335) (7.306.062.599) (4.820.655.158) (1.718.345.704)Jumlah 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618Jumlah penghasilan (rugi)

komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:


pengendali (15.355.564.867) (8.805.422.278) (7.302.061.662) (4.827.420.375) (1.720.199.582)Jumlah 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618Laba neto per saham dasar 19 42 23 8 13

*) tidak diaudit

xix

PT. IFISHDECO

Rasio Keuangan(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Mei2019

31 Desember2018 2017 2016

Rasio Pertumbuhan (%)Pendapatan 18,13% 55,86% 8,80% 89,39%Beban pokok pendapatan 79,79% 43,54% 11,68% 134,32%Laba kotor -32,89% 70,06% 5,67% 56,73%Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan -47,59% 104,59% -36,14% 14,28%Laba periode/tahun berjalan -73,92% 271,56% -58,97% -16,81%Laba komprehensif tahun berajalan -73,67% 297,93% -62,65% -17,60%Jumlah asset -12,14% 32,32% 33,61% -18,81%Jumlah liabilitas -18,95% 52% 100,59% -51,26%Jumlah ekuitas -2,09% 11,11% -1,73% 25,13%

Rasio Usaha (%)Laba kotor/Pendapatan 31,09% 50,78% 46,54% 47,92%Laba periode/tahun berjalan/Pendapatan 4,29% 6,35% 2,66% 7,06%Laba periode/tahun berjalan/Jumlah ekuitas 6,23% 12,11% 3,62% 8,68%Laba periode/tahun berjalan/Jumlah aset 2,81% 4,90% 1,74% 5,68%

Rasio Keuangan (x)Jumlah aset/Jumlah liabilitas 1,82 1,68 1,93 2,90 Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas 1,22 1,47 1,08 0,53 Jumlah liabilitas/Jumlah asset 0,55 0,60 0,52 0,35 Net interest bearing debt/Jumlah ekuitas 0,63 0,78 0,35 0,12 Laba periode/tahun berjalan/Pinjaman bank jangka pendek 0,19 0,24 0,16 1,71 Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar 0,64 0,68 0,68 0,65

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

PT. IFISHDECO

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp440 (empat ratus empat puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp187.000.000.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah).”

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.

PT. IFISHDECOPT Ifishdeco Tbk

Kegiatan Usaha Utama:Bergerak di Bidang Pertambangan Bijih Nikel


Jakarta Pusat 10220, Indonesia. Website: www.ifishdeco.com

Telp.: (021) - 5706910/ 5706950 Faks.: (021) – 5704991


Kantor Cabang:Jalan Malaka Ruko Spazia Blok I Nomor 6Kawasan Citraland, Anduonohu, KendariEmail: [email protected]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BIJIH MENTAH NIKEL.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

2

PT. IFISHDECO

Berdasarkan Akta No.197 tanggal 21 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No.AHU-005538.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- per saham

%Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 6.800.000.000 680.000.000.000,-Modal Ditempatkan dan Disetor

PT Fajar Mining Resources 867.000.000 86.700.000.000,- 51,00PT Wahana Trilintas Mining 833.000.000 83.300.000.000,- 49,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.700.000.000 170.000.000.000,- 100,00Jumlah Saham Portepel 5.100.000.000 510.000.000.000,-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

KETERANGAN

Nilai Nominal Rp100,- per sahamSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

Jumlah Lembar Saham

Jumlah NominalSaham (Rp) % Jumlah

Lembar SahamJumlah Nominal

Saham (Rp) %

Modal Dasar 6.800.000.000 680.000.000.000,- 6.800.000.000 680.000.000.000,- Modal Disetor

PT Fajar Mining Resources 867.000.000 86.700.000.000,- 51,00 867.000.000 86.700.000.000,- 40,80PT Wahana Trilintas Mining 833.000.000 83.300.000.000,- 49,00 833.000.000 83.300.000.000,- 39,20Masyarakat - - - 425.000.000 42.500.000.000,- 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.700.000.000 170.000.000.000,- 100,00 2.125.000.000 212.500.000.000,- 100,00Jumlah Saham Portepel 5.100.000.000 510.000.000.000,- 4.675.000.000 467.500.000.000,-

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak sebesar 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Fajar Mining Resources sebanyak 867.000.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta) saham;2. PT Wahana Trilintas sebanyak 833.000.000 (delapan ratus tiga puluh tiga juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.125.000.000 (dua miliar seratus dua puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

3

PT. IFISHDECO

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Fajar Mining Resources memperoleh sebanyak 714.000.000 (tujuh ratus empat belas juta) saham dan PT Wahana Trilintas Mining memperoleh sebanyak 686.000.000 (enam ratus delapan puluh enam juta) saham, masing-masing di harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya yang berasal dari saham portepel Perseroan secara kapitalisasi laba ditahan, berdasarkan Akta Pernyataan No.54 tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta.

Mengingat perolehan saham Perseroan oleh PT Fajar Mining Resources dan Wahana Trilintas Mining tersebut dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, maka berdasarkan Surat Pernyataan PT Fajar Mining Resources dengan Nomor Surat 010/FMR-OJK/SP.Sh/IV/2019 dan Surat Pernyataan PT Wahana Trilintas Mining dengan Nomor Surat 001/SKP/WTM/IV/19, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, PT Fajar Mining Resources dan PT Wahana Trilintas Mining tidak akan mengalihkan seluruh sahamnya di Perseroan.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAMBAT-LAMBATNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

Persetujuan dan Persyaratan Instansi Berwenang untuk Penawaran Umum

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan persyaratan khusus dari instansi yang berwenang, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk melakukan Penawaran Umum.

4

PT. IFISHDECO

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan:

1. Sekitar 83.78% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT BSI. PT BSI akan menggunakan dana tersebut untuk down payment pembelian 2 line mesin RKEF.

RKEF yang akan dibeli oleh Perusahaan Anak adalah RKEF 36 MW atau 36.000 KVA, dimana mesin RKEF tersebut akan digunakan sebagai mesin pengolahan dan pemurnian bijih nikel untuk menghasilkan produk feronikel (FeNi). Kapasitas produksi mesin RKEF ini adalah 60,000 Ton FeNi/tahun atau sebesar 120.000 Ton FeNi/tahun untuk 2 (dua) Mesin RKEF.

Adapun, untuk pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak sehubungan dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini akan dikenakan bunga sebesar 10.75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan masa tenggang (grace period) selama 2 tahun. Dalam hal Perusahaan Anak telah mengembalikan pinjaman yang berasal dari dana IPO kepada Perseroan, selanjutnya Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mengakuisisi lahan tambang dari perusahaan lain yang memiliki SIUP. Hal ini bertujuan untuk menjaga pasokan bijih nikel (nickel ore) sehingga dapat mendukung proses produksi NPI dan RKEF di Perusahaan Anak kedepannya.

2. Sekitar 16.22% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti penyewaan alat berat untuk kegiatan penambangan.

Sumber dana untuk membiayai sisa dana yang tidak berasal dari hasil Penawaran Umum berasal dari kas internal Perseroan. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 yaitu dengan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan

b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No.IX.E.I dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

5

PT. IFISHDECO

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,76% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

a) Biaya jasa penjamin pelaksana emisi efek sekitar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) yang terdiri dari● Biaya jasa penyelenggaraan (manajemen fee) sekitar 0,55% (nol koma lima lima persen);● Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,1% (nol koma satu persen); dan● Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,1% (nol koma satu persen).

b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,81% (satu koma delapan satu persen) yang terdiri dari biaya jasa:● Akuntan Publik sekitar 0,72% (nol koma tujuh dua persen);● Konsultan Hukum sekitar 0,38% (nol koma tiga delapan persen);● Penilai sekitar 0,66% (nol koma enam enam persen); dan● Notaris sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen).

c) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen).

d) Biaya Lain-lain sekitar 0,16% (nol koma satu enam persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI, penyelenggaraan Due Diligence Meeting, iklan surat kabar, percetakan Prospektus dan formulir dan pelaksanaan penawaran umum.

6

PT. IFISHDECO

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan perusahaan anak tanggal 31 Mei 2019 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal lain, per tanggal 31 Mei 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp 316.558.292.218 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)URAIAN 31 MEI 2019

LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKPinjaman bank, jangka pendek 83.403.895.329 Utang usaha - pihak ketiga 39.141.137.119 Utang lain-lain Pihak berelasi 10.767.399.381 Pihak ketiga 50.644.381.683 Beban yang masih harus dibayar Pihak berelasi 9.465.664.020 Pihak ketiga 16.006.045.164 Utang kepada pihak berelasi, bagian jangka pendek 13.052.333.780Utang pajak 26.330.497.929 Bagian utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yangjatuh tempo dalam setahunBank Bank 2.115.000.000 Pembelian aset tetap 1.897.827.430 Sewa pembiayaan 1.360.861.005 Utang dividen 20.251.527.958JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 274.436.570.798

LIABILITAS JANGKAPANJANGUtang kepada pihak Berelasi, bagian jangka panjang 28.057.466.695 Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Pembelian aset tetap 1.101.406.909 Sewa pembiayaan 3.479.464.845 Liabilitas manfaat karyawan 9.483.382.971 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 42.121.721.420 JUMLAH LIABILITAS 316.558.292.218

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Mei 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp274.436.570.798, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pinjaman bank, jangka pendek

URAIAN 31 MEI 2019PT Ifishdeco Tbk PT Bank Victoria International Tbk 29.186.962.653 PT BSI PT Bank Victoria International Tbk 54.216.932.676 Jumlah 83.403.895.329

7

PT. IFISHDECO

Perseroan

Berdasarkan perjanjian notaris Suwarni Sukiman, S.H., No 189 tanggal 29 September 2017, yang diperpanjang melalui Perjanjian Bank Victoria no. 795/SPK/CBG-VIC/XII/2018, Perseroan menerima fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batasan maksimum sebesar Rp10.000.000.000 dan Demand Loan (DL) dengan batasan maksimum sebesar Rp20.000.000.000.

Jangka waktu pinjaman PRK dan DL adalah selama 12 bulan terhitung sejak 29 September 2018 dan dikenakan bunga sebesar 13% per tahun, akan ditinjau setiap bulan.

Seluruh fasilitas kredit dijamin dengan:a. Tanah, bangunan (smelter), mesin dan peralatan yang terdiri dari 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. 04, 05, 07, 08 dan 09 total seluas 69,71 Ha yang terletak di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama PT BSI, Perusahaan Anak.

b. Tanah terdiri dari 4 sertifikat Hak Pakai No. 01/Lalonggasu, 01/Asingi, 19/Ngapaaha, 5040/Roraya, dan 3 sertifikat Hak Guna Usaha No. 46/Lalonggasu, 47/Lalonggasu, 48/Lalonggasu seluas 1990,46 Ha yang terletak di Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama PT BSI, Perusahaan Anak.

c. Kepemilikan saham Perseroan atas nama PT Fajar Mining Resources dan PT Wahana Trilintas Mining.

Selain dividen, tidak ada pembatasan dari bank dalam pengalihan dana dari perusahaan anak ke Perseroan.

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Manajemen mendapat draf offering letter untuk perpanjangan pinjaman dari PT Bank Victoria International Tbk. Per tanggal 17 Oktober 2019, proses perpanjangan tersebut masih belum selesai.

PT BSI

Berdasarkan perjanjian notaris Suwarni Sukiman, S.H., No 64 tanggal 18 Juni 2015, yang diperpanjang melalui Surat Perpanjangan Fasilitas No.780/SPK/CBG-VIC/XII/18 tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan Anak menerima fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batasan maksimum sebesar Rp2.500.000.000, Demand Loan (DL) dengan batasan maksimum sebesar Rp25.000.000.000, Line LC dengan batasan maksimum sebesar USD5.000.000, dan Line LC One Time Only dengan batasan sebesar USD1.650.000.

Jangka waktu pinjaman PRK dan DL adalah selama 12 bulan terhitung sejak 23 Juni 2018, dan jangka waktu pinjaman Line LC dan Line LC One Time Only sampai 23 Juni 2019 dan 16 April 2019 dan dikenakan bunga sebesar 12,5-13% per tahun, akan ditinjau setiap bulan.



b. Ruang kantor atas nama Perseroan seluas 486 m2 terletak di Agung Podomoro Land Tower Lantai 36, No. T6 dan T7, Podomoro City, Jln. Let Jend S Parman Kav 28, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11470 atas nama Perseroan.

c. Personal Guarantee atas nama Oei Harry Fong Jaya (Manajemen kunci).d. Cash collateral sebesar 50% dari plafon Line LC one time only/insidentil atau sebesar USD 825.000.e. Corporate Guarantee atas nama Perseroan.f. Piutang usaha senilai USD 1.650.000.

Per 31 Mei 2019 nilai pembayaran pinjaman bank jangka pendek untuk fasilitas pinjaman Demand Loan adalah sebesar Rp500.000.000, sedangkan pada tahun 2018, adalah sebesar Rp12.278.796.928, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp nihil.

8

PT. IFISHDECO

Pada tanggal 11 Juli 2019, berdasarkan Surat Perpanjangan Fasilitas No.514/SPK/CBG-VIC/VII/19, perseroan anak telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman PRK dan DL selama 12 bulan terhitung sejak 23 Juni 2019, dan jangka waktu pinjaman Line LC hingga 23 Juni 2020 dan dikenakan bunga sebesar 12,5-13% per tahun, akan ditinjau setiap bulan.

2. Utang usaha

URAIAN 31 MEI 2019Pemasok dalam negeri 39.141.137.119Jumlah 39.141.137.119

UMUR UTANG USAHA 31 MEI 20191-30 hari 26.629.104.810 31-60 hari 1.341.563.093 61-90 hari 2.837.061.687 Lebih dari 90 Hari 8.333.407.529 Jumlah 39.141.137.119

3. Utang lain-lain

URAIAN 31 MEI 2019Pihak berelasi Fajar Xinhai Resources 10.150.000.000 Mallerstein Pte Ltd 617.399.381 Pihak ketiga Pinjaman dana Terra Pacific Co. Ltd 42.851.000.000 Karyawan 543.112.108 Pembangunan kantor dan asrama 2.891.726.200 Konsultan 1.444.835.000 Operasional 2.430.588.448 Lain-lain 483.119.927 Jumlah 61.411.781.064

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 021/IFIS-FXI/SHP/IFISH/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, yang diamandemen terakhir melalui Perjanjian Pinjaman No. 031/IFIS-FXI/Add/XII/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, Perseroan menerima pinjaman dana modal kerja dari Fajar Xinhai Resources sebesar Rp11.500.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 2% per tahun dengan masa tenggang selama 1 tahun. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 20 Desember 2019.

PT Bintang Smelter Indonesia, perusahaan anak memperoleh pinjaman dana dari Terra Pacific Co. Ltd, di mana perjanjian ini telah beberapa kali dirubah, terakhir melalui Adendum Perjanjian Pinjaman No. APP/BSI/I/2019. Pinjaman dana yang diberikan adalah sebesar Rp5.450.000.000 dan USD2.600.000 yang tidak dikenakan bunga. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 2 Januari 2020.

Pada tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan perubahan Perjanjian Pinjaman No.APPS/BSI/VI/2019, Perusahaan anak menerima pinjaman dana modal kerja dari Terra Pacific Co. Ltd sebesar USD2.600.000 dan Rp5.450.000.000 yang dikenakan bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 8,00% per tahun. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 14 Juni 2024.

9

PT. IFISHDECO

4. Beban yang masih harus dibayar

URAIAN 31 MEI 2019Pihak berelasi Mallerstein Pte Ltd Demurage 9.465.664.020 Pihak ketiga Demurage Perijinan & retribusi 6.865.749.570 Jasa pengangkutan 3.928.120.750 Biaya penawaran umum 4.053.046.057 Bunga pinjaman 1.006.103.083 Lain-lain 153.025.704 Jumlah 25.471.709.184

5. Utang kepada pihak berelasi, jangka pendek

URAIAN 31 MEI 2019Atelier Partners Inc. 13.052.333.780Jumlah 13.052.333.780

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. PPPS/BSI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang diamandemen terakhir melalui Perjanjian Pinjaman No. APPS/BSI/XII/2018 pada tanggal 14 Desember 2018, Perseroan menerima pinjaman dana modal kerja dari Atelier Partners Inc sebesar Rp1.418.000.000, USD803.806 dan RMB34.335 yang tidak dikenakan bunga. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 14 Desember 2019.

Pada tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan perubahan Perjanjian Pinjaman No.APPS/BSI/VI/2019, Perusahaan anak menerima pinjaman dana modal kerja dari Atelier Partners Inc., sebesar USD803.806, Rp1.418.000.000 dan CNY34.335. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun yang berlaku sejak 14 Juni 2019. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 14 Juni 2024.

6. Utang pajak

URAIAN 31 MEI 2019Pajak Penghasilan pasal 29 21.276.126.936 Pajak Penghasilan pasal 23 455.776.202 Pajak Penghasilan pasal 25 3.843.950.570 Pajak Penghasilan pasal 21 505.043.208 Pajak Penghasilan pasal 15 19.941.722 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 66.472.525 Pajak Penghasilan pasal 22 155.634.027 Pajak Penghasilan pasal 26 7.552.739Jumlah 26.330.497.929

7. Utang dividen

URAIAN 31 MEI 2019PT Fajar Mining Resources 10.328.279.259PT Wahana Trilintas Mining 9.923.248.699Jumlah 20.251.527.958

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan pada tanggal 12 Maret 2019, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp21.751.527.958. Perseroan telah melakukan pembayaran dividen sebesar Rp1.500.000.000 dan nilai yang tersisa dicatat sebagai utang dividen.

10

PT. IFISHDECO

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Utang kepada pihak berelasi, jangka panjang

URAIAN 31 MEI 2019Ryan Fong Jaya 15.104.250.000 PT Fajar Mining Resources 12.227.920.305 PT Wahana Trilintas Mining 725.296.390 Jumlah 28.057.466.695

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 01/RFJ/BSI/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, PT BSI, Perusahaan Anak, menerima pinjaman dana jangka panjang dari Ryan Fong Jaya sebesar USD1.050.000 untuk modal kerja yang dikenakan bunga sebesar 1% per bulan dengan masa tenggang selama 2 tahun. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 10 Juni 2021.

Saldo utang Perseroan kepada PT Wahana Trilintas Mining merupakan utang pinjaman dana untuk modal kerja yang dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

Saldo utang PT BSI, Perusahaan Anak kepada PT Fajar Mining Resources, PT Pangan Lestari dan PT Trilintas Okitse Indonesia merupakan utang pinjaman dana untuk modal kerja tanpa dikenakan bunga serta tidak ditentukan jatuh temponya.

Pada tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan perubahan Perjanjian Pinjaman No.046/IFIS-FMR/Add/VI/2019, Pinjaman kepada PT Fajar Mining Resources diperpanjang hingga tanggal 14 Juni 2024 dan dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

Pada tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan perubahan Perjanjian Pinjaman No.005/IFIS-WTM/add/2019, Pinjaman kepada PT Wahana Trilintas Mining diperpanjang hingga tanggal 25 Januari 2024 dan dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

2. Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

URAIAN 31 MEI 2019PT BSI PT Bank Victoria International, Tbk 2.115.000.000 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2.115.000.000 Bagian jangka panjang -

Berdasarkan Perjanjian notaris Suwarni Sukiman, S.H., No 64 tanggal 18 Juni 2015, yang diperpanjang melalui Surat Perpanjangan Fasilitas No.780/SPK/CBG-VIC/XII/18 tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan Anak menerima fasilitas Pinjaman Time Loan (TL) dengan batasan maksimum sebesar Rp10.000.000.000.

Jangka waktu pinjaman TL selama 24 bulan terhitung sejak 1 November 2017 dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun, akan ditinjau setiap bulan.



b. Ruang kantor atas nama Perseroan seluas 486 m2 terletak di Agung Podomoro Land Tower Lantai 36, No. T6 dan T7, Podomoro City, Jln. Let Jend S Parman Kav 28, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11470 atas nama PT Ifishdeco.

c. Personal Guarantee atas nama Oei Harry Fong Jaya (Manajemen kunci).d. Cash collateral sebesar 50% dari plafon Line LC one time only/insidentil atau sebesar USD 825.000.e. Corporate Guarantee atas nama Perseroan.f. Piutang usaha senilai USD 1.650.000.

11

PT. IFISHDECO

Per 31 Mei 2019 nilai pembayaran pinjaman bank untuk fasilitas pinjaman jangka panjang Time Loan adalah masing-masing sebesar Rp2.075.000.000.

3. Utang pembelian aset tetap

URAIAN 31 MEI 2019PT Astra Sedaya Finance 1.262.274.000 PT Mandiri Tunas Finance 823.126.000 PT Dynatech International 750.000.000PT BCA Finance 353.385.000 PT Dipo Star Finance 83.578.800 PT Bank Jasa Jakarta 75.553.200 Dikurangi bunga pembelian aset tetap di masa mendatang (348.682.661)Nilai kini utang pembelian aset tetap 2.999.234.339 Bagian jangka pendek 1.897.827.430 Bagian jangka Panjang 1.101.406.909

Pada tahun 2019, utang pembelian aset tetap merupakan utang atas pembelian mesin dan kendaraan untuk operasional di Jakarta dan Kendari.

Jangka waktu atas utang pembelian aset tetap adalah hingga tahun 2021. Suku bunga atas utang pembelian aset tetap berkisar antara 7%-20%.

4. Utang sewa pembiayaan

URAIAN 31 MEI 2019PT Batavia Prosperindo Finance Dalam satu tahun 1.822.368.000 Antara satu dan lima tahun 3.707.752.000 Dikurangi bunga pembelian aset tetap di masa mendatang (689.794.150)Nilai kini utang pembelian aset tetap 4.840.325.850 Bagian jangka pendek 1.360.861.005 Bagian jangka panjang 3.479.464.845

Aset sewa tahun 2019 berupa alat berat dipakai sebagai jaminan untuk sewa pembiayaan yang bersangkutan.

Nilai awal sewa pembiayaan untuk alat berat adalah sebesar Rp4.142.500.000 dan kendaraan sebesar Rp175.000.000.

Suku bunga untuk sewa pembiayaan adalah sebesar 17% dengan masa sewa pembiayaan kisaran 4 tahun, dimulai dari tahun 2018 hingga 2021.

5. Liabilitas manfaat karyawan

Perseroan dan Perusahaan Anak memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan metode Projected Unit Credit.

Per 31 Mei 2019, nilai kini liabilitas manfaat karyawan dihitung oleh aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

URAIAN 31 MEI 2019Usia pensiun normal 55 tahun/years Tingkat diskonto per tahun 7,95%Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun 5,00%Tingkat kematian TMI 3 - 2011 Nilai kini utang pembelian aset tetapTingkat cacat 10% dari TMI 3 - 2011

12

PT. IFISHDECO

Rincian beban imbalan kerja karyawan sebagai berikut:

URAIAN 31 MEI 2019Biaya jasa kini 668.363.675 Biaya jasa lalu atas kuartilmen (161.171.777)Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu 39.493.766Biaya bunga 260.350.477 Jumlah 807.036.141

Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

URAIAN 31 MEI 2019Saldo awal 8.718.668.586 Beban imbalan kerja 807.036.141 Pengukuran kembali: Penyesuaian pengalaman atas kewajiban (77.068.494) Perubahan asumsi keuangan 34.746.738 Jumlah 9.483.382.971

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan adalah sebagai berikut:

URAIANPERUBAHAN 31 MEI

ASUMSI 2019Tingkat diskonto Kenaikan 1% 9.206.181.749 Penurunan 1% 9.791.243.446 Perubahan gaji di masa depan Kenaikan 1% 9.791.786.371 Penurunan 1% 9.201.114.453

C. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

1. PERJANJIAN PENJUALAN

Perseroan mempunyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada semua pelanggannya. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak penjualan semestinya. Harga jual yang disepakati oleh Perseroan dan pelanggan, disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti perbedaan ongkos angkut dan perbedaan kadar nikel saat tiba di lokasi penyerahan barang. Penyerahan bijih nikel akan dilakukan secara berkala kisaran satu hingga dua bulan per kontrak.

2. PERJANJIAN KONTRAKTOR TAMBANG

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Mining Contractor no.004/PK/IF-RA/IX/2016, yang diperpanjang melalui Adendum No.06/Add/IF-RA/IX/2018 tanggal 27 September 2018, PT Rava Athaya sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan, penambangan pengangkutan bijih nikel dari lokasi penambangan yang dimiliki oleh Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 28 September 2021.

3. REKLAMASI TAMBANG DAN PENUTUPAN TAMBANG

Berdasarkan Permen ESDM No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bagian keempat paragraf dua, pasal 22 ayat 1b menjelaskan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menempatkan jaminan Reklamasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Perseroan telah menempatkan jaminan atas reklamasi pada Bank milik Pemerintah yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

13

PT. IFISHDECO

4. PERJANJIAN INVESTASI UNTUK KERJASAMA PEMBANGUNAN PABRIK

Berdasarkan perjanjian investasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Huanghe Holdings Pte., Ltd. pada tanggal 17 September 2019, kedua belah pihak telah sepakat untuk kerjasama mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan lini produksi pengolahan bijih nikel dengan metode RKEF (36.000 KVA) milik perusahaan anak. Bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Perseroan akan melakukan akuisisi seluruh modal saham (25%) yg dimiliki oleh Atelier Partners pada perusahaan anak.

b. Perseroan memiliki presentase kepemilikan modal sebesar 40% dan Huanghe Holdings PTE. LTD, memiliki presentase kepemilikan modal sebesar 60% dari seluruh modal yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh BSI.

c. Investasi Perseroan dibagi menjadi 2 tahap penyetoran yaitu tahap pertama sebesar USD10.000.000, maksimal 90 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini, sedangkan tahap kedua maksimal sebesar USD26.000.000 disetorkan secara bertahap.

d. Investasi Huanghe Holdings PTE. LTD dibagi menjadi 2 tahap penyetoran yaitu tahap pertama sebesar USD15.000.000 maksimal 90 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini, sedangkan tahap kedua sebesar USD45.000.000.

e. Perseroan berhak menunjuk direktur utama, direktur keungan dan 2 anggota dewan komisaris. Sedangkan Huanghe Holdings PTE. LTD berhak menunjuk komisaris utama, wakil direktur utama, wakil direktur keuangan dan anggota dewan komisaris.

f. Perseroan hanya akan menjual bijih nikel kepada perusahaan anak setelah kuota ekspor selesai.

g. Perseroan akan menjual penjualan Bijih Nikel dengan minimal kandungan nikel 1,7% dengan harga lebih rendah USD 2/MT dari harga FOB dari harga pasar kepada perusahaan anak dan berlaku 4 tahun sejak mesin RKEF beroperasi secara komersial.

Sekiranya sampai 90 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini, Huanghe Holdings PTE. LTD tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetor investasi tahap pertama, maka Huanghe Holdings PTE. LTD diberi tambahan waktu selama 30 hari. Jika selama tambahan waktu pihak Huanghe Holdings PTE. LTD belum melaksanakan kewajibannya. Maka perjanjian investasi ini dinyatakan batal.

5. NOTA KESEPAHAMAN UNTUK KERJASAMA PEMBANGUNAN PABRIK

Berdasarkan nota kesepahaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Lanzhou Changxin Elektromechanical Manufacture Co., Ltd pada tan`ggal 19 Juli 2019, kedua belah pihak akan melakukan kerjasama untuk mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan dua lini mesin produksi pengolahan bijih nikel dengan metoda RKEF (36.000 KVA) di Desa Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan total investasi sebesar USD100.000.000.000. Jika perjanjian secara resmi dibuat dan ditanda tangani, maka akan dilakukan pengalihan 50% saham PT BSI kepada Lanzhou Changxin Elektromechanical Manufacture Co., Ltd. Setelah pembangunan pabrik selesai dan dapat beroperasi secara komersial, Perseroan menerima hasil keuntungan sebesar 40% dan Lanzhou Changxin Elektromechanical Manufacture Co., Ltd sebesar 60%.

Berdasarkan pernyataan berakhirnya nota kesepahaman yang dibuat dan ditandatangani Oleh Perseroan dan Lanzhou Changxin Elektromechanical Manufacture Co., Ltd pada tanggal 17 September 2019, kedua belah pihak telah menyatakan telah sepakat bahwa perjanjian kerja sama atas nama Lanzhou Changxin Elektromechanical Manufacture Co., Ltd dialihkan ke Huanghe Holdings Pte., Ltd.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

14

PT. IFISHDECO

SETELAH TANGGAL 31 MEI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

15

PT. IFISHDECO

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (b) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rupiah)


Total Aset Lancar 176.870.023.748 242.121.320.668 131.849.788.895 48.600.105.684Total Aset Tidak Lancar 399.280.418.840 413.605.078.584 363.725.378.318 322.323.874.658Total Aset 576.150.442.588 655.726.399.252 495.575.167.213 370.923.980.342Total Liabilitas Jangka Pendek 274.436.570.798 356.293.668.681 193.830.939.252 74.977.531.577Total Liabilitas Jangka Panjang 42.121.721.420 34.299.574.247 63.130.451.029 53.127.912.637Total Liabilitas 316.558.292.218 390.593.242.928 256.961.390.281 128.105.444.214Total Ekuitas 259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932 242.818.536.128

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)




administrasi (21.635.652.640) (16.699.125.522) (39.531.991.456) (36.114.741.960) (39.077.424.634)Laba usaha 18.500.072.796 84.615.032.803 76.893.388.607 23.258.192.898 30.802.363.289Pendapatan bunga 1.220.381.677 479.426.299 1.269.679.971 973.698.654 406.694.714Beban bunga (4.732.982.625) (3.386.396.988) (8.097.183.832) (4.310.644.316) (3.145.843.231)Beban administrasi bank (1.580.825.909) (390.871.316) (1.192.674.581) (1.264.650.383) (204.580.454)Laba (rugi) selisih kurs 4.369.340.990 1.413.047.463 238.908.600 (73.495.180) 1.194.914.350Rugi pelepasan aset tetap (423.153.125) - (6.216.404.524) (55.610.516) (279.474.945)Cadangan kerugian

penurunan nilai persediaan 25.723.026.531 - (25.723.026.533) - -

Penjualan scrap 350.850.000 - 1.050.000.000 - -Pendapatan (beban) lain-

lain (74.620.420) (16.665.020) (409.225.441) (44.763.681) 169.234.129

16

PT. IFISHDECO

(dalam Rupiah)


2019 2018*) 2018 2017 2016Laba sebelum pajak


penghasilanPajak kini (20.916.628.995) (23.614.089.755) (27.337.853.154) (10.152.380.500) (8.056.399.000)Pajak tangguhan (6.256.680.233) 2.935.696.444 21.643.815.714 314.097.674 182.045.766Laba periode berjalan 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618Penghasilan

komprehensif lain periode berjalan

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja 42.321.756 (611.136.353) (1.466.727.247) (1.132.271.795) (264.041.334)

Pajak penghasilan terkait (10.580.439) 152.784.088 366.681.812 283.067.949 66.010.334Penghasilan

komprehensif periode berjalan 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618

Laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:





pengendali (15.355.564.867) (8.805.422.278) (7.302.061.662) (4.827.420.375) (1.720.199.582)Jumlah 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618Laba neto per saham

dasar 19 42 23 8 13

*)tidak diaudit



Rasio Pertumbuhan (%)Pendapatan 18,13% 55,86% 8,80% 89,39%Beban pokok pendapatan 79,79% 43,5% 11,68% 134,32%Laba kotor -32,89% 70.06% 5,67% 56,73%Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan -47,59% 104,59% -36,14% 14,28%Laba periode/tahun berjalan -73,92% 271,56% -58,97% -16,81%Laba komprehensif tahun berajalan -73,67% 297.93% -62,65% -17,60%Jumlah asset -12,14% 32,32% 33,61% -18,81%Jumlah liabilitas -18,95% 52% 100,59% -51,26%Jumlah ekuitas -2,09% 11,11% -1,73% 25,13%


17

PT. IFISHDECO



Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

18

PT. IFISHDECO

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (b) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Akta No.41 tanggal 9 Juni 1971 dibuat di hadapan Abdul Latif, notaris di Jakarta., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Keputusan No.J.A.5/110/7 tanggal 29 Juni 1971 (“Akta Pendirian”) dan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan No.09.05.1.46.65123 tanggal 3 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2020.


i. Kegiatan usaha utama: menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel, yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel, termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel;

ii. Kegiatan usaha penunjang:menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel dan pengolahan. Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

● Pasar dan Harga Komoditi Nikel

Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh kondisi pasar bijih nikel, nickel pig iron dan ferronickel baik untuk ekspor dan pasar domestik. Saat ini Perseroan dapat melakukan ekspor dengan pasar yang besar melihat kebutuhan biji nikel dalam industri baja. Setelah masa ekspor berakhir pada Januari 2022 penjualan akan bergantung pada pasar domestik dan juga penggunaan bijih nikel untuk mendukung peleburan nikel milik Perseroan sehingga kemungkinan besar kinerja keuangan akan lebih bergantung pada hasil penjualan ekspor nickel pig iron dan ferronickel yang diproduksi oleh Perusahaan Anak milik Perseroan.

19

PT. IFISHDECO

Uraian 2016 2017 2018Penjulan Lokal (MT) 857.708 755.148 463.347Penjulan Ekspor (MT) - 161.262 885.536Harga Lokal (IDR) 347.965 328.148 347.315Harga Ekspor (IDR) - 476.962 412.365Penjulan Lokal (IDR) 298.452.432.819 247.800.370.269 140.911.888.253Penjulan Ekspor (IDR) - 76.915.857.180 365.196.984.827Jumlah Penjualan (IDR) 298.452.432.819 324.716.227.449 506.108.873.080Beban Pokok Penjualan 155.444.139.954 173.595.490.699 249.113.521.717Laba Kotor 143.008.292.865 151.120.736.750 256.995.351.363Laba Usaha 30.802.363.289 23.258.192.898 76.893.388.607Laba Bersih 21.068.954.618 8.644.444.650 31.019.379.392

● Peraturan Pemerintah

Keuangan perseroan akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui perubahan peraturan pajak dan PNBP yang berkaitan dengan operasi usaha penambangan dan juga aturan yang sifatnya merelaksasi ataupun pengetatan penjualan ekspor.

Sedangkan aturan pemerintah yang lebih umum dalam mengatur industri pertambangan dan industri hilirnya akan lebih mempengaruhi Perseroan dalam persaingan pasar.

Berikut adalah undang undang yang mengatur industri pertambangan dan industri hilirnya yang mempengaruhi Perseroan dalam persaingan pasar :

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 1 tahun 2004 yang menghentikan kegiatan ekspor dan mengharuskan pelaku industri pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. Hal tersebut mengharuskan Perseroan melakukan penjualan bijih mentah nikel kepada pasar domestik dengan pasar yang terbatas dan harga yang relatif tidak kompetitif. Perseroan juga harus merubah strategi dengan melakukan investasi pembangunan smelter.

Adapun, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, rekomendasi Direktur Jenderal yang telah diberikan atau yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan ekspor bijih mentah nikel dengan kadar <1.7% (kurang dari satu koma tujuh persen), dinyatakan akan berlaku sampai jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Perseroan akan kehilangan pendapatan penjualan dari ekspor bijih nikel yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penjualan Perseroan. Sehingga, hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2020 yaitu menurunnya laba bersih Perseroan yang diproyeksikan sebesar 224 milyar sebelum pelarangan ekspor menjadi 165 milyar setelah pelarangan ekspor tersebut atau terjadi penurunan sebesar 59 milyar (26%).

● Perubahan Dalam Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh selama Perseroan memanfaatkan pembiayaan bank.

2019 2020 2021 2022Penjualan Netto 1.213.795.278.762 1.579.583.655.999 2.743.826.917.456 3.075.093.879.175 Laba Bersih 180.687.361.149 134.273.958.626 182.686.393.085 190.187.568.208 Bunga Bank 7.601.353.324 2.676.755.728 1.338.377.864 - Persentase bunga bank dibanding

laba bersih 4,21% 1,99% 0,73% -

Perseroan berencana untuk melunasi hutang bank pada tahun 2019, dan Perusahaan anak akan dilunasi secara bertahap sehingga terjadi penurunan beban bunga dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

20

PT. IFISHDECO

Berikut adalah analisis kenaikan dan penurunan suku bunga dan pengaruhnya terhadap laba:

2019 2020 2021Suku

Bunga IDR Laba Bersih IDR IDR Laba Bersih IDR IDR Laba Bersih IDR

11% 15.122.776.839 181.760.516.636 2.264.947.154 134.397.501.198 1.132.473.577 182.768.754.79912% 16.497.574.733 181.223.938.893 2.470.851.441 134.335.729.912 1.235.425.721 182.727.573.94213% 17.872.372.628 181.687.361.149 2.676.755.728 134.273.958.626 1.338.377.864 182.686.393.08514% 19.247.170.522 181.150.783.405 2.882.660.015 134.212.187.340 1.441.330.007 182.645.212.22715% 20.621.968.416 179.614.205.662 3.088.564.301 134.150.416.054 1.544.282.151 182.604.031.370

Dengan suku bunga bank sebesar 13% maka biaya bunga yang harus dikeluarkan perseroan selama tahun 2019 sebesar 7.6 milyar atau sebesar 4% dari laba bersih perseroan. Penambahan suku bunga akan berdampak langsung terhadap laba bersih perseroan. Setiap kenaikan atau penurunan sebesar 1%, akan berdampak pada laba bersih di tahun 2019 sebesar Rp536juta, di tahun 2020 sebesar Rp61juta, dan di tahun 2021 sebesar Rp41juta.

Selain dividen, tidak ada pembatasan dari bank dalam pengalihan dana dari perusahaan anak ke Perseroan dan perseroan sedang mengajukan pencabutan pembatasan pembagian dividen tersebut kepada bank yang bersangkutan.

Per 31 Mei 2019, saldo utang bank milik Perseroan dan Perusahaan anak adalah sebesar Rp86.620.302.238.

Jenis pinjaman Kurang dari 1 tahun

Antara 1 - 3 tahun

Lebih dari 3 tahun

Pinjaman bank jangka pendek 83.403.895.329 - - Pinjaman bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2.115.000.000 - - utang pembelian aset tetap 1.897.827.430 1.101.406.909 - utang sewa pembiayaan 1.360.861.005 3.479.464.845 - Utang kepada pemegang saham 13.052.333.780 28.057.466.695 - Utang lain-lain, pihak berelasi - 10.150.000.000 - Utang lain-lain, pihak ketiga - 2.851.000.000 -

● Biaya pengembangan dan pemeliharaan

Pengembangan yang harus dilakukan Perseroan adalah melakukan akuisisi dan eksplorasi lahan tambang biji nikel dimana akuisisi dan eksplorasi membutuhkan biaya yang besar sehingga akan berpengaruh pada cash flow perusahaan dan membutuhkan perencanaan dan kegiatan eksplorasi yang baik karena pengembalian atas investasi ini bergantung pada kuantitas dan kualitas deposit biji nikel dalam lahan yang diakuisisi.

Sedangkan dalam usaha peleburan nikel pada Perusahaan Anak akan membutuhkan pengembangan dalam teknologi dan kapasitas produksi. Pengembangan teknologi akan memberikan kontribusi pada efisiensi dalam biaya bahan baku, energi dan juga stabilitas kadar nikel yang dihasilkan. Sedangkan ekspansi dalam kapasitas produksi dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pasar untuk nikel pig iron dan ferronickel dimana diperkirakan akan adanya pengalihan industri peleburan nikel akan beralih ke Indonesia setelah relaksasi ekspor biji nikel berakhir dimana industri peleburan nikel akan memiliki keuntungan dengan adanya sumber biji nikel di Indonesia.

● Fluktuasi dalam Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah melemah secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu sekitar Rp12.400,- per Dolar AS selama krisis keuangan Asia (November 2018). Selama periode antara tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berkisar dari nilai terendah Rp9.706,- per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp14.802,- per Dolar AS

21

PT. IFISHDECO

dan selama tahun 2018, Pada tanggal 31 Maret 2018, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp13.756,- per Dolar AS. Hingga saat ini, sebagian besar dari transaksi Perseroan dilakukan dalam USD dan dicatat dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan.

Selanjutnya kontribusi pendapatan ekspor dalam mata uang US Dollar tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena biaya produksi penambangan dalam Rupiah. Fluktuasi USD juga tidak berpengaruh dengan pasar ekspor untuk biji nikel dan hasil peleburan nikel.

● Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik

Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dari kreditur maupun investor berbasis ekuitas dengan sendirinya akan memberikan keleluasaan bagi Perseroan untuk ekspansi lahan tambang dan pabrik peleburan untuk jangka panjang dan dengan sendirinya akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja usaha maupun keuangan Perseroan. Saat ini Perseroan memperoleh pendanaan dari PT Bank Victoria International Tbk dengan bunga sebesar 13% -15% per tahun.

● Kondisi Persaingan dan Perubahan yang Terjadi Pada Kompetitor

Perseroan menghadapi persaingan dengan perusahaan tambang lainnya yang terus bertambah dengan terbukanya pasar untuk biji nikel namun untuk ekspor hanya sebagian kecil perusahaan tambang yang dapat memperoleh persetujuan ekspor dari pemerintah dimana keunggulan itu diperoleh Perseroan dari realisasi pembangunan smelter yang telah direncanakan dan dilakukan sebelum adanya aturan pemerintah mengenai relaksasi ekspor bagi penambang yang membangun peleburan nikel. Sampai saat ini Perseroan telah dua kali, periode tahun 2018 dan tahun 2019, mendapatkan persetujuan ekspor yang hanya diberikan selama satu tahun dan diperpanjang berdasarkan verifikasi progress penyelesaian pabrik peleburan nikel yang harus sesuai dengan komitmen yang diberikan kepada pemerintah.

Untuk persaingan produk jadi nikel pig iron maupun ferronickel saat ini terjadi diantara peleburan di dalam negeri baik diantara peleburan milik pemerintah dan juga swasta nasional dan asing, juga peleburan di luar negeri. Namun permintaan yang tinggi terhadap produk tersebut membuat peluang pasar yang besar dan dengan jaringan pemasaran yang telah dimiliki Perseroan selama menjalankan usaha tpenambangan dan penjualan biji nikel maka pemadsaran untuk produk jadi tidak menjadi permasalahan.

Untuk ke depannya dengan selesainya relaksasi ekspor biji nikel kesempatan untuk masuk ke pasar ekspor akan semakin besar dengan adanya keunggulan peleburan nikel di Indonesia yang memiliki sumber bahan baku (tambang biji nikel) sendiri seperti yang dimiliki Perseroan.

● Persoalan Dengan Konsumen

Persoalan dengan konsumen yang kerap terjadi adalah kualitas dari biji nikel maupun produk nickel pig iron atau ferronickel. Pengalaman selama ini dala usaha pertambangan persoalan tersebut tidak pernah terjadi dan permasalahan kualitas tercover dalam kontrak yang mengamankan penjualan. Selain itu jaringan konsumen yang dimiliki Perseroan telah memiliki rekam jejak yang memadai sehingga Perseroan memiliki konsumen dengan reputasi yang terjaga dalam melakukan transaksi jual beli.

● Persoalan Lingkungan Hidup dan Hubungan Masyarakat

Persoalan lingkungan hidup baik untuk usaha penambangan dan peleburan telah melalui proses AMDAL sesuai standard yang diberlakukan oleh pemerintah. Perseroan terus menjaga agar usaha Perseroan memiliki dampak lingkungan yang dapat diminimalisir dengan adanya kegiatan reklamasi dan perbaikan lingkungan disekitar pertambangan. Komitmen dalam melakukan reklamasi sendiri dijamin dengan deposito yang diserahkan ke pemerintah yang telah disisihkan oleh perusahaan dari dari profit.

Untuk peleburan sendiri teknologi yang digunakan memiliki dampak polusi yang dapat diterima dengan standard pemerintah. Lokasi pabrik sendiri yang berada di tengah area pertambangan yang jauh dari tempat tinggal masyarakat.

22

PT. IFISHDECO

Hubungan masyarakat selama ini terjalin dengan baik dengan penyediaan lapangan kerja serta kegiatan CSR baik yang dilakukan langsung dengan masayarakat setempat maupun bersama dengan institusi pemerintah di daerah lokasi tambang dan pabrik peleburan nikel.

● Persoalan dengan Peraturan Pemerintah

Perseroan melakukan investasi barang modal berupa pembangunan smelter melalui PT BSI, Perusahaan Anak, dalam rangka memenuhi peraturan pemerintah. Smelter telah beroperasi sejak September 2018.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja dengan:1. Menjalankan ekspor nikel sesuai dengan quota yang dijinkan oleh pemerintah sebagai sumber

penghasilan Perseroan.2. Mengakuisisi beberapa lahan berpotensi untuk meningkatkan cadangan bijih nikel.Untuk meningkatkan kinerja yang utama dilakukan Perseroan adalah membangun dan menyelesaikan

line pabrik peleburan nikel dengan teknologi blast furnace.3. Perseroan akan membangun 2 line pabrik peleburan nikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric

Furnace (RKEF) yang diharapkan akan beroperasi lebih efisien dimana saat ini Perseroan telah mendapatkan kesepakatan dengan PLN dalam penyediaan listrik sebagai sumber energy RKEF.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIX dari Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)




administrasi (21.635.652.640) (16.699.125.522) (39.531.991.456) (36.114.741.960) (39.077.424.634)Laba usaha 18.500.072.796 84.615.032.803 76.893.388.607 23.258.192.898 30.802.363.289Pendapatan bunga 1.220.381.677 479.426.299 1.269.679.971 973.698.654 406.694.714

Beban bunga (4.732.982.625) (3.386.396.988) (8.097.183.832) (4.310.644.316) (3.145.843.231)Beban administrasi bank (1.580.825.909) (390.871.316) (1.192.674.581) (1.264.650.383) (204.580.454)Laba (rugi) selisih kurs 4.369.340.990 1.413.047.463 238.908.600 (73.495.180) 1.194.914.350Rugi pelepasan aset tetap (423.153.125) - (6.216.404.524) (55.610.516) (279.474.945)Cadangan kerugian

penurunan nilai persediaan 25.723.026.531 - (25.723.026.533) - -

23

PT. IFISHDECO

(dalam Rupiah)


2019 2018*) 2018 2017 2016Penjualan scrap 350.850.000 - 1.050.000.000 - -Pendapatan (beban) lain-lain (74.620.420) (16.665.020) (409.225.441) (44.763.681) 169.234.129Laba sebelum pajak


penghasilanPajak kini (20.916.628.995) (23.614.089.755) (27.337.853.154) (10.152.380.500) (8.056.399.000)Pajak tangguhan (6.256.680.233) 2.935.696.444 21.643.815.714 314.097.674 182.045.766Laba periode berjalan 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618Penghasilan komprehensif

lain periode berjalanPengukuran kembali atas

liabilitas imbalan pasca kerja 42.321.756 (611.136.353) (1.466.727.247) (1.132.271.795) (264.041.334)

Pajak penghasilan terkait (10.580.439) 152.784.088 366.681.812 283.067.949 66.010.334Penghasilan komprehensif

periode berjalan 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618Laba (rugi) periode berjalan

yang dapat diatribusikan kepada:





pengendali (15.355.564.867) (8.805.422.278) (7.302.061.662) (4.827.420.375) (1.720.199.582)Jumlah 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618Laba neto per saham dasar 19 42 23 8 13

*) tidak diaudit

PENJUALAN NETO

Rincian penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Lokal - 23.891.505.460 140.911.888.253 247.919.593.253 298.452.432.819Ekspor 376.878.446.203 295.154.234.827 365.196.984.827 76.796.634.196 -Jumlah 376.878.446.203 319.045.740.288 506.108.873.080 324.716.227.449 298.452.432.819

Penjualan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Penjualan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 naik sebesar Rp57 Milyar atau sebesar 18,12% dari Rp319 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp376 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan penjualan tersebut disebabkan oleh penjualan Nickel Pig Iron oleh PT BSI, Perusahaan Anak sebesar 6.106 ton atau sebesar Rp97 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 sedangkan di periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 Perusahaan Anak belum melakukan penjualan.

24

PT. IFISHDECO

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp182 Milyar atau sebesar 56% dari Rp324 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp506 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan penjualan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan nikel sebesar 432.473 ton dari sebesar 916.410 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar 1.348.883 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pada tahun 2018, Perseroan mengalami kenaikan penjualan ekspor sebesar Rp288 Milyar disebabkan karena meningkatnya permintaan komoditas nikel di luar negeri.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp26 Milyar atau sebesar 8,80% dari Rp298 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp324 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan penjualan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan nikel sebesar 58.702 ton dari sebesar 857.708 ton untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 menjadi sebesar 916.410 ton untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Pemakaian bahan baku 4.043.404.171 - 88.185.862.861 - -Tenaga kerja langsung 16.038.812.422 5.052.053.506 36.270.536.048 11.004.919.299 8.982.122.303Beban pabrikasi Jasa

transportasi, penambangan bijih nikel 100.258.595.562 117.860.180.776 198.216.943.689 133.419.685.833 111.357.402.919

Penyusutan 10.750.686.818 4.078.241.641 15.147.289.550 10.272.463.081 10.503.411.570Perbaikan & pemeliharaan 10.722.467.000 12.274.422.092 20.040.856.948 11.589.448.504 3.116.359.748Amortisasi 2.357.890.913 3.135.564.196 4.396.152.340 4.354.488.721 3.643.500.671Beban kantor 1.799.976.391 1.116.235.240 4.921.828.765 1.271.671.906 1.148.996.221Pemakaian bahan bakar 3.125.385.389 293.288.999 7.507.506.558 384.749.185 544.820.410Outsourcing fee 199.072.334 66.183.879 98.527.825 339.192.229 213.621.298Sewa 4.970.568.167 89.226.670 2.365.654.707 269.281.368 508.305.500Perjalanan dinas 1.701.274.703 39.935.893 3.361.343.462 231.024.896 434.011.453Perijinan - - -Rapat 234.483.493 221.564.513 598.186.848 160.211.935 300.338.615Beban kantin 711.170.186 22.184.900 1.274.001.591 28.035.627 127.121.660Lain-lain 1.477.128.198 200.841.307 5.019.170.984 270.318.115 1.451.221.044Jumlah biaya Produksi 158.390.915.747 144.449.923.612 387.403.862.177 173.595.490.699 142.331.233.412Persediaan barang dalam

prosesAwal tahun 9.888.977.452 - - - -Akhir tahun (34.355.307.971) - (9.888.977.452) - -

Jumlah biaya Produksi 133.924.585.228 144.449.923.612 377.514.884.725 173.595.490.699 142.331.233.412Persediaan barang jadi

Awal tahun 128.401.363.008 - - - 13.112.906.542Akhir tahun (2.625.047.496) - (128.401.363.008) - -

Beban pokok Penjualan 259.700.900.740 144.449.923.612 249.113.521.717 173.595.490.699 155.444.139.954

25

PT. IFISHDECO

Beban pokok penjualan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Beban pokok penjualan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 naik sebesar Rp115 Milyar atau sebesar 80% dari Rp144 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp259 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan beban pokok penjualan disebabkan oleh adanya beban pokok penjualan atas penjualan oleh PT BSI, Perusahaan Anak sebesar Rp156 Milyar sedangkan pada periode 2018 Perusahaan Anak belum beroperasi. Terdapat juga penurunan beban jasa transportasi dan penambangan nikel sebesar Rp17 Milyar dari Rp117 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp100 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yang disebabkan oleh penurunan penjualan nickel ore sebanyak 115.356 ton dari 784.190 ton untuk periode lima bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2018 menjadi 668.834 ton untuk periode lima bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2019.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp75 Milyar atau sebesar 44% dari Rp174 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp249 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan beban pokok penjualan disebabkan oleh adanya peningkatan biaya jasa transportasi dan penambangan bijih nikel sebesar Rp65 Milyar dari sebesar Rp133 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp198 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Selain itu, juga terdapat kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp6,8 Milyar dari sebesar Rp10,5 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp17,3 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Peningkatan biaya jasa transportasi dan penambangan bijih nikel disebabkan karena kenaikan produksi untuk memenuhi penjualan di tahun 2018.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp18 Milyar atau sebesar 11,68% dari Rp155 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp173 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban pokok pendapatan disebabkan oleh adanya peningkatan biaya jasa transportasi dan penambangan bijih nikel sebesar Rp 22 Milyar dari sebesar Rp111,4 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp133,4 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Selain itu, juga terdapat kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp8,8 Milyar dari sebesar Rp1,8 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp10,5 Milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Sewa tongkang 17.769.099.756 15.797.780.570 44.887.338.584 49.170.417.980 40.504.952.413Royalti 14.519.558.530 15.569.951.475 25.697.418.720 14.078.233.984 13.838.609.186 Pajak ekspor 24.921.012.000 27.197.432.000 34.785.833.000 5.819.885.500 - Sertifikat analisis Laboratorium 3.398.368.494 3.062.262.489 5.410.111.645 4.579.647.089 4.066.875.346 Perusda 3.425.123.350 2.607.432.209 6.129.373.782 3.844.881.247 3.718.783.914 Bongkar muat 2.097.683.200 2.509.408.441 4.474.214.133 2.932.512.637 3.076.377.675 Pemakaian bahan Bakar 4.339.034.205 1.999.918.481 6.384.172.808 2.606.701.482 1.378.528.403 Denda - 6.097.777 659.241.527 1.941.428.041 -

26

PT. IFISHDECO

(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Perijinan & Retribusi 1.570.768.800 1.176.285.207 1.817.477.114 1.279.425.847 31.331.200Tanggung jawab social perusahaan 418.700.000 69.500.000 965.499.166 820.650.000 662.572.365Demurage 4.293.435.234 2.272.334.551 7.839.813.701 270.000.000 509.000.000 Lainnya 289.036.458 1.013.255.151 1.519.477.120 4.404.018.085 5.341.474.440Jumlah 77.041.820.027 73.281.658.351 140.569.971.300 91.747.801.892 73.128.504.942

Beban penjualan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Beban penjualan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 naik sebesar Rp4 Milyar atau sebesar 5% dari Rp73 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp77 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan beban penjualan disebabkan oleh pemakaian bahan bakar yang meningkat sebesar Rp2,3 Milyar, dan beban demurage yang meningkat sebesar Rp2 Milyar, kenaikan beban demurage dan pemakaian bahan bakar disebabkan oleh keterlambatan Perseroan dalam mengirimkan nickel ore ke pelanggan.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp49 Milyar atau sebesar 53% dari Rp91 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp140 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan beban penjualan disebabkan oleh pajak ekspor atas nickel sebesar Rp34,7 Milyar, beban pajak ekspor timbul karena Perseroan melakukan penjualan ekspor di tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 Perseroan baru melakukan kegiatan penjualan ekspor pada bulan November 2017. Penyebab lain kenaikan beban penjualan adalah beban royalti yang meningkat sebesar Rp11,6 Milyar, yang disebabkan oleh pembayaran royalti atas penjualan dimana penjualan pada tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017. Kenaikan beban penjualan juga disebabkan karena kenaikan beban Demurage sebesar Rp7,5 Milyar.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp18 Milyar atau sebesar 24,67% dari Rp73 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp91 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban penjualan disebabkan oleh adanya peningkatan beban sewa tongkang sebesar Rp8,9 Milyar, beban perijinan dan retribusi sebesar Rp1,3 Milyar serta beban denda sebesar Rp1,9 Milyar. Selain itu, karena Perseroan melakukan penjualan ekspor tahun 2017 maka terdapat pembayaran pajak ekspor atas nickel sebesar Rp5 Milyar.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Gaji dan upah 4.972.219.870 5.634.355.404 10.647.204.446 10.951.658.998 7.439.339.598 Jasa profesional 1.460.197.873 1.484.843.230 5.046.496.984 4.410.896.017 2.040.234.403 Kantor dan perjalanan dinas 3.033.366.042 2.883.884.701 4.578.842.155 4.004.639.528 2.028.341.888 Tunjangan pajak PPh 21 1.103.555.883 752.987.073 2.411.957.611 1.612.138.706 918.687.291 Penyusutan 1.100.601.765 704.848.837 2.487.489.662 1.557.917.082 1.131.939.858 Perijinan 170.967.581 403.916.521 781.752.856 1.486.330.454 2.110.118.297 Sewa kantor 1.007.654.588 732.001.866 2.001.934.372 1.329.610.159 510.095.675

27

PT. IFISHDECO

(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Tunjangan hari raya 502.338.844 391.856.000 1.052.428.390 1.274.061.975 67.198.750 Pajak Bumi dan Bangunan 1.523.238.501 - 352.889.662 1.264.646.223 13.391.406.656 Imbalan pasca Kerja 807.036.141 20.800.000 1.977.524.872 1.256.390.695 728.183.064Pemeliharaan 1.012.666.825 578.918.401 1.058.598.058 1.218.043.863 376.815.654Rapat 732.260.099 971.696.029 1.637.523.281 1.094.924.193 787.851.594Dapur 45.461.602 293.769.546 661.430.801 843.947.865 562.848.123Sumbangan 155.376.499 175.825.407 466.858.899 465.155.953 277.108.336Bahan bakar 174.867.998 204.326.635 580.296.597 386.431.456 406.998.726Asuransi 101.274.333 87.923.285 237.667.270 226.066.736 777.308.627Telepon dan Internet 80.617.490 98.094.407 217.328.412 184.959.489 207.209.597Jamsostek 140.836.837 56.065.319 75.760.814 92.068.278 1.523.553.698Lainnya 3.511.113.869 1.223.012.861 3.258.006.314 2.454.854.290 3.792.184.799Jumlah 21.635.652.640 16.699.125.522 39.531.991.456 36.114.741.960 39.077.424.634

Beban umum dan administrasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Beban umum dan administrasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 naik sebesar Rp5 Milyar atau sebesar 31% dari Rp16 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp21 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan tersebut didominasi oleh adanya kenaikan beban lain-lain sebesar Rp2 Milyar yang berisi kenaikan beban .Selain itu ada pembayaran beban pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1,5 Milyar dimana di periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 belum ada pembayaran.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp3,5 Milyar atau sebesar 9,5% dari Rp36 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp39,5 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan beban kantor dan perjalanan dinas sebesar Rp574 juta, kenaikan beban jasa professional sebesar Rp635 Juta, peningkatan beban penyusutan sebesar Rp929 juta, serta beban rapat meningkat sebesar Rp542 Juta. Beban-beban tersebut meningkat karena mulai PT BSI, Perusahaan Anak mulai beroperasi.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp3 Milyar atau sebesar 7,58% dari Rp39 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp36 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan beban administrasi dan umum disebabkan oleh adanya penurunan pembayaran beban pajak bumi dan bangunan sebesar Rp12,1 Milyar yang diikuti juga dengan adanya peningkatan beban gaji dan upah sebesar Rp4 Milyar, beban jasa profesional sebesar Rp2,4 Milyar dan beban kantor dan perjalanan dinas sebesar Rp1,9 Milyar.

28

PT. IFISHDECO

BEBAN OPERASI LAIN

Rincian beban operasi lain Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Beban bunga 4.732.982.625 3.386.396.988 8.097.183.832 4.310.644.316 3.145.843.231 Beban administasi bank 1.580.825.909 390.871.316 1.192.674.581 1.264.650.383 204.580.454 Rugi selisih kurs - - - 73.495.180 - Cadangan kerugian penurunan nilai

persediaan - - 25.723.026.533 - - Rugi pelepasan Aset tetap 423.153.125 - 6.216.404.524 55.610.516 279.474.945 Lain-lain 74.620.420 16.665.020 409.225.441 44.763.683 Jumlah 6.811.582.079 3.793.933.324 41.638.514.911 5.749.164.078 3.629.898.630

Beban operasi lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Beban operasi lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 naik sebesar Rp3 Milyar atau sebesar 79% dari Rp3,8 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp6,8 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan Beban operasi lain disebabkan karena kenaikan beban administrasi bank sebesar Rp1,1 Milyar dan beban bunga sebesar Rp1,3 Milyar akibat pengakuan beban bunga kepada pihak berelasi.

Beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp35,9 Milyar atau sebesar 624% dari Rp5,7 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp41,6 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan Beban operasi lain karena pencadangan kerugian penurunan nilai persediaan sebesar Rp25,7 Milyar dan kerugian pelepasan aset tetap senilai Rp6,21 Milyar.

Beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp2,1 Milyar atau sebesar 58,3% dari Rp3,6 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp5,7 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban operasi lain disebabkan oleh adanya peningkatan beban bunga sebesar Rp1,2 Milyar, beban admin bank sebesar Rp1,1 Milyar. Selain itu, adanya penurunan beban rugi selisih kurs sebesar Rp500 juta.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Laba sebelum Pajak 43.352.089.915 82.713.573.241 37.813.462.267 18.482.727.476 28.943.307.852

Laba sebelum pajak periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Laba sebelum pajak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 turun sebesar Rp39 Milyar atau sebesar 47% dari Rp82 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp43 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Penurunan laba sebelum pajak disebabkan karena kerugian operasional yang terjadi pada PT BSI untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019.

29

PT. IFISHDECO

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp19,3 Milyar atau sebesar 104,3% dari Rp18,5 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp37,8 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba sebelum pajak karena kenaikan laba bruto yang lebih besar daripada peningkatan beban usaha.

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 turun sebesar Rp10,5 Milyar atau sebesar 35,99% dari Rp28,9 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18,5 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan laba sebelum pajak disebabkan oleh adanya peningkatan beban usaha sebesar Rp15,7 Milyar dan beban lain-lain, neto sebesar Rp2,8 Milyar sedangkan laba kotor hanya mengalami kenaikan sebesar Rp8 Milyar.

LABA PERIODE BERJALAN(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Laba periode Berjalan 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618

Laba periode berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Laba tahun berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 turun sebesar Rp46 Milyar atau sebesar 74% dari Rp62 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp16 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Penurunan laba tahun berjalan disebabkan karena kerugian yang terjadi pada PT BSI untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019.

Laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp23 Milyar atau sebesar 255,5% dari Rp9 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp32 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba tahun berjalan disebabkan karena peningkatan penjualan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp12 Milyar atau sebesar 57,14% dari Rp21 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp9 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan laba tahun berjalan disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp10,42 Milyar dan peningkatan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp1,9 Milyar.

30

PT. IFISHDECO

PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Penghasilan komprehensif periode berjalan 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804

20.870.923.618

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 turun sebesar Rp45 Milyar atau sebesar 74% dari Rp61 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp16 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Penurunan penghasilan komprehensif periode berjalan disebabkan karena kerugian yang terjadi pada PT BSI untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019.

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp23 Milyar atau sebesar 247,5% dari Rp8 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp31 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba periode berjalan disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang berasal dari laba bruto dan pendapatan operasi lain.

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp12,9 Milyar atau sebesar 61,72% dari Rp20,9 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp7,8 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan penghasilan komprehensif periode berjalan disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp12,4 Milyar.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)


ASETASET LANCARKas dan setara kas 16.266.064.959 38.423.232.805 10.683.525.150 11.967.394.976Piutang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga

2.450.321.325 31.670.839.071

24.241.194.00013.785.516.887

-97.042.755.482

-10.148.634.270

Piutang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga

2.885.030 516.880.000

2.909.950709.092.633

17.534.593.53073.358.506

17.802.999.3863.069.023.506

Persediaan 109.823.663.472 151.966.525.764 - - Biaya dibayar di muka 875.714.139 967.936.491 147.889.262 - Pajak dibayar di muka 7.996.941.095 7.754.627.451 1.584.856.430 5.509.163.546 Uang muka pembelian 7.266.714.657 4.270.284.687 328.104.746 102.890.000Piutang pajak - - 4.454.705.789 -JUMLAH ASET LANCAR 176.870.023.748 242.121.320.668 131.849.788.895 48.600.105.684

31

PT. IFISHDECO

(dalam Rupiah)


ASET TIDAK LANCARSaldo yang dibatasi penggunaannya 18.413.825.000 18.413.825.000 18.413.825.000 3.412.825.000Jaminan 2.718.442.453 2.644.266.653 615.094.453 2.572.699.150Piutang lain-lain, bagian tidak lancar 18.986.710.780 18.202.099.539 18.623.364.089 15.402.631.415

Uang muka pembelian - tidak lancar 675.339.333

155.000.000 - -Piutang pajak – tidak lancar 3.089.204.000 2.634.726.000 - -Aset tetap – neto 336.644.529.553 344.177.642.086 316.309.920.658 288. 183.856.875Properti pertambangan 924.170.384 3.282.061.297 7.678.213.637 11.264.067.359Goodwill 766.356.365 766.356.365 766.356.365 766.356.365Aset pajak tangguhan 17.061.840.972 23.329.101.644 1.318.604.116 721.438.494JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 399.280.418.840 413.605.078.584 363.725.378.318 322.323.874.658JUMLAH ASET 576.150.442.588 655.726.399.252 495.575.167.213 370.923.980.342

PERTUMBUHAN ASET

Posisi aset tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan aset sebesar Rp79 Milyar atau sebesar 12% ke posisi Rp576 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp655 Milyar, terutama disebabkan oleh penurunan persediaan sebesar Rp42 Milyar, yang terjadi karena persediaan hasil produksi PT BSI pada posisi 31 Desember 2018 telah terjual di 2019 dan Perusahaan Anak berhenti produksi sementara sejak bulan Februari 2019, penurunan kas dan setara kas sebesar Rp22 Milyar karena pembayaran pinjaman bank jangka pendek, serta penurunan aset tetap karena penyusutan periode berjalan.

Posisi aset tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp160 Milyar atau sebesar 32% ke posisi Rp655 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp495 Milyar, terutama disebabkan oleh persediaan sebesar Rp151 Milyar, yang terbentuk karena Perusahaan Anak mulai memproduksi Nickel Pig Iron, serta terdapat kenaikan kas dan setara kas atas penerimaan pelunasan piutang usaha. Selain itu terdapat peningkatan pada aset tetap neto sebesar Rp27 Milyar.

Posisi aset tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp124,7 Milyar atau sebesar 33,61% dari Rp370,9 Milyar untuk periode 31 Desember 2016 menjadi Rp 495,6 Milyar di periode 31 Desember 2017. Kenaikan aset ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp83 Milyar atau setara dengan 171,29% yang disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga. Selain itu, adanya kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp40,7 Milyar atau setara dengan 33,61% yang disebabkan oleh kenaikan saldo bank yang dibatasi penggunaannya yang dijaminkan untuk reklamasi dan kenaikan aset tetap akibat adanya investasi pada Perusahaan Anak.

PERTUMBUHAN ASET LANCAR

Posisi aset lancar tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan aset lancar sebesar Rp65 Milyar atau sebesar 27% ke posisi Rp177 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp242 Milyar. Penurunan aset lancar disebabkan oleh penurunan persediaan sebesar Rp42 Milyar, yang terjadi karena persediaan hasil produksi PT BSI pada posisi 31 Desember 2018 telah terjual di 2019 dan Perusahaan Anak berhenti produksi sementara sejak bulan Februari 2019, penurunan kas dan setara kas sebesar Rp22 Milyar karena pembayaran pinjaman bank jangka pendek.

32

PT. IFISHDECO

Posisi aset lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan aset lancar sebesar Rp110 Milyar atau sebesar 84% ke posisi Rp242 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp132 Milyar. Peningkatan aset lancar disebabkan karena enitas anak mulai beroperasi, sehingga terdapat persediaan sebesar Rp151 Milyar dan terdapat peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp27 Milyar, disebabkan karena peningkatan perputaran piutang usaha.

Posisi aset lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan aset lancar sebesar Rp83 Milyar atau setara dengan 171% dari Rp49 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp132 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp86,9 Milyar atau setara dengan 856,21% dari Rp10,1 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp97 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh kenaikan transaksi penjualan ekspor Perseroan.

PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA(dalam Rupiah)


ASET LANCARPiutang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga

2.450.321.325 31.670.839.071

24.241.194.00013.785.516.887

-97.042.755.482

-10.148.634.270

Posisi piutang usaha tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdapat penurunan saldo piutang usaha sebesar Rp4 Milyar atau sebesar 10% ke posisi Rp34 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp38 Milyar, yang disebabkan karena penjualan nickel ore meningkat signifikan di bulan November dan Desember 2018.

Posisi piutang usaha tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Terdapat penurunan saldo piutang usaha sebesar Rp59 Milyar atau sebesar 61% ke posisi Rp38 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp97,04 Milyar, yang disebabkan karena terjadi percepatan perputaran piutang usaha.

Posisi piutang usaha tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan piutang usaha sebesar Rp86,8 Milyar atau setara dengan 859,4% dari Rp10,1 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp97 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan sebesar Rp227,78 Milyar yang berpengaruh terhadap kenaikan piutang usaha per 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut secara signifikan terjadi di bulan November dan Desember 2017.

PERSEDIAAN (dalam Rupiah)


Persediaan 109.823.663.472 151.966.525.764 - -

33

PT. IFISHDECO

Posisi persediaan tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdapat penurunan saldo persediaan sebesar Rp42 Milyar atau sebesar 27,73% ke posisi Rp109 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp151 Milyar disebabkan oleh persediaan per 31 Desember 2018 telah terjual di 2019 dan Perusahaan Anak berhenti produksi pada bulan Februari 2019 Posisi persediaan tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Terdapat persediaan sebesar Rp152 Milyar, yang didominasi oleh persediaan Perusahaan Anak. Pada tahun 2018 Perusahaan Anak mulai beroperasi. PIUTANG PAJAK – LANCAR

(dalam Rupiah)


Piutang Pajak - - 4.454.705.789 -

Posisi piutang pajak - lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Saldo piutang pajak Perseroan turun sebesar Rp4,4 Milyar atau setara dengan 100% akibat piutang pajak tahun 2017 telah dibayarkan oleh Negara.

Posisi piutang pajak - lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan piutang pajak – lancar sebesar Rp4,4 Milyar juta atau setara dengan 100% dari Rp nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp4,4 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 karena pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas tahun 2016 sebesar Rp4,4 Milyar.

PERTUMBUHAN ASET TIDAK LANCAR

Posisi aset tidak lancar tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp14 Milyar atau sebesar 3,5% ke posisi Rp399 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp413 Milyar. Penurunan aset tidak lancar disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap sebesar Rp 7 Milyar karena beban penyusutan periode berjalan dan penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp6 Milyar karena cadangan penurunan nilai persediaan yang telah terealisasi sebesar Rp25 Milyar di 2019.

Posisi aset tidak lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp50 Milyar atau sebesar 13,7% ke posisi Rp413 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp363 Milyar. Kenaikan aset tidak lancar terjadi karena peningkatan investasi atas aset tetap sebesar Rp30,3 Milyar, selain itu terdapat penurunan piutang lain-lain karena pelunasan dari pihak berelasi.

34

PT. IFISHDECO

Posisi aset tidak lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp41 Milyar atau setara dengan 12,8% dari Rp322 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp363 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:• Kenaikan saldo bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp15 Milyar atau setara dengan

439,55% dari Rp3,4 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18,4 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh jaminan atas reklamasi di lokasi penambangan. Jaminan tersebut berupa deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

• Kenaikan saldo aset tetap, neto sebesar Rp28,1 Milyar atau setara dengan 9,76% dari Rp288,2 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp316,3 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh perolehan aset yang masih dalam pengerjaan untuk Perusahaan Anak.

SALDO BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA(dalam Rupiah)


Saldo bank yang dibatasi penggunaannya 18.413.825.000 18.413.825.000 18.413.825.000 3.412.825.000

Posisi saldo bank yang dibatasi penggunaannya tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan saldo bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp15 Milyar atau setara dengan 439,55% dari Rp3,4 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18,4 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh penambahan saldo bank yang dibatasi pengunaannya atas reklamasi di lokasi penambangan. Saldo bank yang dibatasi penggunaannya tersebut berupa deposito sebesar Rp15 Milyar pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

ASET TETAP – NETO(dalam Rupiah)


Aset tetap – neto 336.644.529.553 344.177.642.086 316.309.920.658 288.183.856.875

Posisi aset tetap - neto tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2018

Perseroan mencatat penurunan aset tetap - neto sebesar 8 Milyar atau setara dengan 2% dari 344 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 menjadi Rp336 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan karena beban penyusutan aset tetap periode berjalan.

Posisi aset tetap - neto tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan aset tetap - neto sebesar 28 Milyar atau setara dengan 8,81% dari 316 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp344 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan karena penambahan part atas mesin yang dipakai pada smelter milik Perusahaan Anak dan alat berat.

Posisi aset tetap - neto tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan aset tetap – neto sebesar Rp28,1 Milyar atau setara dengan 9,76% dari Rp288 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp316,3 Milyar pada pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh aset dalam penyelesaian terkait mesin smelter Perusahaan Anak.

35

PT. IFISHDECO

PROPERTI PERTAMBANGAN(dalam Rupiah)


Properti Pertambangan 924.170.384 3.282.061.297 7.678.213.637 11.264.067.359

Posisi properti pertambangan tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan Properti pertambangan sebesar Rp 2,3 Milyar atau sebesar 71 % dari Rp3,2 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp924 Juta pada tanggal 31 Mei 2019, karena adanya amortisasi sebesar Rp2,3 Milyar.

Posisi properti pertambangan tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat penurunan Properti pertambangan sebesar Rp 4,4 Milyar atau sebesar 57 % dari Rp7,67 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp3,2 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018, karena adanya amortisasi sebesar Rp3,86 Milyar.

Posisi properti pertambangan tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat penurunan properti pertambangan sebesar Rp3,5 Milyar atau setara dengan 31,83% dari Rp11,2 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp7,6 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan yang terjadi disebabkan karena amortisasi sebesar Rp3,58 Milyar.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)


LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKPinjaman bank, jangka pendek 83.403.895.329 133.289.789.443 53.700.452.383 12.285.703.001 Utang usaha - pihak ketiga 39.141.137.119 44.330.071.061 39.968.021.348 13.216.961.992 Utang lain-lain Pihak brelelasi Pihak ketiga

10.767.399.381 50.644.381.683

12.751.703.71142.653.135.797

-37.993.810.335

-26.519.668.383

Beban yang masih harus dibayar Pihak berelasi Pihak ketiga

9.465.664.020 16.006.045.164

6.606.860.531 14.895.265.798

-18.550.315.654

-4.949.702.339

Utang pajak 26.330.497.929 17.814.133.634 9.459.817.086 6.489.668.600 Uang muka dari penjualan - 61.437.031.500 6.299.549.040 - Bagian utang jangka panjang, setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam setahunBank 2.115.000.000 4.190.000.000 4.980.000.000 -Pembelian aset tetap 1.897.827.430 875.102.553 1.185.855.505 514.156.658Sewa pembiayaan 1.360.861.005 1.218.382.428 151.011.523 135.235.802Utang kepada pihak berelasi 13.052.333.780 16.232.192.225 11.042.106.378 10.866.434.802Utang dividen 20.251.527.958 - 10.500.000.000 -JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 274.436.570.798 356.293.668.681 193.830.939.252 74.977.531.577

36

PT. IFISHDECO


LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang kepada pihak Berelasi 28.057.466.695 20.906.622.226 52.615.481.725 49.353.047.625Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian

yang jatuh tempo dalam satu tahun Bank - - 4.190.000.000 - Pembelian aset tetap 1.101.406.909 556.647.057 1.050.552.837 738.099.512 Sewa pembiayaan 3.479.464.845 4.117.636.378 - 151.011.523 Liabilitas manfaat karyawan 9.483.382.971 8.718.668.586 5.274.416.467 2.885.753.977 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 42.121.721.420 34.299.574.247 63.130.451.029 53.127.912.637JUMLAH LIABILITAS 316.558.292.218 390.593.242.928 256.961.390.281 128.105.444.214

PERTUMBUHAN LIABILITAS

Posisi liabilitas tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan liabilitas sebesar Rp74 Milyar atau sebesar 19% ke posisi Rp316,5 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp390,5 Milyar, yang didominasi oleh pelunasan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp50 Milyar, realisasi uang muka penjualan sebesar Rp61 Milyar, serta adanya utang dividen atas dividen tahun 2018 yang belum dibagikan sebesar Rp20,2 Milyar.

Posisi liabilitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas sebesar Rp133 Milyar atau sebesar 52% ke posisi Rp390 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp256,96 Milyar, yang didominasi oleh peningkatan pinjaman bank atas perolehan fasilitas Letter of Credit terkait pembelian bahan baku sebesar Rp79 Milyar dan adanya penerimaan uang muka penjualan dari pelanggan sebesar Rp55 Milyar.

Posisi liabilitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas sebesar Rp128,8 Milyar atau setara dengan 100,59% dari Rp128,1 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp256,9 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan liabilitas disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank atas fasilitas pinjaman yang baru dari PT Bank Victoria sebesar Rp41,4 Milyar, kemudian juga disebabkan oleh meningkatnya utang usaha sebesar Rp26,7 Milyar akibat dari kenaikan penjualan. Selain itu meningkatnya liabilitas pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 juga disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp12,9 Milyar dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp12,1 Milyar akibat dari meningkatnya penjualan dan pembangunan smelter milik Perusahaan Anak.

PERTUMBUHAN LIABILITAS JANGKA PENDEK

Posisi liabilitas jangka pendek tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp82 Milyar atau sebesar 23% ke posisi Rp274 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp356 Milyar, yang didominasi oleh pelunasan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp50 Milyar, realisasi uang muka penjualan sebesar Rp61 Milyar, serta adanya utang dividen atas dividen tahun 2018 yang belum dibagikan sebesar Rp20,2 Milyar.

37

PT. IFISHDECO

Posisi liabilitas jangka pendek tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp162 Milyar atau sebesar 83% ke posisi Rp356 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp193 Milyar, yang didominasi oleh peningkatan pinjaman bank atas perolehan fasilitas Letter of Credit terkait pembelian bahan baku sebesar Rp79 Milyar dan penerimaan uang muka penjualan dari pelanggan sebesar Rp55 Milyar.

Posisi liabilitas jangka pendek tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp118 Milyar atau setara dengan 158% dari Rp75 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp193 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:• Kenaikan saldo pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp41,4 Milyar atau setara dengan 337,10%

dari Rp12,3 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp53,7 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh penambahan pinjaman bank Perusahaan Anak sebesar Rp14,24 Milyar dan juga perolehan pinjaman baru yang dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp 27,16 Milyar.

• Kenaikan saldo utang usaha pihak ketiga sebesar Rp26,7 Milyar atau setara dengan 202,40% dari Rp13,2 Milyar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp39,9 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh penambahan biaya penambangan nikel selama tahun berjalan.

• Kenaikan saldo utang lain-lain sebesar Rp11 Milyar atau setara dengan 42% dari Rp26 Milyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi Rp37 Milyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh penerimaan tagihan atas biaya pembangunan smelter, dan bahan bakar.

• Kenaikan saldo beban yang masih harus dibayar sebesar Rp13,6 Milyar atau setara dengan 274,77% dari Rp4,9 Milyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi Rp18,5 Milyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh beban atas operasional Perseroan, seperti jasa transportasi dan penambangan bijih nikel, sewa tongkang, perijinan dan retribusi, serta gaji karyawan tetap dan outsourcing.

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK(dalam Rupiah)


Pinjaman bank, jangka pendek 83.403.895.329 133.289.789.443 53.700.452.383 12.285.703.001

Posisi pinjaman bank jangka pendek tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp50 Milyar atau setara dengan 37% dari Rp133 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp83 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan disebabkan karena pembayaran pinjaman bank jangka pendek oleh Perseroan.


Perseroan mencatat kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp79,5 Milyar atau setara dengan 148% dari Rp53,7 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp133 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan disebabkan karena pemberian fasilitas pinjaman bank Letter of Credit untuk pembelian bahan baku milik Perusahaan Anak sebesar Rp105 Milyar.

38

PT. IFISHDECO


Perseroan mencatat kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp41,4 Milyar atau setara dengan 339,34% dari Rp12,2 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp53,7 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan yang terjadi disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman demand loan sebesar Rp41,4 Milyar dari PT Bank Victoria International Tbk.

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA(dalam Rupiah)


Utang usaha - pihak ketiga 39.141.137.119 44.330.071.061 39.968.021.348 13.216.961.992

Posisi utang usaha – pihak ketiga tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp5 Milyar atau setara dengan 11% dari Rp44 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp39 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019. Penurunan terjadi disebabkan oleh penurunan tagihan atas sewa tongkang dan menurunnya kuantitas pengangkutan nikel.

Posisi utang usaha – pihak ketiga tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan Kenaikan utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp4,4 Milyar atau setara dengan 11% dari Rp39,97 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp44,33 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan yang terjadi disebabkan adanya tagihan sewa tongkang atas meningkatnya kuantitas pengangkutan nikel.

Posisi utang usaha – pihak ketiga tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp26,75 Milyar atau setara dengan 202,40% dari Rp13,2 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 39,9 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan yang terjadi disebabkan adanya tagihan dari kontraktor penambang nikel atas meningkatnya kuantitas penjualan nikel.

UTANG LAIN-LAIN(dalam Rupiah)


Utang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga

10.767.399.381 50.644.381.683

12.751.703.71142.653.135.797

-37.993.810.335

-26.519.668.383

Posisi utang lain-lain tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat peningkatan utang lain-Lain sebesar Rp6 Milyar atau setara dengan 11% dari Rp55 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp61 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019. Peningkatan disebabkan oleh penerimaan pinjaman pada Perseroanperusahaan anak dari Terra Pacific.

Posisi utang lain-lain tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat peningkatan utang lain-lain sebesar Rp17 Milyar atau setara dengan 46% dari Rp37,9 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp55 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain operasional sebesar Rp27 Milyar dan perolehan pinjaman dana dari Fajar Xinhai sebesar Rp11,5 Milyar dan Terra Pacific sebesar Rp32 Milyar.

39

PT. IFISHDECO

Posisi utang lain-lain tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan utang lain-lain – Jangka Pendek sebesar Rp11 Milyar atau setara dengan 43% dari Rp26,5 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp37,9 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatn utang lain-lain disebabkan oleh pembangunan kantor dan asrama Perusahaan Anak, serta utang atas pembelian bahan bakar, suku cadang dan gaji pegawai.

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Mei 31 Desember2019 2018 2017 2016

Beban yang masih harus Dibayar Pihak berelasi Pihak ketiga

9.465.664.020 16.006.045.164

6.606.860.531 14.895.265.798

-18.550.315.654

-4.949.702.339

Posisi beban yang masih harus dibayar tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat peningkatan Beban yang masih harus dibayar sebesar Rp4 Milyar atau setara dengan 18% dari Rp21 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp25 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018, yang disebabkan oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar atas biaya demurage sebesar Rp2,8 Milyar dan biaya penawaran umum sebesar Rp1 Milyar.

Posisi beban yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp2,9 Milyar atau setara dengan 15,9% dari Rp18,5 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp21,5 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018, yang disebabkan oleh terdapat beban yang masih harus dibayar atas biaya penawaran umum sebesar Rp2,9 Milyar.

Posisi beban yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp13,6 Milyar atau setara dengan 274,78% dari Rp4,9 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18,5 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan yang terjadi disebabkan adanya beban yang masih harus dibayar atas jasa transportasi dan sewa tongkang, yang tidak terdapat di tahun 2016, sebesar Rp5,4 Milyar dan Rp2,3 Milyar.

UANG MUKA PENJUALAN(dalam Rupiah)


Uang muka penjualan - 61.437.031.500 6.299.549.040 -

Posisi uang muka penjualan tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Uang muka penjualan telah terealisasi menjadi penjualan di tahun 2019, sehingga per 31 Mei 2019 saldo uang muka penjualan sebesar Rp nihil.

40

PT. IFISHDECO

Posisi uang muka penjualan tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan uang muka penjualan sebesar Rp55 Milyar atas setara dengan 875% dari Rp6,29 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp61,4 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan disebabkan oleh pemberian uang muka penjualan dari konsumen ekspor sebesar Rp61 Milyar.

Posisi uang muka penjualan tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan uang muka penjualan sebesar Rp6,3 Milyar atau setara dengan 100% dari Rp nol pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp6,3 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan disebabkan oleh pemberian uang muka penjualan dari konsumen sebesar Rp6,3 Milyar.

UTANG KEPADA PIHAK BERELASI

(dalam Rupiah)


Utang kepada pihak Berelasi jangka pendek 13.052.333.780 16.232.192.225 11.042.106.378 10.866.434.802

Posisi utang kepada pihak berelasi jangka pendek tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan utang kepada pihak berelasi jangka pendek sebesar Rp3 Milyar atau setara dengan 19% dari sebesar Rp16 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp13 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan disebabkan oleh pelunasan pinjaman dari Atelier Partners sebesar Rp3 Milyar.

Posisi utang kepada pihak berelasi jangka pendek tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan utang kepada pihak berelasi jangka pendek sebesar Rp5 Milyar atau setara dengan 47% dari sebesar Rp11 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp16 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari Terra Pacific sebesar Rp5 Milyar.

(dalam Rupiah)Keterangan 31 Mei 31 Desember

2019 2018 2017 2016Utang kepada pihak Berelasi

jangka panjang 28.057.466.695 20.906.622.226 52.615.481.725 49.353.047.625

Posisi utang kepada pihak berelasi jangka panjang tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat kenaikan utang kepada pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp7 Milyar atau setara dengan 34% dari sebesar Rp21 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp28 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019. Kenaikan disebabkan oleh penerimaan pinjaman kepada PT Fajar Mining Resources sebesar Rp10 Milyar, dan pelunasan pinjaman kepada PT Wahana Trilintas Mining sebesar Rp2,5 Milyar.

41

PT. IFISHDECO

Posisi utang kepada pihak berelasi jangka panjang tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat penurunan utang kepada pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp32 Milyar atau setara dengan 60% dari sebesar Rp53 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp21 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan disebabkan oleh pelunasan pinjaman kepada PT Fajar Mining Resources sebesar Rp32,2 Milyar.

Posisi utang kepada pihak berelasi jangka panjang tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan utang kepada pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp3 Milyar atau setara dengan 6,6% dari Rp49 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp52 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan pinjaman dana pada PT Wahana Trilintas Mining sebesar Rp2,83 Milyar.

PERTUMBUHAN LIABILITAS JANGKA PANJANG

Posisi liabilitas jangka panjang tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp8 Milyar atau sebesar 22% ke posisi Rp42 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp34 Milyar, yang disebabkan oleh penerimaan utang dari pihak berelasi sebesar Rp4 Milyar.

Posisi liabilitas jangka panjang tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp29 Milyar atau sebesar 45% ke posisi Rp34 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp63 Milyar, yang disebabkan oleh karena pelunasan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp26 Milyar.

Posisi liabilitas jangka panjang tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp10 Milyar atau setara dengan 19% dari Rp53 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp63 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:• Kenaikan saldo utang pihak berelasi sebesar Rp3,3 Milyar atau setara dengan 5,57% dari Rp60,2

Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp63,5 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan adanya pinjaman dana pada PT Wahana Trilintas Mining yang digunakan untuk penambahan modal kerja.

• Kenaikan saldo utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp4 Milyar atau setara dengan 100% dari Rp nihil pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp4 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan adanya perolehan pinjaman dana yang dilakukan oleh Perseroan dari PT Bank Victoria International, Tbk.

• Kenaikan saldo liabilitas manfaat karyawan sebesar Rp2,4 Milyar atau setara dengan 82,77% dari Rp2,8 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp5,2 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh kenaikan pencadangan liabilitas manfaat karyawan.

42

PT. IFISHDECO

UTANG BANK JANGKA PANJANG – BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

(dalam Rupiah)


Utang jangka panjangBagian yang jatuh tempo dalam satu TahunUtang bank 2.115.000.000 4.190.000.000 4.980.000.000 -

Posisi utang bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan saldo utang bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp2 Milyar atau setara dengan 49% dari Rp4 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019, terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman selama periode berjalan.

Posisi utang bank jangka panjang bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat penurunan saldo utang bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp790 Juta atau setara dengan 15,86% dari Rp4,9 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp4,2 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman selama periode berjalan.

Posisi utang bank jangka panjang bagian jatuh tempo dalam satu tahun yang tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan utang bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dala, satu tahun sebesar Rp4,9 Milyar atau setara dengan 100% dari Rp nihil pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp4,9 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan fasilitas pinjaman time loan (TL) sebesar Rp9,17 Milyar dari PT Bank Victoria International Tbk.

PERTUMBUHAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Mei 31 Desember2019 2018 2017 2016

EKUITASModal saham, nilai nominal Rp100

per lembar saham pada 2019 dan 2018, Rp1.000 per lembar saham pada 2017 dan 2016.

Modal dasar, itempatkan dan disetor penuh 1.700.000.000 pada tahun 2019 dan 2018 dan 30.000.000 lembar saham tahun 2017 dan 2016 170.000.000.000 170.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

Tambahan modal disetor 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108Saldo laba 70.526.906.000 60.712.347.087 166.890.906.033 166.268.244.854Jumlah ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada pemilik Perseroan induk 268.419.759.108 258.605.200.195 224.783.759.141 224.161.097.962Kepentingan non pengendali (8.827.608.738) 6.527.956.129 13.830.017.791 18.657.438.166JUMLAH EKUITAS 259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932 242.818.536.128

43

PT. IFISHDECO

Posisi ekuitas tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan ekuitas sebesar Rp6 Milyar atau sebesar 2% ke posisi Rp259 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp265 Milyar, yang disebabkan oleh penurunan saldo kepentingan non-pengendali sebesar Rp15 Milyar akibat Perusahaan Anak sehingga mengakibatkan defisiensi modal, pembagian dividen sebesar Rp21,7 Milyar dan laba periode berjalan sebeasr Rp31,5 Milyar.

Posisi ekuitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp27 Milyar atau sebesar 11% ke posisi Rp265 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp238 Milyar, yang disebabkan oleh peningkatan setoran modal oleh pemegang saham, dengan cara konversi saldo laba sebesar Rp140 MIlyar. Kemudian terjadi peningkatan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan induk akibat dari penambahan laba di tahun berjalan sebesar Rp33,6 Milyar.

Posisi ekuitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat penurunan ekuitas sebesar Rp4,2 Milyar atau setara dengan 1,73% dari Rp242,8 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp238,6 Milyar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kepentingan non-pengendali sebesar Rp4,8 Milyar atau setara dengan 25,87% dari Rp18,6 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp13,8 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 dan juga diimbangi dengan kenaikan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan induk sebesar Rp622,6 Juta atau setara dengan 0,28% dari Rp224,1 Milyar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp224,7 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan induk akibat laba tahun berjalan, sebesar Rp12,62 Milyar dan pembagian dividen sebesar Rp12 Milyar.

(dalam Rupiah)


EKUITASModal saham 170.000.000.000 170.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 Tambahan modal disetor 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 Saldo laba 70.526.906.000 60.712.347.087 166.890.906.033 166.268.244.854Kepentingan non – pengendali (8.827.608.738) 6.527.956.129 13.830.017.791 18.657.438.166JUMLAH EKUITAS 259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932 242.818.536.128

Posisi ekuitas tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat penurunan ekuitas sebesar Rp6 Milyar atau sebesar 2% ke posisi Rp259 Milyar pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp265 Milyar, yang disebabkan oleh penurunan saldo kepentingan non-pengendali sebesar Rp15 Milyar akibat Perusahaan Anak sehingga mengakibatkan defisiensi modal, pembagian dividen sebesar Rp21,7 Milyar dan laba periode berjalan sebeasr Rp31,5 Milyar.

Posisi Ekuitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp26,3 Milyar atau sebesar 11% ke posisi Rp265 Milyar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp238,61 Milyar, yang disebabkan oleh peningkatan setoran modal oleh pemegang saham, dengan cara konversi saldo laba sebesar Rp140 MIlyar. Kemudian terjadi peningkatan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan induk akibat dari penambahan laba di tahun berjalan sebesar Rp33,6 Milyar.

44

PT. IFISHDECO

Posisi Ekuitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Posisi Ekuitas turun sebesar Rp4,20 Milyar atau sebesar 1,73% ke posisi Rp238,61 Milyar pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp242,82 Milyar.

ANALISIS RASIO KEUANGAN



Rasio Pertumbuhan (%)Pendapatan 18,13% 55,86% 8,80% 89,39%Beban pokok pendapatan 79,79% 43,5% 11,68% 134,32%Laba kotor -32,89% 70,06% 5,67% 56,73%Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan -47,59% 104,59% -36,14% 14,28%Laba periode/tahun berjalan -73,92% 271,56% -58,97% -16,81%Laba komprehensif tahun berajalan -73,67% 297.93% -62,65% -17,60%Jumlah asset -12,14% 32,32% 33,61% -18,81%Jumlah liabilitas -18,95% 52% 100,59% -51,26%Jumlah ekuitas -2,09% 11,11% -1,73% 25,13%



a) Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas dengan ekuitas Perseroan per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 1,22x; 1,47x; 1,08x dan 0,53x. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 0,55x; 0,60x; 0,52x dan 0,35x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 0,64x; 0,68x; 0,68x dan 0,65x.

b) Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba tahun berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 6,23%; 12,11%; 3,62% dan 8,68% .

45

PT. IFISHDECO

c) Imbal Hasil Investasi

Kemampuan imbal hasil investasi (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 2,81%; 4,90%; 1,74% dan 5,68%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga, terutama yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan eksternal yang dimiliki Perseroan adalah melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan dalam bentuk utang bank dan utang pembiayaan konsumen. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan IPO ini. Sumber pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menerbitkan surat hutang. Perseroan memiliki beberapa ketersediaan plafon dari PT Bank Victoria International Tbk yang saat ini belum digunakan. Saat ini, modal kerja yang dimiliki Perseroan belum mencukupi oleh karenanya Perseroan mengambil langkah untuk melaksanakan IPO dan mencari sumber pendanaan lain dari bank.

Likuiditas Perseroan tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 0,64x; 0,68x; 0,68x dan 0,65x .

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Selain daripada yang telah diungkapkan di atas, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material lain yang belum digunakannya.

Arus Kas

Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pendanaan untuk pengembangan proyek baru Perseroan, belanja modal, seperti untuk pembelian peralatan kantor dan properti, pembayaran hutang dan menjaga cadangan kas. Arus kas yang berasal dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan telah menggunakan fasilitas jangka pendek hingga panjang untuk mendanai pengembangan dan belanja modal Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban yang dimilikinya. Arus kas Perseroan tidak dipengaruhi oleh karakteristik maupun siklus bisnis tertentu. Adapun sumber transaksi atas Arus Kas Neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan maupun untuk pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan beban lainnya. Sedangkan sumber transaksi atas Arus Kas Neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pencairan dana yang dibatasi penggunaannya maupun digunakan untuk perolehan aset tetap dan sumber Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang.

46

PT. IFISHDECO

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas konsolidasian Perseroan:

(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 23.945.701.781 68.358.754.086 (16.783.478.026) (16.351.291.539) 31.926.986.194

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (4.276.772.271)

(16.504.185.910) (30.026.694.056) (38.034.313.894) (17.729.366.695)

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

(41.752.982.400) (1.944.082.965) 73.142.676.805 53.096.164.834 (16.176.729.121)

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS

(22.084.052.890) 49.910.485.211 26.332.504.723 (1.289.440.599) (1.979.109.622)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 38.423.232.805 10.683.525.150 10.683.525.150 11.967.394.976 13.962.845.193

Dampak perubahan selisih kurs (73.114.956) 949.503.734 1.407.202.932 5.570.774 (16.340.595) KAS DAN SETARA KAS AKHIR

TAHUN 16.266.064.959 61.543.514.095 38.423.232.805 10.683.525.150 11.967.394.976

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi turun sebesar Rp44 Milyar atau sebesar 65% dari Rp68 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp24 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pajak.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi naik sebesar Rp400 Juta atau sebesar 3% dari defisit Rp16,3 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp16,7 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pajak.

Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Operasi turun sebesar Rp48 Milyar atau sebesar 151% dari Rp32 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi defisit Rp16 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta peningkatan pembayaran pajak.

Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas InvestasiKas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi turun sebesar Rp12 Milyar atau sebesar 74% dari kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp16 milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi kas neto diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp4 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, terutama disebabkan karena di periode 31 Mei 2018 Perusahaan Anak sedang melakukan pembangunan pabrik smelting.

Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi naik sebesar Rp8 Milyar atau sebesar 21% dari kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp38 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi kas neto diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp30 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp18,21 Milyar, dan kenaikan pembelian asset tetap sebesar Rp12 Milyar.

Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi naik sebesar Rp20 Milyar atau sebesar 115% dari kas neto diperoleh dari aktivitas investasi sebesar defisit Rp17,7 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar defisit Rp38 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh bertambahnya perolehan asset tetap dan penjualan asset tetap serta meningkatnya pemberian pinjaman kepada pihak berelasi.

47

PT. IFISHDECO

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan naik sebesar Rp40 Milyar atau sebesar 2048% dari Rp2 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi Rp42 Milyar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan pelunasan pinjaman bank jangka pendek.

Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan naik sebesar Rp20 Milyar atau sebesar 38% dari Rp53 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp73 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan pinjaman bank.

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan naik sebesar Rp69 Milyar atau sebesar 428% dari defisit Rp16 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp53 Milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank.

5. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan belanja modal berupa peralatan dan perlengkapan kantor dan kendaraan. Belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah Rp 51 Milyar, Rp39 Milyar dan Rp23 Milyar. Perseroan tidak melakukan belanja modal sampai dengan 31 Maret 2019. Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan belanja modal adalah berasal dari kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Tujuan dari investasi barang modal ini adalah demi meningkatkan kinerja usaha Perseroan terutama di divisi akuntansi, administrasi, produksi dan penjualan. Belanja modal Perseroan ini dilakukan dalam denominasi dollar dan rupiah. Perseroan mengharapkan agar ke depannya, kegiatan administrasi, sistem akuntansi, produksi dan penjualan Perseroan dapat dilakukan secara semakin efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha maupun keuangan Perseroan baik di masa kini maupun di masa-masa yang akan datang.

6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Perseroan terdiri dari utang usaha, beban akrual, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen. Perseroan juga mempunyai aset keuangan yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan dana yang dibatasi penggunaannya. Tujuan utama dari instrumen keuangan ini adalah untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi, pengembangan bisnis serta untuk mengelola risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas melalui pendekatan manajemen risiko.

a. Risiko Kredit

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank dan piutang usaha. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Grup adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Grup memiliki kas dan setara kas di bank dan piutang di berbagai institusi.

48

PT. IFISHDECO

b. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar nilai mata uang asing. Grup melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, diantaranya adalah transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman Grup. Grup harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, terutama Dollar Amerika Serikat, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Grup.

Grup mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus-menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan Grup dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal Grup. Selain itu Grup juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

d. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki risiko bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

49

PT. IFISHDECO

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

RISIKO YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS BERIKUT INI MERUPAKAN RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG AKAN MEMILIKI DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK YANG PALING KECIL BAGI KINERJA USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KINERJA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.

A. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Utama

1.1. Risiko Fluktuasi Harga Bijih Nikel

Fluktuasi harga pasar komoditi yang bergantung pada harga pasar dunia digunakan sebagai patokan dalam transaksi penjualan nikel. Permintaan pasar atas komoditi nikel akan sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi negara konsumen seperti Negara Cina terhadap besi baja (stainless steel). Penurunan pertumbuhan ekonomi dan produksi besi baja dapat menyebabkan penurunan harga penjualan nikel.

Sedangkan, pasar dalam negeri akan sangat bergantung pada pertumbuhan industri peleburan nikel dan industri hilir dari komoditi nikel. Tidak berkembangnya industri peleburan nikel akan menyebabkan keterbatasan pasar domestik nikel dan akan menekan harga nikel di pasar domestik, serta berpotensi gagal dalam menutupi biaya produksi nikel. Apabila hal ini terjadi, Perseroan akan menghadapi risiko penurunan kinerja penjualan dan penurunan profitabilitas yang akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:

2.1. Risiko Ketersediaan Deposit Bijih Nikel

Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan mengawali aktivitas usaha melalui eksplorasi atas kandungan nikel yang berada dalam wilayah Ijin Usaha Penambangan (IUP) untuk memperoleh besarnya potensi kandungan nikel sampai pada tahap kandungan terukur yang memiliki nilai ekonomis dalam jangka waktu yang terbatas.

Keberlangsungan usaha penambangan harus didukung dengan kemampuan perseroan dalam mengeksploitasi potensi kandungan yang ada. Untuk jangka panjang dengan sumber daya nikel di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5.756.362.683 Metrik Ton di tahun 2016 (dikutip pada tahun 2018 oleh Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara bersumber dari Pusat Sumber Daya Geologi Tahun 2016) Perseroan akan bergantung pada kemampuan manajemennya dalam mengakuisi lahan tambang yang memiliki potensi kandungan nikel yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ketidakmampuan manajemen Perseroan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi kandungan bijih nikel akan memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

50

PT. IFISHDECO

2.2. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Usaha pertambangan termasuk bidang usaha yang sensitif terhadap peraturan pemerintah karena terkait dengan pengelolaan sumber daya alam milik negara. Perubahan kondisi politik dapat berimbas pada keputusan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menyangkut industri pertambangan dan akan berdampak langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan.

Seperti halnya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 1 tahun 2004 yang menghentikan kegiatan ekspor dan mengharuskan pelaku industri pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. Hal tersebut mengharuskan Perseroan melakukan penjualan bijih mentah nikel kepada pasar domestik dengan pasar yang terbatas dan harga yang relatif tidak kompetitif. Perseroan juga harus merubah strategi dengan melakukan investasi pembangunan smelter.

Adapun, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, rekomendasi Direktur Jenderal yang telah diberikan atau yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan ekspor bijih mentah nikel dengan kadar <1.7% (kurang dari satu koma tujuh persen), dinyatakan akan berlaku sampai jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019. Sehingga, efektif Januari 2020, Perseroan tidak dapat mengekspor bijih nikel dengan kadar apapun.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Perseroan akan kehilangan pendapatan penjualan dari ekspor bijih nikel yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penjualan Perseroan. Perseroan juga akan kehilangan beberapa pelanggan terbesar Perseroan yakni Mallerstein PTE Ltd, Shandong Xinhai Pte Ltd, dan Terra Pacific Pte Ltd yang memberikan kontribusi sebesar 74.09% dari total penjualan bersih Perseroan per 31 Mei 2019, dikarenakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai efektif pada tahun 2020. Akibatnya, Perusahaan harus memasuki bisnis baru yaitu pengolahan bijih nikel menjadi feronikel. Bisnis baru tersebut mengharuskan Perusahaan menghadapi risiko operasional terkait dengan bisnis tersebut. Setiap masalah atau gangguan dalam bisnis baru tersebut dapat berdampak buruk terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya. Selain itu, dalam hal Perusahaan Anak tidak dapat beroperasi untuk memproduksi NPI dan Feronikel, dan dikarenakan Perseroan tidak dapat melakukan penjualan ekspor, Perseroan harus menjual bijih nikelnya kepada smelter lain di dalam negeri yang dimana memiliki harga jual lebih rendah dibandingkan harga jual ekspor. Sehingga, hal ini akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

2.3. Risiko Gangguan Operasional pada Fasilitas Produksi

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki risiko atas terjadinya kerusakan atau gangguan pada fasilitas produksi di Perseroan dan Perusahaan Anak, seperti halnya kerusakaan pada bagian mesin Blast Furnace atau mesin RKEF ataupun dapat diakibatkan oleh faktor-faktor lainnya seperti kondisi cuaca, bencana alam, kebakaran, gangguan listrik, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memproduksi, mendistribusikan atau menjual produk-produknya.

Kegiatan produksi di Perusahaan Anak berhenti sejak Februari 2019, dikarenakan suplai bahan baku yang terhambat akibat curah hujan yang ekstrem dan terjadi kerusakan minor pada bagian mesin Blast Furnace, yaitu motor konveyor, Perusahaan Anak menghentikan aktivitas pabrik pengolahan dan pemurnian yang digunakan untuk memproduksi NPI. Dampak tidak beroperasinya pabrik Perusahaan Anak terhadap keuangan konsolidasian Perseroan relatif tidak material, yaitu sekitar 6%. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Perusahaan Anak belum memberikan kontribusi keuntungan kepada Perseroan.

Saat ini, mesin Blast Furnace tersebut sudah selesai dilakukan perbaikan dan Perusahaan Anak sedang dalam proses mempersiapkan bahan baku untuk pengoperasian kembali yang direncanakan akan dilaksanakan pada Desember 2019. Walaupun potensinya kecil, terdapat risiko mesin blast furnace tersebut tidak dapat beroperasi kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan usaha dan kinerja

51

PT. IFISHDECO

keuangan konsolidasian Perseroan kedepannya, yaitu penurunan penjualan dan laba bersih secara keseluruhan dikarenakan tidak akan ada kontribusi penjualan dari Perusahaan Anak atas ekspor NPI. Adapun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, efektif pada Januari 2020, Perseroan tidak dapat mengekspor bijih nikel yang mengharuskan Perseroan untuk menjual bijih nikelnya ke smelter lain di dalam negeri. Perseroan memproyeksikan penurunan penjualan sebesar Rp622 milyar atau sebesar 39% pada tahun 2020 jika mesin blast furnace BSI tidak dapat beroperasi kembali.

Selain itu, terdapat risiko belum selesainya konstruksi mesin RKEF sesuai jadwal dan/atau tidak dapat beroperasinya mesin RKEF dengan baik sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini akan berdampak pada penurunan kapasitas produksi di smelter Perusahaan Anak secara signifikan dikarenakan tidak adanya kontribusi produksi dari mesin RKEF yang dapat menghasilkan hingga 120.000 MT FeNi (feronikel). Sehingga, Perusahaan Anak harus tergantung pada mesin blast furnace yang memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000 MT NPI.

2.4. Risiko Kenaikan Harga dan Pasokan Bahan Bakar Solar

Bahan bakar solar merupakan komponen biaya yang signifikan dalam operasi penambangan dikarenakan bahan baku solar merupakan sumber energi dalam pengoperasian alat berat untuk melakukan penambangan dan pada saat proses hauling. Karena itu, risiko kenaikan harga bahan bakar solar harus diperhitungkan karena kenaikan harga solar bukan hanya menaikan biaya langsung atas pemakaian solar namun juga menaikan biaya pengapalan atau transhipment dari pihak penyedia jasa yang dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan juga harus memperhitungkan risiko kelangkaan solar yang berpotensi memberikan kendala bagi Perseroan dalam menemukan sumber energi untuk mengoperasikan alat berat yang dapat menghambat kinerja operasional Perseroan. Adapun, Perseroan perlu memperhatikan sumber pasokan dimana pemakaian solar dari sumber yang tidak resmi dapat berakibat pada teguran atau penghentian operasi oleh pemerintah.

2.5. Risiko Iklim dan Cuaca

Risiko cuaca terjadi pada saat musim hujan dimana kegiatan operasional penambangan akan melambat pada saat musim hujan karena:

● Kondisi lahan tambang yang memiliki medan yang sulit atau berbahaya selama musim hujan.● Frekuensi perbaikan jalan yang meningkat selama musim hujan untuk menjaga kelayakan jalan

untuk menghindari risiko kecelakaan baik saat penambangan maupun hauling hasil tambang.● Hujan akan menyebabkan kadar air (moisture) dalam kandungan bijih nikel meningkat yang dapat

menimbulkan penalti dalam pembayaran dan juga penundaan pengiriman karena kadar air yang melewati batas yang diperbolehkan dalam pengiriman melalui angkutan laut.

Musim hujan yang berkepanjangan umumnya juga akan berdampak pada produksi dan penjualan yang menyebabkan melambatnya putaran penjualan dan putaran arus kas.

2.6. Risiko Keselamatan Kerja

Dalam kegiatan operasional sehari-hari keselamatan kerja adalah salah satu faktor yang menjadi perhatian dinas pertambangan dimana seringnya terjadi kecelakaan akan dapat berakibat pada pemeriksaan dan peringatan bagi Perseroan yang dapat mengganggu kinerja operasional dan berdampak terhadap reputasi Perseroan dihadapan pelanggan.

2.7. Risiko Lingkungan dan Hubungan Masyarakat

Risiko lingkungan hidup dapat terjadi ketika Perseroan tidak melakukan perbaikan terhadap lingkungan baik akibat penambangan maupun dampak lainnya terhadap lingkungan disekitar tambang. Hal ini terlihat dari kewajiban reklamasi yang harus dipenuhi Perseroan dengan komitmen yang diwajibkan pemerintah dengan menempatkan deposito jaminan reklamasi.

52

PT. IFISHDECO

Selain pelaksanaan reklamasi sesuai dengan aturan yang berlaku risiko pencemaran akibat operasi tambang juga kerap terjadi yang dapat berdampak pada gangguan pada wilayah sekitar tambang seperti debu dan pencemaran air laut disekitar pelabuhan angkutan tambang. Risiko yang dapat ditimbulkan bukan hanya gangguan itu sendiri namun juga dari reaksi masyarakat sekitar. Risiko hubungan masyarakat ini akan muncul ketika masyarakat sekitar lebih merasakan dampak negatif dibandingkan dengan kesejahteraan atau dampak positif secara ekonomi dengan beroperasinya tambang di wilayah tinggal mereka. Reaksi negatif dari masyarakat tersebut akan mengakibatkan kinerja operasional Perseroan terganggu.

2.8. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumen

Risiko kegagalan dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar untuk penjualan ore nikel muncul dari kualitas cadangan ore nikel yang dimiliki. Kualitas ini umumnya mengandung risiko berupa penalti dalam pembayaran dan penolakan barang. Risiko akan lebih tinggi dengan sistem penjualan CIF (Cost, Insurance and Freight) dimana hasil survey atas barang dilakukan di pelabuhan bongkar dimana akan menjadikan posisi perseroan menjadi lebih berisiko terhadap penolakan atas barang yang telah sampai.

Untuk produk olahan berupa nickel pig iron maupun ferronickel akan sangat bergantung pada teknologi dan kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan produk dengan kadar nikel yang baik dan stabil. Risiko pada hasil produk umumnya terjadi pada hasil kadar yang tidak stabil serta tingkat kadar sulfur dan fosfor yang menjadi faktor penting dalam menentukan nilai jual produk. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kualitas nikel yang dibutuhkan konsumen akan memberikan dampak negatif bagi kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.

2.9. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Mencetak Pertumbuhan Secara Efektif

Terdapat kemungkinan Perseroan akan gagal untuk mencetak pertumbuhan usahanya secara efektif karena berbagai alasan termasuk akibat terjadinya risiko dalam penurunan harga, kegalalan dalam menjalankan operasi penambangan yang efisien, perubahan peraturan pemerintah, keterbatasan cadangan dengan kadar dan kualitas yang dibutuhkan pasar, ataupun pengolahan peleburan yang efisien dan pembangunan pabrik yang tidak berjalan sesuai rencana yang mengakibatkan cost overrun.

Saat ini, dengan munculnya larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri, membuat Perseroan harus mendiversifikasi bisnisnya dengan menjual produknya ke perusahaan lokal. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelanggannya dan Perseroan senantiasa menjaga kapasitas produksinya untuk dijual ke pelanggan lokalnya. Dalam hal jumlah produksi bijih nikel Perseroan tidak terserap seluruhnya oleh pelanggan lokal, maka akan berdampak secara langsung kepada penjualan dan kegiatan usaha serta kinerja keuangan Perseroan.

2.10. Risiko Permodalan

Bisnis Perseroan adalah bisnis yang bersifat padat modal dan membutuhkan pengeluaran yang signifikan untuk melakukan pembebasan tanah dan pengajuan ijin penambangan dan ekspansi pabrik peleburan nikel. Perseroan bermaksud untuk terus mengejar strategi investasi lanjutan dalam ekpansi lahan tambang dan kegiatan pembangunan. Perseroan akan melakukan pengeluaran tambahan dalam tahun fiskal saat ini dan masa depan. Perseroan mengusulkan untuk mendanai pengeluaran tersebut melalui kombinasi utang, ekuitas dan dana dari sumber internal. Kemampuan Perseroan untuk meminjam dan persyaratan pinjaman yang akan diajukan tergantung pada kondisi keuangan, stabilitas arus kas dan kapasitas Perseroan untuk membayar utang dalam lingkungan dimana suku bunga mengalami kenaikan. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak akan berhasil dalam mendapatkan dana tambahan pada waktu yang tepat, dan dengan persyaratan yang dapat diterima. Hal tersebut akan mengganggu kegiatan operasional serta memberikan dampak negatif bagi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

53

PT. IFISHDECO

2.11. Risiko Perseroan Tidak Memiliki Asuransi Untuk Menutup Semua Kerugian Material

Perseroan tidak memiliki asuransi untuk melindungi harta kekayaan Perseroan, risiko-risiko atas kerugian, kerusakan harta benda (property damage) dan tanggung jawab Perseroan. Sehingga tidak ada polis-polis asuransi yang memadai untuk menanggung semua risiko yang bersangkutan dengan harta kekayaannya tersebut sebagaimana didukung Surat Pernyataan Perseroan.

Sebagai konsekuensi, kerugian harus ditanggung oleh Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

2.12. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Kinerja Perseroan bergantung pada kondisi perkonomian baik di Indonesia maupun global. Bila kondisi ekonomi sedang tidak baik, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan nikel yang akan berdampak pada turunnya harga penjualan nikel. Hal tersebut akan mengganggu kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

B. Risiko Umum

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan perluasan usaha. Risiko likuiditas juga dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Hal ini dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Terhadap Kewajiban dari Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga. Risiko tersebut termasuk risiko yang terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan Perseroan ataupun sehubungan dengan kelengkapan dokumen perusahaan Perseroan, mengingat Perseroan telah didirikan dari tahun 1971. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah

Risiko terletak pada kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan pembangunan pabrik sesuai komitmen dengan pihak pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, rekomendasi Direktur Jenderal yang telah diberikan atau yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan ekspor bijih mentah nikel dengan kadar <1.7% (kurang dari satu koma tujuh persen), dinyatakan akan berlaku sampai jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019. Pelanggaran atas komitmen akan berdampak pada penghentian ekspor maupun denda atas penghasilan ekspor yang telah diterima yang akan menghambat kinerja operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.

Dalam kaitan dengan operasi pertambangan, selain hal tersebut di atas dan risiko kelalaian administrasi dan kelengkapan dokumen yang tidak dipenuhi sebelumnya yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi, pengalaman operasional Perseroan selama ini tidak mendapatkan kendala dalam pemenuhan kewajiban kepada pemerintah.

Sehubungan dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan terkait, teridentifikasi bahwa Perusahaan Anak belum mendapatkan Persetujuan ESDM atas beberapa perubahan direksi dan dewan komisaris Anak Perusahaan. Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2018, pemegang UIP dan IUPK yang akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum

54

PT. IFISHDECO

didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Anak dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Meskipun risiko tersebut tidak langsung dihadapi Perseroan, apabila Perusahaan Anak dihentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau dicabut izinnya, Perseroan akan terkena dampak risiko tersebut.

C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

● Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;

● Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

● Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;

Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

55

PT. IFISHDECO

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

56

PT. IFISHDECO

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berdasarkan Akta Pendirian, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Keputusan No.J.A.5/110/7 tanggal 29 Juni 1971 dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No.8120214190683 tanggal 8 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission. Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perikanan, mendirikan mengusahakan bangunan-bangunan pendingin (cold-storage) dan berdagang pada umumnya.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100.000,- per saham

%Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai

Nominal (Rp)Modal Dasar 400 saham prioritas dan

1.600 saham biasa2.000.000

Modal Ditempatkan dan DisetorIdiasih Endang Sumarminiati 120 saham prioritas 120.000 30%Hartika Sutardika 60 saham prioritas 60.000 15%Tuty Mutiah 60 saham prioritas 60.000 15%Ali Nurasjid 80 saham prioritas 80.000 20%Satio Dewabratha 80 saham prioritas 80.000 20%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 400 saham prioritas 400.000 25% dari modal dasarJumlah Saham Portepel 1.600 saham biasa 1.600.000 75% dari modal dasar

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagaimana disebutkan di bawah ini:

A. Akta No. 34 tanggal 4 Oktober 1989 dibuat di hadapan Mochtar Apan, S.H., pengganti Mochamad Said Tajoedin, Notaris di Kota Jakarta yang mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.02-3069.HT.01.04-TH.91 tanggal 18 Juli 1991 yang didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.607/Not/1991/PN.JKT.SEL.;

B. Akta No.84 tanggal 10 Juli 1991 dibuat di hadapan Mochamad Said Tajoedin, Notaris di Jakarta yang mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.02-3069.HT.01.04-TH.91 tanggal 18 Juli 1991 yang didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.608/Not/1991/PN.JKT.SEL serta dimuat dalam BNRI No.80 tanggal 4 Oktober 1991 Tambahan No.3426;

C. Akta No.42 tanggal 17 Juni 1993, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti Notaris Imas

Fatimah, S.H. yang mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-5582.HT.01.04.TH.93 tanggal 3 Juli 1993 yang didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1113/Not/1993/PN.JKT.SEL;

D. Akta No.1 tanggal 2 November 1998, dibuat di hadapan Alvian Yahya, S.H., notaris di Surabaya, mendapatkan persetujuan Menkumham No.C-11429 HT.01.04.TH.2001 tanggal 16 Februari 2001;

57

PT. IFISHDECO

E. Akta No.02 tanggal 5 Mei 2009, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., notaris di Surabaya, mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan Menkumham No.AHU-33860.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009;

F. Akta No.138 tanggal 18 Maret 2011, dibuat di hadapan Notaris Irawan, mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan Menkumham No.AHU-15871.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011;

G. Akta No.39 tanggal 20 Juni 2011, dibuat di hadapan Notaris Chandra, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No.AHU-AH.02.20.23099 dan No.AHU-AH.02.20.23100 tanggal 21 Juli 2011;

H. Akta No.54 tanggal 15 Oktober 2018, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No.AHU-0023726.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018; dan terakhir

I. Akta No.158 tanggal 28 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No.AHU-0017312.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019.

J. Akta No.128 tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No.AHU-0054454.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019; dan

K. Akta 197/2019 memuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya persetujuan pemegang saham Perseroan atas:

a. rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI serta mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;

b. perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT Ifishdeco Tbk;c. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham

baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 425.000.000 sahambaru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00;

d. pemberian program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, namun berdasarkan Akta No.163/2019, para pemegang saham Perseroan diantaranya menerangkan dan menyatakan bahwa dalam rangka penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal, para pemegang saham bermaksud tidak mengadakan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dan juga menegaskan keputusan-keputusan lain dalam rangka Penawaran Umum tersebut.Keputusan dalam Akta No.163/2019 tersebut mengubah keputusan untuk menyetujui pemberian program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebagaimana dimuat dalam Akta 197/2019.

e. pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, atas Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini (selain pemegang saham masyarakat);

f. menyetujui dan menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan periode masa jabatan yang baru;

g. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No.IX.J.1; (b) POJK 32; dan (c) POJK 33; dan

h. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

58

PT. IFISHDECO


a. Kegiatan usaha utama:

menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel, yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel, termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel;

Perseroan telah memiliki Laporan JORC Cadangan Pertambangan Nikel DMP dan Laporan Sumber JORC Sumber Daya Nikel, keduanya dibuat oleh PT Yekada Multi Energi tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia.

b. Kegiatan usaha penunjang:

menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 dan 2017Pada tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat perubahan struktur permodalan, dimana struktur permodalan pada tahun tersebut adalah berdasarkan Akta No.39 tanggal 20 Juni 2011 dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL. M., Notaris di Jakarta (Akta 39/2011), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No.AHU-AH.02.20.23100 tanggal 21 Juli 2011. Berdasarkan Akta 39/2011, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp100.000.000.000 terbagi atas 100.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.

Modal ditempatkan : Rp30.000.000.000 terbagi atas 30.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.

Modal disetor : Rp30.000.000.000 terbagi atas 30.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:


Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)Modal Dasar 100.000.000 100.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT FMR 15.300.000 15.300.000.000 51%PT WTM 14.700.000 14.700.000.000 49%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.000.000 30.000.000.000 100%Jumlah Saham Portepel 70.000.000 70.000.000.000

Tahun 2018Pada tahun 2018 terdapat perubahan susunan permodalan berdasarkan Akta No.54 tanggal 15 Oktober 2018, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (Akta 54/2018), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No.AHU-0023726.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018. Akta 54/2018 memuat perubahan permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut: a. peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp100.000.000.000 menjadi sebesar

Rp680.000.000.000; b. peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp30.000.000.000 menjadi

sebesar Rp170.000.000.000;

59

PT. IFISHDECO

c. perubahan nilai nominal masing-masing saham menjadi Rp100;d. penerbitan 1.400.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100

yang diambil bagian oleh PT FMR sejumlah 714.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp71.400.000.000 dan PT WTM sejumlah 686.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp68.600.000.000; dan

e. penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi laba ditahan sampai dengan tahun buku 2017

Berdasarkan Akta 54/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:



Modal disetor : Rp170.000.000.000 terbagi atas 1.700.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Struktur kepemilikan saham adalah sebagai berikut:


Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)Modal Dasar 6.800.000.000 680.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT FMR 867.000.000 86.700.000.000 51%PT WTM 833.000.000 83.300.000.000 49%


Tahun 2019Berdasarkan Akta 197/2019, struktur permodalan adalah:



Modal disetor penuh : Rp170.000.000.000 terbagi atas 1.700.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.


Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)Modal Dasar 6.800.000.000 680.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT FMR 867.000.000 86.700.000.000 51%PT WTM 833.000.000 83.300.000.000 49%


3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta 197/2019, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

60

PT. IFISHDECO

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut ini:

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Lina SutiKomisaris : Oei Michelle Mallorie SunogoKomisaris : Ryan Fong JayaKomisaris : Stella SutrisnoKomisaris Independen : Daniel Faisal IskandarKomisaris Independen : HongisisiliaKomisaris Independen : Alfa Brilian

DireksiPresiden Direktur : Oei Harry Fong JayaDirektur : Leman SutiDirektur : Ineke Kartika DewiDirektur : Muhammad Ishaq

Lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Lina SutiPresiden Komisaris

Warganegara Indonesia, 51 tahun.

Mendapatkan gelar Bachelor of Architecture dari Chung Yuan Christian University, R.O.C Taiwan pada tahun 1991.

Pengalaman Kerja:1991 – 1992 : Arsitek di PT Tafira1992 : Sekretaris Wakil Direktur Utama di PT Indah Kiat Cooperate1992 – 2001 : Arsitek di PT Kitata2001 – sekarang : Direktur PT Tri Lintas Okitse Indonesia2007 – 2013 : Direktur PT Pan China Indo2010 – 2012 : Wakil Direktur Utama PT Tekindo Energi2010 – 2013 : Direktur Utama PT Pan China International2010 – 2013 : Direktur Utama PT Multi Televisi Indonesia2010 – 2018 : Komisaris PT Bintang Samudera Emas2010 – sekarang : Komisaris PT Wahana Trilintas Mining2010 – sekarang : Direktur PT Tirta Samudra Emas2010 – sekarang : Komisaris PT Pan Multimedia2011 – sekarang : Presiden Komisaris PT Wahana Harapan Jaya Mining 2013 – sekarang : Komisaris PT Multi Televisi Indonesia2013 – sekarang : Komisaris Utama PT BSI2018 – sekarang : Direktur PT Bintang Samudra Kencana2011 – sekarang : Presiden Komisaris Perseroan

61

PT. IFISHDECO

Oei Michele Mallorie SunogoKomisaris

Warganegara Indonesia, 31 tahun.

Mendapatkan gelar Bachelor of Science in Business Administration dari University of San Francisco, San Francisco, California pada tahun 2009.

Pengalaman Kerja:2010 : Asisten Direktur Keuangan PT Sekar Laut Tbk2010 – 2011 : Business Development Director PT Sekar Laut TbkJun 2011 – sekarang : Direktur Keuangan PT Fajar Mining Resources2019 – sekarang : Komisaris Perseroan

Ryan Fong JayaKomisaris

Warganegara Singapura, usia 28 tahun.

Mendapatkan gelar Bachelor of Science in Business Administration dari Babson College, Wellesley, MA pada tahun 2014.

Pengalaman Kerja:Okt 2014 – Mar 2015 : Financial Analyst Frontman Cline Capital Market,

Manila, PhilippinesApr 2015 – Aug 2016 : Business Development Analyst Mandiri Investment

Management, SingaporeAug 2016 – Aug 2017 : Business Development Manager PT Bumi Harapan

Jaya, IndonesiaAug 2016 – sekarang : Business Development Director PT Sekar Group,

IndonesiaJan 2017 – sekarang : Business Development Director PT Fajar Mining

Resources, Indonesia2019 – sekarang : Komisaris Perseroan

Stella SutrisnoKomisaris

Warganegara Indonesia, usia 26 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Raffles College of Design and Commerce jurusan Fashion Design pada tahun 2013.

Pengalaman Kerja:2013 – 2015 : Management Trainee PT Tri Lintas Okitse Indonesia 2015 – 2016 : Asisten Direktur PT Virtue Dragon Nickel Industry 2016 – saat ini : Direktur Marketing PT Tri Lintas Okitse Indonesia 2017 – 2019 : Asisten Direktur Keuangan Perseroan2019 – saat ini : Komisaris Perseroan

62

PT. IFISHDECO

Daniel F. IskandarKomisaris Independen


Mendapatkan gelar Bachelor of Business in Administration di Univeristy of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, USA pada tahun 1983.

Pengalaman Kerja:1985 – 1990 : Credit Marketing Officer and Private Banker di The Chase

Manhattan Bank NA.1990 – 1993 : EVP Corporate Finance di PT. Nomura Indonesia1993 – 1996 : Direktur dan Kepala Divisi Debt Capital Market di

PT. Barclays de Zoette Wedd Niaga Securities1997 – 1999 : Director and Head of Underwriting Department di

PT. Nomura Indonesia1999 – 2002 : Founder dan Direktur di JavaTrade Investa Pte.Ltd.

Singapore-Jakarta2002 – 2005 : Direktur dan Kepala Divisi Investment Banking di

PT Danareksa (Persero)2006 – 2012 : Chairman PT Overseas Securities2007 – sekarang : Dosen di School of Business & Management ITB2008 – 2009 : Finance Director merangkap Chairman PT Overseas

Securities2010 – 2012 : Komisaris merangkap Chairman PT Overseas Securities2011 – 2017 : Risk Committee dan Komisaris Independen di Bank

Andara - Jakarta, Indonesia2013 – 2015 : National Board Member, World Vision Indonesia2014 – 2019 : Direktur Independen PT Hokindo Property Investama2018– 2019 : Direktur Keuangan PT Sinergi Megah Internusa Tbk2018 – sekarang : Komite Audit PT Kawasan Industri Jababeka Tbk2019 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan

Hongisisilia, SE, Ak.Komisaris Independen


Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Riau pada tahun 1993.

Pengalaman Kerja:1992 – 1995 : Manajer Akuntansi & Keuangan PT Egasutinasakti 1995 – 2003 : Partner PT Key Management2003 – sekarang : Direktur PT Artha Jasakonsulindo 2005 – sekarang : Komisaris PT Kalla Arebama 2012 – sekarang : Komisaris Independen PT Megapolitan Development

Tbk 2012 – sekarang : Komisaris Independen PT Trans Power Marine Tbk 2014 – sekarang : Komite Audit PT Bali Towerindo Sentra Tbk 2019 – sekarang : Komite Audit Perseroan2019 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan

63

PT. IFISHDECO

Alfa Brilian, S.T., M.M.Komisaris Independen


Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pancasila, Jurusan Arsitektur pada tahun 2004 dan di Universitas Borobudur, jurusan Ekonomi pada tahun 2013.

Pengalaman Kerja:2004 – 2010 : Direktur PT Pranidhana Jaya Abadi 2011 – 2018 : Direktur PT Multi Televisi Indonesia2019 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan

Direksi

OEI Harry Fong JayaPresiden Direktur


Menyelesaikan pendidikan Business Administration di University of Southern California, America pada tahun 1985.

Pengalaman Kerja:1985 – sekarang : Direktur Keuangan Kelompok Usaha Sekar1986 – sekarang : Komisaris PT Sekar Alam1988 – sekarang : Komisaris PT Bukit Welirang Indah 1989 – 1995 : Direktur PT Layang Mega Sekuritas1991 – sekarang : Komisaris PT Sekar Bumi1991 – 1993 : Direktur PT Sekar Laut1993 – sekarang : Direktur PT Sekman Wisata1994 – sekarang : Direktur PT Sekar International 1997 : Komisaris PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk2005 – 2012 : Direktur PT Karya Jaya Prima Utama2010 – sekarang : Presiden Direktur Perseroan

Leman SutiDirektur


Menyelesaikan pendidikan di National Taiwan Univeristy, Taipei- Taiwan, Jurusan Civil Engineering pada tahun 1987 dan pelatihan Manajemen di PPM, Jakarta pada tahun 1991.

Pengalaman Kerja:Jun 1987 – Sep 1989 : Project Manager PT Hoyomas EnterpriseSep 1989 – Apr 1990 : Sub-Kontraktor PT Total Bangun PersadaApr 1990 – Apr 1995 : Direktur PT Fajar Sumber MakmurMei 1995 – Okt 2009 : Deputy Plant Manager PT Ancol TerangNov 2009 – sekarang : General Manager PT Trilintas Okitse IndonesiaMar 2010 – Okt 2012 : Direktur PT Tekindo EnergiMar 2011 – sekarang : Assistant General Manager PT Pan China InternationalMei 2011 – 2019 : Direktur PerseroanJun 2011 – sekarang : Komisaris PT Tirta Samudra Emas2019 – sekarang : Direktur PT Perseroan

64

PT. IFISHDECO

Ineke Kartika DewiDirektur


Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara, Jurusan Finance, pada tahun 2000.

Pengalaman Kerja:2000 – 2001 : Staf Akuntansi PT Aneka Erabaru2001 – 2003 : Staf Akuntansi PT Indal Allumunium Industry, Tbk2003 – 2008 : Asisten Manajer Akuntansi PT Megasurya Mas2008 – 2013 : Manajer Akuntansi dan Keuangan PT Siemens Westinghouse Technical Service2013 : Management and Tax Consultant di KMC Group2013 – 2015 : Chief Financial Officer PT Bumi Menara Internusa2015 – 2016 : Finance General Manager PT Indosarina2016 – 2019 : Asisten Direktur Keuangan Perseroan 2019 – sekarang : Direktur Perseroan

Muhammad IshaqDirektur


Menyelesaikan pendidikan di IKIP Yogyakarta jurusan Engineering pada tahun 1996 dan menyelesaikan program Magister Manajemen di Universitas Bunda Mulia Jakarta pada tahun 2008.

Pengalaman Kerja:1998 – 2001 : Supervisor HRD PT Arjuna Terang Prima2001 – 2005 : Manager HRD PT Ancol Terang Metal Printing Industri2005 – 2015 : General Manager – HRD & Public Relation PT Ancol

Terang Metal Printing Industri2015 – 2017 : General Manager – Operation PT Multi Saka Abadi2017 – 2019 : General Manager – HRD Perseroan2019 – sekarang : Direktur Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Sifat Hubungan Kekeluargaan1 OEI Harry Fong Jaya

Ryan Fong JayaDirektur Utama

Komisaris OEI Harry Fong Jaya adalah Bapak dari Ryan Fong Jaya

2 Oei Michele Mallorie SunogoRyan Fong Jaya

KomisarisKomisaris Oei Michele Mallorie Sunogo adalah sepupu dari Ryan Fong Jaya

3 Lina SutiStella Sutrisno

Komisaris UtamaKomisaris Lina Suti adalah ibu dari Stella Sutrisno

4 Lina SutiLeman Suti

Komisaris UtamaDirektur Lina Suti adalah adik dari Leman Suti

65

PT. IFISHDECO

Sifat hubungan kekeluargaan di antara pemegang saham perseroan sampai pemegang saham individu adalah sebagai berikut:

No. Perusahaan Nama Jumlah Saham Sifat Hubungan Kekeluargaan

1. PT Maraga Luhur Sentosa50%

Elly Gunawan 10% Sepupu dari Fanni SusiloIwi Sumbada 10% Suami dari Fanni Susilo

Fanni Susilo 80% Istri dari Iwi Sumbada dan anak dari Oei Harry Susilo

2

PT Karya Terampil50%

Lumbung Permai Sejahtera

25%

Oei James Darren Sunogo 25% Anak dari Oei Harry SunogoOei Cindy Jessica Sunogo 25% Anak dari Oei Harry Sunogo

Oei Michele M. Sunogo 25% Anak dari Oei Harry SunogoOei Harry Sunogo 25% Kakak dari Oei Harry Fong Jaya

3PT Andalan Bakti

Nusa25%

Tan Daven Daniel Salim 2% Keponakan dari Oei Harry Fong Jaya

Oei Harry Fong Jaya 98% Adik dari Oei Harry Sunogo

4 PT Sui Global25%

Joan N. Wiguna 25% Anak dari Lenny GozalEdwin Salim Wiguna 25% Anak dari Lenny Gozal

Edward Salim Wiguna 25% Anak dari Lenny Gozal

Lenny Gozal 25% Istri dari Loddy Gunadi (Kakak Oei Harry Fong Jaya)

5PT Bumi Mitra

Cemerlang25%

Marco Ken Lukmito 20% Anak dari Lina SoegihartoJennifer Fay Lukmito 20% Anak dari Lina SoegihartoHoward Ken Lukmito 20% Anak dari Lina Soegiharto

Lina Soegiharto Leo 40% Istri dari Oei Harry Lukmito (Kakak Oei Harry Fong Jaya)

6 Leman Suti0,0025% Kakak dari Lina Suti

7 PT Tlintas Okitse Indonesia99,9975%

Amir Machmud 0,01% Tidak ada Hubungan Keluarga dengan Lina Suti dan Leman Suti

Sutrisno Rahman 0,42% Suami dari Lina Suti

Lina Suti 99,57% Istri dari Sutrisno Rahman dan Adik dari Leman Suti

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp919.400.000 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, Rp2.350.397.000 untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp1.941.520.000 pada tahun 2017 dan sebesar Rp1.750.960.000 pada tahun 2016.

Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.259.900.000 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, Rp1.955.371.250 untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp1.698.520.000 pada tahun 2017 dan sebesar Rp1.410.860.000 pada tahun 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 031/IFIS-HRD/SK.DKom/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memberikan rekomendasi mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi kepada Dewan Komisaris. Adapun, Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

66

PT. IFISHDECO

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“POJK No.21/2015). Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

● Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.● Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.● Peningkatan manajemen risiko.● Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang

sangat dinamis.● Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali pada tahun 2018. Ibu Lina Suti yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris, sebelumnya telah menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Perseroan. Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku, Dewan Komisaris mempunyai tugas termasuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi, mengadakan rapat Dewan Komisaris dan menetapkan prosedur dan besarnya remunerasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK 33/2014”).

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari.

2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil kinerja Direksi selama melakukan tindakan

pengurusan Perseroan.4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Tata Kelola

Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.

5) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan Perseroan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya.

7) Meminta penjelasan dari Direksi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

67

PT. IFISHDECO

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Sebelumnya, belum terdapat riwayat pelaksanaan rapat Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;2) Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.3) Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.4) Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

5) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.

6) Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.7) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor

Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

8) Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.9) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan

informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.

10) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.12) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sesuai dengan peraturan IDX yang diatur dalam Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEl/ 12-2018 tanggal 27 Desember 2018, Direksi Perseroan yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan bijih nikel adalah Leman Suti yang mana didasarkan pada pengalaman kerja dari yang bersangkutan di bidang pertambangan nikel dari tahun 2009. Beliau telah memiliki pengalaman kerja di perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan termasuk PT Tri lintas Okitse Indonesia, PT Tekindo Energi dan PT Pan China.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di bursa Efek, serta hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

68

PT. IFISHDECO

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No.011/HR-IF/XII/2018 pada tanggal 29 Maret 2019, Perseroan mengangkat saudara Christoforus Pranoto sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris PerusahaanPT Ifishdeco Tbk


Jakarta Pusat 10220, Indonesia. Website: www.ifishdeco.comTelp.: (021) - 5706910/ 5706950 Faks.: (021) – 5704991


Berikut adalah informasi seputar Christoforus Pranoto:


Meraih gelar S1 dari Universitas Kristen Satya Wacana jurusan Economics Financial Management.

Pengalaman Kerja:

Apr 1996 – Apr 2001 : Sub Branch Manger PT Bank International Indonesia, Tbk.Sep 2002 – Des 2002 : Branch Manager PT NISP BankJan 2003 – Jan 2011 : Senior Manager Corporate Credit Risk Department Head PT Bank Mega TbkJan 2011 – Okt 2011 : Assitant Vice President Financing Approval Group BRI SyariahOkt 2011 – 2018 : General Manager Finance Perseroan2019 – sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan

Sampai saat ini, belum terdapat pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan. Kedepannya, dalam rangka peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Perseroan berencana mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar/workshop.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut “POJK No. 55/2015”), dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 2.21/IFIS-HRD/SK.DKom/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Hongisisilia

Keterangan mengenai Hongisisilia adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan dewan komisaris dan direksi.

69

PT. IFISHDECO

Anggota : Nofry Henry

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Persada Y.A.I

Pengalaman Kerja:

2010 : Tax & Accounting Staff PT Arteri Sentra Komunika Tbk2011 : Tax Consultant Division Intern di BDO2011 – 2012 : Assurance Division di Moore Stephens2012 – 2016 : Assurance Division di BDO2016 – 2017 : Assurance Division Ernest & Young2019 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Anggota : Maria Tri Wulandari

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana.

Pengalaman Kerja :

2000 – 2008 : Asisten bagian Fruit & Vegetable di PT Supra Boga Lestari2008 – 2012 : Kepala Administrasi di PT Karya Jaya Prima Utama2012 – 2018 : Staff Keuangan di PT Bintang Fajar Sejahtera Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 29 Maret 2019.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektifitas akuntan publik.7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik

untuk memastikan semua risiko.8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh

Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan Perseroan.11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau

adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan

13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelahaan yang dilakukan oleh Komite Audit.

70

PT. IFISHDECO

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 18 Juni 2019.

Masa tugas anggota komite audit selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan No. 080/IFIS-HRD/SK.Dir/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perseroan mengangkat Cameilia Fransisca Widyasari sebagai Kepala Unit Audit Internal dan Ito Asalibels sebagai Auditor Unit Audit Internal, untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya.

Berikut adalah informasi seputar Cameilia Fransisca:Warga Negara Indonesia, 37 tahun, memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti Jakarta.

Pengalaman Kerja:

2001 – 2004 : Tax & Accounting Staff PT United Media2004 – 2010 : Accounting & Tax Senior Supervisor Kota Bukit Indah Group2010 – Okt 2019 : Accounting & Tax Manager PT Tri Lintas Okitse IndonesiaSep 2019 – sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan

Berikut adalah informasi seputar Ito Asalibels:Warga Negara Indonesia, 25 tahun, memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Trisakti School of Management.

Pengalaman Kerja:

Mei 2018 – Okt 2018 : Supervisor Akuntansi di PT Bumi Harapan JayaOkt 2018 – Sep 2019 : Senior Supervisor Akuntansi di PerseroanSep 2019 – sekarang : Auditor Internal Perseroan

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai

dengan kebijakan Perseroan.3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi,

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada

semua tingkat manajemen.5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur,

Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah

disarankan.7) Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

71

PT. IFISHDECO

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 031/IFIS-HRD/SK.DKom/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut ini:

Ketua : Alfa Brilian

Keterangan tentang ketua adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan dewan komisaris dan direksi.

Anggota : Oei Michele M. Sunogo

Keterangan tentang anggota adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan dewan komisaris dan direksi.

Anggota : Fery Chandra

Warga Negara Indonesia, 26 tahun, memperoleh gelar S1 jurusan Sistem Informasi dari Binus Nusantara University.

Pengalaman Kerja :2002 – 2003 : Staf IT di PT Mahkota Aman Sentosa2003 – 2008 : Kepala Divisi IT di PT Asiamadya Selaras2009 – 2010 : Kepala Divisi IT di PT Fiwi Lestari International2010 – 2013 : Kepala Divisi Jaringan di PT Agung Sedayu Group2013 – 2018 : Manager HRD di Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; danc. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun debagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas Remunerasi;

6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat dikarenakan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi baru dibuat pada tanggal 13 Mei 2019.

72

PT. IFISHDECO

5. MITIGASI RISIKO

No. Risiko Mitigasi Risiko1 Risiko Fluktuasi Harga Bijih

NikelBerdasarkan kondisi yang berlangsung dan data historikal dalam mengukur risiko fluktuasi harga bijih nikel. Perseroan dapat melakukan hedging (contract forward) atas sebagian stock ore nikel.

2 Risiko Ketersediaan Deposit Bijih Nikel

Untuk menjaga ketersediaan bijih nikel Perseroan telah melakukan eksplorasi dan studi atas nilai keekonomian dan kelayakan tambang. Untuk kedepannya Perseroan akan melakukan ekspansi dengan menguasai IUP baru dan melakukan kerjasama (Joint Operation) dengan pemilik IUP.

3 Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan senantiasa mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang terjadi di industri pertambangan yakni dengan rajin mengikuti sosialisasi peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah maupun mengikuti dan berperan secara aktif dalam forum diskusi kelompok dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan baru yang diadakan oleh pemerintah.

Selain itu, Perseroan akan melakukan mitigasi ke dalam untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari pemerintah. Jika diperlukan, Perseroan akan melakukan pengajuan keberatan atas perubahan peraturan yang memberatkan Perseroan melalui Asosiasi.

Adapun, untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, Perseroan akan menjual sebagian besar bijih nikel mereka kepada Perusahaan Anak mulai tahun 2020. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana Perusahaan Anak untuk meningkatkan produksi dan penjualan NPI sehingga memerlukan bijih nikel yang lebih banyak sebagai bahan baku produksi. Sebagian produk Perseroan juga akan dijual kepada perusahan lain di dalam negeri yang memiliki smelter.

Selain itu, Perseroan telah mencapai kesepakatan investasi 2 line mesin RKEF dengan investor (Huanghe Holdings Pte Ltd) untuk merealisasikan pembangunan 2 line RKEF tersebut pada tahun 2021.

4 Risiko Gangguan Operasional pada Fasilitas Produksi

Perseroan melakukan pemeliharan secara berkala untuk menjaga kinerja mesin sehingga tidak mengakibatkan terhambatnya proses produksi.

Perseroan mengatasi kondisi rusaknya infrastruktur yang disebabkan oleh banjir (dalam keadaan curah hujan ekstrem) dengan membuat pengerasan jalan (agar tidak mengganggu kegiatan hauling) dan membuat gorong-gorong (untuk menanggulangi banjir) sehingga suplai bahan baku tidak terhambat. Adapun, untuk memitigasi risiko smelter Perusahaan Anak tidak dapat berfungsi dengan baik, Perseroan akan menjual bijih nikel mereka kepada smelter lain di dalam negeri sampai pabrik pengolahan dan pemurnian nikel Perusahaan Anak dapat beroperasi kembali.

73

PT. IFISHDECO

5 Risiko Kenaikan Harga dan Pasokan Bahan Bakar Solar

Untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga akan dimitigasi dengan menyerahkan kegiatan produksi (selain menambang) kepada pihak ketiga seperti hauling dan barging.Untuk mengantisipasi pasokan bahan bakar solar Perseroan memiliki beberapa pemasok dengan kontrak jangka panjang.Perseroan senantiasa berusaha untuk membuat kontrak jangka panjang dengan para pemasok sehingga diharapkan dapat melakukan pengikatan-pengikatan tertentu yang dapat meminimalisir risiko fluktuasi harga. Di samping itu, Perseroan juga melakukan pengikatan terhadap lebih dari satu pemasok sehingga mengurangi ketergantungan terhadap harga yang ditetapkan oleh pemasok tertentu.

6 Risiko Iklim dan Cuaca Perseroan mengantisipasi risiko iklim dan cuaca yakni dengan melakukan stok atas bijih nikel maupun melakukan penyimpanan stok bijih nikel di ETO (Exportable Transit Ore) dan/atau EFO (Exportable Fine Ore).

7 Risiko Keselamatan Kerja Perseroan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku mengenai keselamatan kerja pertambangan sehingga diharapkan kecelakaan-kecelakaan di kegiatan kerja dapat diminimalisir di kemudian hari.

8 Risiko Lingkungan dan Hubungan Masyarakat

Perseroan mengikuti peraturan mengenai lingkungan pertambangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan senantiasa baik secara swadaya maupun berkolaborasi dengan pemerintah dalam Program Pemberdayaan masyarakat dan CSR termasuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang mengikutsertakan masyarakat.

9 Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumen

Risiko kegagalan perseroan dari sisi kualitas dalam memenuhi permintaan pelanggan dimitigasi dengan Perseroan menjaga kualitas produk melalui proses kualiti kontrol yang terjaga dengan menggunakan fasiltas lab yang memadai (terstandarisasi dan dimiliki sendiri).

Dengan melakukan pengembangan terhadap RKEF, Perseroan ke depannya dapat menjamin bahwa baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi maupun distribusi produk kepada pelanggan akan lebih stabil. Di sisi lain, Perseroan senantiasa melakukan uji kualitas bijih nikel yang diperolehnya dari hasil tambang pada laboratorium khusus berstandar internasional sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan.

10 Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Mencetak Pertumbuhan Secara Efektif

Perseroan memitigasi risiko kegagalan dalam mencetak pertumbuhan secara efektif dengan memaksimalkan hasil produk Perseroan melalui hilirisasi yang memberikan nilai tambah melalui pengolahan smelter (Blast Furnace dan RKEF) yang dilakukan oleh Perusahaan Anak.

11 Risiko Permodalan Perseroan melakukan mitigasi dengan menjaga arus kas yang sesuai dengan rencana kerja Perseroan baik jangka pendek maupun menengah sehingga kebutuhan modal dimasa depan terpenuhi. Selain itu, Perseroan juga menjalin hubungan dan menjaga kondikte yang baik dengan bank sehingga Perseroan dapat didukung oleh Bank dalam hal permodalan.

12 Risiko Perseroan Tidak Memiliki Asuransi Untuk Menutup Semua Kerugian Material

Perseroan secara berkala akan mengasuransikan seluruh asetnya.

74

PT. IFISHDECO

13 Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Risiko perekonomian makro dan global secara umum akan berujung pada turunnya harga nikel. Dalam hal ini Perseroan akan terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan hilirisasi oleh Perusahaan Anak dengan produk yang menyesuaikan kondisi pasar.

14 Risiko Likuiditas Perseroan memitigasi risiko likuiditas dengan senantiasa menjaga putaran bisnisnya sehingga putaran kas tidak terganggu dan menjaga putaran usaha agar sesuai dengan putaran usaha para supplier dan rekanan. Perseroan juga memiliki cadangan kas yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang mendesak. Selain itu Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

15 Risiko Terhadap Kewajiban dari Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Perseroan memiliki divisi legal (corporate lawyer) yang kuat yang dapat mengamankan perusahaan dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

16 Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah

Perseroan memiliki daftar berbagai kewajiban terhadap pemerintah sehingga Perseroan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan (baik kewajiban finansial maupun pelaporan).

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDMnya melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan.

Pada tanggal 31 Mei 2019, Perseroan memiliki 45 orang karyawan tetap dan 29 orang karyawan kontrak. Sedangkan, pada tanggal 31 Mei 2019, Perusahaan Anak PT BSI memiliki 18 orang karyawan tetap dan 14 karyawan kontrak. Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan WNI karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan juga telah menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan perseroan untuk kantor pusat dengan Nomor Pendaftaran 10220.46620.20181101.0-002, tertanggal 1 November 2018, dan kantor cabang dengan Nomor Pendaftaran 05.17102018, tertanggal 17 Oktober 2018, kepada dinas pemerintah terkait.

Sehubungan dengan Pasal 108 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang berlaku sampai dengan 23 November 2019 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.1516/PHIJSK-PK/PP/XI/2017 tanggal 24 November 2017.

Dalam bidang usaha pertambangan, Perseroan memiliki seorang Kepala Teknik Tambang (KTT), Agus Prasetyono yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai peraturan yang berlaku. KTT inilah yang bertanggung jawab pada Perseroan dan Pemerintah dalam hal pelaksanaan dan pengawasan operasional penambangan. Adapun, Perseroan juga memiliki tenaga teknis pertambangan (mineplan) dan tenaga teknis Geologi yang ikut membantu mengawasi seluruh kegiatan teknis pertambangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Teknik Tambang.

75

PT. IFISHDECO

Komposisi Karyawan

Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2019 serta 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan


Manager 15 11 10 10Supervisor 16 14 13 10Staf 7 5 5 6Non staf 3 4 4 4Jumlah 41 34 32 30

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan


> S-1 2 2 3 2S-1 23 17 13 13Diploma 3 3 3 3SMA/SMK 13 13 13 12SMP 0 0 0 0SD 0 0 0 0Jumlah 41 34 32 30

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja


Karyawan TetapKaryawan Tidak Tetap

4129

3437

3225

3017

Jumlah 70 71 57 47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia


> 55 tahun 3 2 2 446 s/d 55 tahun 4 2 3 231 s/d 45 tahun 28 25 24 24s/d 30 tahun 6 5 3 0Jumlah 41 71 32 30

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama


Accounting 3 0 0 0Engineer 1 3 3 3Sales 4 2 2 2Finance 4 4 4 4HRD/GA 6 7 5 4IT 1 1 1 1Legal 1 1 1 1

76

PT. IFISHDECO


ME 3 0 0 0Management 5 7 7 6Produksi 7 6 6 6Purchasing 3 2 2 2QC 1 1 1 1Jumlah 41 34 32 30

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja


JakartaKendari

2417

2014

1913

1713

Jumlah 41 34 32 30

Perusahaan Anak

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perusahaan Anak per tanggal 31 Mei 2019 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan


Manager 6 7 1 1Supervisor 7 7 2 0Staf 1 2 2 1Non staf 2 0 0 0Jumlah 16 16 5 2

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan


> S-1 0 1 0 0S-1 11 11 4 2Diploma 2 3 1 0SMA/SMK 3 1 0 0SMP 0 0 0 0SD 0 0 0 0Jumlah 16 16 5 2

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja


Karyawan TetapKaryawan Tidak Tetap

1614

1667

516

27

Jumlah 30 83 21 9

77

PT. IFISHDECO

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia


> 55 tahun 1 1 2 146 s/d 55 tahun 1 2 1 031 s/d 45tahun 8 7 1 1s/d 30 tahun 6 6 1 0Jumlah 16 16 5 2

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama


Accounting 2 3 1 1Engineer 0 0 0 0Civil 1 1 1 0HRD/GA 4 4 1 1Management 3 3 2 0Produksi 4 4 0 0Purchasing 1 1 0 0Jumlah 16 16 5 2

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja


JakartaKendari

87

79

23

11

Jumlah 16 16 5 2

Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, karyawan Perusahaan Anak naik secara signifikan dikarenakan adanya kebutuhan tenaga kerja lebih untuk operasional pabrik seiring dengan mulainya proses produksi di Perusahaan Anak pada tahun 2018.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah:

a. Sarana Asuransi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. b. Health Safety Compliancec. Good Mining Practiced. Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar UMP 2019.e. Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai.f. Penggantian biaya makan dan transportasi bagi pegawai saat bekerja lembur.

78

PT. IFISHDECO

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Pengendali Perseroan adalah PT Fajar Mining Resources dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51% (lima puluh satu persen).

79

PT. IFISHDECO

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak:

Pihak Perseroan PT BSILina Suti KU KURyan Fong Jaya K -Oei Michelle Mallorie Sunogo K -Stella Sutrisno K -Alfa Brilian KI -Hongisisilia KI -Daniel F. Iskandar KI -Oei Harry Fong Jaya DU KLeman Suti D DMuhammad Ishaq D -Ineke Kartika Dewi D -

Keterangan:KU : Komisaris Utama.K : Komisaris.KI : Komisaris Independen.DU : Direktur Utama.D : Direktur.DI : Direktur Independen.

9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT FMR

Keterangan SingkatPT FMR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta No.116 tanggal 17 Maret 2011, dibuat dihadapan Notaris Irawan yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham yang dimuat dalam Keputusan No.AHU-13720.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011 (“Akta Pendirian PT FMR”), sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.47 tanggal 11 April 2017, dibuat dihadapan Notaris Irawan yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham yang dimuat dalam Keputusan No.AHU-0009778.AH.01.02.Tahun 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0132262 tanggal 2 Mei 2017 (“Anggaran Dasar PT FMR”).

Maksud dan Tujuan PT FMRBerdasarkan Anggaran Dasar PT FMR, maksud dan tujuan PT FMR adalah berusaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai distributor, agen, grosir, supplier, leveransier, waralaba, commision house dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri serta kegiatan usaha terkait, ekspor-impor dan perdagangan hasil pertambangan yang meliputi nikel, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, mangaan, platina, bauksit, bismuth, molibdenum, airraksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, atimoni, kolbalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, zenotin, batubara, batubara padat (bricket) serta kegiatan usaha terkait.

Permodalan Berdasarkan Akta Pendirian PT FMR, susunan permodalan PT FMR adalah sebagai berikut:Modal dasar : Rp50.000.000.000 terbagi atas 50.000 saham, masing-masing saham bernilai

nominal Rp1.000.000.Modal ditempatkan : Rp30.000.000.000 terbagi atas 30.000.000 saham, masing-masing saham

bernilai nominal Rp1.000.000.Modal disetor : Rp30.000.000.000 terbagi atas 30.000.000 saham, masing-masing saham

bernilai nominal Rp1.000.000.

80

PT. IFISHDECO

Susunan pemegang sahamBerdasarkan Akta No.136 tanggal 28 September 2017, dibuat dihadapan Putra Hutomo, notaris pengganti Notaris Irawan, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No.AHU-AH.01.03-0183379 tanggal 23 Oktober 2017, susunan pemegang saham PT FMR adalah sebagai berikut.

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,- per saham %


Modal Dasar 50.000 50.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor

PT Marga Luhur Sentosa 15.000 15.000.000.0000 50%PT Karya Terampil Lestari 15.000 15.000.000.0000 50%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.000 30.000.000.000 100%Saham Portepel 20.000 20.000.000.000

Pengurusan dan pengawasanBerdasarkan Akta No.226 tanggal 29 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0315835 tanggal 19 Agustus 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT FMR saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Dewan KomisarisJabatan Nama Jabatan Nama

Presiden Direktur Oei Michele Mallorie Sunogo Presiden Komisaris Iwi SumbadaDirektur Oei Harry Fong Jaya Komisaris Oei Harry LukmitoDirektur Welly Gunawan Komisaris Loddy Gunadi

B. PT WTM

Keterangan Singkat PT WTM didirikan berdasarkan Akta No.2 tanggal 15 September 2010, dibuat dihadapan Notaris Chandra, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan No.AHU-45307.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 23 September 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.25 tanggal 16 November 2016, dibuat dihadapan Notaris Chandra yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan No.AHU-00217117.AH.01.02.Tahun 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0099987 tanggal 18 November 2016 (“Anggaran Dasar PT WTM”).

Maksud dan Tujuan PT WTMMaksud dan tujuan PT WTM adalah berusaha dalam bidang pertambangan yang dimuat dalam Anggaran Dasar PT WTM.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT WTM dapat menjalankan usaha sebagai berikut:(a) pemborongan bidang pertambangan umum dan pemborongan bidang pertambangan batubara;(b) ekspor impor dan perdagangan hasil pertambangan mineral dan batu bara;(c) industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan;(d) pertambangan, nikel, batu bara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir

besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran dan pertambangan aspal alam;

(e) transportasi hasil pertambangan mineral dan batubara; dan(f) sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang pertambangan, jasa konstruksi

pertambangan, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengelolaan ke pelabuhan, pengangkutan, penjualan komoditas hasil tambang.

81

PT. IFISHDECO

Permodalan Berdasarkan Akta No.58 tanggal 30 Juni 2011 dibuat dihadapan Notaris Chandra yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham yang dimuat dalam Keputusan No.AHU-37171.AH.01.02.Tahun 2011 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-08693 tanggal 25 Juli 2011, “Akta 58/2011”), struktur permodalan PT WTM adalah sebagai berikut:Modal dasar : Rp40.000.000.000 terbagi atas 40.000 saham, masing-masing saham bernilai

nominal Rp1.000.000.Modal ditempatkan : Rp40.000.000.000 terbagi atas 40.000 saham, masing-masing saham bernilai

nominal Rp1.000.000.Modal disetor : Rp40.000.000.000 terbagi atas 40.000 saham, masing-masing saham bernilai

nominal Rp1.000.000.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta 58/2011, susunan pemegang saham PT WTM adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,- per saham %


Modal Dasar 40.000 40.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor

PT Tri Lintas Okitse Indonesia 39.999 39.999.000.000 99%Leman Suti 1 1.000.000 1%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 40.000 40.000.000.000 100%Saham Portepel 0 0

Pengurusan dan PengawasanBerdasarkan Akta No.25 tanggal 16 November 2016, dibuat dihadapan Notaris Chandra yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan No.AHU-00217117.AH.01.02.Tahun 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0099987 tanggal 18 November 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT WTM adalah sebagai berikut.


Direktur Amir Machmud Komisaris Leman Suti

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung pada Perusahaan Anak, yaitu:

Nama Perusahaan Anak

Tahun Operasional

Kegiatan Usaha

Tahun Penyertaan

Persentase Kepemilikan

Status Operasional Alamat

PT BSI 2018 Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel

2013 75% Operasional Wisma Nugra Santana Lt.8 Suite 802

PT BSI

Keterangan Singkat PT BSI didirikan berdasarkan Akta No.12 tanggal 16 Mei 2013 dibuat di hadapan Notaris Hamidah, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan No.AHU-27909.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 (“Akta Pendirian PT BSI”).

PT BSI didirikan dalam rangka UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal No.1179/1/PPM/I/PMA/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang diterbitkan oleh BKPM.

82

PT. IFISHDECO

Pada saat Prospektus ini didirikan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian PT BSI telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:(a) Akta No.8 tanggal 15 Juli 2013, dibuat di hadapan Notaris Hamidah, yang telah mendapatkan

persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan No.AHU-42247.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-37491 tanggal 9 September 2013 (“Akta 8/2013”).

Akta 8/2013 memuat perubahan terhadap pasal 3 mengenai maksud dan tujuan perseroan serta pasal 4 mengenai permodalan.

Perubahan struktur permodalan telah mendapatkan persetujuan BKPM melalui Izin Prinsip No.834/1/IP/PMA/2013 tanggal 25 Juli 2013.

(b) Akta No.05 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat di hadapan Notaris Hamidah, yang telah mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan AHU-09045.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 dan Penerimaan Pemberitahun No.AHU-AH.01.10-09872 tanggal 10 Maret 2014 (“Akta 5/2013”).

Akta 5/2013 memuat perubahan terhadap Pasal 4 mengenai permodalan dan pasal 12 mengenai tugas dan wewenang direksi.

Perubahan struktur permodalan telah mendapatkan persetujuan BKPM melalui Izin Prinsip Perubahan No.1521/1/IP/PMA/2013 tanggal 25 Juli 2013.

Maksud dan TujuanBerdasarkan Akta 8/2013, maksud dan tujuan PT BSI adalah berusaha dalam bidang pertambangan nikel yaitu pengolahan dan permunian bijih-bijih nikel dan perdagangan hasil olahan atau pemurnian bijih nikel.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT BSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) menjalankan segala usaha pengolahan, pemurnian, penyimpanan dan operasi pada semua

tahapan berkenaan dengan nikel dan bijih-bijih yang bertalian;(b) memasarkan dan menjual produk hasil olahan atau pemurnian bijih nikel dan produk-produk

sampingan dari kegiatan huruf a di atas, termasuk mengekspornya atas biaya perseroan atau pihak ketiga dengan mengindahkan izin-izinnya apabila ada; dan

(c) mengimpor segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan huruf a tersebut di atas dengan mengindahkan izin-izinnya, apabila ada.

Permodalan Investasi Perseroan pada Perusahaan anak telah dimulai pada tahun 2013, berdasarkan Akta No.05 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat di hadapan Notaris Hamidah (Akta 5/2013), dengan menjadi pemegang 2.500.000 saham PT BSI. Komposisi pemegang saham PT BSI kemudian berubah berdasarkan Akta No.90 tanggal 13 November 2014, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (Akta 90/2014), dimana Perseroan kemudian meningkatkan penyertaan modalnya pada Perusahaan Anak menjadi sebesar Rp73.035.000.000 untuk 7.500.000 lembar saham atau 75% kepemilikan.

Berdasarkan Akta 90/2014, struktur permodalan PT BSI adalah sebagai berikut.Modal dasar : Rp389.520.000.000 (US$40.000.000) terbagi atas 40.000.000 saham, masing-

masing saham bernilai nominal Rp9.738 (US$1).Modal ditempatkan : Rp97.380.000.000 (US$10.000.000) terbagi atas 10.000.000 saham, masing-

masing saham bernilai nominal Rp9.738 (US$1).Modal disetor : Rp97.380.000.000 (US$10.000.000) terbagi atas 10.000.000 saham, masing-

masing saham bernilai nominal Rp9.738 (US$1).

83

PT. IFISHDECO

Susunan Pemegang SahamBerdasarkan Akta 90/2014, susunan pemegang saham PT BSI adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp9.738,- per saham %

Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)Modal Dasar 40.000.000 389.520.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor

Perseroan 7.500.000 73.035.000.000 75%Atelier Partners Inc 2.500.000 24.345.000.000 25%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000.000 97.380.000.000 100%Saham Portepel 30.000.000 292.140.000.000

Pengurusan dan PengawasanBerdasarkan Akta No.137 tanggal 16 September 2014, dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No.AHU-32745.40.22.2014 tanggal 29 September 2014 (Akta 137/2014), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BSI adalah sebagai berikut:


Direktur Utama Harrison Iyawan Komisaris Utama Lina SutiDirektur Leman Suti Komisaris Oei Harry Fong JayaDirektur Oei Michele Mallorie SunogoDirektur Amir Machmud

Laporan Posisi Keuangan PT BSI(dalam Rupiah)

Keterangan31 Mei 31 Desember 2019 2018 2017 2016

Aset lancar 134.016.445.279 197.560.295.622 2.524.042.454 5.913.264.173 Aset tidak lancar 334.462.727.559 349.901.074.516 287.465.686.049 245.353.133.959 JUMLAH ASET 468.479.172.838 547.461.370.138 289.989.728.503 251.266.398.132 Liabilitas jangka pendek 167.573.989.616 200.641.434.822 47.092.209.440 22.999.301.088 Liabilitas jangka panjang 336.198.678.607 320.691.171.259 187.560.508.325 153.620.404.807 JUMLAH LIABILITAS 503.772.668.223 521.332.606.081 234.652.717.765 176.619.705.895 JUMLAH EKUITAS (35.293.495.385) 26.128.764.057 55.337.010.738 74.646.692.237 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 468.479.172.838 547.461.370.138 289.989.728.503 251.266.398.132

Aset

Perbandingan posisi Aset pada tanggal 31 Mei 2019 dengan posisi Aset pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset per 31 Mei 2019 sebesar Rp468 Milyar turun sebesar Rp79 Milyar atau 14% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp547 Milyar. Dalam hal ini disebabkan oleh penurunan persedi aan, dan aset tetap. Penurunan persediaan disebabkan karena Perseroan melakukan penjualan di tahun 2019, dan aset tetap disebabkan karena penyusutan aset tetap periode berjalan.

Perbandingan posisi Aset pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Aset pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp547 Milyar naik sebesar Rp257 Milyar atau 88,79% dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp289 Milyar. Dalam hal ini disebabkan oleh peningkatan persediaan, dan pajak dibayar dimuka. Peningkatan persediaan disebabkan karena Perseroan mulai beroperasi, dan pajak dibayar dimuka meningkat karena Pajak Pertambahan Nilai meningkat sebesar Rp6 Milyar.

84

PT. IFISHDECO

Perbandingan posisi Aset pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi Aset pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp289.989.728.503 naik sebesar Rp38.723.330.371 atau 15,41% dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp251.266.398.132. Peningkatan aset disebabkan oleh pembangunan aset tetap Perseroan, berupa smelter.

Liabilitas

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Mei 2019 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas per 31 Mei 2019 sebesar Rp503 Milyar naik sebesar Rp18 Milyar atau 3% dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp521 Milyar. Peningkatan liabilias disebabkan karena Perseroan melakukan pelunasan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp51 Milyar, selain itu Perseroan juga memperoleh pinjaman dari pemegang saham yaitu Perseroan sebesar Rp6 Milyar dan Terra Pacificsebesar Rp10 Milyar.

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp521 Milyar naik sebesar Rp287 Milyar atau 122,17% dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp234 Milyar. Peningkatan liabilias disebabkan karena Perseroan menerima fasilitas pinjaman bank baru yaitu Letter of Credit sebesar Rp79 Milyar, selain itu Perseroan juga memperoleh pinjaman dari pemegang saham yaitu Perseroan sebesar Rp135 Milyar dan Terra Pacific sebesar Rp32 Milyar.

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp234.652.717.765 naik sebesar Rp58.033.011.870 atau 32,86% dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp176.619.705.895. Peningkatan liabilias disebabkan karena Perseroan menerima penambahan pinjaman bank dari PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp14,2 Milyar dan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp9,1 Milyar, selain itu Perusahaan Anak juga memperoleh pinjaman dari pemegang saham yaitu Perseroan sebesar Rp23,7 Milyar dan terdapat peningkatan utang lain-lain untuk pembangunan smelter Perseroan.

Ekuitas

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2019 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Ekuitas per 31 Mei 2019 sebesar defisit Rp35 Milyar turun sebesar Rp61 Milyar atau 235% dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp26 Milyar. Penurunan ekuitas disebabkan oleh rugi di tahun berjalan.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp26 Milyar turun sebesar Rp29,2 Milyar atau 53% dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp55,3 Milyar. Penurunan ekuitas disebabkan oleh rugi di tahun berjalan.

85

PT. IFISHDECO

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp55.337.010.738 turun sebesar Rp19.309.681.499 atau 25,87% dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp74.646.692.237. Penurunan ekuitas disebabkan oleh rugi di tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain(dalam Rupiah)


2019 2018(tidak diaudit) 2018 2017 2016

Penjualan Bersih 97.667.928.762 - - - - Laba Kotor (58.772.388.505) - - - - Rugi Tahun Berjalan (61.527.037.395) (12.700.440.309) (29.224.250.431) (19.282.620.630) (6.873.382.811)Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (61.422.259.442) (12.700.440.309) (29.208.246.681) (19.309.681.499) (6.880.798.325)

Rugi Tahun Berjalan

Perbandingan posisi rugi periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2019 dengan posisi rugi periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2018

Jumlah rugi periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp61 Milyar meningkat sebesar Rp49 Milyar atau 383% dibandingkan dengan rugi periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp12 Milyar. Peningkatan rugi tahun berjalan disebabkan oleh kerugian penjualan Nickel Pig Iron Perusahaan Anak.

Perbandingan posisi rugi tahun berjalan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dengan posisi rugi tahun berjalan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017

Jumlah rugi tahun berjalan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp29,2 Milyar meningkat sebesar Rp10 Milyar atau 51,55% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp19,2 Milyar. Peningkatan rugi tahun berjalan disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs, serta terdapat beban pencadangan penurunan nilai persediaan sebesar Rp25,7 Milyar. Sampai dengan 31 Desember 2018, PT BSI belum melakukan transaksi penjualan atas nikel dan belum memberikan kontribusi apapun pada Perseroan.

Perbandingan posisi rugi tahun Berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi rugi tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah rugi tahun berjalan per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.282.620.630 meningkat sebesar Rp12.409.237.818 atau 180,54% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.873.382.811. Peningkatan rugi tahun berjalan disebabkan oleh peningkatan beban bunga bank sebesar Rp1,14 Milyar, serta peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp9,72 Milyar akibat dari kenaikan beban gaji dan upah, beban kantor dan perjalanan dinas, serta beban perijinan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan posisi penghasilan komprehensif periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dengan posisi penghasilan komprehensif periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018

Jumlah rugi komprehensif periode berjalan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp61 Milyar meningkat sebesar Rp49 Milyar atau 383% dibandingkan dengan rugi komprehensif periode pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp12 Milyar. Peningkatan rugi tahun berjalan disebabkan oleh kerugian penjualan Nickel Pig Iron Perusahaan Anak.

86

PT. IFISHDECO

Perbandingan posisi penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dengan posisi penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp29.208.246.681 meningkat sebesar Rp9.898.565.182 atau 51,95% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp19.309.681.499. Peningkatan penghasilan komprehensif berjalan disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs, serta terdapat beban pencadangan penurunan nilai persediaan sebesar Rp25,7 Milyar.

Perbandingan posisi penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penghasilan komprehensif berjalan per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.309.681.499 meningkat sebesar Rp12.428.883.173 atau 180,63% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif berjalan per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.880.798.325. Peningkatan penghasilan komprehensif berjalan disebabkan oleh peningkatan beban bunga bank sebesar Rp1,14 Milyar, serta peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp9,72 Milyar akibat dari kenaikan beban gaji dan upah, beban kantor dan perjalanan dinas, serta beban perijinan.

11. PERIZINAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional: No. Dokumen Nomor Surat Izin Tanggal Masa Berlaku1. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Persetujuan

Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW.74.05 Sep 10 OP.05)

No.1321 tahun 2010 8 September 2010 18 tahun

2. Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW.74.05 Sep 10 OP.05)

No.210/DPMPTSP/14/2019

20 Maret 2019 18 tahun

3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Nikel untuk fasilitas dermaga dan trestle

BX.667/PP.008 4 November 2011 -

4. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Operasi Terminal Khusus

No.407/2011 12 Mei 2017 -

5. Izin Penyimpanan BBM Khusus Kegiatan Pertambangan diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

No.541/380 10 Maret 2016 2

6. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biji Nikel oleh Perseroan di Desa Bomba-bomba, Desa Lapoa, Desa Telutu Jaya, Desa Wundumbolo, Desa Lalonggasu, Kelurahan Ngapaha, Kecamatan Tinanggea, Desa Lapoa Indah, Desa Pundoho, Desa Mataiwoi, Desa Bumi Raya, Desa Palotawu, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Selatan

No.893 tahun 2010 18 Juni 2010 -

7. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Penyimpanan Sementara B3

No.660/944 12 Juli 2016 5 tahun

8. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Pembuangan Limbah Cair

No.660/945 12 Juli 2016 5 tahun

87

PT. IFISHDECO

Adapun ijin operasional yang dimiliki oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No. Perusahaan Dokumen Nomor Surat Izin Tanggal Masa Berlaku1. PT BSI Keputusan ESDM tentang Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel

No.958/K/30/DJB/2014 17 November 2014 20 tahun

2. Menteri Perdagangan Kepala BKPM tentang Persetujuan untuk melakukan pemasukan barang sebagai pendukung kegiatan usahanya

API-P No.090210478-B 6 September 2016 Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya.

3. Surat dari Kepala BPPT a/n Bupati Konawe Selatan untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian (smelter), warehouse, mem shop, clinic room, safety office, office, slag pool dan circulating pool.

No.517/132/BPPT/IMB/2014 25 Agustus 2014 -

4. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel

No.540/557 tahun 2013 1 Oktober 2013 -

5. Izin Lingkungan diterbitkan dari sistem OSS

- 13 November 2018 -

6. Keputusan Bupati Konawe Selatan terkait Pengesahan atas ANDAL serta RKL dan RPL, Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik

No.540/659 tahun 2013 11 Desember 2013 -

7. Surat Izin Gangguan (HO) diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) a/n Bupati Konawe Selatan

No.503/505/vii/BPPT/2014 25 Agustus 2014 Berlaku selama Perusahaan Anak

menjalankan kegiatan usahanya.

8. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Penyimpanan Sementara B3

No.540/405 12 Juni 2017 5 tahun

9. Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Pembuangan Limbah Cair

No.540/404 12 Juni 2017 5 tahun

12. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No. Sertifikat Jenis Hak Desa/Kelurahan Tanggal

berakhirnya hak Penerbit Luas Tanah Penggunaan / Pemanfaatan

00001

Hak pakai

Lalonggasu

23 Mei 2041

Kantor Pertanahan

Konawe Selatan

120.28 Ha

Kegiatan Pertambangan00001 Asingi 347.69 Ha05040 Roraya 43.96 Ha00019 Ngapaaha 201.68 Ha00046

HGU Lalonggasu, Asingi, Roraya, Ngapaaha 31 Desember 2041

5.037.688 m2 Tanah tersebut disiapkan sebagai lahan pembibitan jambu mente, ubi, dan jenis tanaman lain yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan reklamasi untuk pasca tambang Perseroan. Perseroan

sudah tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan mente.

00047 7.897.356 m2

00048 2.107.565 m2

Selain itu, Perseroan juga telah membebaskan tanah seluas 296,826.95 m2 yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tambang (haulage road). Saat itu seluruh tanah tersebut sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan terkait untuk mendapatkan sertifikat hak pakai.

88

PT. IFISHDECO

Aset lainnya:

No. Jenis Merek TipeBenda Bergerak1. Kendaraan Toyota Avanza 1300 G2. Kendaraan Toyota Dyna 110ST3. Kendaraan Toyota Hilux 2.5E MT4. Kendaraan Toyota Hilux 2.5G DC M/T5. Kendaraan Toyota TGN10R – TRMDKD6. Kendaraan Mitsubishi FE745 MT7. Kendaraan Mitsubishi FE745 MT8. Kendaraan Mitsubishi Pajero-Sport GLX 4X4 M/T / SUV9. Kendaraan Wuling-Wuling Confero S 1.6 L Lux+ Wuling/MPV

10. Kendaraan Toyota Hiace Commuter Manual11. Kendaraan Honda CR-V RM3 2WD 2.4 AT12. Kendaraan Toyota Kijang Innova G 2.0 A/T13. Kendaraan Toyota Grand New Fortuner 2500cc G M/T14. Kendaraan Toyota Grand New Innova 2000cc G/201315. Kendaraan Honda NF11B201 MT (sepeda motor)16. Kendaraan BMW 320i Sport LCI17. Kendaraan Toyota/Minibus Sienta C CVT 1.518. Kendaraan Honda Mobilio – E CVT19. Kendaraan Toyota Hi-Lux20. Kendaraan Toyota Grand Avanza 1.3 GMT21. Kendaraan Honda Vario NC 12A1CF A/T 125cc Tahun 201322. Kendaraan Toyota Hilux Pick up 2.5 L (plat nomor DT 9579 AA)23. Kendaraan 6 unit Kawasaki Motor Trail Kawasaki KLX-150 cc24. Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport GLX 4X4 MT (DT 1120 XX)25. Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport GLX 4X4 MT (DT 1121 XX)26. Mesin (alat berat) Liugong Motor Grader 414 Model CLG 414

Benda Tidak Bergerak1. Gedung Unit perkantoran yang terletak di APL Tower di Podomoro City Lantai 36, unit T6, Kelurahan

Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. *Luas 285.62m2 / 257.00 m2, atas nama Perseroan.Alasan pembelian unit perkantoran di APL, dikarenakan pada saat itu direncanakan akan berkantor di unit tersebut. Namun, atas pertimbangan untuk kemudahan bagi pengurus dan karyawan maka rencana perpindahan tersebut dibatalkan.Saat ini, gedung tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan komersial maupun operasional. Untuk kedepannya, unit tersebut dapat digunakan oleh Perseroan apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan Perseroan.

*Aset berikut termasuk aset material yang dibeli dan dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan. Adapun kronologi pembelian aset tersebut adalah sebagai berikut:- Dibelinya 2 unit Office Space di APL Office Tower Alt. 36 Unit T6 dan T7 pada Agustus 2014 dengan harga Rp17,199,250,800,-- Pada Agustus 2016 satu unit Office space (T7) dijual dengan harga Rp9,934,184,704,-

Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Tanah dengan sertifikat Hak Atas Tanah (Benda Tidak Bergerak)

No. Sertifikat Jenis Hak Desa/ Kelurahan Tanggal

berakhirnya hak Penerbit Luas Tanah Penggunaan / Pemanfaatan

00004

Sertifikat HGB

Ngapaaha 22 September 2039

Kantor Pertanahan Konawe Selatan

140.300 m2

Pabrik pengolahan dan pemurnian

(smelter)

00005 Ngapaaha 30 September 2039 13,98 Ha00007 Ngapaaha 28 Oktober 2039 13,98 Ha00008 Ngapaaha 4 November 2039 13,73 Ha00009 Ngapaaha 25 November 2039 13,99 Ha

89

PT. IFISHDECO

Aset lainnya:

No. Jenis Merek TipeBenda Bergerak

1. Mesin (alat berat) - Liugong Wheel Loader 855N2. Kendaraan Toyota Hi-Lux3. Kendaraan BMW 528i A/T4. Kendaraan Toyota Avanza Grand New 1.3 G M/T5. Kendaraan Isuzu Microbus 16 seat th 20176. Kendaraan Kasiar Triseda XP 250cc, Jungkit HD Warna Hitam7. Kendaraan Tidak terindentifikasi Colt Diesel/Ambulance8. Kendaraan Tidak terindentifikasi Motor Tricycle China9. Kendaraan Mitsubishi PS 136 Fe 84 GBC

10. Mesin (alat berat) Toyota Forklift 8FD50N11. Kendaraan Toyota Innova12. Blast furnance – AP

10.18.009Tidak teridentifikasi Tidak teridentifikasi

13. Blast furnance – 01031 – 15 Oct 2018

Tidak teridentifikasi Tidak teridentifikasi

14. Mesin (alat berat) - Telescopic Rough Terrain15. Mesin (alat berat) - Truck Crane

Benda Tidak Bergerak1. Mesin Genset Perkin 1103A – 33TG22. Mesin - Diesel Generator 5.0KVA 1PH W/SPOTLIGHT 4X400w

13. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

1. Perjanjian Kredit Dengan Bank VictoriaNama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.189 tanggal 29

September 2017, yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Pengubahan terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.189 tanggal 21 Desember 2018

Para Pihak : 1. Perseroan sebagai debitur 2. Bank Victoria sebagai krediturNilai Perjanjian : Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp30.000.000.000

dengan rincian: i. Pinjaman Rekening Koran, sampai jumlah setinggi-tingginya

Rp10.000.000.000; ii. Demand Loan, sampai jumlah setinggi-tingginya

Rp20.000.000.000, dengan suku bunga sebesar 14% per tahun.Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 29 September 2017 hingga

29 September 2019 (sedang dalam proses perpanjangan)Jaminan : Jaminan yang diberikan adalah:

(a) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas:(1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00004/Ngapaaha

atas nama PT BSI;(2) Sertifikat HGB No.00005/Ngapaaha atas nama PT BSI;(3) Sertifikat HGB No.00007/Ngapaaha atas nama PT BSI;(4) Sertifikat HGB No.00008/Ngapaaha atas nama PT BSI; dan(5) Sertifikat HGB No.00009/Ngapaaha atas nama PT BSI,

90

PT. IFISHDECO

beserta sebuah bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No.517/131/BPPT/IMB/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuktikan dalam SKMHT peringkat ke II pengikatan jaminannya berturut-turut No.201, 202, 203, 204 dan 205 tanggal 29 September 2017 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Suwarni.

(b) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas:(1) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Lalonggasu atas nama PT

BSI;(2) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Asingi atas nama PT BSI;(3) Sertifikat Hak Pakai No.00019/Ngapaaha atas nama PT

BSI;(4) Sertifikat Hak Pakai No.05040/Roraya atas nama PT BSI;(5) Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.00046/Lalonggasu,

Asingi, Roraya, Ngapaaha atas nama PT BSI;(6) Sertifikat HGU No.00047/Lalonggasu, Asingi, Roraya,

Ngapaaha atas nama PT BSI; dan(7) Sertifikat HGU No.00048/Lalonggasu, Asingi, Roraya,

Ngapaaha,berikut lahan tambang dan turutan-turutannya dan berikut pula segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri maupun bangunan, hasil karya, tanaman dan segala yang kelak dikemudian hari akan ada yang dapat dianggap sebagai kesaturan yang pengikatan jaminannya dibuktikan dalam SKMHT peringkat ke I berturut-turut No.190,191,192,193,194,195 dan 196 tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Suwarni.

(c) Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan blast furnace atas nama Perseroan sebagaiamana terdapat dalam Akta Pengubahan I terhadap Akta Jaminan Fidusia Mesin-mesin dan Peralatan No.200 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni;

(d) Akta Gadai Saham No.197 dan 198 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni atas seluruh saham PT FMR dan PT WTM di Perseroan.

Pembatasan : (a) menggunakan Fasilitas Kredit Perseroan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sesuai Perjanjian Kredit Perseroan;

(b) melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas kekayaan Perseroan;

(c) mengadakan RUPS yang agendanya adalah mengubah anggaran dasar Perseroan, terutama tentang struktur permodalan dan struktur pemegang saham serta susunan direksi dan komisaris;

(d) mengikat diri sebagai penjamin/penanggung (Corporate Guarantee) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Fasilitas Kredit Perseroan diberikan;

(e) melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;(f) membayar dan membagikan dividen selama jangka waktu

Fasilitas Kredit Perseroan;(g) memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik

untuk modal kerja maupun investasi, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;

91

PT. IFISHDECO

(h) melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Perseroan kepada Bank Victoria;

(i) melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan, kecuali investasi lainnya yang telah ada saat ini;

(j) mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga;

(k) mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan kepada pihak lain; dan

(l) memberikan pinjaman kepada pihak lain, terkecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.

Pembatasan terkait perubahan anggaran dasar serta pembagian dividen selama jangka waktu Fasilitas Kredit Perseroan telah dikesampingkan berdasarkan persetujuan dari Bank Victoria pada Surat No.618/CBG-VIC/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Saat ini, Perseroan juga telah mengajukan permohonan kepada Bank Victoria untuk melakukan addendum untuk mencabut ketentuan negative covenant mengenai pembagian dividen, berdasarkan surat Perseroan No. 088/IFISH-BVIC/SP.ADD/L/X/19 tanggal 24 Oktober 2019.

2. Perjanjian KerjasamaNama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama No.004/PK/IF-RA/IX/2016 tanggal 28

September 2016 yang terakhir diubah dengan Addendum No.06/add/IF-RA/IX/2018 tanggal 27 September 2018

Para Pihak : 1. Perseroan sebagai perusahaan pemberi pekerjaan 2. PT Rava AthayaObjek Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Rava Athaya untuk melaksanakan pekerjaan

penunjang dari Perseroan yaitu hauling bijih nikel (pengangkutan menggunakan dump truck). Di mana PT Rava Athaya bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh alat kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Atas pekerjaan tersebut, Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga pekerjaan yang disepakati pada perjanjian tersebut.

Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 28 September 2016 hingga 28 September 2021

Nilai transaksi per 31 Mei 2019 : Rp 100.258.595.562

3. Jaminan PerusahaanNama Perjanjian : Akta Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)

No.75, tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta

Para Pihak : 1. Perseroan selaku Penjamin 2. Bank VictoriaObjek Perjanjian : Penjamin memberikan jaminan kepada Bank Victoria untuk

membayar semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh PT BSI kepada Bank, sehubungan dengan Perjanjian Kredit PT BSI No.189 tanggal 29 September 2017.

92

PT. IFISHDECO

4. Perjanjian InvestasiNama Perjanjian : Perjanjian Investasi dengan Huanghe Holdings Pte. Ltd. Dan PT BSI

tanggal 17 September 2019Para Pihak : 1. Perseroan 2. Huanghe Holdings Pte. Ltd. (Huanghe) 3. PT BSIObjek Perjanjian : Kerjasama pembangunan 2 lini produksi pengolahan bijih nikel

dengan metoda RKEF (36,000 KVA) oleh Perseroan dan Huanghe pada PT BSI untuk perluasan usaha PT BSI. Perjanjian Investasi akan batal demi hukum apabila dalam waktu 120 hari setelah tanggal Perjanjian Investasi Huanghe tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan setoran tunai tahap pertama sebesar US$15,000,000.

Perusahaan Anak – PT BSI

1. Perjanjian Kredit dengan Bank VictoriaNama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.64 tanggal

18 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit No.64 tanggal 18 Juli 2019

Para Pihak : 1. PT BSI sebagai debitur 2. Bank Victoria sebagai krediturNilai Perjanjian : PT BSI memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp32.105.000.000,

dengan rincian: (1) Pinjaman Rekening Koran, sebesar Rp2.500.000.000; (2) Demand Loan, sebesar Rp25.000.000.000 Sublimit Surat Kredit

Berdokumen Dalam Negeri dan Letter of Credit (L/C) Sight or Usance maksumim 6 bulan; dan

(3) Term Loan, sebesar Rp10.000.000.000 dengan outstanding per tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp4.605.000.000,

dengan bunga sebesar 15% per tahun dan akan ditinjau setiap bulan.

Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 29 September 2017 hingga 29 September 2019 (sedang dalam perpanjangan)

Jaminan : Jaminan yang diberikan untuk Perjanjian Kredit PT BSI adalah: (1) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas:

(i) Sertifikat HGB No.00004/Ngapaaha atas nama PT BSI;(ii) Sertifikat HGB No.00005/Ngapaaha atas nama PT BSI;(iii) Sertifikat HGB No.00007/Ngapaaha atas nama PT BSI;(iv) Sertifikat HGB No.00008/Ngapaaha atas nama PT BSI; dan(v) Sertifikat HGB No.00009/Ngapaaha atas nama PT BSI,beserta sebuah bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan IMB No.517/131/BPPT/IMB/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang pengikatan jaminannya dibuktikan dalam SKMHT berturut-turut No.67, 68, 69, 70 dan 71 tanggal 18 Juni 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Suwarni.

(2) Pernyataan dan kesanggupan dari Perseroan serta pemberian jaminan dan kuasa untuk menjual, menyerahkan dan/atau memindahkan hak atas 2 unit bangunan perkantoran (APL Tower) di Podomoro City yang pengikatan jaminannya dibuktikan dalam Akta Surat Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) No.72 tanggal 18 Juni 2016 dan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No.73 tanggal 18 Juni 2016, kedua-duanya dibuat dihadapan Notaris Suwarni;

93

PT. IFISHDECO

(3) Akta Jaminan Pribadi No.76 tanggal 18 Juni 2015 dari Oei Harry Fong Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni;

(4) Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.75 tanggal 18 Juni 2015 dari Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni;

(5) Akta Perjanjian Subordinasi No.77 dan No.78 tanggal 18 Juni 2015 dari para pemegang saham PT BSI, keduanya dibuat dihadapan Notaris Suwarni;

(6) Akta Jaminan Fidusia Mesin-mesin dan Peralatan No.74 tanggal 18 Juni 2015 atas Mesin dan Peralatan Blast Furnace milik PT BSI.

2. Perjanjian Kredit Fasilitas Letter of CreditNama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Letter of Credit No.199

tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni yang terakhir diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit No.199 tanggal 18 Juli 2019

Para Pihak : 1. PT BSI2. Bank Victoria

Nilai Perjanjian : PT BSI memperoleh fasilitas kredit Line Letter of Credit sampai setinggi-tingginya US$5.000.000

Jangka waktu : Sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

3. Perjanjian Jual Beli Tenaga ListrikNama Perjanjian : Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Layanan Khusus Premium

Platinum No.014/SPJBTL/BSI-PLN/XI/2018 tanggal 15 November 2018

Para Pihak : 1. PT BSI 2. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara dan Sulawesi Barat Objek Perjanjian : PT PLN menjual dan menyalurkan tenaga listrik sebesar 118MVA

atau setara dengan 100 MW kepada PT BSI untuk dipergunakan pada persil/bangunan di Desa Ngapaaha

Jangka waktu : Tidak ada batas waktuTarif tenaga listrik yang berlaku : Tarif Reguler Golongan I4-TT + Rp 130/kWh

4. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel dengan PT Anugrah Harisma BarakahNama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.012/BSI-AHB/PJB.Ni/VI/2019

tanggal 14 Juni 2019Para Pihak : 1. PT Anugrah Harisma Barakah sebagai penjual

2. PT BSI sebagai pembeliObjek Perjanjian : Jual beli bijih nikelNilai Perjanjian : Harga US$19/WMTJangka waktu : 4 bulan sejak ditandatangani, yaitu 14 Oktober 2019 atau selambat-

lambatnya 31 Oktober 2019Kuantitas : 100.000 WMT

5. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel dengan PT Anugrah Harisma BarakahNama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.014/BSI-AHB/PJB.Ni/VII/2019

tanggal 18 Juli 2019Para Pihak : 1. PT Anugrah Harisma Barakah sebagai penjual

2. PT BSI sebagai pembeliObjek Perjanjian : Jual beli bijih nikelNilai Perjanjian : Harga US$22.5/WMT

94

PT. IFISHDECO

Jangka waktu : 4 bulan sejak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.012/BSI-AHB/PJB.Ni/VI/2019 antara PT BSI dan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 14 Juni 2019 berakhir

Kuantitas : 100.000 WMT

6. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel dengan PT Narayana Lambale SelarasNama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.002/NLS-BSI/VII/2019 tanggal

25 Juli 2019Para Pihak : 1. PT Narayana Lambale Selaras sebagai penjual

2. PT BSI sebagai pembeliObjek Perjanjian : Jual beli bijih nikelNilai Perjanjian : Harga US$23/WMTJangka waktu : 4 bulan sejak ditandatangani yaitu hingga 25 November 2019Kuantitas : 7.500 WMT

7. Akta Jaminan FidusiaNama Perjanjian : Akta Jaminan Fidusia No.74, tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat

dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di JakartaPara Pihak : 1. PT BSI selaku Pemberi Fidusia

2. Bank Victoria selaku Penerima FidusiaObjek Perjanjian : Untuk menjamin terbayarnya hutang yang tertuang pada Akta

Perjanjian Kredit No.64 tanggal 18 Juni 2015, Pemberi Fidusia memberikan jaminan atas mesin dan peralatan pabrik milik Pemberi Fidusia berikut dengan peralatan lainnya yang berada dan disimpan di pabrik di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara

Nilai Perjanjian : Memberikan jaminan fidusia dengan nilai jaminan sebesar Rp100.000.000.000

Jangka waktu : Tidak ada batas waktu

8. Perjanjian Pinjaman dengan Terra Pacific Pte Ltd.Nama Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 8 Mei 2018 yang

terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjaman No.APP/BSI/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Para Pihak : 1. PT BSI2. Terra Pacific Pte Ltd.

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : PT BSI mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.450.000.000 dan

US$2.600.000 dengan bunga sebesar 8% per tahun untuk mata uang Rupiah dan 6% per tahun untuk mata uang asing

Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 8 Mei 2018 hingga 14 Juni 2024

PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan1. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel dengan PT BSI

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.009/IFS-CM/X-2017Para Pihak : 1. Perseroan sebagai penjual

2. PT BSI sebagai pembeliObjek Perjanjian : Jual beli bijih nikelNilai Perjanjian : Harga ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat

pengirimanJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 20 Juni 2017 hingga Juli 2027Kuantitas : 1.000.000 WMT

95

PT. IFISHDECO

2. Perjanjian Pinjaman dengan PT BSINama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.SHP/BSI/XII/2015 tanggal

18 Desember 2015, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.AHP/BSI/V/2019 tanggal 28 Mei 2019

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT BSI

Objek Perjanjian : Pemberian memberikan pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan memberikan pinjaman sebesar US$1.796.385 dan

Rp269.522.000.000 dengan bunga sebesar 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 18 Desember 2015 hingga 28 Mei

2024

3. Perjanjian Pinjaman dengan Atelier Partners Inc.Nama Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 4 Juli 2018 yang

terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No.APPS/IFISH/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Para Pihak : 1. Perseroan 2. Atelier Partners Inc.

Objek Perjanjian : Pemberian mendapatkan pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan mendapatkan pinjaman sebesar Rp3.101.800.000

dengan bunga sebesar 8% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 4 Juli 2018 hingga 14 Juni 2024

4. Perjanjian Pinjaman dengan PT Fajar Mining ResourcesNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.012/IFIS-FMR/SHP/I/2017 tanggal

25 Januari 2017 yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.046/IFIS-FMR/Add/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Para Pihak : 1. Perseroan 2. PT Fajar Mining Resources

Objek Perjanjian : Pemberian mendapatkan pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan mendapatkan pinjaman sebesar Rp2.422.001.905

dengan bunga sebesar 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 25 Januari 2017 hingga 10 Juni

2024

5. Perjanjian Pinjaman dengan PT Wahana Trilintas Mining Nama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.015/IFIS-WTM/SHP/I/2017

tanggal 25 Januari 2017 yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.005/IFIS-WTM/Add/I/2019tanggal 25 Januari 2019

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Wahana Trilintas Mining

Objek Perjanjian : Pemberian mendapatkan pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan mendapatkan pinjaman sebesar Rp725.296.390dengan

bunga sebesar 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 25 Januari 2017 hingga

25 Januari 2024

6. Perjanjian Hutang Piutang dengan PT Wahana Harapan Jaya MiningNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.SHP/WHJM/XII/2015 tanggal

14 Desember 2015, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.AHP/WHJM/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Wahana Harapan Jaya Mining

96

PT. IFISHDECO

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerja PT Wahana Harapan Jaya Mining

Nilai Perjanjian : Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp15.892.800.000 dengan bunga sebesar 10.75% per tahun

Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 14 Desember 2015 hingga 14 Juni 2024

7. Perjanjian Hutang Piutang dengan PT Fajar Xinhai ResourcesNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.021/IFIS-FXI/SHP/VIII/2018 tanggal

30 Agustus 2018, yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.031/IFIS-FXI/Add/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Fajar Xinhai Resources

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan mendapatkan pinjaman sebesar Rp11.500.000.000

dengan bunga sebesar 2% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 30 Agustus 2018 hingga

20 Desember 2019

8. Perjanjian Hutang Piutang dengan PT Patrindo Jaya MakmurNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.013/IFIS-PJM/SHP/I/2017 tanggal

25Januari 2017, yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.047/IFIS-PJM/Add/I/2019 tanggal 25 Januari 2019

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Patrindo Jaya Makmur

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp1.360.721.976

dengan bunga sebesar 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 30 Agustus 2018 hingga

25 Januari 2024 9. Perjanjian Hutang Piutang dengan PT Sarana Bumi Minerindo

Nama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.018/IFIS-SBM/SHP/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.056/IFIS-SBM/PHP/F/I/2019 tanggal 25 Januari 2019

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Sarana Bumi Minerindo

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp136.676.132 dengan

bunga sebesar 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 30 Agustus 2018 hingga

25 Januari 2024

10. Perjanjian Hutang Piutang dengan PT Bintang Fajar SejahteraNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.011/IFIS-BFS/SHP/I/2017 tanggal 25

Januari 2017Para Pihak : 1. Perseroan

2. PT Bintang Fajar SejahteraObjek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp180.516.968

dengan bunga sebesar 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 30 Agustus 2018 hingga

25 Januari 2024

97

PT. IFISHDECO

11. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat1

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 28 Maret 2019 dengan PT PJM

Para Pihak : 1. Perseroan (“Pembeli”)2. Lina Suti (“Pembeli”)3. PT Wahana Harapan Jaya Mining (“Penjual”)

Objek Perjanjian : Pembelian hak atas 1.800 saham milik PT WHJM dengan total nilai nominal sebesar Rp900.000.000 (nilai nominal Rp500.000 per saham) atau setara dengan 90% dari jumlah total saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam modal PT PJM. Tujuan dan latar belakang dilakukannya pembelian saham tersebut adalah untuk memperbanyak dan memperluas cadangan bijih nikel (nickel ore) sebagai logistik bahan mentah.

12. Perjanjian Jual Beli Saham BersyaratNama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 28 Maret 2019 dengan

PT SBMPara Pihak : 1. Perseroan (“Pembeli”)

2. Lina Suti (“Pembeli”)3. PT Wahana Harapan Jaya Mining (“Penjual”)

Objek Perjanjian : Pembelian hak atas 900 saham milik PT WHJM dengan total nilai nominal sebesar Rp900.000.000 (nilai nominal Rp1.000.000 per saham) atau setara dengan 90% dari jumlah total saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam modal PT SBM. Tujuan dan latar belakang dilakukannya pembelian saham tersebut adalah untuk memperbanyak dan memperluas cadangan bijih nikel (nickel ore) sebagai logistik bahan mentah.

Perusahaan Anak – PT BSI1. Perjanjian pinjaman Atelier

Nama Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 15 Desember 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No.APPS/BSI/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Para Pihak : 1. PT BSI2. Atelier Partners Inc.

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : PT BSI mendapatkan pinjaman sebesar Rp1.418.000.000,

US$803.806 dan RMB34.335 dengan bunga sebesar 10,75% per tahun

Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 15 Desember 2014 hingga 14 Juni 2024

2. Perjanjian Pinjaman dengan Ryan Fong JayaNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.01/RFJ/BSI/VI/2016 tanggal

10 Juni 2016Para Pihak : 1. PT BSI

2. Ryan Fong JayaObjek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : PT BSI memperoleh pinjaman sebesar US$1.050.000 dengan

bunga 1% per bulan dengan masa tenggang selama 2 tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 8 Mei 2018 hingga 10 Juni 2021

1

98

PT. IFISHDECO

3. Perjanjian Pinjaman dengan Ryan Fong JayaNama Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 15 Desember

2016 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No.APPS/BSI/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Para Pihak : 1. PT BSI2. Ryan Fong Jaya

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : PT BSI mendapatkan pinjaman sebesar US$1.050.000 dengan

bunga sebesar 10.75% per tahun Jangka Waktu : Sejak tanggal penandatanganan 15 Desember 2016 hingga 14 Juni

2024

4. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bumi Harapan JayaNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.014/BSI-BHJ/SHP/VI/2017 tanggal

1 Juni 2017 yang terakhir diubah dengan Addendum Hutang Piutang No.009/BSI-BHJ/Add/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019

Para Pihak : 1. PT BSI2. PT Bumi Harapan Jaya

Objek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : PT BSI memberikan pinjaman sebesar Rp530.000.000 dengan

bunga 10.75% per tahunJangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 1 Juni 2017 hingga 29 Mei 2024

5. Perjanjian Pinjaman dengan PT Fajar Mining ResourcesNama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No.013/BSI-FMR/PHP/F/III/2019 tanggal

1 Maret 2019Para Pihak : 1. PT BSI

2. PT Fajar Mining ResourcesObjek Perjanjian : Pemberian pinjaman untuk keperluan modal kerjaNilai Perjanjian : PT BSI mendapatkan pinjaman sebesar Rp9.805.818.400 tanpa

bunga Jangka waktu : Sejak tanggal penandatanganan 1 Maret 2019 hingga 1 Maret 2024

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman tesebut di atas: a. sifat hubungan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

● PT Fajar Mining Resources dan PT Wahana Trilintas Mining adalah pemegang saham Perseroan;

● PT Fajar Xinhai Resources, PT Bumi Harapan Jaya, PT Bintang Fajar Sejahtera, PT Wahana Harapan Jaya Mining, PT Patrindo Jaya Makmur dan Atelier Partners Inc. memiliki beberapa beneficial owner serta beberapa Direksi dan Komisaris yang sama dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tabel berikut memberikan informasi terkait beneficial owner yang sama antara Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan terafiliasi sebagai berikut:

Oei Michele M. Sunogo

Oei Harry Fong Jaya Lina Suti Leman Suti

Perseroan a a a a

Perusahaan Anak a a a a

PT Fajar Xinhai Resources a a - -PT Bumi Harapan Jaya a a - -PT Bintang Fajar Sejahtera a a - -PT Wahana Harapan Jaya Mining a a a a

PT Patrindo Jaya Makmur a a a a

Atelier Partners Inc. a - - -

99

PT. IFISHDECO

Tabel berikut merupakan informasi kedudukanDireksi dan Komisaris dalam Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan terafiliasi sebagai berikut:

Oei Michele M. Sunogo

Oei Harry Fong Jaya

Ryan Fong Jaya

Lina Suti Leman Suti

Perseroan K PD K PK DPerusahaan Anak K K D PK DPT Fajar Xinhai Resources D K K - -PT Bumi Harapan Jaya K K - - -PT Bintang Fajar Sejahtera - D - - -PT Wahana Harapan Jaya Mining D PD - PK KPT Patrindo Jaya Makmur - - - PK -Atelier Partners Inc. D - - - -

Keterangan:PK : Presiden Komisaris.K : Komisaris.PD : Presiden Direktur.D : Direktur.

b. pinjaman yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar; dan

c. transaksi pihak berelasi selama 3 tahun terakhir yang belum diselesaikan dan sudah diselesaikan sebelum dan setelah tanggal perfseroan telah dilakukan secara wajar.

14. PERJANJIAN ASURANSI

Perseroan telah memiliki satu asuransi yaitu asuransi general dan public liability, dengan rincian sebagaimana berikut:

No. Penanggung Jumlah Asuransi/Obyek yang Dipertanggungkan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu

Polis Asuransi1. PT Asuransi Purna

ArtanugrahaGeneral dan public liability atas penggunaan

ruas jalan nasional di ruas jalan nasional, pada Torobulu / Dermaga – Ambesea, Konawe

Selatan, untuk pengangkutan bijih nikel.

Rp5.344.940.000 (general public liability)

Rp10.000.000 (third party liability)

1 tahun (1 Oktober 2019 s/d 1 Oktober

2020)

Adapun asuransi yang dimiliki Perusahaan Anak untuk melindungi harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

No. Penanggung Jumlah Asuransi/Obyek yang Dipertanggungkan

Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Polis Asuransi

2. PT Mandiri ACA General Insurance

Toyota Avanza Grand New 1.G M/T dengan nomor rangka MHKMSEA3JHK060145 dan

nomor mesin INRF256484

Partial loss: Rp300.000/kejadian

Total loss: 5% dari nilai klaim

5 Mei 2017 - 5 Mei 2020

3. PT Asuransi Buana Independen

Minibus Isuzu dengan nomor rangka MHCNHR55EHJ072344 dan nomor mesin

MO72344

Rp279.000.000 20 Juni 2017 – 20 Juni 2020

4. PT Asuransi Ramayana Tbk

Toyota Kijang Innova dengan nomor rangka MHFJB8EM5GIC10119 dan nomor mesin

2GD4196752

Rp351.800.000 28 Desember 2016 - 27 Desember

2019

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan pernah terlibat suatu perkara perdata dimana Perseroan digugat oleh individu bernama Hardin Silondae sehubungan dengan sengketa penggunaan lahan milik Penggugat oleh Perseroan untuk kegiatan pertambangan. Latar belakang dari sengketa tersebut adalah adanya gugatan yang diajukan oleh Hardin Silondae (Penggugat) yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas 45 Ha yang terletak di desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang pada intinya menyatakan bahwa Perseroan telah secara hukum (i) memasuki lahan Penggugat, (ii) melakukan kegiatan penambangan di lahan Penggugat, dan (iii)

100

PT. IFISHDECO

mengambil ore sebanyak + 200.000 MT di lahan seluas + 4 Ha milik Penggugat. Ringkasan putusan adalah mengabulkan gugatan Hardin Silondae untuk sebagian, dimana salah satunya, Perseroan dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp4.000.000.000. Perkara perdata ini sudah diputuskan hingga tingkat kasasi melalui Putusan No.1529 K/PDT/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018 yang mana putusan tersebut menolak permohonan kasasi Perseroan dan mengubah jumlah total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Perseroan menjadi sebesar Rp1.000.000.000 kepada Penggugat.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan belum memenuhi pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

Nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp1.000.000.000 tidak material apabila dibandingkan dengan nilai total asset Perseroan, oleh karenanya tidak secara material mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Selain dari perkara perdata tersebut di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan dan Perusahaan Anak maupun ditempat lainnya.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menerima somasi dari pihak manapun.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Wisma Nugra Santana, Jalan Jend. Sudirman, Kav 7-8, Jakarta Pusat 10220, Indonesia. Perseroan juga memiliki kantor cabang yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.41 tanggal 9 Juni 1971 yang dibuat di hadapan Abdul Latif, Notaris di Jakarta pada tahun 1971 dimana Perseroan bergerak di bidang industri perikanan. Pada tahun 1989, berdasarkan Akta No.34 tahun 1989 yang dibuat di hadapan Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menambahkan kegiatan usaha perkebunan sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Sejak saat itu kegiatan usaha Perseroan beralih ke industri perkebunan dimana tanah yang Perseroan miliki pada saat itu kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunan biji mete. Pada kurun waktu 2005 – 2008 pertumbuhan jambu mente Perseroan tidak maksimal. Kala itu Perseroan menyadari bahwa tanah tersebut kaya akan mineral sehingga pada akhirnya Perseroan beralih ke bisnis pertambangan nikel di tahun 2008. Sehubungan dengan perubahan bidang industri Perseroan menjadi bidang perkebunan dan pertambangan, Perseroan tidak melakukan perubahan maksud dan tujuan tersebut, karena sejak awal pendirian semua kegiatan usaha tersebut telah tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 41 Tahun 1971, di mana maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan berdasarkan Akta Pendirian meliputi bidang pertanian, pembangunan, perdagangan, industri, dan pertambangan.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha pertambangan biji nikel (nickel ore) yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan dan penjualan bijih nikel. Tujuan utama Perseroan adalah untuk menggali potensi nikel di Indonesia dan memasarkannya pada pasar dalam negeri dan luar negeri.

101

PT. IFISHDECO

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

Visi Menjadi perusahaan penambang nikel yang profesional, terkemuka dan ramah lingkungan untuk wilayah Indonesia.

Misi• Membantu pemerintah dalam menggali potensi sumber daya alam khususnya dalam bidang

pertambangan nikel. • Membantu perkembangan lingkungan sekitar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

disekitar area pertambangan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menjalankan CSR (Corporate Social Responsibility).

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Kualitas produk nikel Perseroan yang memenuhi standar lab internasional

Perseroan beserta Perusahaan Anak menjamin kualitas produk nickel ore yang ditambang dan produk Nickel Pig Iron yang diproduksi agar memenuhi standar lab ujian internasional. Produk nikel yang dihasilkan Perseroan telah diuji oleh lab internal Perseroan and lab eksternal yang terverifikasi, yaitu lab Intertek, CCIC, Cotecna dan Sucofindo.

Untuk pengujian kualitas secara internal, Perseroan menggunakan SOP JIS (Japan International Standart) yang bertujuan untuk mengontrol atau menjaga kualitas nikel yang akan dijual. SOP JIS adalah standar yang diakui secara internasional dalam pengujian kualitas nikel. Untuk tujuan pemasaran, Perseroan melibatkan pihak ketiga dalam melakukan analisa kualitas agar secara pasar dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk sertifikat dalam hal ini menggunakan lab Sucofindo yang diakui secara nasional dan lab Intertek yang telah diakui secara internasional. Hasil dari masing-masing lab tersebut adalah sebagai berikut:

Lab Perseroan Lab CCIC

102

PT. IFISHDECO

Lab Cotecna Lab Intertek

Lab Sucofindo

103

PT. IFISHDECO

b. Memiliki kontrol penuh terhadap lahan yang digali PerseroanPerseroan merupakan satu-satunya perusahaan penambang nikel yang memiliki akta kepemilikan tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Amdal dalam satu bendara perusahaan sehingga Perseroan memiliki kontrol penuh terhadap lahan yang digarap. IUP yang dimiliki Perseroan juga tidak berisiko untuk tumpang tindih karena berada di lahan milik sendiri.

c. Perseroan memiliki tanah yang homogen sehingga menghemat waktu dan biaya dalam proses penggalian. Sebelum melakukan pertambangan, pertama-tama Perseroan perlu melakukan proses eksplorasi dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memetakan daerah yang terdapat bijih nikel. Dalam proses eksplorasi dan penambangan nikel, Perseroan perlu melewati beberapa tahapan yang memakan banyak waktu dan biaya. Sampai saat ini, lahan yang Perseroan miliki bersifat homogen dimana unsur pada tanah memiliki karakteristik yang sama sehingga Perseroan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pertambangan.

d. Memiliki Akses Hauling dan JETTY sendiri Perseroan telah membeli lahan dan membangun jalan hauling sepanjang 17 km. Selain itu, Perseroan juga telah membangun dermaga JETTY yang memiliki kapasitas 5-6 tongkang (dimana masing-masing berkapasitas 10.000 MT) yang terletak diujung jalan hauling yang hanya berjarak 1.2 nautical mile (1.5 km) dari lokasi kapal induk dan memiliki kedalaman yang mumpuni.

3. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menambah luas lahan dan cadangan nikel yang Perseroan miliki Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan berserta Perusahaan Anak, Perseroan perlu memiliki cadangan yang cukup guna menjaga suplai bahan baku nikel untuk beberapa tahun kedepan. Perseroan berupaya untuk terus mencari IUP- IUP yang dapat di ambil alih atau bekerja sama dengan pihak lain agar lahan dapat dioperasikan bersama.

b. Meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah 2 line mesin RKEF Perseroan akan menambah line Rotary Kiln Elecric Furnace (RKEF) untuk Perusahaan Anak agar proses produksi dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan menghasilkan produk yang lebih baik. Peningkatan output yang dihasilkan dari 2 line RKEF adalah sekitar 200% dari hasil output mesin blast furnace dimana hasil output 2 Line RKEF adalah sekitar 120.000 Ton FeNi sedangkan hasil output 2 mesin Blast Furnace adalah sekitar 40.000 Ton NPI.

Kualitas produk yang dihasilkan dari proses RKEF akan menghasilkan kadar Ni yang lebih tinggi dibandingkan produk yang dihasilkan dari proses blast furnace sehingga dikatakan lebih baik. Manfaat dari RKEF selain membuat biaya proses lebih efisien yaitu:

i. Proses RKEF lebih ramah lingkungan dibandingkan proses blast furnace karena hasil debu dari proses RKEF tidak sebanyak proses blast furnace. Selain itu, proses RKEF lebih aman dari gas beracun (Gas CO) karena dalam proses peleburan di RKEF menggunakan tenaga listrik, bukan bahan bakar kokas seperti pada proses blast furnace.

ii. Dari sisi keselamatan kerja lebih aman karena area risiko kerja tertinggi yaitu di lokasi pengeluaran hasil produk. Pada proses RKEF pengeluaran produk tidak sesering proses blast furnace dimana kuantitas hasil produk RKEF dalam sekali pengeluaran lebih banyak sehingga kontak langsung karyawan di area berbahaya pada proses RKEF tidak sesering di proses blast furnace.

104

PT. IFISHDECO

Adapun, berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dimana Perseroan. Dalam menghadapi penyesuaian peraturan tersebut, Perseroan akan tetap melakukan kegiatan penambangan bijih nikel, dimana nantinya hasil tambang bijih nikel akan dijual ke Perusahaan Anak dan ke smelter lain di Indonesia yang sudah beroperasi. Adapun, Perseroan juga akan meningkatkan penjualan kepada Perusahaan Anak dimana adanya rencana peningkatan produksi NPI yang akan mulai dilaksanakan oleh Perusahaan Anak pada Desember 2019. Hal ini akan didukung dengan optimisme Perseroan bahwa dengan rencana pembangunan 2 line mesin RKEF maka akan meningkatkan kapasitas produksi Perusahaan Anak kedepannya. Saat ini, Perseroan telah mencapai kesepakatan investasi 2 line mesin RKEF tersebut dengan investor, Huanghe Holdings Pte Ltd.

4. KEGIATAN USAHA

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan melakukan proses eksplorasi, pertambangan, dan penjualan bijih nikel (nickel ore). Bijih nikel merupakan unsur logam yang berwujud tanah residual. Karakteristik nikel yang tahan karat menjadikan komoditas logam ini sangat dibutuhkan oleh peradaban modern yang banyak membutuhkan logam tahan karat sebagai bahan baku dalam produksi. Saat ini, Perseroan berkonsentrasi pada pengembangan pertambangan dengan mengelola tambang yang sedang berjalan untuk penjualan domestik dan tujuan ekspor.

Perseroan juga melakukan penjualan bijih nikel kepada Perusahaan Anak. Selanjutnya, Perusahaan Anak akan melakukan proses pemurnian bijih nikel untuk memproduksi Nickel Pig Iron (NPI). NPI adalah logam besi wantah dengan kandungan nikel (Ni) sekitar 2-10% yang merupakan hasil dari proses peleburan bijih nikel kadar rendah di bawah 1.8% Ni (limonit). NPI umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan stainless steel. Pada tahun 2018, Perusahaan Anak mengoperasikan 2 mesin blast furnace untuk menghasilkan NPI tersebut.

Pada akhir tahun 2019, Perseroan melalui Perusahaan Anak akan mulai melakukan ekspansi pabrik dengan membangun 2 (dua) line RKEF (Rotary Kiln Electric Furnace) yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2021. Rotary kiln electric furnace merupakan bagian dari peralatan untuk mengolah bijih nikel menjadi feronikel dimana dalam prosesnya diawali melalui rotary dryer dilanjutkan ke rotary kiln dan kemudian ke electric furnace. Feronikel merupakan satuan logam paduan antara besi dan nikel yang merupakan hasil dari proses peleburan bijih nikel kadar tinggi di atas 2.2% Ni. Feronikel dapat berupa balok (ferronickel ingot) atau berupa butir-butir (ferronickel shots) dengan kadar Ni 8% - 69%. Seperti NPI, Feronikel pada umumnya digunakan sebagai bahan pemadu dalam pembuatan stainless steel.

Lahan Konsesi

Sampai saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki konsesi terhadap lahan pertambangan nikel yang berlokasi di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan. Lahan tersebut merupakan lahan HGU (Hak Guna Usaha) dengan luas sebesar 2.580 Ha dimana didalamnya terdapat lahan IUP seluas 800 Ha, Hak Pakai seluas 713 Ha serta HGB (Hak Guna Bangunan) untuk smelter seluas 70 Ha. Berikut ini gambaran mengenai area konsesi pertambangan milik Perseroan dan Perusahaan Anak:

105

PT. IFISHDECO

Sumber: Perseroan

Area potensi nikel dari IUP Perseroan seluas 800 Ha adalah ±300 Ha dimana area yang sudah tertambang dan terganggu (area IUP yang sudah dibuka (landclearing) namun belum dilakukan penambangan) adalah seluas 177 Ha (untuk area tertambang Utara seluas 84 Ha, sedangkan area tertambang Selatan seluas 93 Ha). Area yang belum ditambang dari IUP Perseroan adalah seluas 123 Ha. Untuk area yang telah direklamasi secara total adalah 26 Ha (untuk area Utara 3,86 Ha dan area Selatan ±22 Ha). Area yang belum dilakukan proses reklamasi adalah seluas 251,87 Ha.

Cadangan dan Sumberdaya Nikel Perseroan

Perseroan memiliki laporan JORC yang disiapkan dan disetujui oleh PT Yekada Multi Energi pada 28 Agustus 2018. Laporan JORC dibuat berdasarkan analisa pada lahan IUP Perseroan yang berlokasi di di Desa Ngapaaha, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah data sumberdaya Perseroan 30 Agustus 2018 yang diklasifikasikan menurut kadar Ni:

Estimasi Sumberdaya Total

Sumberdaya(Tonnes)

Luas (Ha)Tereka Terunjuk Terukur

Tonage(WMT) Ni Grade (%) Tonage (WMT) Ni Grade

(%) Tonage (WMT) Grade Ni (%)

325.290,35 0.6 - 1.1 185.880,20 0.6 - 1.1 418.230,45 0.6 - 1.1 929.401,00 45 1.561.393,69 1.1 - 1.5 892.224,97 1.1 - 1.5 2.007.506,18 1.1 - 1.5 4.461.124,84 95 1.951.742,12 1.5 - 1.7 1.115.281,21 1.5 - 1.7 2.509.382,72 1.5 - 1.7 5.576.406,05 120 8.717.781,46 1.7 - 2.0 4.981.589,41 1.7 - 2.0 11.208.576,17 1.7 - 2.0 24.907.947,04 147 455.406,49 2.0 - 2.6 260.232,28 2.0 - 2.6 585.522,64 2.0 - 2.6 1.301.161,41 5513.011.614,11 7.435.208,07 16.729.218,16 37.176.040,34 462

106

PT. IFISHDECO

Adapun, berikut adalah data cadangan nikel Perseroan per 30 Agustus 2018 yang diklasifikasikan menurut kadar Ni:

Estimasi CadanganLuas (Ha)Terkira Terbukti

Total CadanganTonage (WMT) Ni Grade (%) Tonage (WMT) Ni Grade (%)

1.175.559,00 1.1 - 1.5 2.183.181,00 1.1 - 1.5 3.358.740,00 18,241.714.356,88 1.5 - 1.7 3.183.805,63 1.5 - 1.7 4.898.162,51 22,806.563.537,75 1.7 - 2.0 12.189.427,25 1.7 - 2.0 18.752.965,00 101,84

342.871,38 2.0 - 2.6 636.761,13 2.0 - 2.6 979.632,51 5,329.796.325,01 18.193.175,01 27.989.500,02 148,20

Berikut informasi mengenai jumlah bijih nikel yang Perseroan tambang untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Mei 2019, dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

(dalam metric ton)


2019 2018 2018 2017 2016Bijih Nikel 668.834 794.190 1.348.883 916.410 857.708

Bijih nikel yang dijual oleh Perseroan memiliki kadar Ni antara 1,65% - 2%. Produksi NPI yang dilakukan Perusahaan Anak mulai berjalan sejak September 2018. Hasil produksi NPI per 31 Desember 2018 adalah 7.441 metric ton dengan kadar Ni rata-rata 7-7,4%.

Kegiatan produksi di Perusahaan Anak berhenti sejak Februari 2019, dikarenakan suplai bahan baku yang terhambat akibat curah hujan yang ekstrem dan terjadi kerusakan minor pada bagian mesin Blast Furnace, yaitu motor konveyor, Perusahaan Anak menghentikan aktivitas pabrik pengolahan dan pemurnian yang digunakan untuk memproduksi NPI. Dampak tidak beroperasinya pabrik Perusahaan Anak terhadap keuangan konsolidasian Perseroan relatif tidak material, yaitu sekitar 6%. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Perusahaan Anak belum memberikan kontribusi keuntungan kepada Perseroan.

Saat ini, mesin Blast Furnace tersebut sudah selesai dilakukan perbaikan dan Perusahaan Anak sedang dalam proses mempersiapkan bahan baku untuk pengoperasian kembali yang direncanakan akan dilaksanakan pada Desember 2019. Walaupun potensinya kecil, terdapat risiko mesin blast furnace tersebut tidak dapat beroperasi kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan usaha dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan kedepannya, yaitu penurunan penjualan dan laba bersih secara keseluruhan dikarenakan tidak akan ada kontribusi penjualan dari Perusahaan Anak atas ekspor NPI. Adapun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, efektif pada Januari 2020, Perseroan tidak dapat mengekspor bijih nikel yang mengharuskan Perseroan untuk menjual bijih nikelnya ke smelter lain di dalam negeri. Perseroan memproyeksikan penurunan penjualan sebesar Rp622 milyar atau sebesar 39% pada tahun 2020 jika mesin blast furnace BSI tidak dapat beroperasi kembali.

Selain itu, terdapat risiko mesin RKEF tidak dapat beroperasi dengan baik sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini akan berdampak pada penurunan kapasitas produksi di smelter Perusahaan Anak secara signifikan dikarenakan tidak adanya kontribusi produksi dari mesin RKEF yang dapat menghasilkan hingga 120.000 MT FeNi (feronikel). Sehingga, Perusahaan Anak harus tergantung pada mesin blast furnace yang memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000 MT NPI.

107

PT. IFISHDECO

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha Perseroan pada bidang pertambangan dimulai dengan dikeluarkanya SK Bupati Konawe Selatan Nomor: 2249 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Lalu pada tahun 2010, SK Bupati tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi di tingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan yang diperoleh berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 1321 Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Izin IUP IUP Operasi ProduksiHak Kegiatan Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan PenjualanLokasi Konawe SelatanLuas IUP 800 HaPenerbit IUP Bupati Konawe SelatanTanggal Ditetapkan 8 September 2010Jangka Waktu IUP 18 (delapan belas) Tahun

Adapun izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Anak pada bidang pertambangan diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.958 K/30/DJB/2014, dengan rincian sebagai berikut:

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel

Produk Pengolahan dan Pemurnian

Nickel Pig Iron

Lokasi Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi TenggaraTanggal Ditetapkan 17 November 2014Jangka Waktu IUP 20 (dua puluh tahun)

Proses Penambangan dan Transportasi

Proses penambangan dilakukan dengan sistem pertambangan terbuka. Nikel digali menggunakan excavator dan diangkut menggunakan dump truck milik Perseroan melalui jalan selebar 12 meter ke stock yard yang berjarak 13.6 km dari ROM tambang. Kemudian dari stock yard, bijih nikel diangkut ke pelabuhan dengan jarak tempuh 3.7 km untuk dipindahkan ke tongkang melalui jembatan ponton dan kemudian dari tongkang dipindahkan ke mother vessel.

Pengangkutan Menggunakan Alat Berat

Perseroan menggunakan alat berat dan alat angkut untuk melakukan penggalian dan pengangkatan nikel ke truk untuk dibawa ke tempat penumpukan, yang kemudian akan diangkut ke tongkang dan pada akhirnya dibawa ke mother vessel untuk dikirim ke pembeli. Semua ini dilakukan menggunakan alat berat dan alat angkut yang dimiliki oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan telah menginvestasikan dana guna memiliki 100 unit dump truck dan 40 buah alat berat (termasuk bulldozer, excavator, greeder, vibro dll). Dengan alat berat dan alat angkut milik Perseroan sendiri, semua proses produksi dapat dikendalikan Perseroan sepenuhnya sehingga dapat memenuhi target waktu produksi dan efisiensi biaya produksi sesuai yang diharapkan oleh pelanggan Perseroan.

108

PT. IFISHDECO

Proses Produksi Bijih Mentah Nikel Menjadi Nickel Pig Iron

Proses Preparasi

Proses Sinterisasi

109

PT. IFISHDECO

Proses Perapian

Proses Pengendalian Mutu

Perseroan menggunakan Standard Operation Procedur (SOP) JIS (Japan International Standard) untuk Preparasi dan Analisa Bijih Nikel yang dilaksanakan di lab internal Perseroan. Dalam SOP tersebut, Perseroan melakukan pengecekan material input dan output untuk mengkontrol kualitas nikel Perseroan. Lab perseroan melakukan uji kualitas berdasarkan SOP JIS yang dapat dipertanggungjawabkan secara standarisasi. Hasil analisa tidak memengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam memenuhi standar internasional, masing-masing tahap dalam proses pengendalian mutu tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Berikut adalah gambaran mengenai SOP untuk pengendalian mutu nikel Perseroan:

AKTIVITAS CATATAN MUTU

-Laporkan jika ada ID sampel yang kurang jelas - Konfirmasikan ke bagian tambang jika ada ID sampel yang kurang jelas

-Registrasi untuk iden�tas sampel -Cek masing-masing karung sampel

-Hindari terjadinya kontaminasi silang sampel -Bersihkan perlatan kerja dengan koas atau disemprot dengan compressor -Data sampel �dak boleh tertukar dengan sampel lain.

-Rapihkan dan bersihkan kebali perlatan kerja setelah selesai bekerja

-Laporkan jika ada ID sampel yang kurang jelas - Konfirmasikan ke bagian tambang jika ada ID sampel yang kurang jelas

-Registrasi untuk iden�tas sampel -Cek masing-masing karung sampel

-Hindari terjadinya kontaminasi silang sampel -Bersihkan perlatan kerja dengan koas atau disemprot dengan compressor -Data sampel �dak boleh tertukar dengan sampel lain.

-Rapihkan dan bersihkan kebali perlatan kerja setelah selesai bekerja

110

PT. IFISHDECO

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan cukup bergantung pada cuaca dikarenakan pada saat musim hujan, kegiatan operasional penambangan akan melambat yang akan menggangu kelancaran produksi. Selama musim hujan Perseroan menghentikan proses penambangan karena kondisi lahan tambang yang memiliki medan yang sulit atau berbahaya yang berisiko pada keselamatan kerja karyawan.

Adapun, hujan juga akan menyebabkan kadar air (moisture) dalam kandungan bijih nikel meningkat yang dapat menimbulkan penalti dalam pembayaran dan juga penundaan pengiriman karena kadar air yang melewati batas yang diperbolehkan dalam pengiriman melalui angkutan laut.

Untuk mengantisipasi risiko iklim dan cuaca tersebut, Perseroan melakukan penyimpanan stok bijih nikel di ETO (Exportable Transit Ore) dan/atau EFO (Exportable Fine Ore) untuk menjaga kadar air bijih nikel Perseroan. Dengan memiliki penyimpanan stok nikel, Perseroan akan tetap dapat melakukan penjualan bijih nikel pada saat musim hujan.

Penjualan dan Pemasaran

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut kelompok produk utama untuk periode-periode berikut:

(dalam Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016Bijih Nikel 279.210.517.440 319.045.740.288 506.108.873.080 324.716.227.448 298.452.432.819Nickel Pig Iron (NPI) 97.667.928.763 - - - -Total 376.878.446.203 319.045.740.288 506.108.873.080 324.716.227.448 298.452.432.819

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut daerah pemasaran untuk periode-periode berikut:

(dalam Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016Ekspor 376.878.446.203 292.357.104.828 345.214.611.863 76.796.634.194 -Lokal - 26.688.635.460 160.894.261.217 247.919.593.254 298.452.432.819Total 376.878.446.203 319.045.740.288 506.108.873.080 324.716.227.448 298.452.432.819

Produk bijih nikel yang diproduksi oleh Perseroan dipasarkan di Negara Cina dengan berbagai destinasi port bongkar terdekat ke pabrik-pabrik yang memproduksi NPI dan Feronikel. Penjualan dilakukan berdasarkan sistem FOB (Free on Board) Mother Vessel dimana nickel ore diangkut dengan menggunakan tongkang dari Jetty ke Mother Vessel (MV) dalam kondisi curah di dalam palka. MV tersebut berangkat dari Tinanggea menuju pelabuhan bongkar (discharging port) di Negara Cina.

Per Mei 2019, Perseroan telah mengekspor bijih nikel dengan kadar Ni dibawah 1.7% kepada beberapa pelanggan termasuk Mallerstein PTE Ltd, Shandong Xinhai Pte Ltd dan Terra Pacific Pte Ltd. Adapun, Perseroan juga menjual bijih nikel ke pasar domestik termasuk ke Perusahaan Anak. Bijih nikel yang Perseroan jual ke pasar domestik memiliki kadar Ni yang lebih tinggi dibandingkan penjualan ekspor, yaitu dengan kadar Ni diatas 1.7%.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan penjualan nikel ke luar negeri dengan kadar nikel <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) dan dalam jumlah tertentu. Adapun penjualan ekspor lain yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Permen ESDM 25 tahun 2018 adalah mineral hasil pengolahan dan/atau pemurnian, dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Perusahaan Anak dalam kegiatannya mengekspor produk NPI. Dengan dibangunnya mesin RKEF, kedepannya Perusahaan Anak juga dapat mengekspor produk feronikel.

111

PT. IFISHDECO

Adapun, Pasal 62A Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Rekomendasi Direktur Jenderal untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri yang telah diberikan dinyatakan akan berlaku sampai jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.

Dengan tercapainya kesepakatan pembangunan pabrik dan pembelian 2 line mesin RKEF dengan investor (Huanghe Holdings Pte Ltd), kedepannya kapasitas produksi Perusahaan Anak akan meningkat secara signifikan, dengan maksimum kapasitas produksi hingga 120.000 ton FeNi (feronikel). Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan penjualan Perusahaan anak yang akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. Kedepannya, Perseroan akan mendukung Perusahaan Anak dengan menyediakan bijih nikel sebagai bahan baku utama untuk produksi pada mesin Blast Furnace dan RKEF Perusahaan Anak.

Harga penjualan yang berlaku saat ini untuk produk Nikel adalah berdasarkan harga pasar yang mengacu pada LME (London Metal Exchange). LME Nikel adalah patokan harga perdagangan Nikel dunia di London Metal Exchange dimana komponen komponennya termasuk komoditi harga Nikel Ore, NPI, FeNi, dan mineral lainnya. Dengan demikian perubahan harga perdagangan di LME maupun di harga komoditas yang bersangkutan akan saling mempengaruhi. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan komoditas mineral akan mempunyai pengaruh terhadap harga penjualan komoditas yang bersangkutan. Sedangkan, untuk NPI harga ditentukan dengan rumus LME ditambahkan premium yang berlaku di saat tertentu.

Harga pasar yang berlaku per 24 September 2019 berdasarkan indeks Ferro China adalah sebagai berikut:

Untuk Nikel dengan kadar Ni 1.65% (CIF China Price) : $65/MTUntuk NPI dengan kadar Ni 8-10% : RMB1185 - RMB1230/MT

Untuk Nikel dengan kadar Ni 100% (LME) : US$17,260

Riset dan Pengembangan

Dalam proses riset dan pengembangan, Perseroan telah melakukan eksplorasi pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan biaya sebesar Rp. 448.000.000 dan Rp. 519.000.000. Selain itu, Perusahaan Anak melakukan perubahan teknologi untuk pembangunan tahap II dari 2 (unit) Blast Furnace menjadi 2 (unit) RKEF dimana output untuk 2 (unit) akan menghasilkan 20.000 MT NPI dan 204.000 MT Ferronickel.

Sarana Produksi Penting atau Penggunaan Teknologi BaruBerikut merupakan penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

a. Pembelian Motor Grader pada April 2018 seharga Rp1,242,900,000 yang digunakan untuk perawatan/maintenance jalan angkut (haulingroad).

b. Pembelian X-Ray untuk alat uji komposisi material pada Mei 2019 seharga Rp1,500,000,000,-

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki dan/atau mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

6. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam jangka panjang, prospek industri pertambangan dan produksi nikel diperkirakan masih cukup positif dikarenakan tingginya kebutuhan nikel terutama di industri manufaktur dan konstruksi. Dengan tujuan meningkatkan ketahanan terhadap karat (korosi), nikel digunakan sebagai salah satu unsur campuran dalam bahan dasar pembuatan stainless steel. Hampir 65% nikel dunia digunakan untuk pembuatan stainless steel.

112

PT. IFISHDECO

Menurut data yang diperoleh Fitch Solutions, industri konstruksi di Cina diperkirakan meningkat sebesar 5,9% dan 6,1%, masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 yang didorong oleh proyek konstruksi jalur kereta api. Negara Cina merupakan market nikel terbesar bagi Perseroan sehingga peningkatan industri konstruksi di Cina akan memberikan prospek yang baik bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Permintaan nikel juga berpotensi melonjak seiring dengan berkembangnya teknologi baterai dimana nikel banyak dibutuhkan untuk kebutuhan campuran dengan jenis logam kobalt sebagai bahan paduan untuk baterai.

Penjualan Kendaraan Listrik Dunia, % dari seluruh penjualan kendaraan

Sumber: EV-volumes.com; McKinsey analy

Berdasarkan penelitian McKinsey pada Mei 2018, industri kendaraan listrik yang berkembang pesat dapat dilihat dari penjualan kendaraan listrik dunia yang terus meningkat dari tahun 2010 – 2017. Penjualan kendaraan listrik dunia mencetak sekitar 0.1% dari seluruh penjualan kendaraan dunia pada tahun 2011. Angka tersebut terus bergerak naik dan mencapai angka 1.3% pada tahun 2017. 1 Hal tersebut dapat memberikan indikasi adanya peningkatan permintaan nikel untuk komponen baterai Nickel Metal Hydride yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan listrik. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga nikel dalam jangka panjang.

Penjualan Kendaraan Listrik (dalam ribuan unit)

Sumber: electrive.com

Berdasarkan penelitian Electrive pada Desember 2018, penjualan kendaraan listrik di negara-negara seperti negara Cina, Norwegia , Jerman dan Prancis mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Negara Cina menempati posisi pertama dalam penjualan kendaraan listrik dunia mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam pasar kendaraan listrik. Penjualan kendaraan listrik di Cina mencapai 1.275.000 unit di tahun 2018 meningkat sekitar 64% dibandingkan penjualan di tahun 2017.

2 Hal ini memberikan prospek yang baik bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat Negara Cina merupakan market nikel terbesar bagi Perseroan.

113

PT. IFISHDECO

Sebagai negara dengan sumber daya kelas dunia, Indonesia termasuk 3 negara terbesar dalam pengekspor nikel dunia. Data neraca sumber daya mineral tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan memuat hasil kegiatan eksplorasi PSDMBP dan perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan mineral di Indonesia mencatat potensi bijih laterit nikel dengan total sumber daya (tereka, tertunjuk dan terukur) sebesar 9 milyar ton dan total cadangan (terkira, terbukti) sebesar 3,6 milyar ton. Menurut Badan Geologi, kegiatan-kegiatan eksplorasi selanjutnya akan meningkatkan jumlah dan status sumber daya serta menemukan daerah-daerah prospek baru untuk menambah jumlah sumber daya dan cadangan nikel. Hal ini memberikan peluang berkembangnya industri baterei listrik di Indonesia dengan didukung oleh ketersediaan bahan baku berupa nikel dan kobalt. Perseroan juga berupaya untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki prospek baru terhadap cadangan nikel. 3

Sumber: Berita Pusat Sumber Daya Geologi

Perseroan juga berupaya untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki prospek baru terhadap cadangan nikel. Perseroan sendiri masih memiliki Persedian nikel yang mencukupi pada wilayah konsesi Perseroan. Menurut laporan JORC per Agustus 2018, total cadangan nikel Perseroan adalah 27.989.500 metric ton. Berikut adalah data cadangan nikel Perseroan di wilayah konsesi Konawe Selatan per Agustus 2018:

Sumber:1 (Sumber : McKinsey analysis, 2018)2 (Sumber : Electrive, 2018)3 (Sumber : Berita Pusat Sumber Daya Geologi, 2018)

114

PT. IFISHDECO

7. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi tambang dan pabrik peleburan nikel Perseroan, oleh sebab itu, Perseroan harus menerbitkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan IMB (izin Mendirikan Bangunan) untuk pabrik peleburan nikel. Perseroan memiliki keyakinan bahwa telah mematuhi seluruh aspek yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di Indonesia. Berikut adalah dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

Perizinan Nomor dan Tanggal Keberlakuan Keterangan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

No. 893 Tahun 2010, tanggal 18 Juni 2010

- Tentang kelayakan lingkungan pertambangan bijih nikel oleh Perseroan di Kebupaten Konawe Selatan.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

No. 540/659 Tahun 2013,Tanggal 11 Desember 2013

- Tentang kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel oleh PT BSI di kecamatan Tinagea, Kabupaten Konawe Selatan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan wajib membuat dan menyampaikan laporan lengkap kepada Bupati Konawe Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dan Komisi AMDAL Kabupaten Konawe Selatan.

Secara umum, Perseroan berisiko untuk dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin oleh instansi terkait apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tertera dalam setiap perizinannya.

Perseroan telah melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, khususnya aspek konservasi mineral, serta pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek konservasi Mineral: pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral diamana perseroan melakukan proses blending antara kadar Nikel Ore rendah dan Kadar Nikel Ore Tinggi.

2. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan: sudah dilakukan pemantauan lingkungan yang dilaporkan setiap 3 bulan. Adapun parameter yang digunakan adalah parameter fisika dan kimia. Untuk keperluan internal, perusahaan secara rutin perusahaan melakukan monitoring kualitas air pada kolam-kolam sedimen maupun sungai-sungai berkaitan dengan kegiatan tambang. Kegiatan monitoring ini dilakukan pada laporan RPL dan RKL setiap 2 semester tahun berjalan.

3. Reklamasi: saldo deposito reklamasi saat ini adalah sebesar Rp 18.413.825.000,-. Total pembukaan lahan tambang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah seluas 241,87 Ha. Luas area tambang yang sudah direklamasi adalah seluas 26 Ha yang menjadikan sisa luas area yang belum direklamasi adalah seluas 215,87 Ha.

115

PT. IFISHDECO

8. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

116

PT. IFISHDECO

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (b) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)31 Mei 2019 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016

Modal saham, nilai nominal Rp100 per lembar saham pada 2019 dan 2018, Rp1.000 per lembar saham pada 2017 dan 2016. Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 1.700.000.000 lembar saham pada 2019 dan 2018 dan 30.000.000 lembar saham pada 2017 dan 2016 170.000.000.000 170.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 Tambahan modal disetor 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 Komponen ekuitas lainnya (2.137.115.295) (2.142.662.124) (1.038.615.751) (196.177.122) Saldo laba 72.664.021.295 62.855.009.211 167.929.521.784 166.464.421.976 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 268.419.759.108 258.605.200.195 224.783.759.141 224.161.097.962 Kepentingan non-pengendali (8.827.608.738) 6.527.956.129 13.830.017.791 18.657.438.166 JUMLAH EKUITAS 259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932 242.818.536.128

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan,tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

117

PT. IFISHDECO

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepadaMasyarakat terjadi pada tanggal 31 Mei 2019, maka proforma struktur permodalan Perseroan padatanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Modal Saham

Tambahan modal disetor

Penghasilan komprehensif

lain

Saldo laba

Sub jumlah

Kepentingan non

pengendali

Ekuitas, neto

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Mei 2019 dengan modal ditempatkan

dan disetor sebanyak 170.000.000 saham

dengan nilai nominal Rp100 per saham

170.000 27.893 (2.137) 72.664 268.420 (8.827) 259.593

Perubahan ekuitas setelah 31 Mei 2019

jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal

tersebut:

-Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 425.000.000 Saham Baru dengan nilai

nominal Rp100 setiap saham dengan Harga

Penawaran Rp440 setiap saham*.

42.500 144.500 - - - - 187.000

Biaya emisi - (5.156) - - - - (5.156)Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Mei 2019 setelah Penawaran Umum kepada pemegang

saham dilaksanakan

212.500 167.237 (2.137) 72.664 450.264 (8.827) 441.437

118

PT. IFISHDECO

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih sesudah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan membagikan dividen sebesar Rp4.500.000.000 pada tahun 2018 dan sebesar Rp1.500.000.000 pada tahun 2019. [Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Victoria sehubungan dengan pembagian dividen sebagaimana disebutkan di atasberdasarkan Surat No.618/CBG-VIC/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Pembagian dividen sebagaimana tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

119

PT. IFISHDECO

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangktutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

• Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan• Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

120

PT. IFISHDECO

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dari Bea Cukai berupa pembebasan PPN untuk pembelian Bahan Mentah (kokas dan anthracite) yang di impor dimana selanjutnya barang jadi dari bahan mentah tersebut harus di ekspor.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

121

PT. IFISHDECO

XII. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

1. PERJANJIAN PENJUALAN

Perseroan mempunyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada semua pelanggannya. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak penjualan semestinya. Harga jual yang disepakati oleh Perseroan dan pelanggan, disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti perbedaan ongkos angkut dan perbedaan kadar nikel saat tiba di lokasi penyerahan barang. Penyerahan bijih nikel akan dilakukan secara berkala kisaran satu hingga dua bulan per kontrak.

2. PERJANJIAN KONTRAKTOR TAMBANG

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Mining Contractor no.004/PK/IF-RA/IX/2016, yang diperpanjang melalui Adendum No.06/Add/IF-RA/IX/2018 tanggal 27 September 2018, PT Rava Athaya sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan, penambangan pengangkutan bijih nikel dari lokasi penambangan yang dimiliki oleh Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 28 September 2021.

3. REKLAMASI TAMBANG DAN PENUTUPAN TAMBANG

Berdasarkan Permen ESDM No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bagian keempat paragraf dua, pasal 22 ayat 1b menjelaskan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menempatkan jaminan Reklamasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Perseroan telah menempatkan jaminan atas reklamasi pada Bank milik Pemerintah yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

122

PT. IFISHDECO

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No Nama Para Penjamin Emisi EfekPorsi Penjaminan Jumlah Penjaminan

%(jumlah saham) (Rp)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek1. PT UOB Kay Hian Sekuritas 425.000.000 187.000.000.000 100,00

Total 425.000.000 187.000.000.000 100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Nov, 11 – 14 Nov 2019. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp500(lima ratus Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp440,- (empat ratus empat puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;• Permintaan dari calon investor yang berkualitas;• Kinerja keuangan Perseroan;• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan

keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;• Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode

penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

123

PT. IFISHDECO

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan

Jalan Ngagel Jaya No. 90, Surabaya Telp. : (031) 5012161 Fax. : (031) 5012335STTD : STTTD.AP-40/PM.22/2018 tertanggal 5 Februari 2018 atas

nama Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.Asosiasi : Institut Akuntan Pubik Indonesia, No Asosiasi 2252Pedoman Kerja : Standar Audit di IndonesiaSurat Penunjukkan : No. 028/IFIS-KAP/Spk.IPO/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018Tugas dan Kewajiban Pokok :

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum : Soemadipradja & Taher Wisma GKBI, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta

10210 Telp. : (021) 574 0088 Fax. : (021) 574 0068STTD: STTD.KH-86/PM.2/2018 tertanggal 14 Mei 2018 atas nama Emalia AchmadiAsosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar ModalPedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Surat Penunjukkan : No. 027/IFIS-ST/Spk.IPO/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018Tugas dan Kewajiban Pokok :

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

124

PT. IFISHDECO

3. PERUSAHAAN PENILAI

Perusahaan Penilai : KJPP Antonius Setiady & Rekan Jl. Yusuf Adiwinata No. 41, Menteng, Jakarta 10350 Telp. : (021) 31936600 Fax. : (021) 3155555STTD : STTD.PPB-17/PM.2/2018 tertanggal 6 Juli 2018 atas nama

Antonius SetiadyAsosiasi : MAPPI 10060009Pedoman Kerja : Peraturan Nomor VIII.C.4, Tentang Pedoman Penilaian Dan

Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI 2015).

Surat Penunjukkan : No. 029/IFIS-KJPP/Spk.IPO/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018Tugas dan Kewajiban Pokok :

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2018. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2015).

4. NOTARIS

Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., MKn. Jl. KH. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5 Jakarta 11140 Telp. : (021) 634 5668 Fax. : (021) 634 5666No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tertanggal 19 Maret 2018 atas nama

Christina Dwi UtamiKeanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0639319800705Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris.Surat Penunjukkan : No. 030/IFIS-NOT/SPK.IPO/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018Tugas dan Kewajiban Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

125

PT. IFISHDECO

5. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp. : (021) 2598 4818 Fax. : (021) 2598 4819STTD : KEP-36/D.04/2014 tertanggal 8 Agustus 2014Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2014-011

tanggal 3 September 2014Pedoman Kerja : UUPM dan peraturan pasar modal yang berlaku.Surat Penunjukkan : No. 031/IFIS-BAE/Spk.IPO/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. BAE akan mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan serta bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

126

PT. IFISHDECO

XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub di bawah ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 197 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-005538.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. IFISHDECO Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha sebagai berikut : i. Kegiatan usaha utama :

- menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel, yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel, termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel;

ii. Kegiatan usaha penunjang :- menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama

Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A LPasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25 % (dua puluh lima persen), atau sejumlah 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut;

127

PT. IFISHDECO

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. - Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan

RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

128

PT. IFISHDECO

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran

saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

129

PT. IFISHDECO

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAMPasal 6

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai Nominal saham; e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham; e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

130

PT. IFISHDECO

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan : a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang

bersangkutan; b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAMPasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RepubIik Indonesia atas

hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang

dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di

tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUSPasal 8

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat para pemegang saham; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham

atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

131

PT. IFISHDECO

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIFPasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

132

PT. IFISHDECO

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

133

PT. IFISHDECO

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

134

PT. IFISHDECO

D I R E K S IPasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya

ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

135

PT. IFISHDECO

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSIPasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

3. Tugas pokok Direksi adalah : a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di

luar negeri; - harus mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

136

PT. IFISHDECO

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang

bersangkutan; ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan

kepentingan Perseroan. iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian

sementara tersebut; atau 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran

Dasar ini. b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan

tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan; atau iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat

9 Anggaran Dasar ini. 10. a. Presiden Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan; b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

RAPAT DIREKSIPasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.

137

PT. IFISHDECO

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemugutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

138

PT. IFISHDECO

DEWAN KOMISARISPasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. Meninggal dunia;b. Masa jabatannya berakhir;c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

139

PT. IFISHDECO

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARISPasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas : a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala

kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan

mengenai perkembangan Perseroan.3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan

dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

140

PT. IFISHDECO

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

RAPAT DEWAN KOMISARISPasal 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

141

PT. IFISHDECO

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNANPasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

142

PT. IFISHDECO

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah : a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS

yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus: i. dilakukan dengan itikad baik; ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.

8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud

dalam ayat 5 Pasal ini; dan ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;

- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;

- Pengumuman tersebut paling kurang melalui media:a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

143

PT. IFISHDECO

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan

risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPasal 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk

mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan

penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

144

PT. IFISHDECO

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 21

1. RUPS dapat diadakan di: a. tempat kedudukan Perseroan; atau b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

ataud. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa

asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat: a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. tanggal pemanggilan RUPS.

4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.

Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;

iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;

iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK: ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan

tidak mencapai kuorum kehadiran.

145

PT. IFISHDECO

6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika: a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang

saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan

c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan: a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai

dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan

jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan

penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan

RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;

- Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 22

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

146

PT. IFISHDECO

3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK.

5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi: a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya

dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak

memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat

keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSANPasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan: (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

147

PT. IFISHDECO

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini; (ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak

atas saham pada klasifikasi saham tertentu; (iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

148

PT. IFISHDECO

(iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;(vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di

atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

(vii)Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa

dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9 RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan

keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

149

PT. IFISHDECO

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan;

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut.

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya

pemilik saham Perseroan; b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila: a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh Perusahaan Anaknya secara langsung atau tidak

langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut : a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata

acara RUPS yang bersangkutan; dan b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang

memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABAPasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

150

PT. IFISHDECO

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan tata cara yang diatur RUPS. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGANPasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASARPasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

151

PT. IFISHDECO

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHANPasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan. 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi : a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

152

PT. IFISHDECO

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUPPasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

153

PT. IFISHDECO

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;

3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

154

PT. IFISHDECO

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selamajam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutandengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di sampingmelampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbutki bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatakalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 27 – 29 November 2019. Pengajuan pemesanan dapat disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB IndonesiaCabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230Atas nama: PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ IPO Ifishdeco

No. Rekening: 327-305-808-5

155

PT. IFISHDECO

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 4 Desember 2019. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

8. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkankembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Bukti Tanda Terima Pemesanan PembelianSaham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

9. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay HianSekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasai sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Desember 2019.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;

c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yaitu:1) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih

saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum;

2) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau3) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan

Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

156

PT. IFISHDECO

B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf A poin c di atas dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: 1) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan 2) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan

masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a poin c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf A poin c di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut:1) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI,

jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat.

2) Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama

3 (tiga) hari bursa berturut-turut; 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

157

PT. IFISHDECO

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);

3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud

dalam huruf a butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan Saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum, dan pembayaran Pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yangpengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya PenawaranUmum.

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum yang terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

158

PT. IFISHDECO

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan; Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan akibat terjadinya penjatahan, atau dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank UOB Indonesia yakni 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara pembayaran denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut adalah sebagai berikut : alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

13. DISTRIBUSI SAHAM PERSEROAN

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 4 Desember 2019.

159

PT. IFISHDECO

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 27 – 29 November 2019. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan BAE yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian SekuritasUOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36

Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10Jakarta 10230

Telepon: (021) 2993 3888Faksimili: (021) 230 0238

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima RegistraSatrio Tower, Lantai 9,

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Telp : 021-2598 4818Fax : 021-2598 4819

PT. IFISHDECO

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

161

Soemadipradj a &STaher

Ref. No .: 1755.001 /EANRT-rtp

20 November 2019

PT Ifishdeco Tbk.Wisma Nugra Santana, Lantai 8 Suite 802JI. Jend Sudirman Kav 7-8Karet Tengsin, Tanah AbangJakarta Pusat

U.p.: Yth. Direksi

Dengan Hormat,

Hal: Pendapat Segi Hukum Dalam RangkaPenawaran Umum Perdana Sahara PT Ifishdeco Tbk. ("Perseroan")

Kami, Soemadipradja & Taher, suatu firma hukum yang berkantor di Wisma GKBI Lantai 9,Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, dalam hal ini diwakili olehEmalia Achmadi, S.H., selaku mitra dari firma hukum tersebut, yang telah terdaftar padsOtoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomorpendaftaran STTD.KH-86/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang berlaku sampai dengantanggal 14 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota HKHPM No.201022 tanggal 24 Juli 1992.

Kami telah ditunjuk dan diminta oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan(Terms Of Reference) No.9999.002/EA/DIPNRT-uy tanggal 8 Juli 2019 serta konfirmasipenerimaan tertanggal 8 Jul! 2019 untuk menyiapkan laporan pemeriksaan dari segi hukum("LPSH") dan memberikan pendapat segi hukum ('PSH") sehubungan dengan PenawaranUmum Perdana (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana tersebut, kami telah mengeluarkanPSH No.1755.001/EA/RSMNRT-rtp tertanggal 1 November 2019 ("PSH Awal"). PSH Awaltelah memuat klarifikasi atas:

(a) surat OJK No.S-1094/PM.221/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Perubahandan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangkaPenawaran Umum Perdana Saham Perseroan;

(b) surat elektronik yang dikirimkan oleh OJK kepada direksi Perseroan, tanggal10 Oktober 2019, perihal Tanggapan OJK atas dokumen Pernyataan PendaftaranIPO Perseroan; dan

(C) surat elektronik yang dikirimkan oleh OJK kepada kami, tanggal 23 Oktober 2019,perihal Perbaikan Aspek Hukum.

Dengan dikeluarkannya PSH ini, PSH Awal kami cabut dan karenanya PSH Awal tidakberlaku lagi.

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkandi bawah, PSH ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dariPerseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggaldikeluarkannya PSH ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atasdokumen Penawaran Umum Perdana oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Wisma GKB1, Level 9, JI. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, Indonesia

Phone (+6221) 574 0088 . Fax (+6221) 574 0068 . E-mail: center [email protected] . www,soen-ath.com 411

163

STAdoacale5

S oemadip rad j a &Ta her

A. Uraian Transaksi

2

Perseroan bermaksud melakukan penawaran umum atas 425.000.000 saham biasa atasnama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan, dengan nilai nominalRp100 untuk setiap saham yang akan ditawarkan langsung kepada masyarakat denganharga penawaran sebesar Rp440 (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dandijual kepada masyarakat tersebut disebut " Saham-Saham " dan penawaran umum atasSahara-Saham akan disebut " Penawaran Umum Perdana").

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selakuPenjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (fullcommitment) sebagaimana dicantumkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi EfekNo.263 tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana telah diubah dalam Addendum I PerjanjianPenjaminan Emisi Efek No.182 tanggal 26 September 2019, dan Addendum II PerjanjianPenjaminan Emisi Efek No.129 tanggal 20 November 2019, ketiganya ditandatangani dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (PerjanjianPenjaminan Emisi Efek ). Seluruh Saham-Saham Perseroan akan dicatatkan dandiperdagangkan di BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Penawaran UmumPerdana ini telah mendapat:

(a) Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia (" BEI")berdasarkan surat BEI No.S-06768/BEI.PP3/10-2019 tanggal 23 Oktober 2019,perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan; dan

(b) persetujuan untuk melakukan pengumuman prospektus ringkas dan/ataupelaksanaan penawaran awal berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)No.S-909/PM.22/2019 tanggal 5 November 2019, perihal Pengumuman ProspektusRingkas dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Perdana dan sebagaimana diperkuat denganpenyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 27 September 2019 ("Pernyataan Perseroan"),dana sebesar Rp185.000.000.000 yang akan diperoleh Perseroan dari basil PenawaranUmum Perdana, setelah dikurangi biaya emisi efek yang menjadi kewajiban Perseroan,seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

(a) Sekitar 83.78% digunakan untuk down payment pembelian mesin rotary kiln electricfurnace (RKEF) sebanyak 2 lini untuk PT BSI; dan

(b) Sekitar 16.22% digunakan untuk modal kerja, khususnya sewa alat berat padakegiatan pertambangan.

Perseroan telah menegaskan dalam Pernyataan Perseroan bahwa penggunaan dana yangdiperoleh dari Penawaran Umum Perdana akan dilakukan dengan mengikuti ketentuanperaturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal transaksi yang akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana hasilPenawaran Umum Perdana tersebut merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan KepentinganTransaksi Tertentu danlatau Transaksi Material, Perseroan telah berkomitmen untukmelaksanakannya sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009Tahun 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu("Peraturan No.IX.E.I") dan/atau Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011Tahun 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama(" Peraturan No.IX.E.2").

Sesuai dengan POJK 30, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaandana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK secara berkala setiap 6 bulan dengantanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggallaporan terdekat setelah tanggal penyerahan Saham-Saham untuk Penawaran UmumPerdana.

1911RTP029A

164

SEAdwcates

S oemadiprad j a &Taher3

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan danahasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikanrencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya,dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dadpara pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam memberikan PSH, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang telahkami terima dari Perseroan sebagaimana kami ungkapkan dalam LPSH yang telah kamisiapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

PSH dan LPSH disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukumyang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan Kep.02/HKHPMNIII/2018 tanggal8 Agustus 2018.

B. Definisi

Selain dari istilah yang didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidakdiatur dalam PSH ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikandi dalam LPSH dan Prospektus.

;'Akta 16312019 " berarti Akta No.163 tanggal 25 September 2019, dibuat di hadapanChristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini menyatakan kembaliKeputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT lfishdeco Tbk. tanggal19 September 2019.

"Akta 197/2019 " berarti Akta No.197 tanggal 21 Agustus 2019, dibuat di hadapan ChristinaDwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta yang telah memperoleh persetujuandari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-005538.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal21 Agustus 2019 dan yang diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkanSurat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0317601tanggal 21 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanNo.AHU-AH.01.03-0317602 tanggal 21 Agustus 2019.

"Akta 15812019 " berarti Akta No.158 tanggal 28 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina DwiUtami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dadMenkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-0017312.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal28 Maret 2019 dan yang diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkanSurat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0176305tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran DasarNo.AHU-AH.01.03-0176299 tanggal 28 Maret 2019.

"Akta 5412018 " berarti Akta No-54 tanggal 15 Oktober 2018, dibuat di hadapan Christina DwiUtami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dariMenkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No.AHU-0023726.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

"Akta Pendirian " berarti Akta Pendirian No-41 tanggal 9 Juni 1971, dibuat di hadapan AbdulLatief, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri KehakimanRepublik Indonesia ( sekarang bernama Menkumham) berdasarkan Surat KeputusanNo.J.A.5/110/7 tanggal 29 Juni 1971.

" Bank Victoria " berarti PT Bank Victoria International Tbk.

" Bapepam -LK" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

"BE!" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

TDKPS " berarti Daftar Khusus Pemegang Saham Perseroan.

"DNI" berarti Daftar Negatif Investasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan PresidenRepublik Indonesia No.44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan BidangUsaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

1911 RTP029A

11,

165

SETAdtwat&

Soemadipradj a &Taher4

" DPS" berarti Daftar Pemegang Sahara Perseroan.

" ESDM " berarti Energi dan Sumber Daya Mineral.

" HKHPM " berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"IUP" berarti Izin Usaha Pertambangan.

"IUP-OP Khusus " berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahandan Pemurnian.

" KSEI" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Laporan Keuangan Perseroan " berarti Laporan Auditor Independen dan LaporanKeuangan Konsolidasian PT Ifishdeco Tbk dan Entitas Anak untuk periode lima bulan yangberakhir pada tanggal -tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun yangberakhir pada tanggal-tanggal 13 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tanggal23 Juli 2019.

"Laporan Keuangan PT BSI " berarti Laporan Auditor Independen dan Laporan KeuanganPT Bintang Smelter Indonesia untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal31 Mei 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal13 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik PaulHadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tanggal 23 Juli 2019.

"LPSH " berarti Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum terhadap PT Ifishdeco Tbk., tanggal26 Agustus 2019 dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dibuat dan disusun olehKantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher.

" Menkumham " berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-undangRepublik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

" Penawaran Umum Perdana " memiliki makna yang terdapat di halaman 1 PSH.

"Peraturan Menteri ESDM No.27/2013" berarti Peraturan Menteri ESDM No.27 Tahun 2013tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Sahara serta Perubahan PenanamanModal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Peraturan Menteri ESDM No.1112018 " berarti Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara.

"Peraturan IX.E.1" berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi danBenturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

"Peraturan IX.E.2" berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material danPerubahan Kegiatan Usaha Utama.

"Peraturan IX.J.1" berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok AnggaranDasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan PerusahaanPublik.

"Perdirjen 569" berarti Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan BatubaraNo.569.K/30/DJB/2015 tentang Penerapan Standard Nasional Indoensia dan Kode KomiteCadangan Mineral Indonesia Dalam Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi, EstimasiSumberdaya, dan Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara.

"Perjanjian Fasilitas LIC" bearti Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas L/C No.199tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni yang terakhirdiperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit No.199 tanggal 18 Juli 2019.

1911RTP029A

43/

166

Adv, area

Soemadipradja&Taher5

"Pernyataan Perseroan " berarti surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal27 September 2019.

" Pernyataan PT BSI" berarti surat pernyataan Direksi PT BSI tanggal 26 Agustus 2019.

" Perseroan " berarti PT Ifishdeco Tbk.

"Persetujuan ESDM " berarti persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengankewenangannya.

" PJBSB " berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.

"POJK 30" berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan RealisasiPenggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"POJK 32" berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana danPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

"POJK 33" berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

"POJK 34" berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi danRemunerasi Perseroan dan Perusahaan Publik.

"POJK 35" berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris PerusahaanEmiten atau Perusahaan Publik.

"POJK 56" berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan pedomanpenyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"PSH" berarti pendapat segi hukum terhadap PT Ifishdeco Tbk., tanggal 26 Agustus 2019dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dibuat dan disusun oleh Kantor KonsultanHukum Soemadipradja & Taher.

" PT BSI " berarti PT Bintang Smelter Indonesia.

"PT FMR" berarti PT Fajar Mining Resources.

"PT WTM" berarti PT Wahana Trilintas Mining.

" RUPS " berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

" Saham-Saham " memiliki makna yang terdapat di halaman 1 PSH.

"SKMHT" berarti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

"Tanggal Pemeriksaan " berarti keadaan Perseroan sampai dengan tanggal23 Agustus 2019.

"ULN" berarti Utang Luar Negeri, yang mencacu pads definisi dalam Peraturan BankIndonesia Nomor 161211PBi/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatiandalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non bank.

"UUPT" berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Dasar dan Ruang Lingkup PSH

Dasar dan ruang lingkup PSH adalah sebagai berikut:

1. PSH dibuat dan diberikan berdasarkan LPSH serta merupakan satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari LPSH, yang memuat penjelasan rinci atas hal-haiyang termuat dalam PSH.

2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam PSH ini, PSH ini meliputi keadaanPerseroan pada Tangga! Pemeriksaan dengan memperhatikan bahwa tanggallaporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untukmelakukan Penawaran Umum Perdana adalah tanggal 23 Juli 2019 dengan tahunbuku Perseroan 31 Desember 2018 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada

1911RTP029A

4f-

167

S,Athwei es


tanggal-tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhirpada tanggal-tanggal 13 Desember 2018, 2017 dan 2016.

3. PSH sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial ataufinansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimanaPerseroan menjadi pihak atau mempunyal kepentingan atau harta kekayaannyaterkait di dalamnya, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasilPenawaran Umum Perdana, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegangsaham Perseroan yang berasal dari saham-saham, serta (iv) harga penawaranSaham-Sahara dalam Penawaran Umum Perdana.

4. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan ketentuanperundang-undangan di Indonesia, dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untukberlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

D. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LPSH yang telah kami siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Perdana dan denganmemperhatikan bagian C dan bagian E dari PSH ini, kami memberikan pendapat hukumsebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yangtelah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diRepublik Indonesia dengan nama PT Ifishdeco Tbk., berdasarkan Akta PendirianNo.41 tanggal 9 Juni 1971, dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta dantelah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia(sekarang bernama Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No.J.A.5/110/7tanggal 29 Juni 1971 ("Akta Pendirian").

2. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, anggaran dasar Perseroan telah mengalamibeberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalahsebagaimana dimuat dalam Akta 197/2019, yang isinya antara lain memuatpersetujuan pemegang saham Perseroan atas:

(a) rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana kepadamasyarakat dan mencatatkan Saham-Saham Perseroan tersebut pada BEIserta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadiPerseroan Terbuka;

(b) perubahan nama Perseroan menjadi PT Ifishdeco Tbk;

(c) pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan danmenawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepeitersebut melalul Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dalamjumlah sebanyak -banyaknya 425.000. 000 saham baru dengan nilai nominalmasing-masing saham sebesar Rp100 , dengan memperhatikan peraturanperundang - undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal danPeraturan BEI (di tempat di mans Saham -Saham Perseroan dicatatkan);

(d) pemberian program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee StockAllocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruhsaham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui PenawaranUmum Perdana , dengan memperhatikan peraturan perundang - undanganyang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan BEi (di tempatdi mana Saham -Saham Perseroan dicatatkan);*

*Berdasarkan Akta 163/2019, para pemegang saham Perseroandiantaranya menerangkan dan menyatakan bahwa dalam rangkapenawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada

1911RTP029A

It

168


masyarakat melalui Pasar Modal, para pemegang saham bermaksudtidak mengadakan program Alokasi Saham Kepada Karyawan(Employee Stock Allocation), dan juga menegdskan keputusan-keputusan lain dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Keputusandalam Akta 163/2019 tersebut mengubah keputusan untukmenyetujui pemberian program Alokasi Saham Kepada Karyawan(Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang akan ditawarkan/dijualkepada masyarakat melalui Penawaran Urnum Perdanasebagaimana dimuat dalam Akta 197/2019.

(e) pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya PenawaranUmum Perdana, atas Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual kepadamasyarakat melalui Pasar Modal, dan saham-saham yang dimiliki olehpemegang saham Perseroan saat ini (selain pemegang saham masyarakat),pada BEI (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan Saham-Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan KSEI;

(f) penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroandengan periode masa jabatan yang bare, yakni selama 5 (lima) tahun;

(g) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untukmelakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dalam rangkaPenawaran Umum Perdana termasuk tetapi tidak terbatas pads:

(1) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepadaOJK;

(2) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnyaterkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan yangdianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

(3) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan ProspektusRingkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas,Prospektus Awal, Prospektus, Memorandum Informasi dan/atauseluruh perjanjian-perjanjian dari/atau dokumen-dokumen yangdiperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal;

(4) menetapkan harga penawaran;

(5) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;

(6) mencatatakan Saham-Saham yang merupakan saham yang telahdikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikanperaturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

(7) mendaftarkan Sahara-Saham dalam penitipan kolektif sesuai denganperaturan KSEI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlakusehubungan dengan hal tersebut; dan

(8) hal-hal berkaitan lainnya,

(h) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam aktatersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah sahamyang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegangsaham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdanaselesai; dan

(i) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan Pasal3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepadamasyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

1911RTP029A

14-

169

Advocates


Perubahan anggaran dasar Perseroan yang tercantum di atas telah dilakukan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang - undanganyang berlaku , termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan IX.J.1,POJK 32 dan POJK 33.

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta197/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah melakukankegiatan dalam bidang pertambangan bijih nikel.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakankegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Kegiatan usaha utama:

Menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel, yang mencakupusaha penambangan dan pengolahan bijih nikel, termasuk juga usahapemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usahapertambangan bijih nikel.

(b) Kegiatan usaha penunjang:

Menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usahautama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan , Perseroan telah menjalankan kegiatanusahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalamanggaran dasar Perseroan.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan dalam anggaran dasar telah sesuaidengan Peraturan IX.J.1.

Berdasarkan DNI yang berlaku saat ini, tidak ada pembatasan kepemilikan asinguntuk kegiatan usaha Perseroan bidang pertambangan bijih nikel.

4. Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalahbenar , sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta 197/2019 , struktur permodalan Perseroan adaiah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp680 . 000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp170 .000.000.000

Modal Disetor : Rp170. 000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 6.800.000.000 lembar saham, masing-masingsaham bernilai nominal Rp100.

Struktur permodalan Perseroan tersebut di atas adalah benar dan telah dilakukansesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta 197/2019 susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaiberikut:

1. PT F MR 867.000.000 86.700.000.000 51

2. PT WTM 833.000.000 83.300.000-000 49

J umlah 1.700.000.000 170.000.000.000 100

Saham dalam portepel 5.100.000.000 510.000.000.000

1911RTP029A

I

170

SCTAdgwal s


Setelah Penawaran Umum Perdana dilakukan, susunan pemegang sahamPerseroan adalah sebagai berikut:

2.

3.

PT FMR

PT WTM

Masyarakat

Jumlah

867.000.000833.000.000

425.000.000

2.125.000.000

86.700.000.000

83.300.000.000

42.500-000 000

212.500.000.000

41

39

20

100

Pemegang saham pengendaii Perseroan saat ini adalah PT FMR dengan jumlahkepemilikan saham sebesar 51 %.

Riwayat susunan kepemilikan saham Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir telahdilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kami mencatat bahwa:

(a) Perseroan tidak memiliki akta perpindahan hak atas saham dan akta rapatumum pemegang saham yang menyetujui perubahan susunan pemegangsaham pada tahun 1971 sampai dengan 1989; dan

(b) Perseroan tidak memiliki akta pemindahan hak atas saham dan persetujuanistri sehubungan dengan pemindahan hak atas saham dari Sonny Darmawankepada Harrison lyawan yang terjadi pada tahun 2009.

Sehubungan dengan catatan-catatan di atas, masing-masing pemegang sahamPerseroan, yaitu PT WTM telah menerbitkan surat pernyataan No.08A/SP-WTMNlII12019 tertanggal 16 Agustus 2019 dan PT FMR berdasarkan SuratNo.006/FMR/SP/PH/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019, yang menjamin bahwapemegang saham Perseroan (i) menjamin kepemilikan sahamnya pada Perseroanadalah benar, telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan anggaran dasarmasing-masing pemegang saham, anggaran dasar Perseroan dan peraturanperundang-undangan, (ii) tidak akan mengajukan gugatan danlatau tuntutan dalambentuk apapun kepada Perseroan danlatau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroansehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan (iii) akan bertanggung jawabapabila terdapat gugatan mengenai perubahan historis kepemilikan sahampemegang saham.

5. Sehubungan dengan persetujuan ESDM yang diperlukan untuk Penawaran UmumPerdana, Pasal 7 Perdirjen 569, mengatur bahwa pemegang IUP hanya dapatmelakukan pericatatan saham (listing) di BEI setelah memenuhi persyaratan berikut:

(a) telah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, yaitu setelahditemukannya 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi;

(b) harus menyampaikan laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya mineral atau batubara, dan estimasi cadangan mineral atau batubarakepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal dengan tembusandisampaikan kepada Gubernur;

(c) mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM; dan

(d) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perdirjen 569, IUP didefinisikan sebagai izin untuk melakukan usahapertambangan. Selanjutnya definisi kegiatan Usaha Pertambangan adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

1911 RTP029A

171

ST,.tu


Berdasarkan kebijakan dan penafsiran ESDM scat ini, persetujuan sebagaimanadimaksud Pasal 7 Perdirjen 569 hanya berlaku untuk peiaku usaha pertarnbangandalam tahap eksplorasi. Berdasarkan perizinan yang telah dimiliki Perseroansebagaimana diuraikan pada butir 11 PSH ini, Perseroan telah memasuki tahapanoperasi produksi, sehingga persyaratan dalam Pasal 7 Perdirjen 569 tidak berlakuuntuk Perseroan.

6. Perseroan telah memiliki DPS yang merefleksikan kepemilikan saham yangditerbitkan oleh Perseroan dan DKPS yang memuat keterangan mengenaikepemilikian saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroandan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. DPS dan DKPSPerseroan telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturanperundang-undangan.

7. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta 197/2019, susunan anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur Oei Harry Fong Jaya

Direktur : Leman Suti

Direktur : Muhammad lshaq

Direktur : Ineke Kartika Dewi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lina Suti

Komisaris Ryan Fong Jaya

Komisaris : Oei Michele Mallorie Sunogo

Komisaris Stella Sutrisno

Komisaris Independen Alfa Brilian

Komisaris Independen : Hongisisilia

Komisaris lndependen Daniel Faisal Iskandar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, telah diangkatsecara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan POJK 33.Perseroan juga telah memiliki dan mengangkat Komisaris Independen sebagaipemenuhan POJK 33. Hal ini juga didukung dengan pernyataan masing-masinganggota komisaris independen tersebut untuk bertindak independen, sebagaimanatercantum dalam surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2019.

Sehubungan dengan Persetujuan ESDM untuk perubahan anggota Direksi dan/atauDewan Komisaris, Perseroan telah memperoleh Persetujuan ESDM untuk susunanDireksi dan Komisaris terakhir yang dimuat dalam Akta 158/2019 sebagaimanatertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210/DPMPTSP/111/2019 tanggal20 Maret 2019.

8. Sehubungan dengan kewajiban pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasisebagaimana diwajibkan oleh POJK 34, Perseroan telah membentuk KomiteNominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan KomisarisPerseroan No.031/IFIS-HRDJSK.DKomN/2019 tentang Pembentukan KomiteNominasi dan Remunerasi tanggal 13 Mei 2019.

1911 RTPD29A

4/

172


9. Sehubungan dengan kewajiban pembentukan Sekretaris Perusahaan sebagaimanadisyaratkan dalam POJK 35, Perseroan telah mengangkat Christoforus Pranoto,sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Pengangkatan SekretarisPerusahaan No.0111HR-IF/11112019 tanggal 29 Maret 2019, yang pembentukannyatelah sesuai dengan POJK 35.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkanSurat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Penunjukan Komite AuditNo.021/IFIS-HRD/SK.DKom11112019 tanggal 19 Juni 2019. Masing-masing AnggotaKomite Audit telah melengkapi pernyataan pemenuhan syarat menjadi Komite Audittertanggal 29 Maret 2019 dan 19 Juni 2019 dan sebagaimana tercantum juga padaPernyataan Perseroan.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

(a) Hongisisilia sebagai ketua;

(b) Nofry Henry sebagai anggota; dan

(c) Maria Tri Wulandari sebagai anggota.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJKNo.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan danPedoman Pelaksanaan Komite Audit.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internalsebagaimana diatur dalam POJK 56 berdasarkan Piagam Audit Internal (InternalAudit Charter) No.080/IFIS-HRD/SK.Dir/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yangditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.Pembentukan Unit Audit Internal Tersebut telah sesuai dengan POJK 56.

12. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki izin-izin pokok dan materialyang disyaratkan terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan,termasuk IUP-OP yang termaktub dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan No.1321tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW.74.05 Sep 10 OP.05)tanggal 8 September 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe, yang berlakusampai dengan tanggal 8 September 2028 beserta perubahannya, yang tercantumdalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SulawesiTenggara tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi (KW.74.05 Sep 10 OP.05) No.210/DPMPTSP/1412019 tanggal20 Maret 2019.

Izin-izin pokok dan material tersebut telah sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroansebagaimana tercantum pada maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroansaat ini.

Namun demikian, hingga Tanggal Pemeriksaan, terkait dengan perizinan Perseroan,kami mencatat bahwa Perseroan:

(a) sedang dalam proses permohonan Izin Penggunaan Jalan Nasional;

(b) sedang dalam proses pengajuan laporan realisasi kegiatan pengujian danpemantauan pembuangan limbah cair untuk tahun 2018 dan 2019;

(c) tidak memiliki izin lokasi untuk tanah-tanah yang digunakan Perseroan untukkeperluan pembangunan jalan tambang (haulage road).

Terkait uraian pada huruf (c), Perseroan memiliki tanah-tanah beralas Hak Pakai(untuk kegiatan pertambangan), Hak Guna Usaha dan tanah-tanah yang belumbersertifikat untuk keperluan pembangunan jalan tambang (haulage road).Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

1911RTP029A

Q.

173

STAdvocates

Soemadipradja &Taher12

Nasional No.7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HakGuna Usaha, salah satu persyaratan untuk memperoleh Hak Guna Usaha adalahdiperolehnya izin lokasi.

Saat ini izin lokasi tersebut tidak dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan pemeriksaanhukum atas dokumen pertanahan Perseroan dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi("Peraturan izin Lokasi "), Perseroan dapat dikecualikan dari keharusan untukmemperoleh izin lokasi. Hal ini dikarenakan tanah Perseroan pada huruf (c) di atas,memenuhi unsur perigecualian sebagaimana diatur pada Pasal 2 (2) e Peraturan IzinLokasi, di mana tanah tersebut merupakan bentuk perluasan usaha yang sudahberjalan dan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha Perseroan.

Namun demikian, berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakanbahwa apabila nantinya Perseroan diminta untuk melengkapi persyaratan izin lokasidalam rangka Proses Sertifikasi Tanah tersebut, dan sesuai dengan peraturanterbaru di atas, maka Perseroan akan membuat Izin Lokasi guna memenuhi syaratdan/atau peraturan yang berlaku.

Atas catatan terhadap perizinan Perseroan lainnya, berdasarkan PernyataanPerseroan, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa Perseroanmelaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan izin-izin yang dimilikiPerseroan dan bersedia bertanggung jawab apabila kewajiban-kewajiban tersebuttidak terpenuhi dan/atau mengakibatkan kerugian pihak lain.

13. Perseroan telah memiliki Laporan JORC Cadangan Pertambangan Nikel DMP danLaporan Sumber JORC Sumber Daya Nikel, keduanya dibuat oleh PT Yekada MultiEnergi tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana disyaratkan dalam peraturanpencatatan pada BEI.

14. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya,Perseroan dan PT BSI yang merupakan perusahaan anak dari Perseroansebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam butir 18 PSH ini, memiliki harta kekayaanmaterial berupa benda bergerak berupa kendaraan bermotor, peralatan danperlengkapan kantor, barang persediaan, dan tagihan berupa piutang dagang, sertabenda tetap berupa tanah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Pernyataan Perseroan:

(a) terdapat beberapa aset Perseroan dan PT BSI yang dijadikan jaminanberdasarkan:

(1) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.189 tanggal29 September 2017, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H.,Notaris di Jakarta, sebagaimana yang terakhir diubah denganPengubahan I terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai JaminanNo.189 tanggal 21 Desember 2018 (" Perjanjian Kredit Perseroan"),sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam butir 16 di bawah; dan

(2) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.64 tanggal18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notarisdi Jakarta, sebagaimana yang terakhir diubah dengan PerjanjianPerpanjangan Kredit No.64 tanggal 18 Juli 2019 (" Perjanj iian KreditBSI"), sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam butir 25(b) di bawah;dan

(b) masing-masing harta kekayaan material Perseroan maupun PT BSI, tidaksedang menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan manapun,baik di Indonesia maupun di luar negeri.

1911 RTP029A

Q_

174


15. Hingga Tanggal Pemeriksaan, Perseroan tidak memiliki asuransi untuk melindungiharta kekayaan Perseroan, risiko-risiko atas kerugian, kerusakan harta benda(property damage) dan tanggung jawab Perseroan sehingga tidak ada polis-polisasuransi yang menanggung semua resiko yang bersangkutan dengan hartakekayaannya tersebut sebagaimana didukung Pernyataan Perseroan.

Sebagai konsekuensi, setiap kerugian harus ditanggung oleh Perseroan sehinggakerugian yang diderita Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan operasional dankinerja keuangan Perseroan.

16. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspekketenagakerjaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanyasebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, terdapat beberapa catatan mengenai aspekketenagakerjaan, yaitu:

(a) Perseroan terlambat dalam memenuhi kewajiban pelaporan terlebih dahuluatas penyerahan kegiatan penunjang pada PT Rava Athaya sebagaimanadisyaratkan daiam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain (sebagaimana diubah dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.27 tahun 2014).

Perseroan baru melakukan pelaporan ke Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Sulawesi Tenggara pada 18 April 2019 melalul Surat No.019/HR-IFISH/IV/19. Sedangkan, perjanjian dengan PT Rava Athaya dibuat padatanggal 28 September 2016, berdasarkan Perjanjian KerjasamaNo.0041PKII F-RA/IX/2016.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan bersedia untuk bertanggungjawab, termasuk tanggung jawab secara finansal, terkait dengan pengalihanhubungan ketenagakerjaan karyawan PT Rava Athaya tersebut kePerseroan; dan

(b) Perjanjian kerja waktu tertentu antara Perseroan dan karyawannya mengaturmengenai pengesampingan hak berdasarkan Pasal 62 Undang-UndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 62 tersebut,apabila perjanjian kerja waktu tertentu diakhiri sebelum berakhirnya jangkawaktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tersebut, maka pihak yangmengakhiri wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upahkaryawan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja tersebut.

Dengan demikian, ketentuan pengesampingan Pasal 62 Undang-UndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada perjanjian kerja waktutertentu antara Perseroan dan Karyawannya tidak dapat berlaku. Sehinggamasing-masing Perseroan dan karyawan tetap memiliki hak untukmendapatkan ganti rugi dalam hal terjadi pengakhiran awal perjanjian kerjawaktu tertentu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 62 Undang-UndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan bersedia untuk bertanggungjawab, termasuk tanggung jawab secara finansal, terkait pembayaran gantirugi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tersebut.

Tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik padaperjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas.

1911RTP029A

Q_

175

SFTrldaocaies


17. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan adalah sebagai berikut:

(a) Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoieh fasilitas pinjamandari Bank Victoria berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan. Perjanjian KreditPerseroan ini dijamin dengan jaminan berupa:

(1) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas:

(i) Sertifikat HGB No.00004/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(ii) Sertifikat HGB No.00005/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(iii) Sertifikat HGB No.00007/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(iv) Sertifikat HGB No.00008/Ngapaaha atas nama PT BSI; dan

(v) Sertifikat HGB No.00009/Ngapaaha atas nama PT BSI,

beserta sebuah bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatasbidang-bidang tanah tersebut berdasarkan IMBNo.5171131/BPPT/IMB12014 tanggal 25 Agustus 2014 yangdibuktikan dalam SKMHT peringkat ke II pengikatan jaminannyaberturut-turut No.201, 202, 203, 204 dan 205 tanggal 29 September2017 yang semuanya dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H.,Notaris di Jakarta;

(2) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas:

(i) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Lalonggasu atas nama PT BSI;

(ii) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Asingi atas nama PT BSI;

(iii) Sertifikat Hak Pakai No.00019/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(iv) Sertifikat Hak Pakai No.05040/Roraya atas nama PT BSI;

(v) Sertifikat HGU No.00046/Lalonggasu, Asingi, Roraya,Ngapaaha atas nama PT BSI;

(vi) Sertifikat HGU No.00047/Lalonggasu, Asingi, Roraya,Ngapaaha atas nama PT BSI; dan

(vii) Sertifikat HGU No.00048/Lalonggasu, Asingi, Roraya,Ngapaaha,

berikut lahan tambang dan turutan-turutannya dan berikut pula segalasesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri maupun bangunan,hasil karya, tanaman dan segala yang kelak dikemudian hari akanada yang dapat dianggap sebagai kesatuan yang pengikatanjaminannya dibuktikan dalam SKMHT peringkat ke I berturut-turutNo.190, 191, 192, 193, 194, 195 dan 196 tanggal 29 September 2017dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta;

(3) Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan blast furnace atas namaPerseroan sebagaiamana terdapat dalam Akta Pengubahan Iterhadap Akta Jaminan Fidusia Mesin-mesin dan Peralatan No.200tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan SuwarniSukiman, S.H., Notaris di Jakarta; dan

(4) Akta Gadai Saham No.197 dan 198 tanggal 29 September 2017 yangdibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta atasseluruh saham PT FMR dan PT WTM di Perseroan.

1911RTP029A

176

SETAdvocates

Soemadipradj a &Taher

1911RTP029A

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit Perseroan, kami mencatat bahwa:

15

Pasal 13 ayat 2 Perjanjian Kredit Perseroan mengatur beberapapembatasan (negative covenants), yaitu bahwa Perseroan harusmendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Victoria dalamhal Perseroan melakukan tindakan-tindakan tertentu antara lain:

(i) mengadakan RUPS yang agendanya adalah mengubahanggaran dasar Perseroan , terutama tentang strukturpermodalan dan struktur pemegang saham serta susunandireksi dan kamisaris;

(ii) melakukan pelunasan pinjaman pemegang sahamlafiliasi;

(iii) membayar dan membagikan dividen selama jangka waktuFasilitas Kredit Perseroan;

(iv) melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapatmempengaruhi pengembalian jumlah hutang Perseroankepada Bank Victoria; dan

(v) melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usahayang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedangdijalankan , kecuali investasi lainnya yang telah ada scat ini.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana ini,Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Victoriaberdasarkan surat No.248/CBG-VIC/111/ 19 tertanggal 28 Maret 2019sehubungan dengan persetujuan teritang ( i) perubahan susunanpemegang saham karena proses Penawaran Umum Perdana denganketentuan peregang saham mayoritas tidak berubah , yaitu PT FMRdan PT WTM; ( ii) penggantian susunan pengurus direksi dankomisaris Perseroan ; ( iii) melakukan Penawaran Umum Perdana; dan(iv) permohonan pembagian dividen.

Sehubungan dengan telah diberikannya persetujuan Bank Victoriatersebut , maka tidak ada ketentuan yang membatasi hak pemegangsaham publik sehubungan dengan pembagian dividen.

(2) Berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan (sebagaimana diubah),Perseroan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dariBank Victoria dalam hal membayar dan membagikan dividen selamajangka waktu Perjanjian Kredit Perseroan.

Perseroan telah beberapa kali membagikan dividen, denganketentuan sebagai berikut:

(i) berdasarkan Notulen RUPS tahun 2018 tanggal1 Maret 2018, para pemegang saham Perseroan telahmenyetujui untuk membagikan dividen sebesarRp4.500.000.000, di mana berdasarkan Laporan KeuanganPerseroan dividen tersebut telah dibagikan seluruhnyasebesar Rp4.500.000.000;

(ii) berdasarkan Notulen RUPS tahun 2019 tanggal12 Maret 2019, para pemegang saham Perseroan telahmenyetujui untuk membagikan dividen sebesarRp21.751.527.958, di mana berdasarkan Laporan KeuanganPerseroan dividen tersebut telah dibagikan sebesarRpl.500.000.000.

(1)

177

STAdvocaws


Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Victoriasehubungan dengan pembagian dividen sebagaimanadisebutkan di atas berdasarkan Surat No.618/CBG-VICNIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

(b) Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dimana Perseroan mendapatkanpinjaman dari:

(1) PT Fajar Xinhai Resources berdasarkan Perjanjian Hutang PiutangNo.021 /IFIS-FXI/SHP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, yangterakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang PiutangNo.031 /IFIS-FXI/Add/X11/2018 tanggal 20 Desember 2018.Perseroan mendapatkan pinjaman sebesar Rpl1.500. 000.000dengan bunga sebesar 2% per tahun , yang akan dipergunakan untukkeperluan modal kerja . Perseroan wajib melunasi pinjaman tersebutpada tanggal 20 Desember 2019;

(2) Atelier Partners Inc. berdasarkan Perjanjian Pinjaman PemegangSaham tanggal 4 Juli 2018 yang terakhir diubah dengan AddendumPerjanjian Pinjaman Pemegang Saham No.APPS/IFISH/VI/2019tanggal 14 Juni 2019 . Perseroan mendapatkan pinjaman sebesarRp3.101 . 800.000 dengan bunga sebesar 8% per tahun. Perseroanwajib melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;

(3) PT WTM berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.015/IFIS-WTM/SHP/ 1/2017 tanggal 25 Januari 2017, yang terakhir diubahdengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.005/IFIS-WTM/Addll /2019 tanggal 25 Januari 2019. Perseroan mendapatkanpinjaman sebesar Rp725. 926.390 dengan bunga sebesar 10.75% pertahun . Perseroan wajib melunasi pinjaman tersebut pada tanggal25 Januari 2024; dan

(4) PT FMR berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No .012/IFIS-FMRISHP/ 1/2017 tanggal 25 Januari 2017, yang terakhir diubahdengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No . 046/1FIS-FMR/AddNI/2019 tanggal 14 Juni 2019 . Perseroan mendapatkanpinjaman sebesar Rp2.422 . 001.905 dengan bunga sebesar 10.75%per tahun. Perseroan wajib melunasi pinjaman tersebut pads tanggal14 Juni 2024.

(c)

1911RTP929A

Perseroan memiliki beberapa perjanjian hutang piutang dimana Perseroanmemberikan pinjaman kepada:

(1) PT BSI berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.SHP/BSI/XII/2015tanggal 18 Desember 2015 yang telah beberapa kali diubah danterakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang PiutangNo.AHP/BSIN/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebesar US$1,796,385 danRp269.522.000.000 dengan bunga sebesar 10.75% per tahun.PT BSI wajib melunasi pinjaman yaitu pada tanggal 28 Mei 2024;

(2) PT Patrindo Jaya Makmur berdasarkan Perjanjian Hutang PiutangNo.013/IFIS-PJM/SHP/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.047/IFIS-PJM/Addll/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rpl.360.721.976dengan bunga sebesar 10.75% per tahun. PT Patrindo Jaya Makmurwajib melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 25 Januari 2024;

(3) PT Sarana Bumi Minerindo berdasarkan Perjanjian Hutang PiutangNo.018/IFIS-SBM/SHP/112018 tanggal 25 Januari 2018 yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.056/IFIS-

Q.

178

STe1dweates


SBMIPHP/FII/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp136.676.132dengan bunga sebesar 10.75% per tahun. PT Sarana BumiMinerindo wajib melunasi pinjaman tersebut pada tanggal25 Januari 2024;

(4) PT Bintang Fajar Sejahtera berdasarkan Perjanjian Hutang PiutangNo.011/IFIS-BFS/SHP/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.055/IFIS-BFS/PHP/F/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp287.113.010dengan bungs sebesar 10.75% per tahun. PT Bintang FajarSejahtera wajib melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 25 Januari2024; dan

(5) PT WHJM berdasarkan Perjanjian Hutang PiutangNo.SHP1WHJM/X11/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telahbeberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan AddendumPerjanjian Hutang Piutang No.AHPIWHJMNI/2019 tanggal14 Juni 2019 sebesar Rp15.892.800.000 dengan bunga sebesar10.75% per tahun. PT WHJM wajib melunasi pinjaman yaitu padatanggal 14 Juni 2024.

(d) Perseroan telah menandatangani PJBSB tanggal 28 Maret 2019 terkaitakuisisi PT PJM dan PT SBM, dengan rincian sebagai berikut:

(1) PJBSB PT PJM

Perseroan telah menandatangani PJBSB antara Perseroan,PT WHJM dan Lina Suti terkait pembelian hak atas 1.800 saham milikPT WHJM dengan total nilai nominal sebesar Rp900.000.000 atausetara dengan 90% dari jumlah total saham yang telah ditempatkandan disetor dalam modal PT PJM.

Dalam PJBSB tersebut, disebutkan bahwa adanya syarat-syaratpendahuluan atas pemindahan saham yang harus dipenuhi terlebihdahulu oleh PT PJM sebagai berikut:

(i) Semua persetujuan yang diperlukan untuk penyelesaianpemindahan hak atas saham telah diperoleh, termasukpersetujuan korporasi atau suami/istri.

(ii) PT PJM telah memperoleh keputusan Dewan Komisarissebagaimana disyaratkan dalam ketentuan AD PT PJM.

(iii) PT PJM telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDMsehubungan dengan pemindahan hak atas saham.

PT PJM telah memiliki izin-izin yang dibutuhkan untuk melaksanakankegiatan usaha pertambangannya sebagai berikut:

(i) NPWP No.02.621.212.6-041.000.

(ii) SKDP No.325/27.1 BU/31. 71.07.1 003/-071.5621e/2018tanggal 14 September 2018, yang berlaku sampai tanggal14 September 2023.

(iii) TDP No.09.05.1.46.65123 tanggal 3 Juni 2015, yang berlakusampai 6 Mei 2020.

(iv) NIB No.81201 1 1 181 721 tanggal 12 November 2018.

(v) SIUP No.10891AC.1.7131.71/-1.824.27/e/2018 tanggal9 November 2018, yang berlaku selama perusahaanmelakukan kegiatan usahanya.

1911RTP029A

179

Advocates 18Soemadipradja &Taher

(vi) Keputusan Bupati Kolaka Utara No.660/119 tahun 2012tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel olehPT PJM Desa Patikala Kecamatan Tolala Kabupaten KolakaUtara, Sulawesi Tenggara tanggal 3 Januari 2012 yangditerbitkan oleh Bupati Kolaka Utara.

(vii) Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.458/Menhut-1112014tanggal 7 Mei 2014 tentang Izin pinjam pakai kawasan hutanuntuk kegiatan operasi produksi nikel dan saranapenunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas seluas269,23Ha.

(viii) Sertifikat Clear and Clean No.6141Min112/2013.

(ix) IUP-OP No.540/260 tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012beserta perubahan atas IUP-OP No.305/DPMPTSPN/2018tanggal 8 Mei 2019.

(2) PJBSB PT SBM

Perseroan telah menandatangani PJBSB antara Perseroan,PT WHJM dan Lina Suti terkait pembelian hak atas 900 saham milikPT WHJM dengan total nilai nominal sebesar Rp900.000.000 atausetara dengan 90% dari jumlah total saham yang telah ditempatkandan disetor dalam modal PT SBM.

Dalam PJBSB tersebut, disebutkan bahwa adanya syarat-syaratpendahuluan atas pemindahan yang harus dipenuhi terlebih dahuluoleh PT SBM sebagai berikut:

(i) Semua persetujuan yang diperlukan untuk penyelesaianpemindahan hak atas saham telah diperoleh, termasukpersetujuan korporasi atau suami/istri.

(ii) PT SBM telah memperoleh keputusan Dewan Komisarissebagaimana disyaratkan dalam ketentuan anggaran dasarPT SBM.

(iii) PT SBM telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDMsehubungan dengan pemindahan hak atas saham.

PT SBM telah memiliki izin-izin yang dibutuhkan untuk melaksanakankegiatan usaha pertambangannya sebagai berikut:

(i) Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00306,WPJ.211KP. 010312013 tanggal 3 April 2013.

(ii) Sertifikat Clear and Clean No .714/Min/12/2013.

(iii) IUP-OP No.540/261 tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012beserta perubahan atas IUP -OP No.6781DPMPTSP/1X12018tanggal 17 September 2018.

(iv) SKDP No.89127.1 BU131171.07.10031-071.562/e/2019 tanggal19 Februari 2019.

1911 RTP029A

(v) SIUP Menengah No. 4851AC.1.7131.711-1824.27/e/2019tanggal 11 April 2019.

(vi) TDP No. 09.05.1.46.97259 tangga 11 April 2019.

Pelaksanaan transaksi PJBSB di atas merupakan transaksi afiliasi karenaterdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PTWHJM dimanaterdapat kesamaan dalam susunan pengurus di Perseroan dan PT WHJM.

A

180

SAdvocates


Pada saat PSH ini dikeluarkan, PT PJM dan PT SBM masih dalam tahapmemenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam PJBSB denganPT PJM dan PT SBM yaitu untuk memperoleh persetujuan Menteri ESDMdan transaksi ini akan diselesaikan setelah proses Penawaran UmumPerdana dilaksanakan.

Apabila transaksi ini akan diselesaikan setelah proses Penawaran UmumPerdana dilaksanakan, berdasarkan Peraturan IX.E.1 huruf c No.5 transaksiini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena transaksi inidilakukan untuk menunjang kegiatan utama Perseroan yaitu meningkatkancadangan sumber daya nikel ore Perseroan. Oleh karenanya, Perseroandikecualikan dalam memenuhi ketentuan huruf a dan b Peraturan IX.E.1.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untukmemenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevandalam peiaksanaan transaksi sebagaimana yang diatur dalam PJBSBPT PJM dan PJBSB PT BSM, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuanPeraturan No.IX.E.2.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan (sampai dengan 31 Mei 2019),total ekuitas dari Perseroan adalah Rp259.592.150.370. Dengan demikian,transaksi PJBSB tersebut bukan merupakan transaksi material karenatransaksi tersebut tidak memenuhi batasan 20% atau lebih dari ekuitasPerseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

(e) Perseroan menandatangani sebuah perjanjian investasi tanggai17 September 2019 dengan Huanghe dan PT BSI terkait dengan kerjasamapembangunan 2 lini produksi pengolahan bijih nikel dengan metoda RKEF(36,000 KVA) pada PT BSI untuk perluasan usaha PT BSI(" Perjanjian Investasi").

Perjanjian Investasi ini akan batal demi hukum apabila dalam waktu 120 harisetelah tanggal Perjanjian lnvestasi Huanghe tidak melaksanakankewajibannya untuk melakukan setoran tunai sebesar US$15,000,000.

Sehubungan dengan rencana investasi Huanghe dan Perseroan, PT BSIakan melakukan perubahan struktur permodalan dengan cara meningkatkanmodal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta membuat klasifikasiatas saham-saham.

Berdasarkan Perjanjian Investasi, Huanghe akan memiliki kepemilikansebesar 60% dari seluruh modal yang dikeluarkan dan disetor oleh PT BSIdengan rincian 40% saham biasa dan 20% saham tanpa hak suaraberdasarkan nilai investasi sekurang-kurangnya US$60,000,000 danPerseroan akan memiliki kepemilikan sebesar 40% dergan hak suara dariseluruh modal yang dikeluarkan dan disetor oleh PT BSI.

Dalam perjanjian ini, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain, untukmenanggung biaya pengadaan listrik dari PLN ke gardu listrik PT BSI,pembangunan pondasi, pekerjaan sipil, biaya pemasangan mesin, biayaperizinan pembangunan infrastruktur, biaya project management, modal kerjadan biaya-biaya lain yang akan dugunakan untuk operasional kerja PT BSIsehubungan dengan pembangunan mesin RKEF, menyelesaikanpembangunan infrastruktur fasilitas jalan angkut dan dermaga agar dapatdigunakan untuk tujuan operasional.

Huanghe memiliki kewajiban, antara lain, untuk melakukan setoran tunaisebesar US$15,000,000 selambat-lambatnya 90 hari sejakditandatanganinya Perjanjian lnvestasi, melakukan pengiriman mesin-mesinRKEF ke lokasi pabrik PT BSI selambat-lambatnya pada bulan Juni 2020

1911RTP629A

14,

181


untuk tahap pertama dan selambat-lambatnya bulan Januari 2021 untuktahap terakhir, memastikan mesin-mesin RKEF dapat berfungsi dengansebagaimana mestinya.

Pada scat PSH ini dikeluarkan, Perjanjian Investasi ini masih dalam tahapmemenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan transaksi ini akandiselesaikan setelah proses Penawaran Umum Perdana dilaksanakan.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untukmemenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevandalam pelaksanaan transaksi sebagaimana yang diatur dalam PerjanjianInvestasi.

18. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan Pernyataan Perseroan, perjanjian-perjanjiandengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan, termasuk perjanjiandengan pihak afiliasi adalah masih berlaku, sah dan mengikat Perseroan dan tidakbertentangan dengan anggaran dasar Perseroan ataupun Penawaran UmumPerdana serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Demikian halnya, penandatanganan dan pelaksanaan semua dokumen yangdisyaratkan untuk Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan anggarandasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan sebagai pihak,pads scat dikeluarkannya PSH ini tidak terdapat hal-hal yang mengurangi hak,menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, serta tidakakan membatasi hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan saham yangdibelinya pada Penawaran Umum Perdana.

19. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki penyertaan saham yang telahdilakukan secara sah dalarn PT BSI sebanyak 7.500.000 saham, masing-masingsaham bernilai nominal sebesar Rp9.738 atau seluruh saham bernilai sebesarRp73.035.000.000, yang merupakan 75% dari seluruh modal yang ditempatkan dandisetor penuh dalam PT BSI.

Penyertaan saham Perseroan pada PT BSI telah dilakukan oleh Perseroan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar PT BSI, danperaturan perundang-undangan yang berlaku, dan saham pada PT BSI tersebuttidak dalam sengketa.

20. PT BSI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No.12 tanggal16 Mei 2013 dibuat di hadapan Notaris Hamidah, yang telah mendapatkanpersetujuan Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan No.AHU-27909.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana telah diumumkanpada BNRI No.74 dan TBNRI No.101357.

Anggaran Dasar PT BSI yang berlaku scat ini adalah sebagaimana tercantum dalamAkta No.05 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat di hadapan Notaris Hamidah, yang telahmendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumhamsebagaimana tercantum dalam Keputusan AHU-09045.AH.01.02.Tahun 2014tanggal 3 Maret 2014 dan Penerimaan Pemberitahun No.AHU-AH.01.10-09872tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana telah diumumkan pada BNRI No.47 dan TBNRINo.17265 ("Akta 512013").

Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar PT BSI telah dilakukan sesuaidengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

21. Berdasarkan Pasal 3 Akta 5/2013, maksud clan tujuan PT BSI adalah berusahadalam bidang pertambangan nikel yaitu pengolahan dan pernurnian bijih-bijih nikeldan perdagangan hasil olahan atau pemurnian bijih nikel.

1911RTP029A

Y

182

STAamocaaes


PT BSI telah memiliki izin-izin yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatanoperasionalnya. Di mans kegiatan usaha yang tercantum pada izin tersebut telahsesuai dengan maksud dan tujuan PT BSI dalam anggaran dasar PT BSI.

Berdasarkan DNI yang berlaku saat ini, tidak ada pembatasan kepemilikan asinguntuk kegiatan usaha PT BSI bidang pertambangan bijih nikel.

22. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BSI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama Harrison lyawan

Direktur Leman Suti

Direktur Oei Michele Mallorie Sunogo

Direktur Amir Machmud

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lina Suti

Komisaris Oei Harry Fong Jaya

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BSI diatas telah dilakukansesuai dengan anggaran dasar PT BSI can ketentuan UUPT, namun belummendapatkan Persetujuan ESDM sebagaimana diatur pada Peraturan MenteriESDM No . 11/2018.

PT BSI scat ini sedang dalam proses memperoleh persetujuan ESDM, sebagaimanatelah diterbitkannya lembar hasil pengecekan kelengkapan dokumen No.191001036oleh ESDM, pada tanggal 1 Oktober 2019.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri ESDM No.1112018, pemegang UIP canIUPK yang akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebihdahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengankewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum can Hak AsasiManusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT BSI dapat dikenakan sanksiadministratif sebagai berikut:

(a) peringatan tertulis;

(b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

(c) pencabutan izin.

23. Struktur permodalan terakhir PT BSI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Rp389.520.000.000 (US$40,000,000) terbagi atas40.000.000 saham

Modal Ditempatkan : Rp97.380.000.000 (US$10,000,000) terbagi atas10.000.000 saham

Modal Disetor : Rp97.380.000.000 (US$10,000,000) terbagi atas10.000.000 saham

Modal dasar PT BSI terbagi atas 40.000.000 lembar saham, masing-masing sahambernilai nominal Rp9.738.

Struktur permodalan PT BSI tersebut di atas adalah benar dan telah dilakukan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar PT BSI.

1911 RTP029A

f-

183

ISTaAdwcates


Berdasarkan Akta 90/2014 susunan terakhir pemegang saham PT BSI dankepemilikan mereka atas saham PT BSI adalah sebagai berikut:

No.

2.

Pemegang Saham

Perseroan

Aterlier Partners Inc

Jumlah Saham

7.500.000

2.500.000

Nilai Nominal(RP).

73.035.000.000

24.345.000.000

Perubahan pemegang saham PT BSI telah dilakukan sesuai dengan ketentuananggaran dasar PT BSI, namun untuk perubahan pemegang saham sebagaimanadimuat dalam Akta 8/2013, Akta 05/2013, dan Akta 90/2014, perubahan pemegangsaham tersebut belum mendapatkan Persetujuan ESDM.

Berdasarkan hal-hal diatas, kami berpendapat bahwa perubahan susunankepemilikan saham PT BSI untuk 3 tahun terakhir telah sesuai dengan anggarandasar PT BSI namun belum mendapatkan Persetujuan ESDM, sehingga terdapatresiko PT BSI dikenakan sanksi administratif.

24. Hingga Tanggal Pemeriksaan, PT BSI telah memiliki izin-izin pokok dan materialsebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, antara lainberdasarkan Keputusan ESDM No.958/K/30/DJB/2014 tentang Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikeltanggal 17 November 2014 diterbitkan oleh Menteri ESDM Direktur Jenderal Mineraldan Batubara yang berlaku selama 20 tahun sejak dikeluarkan keputusan ini.

PT BSI telah memenuhi kewajiban-kewajiban pokok dan material yang disyaratkandalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku antara lain, sehubungan dengan kewajiban di bidangusaha pertambangan, PT BSI telah memenuhi kewajiban untuk memberikanpelaporan triwulan, membayarkan luran Tetap, luran Eksploitasi, menyampaikanRencana Kerja dan Anggaran Biaya.

Namun demikian, hingga saat ini PT BSI masih dalam proses pengajuan laporan-laporan realisasi kegiatan pengujian dan pemantauan pembuangan limbah cair untukperiode tahun 2019.

Secara umum, PT BSI berisiko untuk dikenakan sanksi administratif berupa tegurantertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin oleh instansiterkait apabiia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana terteradalam setiap perizinannya.

25. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, PT BSI telahmemenuhi kewajiban membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yangberlaku, menyampaikan laporan ketenagakerjaan, memdiki peraturan perusahaanserta mengikutsertakan seluruh karyawannya ke program BPJS Kesehatan danKetenagakerjaan dan membayar iuran terkait.

26. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung oleh Pernyataan PT BSI, PT BSItelah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaanyang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

27. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Pernyataan PT BSI,perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani PT BSI telah sesuai denganperaturan perundang-undangan serta tidak terdapat ketentuan yang dapatmembatasi hak pemegang saham publik Perseroan dalam perjanjian-perjanjian yangtelah ditandatangani tersebut.

1911RTP029A

1211,

184

STAdvocates


Adapun uraian lebih lanjut dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Perseroan dan PT BSI, telah menandatangani perjanjian-perjanjian ataupunkesepakatan-kesepakatan material dalam rangka menjalankan kegiatanusahanya termasuk perjanjian jual beli bijih nikel antara Perseroan danPT BSI yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No .009/iFS-CM/X-2017 tanggal 20 Juni 2017 . Perjanjian ini memiliki jangka waktuselama 10 tahun hingga akhir bulan Juli 2027.

(b) PT BSI telah menandatangani Perjanjian Kredit BSI dengan Bank Victoriayang berlaku hingga tanggal 23 Juni 2020. PT BSI memperoleh fasilitaskredit sebesar Rp32.105.000. 000. Perjanjian Kredit BSI ini dijamin denganberbagai jaminan berupa:

(1) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas:

(i) Sertifikat HGB No.00004/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(ii) Sertifikat HGB No.00005/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(iii) Sertifikat HGB No.00007/Ngapaaha atas nama PT BSI;

(iv) Sertifikat HGB No.00008/Ngapaaha atas nama PT BSI; dan

(v) Sertifikat HGB No.00009/Ngapaaha atas nama PT BSI,

beserta sebuah bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatasbidang-bidang tanah tersebut berdasarkan IMBNo.517/131/BPPT/IMB/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yangpengikatan jaminannya dibuktikan dalam SKMHT berturut-turutNo.67, 68, 69, 70 dan 71 tanggal 18 Juni 2015 yang semuanya dibuatdi hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta.

(2) Pernyataan can kesanggupan dari Perseroan serta pemberianjaminan dan kuasa untuk menjual, menyerahkan dan/ataumemindahkan hak atas 2 unit bangunan perkantoran (APL Tower) diPodomoro City yang pengikatan jaminannya dibuktikan dalam AktaSurat Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) No.72tanggal 18 Juni 2016 dan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No.73tanggal 18 Juni 2016, kedua-duanya dibuat di hadapan SuwarniSukiman, S.H., Notaris di Jakarta;

(3) Akta Jaminan Pribadi No.76 tanggal 18 Juni 2015 dari Oei HarryFong Jaya yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris diJakarta;

(4) Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.75 tanggal18 Juni 2015 dari Perseroan yang dibuat di hadapan SuwarniSukiman, S.H., Notaris di Jakarta;

(5) Akta Perjanjian Subordinasi No.77 dan No.78 tanggal 18 Juni 2015dari pars pemegang saham PT BSI, keduanya dibuat di hadapanSuwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta; dan

(6) Akta Jaminan Fidusia Mesin-mesin can Peralatan No.74 tanggal18 Juni 2015 atas Mesin dan Peralatan Blust Furnace milik PT BSI.

(c) PT BSI mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Victoria berdasarkanAkta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Letter of Credit No.199 tanggal29 September 2017 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notarisdi Jakarta yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan KreditNo.199 tanggal 18 Juli 2019. PT BSI memperoleh fasilitas kredit Line Letterof Credit sampai setinggi-tingginya US$5,000,000 ('Perjanjian Fasilitas

1911RTP029A

L .

185

TAdvocates


LIC"). Jangka waktu pemberian fasiiitas berlangsung sampai dengan tanggal23 Juni 2020.

(d) PT BSI mengadakan perjanjian pinjaman dengan:

(1) Terra Pacific Pte. Ltd. berdasarkan Perjanjian Pinjaman PemegangSaham tanggal 8 Mei 2018. PT BSI memperoieh pinjaman sebesarRp5.450.000.000 dan US$2,600,000 dengan bunga sebesar 8% pertahun untuk mata uang Rupiah dan 6% per tahun untuk mata uangasing dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

(2) Ryan Fong Jaya berdasarkan Perjanjian Hutang PiutangNo.01/RFJ/BSI/Vl/2016 tanggal 10 Juni 2016. PT BSI memperolehpinjaman sebesar US$1,050,000 dengan jangka waktu sampaidengan tanggal 10 Juni 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 1% perbulan dengan masa tenggang selama 2 tahun;

(3) Ryan Fong Jaya yang tertuang pada Perjanjian Pinjaman PemegangSaham tanggal 15 Desember 2016 yang telah beberapa kali diubahdan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian PinjamanPemegang Saham No.APPS/BSINI12019 tanggal 14 Juni 2019,dimana PT BSI mendapatkan pinjaman sebesar US$1,050,000,dengan bunga 10,75% per tahun. Perjanjian tersebut jatuh tempopads tanggal 14 Juni 2024; dan

(4) PT Bumi Harapan Jaya yang tertuang pada Perjanjian HutangPiutang No.014/BSI-BHJISHPN112017 tanggal 1 Juni 2017 yangterakhir diubah dengan Addendum Hutang Piutang No. No.009/BSI-BHJ/AddN/2019 tanggal 29 Mei 2019. PT BSI memberikan pinjamankepada PT Bumi Harapan Jaya sebesar Rp530.000.000 untukkeperluan modal kerja dengan bunga 10.75% per tahun. Pinjamantersebut jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2024.

(5) Atelier Partners Inc. yang tertuang pada Perjanjian PinjamanPemegang Saham tanggal 15 Desember 2014 yang telah diubahbeberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum PerjanjianPinjaman Pemegang Saham No.APPS/BSINI/2019 tanggal 14 Jun!2019, dimana PT BSI mendapatkan pinjaman sebesarRpl.418.000.000, US$803,806 dan RMB34,335, dengan bungasebesar 10,75% per tahun. Perjanjian tersebut jatuh tempo pada14 Juni 2024.

Atas perjanjian pinjaman pada poin (1) - (3) dan (5), PT BSI belummenyampaikan laporan utang luar negeri dan pelaporan prinsip kehati-hatianbaik kepada Bank Indonesia atau pun Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri.

Namun demikian, PT BSI telah melakukan pendaftaran sebagai pelaporutang luar negeri. Sampai saat ini PT BSI masih menunggu konfirmasi dariBank Indonesia untuk mendapatkan user ID.

Setiap utang luar negeri yang diterima wajib dilaporkan kepadaBank Indonesia, Menteri Keuangan dan Tim Pinjaman Komersial Luar Negerisebagaimana diatur dalam:

(1) Keputusan Presiden No.59 Tahun 1972 tentang Penerimaan KreditLuar Negeri;

(2) Keputusan Presiden No.39 Tahun 1991 tentang KoordinasiPengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri; dan

(3) Peraturan Bank Indonesia No.21/2/PBI/2019 tentang PelaporanKegiatan Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Bank Indonesia

1911 RTP029A

n

186

S ITAdvocates

Soemadipradj a &Taher

(e)

25

No.16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisadan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian DalamPengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank,

yang masing-masing dapat diubah dari waktu ke waktu.

Peraturan-peraturan Bank Indonesia pada poin (3) diatas mengatur sanksiatas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan ULN berupa pemberiansanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesarRpl0,000.000.

Berdasarkan Pernyataan PT BSI, PT BSI akan melakukan pelaporan atasULN tersebut pada instansi terkait.

PT BSI memiliki perjanjian jual beli bijih nikel dimana PT BSI membeli bijihnikel dari:

(1) PT Anugrah Harisma Barakah berdasarkan:

(i) Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.012/BSI-AHB/PJB.NiNI12019 dengan tanggal 14 Juni 2019.Perjanjian ini berlaku selama 4 bulan sejak ditandatangani,yaitu 14 Oktober 2019 atau selambat-lambatnya 31 Oktober2019.

PT BSI membeli ±100.000WMT bijih nikel dengan hargaUS$191WMT.

(ii) Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No.014/BSI-AHB/PJB.NiNllI2019 dengan PT Anugrah Harisma Barakahtanggal 18 Juli 2019. Perjanjian ini berlaku selama 4 bulansejak Perjanjian No.013/BSI-AHB/PJB.NiNI/2019 berakhir.

PT BSI membeli ±100.000WMT bijih nikel dengan hargaUS$22,51WMT.

(2) PT Narayana Lambale Selaras berdasarkan Perjanjian Jual Beli BijihNikel No.002/NLS-BSINll/2019 tanggal 25 Juli 2019. Perjanjian iniberlaku selama 4 bulan sejak ditandatangani, yaitu 25 November2019.

PT BSI membeli ±7.500WMT bijih nikel dengan harga US$231WMT.

{f) PT BSI mengadakan perjanjian jual bell tenaga listrik layanan khususpremium platinum dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SulawesiSelatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat ("PT PLN") tanggal15 November 2018 dimana PT PLN menjual dan menyalurkan tenaga iistriksebesar 118 OMVA atau setara dengan 100 MW kepada PT BSI untukdipergunakan pada persil/bangunan di Desa Ngapaaha. Perjanjian iniberlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

28. Berdasarkan penelusuran secara elektronik melalui portal Sistem InformasiPenelusuran Perkara yang terakhir di akses pada tanggal 23 Agustus 2019 dan jugadidukung oleh Pernyataan Perseroan dan Pernyataan PT BSI, Perseroan danPT BSI tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak,dan sengketa-sengketa di badan peradilan Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara,Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial dipengadilan di tempat kedudukan Perseroan dan PT BSI maupun di tempat lainnya.

29. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata dimana Perseroan digugat olehindividu bernama Hardin Silondae (" Penggugat ") sehubungan dengan sengketapenggunaan lahan milik Penggugat oleh Perseroan untuk kegiatan pertambangan.

1911RTPD29A

A

187

STIAdvocaw


Ringkasan putusan ada#ah mengabulkan gugatan Hardin Silondae untuk sebagian,dimana salah satunya, Perseroan dihukum untuk membayar kerugian sebesarRp4.000.000.000. Perkara perdata ini sudah diputuskan hingga tingkat kasasimeialui Putusan No.1529 K/PDT/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018 telah memilikikekuatan hukum tetap. Putusan tersebut menolak permohonan kasasi Perseroandan mengubah jumlah total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Perseroan menjadisebesar Rpl.000.000.000 kepada Penggugat.

Sampai dengan dikeluarkannya PSH in!, Perseroan belum memenuhi pembayaranganti rugi kepada Penggugat. Nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Perseroanadalah sebesar Rpl.000.000.000. Nilai penggantian kerugian tersebut adalah tidakmaterial apabila dibandingkan dengan nilai total asset Perseroan, oleh karenanyatidak secara material mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

30. Berdasarkan penelusuran secara elektronik melalui portal Sistem InformasiPenelusuran Perkara yang terakhir di akses pada tanggal 23 Agustus 2019 dan suratpernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroantanggal 29 Maret 2019, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanyang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan dilembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luarnegeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenangtermasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihanyang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidakpernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukanperanan danlatau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksiatau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaandinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhisecara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usahaPerseroan.

31, Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatanganiperjanjian-perjanjian sebagai berikut:

(a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

(b) Perjanjian Administrasi Efek No.264 tanggai 23 Agustus 2019, di buat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., M.H., Notaris di Jakarta; dan

(c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-068/SHM/KSEI/2019 tanggal 20 September 2019.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telahdibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan sertaperaturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjiantersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Berdasarkan pernyataan Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek tidak memilikihubungan afiliasi dengan Perseroan.

32. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkandalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdanatelah memuat informasi yang diungkapkan di dalam LPSH dan PSH.

E. Kualifikasi dan Asumsi

PSH diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang kami periksa dan/atau buat dalamrangka Penawaran Umum Perdana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundanganRepublik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yangwajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

1911 RTP029A

188

SAdvocates


2. PSH secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan samasekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya serta hal-hal yang diberikan dalarn PSH ini merupakan hal-hal yang tidakterpisahkan dengan Bab VI Prospektus Penawaran Umum Perdana mengenai RisikoUsaha.

3. PSH diberikan berdasarkan:

(a) dokumen dan/atau keterangan yang disampaikan oleh Perseroan maupunperusahaan anak dari Perseroan yang fotokopinya disebutkan dalam LPSH;dan

(b) Pernyataan Perseroan dan PT BSI di mana disebutkan bahwa dokumendan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepadakami sama sekali tidak bertentangan dengan PSH dan dalam hal menurutpendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak disampaikan dan/atau keteranganyang tidak diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diterima/diketahuioleh kami, tidak membuat apapun bagian dalam PSH menjadi tidak benardan/atau menyesatkan.

4. PSH diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalamsemua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihakketiga kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atauditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yangdisampaikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidakbertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.

5. Dengan tidak mengesampingkan angka 4 di atas, PSH ini diberikan dengan asumsibahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yangdisampaikan kepada kami untuk memberikan PSH ini telah sesuai dengan keadaanyang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH.

6. PSH diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yangmengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, dan melakukanpencatatan kepentingan Perseroan dan perusahaan anak dari Perseroan mempunyaikewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sahmengikat.

7. PSH diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku diRepublik Indonesia pads tanggal ditandatanganinya PSH, termasuk Undang-UndangNo.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

8. Bahwa kami bertanggung Jawab atas PSH ini dan tanggung jawab kami sebagaiKonsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yangdiberikan dalam PSH adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalamPasal 80 Undang-Undang Pasar Modal.

9. PSH diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangkaPenawaran Umum Perdana, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihakyang disebutkan di bawah ini.

1911RTP029A

4;i

189


PSH, kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidakterafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal PSH.

Hormat kami,SOEMADIPRADJA & TAHER

Emalia Achmadi, S.H.PartnerlMitra

No. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penun j ang Pasar Modal STTD .KH-861PM.212018No. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 201022No. Advokat 08.10278

1911RTP029

190

PT. IFISHDECO

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

191

PT IFISHDECO Tbk DAN ENTITAS ANAK PT IFISHDECO Tbk AND ITS SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016

(Disajikan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)

Catatan/ 31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/Notes May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

ASET ASSETS*

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 2d,2e,2f,4,34,37 16.266.064.959 38.423.232.805 10.683.525.150 11.967.394.976 Cash and cash equivalents

Piutang usaha 2f,2g,5,34 Accounts receivable

Pihak berelasi 2n, 35 2.450.321.325 24.241.194.000 - - Related party

Pihak ketiga 31.670.839.071 13.785.516.887 97.042.755.482 10.148.634.270 Third parties

Piutang lain-lain 2f,6 Other receivables

Pihak berelasi 2n, 35 2.885.030 2.909.950 17.534.593.530 17.802.999.386 Related parties

Pihak ketiga 516.880.000 709.092.633 73.358.506 3.069.023.506 Third partiesPersediaan, neto setelah dikurangi

cadangan penurunan nilai Inventories, net of provision

persediaan sebesar Rp nihil pada for declining in value of Rp nil in 2019,

2019, Rp25.723.026.533 pada 2018, Rp25,723,026,533 in 2018,

sebesar Rp nihil pada 2017 dan and Rp nil in 2017 and

2016 2h, 7 109.823.663.472 151.966.525.764 - - 2016

Beban dibayar di muka 2i 875.714.139 967.936.491 147.889.262 - Prepaid expense

Pajak dibayar di muka 2o,24a 7.996.941.095 7.754.627.451 1.584.856.430 5.509.163.546 Prepaid taxes

Uang muka, Advances,

bagian lancar 8 7.266.714.657 4.270.284.687 328.104.746 102.890.000 current portion

Piutang pajak, Taxes receivable,

bagian lancar 2o,24c - - 4.454.705.789 - current portion

JUMLAH ASET LANCAR 176.870.023.748 242.121.320.668 131.849.788.895 48.600.105.684 TOTAL CURRENT ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Saldo bank yang

dibatasi penggunaannya 2f,2k,12 18.413.825.000 18.413.825.000 18.413.825.000 3.412.825.000 Restricted bank account

Piutang lain-lain, Other receivables

bagian tidak lancar 2f,6 18.986.710.780 18.202.099.539 18.623.364.089 15.402.631.415 non-current portion

Aset tetap, neto setelah dikurangi Fixed asset, net of accumulated

akumulasi penyusutan sebesar depreciation of

Rp90.611.991.099 pada 2019, Rp90,611,991,099 in 2019,

Rp79.058.712.915 pada 2018, Rp79,058,712,915 in 2018,

Rp76.652.076.782 pada 2017 dan Rp76,652,076,782 in 2017 and

Rp64.828.881.675 pada 2016 2j,10 336.644.529.553 344.177.642.086 316.309.920.658 288.183.856.875 Rp64,828,881,675 in 2016

Uang muka, Advances,

bagian tidak lancar 8 675.339.333 155.000.000 - - non-current portion

Piutang pajak, Taxes receivable,

bagian tidak lancar 2o,24c 3.089.204.000 2.634.726.000 - - non-current portion

Jaminan 2f,9 2.718.442.453 2.644.266.653 615.094.453 2.572.699.150 Deposit

Properti pertambangan 1c, 2k,2l,11 924.170.384 3.282.061.297 7.678.213.637 11.264.067.359 Mining properties

Goodwill 2q, 13 766.356.365 766.356.365 766.356.365 766.356.365 Goodwill

Aset pajak tangguhan 2o, 24e 17.061.840.972 23.329.101.644 1.318.604.116 721.438.494 Deferred tax assets

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 399.280.418.840 413.605.078.584 363.725.378.318 322.323.874.658 TOTAL NON-CURRENT ASSETS

JUMLAH ASET 576.150.442.588 655.726.399.252 495.575.167.213 370.923.980.342 TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan See accompanying notes to consolidated financial statements

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. which form an integral part of these consolidated financial statements.

199


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016


Catatan/ 31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/Notes May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES

Pinjaman bank jangka pendek 2f,20 83.403.895.329 133.289.789.443 53.700.452.383 12.285.703.001 Short-term bank borrowing

Utang usaha Accounts payable

Pihak ketiga 2f,14,34 39.141.137.119 44.330.071.061 39.968.021.348 13.216.961.992 Third parties

Utang lain-lain 2f,18 Other payables

Pihak berelasi 2n,34,35 10.767.399.381 12.751.703.711 - - Related parties


Beban yang masih harus dibayar 2f,19 Accrued expenses

Pihak berelasi 2n,34,35 9.465.664.020 6.606.860.531 - - Related party


Utang pajak 2o,24b 26.330.497.929 17.814.133.634 9.459.817.086 6.489.668.600 Taxes payable

Uang muka penjualan 15 - 61.437.031.500 6.299.549.040 - Sales advance

Bagian utang jangka panjang yang Current maturity portion of

jatuh tempo satu tahun long-term loan

Bank 2f,21 2.115.000.000 4.190.000.000 4.980.000.000 - Bank

Pembelian aset tetap 2f,17 1.897.827.430 875.102.553 1.185.855.505 514.156.658 Fixed assets purchase

Sewa pembiayaan 2f,16 1.360.861.005 1.218.382.428 151.011.523 135.235.802 Finance lease

Utang kepada pihak berelasi 2f,2n,22,34,35 13.052.333.780 16.232.192.225 11.042.106.378 10.866.434.802 Payable to related parties

Utang dividen 2f,23 20.251.527.958 - 10.500.000.000 - Dividend payable

JUMLAH LIABILITAS TOTAL SHORT-TERM

JANGKA PENDEK 274.436.570.798 356.293.668.681 193.830.939.252 74.977.531.577 LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITIES

Utang kepada pihak berelasi 2f,2n,22 28.057.466.695 20.906.622.226 52.615.481.725 49.353.047.625 Payable to related parties

Utang jangka panjang, setelah Long-term loan, net of

dikurangi bagian yang jatuh tempo current maturity portion

dalam satu tahun within one year

Bank 2f,21 - - 4.190.000.000 - Bank

Pembelian aset tetap 2f,17 1.101.406.909 556.647.057 1.050.552.837 738.099.512 Fixed assets purchase

Sewa pembiayaan 2f,16 3.479.464.845 4.117.636.378 - 151.011.523 Finance lease

Liabilitas manfaat karyawan 2t, 25 9.483.382.971 8.718.668.586 5.274.416.467 2.885.753.977 Employee benefits liabilities

JUMLAH LIABILITAS TOTAL LONG-TERM

JANGKA PANJANG 42.121.721.420 34.299.574.247 63.130.451.029 53.127.912.637 LIABILITIES

JUMLAH LIABILITAS 316.558.292.218 390.593.242.928 256.961.390.281 128.105.444.214 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Modal saham, nilai nominal

Rp100 per lembar saham pada 2019 dan 2018, Capital stock, nominal value

Rp1.000 per lembar saham pada 2017 dan 2016. Rp100 per share in 2019 and 2018,

Modal dasar, ditempatkan dan Rp1,000 per share in 2017 and 2016.

disetor penuh 1.700.000.000 lembar saham Authorized, issued and fully

pada 2019 dan 2018 dan paid-up capital 1,700,000,000 shares

30.000.000 lembar saham in 2019 and 2018 and 30,000,000 shares

pada 2017 dan 2016 26 170.000.000.000 170.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 in 2017 and 2016

Tambahan modal disetor 27 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 Additional paid in capital

Penghasilan komprehensif lain (2.137.115.295) (2.142.662.124) (1.038.615.751) (196.177.122) Other comprehensive income

Saldo laba dicadangkan 29 34.000.000.000 - - - Appropriated retained earnings

Saldo laba belum dicadangkan 38.664.021.295 62.855.009.211 167.929.521.784 166.464.421.976 Unappropriated retained earnings

Jumlah ekuitas yang Total equity attributable to

dapat diatribusikan kepada owners of the

pemilik entitas induk 268.419.759.108 258.605.200.195 224.783.759.141 224.161.097.962 the parent entity

Kepentingan non-pengendali (8.827.608.738) 6.527.956.129 13.830.017.791 18.657.438.166 Non-controlling interests

JUMLAH EKUITAS 259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932 242.818.536.128 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES DAN EKUITAS 576.150.442.588 655.726.399.252 495.575.167.213 370.923.980.342 AND EQUITY



200


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the five months period ended

31 Mei 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta May 31, 2019 and 2018 (unaudited) and

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016


Catatan/ 31 Mei 2019/ 31 Mei 2018*)/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/

Notes May 31, 2019 May 31, 2018*) Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

PENJUALAN NETO 2m,30 376.878.446.203 319.045.740.288 506.108.873.080 324.716.227.449 298.452.432.819 NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 2m,31 259.700.900.740 144.449.923.612 249.113.521.717 173.595.490.699 155.444.139.954 COST OF GOODS SOLD

LABA KOTOR 117.177.545.463 174.595.816.676 256.995.351.363 151.120.736.750 143.008.292.865 GROSS PROFIT

Beban penjualan 2m,32 (77.041.820.027) (73.281.658.351) (140.569.971.300) (91.747.801.892) (73.128.504.942) Selling expenses

Beban umum dan administrasi 2m,33 (21.635.652.640) (16.699.125.522) (39.531.991.456) (36.114.741.960) (39.077.424.634) General and administrative expenses

LABA USAHA 18.500.072.796 84.615.032.803 76.893.388.607 23.258.192.898 30.802.363.289 OPERATING PROFIT

Pendapatan bunga 1.220.381.677 479.426.299 1.269.679.971 973.698.654 406.694.714 Interest income

Beban bunga (4.732.982.625) (3.386.396.988) (8.097.183.832) (4.310.644.316) (3.145.843.231) Interest expenses

Beban administrasi bank (1.580.825.909) (390.871.316) (1.192.674.581) (1.264.650.383) (204.580.454) Bank administration expenses

Laba (rugi) selisih kurs 4.369.340.990 1.413.047.463 238.908.600 (73.495.180) 1.194.914.350 Gain (loss) on foreign exchange

Rugi pelepasan aset tetap 2j,10 (423.153.125) - (6.216.404.524) (55.610.516) (279.474.945) Loss on disposal of fixed assets

Cadangan kerugian penurunan nilai Provision for declining in value

persediaan 2h, 7 25.723.026.531 - (25.723.026.533) - - of inventory

Penjualan scrap 350.850.000 - 1.050.000.000 - - Sales of scraps

Pendapatan (beban) lain-lain (74.620.420) (16.665.020) (409.225.441) (44.763.681) 169.234.129 Other income (expenses)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 43.352.089.915 82.713.573.241 37.813.462.267 18.482.727.476 28.943.307.852 PROFIT BEFORE INCOME TAX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)

Pajak kini 2o, 24d (20.916.628.995) (23.614.089.755) (27.337.853.154) (10.152.380.500) (8.056.399.000) Current tax

Pajak tangguhan 24e (6.256.680.233) 2.935.696.444 21.643.815.714 314.097.674 182.045.766 Deferred tax

LABA PERIODE BERJALAN 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618 PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD

PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE

LAIN PERIODE BERJALAN INCOME FOR THE PERIOD

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi Items that will not be reclassified

ke laba rugi: to profit or loss:

Pengukuran kembali atas liabilitas Remeasurements of post-employment

imbalan pasca kerja 42.321.756 (611.136.353) (1.466.727.247) (1.132.271.795) (264.041.334) benefits obligations

Pajak penghasilan terkait (10.580.439) 152.784.088 366.681.812 283.067.949 66.010.334 Related income tax

PENGHASILAN KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE INCOME

PERIODE BERJALAN 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618 FOR THE PERIOD

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN TOTAL INCOME (LOSS) FORYANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:

Pemilik entitas induk 31.560.540.042 70.842.269.265 39.425.487.427 13.465.099.808 22.787.300.322 Owners of the parent

Kepentingan non-pengendali (15.381.759.355) (8.807.089.335) (7.306.062.599) (4.820.655.158) (1.718.345.704) Non-controlling interest

Jumlah 16.178.780.687 62.035.179.930 32.119.424.827 8.644.444.650 21.068.954.618 Total

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : ATTRIBUTABLE TO:Pemilik entitas induk 31.566.086.871 70.382.249.943 38.321.441.054 12.622.661.179 22.591.123.200 Owners of the parent

Kepentingan non-pengendali (15.355.564.867) (8.805.422.278) (7.302.061.662) (4.827.420.375) (1.720.199.582) Non-controlling interest

Jumlah 16.210.522.004 61.576.827.665 31.019.379.392 7.795.240.804 20.870.923.618 Total

LABA NETO PER SAHAM DASAR 2p, 36 19 42 23 8 13 NET PROFIT PER SHARE

*) Tidak diaudit *) Unaudited



201


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY



untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016


Tambahan modal Penghasilan Saldo laba Saldo laba belum Kepentingan

disetor/ komprehensif lain/ dicadangkan/ dicadangkan non-pengendali/

Catatan/ Modal Saham/ Additional Other comprehensive Retained earnings, Retained earnings, Jumlah/ Non-controlling Jumlah ekuitas/

Notes Share Capital paid in capital income appropriated unappropriated Total interests Total equity

Saldo per 31 Desember 2016 26 30.000.000.000 27.892.853.108 (196.177.122) - 166.464.421.976 224.161.097.962 18.657.438.166 242.818.536.128 Balance as of December 31, 2016

Penghasilan komprehensif periode 2017 - - (842.438.629) - 13.465.099.808 12.622.661.179 (4.827.420.375) 7.795.240.804 Comprehensive income period 2017-

Pembagian dividen 28 - - - - (12.000.000.000) (12.000.000.000) - (12.000.000.000) Dividend distribution

Saldo per 31 Desember 2017 30.000.000.000 27.892.853.108 (1.038.615.751) - 167.929.521.784 224.783.759.141 13.830.017.791 238.613.776.932 Balance as of December 31, 2017

Penghasilan komprehensif Comprehensive income

periode Mei 2018 - - (460.019.322) - 70.842.269.265 70.382.249.943 (8.805.422.278) 61.576.827.665 period May 2018

Saldo per 31 Mei 2018 30.000.000.000 27.892.853.108 (1.498.635.073) - 238.771.791.049 295.166.009.084 5.024.595.513 300.190.604.597 Balance as of May 31, 2018

Beginning balance

Saldo awal per 1 Januari 2018 30.000.000.000 27.892.853.108 (1.038.615.751) - 167.929.521.784 224.783.759.141 13.830.017.791 238.613.776.932 as of January 1, 2018

Penghasilan komprehensif periode 2018 - - (1.104.046.373) - 39.425.487.427 38.321.441.054 (7.302.061.662) 31.019.379.392 Comprehensive income period 2018


Peningkatan modal disetor 26 140.000.000.000 - - - (140.000.000.000) - - - Increase in paid-up capital

Saldo per 31 Desember 2018 170.000.000.000 27.892.853.108 (2.142.662.124) - 62.855.009.211 258.605.200.195 6.527.956.129 265.133.156.324 Balance as of December 31, 2018

Pencadangan saldo laba 29 - - - 34.000.000.000 (34.000.000.000) - - - Appropriated retained earnings

Penghasilan komprehensif periode 2019 - - 5.546.829 - 31.560.540.042 31.566.086.871 (15.355.564.867) 16.210.522.004 Comprehensive income period 2019


Saldo per 31 Mei 2019 170.000.000.000 27.892.853.108 (2.137.115.295) 34.000.000.000 38.664.021.295 268.419.759.108 (8.827.608.738) 259.592.150.370 Balance as of May 31, 2019



Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent Entity

202


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS



untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016


Catatan/ 31 Mei 2019/ 31 Mei 2018*)/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/

Notes May 31, 2019 May 31, 2018*) Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM

OPERASI OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan 5, 15, 30 322.042.759.717 372.543.874.495 616.304.058.143 244.757.511.197 322.907.417.322 Cash receipts from customers7, 8, 9, 14, 18

Pembayaran kepada pemasok 19, 31, 33 (257.833.384.055) (277.597.933.400) (558.719.389.425) (235.430.172.004) (269.530.576.133) Cash paid to suppliers

Pembayaran kepada karyawan 19,25,31,33 (21.885.991.594) (7.593.926.207) (47.970.168.884) (17.760.792.844) (20.742.843.274) Cash paid to employees

Cash receipts

Penerimaan bunga 6, 24, 33 1.220.381.677 458.562.932 1.269.679.971 973.698.654 406.694.714 from interest income

Penerimaan (pembayaran) pajak 16, 17, 18, (14.722.610.910) (12.466.750.914) (19.575.514.429) (7.531.793.545) 4.213.832.568 Receipt (payments) of tax

Pembayaran bunga 20, 21, 22 (4.732.982.625) (3.496.986.552) (8.097.183.832) (4.310.644.316) (3.145.843.231) Payments of interest

Penerimaan (pembayaran)

lain-lain 32 (142.470.430) (3.488.086.268) 5.040.430 2.950.901.319 (2.181.695.772) Other receipts (payments)

Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) Net cash flows provided by

aktivitas operasi 23.945.701.781 68.358.754.086 (16.783.478.026) (16.351.291.539) 31.926.986.194 (used for)operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM

INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Pemberian (pelunasan) pinjaman Giving (receipts) loans to

kepada pihak berelasi 6 (784.586.321) - 17.952.948.130 (2.952.326.818) (1.749.333.475) related parties

Pemberian pinjaman kepada pihak

ketiga 6 (400.000.000) - - - - Giving loan to third parties

Perolehan aset tetap 8, 10, 16, 17, 18 (3.227.185.949) (16.504.185.910) (47.979.642.186) (35.158.737.076) (24.949.823.050) Acquisitions of fixed assets

Penjualan aset tetap 10 135.000.000 - - 76.750.000 8.969.789.830 Disposal of fixed assets

Arus kas neto digunakan untuk Net cash flows used for

aktivitas investasi (4.276.772.271) (16.504.185.910) (30.026.694.056) (38.034.313.894) (17.729.366.695) investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING

PENDANAAN ACTIVITIES

Penerimaan (pembayaran) Receipt (payment) of

pinjaman pihak berelasi 18, 22 2.808.892.318 (2.040.004.972) 4.042.665.928 3.438.105.677 (4.745.141.591) related parties loan

Penerimaan pinjaman

pihak ketiga 18 10.653.598.701 - 11.500.000.000 1.538.252.000 - Receipt of third parties loan

Penerimaan (pembayaran) Receipt (payment)

utang bank 20, 21 (51.960.894.114) 15.587.543.473 74.609.337.060 50.584.749.382 (10.818.514.698) of bank loan

Pembayaran utang pembelian Payment of fixed asset

aset tetap dan aset leasing 16, 17 (1.754.579.305) (491.621.466) (2.009.326.183) (964.942.224) (613.072.832) payable and lease asset

Pembayaran dividen 23, 28 (1.500.000.000) (15.000.000.000) (15.000.000.000) (1.500.000.000) - Payments of dividend

Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by

(digunakan untuk) aktivitas pendanaan (41.752.982.400) (1.944.082.965) 73.142.676.805 53.096.164.834 (16.176.729.121) (used for) financing activities

NET INCREASE (DECREASE)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO IN CASH AND CASH

KAS DAN SETARA KAS (22.084.052.890) 49.910.485.211 26.332.504.723 (1.289.440.599) (1.979.109.622) EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

AWAL TAHUN 38.423.232.805 10.683.525.150 10.683.525.150 11.967.394.976 13.962.845.193 BEGINNING OF THE YEAR

Dampak perubahan selisih kurs 4 (73.114.956) 949.503.734 1.407.202.932 5.570.774 (16.340.595) Foreign exchange effect

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 4 16.266.064.959 61.543.514.095 38.423.232.805 10.683.525.150 11.967.394.976 ENDING OF THE YEAR

*) Tidak diaudit *) Unaudited



203


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL

KONSOLIDASIAN STATEMENTS



untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, for the years ended December 31, 2018,

2017 dan 2016 2017 and 2016


1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian dan informasi umum a. Establishment and general information

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Utama President CommissionerKomisaris CommissionerKomisaris CommissionerKomisaris CommissionerKomisaris Independen Independent CommisionerKomisaris Independen Independent CommisionerKomisaris Independen Independent Commisioner

Dewan Direksi Board of Directors

Direktur Utama President DirectorDirektur DirectorDirektur DirectorDirektur Director

Komite Audit Audit Committee

Ketua ChairmanAnggota MemberAnggota Member

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Utama President CommissionerKomisaris CommissionerKomisaris CommissionerKomisaris Commissioner

Dewan Direksi Board of Directors

Direktur Utama President DirectorDirektur DirectorDirektur DirectorDirektur DirectorDirektur Director

Entitas berdomisili di Gedung Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 802, Jl. Jend.

Sudirman Kav.7-8, Jakarta Pusat 10220. Lokasi perkebunan dan pertambangan

terletak di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, Sulawesi

Tenggara.

The Entity is domiciled in Wisma Nugra Santana Building 8th floor, Suite 802,

Jl. Jend. Sudirman Kav.7-8, Central Jakarta 10220. Plantation and Mining

located at Ngapaaha, Tinanggea, Kendari Distric, South East Sulawesi.

Entitas beroperasi secara komersial pada tahun 2012 dalam industri

pertambangan nikel.

The Entity started its commercial operation at 2012 in the nickel mining

industry.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Entitas berusaha dalam bidang pertanian,

pembangunan, perdagangan, industri dan pertambangan.

Based on the Articles of Association, the Entity's engage in farming,

constructions, trading, industry and mining.

Ryan Fong JayaOei Michele Mallorrie Sunogo

Stella SutrisnoAlfa BrilianHongisisilia

Daniel F. Iskandar

Oei Harry Fong JayaLeman Suti

Muhammad Ishaq

Susunan pengurus Entitas per tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah

sebagai berikut:

The Entity's management as of December 31, 2018, 2017 and 2016 consists of

the following:

Ineke Kartika Dewi

Lina Suti

PT Ifishdeco Tbk ("Entitas") didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) No.6 tahun 1968 juncto Undang-Undang No.12

tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris No.41 tanggal 9 Juni 1971 yang disahkan

oleh Abdul Latief, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No.J.A.S/110/7, tanggal 29 Juni 1971.

PT Ifishdeco Tbk (the "Entity") was established within the framework of the

Indonesia Domestic Capital Investment Law No.6 year 1968 juncto law No.12

year 1970, based on Notarial deed No. 41 dated June 9, 1971 by Abdul Latief,

S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the

Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No.J.A.5/110/7

dated June 29, 1971.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir

dengan akta notaris No. 158, tanggal 28 Maret 2019 dari Christina Dwi Utami,

S.H., M.Hum., Mkn., notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No.AHU-0017312.AH.01.02 - Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang

isinya antara lain mengenai persetujuan Entitas melakukan penawaran umum

melalui pasar modal, pergantian nama Entitas menjadi PT Ifishdeco Tbk.,

mengeluarkan saham dalam simpanan, pemberian alokasi saham kepada

karyawan, dan perubahan susunan anggota manajemen.

The Entity's articles of association have been amended several times, most

recently by notarial deed No.158, dated March 28, 2019 of Christina Dwi

Utami, S.H., M. Hum., M.kn., notary in Jakarta. The article of association has

been legalized by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of

Indonesia in his Decision Letter No.AHU-0017312.AH.01.02 - year 2019, dated

March 28, 2019 concerning approval for public offering thru capital market,

changes Entity's name to PT Ifishdeco Tbk., issue portepel shares, issue

employee stock allocation and changes of management compositions.

Entitas induk dari Entitas adalah PT Fajar Mining Resources, namun Entitas tidak

mempunyai entitas induk terakhir. Susunan pemegang saham PT Fajar Mining

Reseources diungkapkan pada catatan 1d.

The parent entity from Entity is PT Fajar Mining Resources, meanwhile the

Entity doesn't have ultimate parent. The shareholders of PT Fajar Mining

Resources disclosed in notes 1d.

Susunan pengurus Entitas per tanggal 31 Mei 2019 adalah sebagai berikut: The Entity's management as of May 31, 2019 consists of the following:

Lina Suti

Amir MachmudLoddy Gunadi

HongisisiliaNofry Henry

Ferry Ramadhan

Roesmanhadi

Oei Harry SunogoLeman Suti

SantiHarrison Iyawan

Oei Harry Fong Jaya

204

PT IFISHDECO Tbk DAN ENTITAS ANAK PT IFISHDECO Tbk AND ITS SUBSIDIARYCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL

KONSOLIDASIAN (lanjutan) STATEMENTS (continued)Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal For the five months period ended31 Mei 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta May 31, 2019 and 2018 (unaudited) anduntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, for the years ended December 31, 2018,2017 dan 2016 2017 and 2016


1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Entitas anak b. Subsidiary

PT Bintang Smelter Indonesia PT Bintang Smelter Indonesia

Jumlah aset Total assets

Jumlah liabilitas Total liabilities

Jumlah penjualan

neto Total net sales

Jumlah rugi

tahun berjalan Total loss for the year

Jumlah rugi komprehensif Total comprehensive loss

tahun berjalan for the year

c. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi c. Exploration and exploitation areas

Kadar Ni

(%)

(%)

Ngapaaha, Tinanggea

Sulawesi Tenggara 1,1 - 2,6

Entitas The Entity

1.

2.

3.

4.

Entitas anak yang dikonsolidasi serta persentase kepemilikan pada tanggal

laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The consolidated subsidiary and the percentage of ownership held as of

consolidated statements of financial position date were as follows:

Entitas anak/

Subsidiary

Domisili/

Domicile

Jenis usaha/

Nature of business

Persentase kepemilikan/

Percentage of ownership Tahun operasi komersial/

Start of commercial

operations

Jumlah aset / Total asset

31 Mei 2019/

May 31 2019

31 Desember 2018/

December 31, 2018

31 Desember 2018/

December 31, 2018

31 Mei 2019/

May 31, 2019

PT Bintang Smelter

IndonesiaJakarta

Pengolahan nikel/

nickel processing75% 75% 2018 468.479.172.838 547.461.370.138

Entitas anak/

Subsidiary

Domisili/

Domicile

Jenis usaha/

Nature of business

Persentase kepemilikan/

Percentage of ownership Tahun operasi komersial/

Start of commercial

operations

Jumlah aset / Total asset

31 Desember 2017/

December 31, 2017

31 Desember 2016

December 31, 2016

31 Desember 2017/

December 31, 2017

251.266.398.132

Ringkasan informasi keuangan entitas anak adalah sebagai berikut: The summary of financial information of the subsidiary is as follows:

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/

PT Bintang Smelter

IndonesiaJakarta

Pengolahan nikel/

nickel processing75% 75% 2018

May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

468.479.172.838 547.461.370.138 289.989.728.503 251.266.398.132

289.989.728.503

(61.527.037.395) (29.224.250.431) (19.282.620.630) (6.873.382.811)

503.772.668.223 521.332.606.081 234.652.717.765 176.619.705.895

97.667.928.762 - - -

Pada tanggal 31 Mei 2019, Entitas memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi

yang tercakup dalam berbagai IUP, sebelumnya disebut "Kuasa Pertambangan".

Rincian dari IUP Entitas adalah sebagai berikut:

As of May 31, 2019, the Entity has exploration and exploitation areas covered

by several IUPs, previously known as "Kuasa Pertambangan". The details of

the IUP are as follows:

Lokasi/location

Izin Usaha Pertambangan/ Mining Busines Permits

(IUP)

Area (Ha) tidak

diaudit/ (unaudited)

Cadangan (dalam WMT)/ Reserves (in WMT)

Terkira/probable

(61.422.259.442) (29.208.246.681) (19.309.681.499) (6.880.798.325)

(WMT) %

Berdasarkan akta Notaris No. 12 tanggal 16 Mei 2013 yang disahkan oleh

Hamidah Meutiasari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Entitas melakukan

penyertaan saham kepada PT Bintang Smelter Indonesia Sebesar

Rp73.035.000.000 untuk 7.500.000 lembar saham atau 75% kepemilikan.

Based on Notarial deed No. 12 dated May 16, 2013 by Hamidah Meutiasari,

S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Entity entered into shares of PT Bintang

Smelter Indonesia amounted to Rp73,035,000,000 for 7,500,000 shares or

75% ownership.

20 Maret 2019/ Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Persetujuan

Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/The Decision of the Head of the South East Sulawesi

Provincial One Stop Service on the Agreement to Amend the Production Operation Mining Permit.

4 November 2011/

November 4, 2011

407/2011/

407/2011

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Nikel

untuk fasilitas dermaga dan jembatan/The Decree of the Director General of Transportation concerning

Construction Permit for Nickel Mining Special Terminals for dock and trestle facilities.

Per 31 Mei 2019, perijinan terkait kegiatan usaha Entitas dan Entitas Anak

adalah sebagai berikut:

As of May 31, 2019, the permits of the Entity and its subsidiary's business

activities were as follows:

No.Nomor surat izin/

Jenis perizinan/Type of permitsTanggal/date Number of permits

March 20, 2019

12 Mei 2017/

May 21, 2017

175/PP08/

175/PP08

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Operasi Terminal Khusus/

The Decree of the Minister of Transportation concerning Special Terminal Operation Permits.

10 Maret 2016/

March 10,2016

541/380/

541/380

Izin Penyimpanan BBM Khusus Kegiatan Pertambangan diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi

Tenggara/The Mining Fuel Special Storage Permit is issued by the ESDM Office of the South East Sulawesi

Province.

31 Desember 2016/

December 31, 2016

210/DPMPTSP/14/2019/

210/DPMPTSP/14/2019

IUP Operasi Produksi/

IUP Operation Production

Kep. Bupati Konawe Selatan Nomor : 132/2010 berlaku

sampai dengan/valid until 8 September 2028KW 74.05 SEP 10 OP.5 800 9.796.325 17.196.344 1,1 - 2,6

Terbukti/proved

Tonage Tonage Kadar Ni

(WMT)

205





c. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi (lanjutan) c. Exploration and exploitation areas (continued)

Entitas (lanjutan) The Entity (continued)

5.

6.

7.

Entitas anak Subsidiary

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Per 31 Mei 2019, perijinan terkait kegiatan usaha Entitas dan Entitas Anak

adalah sebagai berikut: (lanjutan)

As of May 31, 2019, the permits of the Entity and its subsidiary's business

activities were as follows: (continued)


Jenis perizinan/Type of permitsTanggal/date Number of permits

12 Juli 2016/

July 12, 2016

660/944/

660/944

Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Penyimpanan Sementara B3/The Decree of the South Konawe

Regent concerning Temporary Storage Permits B3.

12 Juli 2016/

July 12, 2016

660/945/

660/945

Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Pembuangan Limbah Cair/The Decree of the South Konawe

Regent concerning Permit for Liquid Waste Disposal.

18 Juni 2010/

June 18, 2010

893/2010/

893/2010

Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biji Nikel oleh PT Ifishdeco

di Desa Bomba-bomba, Desa Lapoa, Desa Telutu Jaya, Desa Wundumbolo, Desa Lalonggasu, Kelurahan

Ngapaha, Kecamatan Tinanggea, Desa Lapoa Indah, Desa Pundoho, Desa Mataiwoi, Desa Bumi Raya, Desa

Palotawu, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, yang diterbitkan oleh Bupati Konawe

Selatan/The Konawe South Regent Decree on the Feasibility of Nickel Seed Mining Environment by

PT Ifishdeco in Bomba-bomba Village, Lapoa Village, Telutu Jaya Village, Wundumbolo Village, Lalonggasu

Village, Ngapaha Village, Tinanggea District, Lapoa Indah Village, Pundoho Village, Mataiwoi Village, Bumi

Village Village Raya, Palotawu Village, Andoolo District, South Konawe Regency, which was issued by the

South Konawe Regent.

17 November 2014/

November 17, 2014

958/K/30/DJB/2014/

958/K/30/DJB/2014

Keputusan ESDM tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian

Mineral Nikel/The ESDM Decree concerning Special Production Operation Mining Permit for Processing and

Purification of Nickel Minerals.

6 September 2016/

September 6, 2016

090210478-B/

090210478-B

Menteri Perdagangan Kepala BKPM tentang Persetujuan untuk melakukan pemasukan barang sebagai

pendukung kegiatan usahanya/Minister of Trade Head of BKPM concerning Approval to carry out

importation of goods as supporting business activities.


Jenis perizinan/Type of permitsTanggal/ date Number of permits

13 November 2018/

November 13, 2018

- Izin Lingkungan diterbitkan dari sistem OSS/The Environmental permits are issued from the OSS system.

11 November 2013/

November 11, 2013

540/659/

540/659

Keputusan Bupati Konawe Selatan terkait Pengesahan atas ANDAL serta RKL dan RPL, Kelayakan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Pabrik/The Decree of the South Konawe Regent regarding Ratification of the ANDAL

and RKL and RPL, Feasibility of Environmental Activities for Plant Construction.

25 Agustus 2014/

August 25, 2014

517/132/BPPT/IMB/2014/

517/132/BPPT/IMB/2014

Surat dari Kepala BPPT atas nama Bupati Konawe Selatan untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan dan

Pemurnian (smelter), warehouse, mem shop, clinic room, safety office, office, slag pool dan circulating

pool /The Letter from the Head of BPPT on behalf of the South Konawe Regent for the Construction of a

Processing and Purification Plant (smelter), warehouse, shop, clinic room, safety office, office, slag pool and

circulating pool.

1 Oktober 2013/

October 1, 2013

540/557/

540/557

Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik

pengolahan dan pemurnian bijih nikel/The Decree of the South Konawe Regent regarding the Granting of

Location Permits for the construction of a nickel ore processing and refining plant.

12 Juni 2017/

June 12, 2017

540/404/

540/404

Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Pembuangan Limbah Cair/The Decree of the South Konawe

Regent concerning Permit for Liquid Waste Disposal.

25 Agustus 2014/

August 25, 2014

503/505/VII/BPPT/2014/

503/505/VII/BPPT/2014

Surat Izin Gangguan (HO) diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BP2T-PM) atas nama Bupati Konawe Selatan/The Disturbance Permit (HO) issued by the Head of the

Integrated Licensing and Investment Services Agency (BP2T-PM) on behalf of the South Konawe Regent.

12 Juni 2017/

June 12, 2017

540/405/

540/405

Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Izin Penyimpanan Sementara B3/The Decree of the South Konawe

Regent concerning Temporary Storage Permits B3.

206





d. Susunan pemegang saham PT Fajar Mining Resources, entitas induk. d. PT Fajar Mining Resources, parent entity, shareholders composition.

PT Fajar Mining Resources PT Fajar Mining Resources

1. PT Karya Terampil Lestari dengan presentase kepemilikan 50%. 1. PT Karya Terampil Lestari with percentage of ownership 50%

2. PT Marga Luhur Sentosa dengan presentase kepemilikan 50%. 2. PT Marga Luhur Sentosa with percentage of ownership 50%

PT Karya Terampil Lestari PT Karya Terampil Lestari

1. PT Andalan Bakti Nusa dengan presentase kepemilikan 25%. 1. PT Andalan Bakti Nusa with percentage of ownership 25%

2. PT Lumbung Permai Sejahtera dengan presentase kepemilikan 25%. 2. PT Lumbung Permai Sejahtera with percentage of ownership 25%

3. PT Bumi Mitra Cemerlang dengan presentase kepemilikan 25%. 3. PT Bumi Mitra Cemerlang with percentage of ownership 25%

4. PT Sui Global dengan presentase kepemilikan 25%. 4. PT Sui Global with percentage of ownership 25%

PT Andalan Bakti Nusa PT Andalan Bakti Nusa

1. Harry Fong Jaya dengan presentase kepemilikan 98%. 1. Harry Fong Jaya with percentage of ownership 98%

2. Tan Daven Daniel dengan presentase kepemilikan 2%. 2. Tan Daven Daniel with percentage of ownership 2%

PT Lumbung Permai Sejahtera PT Lumbung Permai Sejahtera

1. Lina Sugiharto Leo dengan presentase kepemilikan 40%. 1. Lina Sugiharto Leo with percentage of ownership 40%

2. Howard Ken Lukmito dengan presentase kepemilikan 20%. 2. Howard Ken Lukmito with percentage of ownership 20%

3. Jeniffer Fay Lukmito dengan presentase kepemilikan 20%. 3. Jeniffer Fay Lukmito with percentage of ownership 20%

4. Marco Ken Lukmito dengan presentase kepemilikan 20%. 4. Marco Ken Lukmito with percentage of ownership 20%

PT Bumi Mitra Cemerlang PT Bumi Mitra Cemerlang

1. Harry Sunogo dengan presentase kepemilikan 25%. 1. Harry Sunogo with percentage of ownership 25%

2. Oei Michele Mallorrie Sunogo dengan presentase kepemilikan 25%. 2. Oei Michele Mallorrie Sunogo with percentage of ownership 25%

3. Cindy Jessica Sunogo dengan presentase kepemilikan 25%. 3. Cindy Jessica Sunogo with percentage of ownership 25%

4. James Darren Sunogo dengan presentase kepemilikan 25%. 4. James Darren Sunogo with percentage of ownership 25%

PT Sui Global Jaya PT Sui Global Jaya

1. Leny Gosal dengan presentase kepemilikan 25%. 1. Leny Gosal with percentage of ownership 25%

2. Edward Santoso dengan presentase kepemilikan 25%. 2. Edward Santoso with percentage of ownership 25%

3. Edwin Salim Wiguna dengan presentase kepemilikan 25%. 3. Edwin Salim Wiguna with percentage of ownership 25%

4. Joan Naverza Wiguna dengan presentase kepemilikan 25%. 4. Joan Naverza Wiguna with percentage of ownership 25%

PT Marga Luhur Sentosa PT Marga Luhur Sentosa

1. Fanni Susilo dengan presentase kepemilikan 80%. 1. Fanni Susilo with percentage of ownership 80%

2. Iwi Sumbada dengan presentase kepemilikan 10%. 2. Iwi Sumbada with percentage of ownership 10%

3. Welly Gunawan dengan presentase kepemilikan 10%. 3. Welly Gunawan with percentage of ownership 10%

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan kepatuhan a. Statement of compliance

The shareholders of PT Lumbung Permai Sejahtera were as follows:

Susunan pemegang saham PT Bumi Mitra Cemerlang adalah sebagai berikut: The shareholders of PT Bumi Mitra Cemerlang were as follows:

Susunan pemegang saham PT Bumi Mitra Cemerlang adalah sebagai berikut: The shareholders of PT Bumi Mitra Cemerlang were as follows:

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan

konsolidasian yang diselesaikan pada tanggal 18 November 2019.

The management of the Group is responsible for the preparation of the consolidated

financial statement that were completed on November 18, 2019.

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan ("SAK"). Kebijakan akuntansi yang dipakai telah sesuai

dengan kebijakan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian

sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Consolidated financial statements prepared and presented in accordance with

Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"). The accounting policies

adopted are in accordance with the policies used to prepare consolidated

financial statements as described below.

Berikut struktur susunan pemegang saham PT Fajar Mining Resources, entitas

induk, sebagai berikut:

The shareholders composition structure of PT Fajar Mining Resources, parent

entity, were as follows:

The shareholders of PT Fajar Mining Resources were as follows:Susunan pemegang saham PT Fajar Mining Resources adalah sebagai berikut:

Susunan pemegang saham PT Marga Luhur Sentosa adalah sebagai berikut: The shareholders of PT Marga Luhur Sentosa were as follows:

Susunan pemegang saham PT Karya Terampil Lestari adalah sebagai berikut: The shareholders of PT Karya Terampil Lestari were as follows:

Susunan pemegang saham PT Andalan Bakti Nusa adalah sebagai berikut: The shareholders of PT Andalan Bakti Nusa were as follows:

Susunan pemegang saham PT Lumbung Permai Sejahtera adalah sebagai

berikut:

207




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

a. a.

b. b.

c. c.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan prinsip akuntansi khusus industri

pertambangan, PSAK 64 "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan

Sumber Daya Mineral", secara konsisten seperti yang diungkapkan dalam

catatan 2k dan 2l.

Group has applied principal special accounting policies of mining industry,

PSAK 64 "Exploration Activity and Evaluation on Mineral Resources Mining",

consistenly as mention on Notes 2k and 2l.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada

Kelompok Usaha diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama ("mata

uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah,

yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Items included in the consolidated financial statements of the Group is

measured using the currency of the primary economic environment ("the

functional currency"). The consolidated financial statements are presented in

Rupiah, which is the functional and presentation currency.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Changes to the statements of financial accounting standards (“PSAK”) and

interpretations of statements of financial accounting standards (“ISAK”)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”)

Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari 2013, No. VIII.G.7, mengenai

“Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan

Publik” yang terlampir dalam Surat Keputusan No. KEP- 347/BL/2012.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in

accordance with Indonesian financial accounting standards, which comprise

the Statement of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations

of Statement of Financial Accounting Standard (“ISAK”) issued by the

Financial Accounting Standards Board (“DSAK”) of the Indonesian Institute of

Accountant and Regulation of the Capital Market and Financial Institution

Supervisory Agency (Bapepam-LK), which function has been transferred to

Financial Services Authority (OJK) starting on January 1, 2013, Regulation No.

VIII.G.7, regarding “the Presentations and Disclosures of Financial Statements

of Listed Entity” enclosed in the Decision Letter No. KEP- 347/BL/2012.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan,

kecuali untuk akun-akun tertentu disajikan dengan pengukuran lain

sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi akun-akun yang

bersangkutan. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan

dasar akrual, kecuali arus kas.

The consolidated financial statements have been prepared based on historical

cost, except for certain accounts which are measured on the basis described

in the related accounting policies. The consolidated financial statements have

been prepared on accrual basis, except for the statements of cash flows.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode

langsung dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara

kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows is presented using direct method

by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing

activities.

ISAK 33 “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”, mengklarifikasi

penggunaan tanggal transaksi untuk menetukan kurs yang digunakan pada

pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat Grup telah

menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

ISAK 33 “Foreign Exchange Transaction and Benefits in Advance”,

clarifies the use of transaction date to determine the exchange rate used

in the intial recognition of assets, expenses or corresponding revenues

when the Group has accepted or paid advance considerations in foreign

currencies.

ISAK 34 “Ketidakpastian dalam perlakuan Pajak Penghasilan”,

mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan

ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

ISAK 34 “Uncertainty over income tax treatments”, clarifies and provides

guidance to reflect the uncertainty of income tax treatments in the

financial statements.

Pada tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(“ISAK”) baru dan revisi yang berlaku efektif pada tanggal tersebut.

On January 1, 2019, Group adopted new and revised Statements of Financial

Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretations of Statements of Financial

Accounting Standard (“ISAK”) that are mandatory for application from that

date.

Perubahan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha telah dibuat seperti yang

disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan

interpretasi.

Changes to the Group accounting policies have been made as required, in

accordance with the transitional provisions in the respective standards and

interpretations.

Penerapan dari standar revisi dan penyesuaian dan intepretasi baru yang telah

diterbitkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2019 yang relevan dengan operasi

Kelompok Usaha namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan

Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

The adoption of the following revised and improvement standards and new

interpretations issued, which were effective on January 1, 2019 which are

relevant to the Group but did not have a material impact on the financial

statements of the Group operations are as follows:

Amandemen PSAK 24 “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen,

atau Penyelesaian Program”, mengklarifikasi bagaimana persyaratan

akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program

dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari

pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

Amendment of PSAK 24 “Employee Benefits regarding Amendments,

Curtailment, or Program Settlement”, clarifies how the accounting

requirements for amendments, curtailments, or program completion can

affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in

surplus which causes the impact of the asset limit to change.

208





b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan) b. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Berlaku 1 Januari 2020 Applied January 1, 2020

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

e. e.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian c. Principles of consolidation

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan

kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang

dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards did not result in any changes to

the Group accounting policies and had no effect on the amounts reported for

current or prior financial years.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen

sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru

dan revisi berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk

tahun buku yang dimulai 1 Januari 2019 terhadap laporan keuangan

konsolidasian Grup:

As at the authorisation date of these consolidated financial statements,

management is evaluating the potential impact of the following new and

revised PSAK which have been issued but are not yet effective for the financial

year beginning on January 1, 2019 on the financial statements of the Group:

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Changes to the statements of financial accounting standards (“PSAK”) and

interpretations of statements of financial accounting standards (“ISAK”)

PSAK 71 “Instrumen Keuangan”; PSAK 71 “Financial Instruments”;

Amandemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura

Bersama”;

Amendment to PSAK 15 “Investment in Associates and Joint Ventures”;

Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi"; Amendment to PSAK 62 “Insurance Contract”;

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali untuk

PSAK 73, penerapan dini hanya diperkenankan bagi entitas yang telah

menerapkan PSAK 72.

Early adoption of the above standards is permitted, except for PSAK 73, early

adoption is permitted only when an entity has applied PSAK 72.

PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”; PSAK 72 “Revenue from Contracts with Customers”;

PSAK 73 “Sewa”. PSAK 73 “Leases".

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak

mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika

pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas

tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang

dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in

the loss of control are accounted for as equity transactions. When control

over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is

remeasured at fair value and the resulting gains or losses are recognised in

profit or loss.

Seluruh transaksi, saldo, keuntungan dan kerugian intra kelompok usaha yang

belum direalisasi dan material telah dieliminasi.

All material intercompany transactions, balances, unrealized surpluses and

deficits on transactions between Group entities are eliminated.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak

mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika

pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas

tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang

dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Changes in a parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in

the loss of control are accounted for as equity transactions. When control

over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is

remasured at fair value and the resulting gains or losses is recognized in profit

or loss.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas dan entitas

anak (Grup), catatan 1b.

The consolidated financial statements include the financial statements of the

Entity and its subsidiaries (the Group), note 1b.

Entitas anak adalah suatu entitas di mana Grup memiliki pengendalian. Grup

mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal

hasil variabel dan keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan

untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya untuk

mencatat akuisisi entitas anak oleh grup. Biaya perolehan termasuk nilai wajar

imbalan kontijensi pada tanggal akuisisi.

Subsidiaries are entities over which the group has control. The Group controls

an entity when the group is exposed or has rights to variable returns from its

involvement with the entity and has the ability to affect those returns through

its power over the entity. The purchase method of accounting is used to

account for the acquisition of subsidiaries by the Group. The cost of an

acquisition date of any contigent consideration.

Dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Grup mengukur

kembali kepemilikan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada nilai wajar tanggal

akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba

rugi.

In a business combination achieved in stages, the Group remeasures its

previously held interest at its acquisition date at fair value and recognizes the

resulting gains or losses in profit or loss.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi sebesar

bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang

diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi

keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree at the non-

controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets. Non-

controlling interest in reported as equity in the consolidated statement of

financial position, separate form the owner of the parent’s equity.

Entitas asosiasi adalah suatu entitas, yang bukan merupakan entitas anak

ataupun ventura bersama, tetapi grup memiliki pengaruh signifikan. Entitas

asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Associates are entities, not being subsidiaries or joint ventures, over which the

Group exercises significant influence. Associates are accounted for using the

equity method.

Setiap akhir periode pelaporan, Grup melakukan pengukuran kembali ketika

terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami

penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group assesses when there is

objective evidence that an investment in associates is impaired.

Kepentingan non-pengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset neto

entitas anak yang tidak diatribusikan pada Grup.

Non-controlling interest represent the proportion of the result and net assets

of subsidiaries not attributable to the Group.

209





c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan) c. Principles of consolidation (continued)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing d. Foreign currency transactions and balances

Dolar Amerika Serikat / Rupiah United States Dollar / Rupiah

Yuan China / Rupiah Chinese Yuan / Rupiah

Dong Vietnam / Rupiah Vietnam Dong / Rupiah

e. Kas dan setara kas e. Cash and cash equivalents

Hasil usaha entitas anak dan entitas asosiasi dimasukkan atau dikeluarkan di

dalam laporan keuangan konsolidasian masing-masing sejak tanggal efektif atau

tanggal pelepasan.

The results of subsidiaries and associates are included or excluded in the

consolidated financial statements from their effective dates of acquisition or

disposal respectively.

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh

signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi

awalnya dicatat pada harga perolehan. Nilai tercatat dari investasi disesuaikan

untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto dari entitas asosiasi

sejak tanggal kepemilikan.

An associated entities is an entity in which the Group has significant influence.

Under the equity method, the investment in an associate is initially

recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to

recognize changes in the Group’s share of net assets of the associate after the

acquisition date.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat

perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup

mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika

ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

reflect the Group’s share of the results of operations of the associated

entities. Where there has been a change recognized directly in the equity of

the associated entities, the Group recognizes its share of any such changes

and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes

in equity.

Setiap akhir periode pelaporan, Grup melakukan penilaian ketika terdapat bukti

obyektif bahwa investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi mengalami

penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is

objective evidence that an investment in joint ventures and associates is

impaired.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten, kecuali jika dinyatakan lain.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial

statements have been consistently applied, unless otherwise stated.

Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara

Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepemilikan Grup dalam

entitas asosiasi.

Unrealized gains or losses resulting from transactions between the Group and

the associated entities are eliminated to the extent of the Group’s interest in

the associated entity.

Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas

investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal

pelaporan apakah terdapat bukti obyektif yang mengindikasikan bahwa

investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss

on the Group’s investment in its associated entities. The Group determines at

each reporting date whether there is any objective evidence indicated that

the investment in the associated entities are impaired.

Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih

antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai

tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the

difference between the recoverable amount of the investment in the

associated entities and its carrying value, and recognizes the amount in profit

or loss.

31 Mei 2019/ Des 31, 2018/ Des 31, 2017/ Des 31, 2016/

May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

Pembukuan Entitas dan entitas anak diselenggarakan dalam mata uang Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat

dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

The books accounts of the Entity and its subsidiaries are maintained in

Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies

are recorded at the rates of the exchange prevailing at the time the

transactions are made.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata

uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal

tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau

dibebankan pada laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

At the statements of financial position date, monetary assets and liabilities

denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of

exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or

charged to current operations.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata

uang asing adalah sebagai berikut:

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities

denominated in foreign currencies were as follows:

0,62 0,625 0,600 0,59

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo

dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak

dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all

unrestricted investment with maturities of three months or less from the date

of placement and not used as collateral for loans.

14.385 14.481 13.548 13.436

2.085 2.110 2.073 1.937

210





f. Instrumen keuangan f. Financial instruments

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok berikut: Financial assets are classified as follows:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan, yaitu jika

dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat atau

terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang

terkini.

Financial assets are measured at fair value through profit or loss are

financial assets that are designated to be traded, ie, if held primarily for

the purpose of resale in the near future or there is evidence of a pattern

of short-term profit taking in the most recent.

Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini dicatat sebesar

nilai wajarnya. Laba (rugi) yang belum direalisasi pada tanggal laporan

posisi keuangan dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Investments in securities are included in this group are recorded at fair

value. Gains (losses) unrealized on the statements of financial position

date are credited or charged to current operations.

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup tidak

mempunyai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan

laba rugi.

As of May 31 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group had

no financial assets are measured at fair value through profit or loss.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Financial assets which are measured at fair value through statement of

profit and loss

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset

keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan

dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai

intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut

hingga jatuh tempo.

Held to maturity investments are non-derivative financial assets with

fixed or predetermined payment and maturity date, and management

has positive intention and ability to hold these financial assets to

maturity.

Pada saat pengakuan awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh

tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya

diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku

bunga efektif.

At the time of initial recognition, investments classified as held to

maturity are recognized at fair value plus transaction costs and

subsequently measured at amortized cost using the effective interest

rate.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity investments

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup mempunyai aset

keuangan berupa pinjaman yang diberikan dan piutang yang meliputi kas

dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka pembelian,

jaminan dan saldo bank yang dibatasi penggunaannya.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group had

financial assets in form of loans and receivables include cash and cash

equivalents, accounts receivable, other receivables, purchase advance,

guarantee and restricted bank account.

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual Financial assets classified as available for sale

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual

adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk

dijual atau yang yang tidak memenuhi kriteria kelompok lainnya. Aset

keuangan ini dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai perolehan dan

nilai wajar merupakan laba (rugi) yang belum direalisasikan pada tanggal

laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Financial assets which are classified as available for sale are non-

derivative financial assets designated as available for sale or ones that

do not meet criteria for other groups. These financial assets are recorded

at fair value. The difference between the cost and fair value is the

unrealized earnings (losses) realized on the statements of financial

position date which are presented as part of equity.


mempunyai aset keuangan berupa investasi yang dimiliki hingga jatuh

tempo.

As of May 31 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group had

no financial assets classified as held to maturity investments.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif

dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai

kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan

dan piutang diakui pada nilai wajarnya, ditambah dengan biaya transaksi

dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk pinjaman yang

diberikan dan piutang jangka pendek di mana perhitungan bunga tidak

material.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or

predetermined payments and has no quotation in an active market. At

the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at

fair value, plus transaction costs and subsequently measured at cost and

amortized using the effective interest rate method, except for loans and

short-term receivables in which the interest calculation is not material.


mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia

untuk dijual.


no financial assets classified as available for sale.

211





f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities are classified as follows:

1. 1.

2. 2.

- -

- -

- -

- -

- -

Saling hapus instrumen keuangan Offsetting financial instruments


mempunyai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi.


no financial liabilities measured at fair value through statement of profit

or loss.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Financial liabilities are measured at amortized cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan

yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan

diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities which are not classified as financial liabilities

measured at fair value through statement of profit or loss are

categorized and measured at amortized cost.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok berikut:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Financial liabilities are measured at fair value through statement of

profit or loss

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan

laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dapat dipindahtangankan dalam

waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali ditetapkan dan efektif sebagai

instrumen lindung nilai.

The fair value of financial liabilities which are measured at fair value

through statement of profit and loss are financial obligations that can be

transferred in the near future. Derivatives classified as liabilities are

measured at fair value through statement of profit and loss unless

specified and effective as hedging instruments.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang

obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami

penurunan nilai.

The Group assess at the end of the reporting period whether there is objective

evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian

penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif

mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa

yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan),

dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa

depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi

secara andal.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment

losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result

of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset

(a ‘loss event’) and that loss event (or events) has an impact on the estimated

future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be

reliably estimated.

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 and 2016, Grup mempunyai

liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi

utang usaha, utang pembelian aset tetap, utang lain-lain, beban yang

masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, utang bank jangka

panjang, utang kepada pihak berelasi dan utang sewa pembiayaan.


financial liabilities measured at amortized cost include accounts payable,

fixed assets payable, other payables, accrued expense, short-term bank

borrowing, long-term bank loan, payable to related party and finance

lease payable.

Penurunan nilai aset keuangan: Impairment of financial assets:

Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan

dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan

keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan

jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower’s

financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender

would not otherwise consider;

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau

melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other

financial reorganisation;

Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Disappearance of an active market for that financial asset because of

financial difficulties.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami

penurunan nilai meliputi:The criteria that use to determine that there is objective evidence of an

impairment loss include:

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit

instrumen keuangan;

Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial

instruments;

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan

pembayaran pokok atau bunga;A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or

principal payments;

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya

dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan

hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut

dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara

simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan

dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam

peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau

pihak lawan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the

statements of financial position when there is a legally enforceable right to

offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net

basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally

enforceable right must not be contingent on future events and must be

enforceable in the normal course of business and in the event of default,

insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparties.

212





f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

Instrumen keuangan derivatif Derivative financial instruments

g. Piutang usaha g. Accounts receivable

h. Persediaan h. Inventories

i. Beban dibayar di muka i. Prepaid expenses

j. Aset tetap j. Fixed assets

Kelompok aset Tahun / Years Assets category

Hak atas tanah Land rights site

Mesin Machine

Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Alat berat Heavy equipment site

Penyimpanan ore Ore storage

Jalan Road

Dermaga Jetty

Peralatan kantor Office equipment

Instrumen derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada saat kontrak

tersebut dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Metode

pengakuan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar tergantung

pada apakah derivatif tersebut dirancang dan memenuhi syarat sebagai

instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari risiko yang

dilindungi nilainya.

Derivative instruments are initially recognised at fair value on the date a

derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their

fair values. The method of recognising the resulting gain or loss on the

changes in fair value depends on whether the derivative is designated and

qualified as a hedging instrument for accounting purposes and the nature of

the risk being hedged.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban

dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using straight-

line method.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga

perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase

price and any cost directly attributable in bringing the assets to their working

condition and to the location where they are intended to be used.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any

subsequent accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas

instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan

akuntansi diakui pada laba rugi.

The gains or losses arising from changes in the fair value of derivative

instruments that do not meet the criteria of hedging for accounting purposes

are recognised in profit or loss.

Piutang usaha diakui dan disajikan sebesar nilai realisasi neto. Cadangan

kerugian penurunan nilai ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap

keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

Accounts receivable are recognized and presented at net realizable value.

Provision for declining in value is provided based upon a review of the status

of the individual accounts receivable at the end of year.

Persediaan disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau

nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata

tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung,

biaya langsung lainnya dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan

tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Nilai realisasi neto adalah

estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya

penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is

determined based on the weighted average method which includes mining

costs, direct labor costs, other direct costs and an appropriate portion of fixed

and variable overheads related to mining operations. The net realizable value

is the estimated selling price in the ordinary course of business less the

estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the

sale.

10-20

8

8

8

8

8

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai

maksud penggunaannya oleh Entitas dan dihitung dengan menggunakan

metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai

berikut:

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed

using the straight-line method based on the estimated useful lives of the

assets as follows:

25

16

4

Hak atas tanah mempunyai masa manfaat bergantung dengan keyakinan

manajemen atas manfaat ekonomis suatu hak yang diperoleh sesuai dengan

ISAK 25.

Land rights have a useful lives depending on management's belief in the

economic benefits of a right obtained under the ISAK 25.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi

pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut; sedangkan biaya-biaya yang

berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan

dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, maka

harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari akun

aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan ke laba

rugi tahun berjalan.

The cost of repairs and maintenance is charged directly to the profit and loss

as incurred; while significant renewals or betterment are capitalized. When

fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the

related accumulated depreciation are removed from the accounts and any

resulting gain or loss is reflected in earnings.

213





j. Aset tetap (lanjutan) j. Fixed assets (continued)

k. k.

- -

- -

- -

- -

- -

(i) (i)

(ii) (ii)

Aset eksplorasi dan evaluasi Exploration and evaluation assets

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya mineral

setelah Entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah

tertentu, penentuan kelayakan teknis dan penilaian komersial atas sumber daya

mineral teridentifikasi.

Exploration and evaluation activity involves the search for mineral resources

after the Entity has obtained legal rights to explore in a specific area,

determination of the technical feasibility and assessment of the commercil

viability of an identified resource.

Aset dalam pelaksanaan merupakan akumulasi dari biaya-biaya pembelian

bahan dan peralatan serta biaya konstruksi lainnya hingga aset tersebut selesai

dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya ini dipindahkan ke akun aset tetap pada

saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Assets under constructions represents the accumulated cost of materials and

other costs related the construction in progress up to the date when the asset

is completed and ready to use. These costs are transferred to the relevant

fixed asset account when the asset has been made and ready to use.

Pengeboran eksplorasi; Exploration drilling;

Pemaritan dan pengambilan contoh; Trenching and sampling;

Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas

penambangan sumber daya mineral.

Activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial

viability of extracting mineral resources.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi meliputi biaya yang berhubungan langsung

dengan:

Exploration and evaluation expenditure comprises cost that are directly

attributable to:

Perolehan hak untuk eksplorasi; Acquisition of rights to explore;

Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika; Topographical, geological, geochemical and geophysical studies;

Kegiatan eksplorasi dalam area of interest tersebut belum mencapai tahap

yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara

ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam

atau berhubungan dengan area of interest tersebut masih berlanjut.

Exploration activities in the area of interest have not yet reached the

stage which would permit a reasonable assessment of the existence or

otherwise of economically recoverable reserves and active and

significant operations in or in relation to the area of interest are

continuing.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan

aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada area of interest yang relevan, tidak

termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan

administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya

tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada area of interest

yang relevan.

Capitalized costs include costs directly related to exploration and evaluation

activities in the relevant area of interest and excluded physical assets, which

are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to

an exploration or evaluation asset only to the extent that those costs can be

related directly to operational activities in the relevant area of interest.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika

kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Capitalised exploration and evaluation expenditure is written off where the

above conditions are no longer satisfied.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu area of

interest dibebankan pada saat terjadinya, kecuali biaya tersebut dikapitalisasi

dan ditangguhkan, berdasarkan area of interest, apabila memenuhi salah satu

dari ketentuan berikut ini:

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is

written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area

of interest basis, provide that one of the following condition is met:

Hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area masih berlaku dan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat diperoleh

kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi area of

interest tersebut dan melalui penjualan area of interest tersebut; atau

The rights of tenure of an area are current and it is considered probable

that the costs will be recouped through successful development and

exploitation of the area of interest or, alternatively, by its sale; or

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu

kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat

akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian

penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah

perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu

pada kebijakan akuntansi di atas.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in a business

combination are recognised intially as assets at fair value on acquisition and

subsequently at cost less impairment charges. Exploration and evaluation

expenditure incurred subsequent to the acquisition of an exploration asset in

a business combination is accounted for in accordance with the accounting

policy outlined above.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi belum dapat digunakan, maka aset

tersebut tidak disusutkan.

As exploration and evaluation assets are not available for use, they are not

depreciated.

214





k. k.

l. l.

m. Pengakuan pendapatan dan beban m. Revenue and expense recognition

n. Transaksi dengan pihak berelasi n. Transactions with related parties

Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan) Exploration and evaluation assets (continued)

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi

mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji

penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset

tersebut ditransfer ke "properti pertambangan - tambang dalam

pengembangan".

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and

circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation

assets are also tested for impairment once commercial reserves are found,

before the assets are transferred to "mining properties - mines under

development".

Pengeluaran yang terjadi sebelum Grup memperoleh hak hukum untuk

mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

Expenditure incurred before the Group has obtained the legal right to explore

a specific area is expensed as incurred.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang berproduksi"

pada akun properti pertambangan pada akhir tahap commissioning, ketika

tambang tersebut mampu beroperasi sesuai maksud manajemen.

"Mines under development" are reclassified as "mines in production" within

mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is

capable of operating in the manner intended by management.

"Tambang dalam pengembangan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi

menjadi "tambang yang berproduksi".

No depreciation is recognised for "mines under development" until they are

reclassified as "mines in production".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan

setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian

dari "tambang yang berproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar

tambahan manfaat ekonomis masa depan sehubungan dengan biaya tersebut

akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya

produksi.

When further development expenditure is incurred on a mining property after

the commencement of production, the expenditure is carried forward as part

of "mines in production" when it is probable that additional future economic

benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise,

such expenditure is classified as a cost of production.

Properti pertambangan Mining properties

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup

diakumulasikan secara terpisah untuk setiap area of interest pada saat cadangan

terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan

infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah

yang dicatat sebagai aset tetap.

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is

accumulated separately for each area of interest in which economically

recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs

directly attributable to the construction of a mine and the related

infrastructure and excludes physical assets and land rights, which are

recorded as fixed assets.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi

dan evaluasi pada area of interest tertentu dipindahkan sebagai "tambang

dalam pengembangan" pada akun properti penambangan dan digabung dengan

pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the

exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is

transferred to "mines under development" within mining properties and

aggregated with the subsequent development expenditure.

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berdasarkan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang

berelasi". Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-pihak berelasi

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (lihat catatan 35).

The Group has transactions with related parties. In accordance with the

Indonesian Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 7, "Related

Party Disclosures". All significant transactions and balances with related

parties are disclosed in the notes to financial statements (see note 35).

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan

pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan

sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan

cadangan terbukti dan cadangan terduga, dengan perhitungan terpisah yang

dibuat untuk setiap area of interest .

"Mines in production" (including reclassified exploration, evaluation and

development expenditure and payments made to acquire mineral rights and

leases) are amortised using the units-of-production method on the basis of

proved and probable reserves, with separate calculations being made for

each area of interest.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi

bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran

pengembangan yang terjadi sebagai akuisis properti pertambangan dicatat

berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially

recognised as assets at their fair value. Development expenses incurred

subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in

accordance with the policy outlined above.

Penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan,

sedangkan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan (F.O.B Shipping

Point) . Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual

basis) .

Local sales are recognized when the goods are delivered to the customers,

while export sales are recognized when the goods are shipped (F.O.B.

Shipping Point). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

215





o. Pajak penghasilan o. Income tax

p. Laba (rugi) per saham dasar p. Basic earnings (loss) per share

q. Penurunan nilai aset non-keuangan q. Impairment of non-financial assets

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak

penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali

apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung

diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lainnya.

The income tax expense comprises current and deferred income tax. The

income tax expense is recognized in the statements of profit or loss account,

except to the extent that it relates to items recognised directly to equity and

other comprehensive income.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang

telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang

akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak

tangguhan dilunasi.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or

substantially enacted at the statements of financial position date and are

expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised

or the deferred income tax liability is settled.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan

apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang

akan memadai untuk dikompensasi.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are

recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be

available against which the unused tax losses can be utilised.

Jika aset direvaluasi untuk tujuan pajak dan revaluasi tersebut terkait dengan

akuntansi revaluasi suatu periode lebih awal, atau revaluasi yang diharapkan

akan dilaksanakan pada periode masa depan, maka pengaruh pajak baik aset

revaluasi maupun penyesuaian dasar pengenaan pajak diakui dalam penghasilan

komprehensif lain pada periode terjadinya. Akan tetapi, jika revaluasi untuk

tujuan pajak tidak terkait dengan akuntansi revaluasi suatu periode lebih awal,

atau revaluasi yang diharapkan dilaksanakan pada periode masa depan, maka

dampak penyesuaian atas dasar pengenaan pajak tersebut diakui dalam laba

rugi.

If the assets are revalued for tax purposes and that revaluation related to

accounting revaluation of an earlier period, or revaluation which is expected

to be implemented in a future period, the tax effects of both the asset

revaluation and the tax base adjustment are recognized in other

comprehensive income in the period incurred. However, if the revaluation for

tax purposes is not related to an accounting revaluation of an earlier period,

or revaluation which was expected to occur in future periods, the impact of

the such tax base adjustment is recognized in profit or loss.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku

pada tanggal posisi keuangan.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted

at the financial position date.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan balance sheet

liability method , untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan

pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya.

Deferred income tax is recognized using the balance sheet liability method,

for all temporary differences arising between the tax bases of assets and

liabilities and their carrying values.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan

kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan

kerugian pajak yang tidak digunakan dan perbedaan temporer yang dapat

dikurangkan.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future

taxable profit will be available against which the unused tax losses and

temporary differences can be utilised.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu

aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat

pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur

manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau

goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup

membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an

indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or

when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an

indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill

acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate

of the asset’s recoverable amount.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang

telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang

akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak

tangguhan dilunasi.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or

substantially enacted at the statements of financial position date and are

expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised

or the deferred income tax liability is settled.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada

pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar

pada tahun yang bersangkutan.

Basic earning per share is computed by dividing profit attributable to owners

of the parent by the weighted average number of shares outstanding during

the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan

kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa

residual yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi

saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing profit attributable to

owners of the parent by weighted average number of shares outstanding as

adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

216





q. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan) q. Impairment of non-financial assets (continued)

r. Sewa r. Leases

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang

lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) dikurangi

biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak

menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau

kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai

terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan

nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba

rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai biaya “Rugi Penurunan Nilai”.

An asset’s recoverable amount is the higher of the asset’s or Cash Generating

Unit’s (“CGU”) fair value less costs to sell and its value in use, and is

determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash

inflows that are largely independent of those from other assets or groups of

assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable

amount, the asset is considered impaired and is written down to its

recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are

recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income

as “Impairment Losses”.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan

ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang

menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik

atas aset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are

discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects

current market assessments of the time value of money and the risks specific

to the asset.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi

jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan,

seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut

pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba

rugi.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not

exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would

have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been

recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is

recognized in the profit or loss.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun

mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi

nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in

future years to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual

value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang

terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee , dan

pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards

incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the

lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the

contract.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga

penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut,

Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar

aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau

indikator nilai wajar yang tersedia.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are

taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the

Group use an appropriate valuation model to determine the fair value of the

assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other

available fair value indicators.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi

bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk

aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika

indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset

tersebut.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is

any indication that previously recognized impairment losses recognized for an

asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such

indication exists, the Group estimate the recoverable amount of those assets.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset

selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang

digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi

penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke

jumlah terpulihkannya.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is

reversed only if there has been a change in the assumptions used to

determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was

recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to

its recoverable amount.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut

mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan

kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset

sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini

lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan

antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan

pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku

bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan

langsung ke operasi tahun berjalan.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks

and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are

capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased

property or, if lower, at the presentvalue of minimum lease payments. Lease

payments are apportioned between the finance charges and reduction of the

lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining

balance of liability. Finance charges are charged directly to the current year

profit or loss.

217





r. Sewa (lanjutan) r. Leases (continued)

s. Aset dan liabilitas pengampunan pajak s. Tax amnesty assets and liabilities

t. Liabilitas manfaat karyawan t. Employee Benefit liabilities

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN 3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Pertimbangan Judgments

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak

kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama estimasi

masa manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset

sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset

sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-

balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

If there is reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the

end of the lease term, capitalized leased assets are depreciated over of the

estimated useful life. If there is no those kind of reasonable certainty, leased

assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life or the

lease term. Any excess of sales proceeds over the carrying amount of an asset

in a sale and-leaseback transaction is deferred and amortized over the lease

term.

Entitas telah menerapkan PSAK 70 mengenai "Akuntansi Aset dan Liabilitas

Pengampunan Pajak". PSAK ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas

aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

The Entity has adopted PSAK 70, "Accounting for Tax Amnesty Assets and

Liabilities". This PSAK provide accounting treatment related to tax amnesty

assets and liabilities under the Law No. 11, 2016 about Tax Amnesty.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset

pengampunan pajak merupakan deemed cost dan menjadi dasar bagi Entitas

dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Tax amnesty assets measured at acquisition cost. The acquisition cost of tax

amnesty assets is deemed cost and be the basis for the Entity in measurement

after initial recognition.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk

menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan liabilitas yang berkaitan

langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Tax amnesty liabilities measured at contractual obligation to deliver cash and

cash equivalent to settle the obligation related to the acquisition of the tax

amnesty assets.

Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui

di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Entitas mengakui uang tebusan

yang dibayarkan pada laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Any difference between tax amnesty assets and liabilities recorded in equity

as additional paid-in capital. The Entity charged the redemption money to

profit or loss in period when Tax Amnesty Approval was submitted.

Grup mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan berdasarkan peraturan

Kelompok Usaha dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 tanggal 25

Maret 2003. Nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu

ditentukan dengan menggunakan metode penilaian “Projected Unit Credit ”.

The Group provides post employment benefits under the Group’s regulations

and under the Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The present value of

defined benefit obligation, current service cost and past service cost is

determined using “Projected Unit Credit”.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk

membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang

dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas

liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi

dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai

tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of consolidated the financial statements requires management to

make judgments, estimates and assumptions that effect the reported amounts of

revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities,

at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and

estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying

amount of the asset and liability affected in future periods.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan

kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang

diakui dalam laporan keuangan.

The following judgments are made by management in the process of applying the

accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized

in the financial statements.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi

arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah

jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai

dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki

jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiunan yang

bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligation is determined by

discounting the estimated future cash outflows using the yield at the end of

the reporting period of long-term government bonds denominated in Rupiah

in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to

the related pension obligation.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-

asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif

lainnya.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in

actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui

sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Past service cost arising from amendement or curtailment programs are

recognized as expense in profit or loss when incurred.

218




3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan) 3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Pertimbangan (lanjutan) Judgments (continued)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Classification of financial assets and liabilities

Pajak penghasilan Income tax

Estimasi dan asumsi Estimates and assumptions

Imbalan pasca kerja Post-employment benefits

Penyusutan aset tetap Depreciation of fixed assets

Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Grup per tanggal 31 Mei

2019 sebesar Rp9.483.382.971 per tanggal 31 Desember 2018 sebesar

Rp8.718.668.586, per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp5.274.416.467, per

tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.885.753.977. Penjelasan lebih rinci

diungkapkan dalam catatan 25.

The carrying amount of the Group's estimated liabilities for employee benefits as of

May 31, 2019 amounted to Rp9,483,382,971, as of December 31, 2018 amounted to

Rp8,718,668,586, as of December 31, 2017 amounted to Rp5,274,416,467, as of

December 31, 2016 amounted to Rp2,885,753,977. Further details are disclosed in

note 25.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus

berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa

manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur

yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi

masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa

depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup per tanggal 31 Mei

2019 sebesar Rp336.644.529.553, per tanggal 31 Desember 2018 sebesar

Rp344.177.642.086, per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp316.309.920.658, per

tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp288.183.856.875. Penjelasan lebih rinci

diungkapkan dalam catatan 10.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their

estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to

be within 4 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industries

where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and

technological development could impact the economic useful lives and the residual

values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The

net carrying amount of the Group's fixed assets as of May 31, 2019 amounted to

Rp336,644,529,553 and as of December 31, 2018 amounted to Rp344,177,642,086

and as of December 31, 2017 amounted to Rp316,309,920,658, as of December 31,

2016 amounted to Rp288,183,856,875. Further details are disclosed in note 10.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak

penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan

pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui

liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat

tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income

tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax

determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group

recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of

whether additional corporate income tax will be due.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada

tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material

terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya

diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter

yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai

perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi

di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada

saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation

uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material

adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial

period/year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on

parameters available when the financial statements were prepared. Existing

circumstances and assumptions about future developments may change due to

market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such

changes are reflected in the assumptions when they occur.

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan

asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah

tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan

gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur

pensiun dan tingkat kematian.

The determination of the Group's obligations and cost for post-employment benefits is

dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in

calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates,

future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate,

retirement age and mortality rate.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam

laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi

tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau

perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi

secara material liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja dan beban imbalan

pasca kerja.

Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in

the profit or loss as and when they occurred. While the Entity believes that its

assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's

actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially

affect its estimated liabilities for post-employment benefits and post-employment

benefits expenses.

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset

keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang

ditetapkan PSAK 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas

keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada

catatan 2f.

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial

assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK

55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in

accordance with the Group's accounting policies disclosed in note 2f.

219



KONSOLIDASIAN (lanjutan) STATEMENTS (continued)




2017 dan 2016 2017 and 2016


4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas Cash

Dolar Amerika Serikat United States Dollar

Rupiah Rupiah

Yuan China Chinese Yuan

Vietnam Dong Vietnam DongBank Bank

Pihak ketiga Third parties

Rupiah Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara

PT Bank Panin Tbk PT Bank Panin Tbk

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Victoria International Tbk



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

Bank of China Ltd Bank of China Ltd

PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga TbkDeposito Time Deposit

Rupiah Rupiah

PT Bank Panin Tbk PT Bank Panin Tbk

Jumlah Total

5. PIUTANG USAHA 5. ACCOUNTS RECEIVABLE

Pihak berelasi Related party

Mallerstein Pte Ltd Mallerstein Pte Ltd

Sub jumlah Sub total


Pelanggan dalam negeri Domestic customers

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

PT Cor Industri Indonesia PT Cor Industri Indonesia

PT Sulawesi Mining Investment PT Sulawesi Mining Investment

PT Indofero PT Indofero

PT Guang Ching Nickel & PT Guang Ching Nickel &

Stainless Stell Industry Stainless Stell Industry

PT Heng Tai Yuan Indonesia PT Heng Tai Yuan Indonesia

Sub Jumlah (dipindahkan) Sub total (carried forward)

5.402.811.149

May 31, 2019

149.289.554

14.333.784

14.202.545

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

31 Mei 2019/Dec 31, 2016

As of December 31, 2017 and 2016, the interest rate of deposit on PT Bank Panin Tbk

amounted to 5.75% and 5%, respectively.

31 Des 2016/

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

15.558.888

Pada tanggal 31 Desember 2017 and 2016, suku bunga atas deposito PT Bank Panin

Tbk masing-masing sebesar 5,75% dan 5%.

Dec 31, 2018

9.668.499.764

Akun ini terdiri dari: This accounts consist of:

Akun ini terdiri dari:

The Group does not has cash and cash equivalent balance to related party.Grup tidak mempunyai saldo kas dan setara kas pada pihak berelasi.

This accounts consist of:

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, there is no cash and cash

equivalents pledged as loan collateral.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 and 2016, tidak terdapat saldo

kas dan setara kas yang dijaminkan.

May 31, 2019

-

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

10.683.525.150

-

31 Des 2018/

480.134.506

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

-

13.785.516.887

2.709.600

3.130.599.326

-

79.293.221

-

- 24.241.194.000 -

-

-

-

71.959.845 12.512.969

2.537.074.729

62.237.005

1.263.994.449

242.236.085

-

346.301.024

6.168.878.404

11.967.394.976

2.534.514.712

10.148.634.270

8.187.114.883 8.303.772.524

3.022.101.085

76.764.260

-

25.271.974

14.792.411

232.361.622

240.846.323

-

16.266.064.959

2.450.321.325

2.450.321.325 24.241.194.000

31 Des 2017/

38.423.232.805

-

13.611.718.874

- 1.000.000.000

13.039.144.497

-

-

116.867.395

-

-

-

12.126.839.101

-

-

-

-

401.310

-

1.658.677.786

-

-

-

-

20.126.898.302

10.945.636

-

-

2.393.614.380

1.018.252.621

62.331.972

394.940

2.828.233.570

184.504.865

-

329.434.189

264.419.898

116.742.671

5.908.127.938

2.913.435.924

246.571.991

5.627.057.002

249.154.067

614.962.961 117.165.360

236.352.776

- 75.845.950

990.337.359

566.463.851

1.111.763.326 435.810.782

-

1.235.843.416

9.684.300

220







2017 dan 2016 2017 and 2016


5. PIUTANG USAHA (lanjutan) 5. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

Sub Jumlah (pindahan) Sub total (brought forward)

Pelanggan luar negeri Foreign Customers

Terra Pacific Co. Ltd Terra Pacific Co. Ltd

Shandong Xinhai Singapore Pte Ltd Shandong Xinhai Singapore Pte Ltd

Golden Harbour International Pte Ltd Golden Harbour International Pte Ltd

Huixin International Trading Pte Ltd Huixin International Trading Pte Ltd

Ever Keen Enterprises Limited Ever Keen Enterprises Limited

Sub Jumlah Sub total

Jumlah Total

1 - 30 hari 1 - 30 days

31 - 60 hari 31 - 60 days

Lebih dari 90 hari More than 90 days

Jumlah Total

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang: Detailed accounts receivable by currency:

Rupiah Rupiah


Jumlah Total

6. PIUTANG LAIN-LAIN 6. OTHER RECEIVABLES

Lancar Current


Pihak berelasi Related parties

Karyawan Employees


PT Wahana Trilintas Mining PT Wahana Trilintas Mining


Tidak lancar Non-currentPihak berelasi Related parties

PT Wahana Harapan Jaya Mining PT Wahana Harapan Jaya Mining

PT Patrindo Jaya Makmur PT Patrindo Jaya Makmur

PT Bumi Harapan Jaya PT Bumi Harapan Jaya

PT Bintang Fajar Sejahtera PT Bintang Fajar Sejahtera

PT Sarana Bumi Minerindo PT Sarana Bumi Minerindo


Jumlah Total

34.121.160.396

Dec 31, 2018

709.092.633

Based on the review of the status of the individual accounts receivable at the May

31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group created no provisions for

declining value of receivables and management believes that all accounts receivable

are collectible.


31 Mei 2019/

34.121.160.396

Detailed aging of accounts receivable according to issuance of invoices are as

follows:

Rincian umur piutang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal faktur adalah

sebagai berikut:

31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/

-

-

90.617.713.659

76.915.857.180 34.121.160.396

16.595.001.054

31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2018

Dec 31, 2016

10.148.634.270

-

Dec 31, 2016


31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

1.275.717.976

519.765.030 712.002.583 17.607.952.036 20.872.022.893

530.000.000 680.000.000

18.986.710.780

36.274.654.308 36.231.316.125 18.914.102.122 19.506.475.810

1.420.768.321

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, piutang lain-lain

kepada pihak berelasi merupakan transaksi peminjaman dana yang dikenakan

bunga sebesar 10,75% per tahun. Periode transaksi peminjaman dana sampai

dengan Mei 2024.

142.714.221

150.000.000

15.252.631.415 571.963.200

-

17.523.062.526

250.000.000

298.227.184

17.523.062.527 -

-

15.402.631.415 18.623.364.089 18.202.099.539

216.821.510

680.000.000

15.892.883.921

3.069.023.506

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, other receivable to related

parties represent fund borrowing transaction with interest at 10.75% per annum. The

period of this fund borrowing receivables until May 2024.

38.026.710.887

Dec 31, 2016

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan

pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup tidak

membentuk cadangan penurunan nilai piutang usaha dan manajemen meyakini

bahwa semua piutang usaha dapat tertagih.

516.880.000

13.785.516.887 20.126.898.302 10.148.634.270

-

Dec 31, 2017

-

13.785.516.887

-

-

2.885.030

38.026.710.887

31 Des 2016/31 Des 2017/

10.148.634.270

73.358.506

2.909.950

34.121.160.396

9.471.864.060

-

31.670.839.071

29.936.860

34.121.160.396

-

10.148.634.270

97.042.755.482

May 31, 2019

-

Dec 31, 2017

-

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat saldo

piutang usaha yang dijaminkan.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, there is no accounts

receivable pledged as loan collateral.

11.531.004

May 31, 2019

168.081.004

97.042.755.482

-

5.529.924.711 - - -

-

-

136.676.132

- -

10.148.634.270

31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/Dec 31, 2018

16.669.050.300 - -

49.812.202.560

27.103.654.620

-

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

- 76.915.857.180 -

20.126.898.302

Dec 31, 2017

-

Akun ini terdiri dari: (lanjutan) This accounts consist of: (continued)

-

-

Dec 31, 2016

31 Mei 2019/

10.148.634.270 97.042.755.482

6.425.041.823

34.919.567.707

2.939.062.176

38.026.710.887

-

24.241.194.000

15.690.883.921

-

-

180.516.968

1.500.000.000

221







2017 dan 2016 2017 and 2016


7. PERSEDIAAN 7. INVENTORY

Bahan baku Raw material

Bahan dalam proses Work in process

Bahan pembantu Supporting material

Barang jadi Finished good

Suku cadang Sparepart

Solar-tambang Diesel fuel-mining

Jumlah Total

Dikurangi : cadangan kerugian Less: provision for declining in

penurunan nilai persediaan value of inventories

Jumlah Total

Saldo awal tahun Balance beginning of the year

Ditambah: penyisihan penurunan nilai Add: provision for declining in value

Dikurangi: pemulihan penurunan nilai Less: recovery of declining in value

Jumlah Total

8. UANG MUKA 8. ADVANCES

Bagian lancar Current portion

Biaya penawaran umum Cost of public offering

Uang muka pembelian persediaan Inventory advance purchase

Uang muka operasional Operational advance


Bagian tidak lancar Non-current portion

Uang muka pembelian aset tetap Advance of fixed assets purchase

Jumlah Total

9. JAMINAN 9. DEPOSIT

Jaminan utang sewa pembiayaan Deposit for lease payable

Jaminan sewa kantor Deposit for office rental

Jaminan pembebasan bea masuk Deposit for custom bonds

Jaminan gas Deposit for gas

Jaminan sewa tongkang Deposit for tongkang rental

Jumlah Total

102.890.000

155.000.000

2.572.699.150

328.104.746

453.476.450

Dec 31, 2016

-

544.650.450

199.742.000

- -

675.339.333

- -

-

- -


-

5.156.200.000

936.853.376

102.890.000


102.890.000

39.650.003

Pada tanggal 31 Mei 2019, uang muka pembelian aset tetap merupakan uang

muka pembelian jembatan timbang, mesin press dan saluran air.

4.425.284.687

31 Des 2018/May 31, 2019

121.968.000 1.900.400.000

34.355.307.971

May 31, 2019

-

Dec 31, 2016

31 Mei 2019/

73.650.003

2.644.266.653 2.718.442.453

231.331.150

-

544.899.650

125.317.000

31 Des 2018/Dec 31, 2016

As of May 31, 2019, advance of fixed asset purchase are consist of weightbridge,

press machines and tunnel advances.

7.266.714.657

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, uang muka

operasional merupakan uang muka untuk keperluan operasional Entitas dan

perjalanan dinas ke Kendari.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, operational advance are

consist of advance for operational Entity's and business travel to Kendari.


73.650.003

-

7.942.053.990

Dec 31, 2018

31 Des 2016/

-

109.823.663.472

-

- (25.723.026.533)

25.723.026.533

43.400.000

-

Pada tanggal 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018, manajemen berkeyakinan

bahwa cadangan kerugian nilai persediaan cukup memadai untuk menutupi

kemungkinan kerugian dari persediaan yang terjadi di masa mendatang.

328.104.746 4.270.284.687


31 Des 2016/

615.094.453

-

-

328.104.746

- -

121.968.000

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

31 Des 2016/

25.723.026.533

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

Dec 31, 2018

109.823.663.472 177.689.552.297

Dec 31, 201631 Des 2017/

-

65.373.197.357

- -

-

128.401.363.008

3.082.000.000

31 Mei 2019/

-

15.909.012

Movement of provision for declining in value of inventories are as follows:

446.500.124

Dec 31, 2017

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/

-

-

2.625.047.496

Dec 31, 2017

9.888.977.452

5.631.829.010 5.357.421.810

33.320.882.703

Dec 31, 2017

-

Dec 31, 2018

-

-

Dec 31, 2017

-

Dec 31, 2018

-

(25.723.026.533)

151.966.525.764

May 31, 2019


-

-

2.096.779.826 -

-

-

-

-

-


2.176.000.000

-

1.173.661.281

- 25.723.026.533 -

1.900.400.000

May 31, 2019

-

1.188.284.687

31 Des 2017/

As of May 31, 2019 and December 31, 2018, management believes that the provision

for declining in value of inventory is adequate to cover possible losses of inventory in

the future.

222







2017 dan 2016 2017 and 2016


10. ASET TETAP 10. FIXED ASSETS

Harga perolehan: Acquisition cost:

Pemilikan langsung Direct ownership

Tanah Land

Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine

Aset dalam Assets under

pelaksanaan construction

Aset sewa Leased assets

Alat berat Heavy equipment

Kendaraan Vehicle

Jumlah Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:

Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine



Kendaraan Vehicle

Jumlah Total

Nilai buku Book value


Pemilikan langsung Direct ownership

Tanah Land

Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine





Kendaraan Vehicle

Total (carried

Jumlah (dipindahkan) forward)

36.056.000.331

4.372.426.260

2.612.201.931

16.058.233.694

-

-

-

1.606.817.560

Pengurangan/

-

1.834.714.544

(505.218.253)

5.120.000.000

- -

Saldo dan mutasi aset tetap untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal

31 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

-

296.319.594.994

-

-

7.590.695.156

11.851.325.059

8.023.002.043 9.001.516.587

-

12.599.779.034

31 Mei /1 Januari /

453.229.166

329.457.255

814.659.112

12.599.779.034

139.685.812 -

2.172.150.131

2.556.736.500

12.895.371.524 29.802.239.578

7.327.916.439 8.023.002.043

5.120.000.000 -

-

16.145.833

856.200.000

12.599.779.034

2.556.736.500

-

-

Penambahan/

The balance and mutation of fixed assets for the five months period ended May 31,

2019 were as follows:

January 1,

310.000.000

4.372.426.260

427.256.520.652

-

-

- 31.302.239.578

2.400.294.172

139.685.812

7.590.695.156 -

-

2.289.107.695

-

-

5.381.583.904

May 31,

-

1.500.000.000

-

2.556.736.500 -

-

51.718.978.100 21.444.620.539 - 423.236.355.001

7.590.695.156

5.120.000.000

310.000.000 -

- 90.611.991.099

336.644.529.553 344.177.642.086

8.452.247.760

2018Reklasifikasi/

1.601.789.422

12.599.779.034

131.197.957 6.062.752

-

Penambahan/

8.825.988.479

-

Deduction Reclassification

79.058.712.915

December 31,

7.637.588.648

-

310.000.000

-

2018

-

12.599.779.034

-

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 adalah sebagai berikut:

The balance and mutation of fixed assets for the year ended December 31, 2018

were as follows:

-

13.916.512.951

-

-

- -

31 Desember /

3.211.143.116

139.685.812 -

-

32.291.666

-

6.190.300.397

-

-

2.556.736.500

-

-

-

773.774.697 21.444.620.539

-

37.657.789.753

-

4.372.426.260

39.273.411.106

2019

-

-

14.956.634.387

-

298.046.875

Pengurangan/

840.715.610 5.289.930.298

(505.218.253)

111.186.477

-

1 Januari /

125.135.205

5.860.843.142

Addition

195.625.000 257.604.166

6.199.856.831

-

-

3.152.488.320

51.585.455

4.372.426.260

-

-

7.716.656.120

7.590.695.156

162.986.550

16.145.833

-

January 1,

-

-

59.892.671.493

-

-

Reclassification2019Reklasifikasi/

-

298.046.875

-

- -

-

440.051.800

-

-

423.236.355.001

5.567.205.127 -

Addition

-

12.599.779.034

14.956.634.387

-

-

296.319.594.994

641.062.251

5.120.000.000

-

Deduction

-

29.802.239.578

-

139.685.812

2.172.150.131

4.926.142.876

356.701.671

856.200.000

-

39.273.411.106

296.319.594.994

- - -

16.906.868.054

695.085.604

296.156.608.444

276.597.740.193 43.979.402.189 - (318.404.992.251)

-

- -

-

310.000.000

39.273.411.106

392.961.997.440

-

-

223







2017 dan 2016 2017 and 2016


10. ASET TETAP (lanjutan) 10. FIXED ASSETS (continued)


Total (brought

Jumlah (pindahan) forward)


Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine



Kendaraan Vehicle

Jumlah Total



Tanah Land

Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine



Jumlah Total


Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine

Jumlah Total


-

Reklasifikasi/

Deduction

1 Januari /

Addition

44.333.633.419

76.652.076.782

-

1.969.515.632

12.599.779.034

20.373.319

Addition Deduction Reclassification

-

948.836.895

12.895.371.524

139.633.072

Pengurangan/

51.718.978.100

17.634.852.148 -

- -

-

-

276.597.740.193

-

-

2017

-

139.685.812

240.308.308.900

195.625.000

1 Januari /December 31,

2018

-

Pengurangan/

-

Penambahan/

January 1,

1.405.858.847

59.892.671.493

-

Reclassification

8.825.988.479

7.327.916.439

December 31,

107.674.480 17.460.725

-

-

6.354.323.597

195.625.000

423.236.355.001

6.950.582.927 15.228.216.015

319.592.063

7.753.799.787

-

12.599.779.034

-

21.222.207

-

-

4.372.426.260

392.961.997.440

4.740.277.534

162.986.550

-

1.283.265.051 -

4.926.142.876

12.599.779.034 - -

- 2.556.736.500

2.727.271.977

-

-

Penambahan/

2.556.736.500

107.674.480

-

3.520.284.029

-

-

-

15.228.216.015

16.145.833

-



7.590.695.156

353.012.738.550

January 1,

7.590.695.156

-

316.309.920.658

-

4.372.426.260

-

-

-

1.649.923.574

2.263.159.799 1.257.124.230

90.213.757 17.460.723

12.599.779.034

11.830.467.663

139.685.812

7.272.556

-

948.836.894

36.857.931.358

12.599.779.034 -

-

848.888

-

-


2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)


were as follows: (continued)

7.637.588.648

-

7.475.702.061 44.333.633.419

4.912.006.247 -

-

64.828.881.675

21.222.207 -

4.912.006.247

76.652.076.782

-

3.520.284.029 - -

2.833.638.137 318.850.183 - -

-

344.177.642.086

1.969.515.632

316.309.920.658

5.705.484.707

3.963.169.353

319.592.058

288.183.856.875

12.599.779.034

162.986.550

-


were as follows:

-

2017

2018

79.058.712.915

31 Desember /

40.088.891.962

-

6.354.323.597

-

-

-

7.272.556 1.142.539.488

-

-

-

2.833.638.137

648.838.890

-

36.056.000.331

12.895.371.524

5.860.843.142

6.178.634.624 - - 6.199.856.831

-

1.698.371.205

21.444.620.539

-

-

3.152.488.320

-

-

-

-

-

392.961.997.440

-

- 1.072.188.692

-

139.633.072

125.135.205

Reklasifikasi/

36.289.431.293

31 Desember /

16.145.833 -

59.892.671.493

-

2.289.107.695

224







2017 dan 2016 2017 and 2016




Tanah Land

Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine



Jumlah Total


Bangunan Building

Kendaraan Vehicle

Peralatan Equipment




Jalan Road

Dermaga Jetty

Mesin Machine

Jumlah Total


Harga jual Sales price

Nilai buku pelepasan Net book value of disposal

Rugi pelepasan aset tetap Loss on disposal of fixed assets

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: Depreciation expense were allocated to the following:

Beban pokok penjualan Cost of goods sold

Beban umum dan administrasi General and administrative expense

Beban penjualan Selling expense

Jumlah

288.183.856.875

64.828.881.675

(6.216.404.524)

15.147.289.550

31 Des 2017/

9.249.264.775

76.750.000

1.131.939.858

Dec 31, 2017

4.372.426.260

Fixed assets in the form of vehicles and heavy equipment owned by the Group were

insured against fire, theft and other risks in May 31, 2019, December 31, 2018, 2017

and 2016 for a sum of Rp10,742,350,000, Rp8,864,000,000, Rp3,214,500,000 and

Rp1,484,685,000.

135.000.000

558.153.125

8.969.789.830

2.487.489.662

11.830.467.663 11.851.325.059

11.635.409.761

10.750.686.818

(55.610.516)

31 Mei 2019/May 31, 2019 Dec 31, 2018

Per 31 Mei 2019, aset dalam pelaksanaan adalah pembangunan smelter entitas

anak sebesar Rp2.612.201.931. Pada saat pembangunan selesai, nilai tercatat akan

direklasifikasi ke aset tetap. Per 31 Mei 2019, progres pembangunan telah

mencapai 0,8% dari total nilai keseluruhan sebesar Rp2.197.217.045.430 dan

diharapkan selesai di tahun 2022.

Pengurangan merupakan pelepasan aset tetap untuk periode yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan rincian

sebagai berikut:

87.500

(279.474.945)

1.100.601.765

-

-

December 31,

Deduction

7.590.695.156

Pengurangan/

139.685.812

2016

1 Januari /

-

1.595.721.500

4.740.277.534

17.460.727

-

503.991.162

1.097.507.515

11.651.409.261

Addition

-

-

-

240.308.308.900

2.263.159.799

1.698.371.205

162.986.550

-

7.590.695.156

-

-

-

-

-

1.649.923.574

162.986.550

-

569.500.000

12.895.371.524

-

May 31, 2019

24.252.070.095

17.634.852.148

12.599.779.034

Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha Entitas yang diperoleh pada tahun 1993

dengan luas tanah sebesar 1.504,2609 Ha yang terletak di desa Lalonggasu, Asingi,

Roraya, Ngapaaha. Hak atas tanah ini disusutkan menurut umur haknya yaitu 25

tahun sehingga per 31 Mei 2019 telah habis nilai bukunya.

Land rights in the form of Cultivation Rights Title which is obtained in 1993 with

surface area amounted to 1,504.2609 Ha located in Lalonggasu, Asingi, Roraya,

Ngapaaha. This lands rights depreciated in accordance with age of right is 25 years

so thus as of May 31, 2019 the book value already empty.

Aset tetap Grup berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan terhadap

risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada

tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah masing masing

sebesar Rp10.742.350.000, Rp8.864.000.000, Rp3.214.500.000 dan

Rp1.484.685.000.

-

Dec 31, 2016

As of May 31, 2019, assets under construction is the subsidiary's smelter construction

amounted to Rp2,612,201,931. When the construction completely finished, their

carrying value will be reclassified as fixed assets. As of May 31, 2019, the progress of

construction are 0.8% from total contract amounted to Rp2,197,217,045,430 and

expected to be completed on 2022.

-

752.811.312

-

844.184.764

1.563.959.340

1.811.551.950

Reclassification

-

-

7.475.702.062

-

5.705.484.707

-

319.592.063 -

-

2.556.736.500

59.892.671.493

-

-

284.816.461.323

36.857.931.358

21.762.212.155

139.685.812

375.939.830

-

2.737.671.787

-

-

2.009.837.047

4.952.673.394

948.836.895

1.557.959.722

(4.139.760.000)

-

518.659.139

90.213.757

-

58.333

10.272.463.081

(423.153.125)

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

10.503.411.570

-

12.599.779.034

3.963.169.353

2.402.144.486 55.595.616.393

72.753.030

1.330.331.511

-

6.216.404.524

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

72.936

31 Des 2018/

132.360.516

-

11.635.409.761

Disposals represent disposal of fixed assets for the period ended May 31, 2019,

December 31, 2018, 2017 and 2016, which can be summarized as follows:

31 Des 2016/31 Mei 2019/

36.476

340.412.077.716

2.556.736.500

-

-

353.012.738.550

3.522.426.260

January 1,

19.403.823.755

850.000.000

59.892.671.493

-

-

-

75.898.600

12.599.779.034



31 Desember /

Penambahan/ Reklasifikasi/

5.866.349.237

-

5.778.113.894 3.171.295.700

12.095.787.871

29.382.229.295

7.753.799.787


were as follows:

223.061.796.575

3.014.332.458

2016

8.104.173.731

848.888 848.888

-

-

31 Des 2018/

1.557.917.082

225







2017 dan 2016 2017 and 2016



11. PROPERTI PERTAMBANGAN 11. MINING PROPERTIES

Entitas The Entity

Tambang berproduksi: Producing mines:Tinanggea Tinanggea

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization

Jumlah Total

12. SALDO BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 12. RESTRICTED BANK ACCOUNT

Deposito berjangka Time depositsPT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara

Jumlah Total

13. GOODWILL 13. GOODWILL

Goodwill Goodwill

Jumlah Total

3.412.825.000

(20.465.447.498)

11.264.067.359 7.678.213.637 3.282.061.297

31.729.514.856

The Group's management believes that this insurance is adequate to cover the

possibility of losses from earthquake, fire and other risks.

(24.051.301.219)

924.170.384

Dec 31, 2018

Pada 16 September 2014, Entitas melakukan penambahan investasi sebesar

5.000.000 lembar saham (50% kepemilikan) dengan nilai pembelian sebesar

Rp48.690.000.000 atas aset neto PT Bintang Smelter Indonesia sebesar

Rp47.923.643.635 sehingga goodwill yang harus diakui oleh Entitas sebesar

Rp766.356.365. Entitas mengkonsolidasi PT Bintang Smelter Indonesia sejak

tanggal akuisisi tersebut.


(30.805.344.472)

Amortisasi atas properti pertambangan dibebankan langsung ke beban produksi

untuk periode 31 Mei 2019 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan

2016 (catatan 30).

31.729.514.857 31.729.514.856


Goodwill represents the difference between the Entity's investment to PT Bintang

Smelter Indonesia and the book value of PT Bintang Smelter Indonesia as of

acquisition date.

As of December 31, 2013, the Entity had an investment amounted 2,500,000 shares

or equivalent to 25% ownerships of PT Bintang Smelter Indonesia amounted

Rp24,345,000,000.

31 Mei 2019/

On September 16, 2014, the Entity made an additional investment amounted to

5,000,000 shares (50% ownerships) with purchase value amounted to

Rp48,690,000,000 of net asset PT Bintang Smelter Indonesia amounted to

Rp47,923,643,635 so thus the goodwill recognized by the Entity amounted to

Rp766,356,365. The Entity consolidate PT Bintang Smelter Indonesia since the date of

acquisition.

As of May 31, 2019 and December 31, 2018, the Group has fixed assets that has been

fully depreciated and is still being used amounted to Rp19,791,522,729, meanwhile

in December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp19,555,122,739 and

Rp3,321,389,826.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Manajemen

berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai properti pertambangan telah

memadai.

Manajemen Grup berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup memadai untuk

menutupi kemungkinan kerugian atas resiko gempa bumi, kebakaran dan risiko

lainnya.

Dec 31, 2017

31 Des 2017/31 Des 2018/

766.356.365 766.356.365

31 Mei 2019/

Dec 31, 2016

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, suku bunga atas

deposito yang ditempatkan untuk jaminan reklamasi sebesar 6,25% - 6,5%.

766.356.365

Saldo bank yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo deposito di PT Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang digunakan sebagai jaminan atas

reklamasi di lokasi pertambangan.

Restricted bank account balance is consist of time deposit on PT Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Tenggara that are used as collateral for reclamation on the mining

site.


766.356.365

May 31, 2019

Goodwill merupakan selisih nilai antara proses investasi Entitas kepada PT Bintang

Smelter Indonesia dengan nilai buku PT Bintang Smelter Indonesia per tanggal

transaksi.

766.356.365

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, Management believes that

the provision for impairment mining properties is adequate.

18.413.825.000 18.413.825.000 18.413.825.000

3.412.825.000 18.413.825.000 18.413.825.000

Dec 31, 2017 Dec 31, 201631 Mei 2019/

31 Des 2016/May 31, 2019

766.356.365

Amortisation of mining properties was charged to production cost for the periods

ended May 31, 2019 and years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 (notes 30).

31.729.514.856


766.356.365

Per 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018, Grup memiliki aset tetap yang telah

disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp19.791.522.729, sedangkan

31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp19.555.122.739 dan Rp3.321.389.826.


Per 31 Desember 2013, Entitas memiliki penyertaan sebesar 2.500.000 lembar

saham atau setara dengan 25% kepemilikan pada PT Bintang Smelter Indonesia

sebesar Rp24.345.000.000.

Dec 31, 2017

(28.447.453.559)

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

18.413.825.000


766.356.365

Dec 31, 2016

Dec 31, 2018

31 Des 2018/

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the interest rate of deposit

that are used as collateral for reclamation amounted to 6.25% - 6.50%

31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2018

226







2017 dan 2016 2017 and 2016


14. UTANG USAHA, PIHAK KETIGA 14. ACCOUNTS PAYABLE, THIRD PARTIES

Pemasok dalam negeri Local supplier

Jumlah Total

1 - 30 hari 1 - 30 days

31 - 60 hari 31 - 60 days

61 - 90 hari 61 - 90 days

Lebih dari 90 hari Over than 90 days

Jumlah Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang: Detailed accounts payable by currency:


Rupiah Rupiah

Yuan China Chineese Yuan

Jumlah Total

15. UANG MUKA PENJUALAN 15. SALES ADVANCE




Shandong Xinhai Singapore Pte Ltd Shandong Xinhai Singapore Pte Ltd

Hongkong Yinyi Mineral Investment Ltd Hongkong Yinyi Mineral Investment Ltd

Sub Jumlah Sub total

Jumlah Total

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN 16. FINANCE LEASE PAYABLE

PT Batavia Prosperindo Finance PT Batavia Prosperindo Finance

PT Chandra Sakti Utama Leasing PT Chandra Sakti Utama Leasing

Jumlah Total

Dalam satu tahun Within one year

Antara satu dan lima tahun Between one and five years

Sub jumlah utang sewa pembiayaan Sub total leased payable

Dikurangi: Less:

Bunga pembiayaan masa mendatang Future finance lease payable interest

Nilai kini sewa pembiayaan Present value of finance leases

Dikurangi: Less:

Bagian jangka pendek Current portion

Bagian jangka panjang Long-term portion

(953.421.194)

31 Mei 2019/Dec 31, 2017

-

1.218.382.428

13.216.961.992

-

3.707.752.000

1.822.368.000

302.237.800

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

-

26.629.104.810 11.312.022.544


5.530.120.000

Detailed aging of accounts payable due to third parties according to issuance of

invoices are as follows:

39.141.137.119

4.840.325.850

7.247.514.320

2.715.366.334

9.449.412.222

39.968.021.348

1.822.368.000

4.467.072.000

-

-

6.289.440.000

315.147.106

39.968.021.348 44.330.071.061

37.211.994.439

13.216.961.992

31 Mei 2019/

151.011.523 - 4.117.636.378 3.479.464.845

Dec 31, 2017

39.141.137.119

152.680.500

31 Des 2017/ 31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2018


54.030.000.000

-

31 Mei 2019/

May 31, 2019

-

19.152.169.837

310.724.952

Dec 31, 2016

-

-

Dec 31, 2017

Dec 31, 2018

149.557.300

152.680.500

152.680.500

286.247.325

-

6.299.549.040

Dec 31, 2018

6.299.549.040 -

6.299.549.040

31 Des 2016/

-

- -

31 Des 2016/

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

-

39.141.137.119

7.407.031.500

24.867.176.272


Dec 31, 2016

-

May 31, 2019

54.030.000.000

-

39.968.021.348 44.330.071.061

352.650.507

1.341.563.093

2.837.061.687

(1.668.977)

151.011.523

- -

Rincian umur utang usaha pada pihak ketiga dihitung berdasarkan tanggal faktur


13.216.961.992

-

31 Des 2017/

2.440.879.803

31 Mei 2019/ 31 Des 2016/May 31, 2019



24.917.778.185

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/

5.336.018.806

31 Des 2018/

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

286.247.325 151.011.523 5.336.018.806 4.840.325.850


61.437.031.500

13.216.961.992 39.968.021.348

Dec 31, 2018

5.336.018.806

1.904.939.448

-

44.330.071.061

135.235.802 151.011.523 1.360.861.005

(689.794.150)

Pembayaran minimum sewa di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian

sewa pembiayaan pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016


31 Des 2016/

44.330.071.061

8.333.407.529

31 Des 2018/

31 Des 2016/May 31, 2019

286.247.325 151.011.523 4.840.325.850

13.216.961.992

-

-

39.968.021.348

-

-

17.642.419.302

21.146.067.310

31 Mei 2019/

The future minimum lease payments under the lease agreements as of May 31, 2019,

December 31, 2018, 2017, and 2016 are as follows:

May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

39.141.137.119

Dec 31, 2016

(15.990.475)

Dec 31, 2016

-

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

227







2017 dan 2016 2017 and 2016


16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) 16. FINANCE LEASE PAYABLE (continued)

31 Mei 2019 May 31, 2019

Entitas The Entity

Alat berat Heavy equipments

Entitas anak The subsidiary

Alat berat Heavy equipments

Kendaraan Vehicle

17. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP 17. FIXED ASSETS PAYABLE

PT Astra Sedaya Finance PT Astra Sedaya Finance

PT Mandiri Tunas Finance PT Mandiri Tunas Finance

PT Dynatech International PT Dynatech International

PT BCA Finance PT BCA Finance

PT Dipo Star Finance PT Dipo Star Finance

PT Bank Jasa Jakarta PT Bank Jasa Jakarta

PT CIMB Niaga Auto Finance PT CIMB Niaga Auto Finance

PT Panin Financial, Tbk PT Panin Financial, Tbk

PT Tri Prima International PT Tri Prima International

Zhejiang Jianlong Zhejiang Jianlong

CV. Tulus Abadi Sukses CV. Tulus Abadi Sukses

Sub jumlah utang pembelian aset tetap Sub-total fixed assets payable

Dikurangi: Less:Bunga pembelian aset tetap

di masa mendatang Future fixed assets payable interest

Nilai kini utang pembelian aset tetap Present value of fixed assets payable

Dikurangi: Less:

Bagian jangka pendek Current portion


18. UTANG LAIN-LAIN 18. OTHER PAYABLES


Fajar Xinhai Resources Fajar Xinhai Resources


Sub jumlah (dipindahkan) Sub total (carried forward)

221.744.000

-

734.900.000

167.157.600

182.586.900

870.000.000

Dec 31, 2016

452.063.000


439.115.000

349.724.000

108.160.800

Nilai awal/

-

Periods

Mar 18 - Feb 21

-

285.439.499

Leased assets as of May 31, 2019 and December 31, 2018, represent heavy

equipment are pledged as collateral for the underlying finance lease.

17% Mar 18 - Feb 21

Aug 18 - Jul 21 and Nov 19 - Oct 21

50.150.000

Jangka waktu atas utang pembelian aset tetap adalah hingga tahun 2022. The length period of fixed assets payable until 2022.

Per 31 Desember 2017 dan 2016, utang sewa pembiayaan atas mesin diesel genset

kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing. Jangka waktu utang sewa pembiayaan

adalah selama 36 bulan terhitung sejak 19 Agustus 2015 dan dikenakan bunga

sebesar 17% per tahun.

As of December 31, 2017 and 2016, finance lease payable of the diesel engine

generator set to PT Chandra Sakti Utama Leasing. The credit period of finance lease

payable is 36 months started from August 19, 2015 and the facility bears interest at

17% per annum.

17%

17%

Aset sewa per 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018, berupa alat berat dipakai

sebagai jaminan untuk sewa pembiayaan yang bersangkutan.

31 Des 2018/


31 Mei 2019/

Per 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018, nilai sewa awal, suku bunga beserta

jangka waktu atas sewa pembiayaan masing-masing aset sewa adalah sebagai

berikut:

May 31, 2019 and December 31, 2018, the beginning value of finance lease, interest

rate, therewith periods of lease assets, respectively were as follows:

29.109.172 -

-


May 31, 2019 Dec 31, 2018

(244.930.002) (279.043.857)

-

10.150.000.000

Beginning balance

2.515.452.199

(348.682.661)

Dec 31, 2017

3.272.500.000

175.000.000

Suku bunga/

1.101.406.909

1.431.749.610

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, fixed assets payable are

payable of machine and vehicle purchase for an operational activities in Jakarta and

Kendari.

-

1.497.186.172

31 Des 2017/

-

- -

107.033.700

55.436.000

-

501.653.400

-


- 160.000.000

Interest rate

(129.373.290)

-

388.052.000

-

Jangka waktu/

-

912.562.000

-

- - 353.385.000

31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2018

2.236.408.342

-

-

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, utang pembelian aset tetap

merupakan utang atas pembelian mesin dan kendaraan untuk operasional di

Jakarta dan Kendari.

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

823.126.000

1.262.274.000

83.578.800

75.553.200

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

-

10.767.399.381

The interest rate bearing of fixed assets payable range within 7% - 20%.

7.463.000

617.399.381

11.500.000.000

1.251.703.711

1.561.122.900 3.347.917.000

750.000.000 -

421.411.200

2.999.234.339

514.156.658 1.185.855.505 1.897.827.430 875.102.553

738.099.512 1.050.552.837 556.647.057

- 12.751.703.711

1.252.256.170

Suku bunga atas utang pembelian aset tetap berkisar antara 7% - 20%.

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

-

228







2017 dan 2016 2017 and 2016


18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 18. OTHER PAYABLES (continued)

Sub jumlah (pindahan) Sub total (brought forward)


Pinjaman dana Loan fund


Karyawan Employees

Pembangunan kantor dan asrama Development of office & dorm

Operasional Operational

Konsultan Consultant

Bahan bakar Fuel

Pembangunan fondasi smelter Development of smelter foundation

Alat berat Heavy equipmentsLain-Lain Others


Jumlah Total

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang: Detailed other payables by currency:

Rupiah Rupiah


Yuan China Chinese Yuan

Jumlah Total

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 19. ACCRUED EXPENSES



Demurage Demurage



Perijinan & retribusi Permit & retribution

Jasa pengangkutan Freight

Biaya penawaran umum Public offering costBunga pinjaman Loan interest

Gaji Salary

Sewa tongkang Rent of tongkangJasa transportasi dan Transportation and

penambangan bijih ore mining fees

Lainnya Others


Jumlah Total

Akun ini terdiri dari: This accounts consist of:

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2018

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 021/IFISH-FXI/SHP/IFISH/VIII/2018

tanggal 30 Agustus 2018, yang diamandemen terakhir melalui Perjanjian Pinjaman

No. 031/IFIS-FXI/Add/XII/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, Entitas menerima

pinjaman dana modal kerja dari Fajar Xinhai Resources sebesar Rp11.500.000.000

yang dikenakan bunga sebesar 2% per tahun dengan masa tenggang selama 1

tahun. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 20 Desember 2019.

-

-


-

-

-

-

PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak, memperoleh pinjaman dana dari Terra

Pacific Co. Ltd, di mana perjanjian ini telah beberapa kali dirubah, terakhir melalui

Adendum Perjanjian Pinjaman No. APP/BSI/I/2019. Pinjaman dana yang diberikan

adalah sebesar Rp5.450.000.000 dan USD2.600.000. Pinjaman ini tidak dikenakan

bunga. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 2 Januari 2020.

PT Bintang Smelter Indonesia, the subsidiary, obtained fund borrowing from Terra

Pacific Co. Ltd, which has been amended, most recently by Addendum Aggreement

No. APP/BSI/I/2019. The loan was amounted to Rp5,450,000,000 and USD2,600,000.

This fund borrowing without interest bearing. The maturity date of this loan is until

January 2, 2020.

9.465.664.020

May 31, 2019

-

42.653.135.797

2.304.875.464

-

4.949.702.339

-

-

2.104.062.833

38.018.399.381

-

-

50.644.381.683

2.566.785.862 2.430.588.448

26.519.668.383

- - 10.767.399.381

2.891.726.200

-

8.359.620.547

2.699.772.882 -

10.914.943.245

-

3.695.379.056

-

1.444.835.000

-

-

-

9.465.664.020

4.592.407.184

377.017.689

37.993.810.335 26.519.668.383

31 Des 2018/ 31 Des 2016/

18.550.315.654

37.993.810.335 55.404.839.508 61.411.781.064

6.606.860.531

5.393.628.650

-

1.639.538.260

31 Des 2017/

-

55.404.839.508

23.016.363.994 18.914.244.695 37.993.810.335

10.835.245.801

3.006.756.343

1.764.992.700

3.043.360.000

8.707.442.490

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

-

-

1.091.800.004

12.751.703.711

31 Des 2017/

-

1.316.732.426

1.785.586.861

4.053.046.057

25.471.709.184

153.025.704

2.955.100.000

372.620.458

4.949.702.339

18.550.315.654

2.322.515.000

483.119.927 7.701.763.884

31 Des 2018/

26.519.668.383 37.993.810.335

-

1.596.511.857

5.494.059.054

Dec 31, 2016

May 31, 2019

35.996.484.627

494.110.186

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

584.574.689

4.132.382.670 3.928.120.750

21.502.126.329

Based on Loan Agreement No. 021/IFISH-FXI/SHP/IFISH/VIII/2018 dated August 30,

2018, has been amendment latest by Loan Agreement No. 031.IFIS-FXI/Add/XII/2018

dated December 20, 2018, the Entity received working capital fund borrowing

amounted to Rp11,500,000,000 from Fajar Xinhai Resources with 2% interest

charged per year with 1 years grace periods. The maturity date of this loan is until

December 20, 2019.

1.006.103.083

61.411.781.064

-

-

31 Mei 2019/

6.865.749.570

26.519.668.383

-

31 Des 2016/


5.649.575.809

-

14.895.265.798

31 Mei 2019/

6.606.860.531

16.006.045.164

4.365.127.650

-

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

-

42.851.000.000 32.582.250.000 - -

543.112.108 444.234.627 1.538.252.000 -

229







2017 dan 2016 2017 and 2016


20. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 20. SHORT-TERM BANK BORROWING

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

Entitas The Entity


Entitas anak The Subsidiary


Jumlah Total

Entitas The Entity

PT Bank Victoria International, Tbk PT Bank Victoria International, Tbk

Seluruh fasilitas kredit dijamin dengan: All those facilities were guaranteed with:

a. a.

b. b.

c. c.

a. a. Amend the Entity's articles of associationb. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi. b. Made full payment of shareholder/affiliated loan.c. Membagikan dividen selama jangka waktu fasilitas kredit. c. Distribute a dividend for a periods of credit facilities.

PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak PT Bintang Smelter Indoensia, subsidiary

PT Bank Victoria International, Tbk PT Bank Victoria International, Tbk

Based on notarial agreement Suwarni Sukiman, S.H., No. 189 dated September 29,

2017, which extended by Bank Victoria Agreement no. 795/SPK/CBG-VIC/XII/2018,

the Entity received overdraft Loan (PRK) facility with limit amounted to

Rp10,000,000,000 and Demand Loan (DL) with maximum limit amounted to

Rp20,000,000,000.

Jangka waktu pinjaman PRK dan DL adalah selama 12 bulan terhitung sejak

23 Juni 2018, dan jangka waktu pinjaman Line LC dan Line LC One Time Only

sampai 23 Juni 2019 dan 16 April 2019 dan dikenakan bunga sebesar 12,5-13% per

tahun, akan ditinjau setiap bulan.

Kepemilikan saham Entitas atas nama PT Fajar Mining Resources dan

PT Wahana Trinitas Mining.

The credit period of PRK and DL is 12 months started from September 29, 2018 and

the facility bears interest at 13% per annum, will be reviewed monthly.

Tanah terdiri dari 4 sertifikat Hak Pakai No. 01/Lalonggasu, 01/Asingi,

19/Ngapaaha, 5040/Roraya, dan 3 sertifikat Hak Guna Usaha

No. 46/Lalonggasu, 47/Lalonggasu, 48/Lalonggasu seluas 1990,46 Ha yang

terletak di Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas

nama PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak.

The Entity's land consists of 4 Right of Use Certificate No. 01/Lalonggasu,

01/Asingi, 19/Ngapaaha, 5040/Roraya, and 3 Right of Cultivation Certificate

No. 46/Lalonggasu, 47/Lalonggasu, 48/Lalonggasu, a total area 1990.46 Ha

Located in Tinanggea District, Konawe Selatan, South East Sulawesi on behalf

of PT Bintang Smelter Indonesia, a subsidiary.

133.289.789.443

Negative covenants were as follows:

Land, buildings (smelter), machinery and equipment consists of 5 Building

Rights Certificate No. 04, 05, 07, 08 and 09, a total area of 69.71 Ha located in

South Konawe, South East Sulawesi on behalf of PT Bintang Smelter Indonesia,

a subsidiary.

Dec 31, 2017May 31, 2019

Merubah Anggaran Dasar Entitas.

The credit period of PRK and DL is 12 months started from June 23, 2018 and the

period of Line LC and Line LC One Time Only until June 23, 2019 and April 16, 2019

and the facility bears interest at 12.5-13% per annum, will be reviewed every month.

Negative covenants adalah sebagai berikut:

Dec 31, 2016

26.535.349.821

Entitas telah memperoleh surat pengecualian atas pembatasan negative

covenants tersebut.

83.403.895.329

12.285.703.001

12.285.703.001

- 27.586.305.634

105.703.483.809

27.165.102.562

Based on notarial agreement Suwarni Sukiman, S.H., No. 64 dated June 18, 2015,

which extended by Credit Extension Letter No.780/SPK/CBG-VIC/XII/18 dated

December 10, 2018, the subsidiary received Overdraft Loan (PRK) facility with

maximum limit amounted to Rp2,500,000,000, Demand Loan (DL) with maximum

limit amounted to Rp25,000,000,000, Line LC USD5,000,000 and Line LC One Time

Only with maximum limit amounted to USD1,650,000.

31 Mei 2019/

29.186.962.653

The Entity has received a letter of approval for the negative covenants.

31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/

Jangka waktu pinjaman PRK dan DL adalah selama 12 bulan terhitung sejak

29 September 2018 dan dikenakan bunga sebesar 13% per tahun, akan ditinjau

setiap bulan.

Tanah, bangunan (smelter), mesin dan peralatan yang terdiri dari 5 Sertifikat

Hak Guna Bangunan No. 04, 05, 07, 08 dan 09 total seluas 69,71 Ha yang

terletak di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama PT Bintang Smelter

Indonesia, entitas anak.

Berdasarkan perjanjian notaris Suwarni Sukiman, S.H., No. 64 tanggal 18 Juni

2015, yang diperpanjang melalui Surat Perpanjangan Fasilitas No.780/SPK/CBG-

VIC/XII/18 tanggal 10 Desember 2018, entitas anak menerima fasilitas Pinjaman

Rekening Koran (PRK) dengan batasan maksimum sebesar Rp2.500.000.000,

Demand Loan (DL) dengan batasan maksimum sebesar Rp25.000.000.000, Line LC

dengan batasan maksimum sebesar USD5.000.000, dan Line LC One Time Only

dengan batasan sebesar USD1.650.000.

Dec 31, 2018

54.216.932.676

53.700.452.383

The Entity's share ownership on behalf of PT Fajar Mining Resources and

PT Wahana Trinitas Mining.

Berdasarkan perjanjian notaris Suwarni Sukiman, S.H., No. 189 tanggal

29 September 2017, yang diperpanjang melalui Perjanjian Bank Victoria

no. 795/SPK/CBG-VIC/XII/2018, Entitas menerima fasilitas Pinjaman Rekening

Koran (PRK) dengan batasan maksimum sebesar Rp10.000.000.000 dan Demand

Loan (DL) dengan batasan maksimum sebesar Rp20.000.000.000.

230







2017 dan 2016 2017 and 2016


20. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 20. SHORT-TERM BANK BORROWING (continued)

PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak (lanjutan) PT Bintang Smelter Indoensia, subsidiary (continued)

PT Bank Victoria International, Tbk (lanjutan) PT Bank Victoria International, Tbk (continued)

Seluruh fasilitas kredit dijamin dengan: All those facilities were guaranteed with:

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

e. Corporate Guarantee atas nama PT Ifishdeco Tbk. e. Corporate Guarantee of PT Ifishdeco Tbk.

f. Piutang usaha senilai USD1.650.000. f. Accounts receivable amounted to USD1,650,000.

a. a. Amend the subsidiary articles of associationb. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi. b. Made full payment of shareholder/affiliated loan.c. Membagikan dividen selama jangka waktu fasilitas kredit. c. Distribute a dividend for a periods of credit facilities.

21. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG 21. LONG-TERM BANK LOAN

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

Entitas anak The subsidiary


Dikurangi bagian yang jatuh tempo

dalam satu tahun Less current maturities within one year

Bagian jangka panjang Total long term

PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak PT Bintang Smelter Indonesia, subsidiary


22. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI 22. PAYABLE TO RELATED PARTIES

Bagian jangka pendek Short-term portion

Atelier Partners Inc. Atelier Partners Inc.

PT Pangan Lestari PT Pangan Lestari

Sub jumlah Sub total10.866.434.802

-

Dec 31, 201631 Mei 2019/

Negative covenants adalah sebagai berikut:

Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 nilai pembayaran pinjaman

bank untuk fasilitas pinjaman jangka panjang Time Loan adalah masing-masing

sebesar Rp2.075.000.000, Rp4.980.000.000, Rp830.000.000 dan Rp11.394.886.363.

-

Per 31 Mei 2019, nilai pembayaran pinjaman bank jangka pendek untuk fasilitas

pinjaman Demand Loan adalah sebesar Rp500.000.000, sedangkan pada tahun

2018, adalah sebesar Rp12.278.796.928, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp nihil.

- 4.190.000.000

Office space of PT Ifishdeco Tbk amounted to 486 m2 located at Agung

Podomoro Land Tower Floor 36, No. T6 dan T7, Podomoro City, Jln. Let Jend S

Parman Kav 28, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11470 on

behalf of PT Ifishdeco Tbk.

Jaminan atas pinjaman bank di atas sama dengan jaminan pinjaman kredit modal

kerja (lihat catatan 20).

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 the payment of long term

loan for the demand loan facility amounted to Rp2,075,000,000, Rp4,980,000,000,

Rp830,000,000 and Rp11,394,886,363, respectively.


May 31, 2019

4.190.000.000

Cash collateral amounted to 50% from plafond Line LC one time only/insidentil

or amounted to USD825,000.

Negative covenants were as follows:

Tanah, bangunan (smelter), mesin dan peralatan yang terdiri dari 5 Sertifikat

Hak Guna Bangunan No. 04, 05, 07, 08 dan 09 total seluas 69,71 Ha yang

terletak di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama PT Bintang Smelter

Indonesia, entitas anak.

Ruang kantor atas nama PT Ifishdeco Tbk seluas 486 m2 terletak di Agung

Podomoro Land Tower Lantai 36, No. T6 dan T7, Podomoro City, Jln. Let Jend S

Parman Kav 28, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11470 atas

nama PT Ifishdeco Tbk.

The credit period of TL is 24 months since November 1, 2017 and the facility bears

interest at 15% per annum, will be reviewed monthly.

This account consists of:

11.042.106.378

The collateral for the facilities loan above are same collateral for working capital

loan (see notes 20).

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

Based on notarial agreement Suwarni Sukiman, SH., No. 64 dated June 18, 2015,

which extended by credit extension letter No.780/SPK/CBG-VIC/XII/18 dated

December 10, 2018, the subsidiary received Time Loan (TL) facility with maximum

limit amounted to Rp10,000,000,000.

Personal Guarantee atas nama Oei Harry Fong Jaya (Manajemen kunci).

Dec 31, 2016

- - 10.866.434.802

Dec 31, 2018

Dec 31, 2017

Cash collateral sebesar 50% dari plafon Line LC one time only/insidentil atau

sebesar USD825.000.

31 Des 2018/

4.980.000.000

Dec 31, 2017

As of May 31, 2019, the payment of short term loan for the demand loan facility

amounted to Rp500,000,000, meanwhile in 2018 amounted to Rp12,278,796,928,

2017 and 2016 amounted to Rp nil.

Merubah Anggaran Dasar Entitas anak.

Dec 31, 2018

2.115.000.000

4.190.000.000

-

-

80.957.243

31 Des 2017/ 31 Des 2016/

- 9.170.000.000 2.115.000.000

Land, buildings (smelter), machinery and equipment consists of 5 Right of Use

Certificate No. 04, 05, 07, 08 and 09, a total area of 69.71 Ha located in South

Konawe, South East Sulawesi on behalf of PT Bintang Smelter Indonesia, a

subsidiary.

31 Des 2018/

13.052.333.780 16.232.192.225 10.961.149.135

13.052.333.780

Personal Guarantee of Oei Harry Fong Jaya (Key management).

Berdasarkan Perjanjian notaris Suwarni Sukiman, S.H., No 64 tanggal 18 Juni 2015,

yang diperpanjang melalui Surat Perpanjangan Fasilitas No.780/SPK/CBG-

VIC/XII/18 tanggal 10 Desember 2018, entitas anak menerima fasilitas Pinjaman

Time Loan (TL) dengan batasan maksimum sebesar Rp10.000.000.000.

16.232.192.225

31 Mei 2019/May 31, 2019

Jangka waktu pinjaman TL selama 24 bulan terhitung sejak 1 November 2017 dan

dikenakan bunga sebesar 15% per tahun, akan ditinjau setiap bulan.

231







2017 dan 2016 2017 and 2016


22. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (lanjutan) 22. PAYABLE TO RELATED PARTIES (continued)


Ryan Fong Jaya Ryan Fong Jaya



PT Trilintas Okitse Indonesia PT Trilintas Okitse Indonesia


Jumlah Total

23. UTANG DIVIDEN 23. DIVIDEND PAYABLE



Jumlah Total

24. PERPAJAKAN 24. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka a. Prepaid taxes

Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax

Jumlah Total

3.279.470.321


31 Mei 2019/ 31 Des 2016/May 31, 2019 Dec 31, 2016

3.453.469.820

31 Des 2017/

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. PPPS/BSI/XII/2014 tanggal

15 Desember 2014, yang diamandemen terakhir melalui Perjanjian Pinjaman No.

APPS/BSI/XII/2018 pada tanggal 14 Desember 2018, Entitas menerima pinjaman

dana modal kerja dari Atelier Partners Inc sebesar Rp1.418.000.000, USD803.806

dan RMB34.335 yang tidak dikenakan bunga. Jangka waktu atas pinjaman ini

adalah hingga tanggal 14 Desember 2019.

Based on Loan Agreement No. PPPS/BSI/XII/2014 dated December 15, 2014, has

been amendment latest by Loan Agreement No. APPS/BSI/XII/2018 dated December

14, 2018, the Entity received working capital fund borrowing from Atelier Partners

Inc amounted to Rp1,418,000,000, USD803,806 and RMB34,335 with no interest

charged. The maturity date of this loan is until December 14, 2019.


28.057.466.695

Saldo utang Entitas kepada PT Wahana Trilintas Mining merupakan utang pinjaman

dana untuk modal kerja yang dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

The balance of the Entity payable to PT Wahana Trilintas Mining represent of fund

borrowing for working capital with 10.75% interest charged per annum.

37.138.814.451

Based on Loan Agreement No. 01/RFJ/BSI/VI/2016 dated June 10, 2016, PT Bintang

Smelter Indonesia, the Subsidiary, received long term fund borrowing amounted to

USD1,050,000 from Ryan Fong Jaya for working capital with 1% interest charged

monthly with 2 years grace periods.The maturity date of this loan is until June 10,

2021.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 01/RFJ/BSI/VI/2016 tanggal

10 Juni 2016, PT Bintang Smelter Indonesia, Entitas anak, menerima pinjaman dana

jangka panjang dari Ryan Fong Jaya sebesar USD1.050.000 untuk modal kerja yang

dikenakan bunga sebesar 1% per bulan dengan masa tenggang selama 2 tahun.

Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 10 Juni 2021.

31 Des 2018/

34.651.001.905


Saldo utang PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak kepada PT Fajar Mining

Resources, PT Pangan Lestari dan PT Trilintas Okitse Indonesia merupakan utang

pinjaman dana untuk modal kerja tanpa dikenakan bunga serta tidak ditentukan

jatuh temponya.

Dec 31, 2017


The balance of PT Bintang Smelter Indonesia, the subsidiary payable to PT Fajar

Mining Resources, PT Pangan Lestari and PT Trilintas Okitse Indonesia represent

payables of fund borrowing for working capital without interest bearing and no

maturity date.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ifishdeco Tbk pada tanggal

6 April 2017, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen

sebesar Rp12.000.000.000. Pembayaran dividen tersebut terbagi 2 tahap yaitu

sebesar Rp1.500.000.000 pada tahun 2017 dan sebesar Rp10.500.000.000 pada

bulan Februari 2018.

10.328.279.259

9.923.248.699

-

-


Dec 31, 2018

-

49.353.047.625

May 31, 2019

5.145.000.000

31 Mei 2019/

May 31, 2019

-

Dec 31, 2017

63.657.588.103 60.219.482.427

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/ 31 Des 2016/

41.109.800.475

- 10.500.000.000 -

14.107.800.000

34.628.247.625

Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) PT Ifishdeco Tbk dated

March 12, 2019, the shareholders decided to distribute dividends were amounted to

Rp21,751,527,958. The Entity has made dividend payment amounted to

Rp1,500,000,000 and the remained balance is recorded as dividend payable.


12 Maret 2019, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian

dividen sebesar Rp21.751.527.958. Entitas telah melakukan pembayaran dividen

sebesar Rp1.500.000.000 dan nilai yang tersisa dicatat sebagai utang dividen.

-

20.251.527.958

7.754.627.451 1.584.856.430

Dec 31, 2018

5.355.000.000

Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) PT Ifishdeco Tbk dated April 6,

2017, the shareholders decided to distribute dividends were amounted to

Rp12,000,000,000. The dividend payment divide into two terms, were as follows

amounted to Rp1,500,000,000 in 2017 and amounted to Rp10,500,000,000 was paid

on February 2018.

2.422.101.905

1.584.856.430

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

7.996.941.095

5.509.163.546

7.754.627.451 5.509.163.546

285.610.000

Dec 31, 2016Dec 31, 2018

31 Des 2016/

7.996.941.095

-

14.225.400.000 15.104.250.000

12.227.920.305

725.296.390

-

15.205.050.000

20.906.622.226

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

52.615.481.725


617.000.000

232







2017 dan 2016 2017 and 2016


24. PERPAJAKAN (lanjutan) 24. TAXATION (continued)

b. Utang pajak b. Taxes payable

Pajak Penghasilan pasal 29 Income Taxes article 29

Entitas The Entity

Periode 31 Mei 2019 Periods May 31, 2019

Tahun 2018 Year 2018








Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 Income Taxes article 4 section 2



Jumlah Total

c. Piutang pajak c. Taxes receivable

Porsi lancar Current portion

Pajak Pertambahan Nilai Value added tax



Porsi tidak lancar Non-current portion

Pajak penghasilan pasal 28 Income taxes art 28





Jumlah Total

d. Pajak penghasilan d. Income tax

Pajak kini Current tax

Laba sebelum pajak menurut Income before tax per statements of

profit or loss

Ditambah: Add:

Rugi entitas anak sebelum beban

pajak penghasilan badan Subsidiary's loss before income tax

Disesuaikan dengan jurnal eliminasi

konsolidasi Adjusted for consolidated elimination

Laba Entitas sebelum pajak penghasilan The Entity's profit before corporate

badan (dipindahkan) income tax (carried forward)

Dec 31, 2016

1.752.677.977

8.769.386.246

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan sebagaimana

ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan laba fiskal untuk periode yang berakhir

pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

(6.879.449.499)

8.598.300.257

(19.350.156.706)

24.218.052.297

803.193.241


Entitas menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80185 tanggal

12 September 2018 atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016

sebesar Rp4.285.787.263 yang telah diterima oleh Entitas dan selisih restitusi

sebesar Rp168.918.526 dikompensasikan dengan utang pajak.

The Entity received the Disbursement Order of Refund Claim Letter No. 80185

dated September 12, 2018 of overpayment Value Added Tax year 2016

amounted to Rp4,285,787,263 which has been received by the Entity and

compensated with tax payable amounted to Rp168,918,526.

-


1.907.567.596

455.776.202


May 31, 201931 Des 2017/

- -

31 Des 2016/

May 31, 2019

-

37.813.462.267

64.096.943.762

23.350.623.067

18.482.727.476

-

-

Dec 31, 2018

31 Mei 2019/

laporan laba rugi

-

-

4.454.705.789

31 Des 2018/

19.941.722

66.472.525

Dec 31, 201731 Des 2016/31 Des 2017/

16.069.386.644 1.907.567.596

3.718.590.719

16.069.386.644


Dec 31, 2016

127.552.012

12.506.740.690

-

3.089.204.000

Dec 31, 2017

3.718.590.719

-

Rincian manfaat (beban) pajak Entitas untuk periode yang berakhir pada

tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

-

-

6.489.668.600 9.459.817.086

2.634.726.000

-

26.330.497.929

2.499.140.133

-

Dec 31, 2018

620.890.280

553.804.134

479.606.011

- 15.245.709

-

-

406.532.115

3.718.605.060

-

155.634.027

17.787.496

454.478.000

505.043.208

-

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

21.276.126.936

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

-

3.843.950.570

17.814.133.634

31 Des 2017/

-

57.413.360 134.092.016

87.654.651

4.454.705.789

7.552.739

2.634.726.000

793.880.166

-

-

Details of tax benefit (expense) of the Entity for the period ended May 31, 2019,

December 31, 2018, 2017 and 2016 were as follows:

-

May 31, 2019

-

2.634.726.000

31 Des 2016/

A reconciliation between corporate income before tax as mentioned on

statements of profit or loss and taxable income for the period ended May 31,

2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 were as follows:

52.367.214.402 66.430.241.610

28.943.307.852 43.352.089.915

Dec 31, 2016

(50.522.964.639) (55.081.819.275)

79.139.743.982

30.662.158.610

233







2017 dan 2016 2017 and 2016



d. Pajak penghasilan (lanjutan) d. Income tax (continued)

Pajak kini (lanjutan) Current tax (continued)

Laba Entitas sebelum pajak penghasilan The Entity's profit before corporate

badan (pindahan) income tax (brought forward)

Perbedaan tetap Permanent differences

Pendapatan bunga Interest income

Beban bunga Interest expense

Rapat, koordinasi dan sumbangan Meeting, coordination and donation

Laba penjualan aset tetap Gain on assets disposal

Rugi entitas anak Loss portion of investmentsBeban pajak Tax expense

Perbedaan waktu Temporary differencesImbalan pasca kerja Employee benefitsPenyusutan aset sewa Depreciation of lease assetsPembayaran leasing Payment of lease


Jumlah laba fiskal Total current yeartahun berjalan fiscal profit

Beban pajak kini Current tax expense

25% x Rp83.666.515.000 25% x Rp83,666,515,000

25% x Rp109.351.412.000 25% x Rp109,351,412,000

25% x Rp40.609.522.000 25% x Rp40,609,522,000

25% x Rp32.225.596.000 25% x Rp32,225,596,000

Dikurangi pajak dibayar di muka: Less prepaid taxes:Pajak Penghasilan pasal 22 Income tax article 22Pajak Penghasilan pasal 23 Income tax article 23Pajak Penghasilan pasal 25 Income tax article 25

Kurang bayar Under payment

e. Pajak tangguhan e. Deferred tax

Entitas Entity

Liabilitas manfaat Employee benefits

karyawan liability

Leased assetsPenyusutan aset sewa depreciation

LeasedUtang sewa pembiayaan payable

Jumlah aset pajak tangguhan Total Entity's deferred tax assets,

Entitas, neto net

Aset pajak tangguhan, Deferred tax assets,

entitas anak subsidiary

Jumlah aset pajak tangguhan Total consolidated deferred

konsolidasian tax assets

1.073.154.821

- - -

31 Mei 2019/

218.283.440

(187.755.403)

1.628.586.079

30.662.158.610

Dec 31, 201731 Des 2018/ 31 Des 2017/

(10.580.439) 17.061.840.972

31 Des 2016/

A reconciliation between corporate income before tax as mentioned on

statements of profit or loss and taxable income for the period ended May 31,

2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 were as follows: (continued)

14.905.859.116

23.350.623.067

703.916.312

2.107.672.208

-

May 31, 2019

137.212.325

29.022.427.548 14.482.261.125

349.561.531 764.312.327

(1.019.359.216)

(1.138.511.033)

-

(327.923.345)

2.559.982.506

-

38.950.452.002

(314.744.760)

52.367.214.402 66.430.241.610

Dec 31, 2018

827.028.524

-

(79.450.202)

Dikreditkan ke penghasilan

-

10.152.380.500

24.345.545

36.250.000 -

Dec 31, 2016

986.246.393

-

comprehensive income

40.609.522.792

1.943.098.400

1.563.437.582

Perhitungan pajak tangguhan pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

206.757.132

-

8.056.399.000

4.337.808.281

-

-

4.514.844.684

11.363.160

3.718.605.060

3.950.543.334

83.666.515.979 109.351.412.612

-

16.069.386.644 12.506.740.690

In 2019, the Entity will submit Annual Tax Return (SPT) year 2018 based on the

corporate income tax calculation as stated above. Meanwhile in 2017 and

2016, the Entity has make submission annual tax return based on the corporate

income tax calculation as stated above.

2.216.174.245

19.257.813

Credited to

-

-

21.386.003.244 (6.445.218.144)

May 31, 2018

32.225.596.192

10.195.313 9.062.500

(52.168.481)

laporan laba rugi/

31 Mei 2018/

-

1.548.298.562

27.337.853.154

20.916.628.995

17.258.899.725

912.477.497 - -

-

(208.673.924) - -

40.781.250

188.537.911

komprehensif lain/

-

3.671.492.124

(109.126.883)

Pada tahun 2019, Entitas akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak

Tahunan (SPT) tahun 2018 sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan badan

yang dinyatakan di atas. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2016, Entitas telah

menyampaikan SPT sesuai dengan dengan perhitungan pajak penghasilan

badan yang dinyatakan di atas.

4.459.344.971

7.596.974.386

-

1.985.071.568

3.718.590.719 1.907.567.596

The deferred tax calculation as of May 31, 2019 are as follows:

-

2.155.981.856

-

-

-

31 Mei 2019/

May 31, 2019

Credited to other

(27.281.721)

42.921.171.002 31.299.301.577

-

24.345.545

(34.925.984)

Dikreditkan ke

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan sebagaimana

ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan laba fiskal untuk periode yang berakhir

pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut: (lanjutan)

statements of income

23.329.101.644 (6.256.680.233)

234







2017 dan 2016 2017 and 2016



Entitas Entity

Liabilitas manfaat Employee benefits

karyawan liability

Leased assetsPenyusutan aset sewa depreciation

LeasedUtang sewa pembiayaan payable

Jumlah aset pajak tangguhan Total Entity's deferred tax assets,

Entitas, neto net





Entitas Entity

Liabilitas Employee benefits

manfaat karyawan liability





Entitas Entity

Liabilitas Employee benefits

manfaat karyawan liability





25. LIABILITAS MANFAAT KARYAWAN 25. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Usia pensiun normal Normal pension age

Tingkat diskonto per tahun Discount rate per year

Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun Rate of salary increase per year

Tingkat kematian Mortality rate

Tingkat cacat Disability rate

31 Des 2016/May 31, 2019

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the employee benefit

liabilities is calculated by independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo,

with the assumptions used are as follows:

8,10%

55 tahun/years

5%

(5.334.583)

366.681.812

-

55 tahun/years

5%

TMI 3 - 2011

10% dari TMI 3 - 2011

55 tahun/years

TMI 3 - 2011

-

21.643.815.714

Dec 31, 2016

31 Des 2018/

-

9.020.290


2.471.839

67.536.075

31 Des 2017/

-

31 Des 2016/

7.528.693 16.067.219

31 Des 2018/

The Entity and its subsidiary provide benefits for its employees who achieve the

retirement age at 55 based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated

March 25, 2003 with Projected Unit Credit Method.


21.386.003.244

10.195.313

1.225.980.532 345.101.472

92.623.584

10% dari TMI 3 - 2011

Perhitungan pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut:

246.561.599

16.067.219


berikut:

21.298.714.242

laporan laba rugi/

Credited to other

Dec 31, 2017

387.074.641

The deferred tax calculation as of December 31, 2017 are as follows:

175.979.078 63.538.495

92.623.584

Dec 31, 2018

Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/

5%

TMI 3 - 2011

1.943.098.400 372.016.395


(52.168.481)

10.195.313

7,95% 6,50%


Dec 31, 2016


Dikreditkan ke

Credited to

Dec 31, 2016

Entitas dan entitas anak memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah

mencapai usia pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan

No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan metode Projected Unit Credit .

Dec 31, 2018

10% dari TMI 3 - 2011

Credited to

274.047.659

283.067.949

1.225.980.532 372.016.395 1.985.071.568

(52.168.481)

6.066.688

31 Des 2017/

721.438.494

23.329.101.644


komprehensif lain/

1.318.604.116

1.225.980.532

55 tahun/years

5%

TMI 3 - 2011

Credited to


31 Des 2016/

Dec 31, 201731 Mei 2019/

705.371.275


komprehensif lain/

Dec 31, 2017

314.097.674

721.438.494

1.318.604.116

Dikreditkan ke

705.371.275

Credited to

182.045.766

31 Des 2017/

10% dari TMI 3 - 2011

8,15%

465.853.702

Dikreditkan ke

other comprehensive


Per 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, nilai kini liabilitas manfaat

karyawan dihitung oleh aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo,

dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Credited to other

66.010.334 473.382.395

31 Des 2015/


berikut:

laporan laba rugi/

incomeDec 31, 2015

laporan laba rugi/

235







2017 dan 2016 2017 and 2016


25. LIABILITAS MANFAAT KARYAWAN (lanjutan) 25. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Biaya jasa kini Current service cost

Biaya jasa lalu atas kurtailmen Past service cost due to curtailment

Penyesuaian liabilitas atas Liability assumed due to recognition

pengakuan masa kerja lalu of past service

Biaya bunga Interest cost

Jumlah beban imbalan kerja karyawan Total employees benefits expenses

Rincian liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut: Details of employees benefit liabilities are as follows:

Nilai kini liabilitas Present value of obligation

Jumlah liabilitas manfaat karyawan Total employees benefits liabilities

Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut: Movement of provision for employee benefits are as follows:

Saldo awal Beginning balancesBeban imbalan kerja Employee benefits expense

Pengukuran kembali: Remeasurements:

Penyesuaian pengalaman atas Experience adjustments on

kewajiban obligationPerubahan dalam asumsi keuangan Change in financial assumptionsSub jumlah pengukuran kembali Sub total remeasurements

Jumlah Total

31 Mei 2019 May 31, 2019Tingkat diskonto Discount ratesKenaikan IncreasePenurunan DecreaseKenaikan gaji di masa depan Future salary increasesKenaikan IncreasePenurunan Decrease

26. MODAL SAHAM 26. CAPITAL STOCK



Jumlah ### ## ## 0 TotalTotal

833.000.000

807.036.141 1.977.524.872

9.483.382.971

2.010.015.041

The quantitative sensitivity analysis for significant assumptions is as follows:

31 Des 2016/May 31, 2019

shares

1.256.390.695

(543.287.794)

Sumber peningkatan modal Entitas berasal dari konversi saldo laba ditahan yang

bertujuan untuk memperkuat kepastian permodalan guna meningkatkan rasio

pengungkit modal.

668.363.675

265.566.406

728.183.064

159.640.092

Persentase/

Dec 31, 2018

834.804.157

Dec 31, 2016

297.467.638

Details of employees benefits expenses are as follows:

1.893.529.579

260.350.477

31 Mei 2019/

1.466.727.247

- - -

39.493.766 -

31 Des 2018/Dec 31, 2016

Nilai kini liabilitas/

Dec 31, 2016

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan adalah sebagai

berikut:

1.256.390.695 728.183.064

2.885.753.977

The source of Entity's capital increasing are from retained earnings conversion which

is strengthen capital adequacy to improve the capital gearing ratio.

9.206.181.749

5.274.416.467

31 Des 2016/

8.718.668.586

Shareholders'

9.791.243.446

Percentage

kepemilikan/

1%

Jumlah nominal/

31 Mei 2019/

(42.321.756)

Based on the most recently amendment to the articles of association with notarial

deed No.54, dated October 15, 2018 from Christina Dwi Utami, S.H., MHum, Mkn.,

the Entity increases the authorized capital from 100,000,000 share or equivalent to

Rp100,000,000,000 to 6,800,000,000 share or equivalent to Rp680,000,000,000, with

issued and paid-up capital from 30,000,000 share or equivalent to Rp30,000,000,000

to 1,700,000,000 share or equivalent to Rp170,000,000,000, and agree to change the

nominal value per share, from Rp1,000 to Rp100.

104.401.242

8.718.668.586

ownership

Dec 31, 2017

- -

1.132.271.795

(77.068.494)

1%

1%

Dec 31, 2018

Number of

Nominal valuePemegang Saham

May 31, 2019

31 Des 2017/

Jumlah

List

1.700.000.000

31 Des 2018/

Berdasarkan perubahan anggaran dasar Entitas terakhir dengan akta notaris

No.54, tanggal 15 Oktober 2018 dari Christina Dwi Utami, S.H., MHum, Mkn.,

Entitas meningkatkan modal dasar Entitas dari sebesar 100.000.000 saham atau

setara Rp100.000.000.000 menjadi sebesar 6.800.000.000 saham atau setara

Rp680.000.000.000, dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar

30.000.000 saham atau setara Rp30.000.000.000 menjadi sebesar 1.700.000.000

saham atau setara Rp170.000.000.000, serta menyetujui untuk merubah nlai

nominal per saham dari sebesar Rp1.000 menjadi Rp100.

170.000.000.000

49,00%

Dec 31, 2017

264.041.334

100,00%

31 Mei 2019/

2.885.753.977

5.274.416.467 8.718.668.586

9.201.114.453 9.791.786.371

Persentase

Present value liabilities

1%

Daftar

867.000.000

Jumlah saham/

Susunan pemegang saham per tanggal 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

sebagai berikut:

The Entity's shareholder as of May 31, 2019 and December 31, 2018 were as follows:

86.700.000.000

2.885.753.977

31 Des 2017/

(161.171.777)

31 Des 2018/

51,00%

9.483.382.971

Percentage of

34.746.738

83.300.000.000

31 Des 2017/

177.198.549

5.274.416.467 9.483.382.971

1.079.192.146

1.977.524.872 807.036.141

592.010.581

Dec 31, 2017

2.885.753.977

136.172.483

1.711.958.466

Dec 31, 201831 Des 2016/

May 31, 2019

Rincian beban imbalan kerja karyawan sebagai berikut:

5.274.416.467 8.718.668.586

236







2017 dan 2016 2017 and 2016


26. MODAL SAHAM (lanjutan) 26. CAPITAL STOCK (continued)



Jumlah ### ## ## 0 TotalTotal

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR 27. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

Tambahan modal disetor atas Additional paid in capital ofpengampunan pajak tax amnesty assets

Jumlah Total

28. PEMBAGIAN DIVIDEN 28. DISTRIBUTION OF DIVIDEND

29. PENCADANGAN SALDO LABA 29. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

30. PENJUALAN NETO 30. NET SALES



Pihak ketiga Third party

Jumlah Total

Jumlah saham/

506.108.873.080

31 Des 2017/

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 12

Maret 2019 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 158, tanggal 28 Maret 2019 dari

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Mkn., notaris di Jakarta. Pemegang saham

memutuskan untuk melakukan pencadangan saldo laba sebesar Rp12.517.001.842

sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

Based on the Shareholders' General Meeting held on March 12, 2019 as notarized in

notarial deed No.158, dated March 28, 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum.,

M.kn., notary in Jakarta., the shareholders approved to make an appropriation of

retained earnings amounted to Rp12,517,001,842 under the provisions of Corporate

Law No. 40 Year 2007.


Dec 31, 2016

30.000.000.000

May 31, 2019

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Entitas menyampaikan aset pengampunan pajak

berupa uang muka sebesar Rp27.892.853.108. Berdasarkan Surat Keterangan

Pengampunan Pajak No. KET-22774/PP/WPJ.06/2016 tanggal 10 November 2016,

uang tebusan yang dibayarkan adalah sebesar Rp836.785.593.

kepemilikan/

27.892.853.108

ownership

51,00%

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

Jumlah

14.700.000.000

Pemegang Saham

49.537.994.508

324.716.227.449

shares

Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) Entity dated April 6, 2017, the

shareholders decided to distribute dividends amounted to Rp12,000,000,000. The

dividend payment divide into two terms, which is amounted to Rp1,500,000,000 in

2017, and Rp10,500,000,000 was paid on February 2018.

Susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

49,00%


Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) PT Ifishdeco Tbk dated

March 12, 2019, the shareholders decided to distribute dividends were amounted to

Rp21,751,527,958. The Entity has made dividend payment amounted to

Rp1,500,000,000 and the remained balance is recorded as dividend payable.

Daftar


Dec 31, 2017

213.476.377.603

27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108 27.892.853.108

31 Des 2016/

31 Mei 2018/

Dec 31, 2016May 31, 2019

31 Des 2018/Dec 31, 2018

27.892.853.108

14.700.000

324.716.227.449 163.761.247.300

Persentase

Jumlah nominal/

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas pada tanggal

6 April 2017, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen

sebesar Rp12.000.000.000. Pembagian dividen tersebut terbagi menjadi 2 tahap,

yaitu sebesar Rp1.500.000.000 pada tahun 2017, dan sebesar Rp10.500.000.000

pada bulan Februari 2018.

31 Des 2016/


List

163.402.068.600 269.507.745.780 342.347.625.780 -

Shareholders'

100,00%

27.892.853.108 27.892.853.108

-

Percentage of

In October 25, 2016, the Entity has submited tax amnesty assets in the form of

advance amounted to Rp27,892,853,108. Based on the Tax Amnesty Approval

No. KET-22774/PP/WPJ.06/2016 dated November 10, 2016 with the redemption

money amounted to Rp836,785,593.



dividen sebesar Rp21.751.527.958. Entitas telah melakukan pembayaran dividen

sebesar Rp1.500.000.000 dan nilai yang tersisa dicatat sebagai utang dividen.

Nominal value

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas pada tanggal


dividen sebesar Rp4.500.000.000. Pembagian dividen tersebut terbagi menjadi 2

tahap, yaitu sebesar Rp2.000.000.000 pada bulan April 2018 dan sebesar

Rp2.500.000.000 pada bulan Mei 2018.

Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) Entity dated March 1, 2018,

the shareholders decided to distribute dividends amounted to Rp4,500,000,000. The

dividend payment divide into two terms, which is amounted to Rp2,000,000,000 in

April 2018, and amounted to Rp2,500,000,000 was paid on May 2018.

Number of

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/ 31 Des 2017/

15.300.000

30.000.000

The Entity's shareholder as of December 31, 2017 and 2016 were as follows:

319.045.740.288 376.878.446.203

298.452.432.819

298.452.432.819

May 31, 2018

15.300.000.000

31 Mei 2019/

237







2017 dan 2016 2017 and 2016


30. PENJUALAN NETO (lanjutan) 30. NET SALES (continued)

The sales which represent over than 10% of the net sales:

Mallerstein Pte Ltd Mallerstein Pte LtdShandong Xinhai Pte Ltd Shandong Xinhai Pte LtdTerra Pacific Co. Ltd Terra Pacific Co. LtdIndonesia Tsingshan Indonesia Tsingshan

Stainless Steel Stainless SteelPT Guang Ching Nickel and PT Guang Ching Nickel and

Stainless Steel Industry Stainless Steel IndustryPT Indoferro PT IndoferroHuixin International Trading Huixin International Trading

Pte Ltd Pte LtdPT Sulawesi Mining Investment PT Sulawesi Mining Investment

Jumlah Total

31. BEBAN POKOK PENJUALAN 31. COST OF GOODS SOLD

Persediaan bahan baku Raw materialAwal periode At beginning of periodPembelian PurchaseAkhir periode At ending of period

Jumlah pemakaianbahan baku Raw material used

Tenaga kerja langsung Direct laborBeban overhead Overhead expenses Jasa transportasi dan Transportation and penambangan bijih nikel nickel ore mining fees Penyusutan Depreciation Perbaikan dan pemeliharaan Repair and maintenance Sewa alat Rent of fixtures Pemakaian bahan bakar Fuel used Amortisasi Amortization Beban kantor & site Office & site expense Perjalanan dinas Travelling Sewa rumah dan kendaraan Rent of house and vehicle Beban kantin Canteen expense Rapat Meeting Outsourcing fee Outsourcing fee Lain-lain Others

Jumlah beban produksi Total manufacturing cost

Persediaan barang dalam proses Work in process Awal periode At beginning of period Akhir periode At ending of period

Jumlah beban pokok produksi Cost of goods manufactured

Persediaan barang jadi Finished goods Awal periode At beginning of period Akhir periode At ending of period

Jumlah beban

pokok penjualan Total cost of goods sold

The purchase which represent over than 10% of the net purchase:

Trafigura PTE Ltd Trafigura PTE LtdHang Yue Tong Company Ltd Hang Yue Tong Company LtdCSO Resources CSO Resources

Jumlah Total

Dec 31, 2017 Dec 31, 201631 Mei 2019/

46.292.568.210

May 31, 2019 May 31, 2018

- -

-

163.402.068.600

450.375.757.461

(65.373.197.357) -

- -

Dec 31, 2018

69.515.880.630

4.043.404.171

36.095.718.825 - 121.506.745.564 - -

-

(33.320.882.703)

88.185.862.861

10.722.467.000

293.288.999

10.272.463.081

384.749.185

4.396.152.340

Dec 31, 2016

39.935.893 89.226.670

3.135.564.196

4.921.828.765

- -

1.701.274.703

158.390.915.747 142.331.233.412

- -

9.888.977.452 (34.355.307.971)

3.650.641.064

199.072.334

128.401.363.008

269.281.368

173.595.490.699

-

31 Des 2018/

-

1.451.221.044

249.113.521.717

133.924.585.228 142.331.233.412

5.019.170.984

- 24.290.197.625 -

-

(2.625.047.496) - - -

(128.401.363.008)

144.449.923.612

-

155.444.139.954

31 Des 2017/Dec 31, 2017

3.125.385.389 4.354.488.721

-

3.361.343.462 231.024.896

-

May 31, 2018May 31, 2019

- (9.888.977.452) -

144.449.923.612 377.514.884.725

13.112.906.542

259.700.900.740

31 Des 2016/

200.841.307

-

-

- -

24.657.281.858

-

24.657.281.858

144.449.923.612

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian neto adalah:

173.595.490.699

-

39.404.035.420

- - 102.015.004.119

Dec 31, 2018

293.768.407.397

31 Mei 2019/ 31 Mei 2018/

1.319.927.103

234.483.493 711.170.186

- - 38.320.771.074

1.477.128.198

2.357.890.913

173.595.490.699

-

-

124.788.195.489 89.826.098.884

49.734.991.440

111.357.402.919

297.560.501.508

1.116.235.240

133.419.685.833

1.271.671.906

7.507.506.558

- 53.119.956.168

Tidak ada penjualan yang melebihi 10% dari nilai penjualan selain penjualan yang

telah diungkap diatas.

387.403.862.177

10.750.686.818

16.038.812.422

31 Des 2017/

291.219.430.263

-

-

342.347.625.780

339.192.229 221.564.513

28.035.627

8.982.122.303

31 Des 2016/

300.338.615 213.621.298

626.704.083

No sales exceed than 10% above of sales besides than disclosed stated.

20.040.856.94815.147.289.550

3.643.500.671

10.503.411.570

434.011.453

66.183.879 98.527.825

127.121.660 508.305.500

544.820.410

-

-

1.274.001.591

-

- 33.320.882.703

-

-

4.078.241.641 100.258.595.562

-

32.940.191.925

269.507.745.780

31 Des 2018/

56.647.281.873

31 Des 2017/

- -

198.216.943.689

-

-

-

5.052.053.506 36.270.536.048

Dec 31, 2018

-

105.118.080.102 108.028.131.681

- -

Dec 31, 2016May 31, 2019

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto adalah:

-

-

31 Mei 2019/ 31 Mei 2018/May 31, 2018

1.799.976.391

279.210.517.440

- 79.154.113.024

3.116.359.748


598.186.848 160.211.935

1.738.950.624

-

22.184.900

21.711.684.483

Dec 31, 2017

-

-

31 Mei 2018/

-

11.589.448.504


11.004.919.299

31 Des 2018/

-

-

-

-

31 Des 2016/

270.318.115

1.148.996.221

117.860.180.776

12.274.422.092

238







2017 dan 2016 2017 and 2016


31. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) 31. COST OF GOODS SOLD (continued)

32. BEBAN PENJUALAN 32. SELLING EXPENSES

Sewa tongkang Rent of tongkangPajak ekspor Tax exportRoyalti RoyaltyPemakaian bahan bakar Fuel usedDemurage DemuragePerusda PerusdaSertifikat analisis laboratorium Certificate of laboratory analysisBongkar muat Loading and unloadingPerijinan & retribusi Permit & retributionTanggung jawab sosial

perusahaan Corporate social responsibilityDenda PenaltyLainnya Others

Jumlah Total

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Gaji dan upah Salaries and wagesKantor dan perjalanan dinas Office and business travellingPajak Bumi dan Bangunan Land tax and buildingJasa profesional Professional feeTunjangan pajak PPh pasal 21 Allowance of income tax art 21Penyusutan DepreciationPemeliharaan MaintenanceSewa kantor Rent of officeImbalan pasca kerja Employee benefitsRapat MeetingTunjangan hari raya Religion holiday allowanceBahan bakar FuelPerijinan PermitSumbangan DonationJamsostek Social securityAsuransi InsuranceTelepon dan internet Telephone and internetDapur KitchenLainnya Others

Jumlah Total

1.100.601.765

20.800.000

2.883.884.701

777.308.627

293.769.546

2.001.934.372

226.066.736

1.523.553.698

1.223.012.861

465.155.953

661.430.801

1.131.939.858

16.699.125.522

562.848.123 98.094.407

843.947.865

1.486.330.454

1.256.390.695

1.218.043.863

1.103.555.883

580.296.597174.867.998

1.094.924.193

406.998.726

277.108.336

92.068.278

3.258.006.314

140.836.837 75.760.81487.923.285 56.065.319

1.007.654.588

2.487.489.662

807.036.141 787.851.594

510.095.675 376.815.654 578.918.401

155.376.499

1.557.917.082

Dec 31, 2016May 31, 2019 May 31, 2018

175.825.407

3.511.113.869

502.338.844

4.474.214.133

752.987.073

3.718.783.914

918.687.291

4.578.842.155

Dec 31, 201731 Des 2017/

Tidak ada pembelian yang melebihi 10% dari nilai pembelian selain pembelian

yang telah diungkap diatas.

4.293.435.234

May 31, 2019

17.769.099.756 15.797.780.570 44.887.338.584 49.170.417.980

6.384.172.808 2.606.701.482 15.569.951.475 14.078.233.984

5.819.885.500

No purchase exceed than 10% above of purchase besides than disclosed stated.

31 Des 2016/

24.921.012.000

Dec 31, 2016

40.504.952.413

77.041.820.027 140.569.971.300

3.076.377.675

2.607.432.209

31 Mei 2018/

6.129.373.7823.062.262.489

13.838.609.186

73.128.504.942

-

31 Mei 2019/

1.570.768.800

418.700.000

7.839.813.701 270.000.000 1.999.918.481

14.519.558.530 -

509.000.000 1.378.528.403

2.272.334.551

1.817.477.114

69.500.000

31 Des 2018/


Dec 31, 2018

34.785.833.000

May 31, 2018

-

3.425.123.350

1.176.285.207 31.331.200

27.197.432.000

25.697.418.720


4.066.875.346

4.404.018.085

73.281.658.351

4.339.034.205

3.844.881.247 4.579.647.089 2.932.512.637 1.279.425.847

820.650.000 965.499.1666.097.777 659.241.527

5.410.111.645

10.647.204.446

662.572.365

7.439.339.598

31 Mei 2018/

3.398.368.494 2.097.683.200

Dec 31, 2017

1.058.598.058

2.411.957.611 1.612.138.706

13.391.406.656

5.341.474.440 289.036.458 1.013.255.151 1.519.477.120

91.747.801.892

- 2.028.341.888

352.889.662 1.264.646.223

31 Mei 2019/

4.972.219.870

31 Des 2016/


2.509.408.441

5.634.355.404

1.484.843.230

3.033.366.042

704.848.837

1.523.238.501

732.001.866

1.941.428.041

39.077.424.634

1.977.524.872

1.274.061.975

45.461.602

971.696.029 1.637.523.281

2.454.854.290

31 Des 2017/

170.967.581

39.531.991.456 36.114.741.960 21.635.652.640

1.012.666.825

2.040.234.403 5.046.496.984

1.329.610.159


4.410.896.017

4.004.639.528

101.274.333 237.667.270207.209.597

3.792.184.799

31 Des 2018/

732.260.099 391.856.000

403.916.521 204.326.635

1.052.428.390

728.183.064

10.951.658.998

2.110.118.297 386.431.456

1.460.197.873

Dec 31, 2018

67.198.750

781.752.856466.858.899

80.617.490 217.328.412 184.959.489

239







2017 dan 2016 2017 and 2016


34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING 34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGNCURRENCIES

Aset AssetsKas dan setara

kas USD Cash and cash equivalentsCNYVND

Piutang usaha USD Account receivableJumlah aset Total assetsLiabilitas LiabilitiesUtang usaha USD Accounts payable

CNYUtang lain-lain USD Other payables

CNYUtang kepada pihak Payable to related

berelasi USD partiesCNY

Biaya yang masihharus dibayar USD Accrued Expense


Jumlahliabilitas, neto Net liabilities, net

Aset AssetsKas dan setara

kas USD Cash and cash equivalentsCNY

Piutang usaha USD Account receivableJumlah aset Total assetsLiabilitas LiabilitiesUtang lain-lain USD Other payablesUtang kepada pihak Payable to related

berelasi USD partiesCNY

Utang pembelianaset tetap USD Fixed asset payable


Jumlah aset (liabilitas), neto Total asset (liabilities), net

24.241.194.000

Mata Uang

-

8.345.911.318

43.898.907.301

71.190.189 5.255

66.502.088

622.350

Assets and liabilities on foreign currencies as of May 31, 2019 and December 31,

2018 were as follows:

CurrenciesEquivalent inEquivalent in

Asing/ Asing/Rupiah/Ekuivalen

31 Mei 2019 / May 31, 2019

Rupiah/Foreign

1.506.920

401.310

Asing/

394.940 62.331.972

76.915.857.180

169.135

2.371.996

29.895

Mata Uang Ekuivalen

46.135.264.194

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing per 31 Mei 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rp

1.674.000

19.152.169.837

658.023

Ekuivalen

2.642.920 38.018.399.381 2.656.959

Mata Uang

42.905

Equivalent inAsing/

77.502.557.943

310.724.952

180.821

147.267

796.785 11.461.750.233 21.821.709.039

34.335

9.465.664.020

Currencies

6.035

33.336.131.200

Equivalent in

(47.862.328.164)

-

6.606.860.531

34.335

21.146.067.310 1.322.572

93.997.592.358

- 28.156.583.780

Rp

5.677.285

Rupiah/

-

42.382

1.957.357

(32.749.970.170)

33.603.650.642

24.907.732.714 34.335

2.315.087 -

637.000

456.243

CurrenciesForeign

71.959.845

377.017.689 35.996.484.627

1.470.008

642.096

31 Desember 2018 / December 31, 2018

34.105

72.445.133 31.364.797.092

45.645.637.541

Rupiah/


(51.870.745.146)

Ekuivalen

97.516.382.687

12.512.969

1.853.806 25.115.358.946

576.476.730 574.187.794

Mata Uang

1.853.806

586.161.030

71.190.189

8.361.896.398

Assets and liabilities on foreign currencies as of December 31, 2017 and 2016 were

as follows:

5.000

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing per tanggal 31 Desember 2017

dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rp

Foreign

616.025

352.650.507

34.121.160.396

9.684.300

Foreign


234.181 494.110.186

Currencies Rp

-

240







2017 dan 2016 2017 and 2016


35. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN 35. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS

PIHAK BERELASI WITH RELATED PARTIES

a. a.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: The nature of relationships with related parties were as follows:

-

-

-

Material related party transaction are follows:


Jumlah Total

Persentase terhadap penjualan Percentage to total sales

Saldo material dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Material related parties balances are as follows:

Piutang usaha Accounts receivable


Piutang lain-lain Other receivables







Karyawan Employees


Jumlah Total

Persentase terhadap jumlah aset Percentage to total assets

Material related parties balances are as follows:Material related parties balances are as follows:

Utang lain-lain Others payable

Fajar Xinhai Resources Fajar Xinhai Resources


Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses


Utang kepada pihak berelasi Related parties payable

Ryan Fong Jaya Ryan Fong Jaya

Atelier Partners Inc. Atelier Partners Inc.



PT Pangan Lestari PT Pangan Lestari

PT Trilintas Okitse Indonesia PT Trilintas Okitse Indonesia

Jumlah Total

Persentase terhadap jumlah liabilitas Percentage to total liabilities

3,63%

10.150.000.000

571.963.200

680.000.000

8,95%

-

725.296.390

12.227.920.305

-

10.866.434.802 34.651.001.905

-

10.961.149.135

31 Des 2016/

250.000.000

2.909.950

61.342.863.876

80.957.243

285.610.000

14.225.400.000

2.450.321.325 -

15.252.631.415

180.516.968

Dec 31, 2017

216.821.510

136.676.132

1.420.768.321

16.595.001.054

May 31, 2019

15.690.883.921

24.241.194.000

163.402.068.600 -

67,64%

31 Des 2016/May 31, 2019

- 11.500.000.000 -

Mallerstein Pte Ltd, Fajar Xinhai Resources, PT Wahana Harapan Jaya

Mining, Atelier Partners Inc, PT Bumi Harapan Jaya, PT Bintang Fajar

Sejahtera, PT Patrindo Jaya Makmur, PT Pangan Lestari, PT Sarana Bumi

Minerindo, PT Trilintas Okitse Indonesia and Koperasi Mitra Alam Makmur

have same key management with the Group.

7,30%

31 Des 2017/Dec 31, 2017

33.205.630.801

342.347.625.780 163.402.068.600

0,00%

31 Des 2018/ 31 Des 2017/

Ryan Fong Jaya are the parent Entity's key management of the entity.

Kelompok Usaha telah melakukan beberapa transaksi dengan pemegang saham

dan pihak-pihak berelasi yang meliputi transaksi penjualan, pembelian dan

transaksi lainnya.

The Group has various transactions with its shareholders and related parties,

included sales, purchase and other transactions.

-

6.606.860.531

-

May 31, 2019

9.465.664.020

-

29.936.860

-

-

298.227.184

617.000.000

342.347.625.780

31 Des 2016/

6,37%

31 Mei 2019/

24,77%

15.205.050.000

47,01%

-

3.279.470.321

2.422.101.905

-

56.497.378.693

1.500.000.000

13.052.333.780

Dec 31, 2018

-

31 Des 2018/

-

2.885.030

3.453.469.820 34.628.247.625

-

- -

14.107.800.000 15.104.250.000

14,46%19,38%

41.766.203.489 20.909.917.135

63.657.588.103

1.251.703.711 617.399.381

60.219.482.427

31 Des 2017/

16.232.192.225

17.523.062.526

-

-

11.531.004

-

Dec 31, 2018

-

-

17.523.062.526 1.275.717.976

Saldo material dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

-

-

-

Transaksi material dengan pihak berelasi terutama adalah sebagai berikut:

15.892.883.921

0,00%

-

150.000.000

Dec 31, 2016

Dec 31, 2016

-

PT Fajar Mining Resources dan PT Wahana Trilintas Mining adalah pemegang

saham Entitas.

Dec 31, 2016

-

-

Mallerstein Pte Ltd, Fajar Xinhai Resources , PT Wahana Harapan Jaya Mining,

Atelier Partners Inc, PT Bumi Harapan Jaya, PT Bintang Fajar Sejahtera,

PT Patrindo Jaya Makmur, PT Pangan Lestari, PT Sarana Bumi Minerindo,

PT Trilintas Okitse Indonesia dan Koperasi Mitra Alam Makmur mempunyai

manajemen kunci yang sama dengan Kelompok Usaha.

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

43,36%

Ryan Fong Jaya merupakan manajemen kunci atas Entitas induk entitas

PT Fajar Mining Resources dan PT Wahana Trilintas Mining are the Entity's

shareholder.

142.714.221

36.157.957.619

Dec 31, 2018 Dec 31, 201731 Mei 2019/

241







2017 dan 2016 2017 and 2016


35. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN 35. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS

PIHAK BERELASI (lanjutan) WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Kompensasi manajemen kunci b. Key management compensation

36. LABA PER SAHAM DASAR 36. PROFIT PER SHARE

Laba yang dapat diatribusikan Profit attributable to

kepada pemilik Entitas Induk Owner of the Parent

Jumlah saham biasa Number of outstanding

beredar (lembar) ordinary shares (share)

Peningkatan modal disetor melalui dividen saham Increased the paid-up capital thru stock dividend

15 Oktober 2018 October 15, 2018

Jumlah Total

Rata-rata tertimbang Weighted average

Laba neto per saham dasar Net profit per share

37. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN 37. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

a. a.

b. b.

1.670.000.000

23

31 Des 2016/

13 19

Grup harus memiliki akses ke pasar utama.

8

30.000.000

70.842.269.265

31 Des 2017/

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan

pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi

bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values

Dec 31, 2017

1.670.000.000

1.700.000.000

13.465.099.808

42

Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau

22.787.300.322

Dec 31, 2016May 31, 2018

In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the

asset or liability.

Personil manajemen kunci Entitas adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang

dirinci pada catatan 1a. Jumlah imbalan kerja untuk personil manajemen kunci

untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2019 dan tahun tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar

Rp2.179.300.000, Rp4.305.768.250, Rp3.640.040.000 dan Rp3.161.820.000.

1.700.000.000

30.000.000

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and

for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of

relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

1.700.000.000

1.670.000.000

31.560.540.042

30.000.000

In the principal market for the asset or liability, or

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that

market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that

market participants act in their economic best interest.

Grup menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan di mana

tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan

input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input

yang tidak dapat diobservasi.

1.700.000.000

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at

fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are

reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably

measured. Further explanations are provided in the following paragraphs.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan

pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset

pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku

pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market

participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest

and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in

its highest and best use.

31 Mei 2019/

1.700.000.000 1.700.000.000

31 Des 2018/

30.000.000

Dec 31, 2018

1.700.000.000

Management has determined that the carrying amounts (based on notional

amounts) of cash and cash equivalents, net accounts receivables, restricted bank

accounts, other receivables, purchase advances, accounts payable, other payables,

accrued expenses, short-term loan and sales advances reasonably approximate their

fair values because they are mostly short-term in nature.

30.000.000

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a

liability in an orderly transaction between market participants at the measurement

date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction

to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1.670.000.000

Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang diapproksimasi sebesar nilai

wajarnya

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas

dan setara kas, saldo bank yang dibatasi penggunannya, piutang usaha neto,

piutang lain-lain, uang muka pembelian, utang usaha, utang lain-lain, beban yang

masih harus dibayar, pinjaman jangka pendek dan uang muka penjualan kurang

lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut sebagian besar

berjangka pendek.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga

yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur

antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar

mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas

terjadi:

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat

sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut

adalah approksimasi nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur

secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.

31 Mei 2018/

1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000

Key management personnels of the Entity are the Board of Directors and Board

of Commisioners as detailed in note 1a. The total remuneration for key

management personnels for the period ended May 31, 2019 and years ended

December 31, 2018, 2017 and 2016 were Rp2,179,300,000, Rp4,305,768,250,

Rp3,640,040,000 and Rp3,161,820,000 respectively.

39.425.487.427

Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk

aset atau liabilitas tersebut.

May 31, 2019

1.670.000.000

The profit per share calculation were as follows:Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

242







2017 dan 2016 2017 and 2016


37. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) 37. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. a.

b. b.

c. c.

Aset keuangan Financial assets

Cash and cash

Kas dan setara kas equivalents



Uang muka pembelian Advance purchase

Saldo bank yang dibatasi

penggunaannya Restricted bank accounts

Jaminan Deposits

Jumlah Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities


Utang lain-lain Other payables

jangka pendek Short-term

Utang kepada pihak Payable to related

berelasi parties

Utang bank jangka

pendek Short-term bank loan

Utang bank jangka

panjang Long-term bank loan

Beban yang masih

harus dibayar Accrued expenses

Uang muka penjualan Sales advance

Utang pembelian aset tetap Short-term fixed assets

jangka pendek payable

Utang pembelian aset tetap Long-term fixed assets

jangka panjang payable

Utang sewa pembiayaan Short term

jangka pendek finance lease payable

Utang sewa pembiayaan Long term

jangka panjang finance lease payable

Utang dividen Dividen payable

Jumlah Total

The following table sets out of the Group's financial assets and liabilities as of May

31, 2019 and December 31, 2018:

18.413.825.000

16.266.064.959

19.506.475.810

2.718.442.453 2.644.266.653

83.403.895.329

1.360.861.005

280.744.411.328

2.115.000.000

4.117.636.378

44.330.071.061

1.101.406.919

1.897.827.430

-

39.141.137.119

18.413.825.000

2.644.266.653

61.437.031.500 61.437.031.500

Fair value

31 Mei 2019 / May 31, 2019

38.026.710.887

Carrying valueCarrying value

61.411.781.064

1.360.861.005

3.479.464.845

20.251.527.958

18.413.825.000

2.115.000.000

Nilai tercatat/

38.423.232.805

4.425.284.687

34.121.160.396

7.942.053.990

55.404.839.508

280.744.411.328

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas

yang identik (tingkat 1);

7.942.053.990

31 Desember 2018 / December, 31 2018

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat

diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Nilai wajar/

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat

diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau

secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga) (tingkat 2), dan;

4.190.000.000

44.330.071.061

4.425.284.687

364.060.440.708 364.060.440.708

-

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup per tanggal 31 Mei

2019 dan 31 Desember 2018:

1.218.382.428

875.102.553

Fair value

556.647.057 556.647.057

83.403.895.329 133.289.789.443

2.718.442.453

98.968.022.608

25.471.709.184

120.847.422.154

21.502.126.329

3.479.464.845

41.109.800.475

61.411.781.064

38.026.710.887

18.914.102.122 18.914.102.122

39.141.137.119

120.847.422.154

Nilai wajar/

16.266.064.959

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan pengungkapan

atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

19.506.475.810

37.138.814.451 41.109.800.475

34.121.160.396

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for

the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices)

(level 2), and;

Nilai tercatat/

38.423.232.805

1.897.827.430

133.289.789.443

25.471.709.184

98.968.022.608

4.190.000.000

875.102.553

37.138.814.451

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", requires disclosure of fair value

measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- -

55.404.839.508

4.117.636.378

21.502.126.329

1.101.406.919

1.218.382.428

Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data

(unobservable inputs) (level 3).

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

(level 1);

18.413.825.000

20.251.527.958

243







2017 dan 2016 2017 and 2016



Aset keuangan Financial assets

Cash and cash

Kas dan setara kas equivalents



Uang muka pembelian Advance purchase

Saldo bank yang dibatasi

penggunaannya Restricted bank accounts

Jaminan Deposits

Jumlah Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities



jangka pendek Short-term

Utang kepada pihak Payable to related

berelasi parties

Utang bank jangka

pendek Short-term bank loan

Utang bank jangka

panjang Long-term bank loan

Beban yang masih

harus dibayar Accrued expenses

Utang pembelian aset tetap Short-term fixed assets

jangka pendek payable

Utang pembelian aset tetap Long-term fixed assets

jangka panjang payable

Utang sewa pembiayaan Short term

jangka pendek finance lease payable

Utang sewa pembiayaan Long term

jangka panjang finance lease payable

Utang dividen Dividen payable

Jumlah Total

4.949.702.339

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat

diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the

instrument is included in level 3.

37.993.810.335

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif

ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut

menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan

seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas

nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas yang diukur dan diakui pada nilai wajar

(tingkat 1 dan 2).

151.011.523

514.156.658

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted

markets prices at the reporting date. These instruments are included in level 1.

163.314.620.956

39.968.021.348

230.947.607.688

-

63.657.588.103

97.042.755.482

36.231.316.125

Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas keuangan yang diukur dan diakui pada

nilai wajar (tingkat 1 dan 2).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif

ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Instrumen

keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

-

-

11.967.394.976

10.148.634.270 10.148.634.270

13.216.961.992

163.314.620.956

1.185.855.505

1.050.552.837

-

2017

36.274.654.307

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup per tanggal

31 Desember 2017 dan 2016:

151.011.523

738.099.512

135.235.802

The Group does not have asset and liability which is measured and recognized on fair

value (level 1 and 2).

328.104.746

18.413.825.000

738.099.512

53.700.452.383

2.572.699.150

97.042.755.482

36.231.316.125

10.500.000.000

58.493.573.553

18.413.825.000

328.104.746

Nilai tercatat/

151.011.523

Carrying value

39.968.021.348

18.413.825.000

10.683.525.150

615.094.453

The following table sets out of the Group's financial assets and liabilities as of

December 31, 2017 and 2016:

26.519.668.383

Nilai wajar/

615.094.453

11.967.394.976

Nilai wajar/

2.572.699.150

60.219.482.427

53.700.452.383

4.190.000.000

10.683.525.150

Fair value

2.572.699.150

13.216.961.992

37.993.810.335

58.493.573.553

36.274.654.307

2.572.699.150

18.413.825.000

2016Nilai tercatat/

Fair value Carrying value

26.519.668.383

12.285.703.001

230.947.607.688

18.550.315.654

63.657.588.103

12.285.703.001

4.190.000.000

118.730.021.637

The Group does not have financial asset and liability which is measured and

recognized on fair value (level 1 and 2).

514.156.658

135.235.802

18.550.315.654

-

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is

determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use

of observable market data where it is available and rely as little as possible on

estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable,

the instrument is included in level 2.

1.050.552.837

-

4.949.702.339

1.185.855.505

151.011.523

60.219.482.427

118.730.021.637

10.500.000.000

244







2017 dan 2016 2017 and 2016



1. 1.

2. 2.

3. 3.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Risiko kredit a. Credit risk

b. Risiko nilai tukar mata uang asing b. Foreign currency risk

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri

dari kas dan setara kas di bank dan piutang usaha. Jumlah eksposur risiko kredit

maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas yang akan jatuh tempo

dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah

mencerminkan nilai wajar.

The Group's financial instruments that have potential credit risk consist of cash

and cash equivalents in bank and accounts receivable. Total maximum credit

risk exposure equal to the carrying amount of these accounts.

Fixed assets payable, short term bank borrowing, long-term bank loan and

lease payable.

Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan utang kepada

pihak berelasi.

Utang pembelian aset tetap, pinjaman bank jangka pendek, utang bank jangka

panjang dan utang sewa guna usaha.

Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and advance

payment.

All of the above financial liabilities have floating interest rates which are

adjusted based on the movements of the market interest rates, thus the

payable amounts of this financial liability approximate its fair values.

Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang diapproksimasi sebesar nilai

wajarnya (lanjutan)

Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values

(continued)

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Grup adalah risiko kredit, risiko

likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mencoba untuk

meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas melalui pendekatan

manajemen risiko.

For financial assets that are due within 12 months, the carrying values of the

financial assets approximate their fair values.

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka pembelian.

All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus, the carrying

value of the financial liabilities approximate their fair value.

Untuk aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, nilai

tercatat aset keuangan tersebut dianggap telah mencerminkan nilai wajar dari

aset keuangan tersebut.

For credit risk associated with banks, only banks with good reputation are

chosen. In addition, the Group's policy is not to restrict the exposure only to one

particular institution, so that the Group has cash and cash equivalents in bank

and accounts receivables at various institutions. The balance of bank and

receivable presented on note 4 and 5.

Credit risk is where one party over the financial instrument will fail to meet its

obligations and cause the other party suffered financial losses.

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due

to changes in exchange rates of foreign currency values.

The following are the methods and assumptions to estimate the fair value of each

class of the Entity’s financial instruments:

Seluruh liabilitas keuangan di atas memiliki suku bunga variabel yang

disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga jumlah terutang

liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

The main financial risks faced by the Group are credit risk, liquidity risk, currency risk

and interest rate risk. The Group try to minimize the potential negative impact of risk

through using risk management approach.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai

wajar dari setiap golongan instrumen keuangan Entitas:

The Group conduct transactions using foreign currencies, such as sales,

purchase and loan transactions of the Group. the Group has to convert the

amount into foreign currency, mainly United States Dollar, to meet obligations

denominated in foreign currencies at maturity. Fluctuations in currency

exchange rate of Rupiah against the United States Dollar could have an impact

in financial condition of the Group.

Accounts payables, accrued expenses, other payables and payable to related

parties.

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang

disebabkan perubahan nilai tukar nilai mata uang asing.

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan

gagal memenuhi liabilitasnya dan mengakibatkan pihak lain mengalami

kerugian keuangan.

Grup melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing,

diantaranya adalah transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman Grup. Grup

harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, terutama Dolar Amerika

Serikat, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat

jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar

Amerika Serikat dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Grup.

Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan

predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Grup adalah untuk tidak

membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Grup

memiliki kas dan setara kas di bank dan piutang di berbagai institusi. Saldo bank

dan piutang terdapat di catatan 4 dan 5.

245







2017 dan 2016 2017 and 2016


38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan) b. Foreign currency risk (continued)

c. Risiko likuiditas c. Liquidity risk

Liabilitas keuangan terdiri dari: Financial liabilities consists of:

Utang bank Bank loanUtang usaha Accounts payableUtang lain-lain Other payablesBeban yang masih harus dibayar Accrued expensesUtang kepada pihak berelasi Payable to related partiesUang muka penjualan Advance salesUtang pembelian aset tetap Fixed assets payableUtang sewa pembiayaan Finance lease payableUtang dividen Dividend payable

Jumlah Total

d. Risiko suku bunga d. Interest rate risk

Utang yang berdampak bunga terdiri dari: Interest bearing loans consists of:

Utang bank jangka pendek Short-term bank loan

Utang bank jangka panjang Long-term bank loan

Utang pembelian aset tetap

jangka pendek Short-term fixed assets payable

Utang pembelian aset tetap

jangka panjang Long-term fixed assets payable

Utang sewa pembiayaan

jangka pendek Short-term finance lease payable

Utang sewa pembiayaan

jangka panjang Long-term finance lease payable

Utang lain-lain Other payable

Utang kepada pihak berelasi Payable to related parties

Jumlah Total

556.647.057

44.526.484.627

May 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

39.968.021.348 37.993.810.335

12.285.703.001

242.305.556.728

53.700.452.383

9.170.000.000

Grup mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap

fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus-menerus sehingga dapat melakukan

tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang. Saldo mata uang asing

terdapat dalam catatan 33.

2.314.808.342 151.011.523

13.216.961.992

21.502.126.329

28.666.606.496

-

231.305.920.718

-

82.936.742.068

-

Liquidity risk is the risk in which the Group will experience difficulties in

acquiring funds to meet its commitments associated with financial instruments.

37.138.814.451 61.437.031.500

1.431.749.610

Grup memiliki risiko bunga terutama karena melakukan pinjaman

menggunakan suku bunga mengambang. Grup melakukan pengawasan

terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak

negatif terhadap Grup.

26.519.668.383

62.870.452.383

55.404.839.508

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang

disebabkan perubahan suku bunga pasar.

31 Des 2018/

Interest rate risk is fluctuation risk of financial instrument which is caused by

market interest rate changes.

133.289.789.443

4.840.325.851

4.949.702.339 60.219.482.427

364.060.440.708

The Group has interest rate due to a loan use floating interest rate. The Group

monitor impact of interest fluctuation for mitigating negative impact to the

Group.

The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient cash to enable the

Group to meet its commitment to the normal operation of the Group. In

addition, the Group also continuosly controls the projected and actual cash flow

and monitors on the maturity date of financial assets and liabilities. The

financial liabilities presented on note 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23.

118.847.621.637

3.479.464.845

-

Dec 31, 2016

41.109.800.475

1.897.827.430 631.756.658

83.403.895.329

2.115.000.000

25.471.709.184

53.544.112.108

-

12.285.703.001

-

18.550.315.654

6.299.549.040

151.011.523

The Group manages currency risk by monitoring the fluctuation of exchange

rates on an ongoing basis so can be taken appropriate action to reduce the

currency risk. The foreign currency balance presented on note 33.

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam

rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan

instrumen keuangan.

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

63.657.588.103

1.218.382.428

Per 31 Mei 2019, apabila tingkat suku bunga atas pinjaman dengan tingkat suku

bunga mengambang lebih tinggi atau lebih rendah 100 basis poin dengan

asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak

Grup untuk tahun berjalan akan turun/naik sebesar Rp69 juta sebagai hasil dari

perubahan beban bunga yang dicatat di laba rugi.

18.484.520.321 17.678.869.820

137.479.789.443 44.330.071.061

31 Mei 2019/

875.102.553

As of May 31, 2019, if interest rates on floating interest rate borrowings had

been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, the

Group's profit after tax for the year would decreased/increased by Rp69 milion

as a result of interest expenses changes that charged to profit or loss.

1.101.406.919

Per 31 Mei 2019, apabila USD, CNY dan VND menguat/melemah sebesar 2,5%

terhadap Rupiah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan,

maka laba setelah pajak Grup akan turun/naik masing-masing sebesar

Rp1.663.344.256; Rp16.683.383; and Rp9.874, hal ini terutama diakibatkan

keuntungan/kerugian selisih kurs yang dicatat di laba rugi.

As of May 31, 2019, if the USD, CNY and VND had strengthened/weakened by

2.5% against Rupiah with all other variables held constant, the profit after tax

of the Group would decrease/increase by Rp1,663,344,256; Rp16,683,383 and

Rp9,874, arising mainly from foreign exchange gain/loss charged to profit or

loss.

1.050.552.837

31 Des 2017/

1.369.856.170 286.247.325

31 Des 2016/

- 2.999.234.349

207.258.562.807

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi

untuk memungkinkan Grup dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi

normal Grup. Selain itu Grup juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas

aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan

liabilitas keuangan. Saldo liabilitas keuangan terdapat dalam catatan 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23.

5.336.018.806 -

-

15.829.546.390

31 Des 2017/ 31 Des 2016/May 31, 2019

1.185.855.505

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

4.190.000.000

162.732.114.026

151.011.523 4.117.636.378

738.099.512

135.235.802

10.500.000.000

56.331.932.676 39.141.137.119 61.411.781.064

1.360.861.005

14.724.800.000

246







2017 dan 2016 2017 and 2016


39. MANAJEMEN PENGELOLAAN MODAL 39. CAPITAL MANAGEMENT

Utang bank Bank loan

Utang lain-lain Other payable

Utang kepada pihak berelasi Payable to related parties

Utang pembelian aset tetap Fixed assets payable

Utang sewa pembiayaan Finance lease payable

Total pinjaman

yang berdampak bunga Total interest bearing loans

Total ekuitas Total equity

Rasio pengungkit Gearing ratio

40. TRANSAKSI NON KAS 40. NON-CASH TRANSACTION

a. Transaksi non-kas a. Non-cash transactions

Reklasifikasi aset dalam Reclasification asset under construction to

penyelesaian ke aset tetap fixed assets

Penambahan aset sewa pembiayaan melalui Additional of leased assets through

utang sewa pembiayaan financial lease payable

Penambahan aset tetap melalui utang Additional of leased assets through

pembelian aset tetap fixed assets payable

Tambahan modal disetor atas Additional paid in capital ofpengampunan pajak tax amnesty assets

259.592.150.370 265.133.156.324 238.613.776.932

0,35x

The Group monitor its capital using gearing ratios, by dividing interest bearing loan

to total equity. The Group's policy is to maintain its gearing ratio within the range of

gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to

finance at reasonable cost. Including in interest bearing loan is fixed assets payable,

finance lease payable, short-term bank loan and long-term bank loan.

-

-

31 Mei 2019/ 31 Des 2018/

5.336.018.806

137.479.789.443

1.369.856.170

286.247.325

12.285.703.001

-

2.236.408.342

151.011.523

5.120.000.000

31 Des 2016/

27.892.853.108

31 Des 2018/

Dec 31, 2016Dec 31, 201731 Des 2016/31 Des 2017/

207.258.562.807 82.936.742.068

0,63x 0,12x

53.544.112.108

162.732.114.026

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018,

2017 dan 2016 terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian

yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas.

Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

For the period then ended May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016

there were some accounts in consolidated financial statements which the

additional are activities that does not effect on cash flow. The accounts were as

follows:

2.826.371.088

-

-

Dec 31, 2018

62.870.452.383

44.526.484.627

2.999.234.349

4.840.325.850

85.518.895.329

-

-

-

4.139.760.001

31 Mei 2019/ 31 Des 2017/31 Mei 2018/

318.404.992.251

-

-

-

-

May 31, 2018 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016

-

- 413.989.499

-

May 31, 2019

28.666.606.496

1.431.749.610

-

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi

jumlah utang yang berdampak bunga dengan jumlah ekuitas. Kebijakan Grup

adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka di

Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang

rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah utang

pembelian aset tetap, utang sewa pembiayaan, utang bank jangka pendek dan

utang bank jangka panjang.

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016


0,78x

May 31, 2019

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan

rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi

pemegang saham.

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it

maintains healthy capital ratios in order to support its businessand maximize

shareholder value.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan,

berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan

struktur permodalan, Grup dapat mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk periode yang

berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

The Group manage theirs capital structure and makes adjustments to it, if necessary,

in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital

structure, the Group may raise debt financing. No changes were made in objectives,

policies or processes during the years ended May 31, 2019, December 31, 2018, 2017

and 2016.

242.818.536.128

The gearing ratios as of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 were as

follows:

15.829.546.390 18.484.520.321 17.678.869.820 14.724.800.000

247







2017 dan 2016 2017 and 2016


40. TRANSAKSI NON KAS (lanjutan) 40. NON-CASH TRANSACTION (continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Short term bank

pendek borrowing

Long term bank

panjang borrowing

Pembelian aset tetap Fixed assets payable



pihak berelasi related parties

Utang dividen Dividend payables

Utang lain lain Other payables

Jumlah Total

Short term bank

pendek borrowing

Long term bank

panjang borrowing

Pembelian aset tetap Fixed assets payable



pihak berelasi related parties

Utang dividen Dividend payables

Utang lain lain Other payables

Jumlah Total

41. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING 41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Perjanjian penjualan a. Sales agreements

b. Perjanjian kontraktor tambang b. Mining contractors agreements

133.289.789.443

outflows

-

Pergerakan

keluar/ Cash

movementCash inflowsbalance

2.826.371.088

- -

50.099.425.587 98.674.088.231

2.075.000.000

distribution

(1.311.231.470)

- -

Arus kas

-

-

Saldo akhir/

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas

pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebagai berikut:

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing

activities for the year ended December 31, 2018 were as follows:

5.336.018.806

69.721.064.451

77.387.492.556

1.258.886.349

-

Foreign

Arus kas masuk/

-

Ending balance

Pinjaman bank jangka


-

1.431.749.610

Exchange rate

- 495.692.956 -

4.198.877.481

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas

pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Mei 2019 sebagai berikut:

1.500.000.000

(21.751.527.958)

4.190.000.000


- 4.980.000.000 - -

53.700.452.383

9.170.000.000

(21.751.527.958)

161.087.235.424 84.096.208.478 2.598.310.114 133.289.789.443

115.109.678.941 (1.678.302.441)

Pembagian

dividen/ Dividend

- -

83.403.895.329

2.115.000.000

2.999.234.349

4.840.325.850

83.960.800.475

20.251.527.958

20.262.818.400 5.656.011.405

Perubahan non kas

10.693.112.108

(61.152.016.784)

-

(367.070.971)

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing

activities for the period ended May 31, 2019 were as follows:

uang asing/

kurs mata

10.500.000.000

1.538.252.000

Arus kas masuk/ keluar/ Cash Exchange rate dividen/ Dividend Saldo akhir/

Cash inflows outflows

-


466.274.734 1.051.514.263 -

-

5.450.000.000

Arus kas Foreign Pembagian

Perubahan non kas

Pergerakan

5.425.427.990

(21.751.527.958) 146.228.128.818

37.350.987.475 32.769.466.743 1.481.955.616

-

-

216.249.497.633

-

5.845.000.000 5.934.409.184 -

63.657.588.103 69.721.064.451

17.251.527.958

11.944.234.627

53.652.619.364

15.000.000.000 - (21.751.527.958)

144.925.616.041 4.080.265.730

11.500.000.000 1.094.017.373

Entitas mempuyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada semua

pelanggannya. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak

penjualan semestinya. Harga jual yang disepakati oleh Entitas dan pelanggan,

disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti perbedaan ongkos angkut dan

perbedaan kadar nikel saat tiba di lokasi penyerahan barang. Penyerahan bijih

nikel akan dilakukan secara berkala kisaran satu hingga dua bulan per kontrak.

The Entity has various commitments to sell nickel ore to all of its customers.

Commitments made already contain the terms of the sales contract properly.

Generally, the selling price agreed upon by The Entity and customers, adjusted

for certain factors such as differences in transport costs and differences in

nickel content when arriving at the location of delivery of goods. Nickel ore will

be delivered periodically from one to two months per contracts.

4.190.000.000

1.651.168.813

5.336.018.806

balance

uang asing/

2.236.408.342

kurs mata

Saldo awal/

Beginning

movement distribution Ending balance

-

11.944.234.627

225.912.856.937

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Mining Contractor no.004/PK/IF-RA/IX/2016,

yang diperpanjang melalui Adendum No.06/Add/IF-RA/IX/2018 tanggal

27 September 2018, PT Rava Athaya sebagai pihak untuk melaksanakan

pekerjaan, penambangan pengangkutan bijih nikel dari lokasi penambangan

yang dimiliki oleh Entitas. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan

28 September 2021.

Based on the Mining Contractor Cooperation Agreement no.004/PK/IF-

RA/IX/2016, which extended by Addendum No.06/Add/IF-RA/IX/2018 dated

September 27, 2018, PT Rava Athaya as the party to implement employment,

mining of nickel ore transportation from the mining location owned by the

Entity. The term of this agreement is valid until September 28, 2021.

Saldo awal/

Beginning

-

248







2017 dan 2016 2017 and 2016


41. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan) 41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

c. Reklamasi tambang dan penutupan tambang c. Mine reclamation and mine closure

d. Nota kesepahaman untuk kerjasama pembangunan pabrik d. Memorandum of Understanding for plant construction

e. Perjanjian investasi untuk kerjasama pembangunan pabrik e. Investment agrement for plant construction

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. g.

Entitas hanya akan menjual bijih nikel kepada entitas anak setelah kuota

ekspor selesai.

Entitas akan menjual penjualan Bijih Nikel dengan minimal kandungan

nikel 1,7% dengan harga lebih rendah USD 2/MT dari harga FOB dari

harga pasar kepada entitas anak dan berlaku 4 tahun sejak mesin RKEF

beroperasi secara komersial.

c. Investasi Entitas dibagi menjadi 2 tahap penyetoran yaitu tahap pertama

sebesar USD10.000.000, maksimal 90 hari sejak ditandatanganinya

perjanjian ini, sedangkan tahap kedua maksimal sebesar USD26.000.000

disetorkan secara bertahap.

d.

The Entity has the right to appoint the president director, financial director

and 2 members of the board of commissioners. Whereas Huanghe

Holdings PTE. LTD has the right to appoint a chief commissioner, deputy

managing director, deputy finance director and members of the board of

commissioners.

The Entity will only sell a nickel ore to subsidiary after the export quota is

completed.

The Entity will sell Nickel Ore sales with a minimum of 1.7% nickel content

at a price lower than USD 2 / MT from the FOB price of the market price to

the subsidiary and is valid for 4 years since the RKEF machine is

commercially operating.

Based on a memorandum of understanding made and signed by the Entity and

Lanzhou Changxin Electromechanical Manufacture Co., Ltd dated on July 19,

2019, both parties will collaborate to develop, manage and operate two nickel

ore processing production machine lines using the RKEF method (36,000 KVA) in

Tinanggea Village, South Konawe, Southeast Sulawesi with a total investment

of USD100,000,000. If the agreement is officially drawn up and signed, a 50%

share in PT Bintang Smelter Indonesia will be transferred to Lanzhou Changxin

Electromechanical Manufacture Co., Ltd. After the construction of the plant is

completed and can operate commercially, the Entity receives a profit of 40%

and Lanzhou Changxin Electromechanical Manufacture Co., Ltd at 60%.

Berdasarkan pernyataan berakhirnya nota kesepahaman yang dibuat dan

ditandatangani oleh Entitas dan Lanzhou Changxin Electromechanical

Manufacture Co., Ltd pada tanggal 17 September 2019, kedua belah pihak telah

menyatakan telah sepakat bahwa perjanjian kerja sama atas nama Lanzhou

Changxin Elektromechanical Manufacture Co., Ltd dialihkan ke Huanghe

Holdings Pte., Ltd.

Based on the end of the memorandum of understanding made and signed by

the Entity and Lanzhou Changxin Electromechanical Manufacture Co., Ltd on

September 17, 2019, both parties have agreed that the cooperation agreement

on behalf of Lanzhou Changxin Electromechanical Manufacture Co., Ltd was

transferred to Huanghe Holdings Pte., Ltd.

Berdasarkan perjanjian investasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Entitas

dan Huanghe Holdings Pte., Ltd. pada tanggal 17 September 2019, kedua belah

pihak telah sepakat untuk kerjasama mengembangkan, mengelola dan

mengoperasikan lini produksi pengolahan bijih nikel dengan metode RKEF

(36.000 KVA) milik entitas anak. Bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Entitas akan melakukan akuisisi seluruh modal saham (25%) yg dimiliki

oleh Atelier Partners pada entitas anak.

Berdasarkan nota kesepahaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Entitas

dan Lanzhou Changxin Electromechanical Manufacture Co., Ltd pada tanggal 19

Juli 2019, kedua belah pihak akan melakukan kerjasama untuk

mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan dua lini mesin produksi

pengolahan bijih nikel dengan metoda RKEF (36.000 KVA) di Desa Tinanggea,

Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan total investasi sebesar

USD100.000.000. Jika perjanjian secara resmi dibuat dan ditanda tangani, maka

akan dilakukan pengalihan 50% saham PT Bintang Smelter Indonesia kepada

Lanzhou Changxin Electromechanical Manufacture Co., Ltd. Setelah

pembangunan pabrik selesai dan dapat beroperasi secara komersial, Entitas

menerima hasil keuntungan sebesar 40% dan Lanzhou Changxin

Electromechanical Manufacture Co., Ltd sebesar 60%.

e. Entitas berhak menunjuk direktur utama, direktur keuangan dan 2

anggota dewan komisaris. Sedangkan Huanghe Holdings PTE. LTD berhak

menunjuk komisaris utama, wakil direktur utama, wakil direktur

keuangan dan anggota dewan komisaris.

b. Entitas memiliki presentase kepemilikan modal sebesar 40% dan

Huanghe Holdings PTE. LTD, memiliki presentase kepemilikan modal

sebesar 60% dari seluruh modal yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh

BSI.

f.

Berdasarkan Permen ESDM No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah

Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu

Bara, Bagian keempat paragraf dua, pasal 22 ayat 1b menjelaskan bahwa

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menempatkan jaminan

Reklamasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya.

Based on ESDM Regulation No. 26/2018 concerning the Implementation of

Good Mining Rules and Mineral and Coal Mining Supervision, the fourth part of

paragraph two, article 22 paragraph 1b explains that the Exploration IUP

Holder and Exploration IUPK must place a guarantee of Reclamation in

accordance with the stipulation of the Minister or governor in accordance with

his authority.

Entitas telah menempatkan jaminan atas reklamasi pada Bank milik Pemerintah

yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

The Entity has placed a collateral for reclamation with a Government-owned

Bank, namely PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

The Entity's investment is divided into 2 terms namely the first phase

amounted to USD 10,000,000, maximum of 90 days from the signing of this

agreement, while the second phase for maximum amount is USD

26,000,000 is paid gradually.

The Huanghe Holdings PTE. LTD investment is divided into 2 terms namely

the first phase amounted to USD 15,000,000, maximum of 90 days from

the signing of this agreement, while the second phase for maximum

amount is USD 45,000,000.

Investasi Huanghe Holdings PTE. LTD dibagi menjadi 2 tahap penyetoran

yaitu tahap pertama sebesar USD15.000.000 maksimal 90 hari sejak

ditandatanganinya perjanjian ini, sedangkan tahap kedua sebesar

USD45.000.000.

Based on a investment agreement made and signed by the Entity and Huanghe

Holdings Pte., Ltd. dated on September 17, 2019, both parties will collaborate

to develop, manage and operate the subsidiary two nickel ore processing

production machine lines using the RKEF method (36,000 KVA). Format of

colaboration were as follows:

The Entity will make an acquisition all capital stock (25%) owned by Atelier

Partners in a subsidiary.

The Entity has a percentage of capital ownership of 40% and Huanghe

Holdings PTE. LTD, has a percentage of capital ownership of 60% from all

capital issued and fully paid by BSI.

249







2017 dan 2016 2017 and 2016


41. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan) 41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Perjanjian investasi untuk kerjasama pembangunan pabrik e. Investment agrement for plant construction

42. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN 42. SUBSEQUENTS EVENTS AFTER REPORTING DATE

Entitas The Entity

a. Pinjaman bank jangka pendek a. Short-term Bank Borrowing

b. Piutang kepada pihak berelasi b. Receivables to related party

c. Utang kepada pihak berelasi c. Payable to related party

PT Bintang Smelter Indonesia, entitas anak PT Bintang Smelter Indoensia, subsidiary

a. Pinjaman bank jangka pendek a. Short-term Bank Borrowing

b. Utang pinjaman dana pihak ketiga b. Loan payable to third party

c. Utang kepada pihak berelasi c. Payable to related parties

Pada tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan addendum Perjanjian hutang piutang

No.AHP/WHJM/Add/VI/2019 dengan PT Wahana Harapan Jaya Mining, Entitas

memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 14 Juni 2024 dan atas pinjaman

tersebut dikenakan bunga sebesar 10,75%.

On June 14, 2019, in accordance to addendum of Loan Agreement

No.AHP/WHJM/Add/VI/2019 with PT Wahana Harapan Jaya Mining, the Entity

extends the loan term period until June 14, 2024 with interest at 10.75% per

annum.

Pada tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan perubahan Perjanjian Pinjaman

No.APPS/BSI/VI/2019, Entitas anak menerima pinjaman dana modal kerja dari

Atelier Partners Inc., sebesar USD803.806, Rp1.418.000.000 dan CNY34.335.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun yang berlaku sejak 14

Juni 2019. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 14 Juni 2024.


No.APPS/BSI/VI/2019, the subsidiary received working capital fund borrowing

amounted to USD803,806, Rp1,418,000,000 and CNY34,335 from Atelier

Partners Inc. This borrowing with interest at 10.75% per annum effective June

14, 2019. The maturity date of this loan is until June 14, 2024.


No.046/IFIS-FMR/Add/VI/2019 dengan PT Fajar Mining Resources, Entitas

memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 14 Juni 2024 dan atas pinjaman

tersebut dikenakan bunga sebesar 10,75%

On June 14, 2019, in accordance to addendum of Loan Agreement No.046/IFIS-

FMR/Add/VI/2019 with PT Fajar Mining Resources, the Entity extends the loan

term period until June 14, 2024 with interest at 10.75% per annum.

Sekiranya sampai 90 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini, Huanghe

Holdings PTE. LTD tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetor investasi

tahap pertama, maka Huanghe Holdings PTE. LTD diberi tambahan waktu

selama 30 hari. Jika selama tambahan waktu pihak Huanghe Holdings PTE. LTD

belum melaksanakan kewajibannya, maka perjanjian investasi ini dinyatakan

batal.

If 90 days after the signing of this agreement, Huanghe Holdings PTE. LTD does

not fulfill its obligation to deposit its first phase investment, then Huanghe

Holdings PTE. LTD is extended for 30 days. If for an additional period the

Huanghe Holdings PTE LTD has not fulfilled its obligation, so thus, the

investment agreement is void.

Pada tanggal 11 Juli 2019, berdasarkan Surat Perpanjangan Fasilitas

No.514/SPK/CBG-VIC/VII/19, Entitas anak telah melakukan perpanjangan

fasilitas pinjaman PRK dan DL selama 12 bulan terhitung sejak 23 Juni 2019, dan

jangka waktu pinjaman Line LC hingga 23 Juni 2020 dan dikenakan bunga

sebesar 12,5-13% per tahun, akan ditinjau setiap bulan.



Ryan Fong Jaya sebesar USD1.050.000 yang dikenakan bunga sebesar 6,00% per

tahun. Jangka waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 14 Juni 2024.



amounted to USD1,050,000 from Ryan Fong Jaya with interest at 6.00% per

annum. The maturity date of this loan is until June 14, 2024.

On July 11, 2019, in accordance to Credit Extension Letter No.514/SPK/CBG-

VIC/VII/19, The subsidiary has extend facility credit period of PRK and DL is 12

months started from June 23, 2019 and Line LC will be due on June 23, 2020 and

the facility bears interest at 12.5-13% per annum, will be reviewed monthly.

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Manajemen mendapat draf offering letter untuk

perpanjangan pinjaman dari PT Bank Victoria International Tbk. Per tanggal 17

Oktober 2019, proses perpanjangan tersebut masih belum selesai.

On October 10, 2019, Management received a draft offering letter for loan

extension from PT Bank Victoria International Tbk. As of October 17, 2019, the

extension process has not yet been completed.



Terra Pacific Co. Ltd sebesar USD2.600.000 dan Rp5.450.000.000 yang

dikenakan bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 8,00% per tahun. Jangka

waktu atas pinjaman ini adalah hingga tanggal 14 Juni 2024.



amounted to USD2,600,000 and Rp5,450,000,000 from Terra Pacific Co. Ltd

with interest at 6.00% and 8.00% per annum, respectively. The maturity date of

this loan is until June 14, 2024.

250







2017 dan 2016 2017 and 2016


43. REKLASIFIKASI AKUN 43. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut: The account details are as follows:




Piutang lain-lain Other receivablesLancar Current







Tidak lancar Non-current








Pinjaman dana Loan fund

Karyawan Employee


Utang Kepada Pihak Berelasi Payable To Related Parties


Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses Pihak berelasi Related party


Demurage Demurage


Demurage Demurage


Piutang lain-lain Other receivablesLancar Current














6.606.860.531 3.169.297.179

Diklasifikasikan kembali/As reclassified

Dilaporkan sebelumnya/As previously stated

- 3.437.563.352

1.275.717.976

680.000.000

216.821.510

136.676.132

-

-

-

-

Akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember

2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan

keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Mei 2019.

The account in the consolidated statements of financial position as of December 31,

2018 has been reclassified to conform with the presentation of account in the

consolidated statements of financial position as of May 31, 2019.

2.450.321.325 19.119.371.625

31.670.839.071 15.001.788.771

32.582.250.000

444.234.627

- 32.582.250.000

- 680.000.000

136.676.132

-

As previously stated

15.892.883.921

-

-

15.892.883.921

1.275.717.976

680.000.000

216.821.510

444.234.627

-

- 15.690.883.921

- 571.963.200

Dilaporkan sebelumnya/As reclassified







Diklasifikasikan kembali/

-

- 180.516.968

- 1.500.000.000

15.690.883.921 -

571.963.200

-

180.516.968 -

1.500.000.000

-

680.000.000

-

-

-

251







2017 dan 2016 2017 and 2016


43. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) 43. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)


Piutang lain-lain Other receivablesPihak berelasi Related parties

Lancar Current








44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 44. REISSUE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Diklasifikasikan kembali/ Dilaporkan sebelumnya/







150.000.000 -

150.000.000

15.252.631.415 -

Pada tanggal 18 November 2019, sehubungan dengan rencana Entitas untuk

melakukan Penawaran umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan

kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir

pada tanggal-tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan

Rekan dengan laporan auditor independen No.00223/3.0355/AU.1/02/1191-

2/1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Laporan keuangan konsolidasian tersebut

diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan

pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas dan

catatan 42.

On November 18, 2019 related with the proposed initial public offering of the shares,

management has reissued its financial statements for the for the five months period

ended years ended May 31, 2019 and 2018 (unaudited) and for the years ended

December 31, 2018, 2017 and 2016 that has been audited by Registered Public

Accountants Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan with

independent auditor's report No.00223/3.0355/AU.1/02/1191-2/1/X/2019 dated

October 30, 2019. The consolidated financial statements have reissued with several

changes and additional disclosures in the statements of financial position,

statements of changes in equity and notes 42.

- 15.252.631.415

As reclassified As previously stated

-

252

PT. IFISHDECO

XX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS ASET PERSEROAN

253

22 Oktober 2019 No. KJPP ASR-319/MP.090/X/2019. Kepada Yth. PT. IFISHDECO Wisma Nugra Santana Lt.8 Suite 802 Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta Pusat 10220 Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara dan sesuai dengan Surat Perjanjian antara PT IFISHDECO, Tbk dengan KJPP Antonius Setiady & Rekan No. KJPP ASR- 299/PR-207/IX/2018, tanggal 12 September 2018. kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Setiady & Rekan berdasarkan Ijin Usaha No.: 2.09.029 tanggal 13 April 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam No. S-783/BL/2010 tanggal 28 Januari 2010, telah melakukan inspeksi dan penilaian atas properti yang dimiliki/dikuasai oleh :

PT. IFISHDECO dan

Anak Perusahaan dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dari properti per tanggal 31 Mei 2019. Kami mengerti bahwa tujuan penilaian ini adalah untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai "Nilai Pasar" (Market Value) dalam rangka Untuk Keperluan Penawaran Saham di Pasasr Modal (IPO). Dalam penilaian ini, anak perusahaan yang kami nilai terdiri dari: − PT Bintang Smelter Indonesia

Professional Consulting Services in Valuation and Property Economics International Network in :

Australia, Belgium, Brazil, Dutch Caribbean and Aruba, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, U.K, U.S.A.

ALF-2019-049-SUM -CI

NILAI PASAR Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap properti tersebut antara tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 11 Juli 2019, menelaah kondisi pasaran setempat, serta melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan rencana tata kota yang besar pengaruhnya terhadap penilaian. Hasil penilaian secara terperinci kami sajikan pada laporan penilaian kami File No. 00112/2.0029-00/PI/02/0008/1/X/2019, 00104/2.0029-00/PI/02/0008/1/IX/2019 dan 00113/2.0029-00/PI/02/0008/1/X/2019. Dalam melakukan penilaian ini kami berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK (OJK) No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). PENDEKATAN PENILAIAN Pendekatan penilaian yang kami gunakan antara lain sebagai berikut:

− Pendekatan Pasar (Market Approach) − Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Dalam penilaian ini kami menggunakan minimal dua pendekatan penilaian sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK (OJK) No. VIII.C.4, kecuali untuk tanah kosong dan properti strata title kami hanya menggunakan satu pendekatan. Pendekatan Pasar (Market Approach) Nilai properti didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari properti yang terletak tidak jauh dari properti yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah pembanding yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara properti yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga properti yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Penyesuaian ini menyangkut faktor-faktor karakteristik dari properti yang dinilai.




Pendekatan Biaya (Cost Approach) Nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi tanah yang sebanding yang telah terjadi maupun yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. Dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan data pembanding dan catatan-catatan harga tanah yang didapat, dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor lokasi, hak atas aset, karakteristik fisik, penggunaannya dan elemen pembanding lainnya. Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya dan mesin-mesin pelengkap bangunan, kami mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. • Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kembali properti

yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan. Jumlah penyusutan yang nyata terlihat dari kondisinya dan kemampuan penggunaannya pada saat sekarang dan dikemudian hari dibandingkan dengan unit baru yang sejenis. Penyusutan ini meliputi kerusakan fisik dan kemunduran fungsionil dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.

- Kerusakan fisik Rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya.

Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

- Kemunduran fungsionil Perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan yang bertalian dengan

ukuran, model, bentuk dan lain-lain. - Kemunduran ekonomis Faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-

peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi. • Besar, peranan serta kegunaan dari properti tersebut (Extent, character and

utility of the property). Korelasi dari nilai indikasi yang didapat dengan Pendekatan Pasar/Biaya dan Pendekatan Biaya menghasilkan Nilai Pasar dari properti yang dinilai.




KESIMPULAN Berdasarkan pendekatan penilaian di atas dan faktor-faktor lain yang ada sangkut pautnya dengan penilaian, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami.

A PT IFISHDECO

- TANAH (22.475.536 M²) 672.485.117.000Rp - BANGUNAN-BANGUNAN 3.144.781.000Rp - SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA 32.473.389.000Rp - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA 30.446.969.000Rp

Terdiri dari :- Inventaris Alat Berat

Pendekatan Biaya 14.638.510.000Rp x 51,6% 7.557.224.000Rp Pendekatan Pasar 13.716.609.000Rp x 48,4% 6.635.323.000Rp Nilai korelasi 28.355.119.000 14.192.547.000Rp

- Inventaris Dump TruckPendekatan Biaya 14.335.380.000Rp x 51,6% 7.400.856.000Rp Pendekatan Pasar 13.432.100.000Rp x 48,4% 6.497.576.000Rp Nilai korelasi 27.767.480.000 13.898.432.000Rp

- Laboratorium 2.355.990.000Rp - KENDARAAN-KENDARAAN 4.834.800.000Rp

TOTAL KESELURUHAN 743.385.056.000Rp

B PT IFISHDECO

- Properti 7.915.600.000Rp

C PT BINTANG SMELTER INDONESIA

- TANAH 33.460.800.000Rp - BANGUNAN-BANGUNAN 44.374.068.000Rp - SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA 6.438.320.000Rp - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA 285.150.686.000Rp

Terdiri dari :- Mesin-Mesin Utama 221.230.880.000Rp - Utilitas 60.987.550.000Rp - Alat Berat

Pendekatan Biaya 2.967.550.000Rp x 50,6% 1.501.858.000Rp Pendekatan Pasar 2.896.090.000Rp x 49,4% 1.430.398.000Rp Nilai korelasi 5.863.640.000 2.932.256.000Rp

- KENDARAAN-KENDARAAN 2.831.419.000Rp

TOTAL KESELURUHAN 372.255.293.000Rp

JUMLAH KESELURUHAN 1.123.555.949.000Rp

Gedung Menara APL Lantai 36, Jalan Letjen. S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

NILAI PASARDESKRIPSI

Kelurahan Asingi, Ngapaaha, Roraya, dan Lalunggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara.

DESKRIPSI NILAI PASAR

Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara.




Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah Rp 1.123.555.949.000,- (SATU TRILIUN SERATUS DUA PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) menggambarkan Nilai Pasar dari properti yang dinilai per tanggal 31 Mei 2019, yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan dengan berpedoman pada syarat-syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan ini. Catatan : - Untuk penilaian mesin-mesin pelengkap bangunan impor kami

menggunakan nilai tukar USD $1.00 = Rp 14.385,- Dalam penilaian dari properti ini kami asumsikan bahwa sertipikat tanah maupun surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya. Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/ kerugian atas properti yang dinilai tersebut. Dalam penilaian ini, kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, hal ini sesuai dengan yang diatur didalam Standar Penilaian Indonesia. Di sini kami tegaskan bahwa penilai adalah pihak yang independen dan tidak memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap properti maupun hasil penilaian yang telah dilakukan dan kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hormat kami, KJPP ANTONIUS SETIADY & REKAN Ir. ANTONIUS SETIADY, SCV, MAPPI (Cert) Pimpinan Rekan Izin Penilai Menkeu R.I No. : PB – I.08.00008 MAPPI No. : 81-S-00002 STT Pasar Modal No. : STTD.PPB-17/PM.2/2018

RINGKASAN

PENILAIAN PROPERTI

PT IFISHDECO DAN ANAK PERUSAHAAN

PER 31 MEI 2019

LAPORAN SHORT FORM

31 Oktober 2019 Kepada Yth. Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT IFISHDECO Wisma Nugra Santana Lt 8, Suite 802 Jl. Jendral Sudirman Kav 7- 8 Jakarta Pusat 10220 Hal : File No. 00134/2-0029-00/PI/02/0008/1/X/2019 Penilaian Cadangan Nikel Dengan hormat, Sesuai dengan permintaan Bapak, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No.380/KM.1/2009 tertanggal 13 April 2009 serta Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 04/PM/STTD-P/AB/2006 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK telah melakukan penilaian Cadangan Nikel PT IFISHDECO (”Perusahaan”) per tanggal 31 Mei 2019. Laporan ini merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan penilaian yang sebelumnya dengan File No. 00111/2-0029-00/PI/02/0008/1/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, sehubungan dengan adanya perubahan dan atau tambahan informasi. IDENTITAS PEMBERI TUGAS Pelaksanaan penilaian cadangan nikel ini sebagai realisasi dari penugasan untuk melakukan penilaian cadangan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.KJPP ASR-167/PR.100/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019. Adapun identitas lengkap dari pemberi tugas adalah sebagai berikut :

Pemberi tugas : PT IFISHDECO Alamat : Wisma Nugra Santana Lt 8,

Suite 802 Jl. Jendral Sudirman Kav 7- 8 Jakarta Pusat 10220

Telepon : 021- 5706910, 021- 5706950 Fax : 021- 5704991 Bidang usaha : Usaha pertambangan nikel


Australia, Belgium, Brazil, Dutch Caribbean and Aruba, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, PAI-2019-049-CAD NIKEL The Netherlands, New Zealand, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, U.K., U.S.A.

OBYEK PENILAIAN Obyek penilaian berupa Cadangan nikel yang terkandung dari konsesi tambang yang dimiliki perusahaan berdasarkan Kuasa Pertambangan yang diperoleh Perusahaan dari Bupati Konawe Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan No 2249 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan No:1321 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Ifishdeco tertanggal 8 September 2010. LEGALITAS OBYEK PENILAIAN Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:1321 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut antara lain ditentukan hal-hal sebagai berikut :

1. IUP berupa IUP Operasi produksi yang diberikan kepada PT Ifishdeco 2. Komoditas yang ditentukan dalam IUP adalah mineral logam (Nikel dmp). 3. Lokasi penambangan di Desa Ngapaaha dan sekitarnya, Kec.Tinanggea,

Kab.Konawe Selatan, Prov.Sulawesi Tenggara dengan luas IUP 800 HA. 4. Jangka waktu berlaku IUP 18 tahun. 5. Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang IUP Operasi Produksi, meliputi

melakukan kegiatan Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan Penjualan serta Pengolahan dan Pemurnian dalam wilayah IUP.

6. IUP ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Konawe Selatan.

MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN Kami melakukan penilaian dengan tujuan untuk merumuskan dan mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar Cadangan Nikel yang terkandung di kuasa pertambangan yang memiliki luas kurang lebih 800 hektar yang berlokasi pada wilayah Desa Ngapaaha dan sekitarnya, Kecamatan Tinanggea , Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah cadangan nikel terkira dan terbukti berdasarkan Laporan JORC Cadangan Nikel DMP adalah sebesar 27.989.500 WMT, sedangkan cadangan nikel yang dapat ditambang dan yang akan dinilai per 31 Mei 2019 adalah 20.984.503 WMT DASAR NILAI YANG DIGUNAKAN Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi hasil penukaran suatu aset , antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati serta tanpa paksaan.(Peraturan VIII.C.4)



PEDOMAN PENILAIAN Kami melaksanakan penilaian usaha berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI Edisi – VII 2018) yang ditetapkan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-478/BL/2009 tertanggal 31 Desember 2009 (“Peraturan VIII.C.4”) tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. Standar Penilaian Indonesia (SPI Edisi – VII 2018) dan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal (“Peraturan VIII.C.4) tersebut diatas mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan penilaian properti agar memperoleh nilai dari hasil penilaian properti sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian di atas, yaitu nilai pasar. STATUS PENILAI Penilaian yang independen ini akan dilakukan oleh para penilai KJPP Antonius Setiady & Rekan. TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI Untuk penilaian ini kami akan melakukan analisis berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2014 sampai 2018 dan per 31 Mei 2019 yang diaudit, informasi keuangan prospektif yang dibuat manajemen Perseroan serta data dan informasi yang relevan. Tidak ada pembatasan dari manajemen terhadap penilai dalam melakukan investigasi. SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN Sifat dan sumber dari informasi yang relevan akan digunakan didalam proses penilaian, mencakup informasi yang dipublikasi, data yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau data riset tanpa diperlukan verifikasi. Data data tersebut diantaranya :

a. Publikasi dari Damodaran mengenai beta dan DER perusahaan tercatat di bursa efek di negara-negara emerging market.

b. Publikasi dari Damodaran mengenai equity risk premium dan default spread untuk perusahaan tercatat di bursa efek di negara - negara emerging market.

c. Publikasi dari Bank Indonesia tentang bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah.

d. Publikasi dari Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA) mengenai yield Obligasi Pemerintah RI tanggal 28 Desember 2018.

e. Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit per 31 Desember 2014 sampai 2018.

f. Laporan JORC cadangan nikel DMP PT Ifishdeco yang laporannya dibuat oleh PT. YEKADA MULTI ENERGI tertanggal 28 Agustus 2018.

g. Proyeksi Keuangan Perusahaan tahun 2019 sampai tahun 2028 berikut asumsi dasarnya.

h. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:1321 Tahun 2010 , tanggal 8 September 2010, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.



TANGGAL PENILAIAN CADANGAN Tanggal penilaian yang dipakai adalah per 31 Mei 2019 untuk menentukan Nilai Pasar cadangan nikel. PENGGUNA LAPORAN PENILAIAN Sesuai dengan tujuan penilaian ini maka laporan penilaian akan digunakan oleh PT IFISHDECO (“Perusahaan”) dalam rangka Perusahaan akan melakukan penawaran perdana saham Perusahaan di Bursa Efek. MATA UANG YANG DIGUNAKAN Mata uang yang akan digunakan yaitu mata uang Rupiah. INDEPENDENSI PENILAI Dalam penyusunan Laporan Penilaian Cadangan Nikel ini kami telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Penilaian Cadangan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dari proses penilaian cadangan ini. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS Dalam menyusun laporan penilaian cadangan ini berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut: a. Laporan ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data yang

telah diberikan oleh manajemen Perusahaan;

b. Kami menerima data yang disampaikan oleh Perusahaan yang kami asumsikan adalah data yang benar dan merefleksikan kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang sebenarnya dari Perusahaan;

c. Kami menganggap bahwa semua informasi dan data dari manajemen tersebut adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari penilaian saham;

d. Kami telah melakukan penelaahan (Due Diligence) atas informasi dan data yang digunakan dalam proses penilaian cadangan ini dan telah menyampaikan daftar pertanyaan kepada Perusahaan berkenaan dengan aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Perusahaan. Demikian pula kami telah melakukan diskusi dengan pejabat-pejabat kunci di Perusahaan. Dalam penilaian cadangan inipun kami mempertimbangkan pula informasi yang kami peroleh dari jawaban atas daftar pertanyaan dan jawaban hasil diskusi dari pejabat kunci tersebut;



e. Informasi keuangan prospektif PT IFISHDECO ( Perusahaan) yang digunakan dalam penilaian cadangan nikel ini merupakan informasi keuangan prospektif yang dibuat oleh manajemen dan telah dilakukan penelaahan serta dilakukan penyesuaian bila diperlukan sesuai dengan praktek-praktek penilaian yang lazim;

f. Kami sebagai penilai cadangan nikel bertanggung jawab atas laporan penilaian cadangan ini termasuk kesimpulan nilai akhir dalam laporan penilaian cadangan ini.

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI Laporan penilaian tidak akan dipublikasikan dalam bentuk dan kesempatan apapun kepada pihak ketiga, sebagian atau keseluruhan, tanpa persetujuan KJPP. METODOLOGI PENILAIAN Untuk penilaian cadangan nikel yang dimiliki oleh Perusahaan kami menggunakan pendekatan pendapatan (”Income Approach”) dengan metode penilaian yang digunakan adalah Metode Kontribusi Laba (”Profit Contribution Method”), dengan cara melakukan proyeksi saldo laba sebelum pajak yang dihasilkan Perusahaan dari kegiatan usaha pertambangan nikel di tahun-tahun mendatang dan didiskonto untuk memperoleh nilai kini dengan memakai tingkat diskonto yang menggambarkan risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Hasil yang diperoleh adalah Nilai Pasar keseluruhan properti pertambangan. Untuk diperoleh Nilai Pasar cadangan nikel, maka Nilai Pasar keseluruhan properti pertambangan akan dikurangi dengan Nilai Pasar Aset Tetap Non-cadangan. Untuk melakukan penilaian dengan metode ini kami telah memperoleh data yang berkaitan dengan tambang nikel yang dimiliki oleh Perusahaan. Kami pun telah mengklarifikasi beberapa hal tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan nikel yang dilakukan oleh Perusahaan. ASUMSI DASAR PENILAIAN Dalam melakukan penilaian kami dasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 2249 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.

2. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 1321 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan berlaku selama 18 tahun.

3. Hasil survey kandungan cadangan nikel yang dilakukan oleh konsultan independen dianggap benar termasuk kualitas cadangan kandungan nikelnya.

4. Volume cadangan nikel yang diproduksi/ditambang didasarkan pada kandungan cadangan terkira dan terbukti. Total cadangan nikel sebaga berikut:



Cadangan Nikel Per 28 Agustus 2018

Ditambang periode Sep 2018 – Mei 2019

Cadangan Nikel Per 31 Mei 2019

Terbukti 18.193.175 WMT 996.831 WMT 17.196.344 WMT Terkira 9.796.325 WMT - 9.796.325 WMT Total 27.989.500 WMT 996.831 WMT 26.992.669 WMT

Volume cadangan Nikel (Ore) tersebut diatas didasarkan pada Laporan Geologi (JORC) yang dibuat oleh PT. YEKADA MULTI ENERGI tertanggal 28 Agustus 2018 Dari cadangan terbukti dan terkira tersebut diperhitungkan sebagai cadangan yang dapat ditambang dan diperhitungkan dalam proyeksi per 31 Mei 2019 adalah sebesar 20.984.503 WMT dengan perhitungan sebagai berikut :


Prosentase


Yang diperhitungkan

Terbukti 17.196.344 WMT 85% 14.616.892 WMT

Terkira 9.796.325 WMT 65% 6.367.611 WMT Total 20.984.503 WMT

Total cadangan nikel yang akan ditambang dan diperhitungkan dalam proyeksi setiap tahunnya dengan total sebesar 20.984.503 WMT dengan rincian sebagai berikut : (dalam WMT)

Tahun Penjualan Lokal Penjualan Ekpor Penjualan Ke BSI Total 2019 ( Juni – Desember)

- 1.644.474 61.911 1.706.385

2020 2.300.000 - 220.000 2.520.000 2021 300.000 - 1.177.917 1.977.917 2022 600.000 - 1.369.500 1.969.500 2023 800.000 - 1.369.500 2.169.500 2024 800.000 - 1.369.500 2.169.500 2025 800.000 - 1.369.500 2.169.500 2026 800.000 - 1.369.500 2.169.500 2027 800.000 - 1.369.500 2.169.500 2028 593.702 - 1.369.500 1.963.202 Total 8.293.702 1.644.474 11.046.327 20.984.503

5. Volume cadangan nikel yang ditambang sama dengan yang dijual.

6. Biaya biaya dalam Beban Pokok Penjualan diperhitungkan dengan asumsi terdapat kenaikan sesuai dengan tingkat inflasi yang diperkirakan.

7. Harga jual per Metric Ton diasumsikan dengan mempertimbangkan harga kontrak penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam tahun 2019 dengan memperhitungkan tingkat inflasi sebagai berikut :



(dalam USD) Penjualan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Lokal 25.50 26.00 26.50 27.10 27.60 28.20 28,7 29,3 29,9 30,5 Ekspor 30.00 30.00 30,60 31.20 31,80 32,50 33,1 33,8 34,5 35,1 Ke BSI 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

8. Pendapatan penjualan nikel (ore) diproyeksikan sebagai berikut : (dalam Rupiah) Tahun Penjualan Lokal Penjualan Ekpor Penjualan

Ke BSI Total

2019 ( Juni – Desember)

- 718.708.317.093 17.397.735.701 736.106.052.794

2020 957.294.405.999 - 63.058.644.000 1.020.353.049.999 2021 345.939.020.279 - 344.379.017.508 690.318.037.787 2022 269.565.181.428 - 408.398.652.349 677.963.833.777 2023 373.436.210.586 - 416.566.625.396 790.002.835.982 2024 380.400.325.708 - 424.897.957.904 805.298.283.612 2025 429.408.638.423 433.395.917.062 862.804.555.485 2026 499.770.772.561 442,063.835.403 941.834.607.965 2027 574.035.817.422 450.905.112.112 1.024.940.929.533 2028 484.151.109.694 459.923.214.354 944.074.324.354 Total 4.321.609.488.614 718.708.317.093

3.460.986.711.790 8.501.304.517.497

9. Tingkat inflasi diprediksi untuk Dolar Amerika sebesar 2% dan Rupiah

sebesar 3%.

10. Beban Operasi diperhitungkan dengan kenaikan dari beban tahun sebelumnya dengan memperhitungkan tingkat inflasi.

11. Kurs US$1.00 = Rp 14.500 dengan memperhitungkan tingkat inflasi setiap tahun sebesar 2%.

12. Faktor diskonto dengan memperhatikan faktor risiko dari usaha tambang logam nikel diperhitungkan 17,08%.

13. Aset Tetap Pertambangan – non cadangan dilakukan penilaian per 31 Mei 2019. Berdasarkan hasil penilaian yang telah kami lakukan Nilai Pasar Aset Tetap Pertambangan – non cadangan tersebut adalah Rp. 743.385.056.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tanah (22.475.535,95 M2) Rp. 672.485.117.000 Bangunan-bangunan Rp. 3.144.781.000 Sarana-sarana pelengkap lainnya Rp. 32.473.389.000 Alat berat Rp. 30.446.969.000 Kendaraan-kendaraan Rp, 4.834.800.000

Jumlah Rp. 743.385.056.000



Aset Tetap Pertambangan – non cadangan dilakukan penilaian per 31 Mei 2019. Hasil penilaian aset tetap ini disampaikan dalam laporan kami No. 00112/2.0029-00/PI/02/0008/1/X/2019 Tertanggal 22 Oktober 2019.

HASIL PENILAIAN Berdasarkan analisis yang kami lakukan dan faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, hasil penilaian kami untuk cadangan nikel yang terkandung dari konsesi pertambangan yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut : Nilai Pasar Properti Pertambangan Rp. 818.672.245.225

Dikurangi : Nilai Pasar Aset Tetap Non Cadangan

(Rp. 743.385.056.000)

----------------------- Nilai Pasar Cadangan Nikel per 31 Mei 2019 Rp. 75.287.189.225

============= Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran A dan Lampiran B



KESIMPULAN AKHIR Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah Rp. 75.287.189.225 (TUJUH PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH) adalah Nilai Pasar cadangan nikel dari kuasa pertambangan nikel yang dimiliki oleh PT IFISHDECO pada tanggal 31 Mei 2019 dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan yang terlampir dalam laporan ini. Hasil penilaian diatas kami dasarkan pada informasi-informasi yang kami peroleh dari pihak Perusahaan, termasuk wawancara dengan pejabat-pejabat kuncinya, salinan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dan data-data lainnya. Kami mengasumsikan bahwa informasi terkait dengan dokumen-dokumen yang diberikan oleh manajemen Perusahaan adalah benar dan merupakan tanggung Jawab sepenuhnya dari manajemen Perusahaan yang kami nyatakan dalam asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan (Assumptions and Limiting Conditions) yang kami lampirkan dalam laporan ini. Di sini kami tegaskan bahwa penilai adalah pihak yang independen dan tidak memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap cadangan nikel maupun hasil penilaian yang telah dilakukan dan kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hormat kami, KJPP ANTONIUS SETIADY & REKAN Ir. ANTONIUS SETIADY, SCV, MAPPI (Cert) Pimpinan Rekan Izin Penilai Menkeu R.I No. : PB – 1.08.00008 MAPPI No. : 81-S-00002 STT Pasar Modal No : STTD.PPB-17/PM.2/2018



PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 1. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan yang kami peroleh

dari manajemen PT IFISHDECO yang kami asumsikan benar adalah yang sesuai dengan pemahaman terbaik dari penilai dan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Perusahaan.

2. Semua analisis dan kesimpulan dalam laporan ini dibatasi oleh asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatas yang diungkapkan dalam laporan penilaian ini.

3. Penilai maupun karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap properti yang dinilai.

4. Biaya jasa penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai yang tercantum dalam laporan.

5. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI –Edisi VII 2018).

6. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

7. Penilai memiliki pemahaman yang memadai mengenai saham yang dinilai. 8. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada

tanggal penilaian (Cut Off Date). 9. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah

disajikan sebagai kesimpulan nilai. 10. Hanya yang bertandatangan dibawah ini yang telah terlibat dalam penyusunan

laporan penilaian ini. No. N A M A TANDA TANGAN A. Pimpinan Rekan

Ir. ANTONIUS SETIADY, SCV, MAPPI (Cert) Izin Penilai Menkeu R.I No. : PB – 1.08.00008 MAPPI No. : 81-S-00002

STT Pasar Modal No. : STTD.PPB-17/PM.2/2018 .................................... B. Reviewer/Quality Control Denny Setiady, BSc. MAPPI No. : 09-P-02383 .................................... C. Penilai

Drs. Barnas Ak, MAPPI (Cert) Izin Penilai Menkeu R.I No. : B-1.14.00413 MAPPI No. : 02-S-01535 ....................................

PENILAIAN CADANGAN NIKEL

PT IFISHDECO

PER 31 MEI 2019

SHORT FORM

cover prospektus - idnfinancials

Documents