file · web viewdalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional...
TRANSCRIPT
EKONOMI MAKRO
“Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional”
Disusun Oleh :
Twin Tantriyati
H 0810115
PRODI : AGRIBISNIS
DOSEN : Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
BAB I. PENDAHULUAN
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh
rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi
dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama
kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan
nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan
anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup
(konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli
ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah
satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat
utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross
National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap
tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional yang sering digunakan di
Indonesia sebagai acuan teori menghitung pendapatan-pendapatan yang berhubungan
dengan nasional.
Produk Domestik Bruto (GDP) : Produk domestik bruto (Gross Domestic Product)
merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit
produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.
Produk Nasional Bruto (GNP) : Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau
PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk
suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa
yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk
hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Produk Nasional Neto (NNP) : Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah
GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut
replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan
produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga
mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
Pendapatan Nasional Neto (NNI) : Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)
adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh
masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP
dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak
yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak
hadiah, dll.
Pendapatan Perseorangan (PI) : Pendapatan perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan
apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan
merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian
pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan
sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan
sebagainya.
Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) : Pendapatan yang siap dibelanjakan
(Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna
membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang
disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income
(PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang
bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung
ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Dalam pembangunan Ekonomi di Indonesia ada berbagai hal yang dapat
mempengaruhinya. Yang sering dianggap penting merupakan sector usaha kecil
menengah (UKM) karena sebagian besar penduduk Indonesia yang berpendidikan
rendah dan dalam indusitri UKM yang tradisional maupun modern. Di era globalisasi ini
banyak sekali pasar yang muncul di dalam negeri. Hal tersebut mengakibatkan
ancaman bagi UKM karena banyak jasa dan barang yang masuk ke dalam negeri.
Sehingga perlu diadakannya pengembangan UKM yang dirasa sangat strategis
mengangkat perekonomian rakyat.
Dengan berkembangnya perekonomian rakyat karena UKM dapat dilakukan dari
ekonomi bawah maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka
lapangan kerja dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.
BAB II. KERANGKA TEORI Dan TINJAUAN PUSTAKA
Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan
usaha skala kecil – menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis
telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat
sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil.
Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II,
sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979).
Adapun dalam penghitungan jumlah pendapatan nasional sendiri sudah ditulis
dan di tetapkan yaitu sebagai berikut. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi
adalah sebagai berikut :
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB
riil tahun kemarin (Anonima, 2011)
Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk
mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan
suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki
manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur
perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk
menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa.
Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa
Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri,
Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.
(Anonimb,2010)
Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk
menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan
nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan
sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan
perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau
antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.(Anonimc,2011)
BAB III. DATA Dan PEMBAHASAN
Tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
1945 harus diwujudkan melalui proses demokratisasi, pelaksanaan penyelenggaraan
negara yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan
negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan
bangsa, oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan
kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan,
sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan yang hanya
mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak
diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah
menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh.
Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat
pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UKM
dalam pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UKM
di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di
NSB, UKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM
sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UKM menyangkut
kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk
mengembangkan dan melindungi UKM. Sedangkan di negara-negara maju UKM
mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para
cendekiawan (sarjana –sarjana) diperkenalkan dan diterapkan ke NSB.
Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar yang natinya akan mampu
bersaing di dunia pasar sehingga dengan mudah akan berpengaruh pada
perekonomian nasional. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain adalah :
Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan
produk.
Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya
terhadap tenaga kerja.
Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang
berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada
umumnya birokratis.
Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.
Peranan UKM di Indonesia
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai
sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah
penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor
tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang
diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua
departemen. 1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2. Departemen Koperasi
dan UKM, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih
belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil
dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar.
Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit
saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga
hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar
hampir disemua sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian
dan industri.
Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi
perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan
dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama
menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan
pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai
jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angakatan kerja agi urbanisasi,
dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara
keseluruhan.
Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian
Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama
dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar,
(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan
masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya
dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak
dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi
belum optimal.
Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar
berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Pada tahun 1996 data Biro
Pusat Statistik menunjukkan jumlah UKM = 38,9 juta, dimana sektor pertanian
berjumlah 22,5 juta (57,9%), sektor industri pengolahan = 2,7 juga (6,9 %), sektor
perdagangan, rumah makan dan hotel = 9,5 juta (24%) dan sisanya bergerak dibidang
lain. Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998). Nilai ini jauh tertinggal bila
dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan (65 %), Cina 50
%), Vietnam (20 %), Hongkong (17 %), dan Singapura (17 %). Oleh karena itu, perlu
dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara lain: perijinan,
teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan.
Perekonomian nasional jika diukur dengan PDB telah pulih dari krisis ekonomi
pada akhir tahun 2003. Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB
mengalami kenaikan disbanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha
menengah dan besar terutama pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999,
namun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar. Usaha kecil telah pulih dari krisis
pada tahun 2001, dan usaha besar baru pulih dari krisis pada tahun 2003, sedang
untuk usaha menengah diperkirakan akan pulih pada tahun 2004 ini. Krisis ekonomi
mengakibatkan Indonesia tertinggal 7 tahun dibandingkan negara lain dalam
membangun daya saing perekonomian nasionalnya(Sumber: BPS dan Kementerian
Koperasi dan UKM (diolah))
Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastis
(7,42%), dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada
tahun 1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit
usaha lebih dari 10%. Usaha menengah relatif yang paling lamban untuk pulih dari
krisis ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga
dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional dan penumbuhan
kehidupan yang lebih demokratis.( Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM
(diolah))
Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45%
tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga
kerja pada masa mendatang. Selama periode 2000 – 2003, usaha mikro dan kecil telah
mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah
mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha
besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama
periode 2000 – 2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup
pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia. Sumber: BPS dan
Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)
Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang
memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah
memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan,
persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam
industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini
membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya
saling melengkapi.
Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali dan
Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar,
alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Struktur perekonomian
nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih
berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk
menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi
pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan
menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.
Profil Usaha Kecil di Indonesia
Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Management FE UI tahun 1987
dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia seagai berikut :
1. Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60%
atau kurang.
2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha
kecil-kecilan.
3. Masalah-masalah utama yang dihadapi :
a. Sebelum investasi masalah : permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin).
b. Pengenalan usaha : pemasaran, permodalan, hubungan usaha.
c. Peningkatan usaha : pengadaan bahan/barang.
4. Usaha menurunkan kerena : kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang
keterampilan teknis dan administrasi.
5. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran dan pengadaan
barang.
6. 60 % menggunakan teknologi tradisional.
7. 70 % melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
8. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dipandang terlalu rumit dan dokumen-
dokumen yang harus disiapkan.
Alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada
masa krisis adalah :
1. Sebagian besar UKM memperoduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan
elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat
pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap
permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan
juga tidak berpengaruh pada permintaan.
2. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan
sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor
ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu
kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di
Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya
terhadap perbankan sangat rendah.
3. UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya
UKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UKM
mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-
masuk tidak ada.
4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu
dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan
baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi karena
bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu
besar.
5. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal
banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut
memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala
kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat.
Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, UKM dapat bertahan dan
mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian UKM dapat dijadikan andalan
untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang
kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan
UKM harus dihilangkan. Konstitusi kebijakan ekonomi Pemerintah harus menempatkan
UKM sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan
kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.
Selain itu juga diperhatikan bagaimana agar mapu berjalan secara dinamis.
Karena tidak dipungkiri bahwa UMKM ini masih memerlukan perhatian untuk sapai
pada taraf pendapatan Nasional.hal tersebut dikarenakan berbagai sebab, antara lain:
pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi, UMKM mampu menyerap
99,45% tenaga kerja di Indonesia, Produktivitas pembentukan PDB usaha mikro dan
kecil per tenaga kerja atas dasar harga yang berlaku, Pengembangan UMKM
diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan
baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs
rupiah dan tingkat inflasi, Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan
diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai;
adil dan demokratis; serta sejahtera.
Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifat entrepreneurship tetapi ada pula
yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria entrepreneurship
maka kita dapat membagi UKM dalam empat bagian, yakni :
(1) Livelihood Activities : UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan
mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak
memiliki jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di
Indonesia jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar.
(2) Micro enterprise : UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat
entrepreneurship (kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.
(3) Small Dynamic Enterprises : UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship.
Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori
ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke
kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang
masuk kategori satu dan dua. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan
sub-kontrak dan ekspor.
(4) Fast Moving Enterprises : ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship
yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan
besar. Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.
Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkan
perhatiannya pada UKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap
materi pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UKM kategori tiga dan empat adalah
untuk mengembangkan mereka menjadi usaha sekala menengah. Secara konseptual
penulis menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus
diperhatikan dalam proses pembinaan UKM. Pertama, sumber daya manusia (SDM),
kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan
pihak luar. Selain itu dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan
mempertajam naluri bisnis. Kedua, manajemen, pengertian manajemen dalam praktek
bisnis meliputi tiga aspek yakni berpikir, bertindak, dan pengawasan.
Mempertimbangkan UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal
dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya,
maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah
menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.
Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi
prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
UMKM mampu menciptakan iklim persaingan dengan usaha besar karena
UMKM dilakukan oleh banyak dari perekonomian sederhana yang notabene Indonesia
banyak yang memiliki status semacam itu. Sehingga tidak dipungkiri bahwa UMKM di
Indonesia sangatlah banyak dan beragam.
DAFTAR PUSTAKA
Anonima, 2011. Pengertian Pendapan Nasional. www.wikipedia.com. Diakses pada
tanggal 2 Oktober 2011, pukul 20.30 WIB
, 2010. Manfaat Pendapatan Nasional. www.wikipedia.com. Diakses pada
tanggal 2 Oktober 2011, pukul 20.15 WIB
_______ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Kementerian Koperasi dan UKM. Draf Rencana Strategis Pembangunan Koperasi dan
UMKM Periode Tahun 2005 – 2009. Jakarta, 2004.
Kementerian Koperasi dan UKM. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
Periode Tahun 2001 – 2004. Jakarta, 2004
Kementerian Koperasi dan UKM. Draf Rencana Program Kementerian Koperasi dan
UKM Periode Tahun 2005 – 2009. Jakarta, 2004
Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS. Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja
Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah,dan Ekspor Usaha Kecil dan
Menengah, serta Peranannya terhadap Tenaga Kerja Nasional, PDB Menurut
Harga Berlaku dan Harga Konstan. Jakarta, 2003
Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi, Tiktik Sartika Partomo Dan Working Paper
Series No. 9, Juni: 2004, Center For Industry And Sme Studies Faculty Of
Economics University Of Trisakti.
LAMPIRAN
Tabel 1.1 Jumlah Unit Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil, 1991-1997
Tahun Industri Skala
Menengah/Besar
Industri
Skala
Kecil
Jumlah Persen
(%)
1991 16,494 0.66 2,473,76
5
99.34 2,490,25
6
100
1992 17,648 0.71 2,474,23
5
99.29 2,491,88
3
100
1993 18,219 0.73 2,478,54
9
99.27 2,496,76
8
100
1994 19,017 0.74 2,503,52
9
99.26 2,522,30
5
100
1995 21,551 0.80 2,641,33
9
99.20 2,662,66
2
100
1996 22,997 0.87 2,679,13
0
99.13 2,702,59
5
100
1997 23,386 0.71 3,543,39
7
99.30 3,566,78
3
100
Tabel 1.2 Tenaga Kerja Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil di Indonesia
Year Industri Skala Menengah-Besar
Pekerja Bagian Pertum-
(orang) (%) buhan(%)
Industri Skala
Kecil
Pekerja Bagian
Pertum-
(orang) (%)
buhan (%)
Jumlah
Pekerj
a
Pekerj
a
Bagian
(orang)
(%)
1993
1994
1995
1996
1997
3,574,
829
3,813.
670
4,174,
142
4,214,
967
4,170,
093
32.4
33.2
34.2
33.8
33.3
7.93
6.68
9.45
0.98
-1.06
7,464,
011
7,674,
687
8.016,
397
8,255,
747
8,371,
327
67.6
66.8
65.8
66.2
66.7
6.10
2.80
4.45
2.98
1.40
11,038
,820
11,458
357
12,190
.539
12,470
,714
12,541
,420
100
100
100
100
100