book: essay collection: learning more about state budget and treasury system (span) (kumpulan essay:...

Kumpulan Essay: Mengenal Lebih Jauh Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Editor: Rudy M. Harahap

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

2012

Kumpulan Essay: Mengenal Lebih Jauh SPAN

S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A

Daftar Isi Daftar Isi ....................................................................................................................................... 2

Ringkasan Sederhana (atawa Executive Summary) ...................................................................... 3

SPAN, Uji Nyali Para Perintis ...................................................................................................... 7

Leo Sukoco

Sekilas tentang SPAN ................................................................................................................... 9

Nurul Laili

SPAN: Suatu Pengantar ............................................................................................................. 12

Aji Yudanto

Tantangan Utama Seputar SPAN .............................................................................................. 14

Isnendi Yakub

Menilik Implementasi SPAN ..................................................................................................... 17

Diah Lani Oktaviana

SPAN: Sebuah Turn Key Project .............................................................................................. 20

Ibnu Pujiono

SPAN: Fiturnya Itu ..................................................................................................................... 22

Hilman Hamka

SPAN: Pandangan Naif Seorang Mahasiswa ............................................................................. 24

Husein Fagih

SPAN: Sebuah Transformasi Proses Bisnis dan Teknologi Informasi ..................................... 26

Wisnu Febrian Inderajaya

SPAN: Suatu Enterprise Solution .............................................................................................. 28

M Choirus Soleh

SPAN ?? ..................................................................................................................................... 30

Susi Sulistilawati

SPAN: Ditinjau dari Sistem Keamanan ..................................................................................... 32

Jaka Yudha Asmara dan Rudi Juandi Butarbutar

SPAN: Legalitas dan Akseptabilitas ........................................................................................... 34

Michael Angelo HS



Ringkasan Sederhana (atawa Executive Summary)

Buku ini didedikasikan untuk peletak dasar SPAN,

seperti Hekinus Manao, Sonny Loho, dkk.

"Setelah dasar-dasar hukum yang baru di bidang keuangan negara disahkan, Menteri Keuangan secara resmi mengusulkan kepada Bank Dunia tentang modernisasi manajemen keuangan publik – yang di kemudian hari dikenal sebagai SPAN – melalui mekanisme GFMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project). Konsep GFMRAP pada awalnya digagas untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Secara institusional, GFMRAP melibatkan lembaga legislatif di satu sisi dan lembaga eksekutif di sisi lain karena pada prinsipnya penyusunan APBN menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif, sedangkan pelaksanaannya lebih pada internal eksekutif. Bank Dunia mendukung kegiatan tersebut melalui Perjanjian Pinjaman No. LN�4762�IND tanggal 22 December 2004."

Tulisan di atas merupakan pembukaan dari Progress Report SPAN per Maret 2010. Di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan SPAN. Secara kebetulan, mahasiswa tingkat II Kebendaharaan Negara ditugaskan oleh pengajar mata kuliah Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), yaitu Rudy M. Harahap, untuk menulis perenungan mereka tentang SPAN, yang diambil dari hasil suatu kunjungan tidak resmi ke Proyek SPAN tahun lalu dan dari berbagai sumber. Untuk itulah kumpulan tulisan ini disusun. Secara sederhana. Untuk menjawab keingintahuan publik dan, bisa dibilang juga, sebagai bentuk komunikasi publik.

Pada dasarnya, hal terpenting yang akan dikerjakan proyek SPAN ini adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan publik dengan menggunakan teknologi informasi. SPAN akan menjadi tonggak pelaksanaan penganggaran berbasis teknologi informasi pertama di Indonesia yang diharapkan akan meringankan beban kerja seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya.

SPAN adalah bagian dari proses reformasi dan transformasi perbendaharaan yang memperhatikan 3 aspek penting, yaitu proses bisnis, penggunaan teknologi informasi, dan SDM yang menjalankan sistem. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan yang tentu menjadi cita-cita sederhana: less paper, otomatisasi, audit trail, single database, dan beberapa kelebihan lainnya.

Nyatanya, SPAN seolah-olah menjadi suatu momok yang menakutkan. Pada awal pelaksanaannya, pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan atas kinerja



sistem. Penyebabnya, kurangnya pemahaman dalam bidang teknologi komputerisasi dari para pelaksana dan juga mindset para pegawai yang terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan klerikal yang terus berulang setiap harinya. Apalagi karena hidden agenda untuk survive melalui konsinyir klerikal tersebut.

Tentunya, itu akan menghambat pelaksanaan SPAN. Pelaksanaan SPAN dimulai pada tahun 2013. Dalam jangka waktu pendek, para stakeholder harus melakukan persiapan perubahan mindset dan mulai membiasakan diri dengan penggunaan teknologi. Bayangkan target ambisius berikut.

Pengembangan SPAN juga harus memperhatikan hubungan antara SPAN itu sendiri dengan sistem-sistem lainnya. Namun, dengan proses pembangunan sistem yang hanya sekitar 5 tahun, apakah SPAN akan mampu mengatasi semua permasalahan yang sudah lama muncul? Akankah SPAN menjadi sebuah sistem yang dapat mengsinergikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Kementerian Keuangan, seperti PINTAR, SAKTI, SIMAK BMN, dan aplikasi instansi lainnya, seperti MPN pada DJP, dan EDI pada DJBC? Atau hanya pepesan kosong?

Positifnya, SPAN, sebagaimana yang disebutkan, berbasis teknologi informasi. Iya. teknologi sebagai bagian dari modernisasi dan perkembangan zaman tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Kita pun harus senantiasa mengupayakan agar selalu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Teknologi memang sangat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, di sisi lain akan muncul permasalahan baru yang dihadapi oleh suatu organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi para pegawai dengan munculnya suatu sistem terkomputerisasi yang akan secara perlahan menggantikan peran mereka dalam pekerjaannya selama ini. Bukan hanya sekedar takut bahwa dirinya tidak akan mampu mengoperasikan sistem dengan baik karena kurang familiarnya dengan TI, tetapi ketakutan akan tersisihkan dari dunia pekerjaannya mengingat dengan adanya SPAN akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu pekerjaan.

Sedikit ringkasan rekomendasi ditulis di sini. Pertama, kemudahan akses SPAN di mana saja. Artinya, teknologi ini tersedia secara merata di seluruh republik ini serta kemudahan penggunaannya. Tidak semua penggunanya memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi informasi. Sistem ini harus bisa melayani semua penggunanya. Jangan sampai teknologi ini memperlambat tugas penggunanya yang harus beradaptasi secara radikal dengan sistem ini.



Kedua, sebelum memperlihatkan ke masyarakat luar kinerja yang bagus dengan sistem baru (SPAN), sebaiknya para perintis SPAN memberikan pengertian yang cukup terhadap para pengguna dan calon pengguna sistem. Penting agar proses “aklimatisasi” sistem tidak berlarut-larut. Sebaik apapun software dan hardware-nya kalau brainware-nya masih nyaman dengan kondisi yang lalu, pastinya program perubahan akan tidak sukses.

Ketiga, para perintis SPAN memberikan pemahaman lebih terhadap mahasiswa baru lewat kuliah umum atau pertemuan khusus untuk mengenalkan SPAN semenjak dini, yaitu melalui sosialisasi, workshop, atau bimbingan teknis lainnya.

Keempat, hendaknya SPAN dapat "mengglobalkan" aplikasi pada satker- satker yang ada di seluruh Indonesia, hingga tidak ada lagi “penyesuaian diri” terhadap perangkat lunak yang selalu berubah dan terlalu beragam.

Rekomendasi lengkap, yang sangat sederhana, silahkan dibaca bagian berikutnya. Kalau Anda tidak sepakat atau tidak puas atau ada yang salah di tulisan ini, silahkan membuat buku baru lagi untuk mengoreksi kumpulan tulisan ini. Kalau ada yang salah di tulisan ini, semua tanggung-jawab diambil alih oleh editornya. Jangan salahkan mahasiswa yang sedang dalam proses belajar.

Jakarta, akhir September 2012

Editor



Kumpulan Essay: Mengenal Lebih Jauh Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)



SPAN, Uji Nyali Para Perintis Leo Sukoco

Sepertinya akan menjadi tidak biasa bila orang yang belum mengerti apa-apa ataupun mengerti tetapi tidak paham diberi tugas untuk memberi rekomendasi terhadap sesuatu yang amat baru bagi mereka. Ya, bukan ingin menghindar, tetapi saya yakin yang kami tulis akan mencerminkan kepolosan -- ketidaktahuan -- kami atau malah hal ini disengaja untuk membuktikan bahwa orang awam pun tahu bahwa yang menjadi obyek rekomendasi memiliki kekurangan yang memerlukan rekomendasi dari kami.

Yang saya utarakan dalam resume dan rekomendasi SPAN kali ini adalah dari sudut pandang mahasiswa, yang pastinya mungkin penuh ke-sok tahu-an dan sudut pandang polos yang hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja. Jadi, saya minta maaf dan mohon dimaklumi tentang kondisi kami. Mari kita mulai!

SPAN, asing. Insting dasar manusia bila menemui hal asing maka akan terjadi dua kemungkinan: 1) ingin tahu dan cari tahu, atau 2) whatever atau belum mau tahu karena belum berpikir apakah hal asing itu mempunyai pengaruh terhadapnya. Saya pilih yang nomor satu, oleh karena itu saya memilih untuk jadi orang sok tahu. Saya baru tahu bahwa dalam usia 66 tahun minus beberapa minggu lagi ini republik kita, ketika pendapat ini ditulis, belum memiliki sistem (mother system) terpusat keuangannya. Yang baru ada adalah sistem sendiri-sendiri dari tiap elemen keuangan. Pajak memiliki MP3 dan MPN, bea cukai memiliki EDI dan lain-lain. Efisienkah? Mungkin ya untuk negara sekelas Singapura yang bila dilihat dari luasnya hanya sebesar satu kabupaten di Indonesia. Tapi apakah efisien bagi Indonesia dengan luas sampai bisa dibagi dengan tiga daerah waktu dengan PDB lebih dari 6000 trilyun rupiah? Tentu belum. Buktinya, kesempatan fraud masih tinggi, kesenjangan pelayanan keuangan juga tinggi antara daerah yang dekat dengan pusat dan daerah yang ada di pojok-pojok republik. Untuk itulah orang-orang yang bosan dengan status quo tersebut ingin mengimplementasikan sebuah sistem aturan main beserta paketnya yang disebut SPAN. Wow, nyali hebat, nyali perintis.

Masih teringat dalam ingatan saya bahwa katanya SPAN ini akan menjadi sistem yang terhubung dengan semua sistem internal dari Kementerian Keuangan. Saat ini memang masih terpisah-pisah existing system-nya.Bukan pekerjaan dalam semalam untuk menjadikan hal tersebut menjadi nyata. Mulai dari penyediaan TI pengelolaan keuangan negara, penyediaan hardware, pembangunan interface dengan sistem lain, pembangunan service desk dalam rangka SPAN dan penyempurnaan TI pengelolaan keuangan satker sebagai sistem pendukung SPAN. Hal ini adalah pekerjaan besar dan menyedot dana yang besar pula (hampir sama dengan anggaran pembuatan gedung DPR yang baru, hehehehe). Oleh karena itu, butuh dukungan yang besar pula. Ayo dukung SPAN! Hal itu rekomendasi pertama saya.

Yang pertama adalah kemudahan. Poinnya adalah mempermudah tugas kami. Kemudahan akses SPAN di mana saja kami akan ditempatkan. Artinya, teknologi ini tersedia secara merata



di seluruh republik ini. Yang kedua adalah kemudahan penggunaan. Tidak semua dari kami dan penggunanya memiliki kemampuan yang sama dalam teknologi informasi. Jadi, sistem ini harus bisa melayani semua penggunanya. Jangan sampai teknologi ini memperlambat tugas penggunanya yang harus beradaptasi secara radikal dengan sistem ini.

“ Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi terjadi karena adanya kesempatan “. Fraud, korupsi, kecurangan atau apa saja yang bisa mewakili kata kejahatan pengelolaan keuangan negara dapat dieliminir, bagusnya bisa dihapus semuanya. Memang Kementerian Keuangan tergolong “wajar” oleh opini BPK, tetapi banyak masyarakat di luar yang mungkin karena tingkat ekspektasi dan kepuasan terhadap Kementerian Keuangan yang sangat tinggi masih belum percaya terhadap kinerja kita. Harapannya sistem ini sama seperti sistem yang dimiliki oleh entitas swasta yang sangat memperhatikan brand image mereka. Mereka takut para pemakai jasa mereka meninggalkan jasa mereka karena kinerja yang buruk. Mengurangi korupsi, bukan hanya korupsi uang tetapi korupsi kinerja dan lainnya.

Rekomendasi berikut adalah yang terakhir, yaitu sebelum memperlihatkan ke masyarakat luar dengan kinerja yang bagus dengan sistem baru (SPAN) sebaiknya para perintis SPAN ini memberikan pengertian yang cukup terhadap para pengguna dan calon pengguna sistem. Penting agar proses “aklimatisasi” sistem tidak berlarut-larut. Sebaik apapun software dan hardware-nya kalau brainware-nya masih nyaman dengan kondisi yang lalu pastinya program perubahan ini akan tidak sukses. Untuk masalah calon pengguna, apabila memang ingin serius, seharusnya para perintis SPAN memberi pemahaman terhadap mahasiswa lewat kuliah umum atau pertemuan khusus untuk mengenalkan SPAN semenjak dini.

Akhirnya banyak jalan ke Roma. Memakai cara apapun boleh untuk mencapai tujuan utamanya, perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan negara. Ayo kita dukung apabila kita memiliki tujuan utama yang sama.



Sekilas tentang SPAN Nurul Laili

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan proyek besar. SPAN akan mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah diterapkan dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Jadi, SPAN ini akan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara yang ada saat ini.

Untuk mencapai tujuan itu, SPAN melaksanakan beberapa langkah, yaitu dengan mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktik penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik; dengan menerapkan praktik solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat, dan handal; serta dengan memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan. Dasar pembuatan proyek SPAN ini adalah tiga paket undang-undang yang merupakan tonggak dari reformasi keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan UU 15 Tahun 2004.

Siklus pengelolaan keuangan negara meliputi budget preparation, budget authorization management, commitment of funds, payment and receipt management, debt and aids management, cash management, budget review and fiscal reporting, serta audit and evaluation. Dalam pengelolaan keuangan negara, SPAN diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan dalam alokasi sumber daya masyarakat, efisiensi belanja pemerintah, dan pemberdayaan melalui informasi.

Dalam pengembangannya, terdapat tiga pilar yang mendukung proyek SPAN, yaitu process, people, dan technology. Dalam proses, SPAN menelaah dan memperbaiki treasury model dengan mengacu pada best practices dan kekhasan dari Kementerian Keuangan. Mengenai people, harus dipersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima mindset dan cara kerja baru. Sedangkan dalam hal teknologi, solusi COST memfasilitasi dan mengotomasi implementasi treasury model.

SPAN ini mulai digagas pada tahun 2009 dan direncanakan sudah mulai dipakai tahun 2013. Pada tahun 2011, SPAN sudah dalam tahap pengembangan detail proses bisnis untuk pengembangan proses bisnis. Untuk sistem IT, sudah dalam pengembangan aplikasi. Sedangkan untuk perubahan manajemen dan komunikasi sudah dalam pengembangan project management tools. Direncanakan pula bahwa SPAN ini awalnya akan diujicobakan pada beberapa KPPN yang untuk selanjutnya akan digunakan untuk seluruh KPPN di Indonesia.

Untuk saat ini, terdapat beberapa permasalahan mengenai kondisi perbendaharaan. Beberapa di antaranya adalah mengenai perencanaan penarikan dana, di mana sampai saat ini, penarikan dana terbesar terjadi pada akhir tahun anggaran. Setelah penerapan SPAN nantinya, diharapkan tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran. Selain



masalah penarikan dana, permasalahan lainnya adalah TI dan SDM yang belum mendukung. Untuk saat ini, TI belum terintegrasi sedangkan mengenai SDM, masih terhalang masalah kualitas dan budaya SDM yang ada saat ini. Namun, saat ini Dirjen Perbendaharaan sudah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang nantinya akan terkait dengan penggunaan SPAN ini.

Penerapan SPAN nantinya juga akan menyempurnakan proses bisnis manajemen DIPA. Penyempurnaan itu adalah dengan mengubah penelaahan digit DIPA. SPAN melakukan penelaahan DIPA hanya sampai 2 digit, sedangkan sebelumnya penelaahan DIPA dilakukan sampai dengan 4 digit. Dengan demikian, satker mendapatkan fleksibilitas lebih banyak dalam melakukan revisi anggaran. Dengan penerapan dari SPAN ini, semua komponen APBN akan dimasukkan dalam DIPA. Selain itu, karena SPAN ini terintegrasi dengan semua sistem yang ada, diharapkan mampu memberikan informasi mengenai rencana penarikan dan/atau penerimaan dana ter-update. Penyempurnaan proses bisnis manajemen DIPA akan memberikan dampak penelaahan dan revisi DIPA akan berjalan lebih cepat, adanya akuntabilitas, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Selain menyempurnakan proses bisnis manajemen DIPA, SPAN diharapkan juga mampu menyempurnakan proses bisnis manajemen komitmen dan pembayaran. SPAN menerapkan konsep paperless dalam proses komunikasi data, sentralisasi proses transfer pembayaran, dan penerapan e-disbursement dalam proses pencairan dana. Penyempurnaan ini akan meningkatkan budget control melalui manajemen komitmen, optimalisasi perencanaan kas melalui pemanfaatan dana liability, meningkatkan kecepatan dan kepastian waktu pencairan dana, serta mendukung penerapan accrual accounting.

Penerapan SPAN juga bertujuan untuk menyempurnakan proses bisnis manajemen penerimaan dan kas, yaitu dengan cara pencocokan antara rekening koran bank dengan data transaksi penerimaan yang dikonsolidasi di modul Government Receipt dan data pengeluaran dari Modul Payment (konsolidasi antara aliran uang dengan aliran data) dimana rekonsiliasi ini dilakukan dengan menggunakan data elektronis (by system). Dengan penyempurnaan ini, seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat tercatat dan rekonsiliasi dilakukan dengan cepat sehingga dapat meningkatkan keamanan terhadap aliran dana yang terdapat pada rekening dalam kelolaan BUN sehingga forward cash planning dapat dilakukan. Suatu target yang ambisius.

Penerapan SPAN dalam pengelolaan keuangan negara akan memberikan dampak juga pada laporan keuangan. Laporan keuangan negara menjadi lebih komprehensif dan informatif, dan juga ada kemudahan dalam penyusunannya. Selain itu, juga mendukung analisis dan evaluasi kebijakan fiskal serta komparasi kegiatan operasional antarnegara. SPAN memiliki interkoneksi dengan sistem lainnya. SPAN memiliki koneksi dengan aplikasi perbankan, service desk, aplikasi manajemen BMN, aplikasi MPN, aplikasi manajemen utang, serta aplikasi yang ada pada satker. koneksi tersebut mendukung adanya integrasi data antar entitas tersebut.

Namun, untuk penerapan SPAN ini masih ada tantangan, yaitu masih adanya inisiatif-inisiatif yang overlapping atau tidak sinkron dengan SPAN, mis-alignment antara program accrual



accounting dengan SPAN, di mana SPAN mulai diterapkan pada tahun 2013, sedangkan program accrual accounting mulai diterapkan pada tahun 2014. Selain itu, ada keraguan akan komitmen pucuk pimpinan Kementerian Keuangan pada implementasi SPAN serta adanya kekhawatiran pegawai akan ketidakpastian pekerjaan pasca implementasi SPAN juga menjadi tantang utama penerapan SPAN.

Penerapan SPAN merupakan langkah lanjut pengelolaan keuangan menuju ke arah yang lebih baik. Setidaknya sosialisasi SPAN tidak hanya dilakukan kepada entitas-entitas yang nantinya berkecimpung dengan SPAN, tetapi juga masyarakat yang nantinya akan dekat dengan SPAN. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan suatu sistem yang nantinya akan mereka hadapi ketika di lapangan.



SPAN: Suatu Pengantar Aji Yudanto

Penyempurnaan proses bisnis di Kementerian Keuangan terus dilakukan termasuk penyempurnaan sistem manajemen informasi keuangan. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang tengah digodok oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan siap diluncurkan pada tahun 2013 mendatang. SPAN merupakan suatu program yang mengintegrasikan rangkaian proses keuangan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya. Untuk suksesnya program tersebut dan terciptanya sinergi yang baik di antara Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Setjen Kementerian Keuangan, maka dibentuklah Tim Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara.

Proyek SPAN ini melibatkan tiga pengguna langsung, yaitu Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Anggaran, dan Setjen Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan program ini, Ditjen Anggaran memiliki fokus pekerjaan pada perencanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan anggaran, manajemen kas, akuntansi, dan laporan keuangan. Setjen melalui Pusintek lebih menekankan pada dukungan teknologi informasi. Ketiga unit organisasi tersebut harus dapat menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga target-target perubahan yang telah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Implementasi atau pelaksanaan SPAN pasti akan menghadapi berbagai macam persoalan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh para pimpinan dari satuan kerja tersebut. SPAN sendiri sedang memasuki tahap pembuatan aplikasi. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin baik itu harus ditingkatkan lagi sehingga dapat menghasilkan suatu sistem yang responsif dan handal sebagaimana yang kita inginkan.

Visi SPAN adalah terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel, aman, dan mudah diterapkan dengan dukungan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Misinya adalah mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktik penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik; menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat dan handal; dan memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan; dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan.

Kondisi perbandaharaan saat ini menghadapi berbagai macam hambatan, seperti belum maksimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, masih lemahnya manajemen DIPA, terlambatan penyerapan dana, treasury single account (TSA) penerimaan yang belum diterapkan, sulitnya penggunaan basis akrual dalam akuntansi, dan dukungan teknologi informasi yang belum terintegrasi. Sementara itu, kondisi teknologi informasi Ditjen Perbendaharaan saat ini masih bersifat reaktif dalam hal persediaan, distribusi perangkat lunak, manajemen proses, dan pengukuran komponen. Di sisi lain, kondisi



eksternal Ditjen Perbendaharaan juga tidak luput dari berbagai masalah, seperti tuntutan pelayanan prima, pengelolaan keuangan satker yang belum maksimal, belum adanya standar koneksitas, dan tertekannya sektor keuangan. Berbagai permasalahan tersebut akan ditangani oleh SPAN sehingga ke depannya kondisi teknologi informasi Ditjen Perbendaharaan menjadi lebih terintegrasi sehingga permasalahan yang ada di Ditjen Perbendaharaan perlahan-lahan mulai teratasi.

Penyempurnaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya, dimulai penyediaan hardware , pembangunan interface dengan pihak lain seperti Bank Indonesia, pembangunan service desk, dan penyempurnaan teknologi informasi pengelolaan keuangan satuan kerja (instansi) dengan membangun SAKTI. Aplikasi-aplikasi satuan kerja, seperti aplikasi RKA/KL, aplikasi DIPA, aplikasi PERAN, aplikasi SPM, aplikasi SAK, aplikasi SIMAKBMN, aplikasi Persediaan, dan aplikasi gaji yang selama ini terpisah-pisah nantinya akan terintegrasi satu sama lain.

Sementara itu, peranan change management and communication (CMC) adalah:�

• Mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat penerapan SPAN;

• Mengantisipasi permasalahan akibat resistensi terhadap perubahan;

• Membuat rencana, pedoman, dan control terhadap proses implementasi SPAN;

• Memastikan bahwa stakeholder yang terkait mampu melaksanakan perannya yang baru; dan

• Membuat perencanaan untuk menjaga sistem.

Berbagai keunggulan SPAN, seperti otomatisasi dan audit trail, single database, paperless, mendukung accrual accounting, dan lain sebagainya semestinya dibarengi juga dengan mempersiapkan user, yakni para pegawai perbendaharaan dan anggaran yang akan menggunakan sistem ini kelak tahun 2013 nanti. Langkah langkah yang perlu dilakukan, antara lain:

• Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai;

• Menggalakkan sosialisasi di semua KPPN seluruh Indonesia;

• Mendekatkan diri dengan mahasiswa yang nantinya akan bertindak sebagai user dengan mengadakan mata kuliah SPAN, menggelar workshop, seminar, dan sebagainya.



Tantangan Utama Seputar SPAN Isnendi Yakub

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau yang lebih akrab kita kenal sebagai SPAN merupakan suatu sistem terkomputerisasi yang sedang dirancang oleh Tim pada Ditjen Perbendaharaan Negara dalam rangka menjalankan proses pemutakhiran teknologi perbendaharaan dan anggaran negara. Sistem ini diproyeksikan akan mencakup seluruh tugas dalam rangka perbendaharaan dan anggaran negara dari Sabang hingga Merauke yang mampu meng-cover seluruh aktivitas yang berkaitan dengan permintaan pembayaran, pencairan dana, dan segala macam aktivitas yang berkaitan langsung dengan satker di seluruh Indonesia.

Dalam perjalanan sebuah Mega Proyek (bisa saya katakan demikian) ini rasanya sangatlah tidak mungkin dapat berjalan semulus yang diperkirakan atau yang didengung-dengungkan oleh panitia yang tergabung dalam Tim Development SPAN. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang akan saya angkat di sini, di antaranya, perubahan mindset pegawai DJPBN serta timeline dan tenggat waktu SPAN.

Baik, yang sangat awal yang akan saya bahas di sini adalah mengenai perubahan mindset yang perlu dilakukan kepada ±40.000 pegawai Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan sistem terkomputerisasi ini.

Perubahan mindset tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bisa saya katakan demikian karena tidak semua pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan adalah pegawai yang sudah ‘melek teknologi’ sejak dini, bahkan mungkin banyak di antara pegawai tersebut yang sudah sangat nyaman dengan sistem pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Para pegawai yang mayoritas terbiasa berada pada ‘posisi nyaman’ ini jumlahnya pun tidaklah sedikit, sehingga apabila SPAN ini terbentuk dan harus terrealisasi bukan hal yang mustahil apabila SPAN ini hanya akan mempersulit proses kerja mereka dan justru memperlambat alur yang selama ini sudah berjalan cukup baik (meskipun juga ada kendala). Perubahan mindset mengenai alur pekerjaan seseorang akan menghambat kerja pegawai dan akan terjadi kelambatan aktivitas dalam perbendaharaan dan anggaran negara yang mungkin akan berdampak pada menurunnya tingkat opini BPK sebagai pemeriksa independen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Perubahan mindset juga tidak hanya tentang penggunaan teknologi yang menyulitkan para pegawai, tetapi hal yang mungkin muncul di kemudian hari adalah akan timbulnya kekhawatiran para pegawai apabila telah lancarnya SPAN ini maka dalam jangka panjang sistem ini akan ‘menggusur’ keberadaan mereka karena prinsip low cost memang sangat bisa diwujudkan dengan adanya SPAN ini. Permasalahan tersebut tentunya bukan hal yang bisa diselesaikan secara mudah karena hal ini akan mempersulit pegawai untuk berkompetisi dengan teknologi yang memang sudah berjalan secara efektif tersebut dan bukan tidak mungkin



akan terjadi pengurangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, atau setidaknya akan ada pengurangan penerimaan pegawai Kementerian Keuangan secara bertahap tiap tahunnya.

Permasalahan kedua yang akan saya angkat adalah mengenai timeline dan tenggat waktu yang dijalankan oleh Proyek SPAN itu sendiri. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah dikatakan bahwasanya penggunaan prinsip cash towards acrual masih akan digunakan pada tahun anggaran 2013 dan akan mulai menggunakan prinsip full acrual pada tahun 2014. Dari informasi yang saya dapat ini, kemudian timbul kerancuan antara penggunaan prinsip akuntansi pemerintah yang baru akan digunakan pada tahun 2014, tetapi SPAN sudah mulai diluncurkan pada tahun 2013. Hal yang saya tangkap di sini adalah akan terjadinya gap antara penggunaan SPAN dan berubahnya sistem akuntansi pemerintah selama 1 tahun anggaran. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apakah setelah diluncurkan pada tahun 2013 SPAN sudah menggunakan prinsip acrual dalam sistem akuntansinya, ataukah masih akan menggunakan cash towards acrual pada tahun 2013 dan akan mengubahnya menjadi acrual pada tahun 2014?

Beberapa permasalahan yang telah saya sebutkan di atas memang tidak akan ada ujungnya bila hanya menjadi bahan perdebatan saja. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan, di antaranya:

• Perlu adanya komitmen politik dari presiden sebagai pemegang kekuasaan Chief Executive Officer (CEO) dari pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia apabila terjadi kesalahan pelaksanaan SPAN yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti memasukkan SPAN dalam program utama pemerintah bersama dengan sistem penerimaan negara pada Modul Penerimaan Negara (MPN).

• Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) wajib menjamin lancarnya pencairan dana dalam rangka penyerapan APBN pada semua instansi, yang dalam hal ini berarti Menteri Keuangan perlu memberikan fokus lebih mendalam kepada SPAN karena sangat berkaitan dengan tingkat likuiditas negara dalam mendanai kebutuhan dan membayar kewajibannya.

• Ditjen Perbendaharaan sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara perlu memberikan prioritas kepada SPAN dalam rangka menjalin hubungan ke seluruh pegawai Kementerian Keuangan hingga ke tingkat pelaksana agar perubahan mindset dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh agar bisa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul dari tingkat pelaksana.

Melihat tenggat waktu menuju pelaksanaan SPAN di seluruh Indonesia yang akan dilakukan, ingin rasanya saya mengajukan solusi meliputi:

• Pengunduran waktu pelaksanaan SPAN menjadi pada tahun 2014 agar sejalan dengan SAP yang akan mulai dilaksanakan pemerintah;

• Penambahan jumlah KPPN yang akan dijadikan tempat uji-coba pelaksanaan SPAN;

• Penambahan waktu untuk uji-coba agar dapat memperluas proses perubahan mindset para pegawai Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia;



• Mulai direncanakan untuk dilaksanakannya pelatihan bagi pegawai yang kurang ‘melek teknologi’ guna memaksimalkan pelaksanaan SPAN di seluruh KPPN; dan

• Diperhitungkannya jumlah pegawai yang akan dibutuhkan jika SPAN telah dilaksanakan secara penuh agar tidak berdampak pengangguran tidak kentara yang semakin meluas.

Akhirnya, harus kembali kita akui, bahwasanya kita tidak akan mampu membendung kemajuan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam proses pekerjaan yang kita lakukan di lingkungan Kementerian Keuangan. Maka dari itu, perlu rasanya kita bersama-sama mendukung proses development SPAN ini sebagai salah satu teknologi yang bisa kita banggakan.



Menilik Implementasi SPAN Diah Lani Oktaviana

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi. Sebagai pioner, Kementerian Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

SPAN akan berupa sistem yang tersentralisasi, di mana pada awal peluncurannya (initially) akan menghubungkan kurang lebih 30 Kanwil DJPBN, 178 KPPN, 5 Kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan Nasional), dan DJA secara on line melalui dial-up, satelit, dan links lainnya dengan Kantor Pusat DJPBN. Satker-satker lain di luar kantor kementerian tersebut, pada awal peluncuran belum tersambung secara on-line, tetapi di masa mendatang satker-satker tersebut akan tersambung secara on-line.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (repetition) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya adalah penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, baik di tingkat pusat, unit vertikal, maupun satuan kerja; perekaman data sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait; dan pembakuan business rules untuk semua proses serta analisis.

Perubahan signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga lain (eksternal).

Salah satu proses yang terkait dengan implementasi SPAN, yaitu perencanaan anggaran, berkaitan dengan tiga pilar penganggaran yang diterapkan pada saat proses perencanaan. Tiga pilar tersebut adalah Unified Budgeting, Performance Based Budgeting, dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).



KPJM merupakan konsep di mana penentuan implikasi penganggaran tahun yang bersangkutan memperhatikan tahun-tahun berikutnya dengan cara ikut merencanakan program dan kegiatan yang masih berkaitan dengan tahun anggaran yang bersangkutan pula untuk tahun anggaran selanjutnya (forward estimate).

Penerapan KPJM harus sejalan dengan pendekatan penyusunan penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Terpadu, dan Penggaran Berbasis Kinerja (PBK). Pendekatan penganggaran terpadu merupakan landasan agar pendanaan suatu kegiatan tidak tumpang tindih (overlapping) antar unit kerja dalam K/L yang bersangkutan. Pendekatan PBK menjaga kesinambungan hubungan antara pendanaan kegiatan dengan yang dihasilkan, melalui rumusan tujuan, outcome, output dan indikator kinerja. Selanjutnya, outcome/output yang dihasilkan program/kegiatan dimaksud, beserta indikator kinerja yang mengiringinya, diproyeksikan untuk dua tahun kedepan.

Dengan demikian, penerapan KPJM sangat tergantung dengan keberhasilan penerapan pendekatan PBK. Jika dilihat dari urutan langkahnya, pendekatan KPJM merupakan pendekatan terakhir setelah penerapan kedua pendekatan penganggaran sebelumnya. KPJM pada dasarnya memperhitungkan implikasi kebijakan yang disusun dan ditetapkan terhadap dampak anggaran yang akan ditimbulkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Agar penerapan KPJM ini dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perencana dalam penyusunan anggaran.

Pertama, lakukanlah analisis output yang memiliki Prakiraan Maju (PM). Output yang memiliki prakiraan maju adalah biasanya output yang berjangka waktu beberapa tahun atau berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Kedua, tentukanlah komponen apa saja yang berulang setiap tahunnya dan komponen apa saja yang berhenti untuk tahun tertentu saja.

Ketiga, tentukanlah komponen apa saja yang menjadi komponen input utama – yang terkait langsung dengan output kegiatan – dan komponen apa saja yang menjadi komponen input pendukung (komponen penting, tetapi tidak terkait langsung dengan volume output).

Keempat, pastikan volume output telah dimasukan dan nilainya benar. Penentuan volume output sangat penting dalam KPJM mengingat pengaruhnya pada penentuan jumlah biaya untuk komponen input utama.

Kelima, tentukanlah apakah komponen utama harus diindeksasi. Dalam KPJM, indeksasi merupakan faktor pengali biaya suatu komponen input. Besarnya nilai indeks ditentukan dengan memperhitungkan parameter ekonomi. Indeksasi komponen input utama dapat dilakukan dengan melihat sifat input tersebut, misalnya terhadap input yang sensitif terhadap inflasi.

Bila dikaitkan dengan pengembangan SPAN yang sedang dilakukan, tentunya SPAN akan mampu menunjang terimplementasinya KPJM ini dengan baik. Berbagai kebutuhan data historis dan prakiraan maju dalam pengelolaan keuangan negara terkelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis di masa depan. Akan tetapi, pastinya



terdapat hambatan dalam penerapannya, seperti ownership pada tiga entitas (DJPBN, DJA & Pusintek), sehingga proses bisnis dan kebutuhan user harus dimengerti; dan harus adanya investasi sosialisasi pada user serta pelatihan tim pendukung dan staf service desk. Selain itu pula, terdapat permasalahan penentuan ruang lingkup; struktur dan organisasi terkait dengan service desk, seperti eskalasi permasalahan dari masing – masing entitas; belum ditentukannya tingkat layanan TI; culture change dari pengguna; dan penyediaan layanan service desk.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan SPAN ini masih banyak mengalami kendala-kendala yang memang harus di hadapi dan diselesaikan. Karena itu, saran mengatasi celah antara konsep dengan implementasi SPAN, di antaranya:

• Pengadaan atau pengembangan sistem secara menyeluruh untuk mendukung mendukung SPAN;

• Pembinaan teknis tentang IT dan segala proseduralnya kepada penggunanya; dan

• Dilakukan secara perlahan tetapi pasti untuk menghindari shocking therapy kepada pengguna, khususnya pegawai-pegawai yang belum terlalu paham akan IT; dan

• Penyempurnaan sistem dengan menyesuaikan perubahan-perubahan positif yang ada guna perbaikan.



SPAN: Sebuah Turn Key Project Ibnu Pujiono

Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan, sejak tahun 2004 Kementerian Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP).

Salah satu unsur utama dalam GFMRAP adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Project. SPAN Project adalah proyek jangka panjang yang menempatkan DJPB dan DJA sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Kementerian Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan (lihat gambar berikut).

�



Pengadaan dalam rangka SPAN Project bercirikan ‘turn-key’ dan program aplikasi yang akan dipakai adalah berbasis COTS. Secara konsepsi, dengan ‘turn-key’ berarti pemenang tender (vendor) yang nantinya akan mengelola: ‘design dari database, program aplikasi yang akan dipakai, hardware yang akan digunakan, sequence dari proyek, delivery atas barang/jasa yang dibeli dari proyek, dan sebagainya’. Pengelolaan tersebut tentunya harus sesuai dengan spesifikasi atas barang-barang serta ‘key performance indicators’ yang buat oleh pemilik proyek (Kementerian Keuangan).

Secara konsep, tujuan dari pemilihan ‘turn-key’ proyek pada dasarnya adalah untuk menghindarkan pemilik proyek (Kementerian Keuangan) banyak tersita waktunya mengurusi proyek sehingga pekerjaan rutinnya (daily bussines) terlupakan. Selanjutnya, secara konsepsi, program aplikasi berbasis COTS adalah program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software berdasarkan ‘best practices of business process’ pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang bersangkutan. Di dunia keuangan, salah satu contoh COTS adalah Oracle Finance (Orafin), yaitu software akuntansi berbasis Oracle yang dapat diaplikasikan secara umum oleh banyak institusi untuk menangani urusan akuntansi.

Dengan adanya SPAN ini, diharapkan anggaran dapat terserap secara maksimal akibat adanya penerapan layanan yang terkomputerisasi. Oleh sebab itu, diharapkan kita dapat memanfaatkan sistem ini di masa mendatang saat kita sudah siap sebagai seorang birokrat yang handal dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin canggih. Karenanya, dituntut adanya perubahan mindset dari diri kita sebagai mahasiswa sebagai agent of change untuk dapat memanfaatkan sistem ini sebaik mungkin agar pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan dapat berjalan dengan baik.



SPAN: Fiturnya Itu Hilman Hamka

Pembangunan SPAN sebagai sebuah proses transformasi menyentuh 3 (tiga) aspek perbaikan penting, yaitu: aspek proses bisnis, aspek teknologi informasi dan aspek perubahan mind set SDM pelaku serta organisasi yang efektif dan efisien. Pada aspek proses bisnis, terdapat delapan modul penyempurnaan proses bisnis pada SPAN, termasuk koneksitasnya dengan satuan kerja kementerian/lembaga. Kedelapan modul tersebut yaitu penyusunan anggaran, manajemen DIPA, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, penerimaan negara, manajemen kas, buku besar dan bagan akun standar serta pelaporan.

Pada aspek teknologi informasi, penggunaan database tunggal yang terintegrasi dan terotomasi, diharapkan akan mereduksi potensi permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan data yang digunakan. Akurasi, validitas dan kecepatan informasi adalah suatu kebutuhan nyata, baik bagi keperluan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Pengembangan sistem yang akan menempatkan unsur manusia sebagai subjek dari perubahan yang terjadi, diharapkan akan memperkuat mindset pelayanan pada tiap level jajaran pemerintah dan mendorong setiap unit yang terkait pengelolaan keuangan negara ke arah kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat.

Tujuan Pengembangan SPAN adalah:

• Meningkatkan fungsi perbendaharaan (treasury) dengan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;

• Mendukung terciptanya sistem manajemen kas yang handal;

• Mendukung terciptanya pelayanan keuangan yang efisien kepada seluruh sektor melalui sistem perbankan;

• Menciptakan kontrol yang efektif atas alokasi anggaran dan belanja;

• Menciptakan comprehensive and centralized database untuk semua transaksi keuangan pemerintah pusat;

• Capture data at source (setiap data cukup di-entry satu kali) serta on line transfer data ke central database ;

• Menciptakan sistem pelaporan yang komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia untuk semua stakeholder;

• Menyediakan kemampuan on line system pada setiap kementerian dan instansi pengguna lainnya;

• Mengakomodasi accrual based accounting system; dan • Mendukung operasional perbendaharaan, pelaporan, dan akuntansi yang automated.

SPAN merupakan sistem keuangan terintegrasi yang fiturnya:

• Mendukung penyusunan Anggaran Negara di DJA;



• Mencatat apropriasi anggaran yang disetujui DPR dan alokasi anggaran yang disetujui melalui peraturan kepresidenan;

• Mencatat otorisasi belanja (DIPA), penarikan dana/annual financial plan, dan cash limit; • Mencatat commitment dan pengeluaran yang disetujui (SPM) dari Satker;

• Memproses dan mencatat pembayaran (SP2D);

• Mencatat penerimaan dari Bank Indonesia dan bank umum;

• Menghasilkan laporan manajemen dan laporan akuntansi keuangan yang tepat waktu dan dapat diandalkan;

• Menyediakan fasilitas query tentang status anggaran dan data keuangan lainnya;

• Memudahkan pengelolaan kas yang baik;

• Memfasilitasi rekonsiliasi antara data rekening perbendaharaan dengan data perbankan; dan

• Memungkinkan electronic interface dengan subsistem lainnya di luar SPAN.



SPAN: Pandangan Naif Seorang Mahasiswa Husein Fagih

“Jakarta, perbendaharaan.go.id ‐Direktorat Transformasi Perbendaharaansosialisasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) kepada para mahasiswa STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) jurusan Kebendaharaan Negara,Kamis(16/6),diKantorPusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.”

Undang-undang Keuangan Negara telah memberi ruang kepada pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Undang-undang tersebut telah jauh lebih baik dalam memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan keuangan negara daripada undang-undang zaman pendudukan Hindia Belanda, seperti Indische Comptabiliteitswet (ICW). Adanya dukungan yang sudah sedemikian kuat tersebut harusnya dapat diimplementasikan dengan baik jika dibarengi dengan sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang memadai.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang terkomputerisasi secara nasional menjadi hal yang mutlak dibutuhkan dalam mencapai keuangan negara yang lebih baik, aman, dan transparan. Hal tersebut mendasari pengembangan suatu sistem, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Visi SPAN adalah terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah diterapkan dengan dukungan sistem informasi keuangan yang terintegrasi.

Misi SPAN adalah:

• Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktik penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik.

• Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat dan handal.

• Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan.

Kondisi saat ini yang terjadi dengan di lapangan adalah sebagai berikut:

• Terdapat berbagai macam aplikasi perbendaharaan yang belum terintegerasi, seperti: Aplikasi RKAKL, DIPA, PERAN (perencanaan anggaran), SPM, SAK (sistem akuntansi keuangan), SIMAK-BMN, PERSEDIAAN dan GAJI.

• IT DJPBN tidak semuanya berada dalam performa yang sama maksimalnya akibat pengaruh letak geografis negara kita, seperti koneksi jaringan dan hardware komputer.



• Tidak semua pihak yang nantinya diharapkan sebagai user dari SPAN memahami, atau setidaknya mengetahui apa itu SPAN.

Dalam usaha untuk mencapai terbentuknya aplikasi SPAN yang ideal, maka pihak developer SPAN mengintegerasikan berbagai macam aplikasi, seperti yang telah disebutkan tadi di atas secara maksimal. Melakukan integrasi semacam itu bukanlah hal yang mudah, paling tidak harus dilakukan penggabungan basisdata sebelum melakukan proses lainnya.

Untuk masalah perbaikan kualitas IT, DJPBN telah melakukan penyediaan hardware dalam rangka pelaksanaan SPAN. Dengan pengadaan hardware tersebut, diharapkan masalah komponen IT dapat terselesaikan. Namun, hal tersebut perlu dibarengi dengan pemeliharaan komponen jaringan WAN agar SPAN dapat berjalan secara maksimal.

Hal berikutnya yang perlu dikembangkan menurut penulis adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan yang intens kepada pihak-pihak yang nantinya terkait dengan penggunaan SPAN ini, agar nantinya mereka dapat memahami seutuhnya dan selanjutnya menjalankan aplikasi SPAN secara maksimal sehingga tujuan penerapan SPAN dapat tercapai.

Selain itu, ada pemahaman yang tepat bahwa SPAN akan memudahkan pekerjaan pegawai, bukan malah menggantikan peran mereka seperti yang mereka takutkan. Reaksi penolakan terhadap aplikasi ini akan dapat diminimalisir seminimal mungkin.

Hal terakhir yang juga penting menurut penulis adalah sosialisasi dini kepada ‘calon-calon’ pengguna aplikasi di masa mendatang, seperti kami. Sosialisasi dapat dilakukan secara efektif apabila materi tentang SPAN disisipkan dalam mata kuliah yang sesuai atau menjadikan SPAN menjadi suatu mata kuliah. Tujuan sosialisasi dini adalah agar mahasiswa dapat lebih dahulu menguasai SPAN dan mungkin dapat mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan hal-hal yang akan mereka hadapi di masa mendatang.



SPAN: Sebuah Transformasi Proses Bisnis dan Teknologi Informasi Wisnu Febrian Inderajaya

Penerapan e-government di lingkungan pemerintahan telah menjadi kebutuhan yang memang harus segera dilakukan. Segala kegiatan yang dilakukan secara elektronik tentunya akan lebih menguntungkan bagi penggunanya, baik itu dari segi waktu maupun segi tenaga. Menurut World Bank, E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Jadi, dapat diketahui bahwa e-Government adalah suatu sarana untuk menghubungkan kegiatan kepemerintahan dengan pihak lain dengan menggunakan teknologi informasi.

E-government menjadi kebutuhan yang sangat penting lagi jika mengingat negara kita yang berbentuk kepulauan, yang hampir tidak mungkin untuk melakukan komunikasi langsung ke tempat yang dituju. Mengapa? Karena untuk beberapa daerah di Indonesia yang ada di bagian pelosok, sangat sulit untuk menjangkaunya dalam hitungan jam, atau bahkan dalam hitungan hari. Sehingga diperlukan komunikasi melalui media lain yang lebih efektif dan efisien untuk menghubungkan antara pemerintah pusat dengan kepemerintahan yang berada di daerah.

Dalam hal ini, salah satu bentuk nyata dari e-government diwujudkan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau yang lebih dikenal dengan SPAN. SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan, sehingga kelak dengan terlaksananya SPAN ini, dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam aktivitas pegawai Keuangan Negara, dalam hal ini adalah pegawai Kementerian Keuangan.

Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia setelah adanya reformasi keuangan, yaitu dengan munculnya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan keuangan yang tertata rapi melalui penerapan Treasury Single Account (TSA). Secara umum TSA didefinisikan sebagai suatu rekening atau sekumpulan rekening yang saling berhubungan yang digunakan Pemerintah untuk melakukan transaksi keuangan negara. TSA adalah suatu rekening dimana semua saldo kas penerimaan dan pengeluaran dikonsolidasikan. Namun keindahan TSA tersebut ternyata belum bisa diterapkan sepenuhnya, terutama dalam TSA penerimaan.



Untuk mendukung TSA dalam bidang penerimaan, dibuatlah Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dilaksanakan pada mulai tahun 2007. MPN adalah modul penerimaan yang merupakan bagian dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berkenaan dengan penerimaan Negara. Namun ternyata MPN ini juga belum bisa diterapkan sepenuhnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya Direktorat Transformasi Perbendaharaan berinisiatif untuk melakukan perombakan atau lebih tepatnya mengganti sistem pengelolaan keuangan yang selama ini telah berjalan, dengan SPAN. Hal ini dilakukan untuk lebih mengontrol arus keuangan yang terjadi di setiap Kementerian Negara / Lembaga, agar tidak terjadi kerancuan yang disebabkan oleh perbedaan sistem.

Dengan dilaksanakannya SPAN, paling tidak terdapat 6 keunggulan. Keunggulan tersebut adalah (1) otomatisasi dan audit trail; (2) single database untuk rekonsiliasi data; (3) less paper sehingga tidak terjadi pemborosan; (4) accrual Accounting dalam penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah; (5) notification mailer system / alert system; dan (6) user define report. Tentunya keunggulan tersebut akan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi tenaga serta waktu dari para pegawai.

Dapat disimpulkan, SPAN akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan memicu perubahan mindset dan cara kerja pegawai dan mendorong perubahan peran organisasi menuju ke arah yang lebih strategis. Namun, sebaiknya dilakukan komunikasi dan koordinasi yang baik di setiap lingkungan pengelolaan keuangan, agar tidak terjadi salah tafsir atas keberadaan SPAN itu sendiri.



SPAN: Suatu Enterprise Solution M Choirus Soleh

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sebuah system yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendukung proses Perbendaharaan dan Anggaran di Indonesia, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, yang selama ini masih memiliki beberapa permasalahan agar menjadi lebih teritegrasi. Sistem yang dibuat sejak tahun 2009 ini, rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2013 dan akan diujicobakan di beberapa instansi pada tahun 2012.

System ini memiliki tiga pilar yang akan menjadi dasar dalam proses pengembangannya. Ketiga pilar tersebut antara lain Business Process Improvement, Change management & Communication serta IT Solution. Menurut saya, ketiga pilar tersebut juga akan menjadi dasar dari perubahan sistem pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan workshop tanggal 16 Juni kemarin, sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu, less paper, otomatisasi dan audit trail, single database dan rekonsiliasi data, dan beberapa kelebihan lainnya. Namun, saya juga melihat ada sesuatu yang menjadi pertanyaan saya, yang saya rasa juga menjadi tantangan dari SPAN.

Saat ini, aplikasi yang ada di DJPBN sangat banyak jumlahnya. Aplikasi DIPA, RKAKL, SPM dan beberapa aplikasi lain sebagai contohnya. Setiap aplikasi memiliki fungsi tersendiri dan khusus, di mana antara aplikasi yang satu dengan yang lain saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem “rangkaian listrik” yang rumit. Belum lagi hubungan antara sistem yang ada di DJPBN tersebut dengan sistem-sistem lainnya yang ada di satuan kerja lain di Kementerian Keuangan. Sudah bisa dibayangkan bagaimana rumitnya sistem pengelolaan keuangan di negeri ini. Selain itu, masih terjadi double entry untuk data yang sama antara proses yang satu dengan proses yang lain yang tentu saja akan menyebabkan ketidakefisienan. Kondisi ini memang memerlukan suatu solusi tersendiri agar bisa menjadi lebih sederhana.

SPAN, dirancang untuk menyelesaikan permasalahan ini. SPAN dibangun berdasarkan Enterprise Resource Solution (ERP) Oracle yang merupakan program yang sudah jadi, tetapi di-customize sesuai dengan kebutuhan dan culture penyelenggaraan pengelolaan keuangan NKRI. Pengembangan SPAN juga telah memeperhatikan hubungan antara SPAN itu sendiri dengan sistem-sistem lainnya. Namun, dengan proses pembangunan sistem yang hanya sekitar 5 tahun, apakah SPAN akan mampu mengatasi semua permasalahan yang sudah lama muncul? Akankah SPAN menjadi sebuah sistem yang dapat mengsinergikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dalam instansi – instansi Kementerian Keuangan seperti SPAN, PINTAR, SAKTI, SIMAK BMN dan aplikasi instansi lainnya?

Jika” iya” artinya SPAN akan menjadi sistem andalan Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara. Namun jika “tidak”, saya rasa pengembangan SPAN hanya akan menjadi suatu bentuk



pemborosan anggaran negara. Masalah yang justru seharusnya diatasi SPAN. Sebab, menurut saya, rencana pengembangan sistem ini terlalu terburu-buru. Dengan waktu yang relatif singkat untuk mengembangkan suatu sistem yang besar, saya rasa hasilnya juga tidak akan maksimal.

Teknologi, di satu sisi memang sangat membantu kegiatan manusia menjadi lebih cepat dengan hasil yang tepat. Namun, di sisi lain akan muncul permasalahan baru yang dihadapi oleh suatu organisasi, baik perusahaan, bahkan dalam pemerintahan. Kita sudah mengetahui bahwa dengan beralihnya proses pengerjaan sesuatu yang awalnya menggunakan tenaga manusia dalam hal ini pegawai menjadi pengerjaan dengan bantuan teknologi (computer/mesin), pasti akan ada perubahan komposisi dari jumlah pegawai. Jumlah pegawai akan dikurangi dalam jumlah yang cukup besar jika penggunaan teknologi lebih dominan dibandingkan sumber daya manusia. Suatu proses yang awalnya memerlukan beberapa pegawai untuk menyelesaikannya, mesin/komputer bisa melakukannya dengan mudah. Dengan kata lain, 1 mesin akan menggantikan pekerjaan beberapa pegawai. Inilah salah satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya ketika berkunjung ke SPAN. Apakah pegawai Kementerian Keuangan yang sudah ada masih diperlukan? Akankah ada pengurangan jumlah pegawai secara besar-besaran nantinya?

Mungkin ini yang menjadi kekhawatiran sebagian besar pegawai akan ketidakpastian pekerjaan meraka pasca implementasi SPAN. Namun, setelah melihat modul tentang SPAN, saya harap sistem ini akan membawa suatu perubahan yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Sebab, menurut saya, rancangan dari sistem ini sudah sangat bagus. Dengan berjalannya waktu, kita akan mengetahui apakah sistem ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya menaruh harapan besar terhadap pengembangan system ini.

Saya rasa SPAN perlu mengadakan roadshow ke kampus-kampus. Hal ini untuk mengenalkan sebuah sistem yang akan kita gunakan ketika kita masuk ke dunia kerja nantinya. Pengenalan terhadap sistem ini sejak awal akan memudahkan SPAN untuk membentuk mindset kita seperti yang SPAN harapkan. Pada saat roadshow sebaiknya juga dijelaskan tentang sejauh mana peran pegawai setelah SPAN ini diterapkan sehingga ketika kita telah terjun ke dunia kerja proses adaptasi dengan sistem ini akan menjadi lebih mudah dan cepat. Yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.



SPAN ?? Susi Sulistilawati

SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) merupakan suatu ruh dari reformasi keuangan negara. Mengapa? Karena SPAN pada prosesnya telah berjalan beriringan dengan perkembangan bidang teknologi informasi (TI).

Permasalahannya sekarang adalah akankah SPAN ini kelak menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien? Pertanyaan ini timbul mengingat SPAN merupakan suatu sistem yang cukup besar yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan biaya yang cukup besar dan dalam waktu yang relatif sangat singkat sehingga terkesan terburu-buru. Apakah SPAN ini akan mampu mengcover dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara nantinya? Akankah SPAN menjadi sebuah system yang dapat mensinergikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dalam instansi, seperti PINTAR, SAKTI, SIMAK BMN dan aplikasi instansi lainnya? Itu menjadi tantangan tersendiri atas pengembangan SPAN ini.

Menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi para pegawai dengan munculnya suatu sistem terkomputerisasi yang akan secara perlahan menggantikan peran mereka dalam pekerjaannya selama ini. Bukan hanya sekedar takut bahwa dirinya tidak akan mampu mengoperasikan sistem dengan baik karena kurang familiarnya dengan TI, tetapi juga ketakutan akan tersisihkan dari dunia pekerjaannya mengingat dengan adanya SPAN ini tentu akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu pekerjaan.

Dengan ketakutan-ketakutan yang demikian, akankah proses change management berjalan dengan baik? Sekedar rekomendasi bagi para petinggi di dunia birokrasi negeri ini, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan negara, berikut harapan saya yang nantinya ‘mungkin’ akan menjadi salah satu user SPAN.

Pertama, dengan adanya ketakutan-ketakutan seperti yang dijelaskan di atas, diharapkan pemerintah dapat lebih mendekatkan SPAN dengan para calon penggunanya, baik melalui sosialisasi, workshop atau apapun yang dapat membantu proses change management sehingga mindset pegawai yang tadinya cenderung terhadap pekerjaan klerikal dapat berubah secara perlahan mendukung penggunaan SPAN.

Kedua, khusus bagi mahasiswa, sangat memungkinkan bagi kami untuk menjalani proses pembelajaran sedari dini mengenai penggunaan SPAN ini, baik melalui perantara kampus atau inisiatif dari Kementerian Keuangan sendiri untuk memberikan kami kesempatan melaksanakan praktik kerja lapangan sehingga kami paham dan mengerti cara kerja SPAN ini nantinya.

Ketiga, diberikan kejelasan bagi para pegawai yang telah ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan bagi para calon pegawainya mengenai nasib mereka sehubungan dengan adanya



SPAN ini. Akankah ada pengurangan jumlah komposisi pegawai atau tidak. Karena bagaimanapun suatu sistem tetap membutuhkan tenaga manusia sebagai brainware-nya.



SPAN: Ditinjau dari Sistem Keamanan Jaka Yudha Asmara dan Rudi Juandi Butarbutar

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Perkembangan di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mendorong pemerintah Indonesia melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem terintegrasi terkait seluruh proses pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian negara/lembaga (eksternal). Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Pada sistem ini, selain sistem yang terintegrasi, keunggulan lain yang paling sering terdengar adalah less paper atau bahkan paperless. Hal ini dikarenakan sistem ini sudah dalam level yang tinggi dalam penggunaan CBIS bahkan untuk tanda tangan dan metode pembayaran sekalipun. Tanda tangan yang menggunakan teknologi ini disebut dengan otentifikasi digital, di mana yang berwenang untuk memberi otentifikasi akan diberikan password dan username-nya.

Otomasi teknologi yang lain adalah metode pembayarannya yang direncanakan akan membuat semacam kartu kredit, di mana para bendahara satker hanya memberikan kartu tersebut pada pihak ketiga dan tandatangan sebagai otentifikasinya. Penggunaan teknologi ini tentu saja sangat membantu proses perbendaharaan, di mana tidak perlu repot lagi melakukan print out untuk ditandatangani atau menuliskan kwitansi pembayaran.

SPAN akan menggunakan database yang terpusat sebagai backend penyimpanannya. Database terpusat akan mengurangi redundansi dan input data yang berulang. Namun, perlu diperhatikan juga soal keamanan data dan realibilitas sistem. Apakah transaksi dapat berjalan secara aman? Mengenai hal ini, katanya data pada SPAN akan di-protect dengan cara dienkripsi. Kemudian mengenai relibilitas sistem, server SPAN berada di Pusintek. Server ini didukung dengan Disaster Recovery Center (DRC) yang dibangun di Surabaya. Jadi, apabila server di Pusintek mengalami gangguan, DRC di Surabaya akan otomatis aktif sehingga sistem tetap dapat online.

Selain banyak kemudahan yang dijanjikan dalam implementasi SPAN, ada beberapa kekurangan yang penulis temukan, antara lain:

• Penggunaan otentifikasi digital terkesan tidak aman; dan



• Metode pembayaran yang tidak mendukung pro poor, pro growth, di mana pembayaran terkesan hanya dapat dilakukan pada pihak ketiga kalangan atas yang memiliki teknologi tinggi.

Di sisi lain, penulis juga menemukan janji yang sepertinya terlalu tinggi untuk dapat dipenuhi seperti peng-implementasi-an TSA, di mana sudah bertahun-tahun Kementerian Keuangan masih sulit dalam mengimplementasikannya.

Intinya, penulis sangat berharap penerapan SPAN ini sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pendanaan yang sangat besar, penulis dan masyarakat pada umumnya juga mengharapkan dampak yang jelas dan besar pula bagi sistem regulasi keuangan di Indonesia.

Yang dapat penulis sarankan dalam tulisan ini adalah para pihak yang terlibat dalam proyek ini untuk bekerja dengan serius. Sangat diharapkan untuk penerapan di tahun 2013 nanti sistem ini akan sesuai dengan yang disosialisasikan, baik dari sisi orang (change management and communication), proses (business process), dan teknologinya (IT Solution).

Untuk otomasi yang dilakukan dalam SPAN, perlu dipikirkan juga dampaknya terhadap orang/kelompok kecil, di mana tidak semua orang dapat menggunakan teknologi kartu pembayaran tersebut. Metode pembayaran dapat dibuat dalam beberapa metode, seperti credit card, check, atau cash langsung. Selain itu, pengamanan juga harus benar-benar ditingkatkan, di mana otentifikasi tidak menggunakan password, tetapi menggunakan sidik jari yang pengamanannya jauh lebih tinggi.

Akhir kata, penulis menyarankan untuk menempatkan orang-orang perbendaharaan/anggaran yang tahu akan IT dan sudah mengenal sistem SPAN di Direktorat Transformasi Perbendaharaan, khususnya di pusat SPAN pada penerapannya nanti. Hal ini akan menghemat biaya sosialisasi dan pelatihan di lembaga keuangan RI.



SPAN: Legalitas dan Akseptabilitas Michael Angelo HS

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sebuah terobosan sistem dalam birokrasi keuangan negara yang terintegrasi secara menyeluruh, meliputi berbagai level. SPAN menawarkan kemudahan dan peningkatan efisiensi, khususnya dalam pelayanan yang berkaitan dengan keuangan negara. Hal ini menjadi sebuah tawaran yang cukup menggiurkan bagi sebagian kalangan yang pro terhadap kemajuan teknologi dan kemudahan yang ditawarkannya.

Pembangunan SPAN hingga saat ini tidak memiliki kendala berarti dan hanya berkutat pada permasalahan teknis operasional, tetapi sedikit terbentur dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang senantiasa berubah karena kedinamisannya, tetapi tidak signifikan. Yang menjadi fokus utama saat ini adalah kesiapan penggunaan dan penyesuaian operasional oleh pengguna yang selama ini belum memanfaatkan penerapan teknologi yang ada secara penuh.

Masalah pertama diangkat dari permasalahan yang diasumsikan akan ada sejak pengembangan SPAN dimulai, yaitu masalah kesiapan penggunaan SPAN. Ada dua sisi yang dapat diidentifikasi dari permasalahan ini, yaitu masalah efek penerapan dan masalah legalitas dokumen. Dalam membahas masalah efek penerapan, sudut pandang umumnya akan mengarah ke arah subjektif, di mana sebagian pihak sangat mengkhawatirkan pengaruh penerapan SPAN terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya yang ditakutkan akan tergeser oleh fungsi SPAN. Terlebih lagi apabila beberapa jenis pekerjaan memmiliki efek domino terhadap pekerjaan lainnya.

Jika dilihat dari sudut pandang legilitas, sebagian pihak mengkhawatirkan akan keabsahan dokumen yang selama ini menjadi tolak ukur birokrat dalam eksekusi perencanaan. Bila digantikan dengan teknologi atau dokumen dalam komputer, banyak pihak yang mengkhawatirkan keamanan sistem yang digunakan, dan kemampuannya untuk memastikan agar data dan perintah yang dihasilkan benar-benar valid.

Masalah kedua merupakan permasalahan yang sangat umum dalam penerapan sistem baru, tetapi diekspektasikan akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam penerapannya di Indonesia. Permasalahan ini dapat dilihat dari dari dua sisi juga, yaitu dari sisi kapabilitas pengguna dan lingkup geografis dalam penerapan SPAN. Sisi permasalahan yang pertama merupakan permasalahan serius yang kemungkinan besar akan menjadi masalah yang signifikan dalam penerapan SPAN di Indonesia. Kapabilitas pengguna tentunya akan berpengaruh sebanding dengan hasil penggunaan SPAN.

Untuk beberapa wilayah tertentu yang memiliki sumber daya manusia dengan kapabilitas yang baik, tentu tidak akan memiliki masalah yang signifikan dalam penerapan SPAN. Namun,



untuk beberapa daerah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup dengan kapabilitas terbatas, tentu penerapan SPAN awal akan menjadi masalah yang signifikan.

Di samping itu, permasalahan lingkup geografis Indonesia yang cukup luas dengan kondisi yang berbeda juga menjadi kondisi yang cukup menyulitkan penerapan SPAN. Hal ini dikarenakan belum semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang mamadai untuk melaksanakan penerapan SPAN dikarenakan letak geografisnya. Letak geografis, tentu menjadi permasalahan utama penerapan SPAN di Indonesia. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan berarti bila tiap daerah daerah dilengkapai secara intensif berupa sarana prasarana dan jaringan.

Untuk mengatasi pelbagai permasalahan yang berhubungan dengan penerapan oleh pengguna, harus diselesaikan secara terintgrasi dengan pemberian pemahaman yang juga baik, hingga dapat diterima tipa individu yang berkaitan. Sebab, dibutuhkan proses dan pengorbanan yang sesuai untuk memulai sesuatu yang merupakan awal dari sesuatu transformasi yang besar, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Memang permasalahan legalitas menjadi permasalahan yang menjadi kekhawatiran utama dalam proses birokrasi. Namun, bila didukung dengan pengamanan yang baik dalam sistem dan alur pelaksanaan sistem yang juga baik, maka tingkat kepercayaan pengguna terhadap kevalidan data dan perintah online juga dapat menanjak.

Untuk menghadapi permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan kapabilitas pengguna, perlu diadakan pelatihan khusus dalam persiapan menjelang pemakaian atau penerapan SPAN. Di samping itu, sosialisasi mengenai penerapan SPAN sejak dini sangat diharapkan untuk menunjang tingkat acceptable SPAN di kalangan calon pengguna.

book: essay collection: learning more about state budget and treasury system (span) (kumpulan essay:...

Documents