direktorat pengolahan dan pemasaran hasil...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
TA 2017
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
2017
2
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2016
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Tahun
2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara
dalam pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Capaian target pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura Tahun 2017
sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini
kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh
pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan
baik, dan semoga ke depan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan
pertanian.
Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun
2017 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program
dan kegiatan di masa mendatang.
Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat
Pengolahan Hasil Hortikultura Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan
pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi
pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.
Direktur
Yasid Taufik
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia
1.5 Dukungan Anggaran
1
5
6
13
14
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15
2.1 Perencanaan Kinerja 15
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi
2.1.2. Misi
2.1.3. Tujuan dan Sasaran
15
16
16
17
2.1.4. Strategi
2.1.5. Arah Kebijakan
2.1.6. Program dan Kegiatan
21
21
27
2.1.7. Langkah Operasional
2.1.8. Rencana Aksi
2.1.9. Rencana Kinerja Tahunan
34
37
38
2.2 Perjanjian Kinerja 39
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 40
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2016
40
40
3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Kinerja Tahun 2016
3.3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Fasilitasi Pemasaran Hortikultura
52
52
3.3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu
54
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
ii
BAB IV. PENUTUP 64
LAMPIRAN
Halaman
3.3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Pembinaan Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing Hortikultura
3.3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pembinaan
Pengembangan Produk
Hortikultura
3.3.3.2. Evaluasi dan Analisis Pembinaan
Pengembangan Pascapanen
Produk Hortikultura
56
56
56
3.4 Capaian Kinerja Lainnya 58
3.5 Akuntabilitas Keuangan 63
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultua
19
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
38
Tabel 3. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun
2016
51
Tabel 4. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat
dan Daerah Untuk Pengolahan dan
Pemasaran Tahun 2016
63
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Lampiran 2. Daftar Nama Pegawai Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun
2016 Berdasarkan Golongan dan Tingkat
Pendidikan
Lampiran 3.
Lampiran 4.
IKSK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura
Sasaran Kerja Pegawai Eselon III dan IV
lingkup Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2016
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu
komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Kondisi ini dipengaruhi
oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti pentingnya komoditas
hortikultura yang tidak hanya sebagai kebutuhan pangan tapi juga
mempunyai peran terhadap peningkatan aspek kesehatan, estetika dan
lingkungan. Adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang
Hortikultura telah memberikan payung hukum penyelenggaraan
pembangunan hortikultura secara lebih komprehensif dan intensif. Dengan
adanya legislasi ini diharapkan tujuan dari penyelenggaran pembangunan
hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran
produksi, produktivitas, mutu serta daya saing yangberkesinambungan. Di
sisi lain tuntutan kesehatan dan perkembangan gaya hidup masyarakat
menghendaki produk yang berkualitas baik, menyehatkan, dengan tampilan
menarik dan diproduksi secara ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal
tersebut, pelaku usaha hortikultura dituntut untuk dapat meningkatkan daya
saing usahanya antara lain melalui penguasaan dan peningkatan teknologi,
penguasaan dan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan
kerjasama dan kemitraan usaha, serta pemerintah memberikan dukungan,
fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha hortikultura.
Secara umum tantangan kedepan dalam kurun waktu 5 tahun pembangunan
hortikulturadiantaranya: (1) Semakin ketatnya daya saing produk hortikultura
(2) menyediakan lahan baru untuk pengembangan hortikultura (3)
pengelolaan rantai pemasaran yang efisien dan efektif dari lahan produksi ke
pusat-pusat pemasaran (4) Penurunan ketersediaan sumber daya dan akses
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
2
modal investasi (5) krisis global financial yang menyebabkan permintaan
menurun dan lain sebagainya.
Beberapa permasalahan pengembangan hortikultura di Indonesia,
diantaranyarendahnya produksi; produktivitas dan mutu produk hortikultura;
sumberdaya manusia yang kurang mampu atau terampil baik aspek
manajerial maupun aspek teknis;payung hukum yang belum sepenuhnya
menjadi acuan dalam program dan kegiatan hortikultura; kelembagaan
hortikultura yang masih lemah; masih belum optimalnya penerapan teknologi
pengembangan hortikultura khususnya di tingkat hilir (off farm). Hal ini
menyebabkan produk hortikultura nasional kurang berdaya saing baik untuk
pasar domestik maupun ekspor.
Oleh karena itu untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kontribusi sub
sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak secara
terintegrasi dan bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu yang tidak
kalah penting, adalah pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan
hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan
masyarakat.
Kebijakan pengembangan usaha hortikultura yang semula berorientasi
produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha
agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu antara usaha
agro input (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pascapanen, pengolahan
(processing) serta pemasaran (off farm), dengan berorientasi pada
peningkatan produksi serta nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura.
Wujud pengembangan usaha yang ditujuadalah berkembangnya agribisnis
baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di pedesaan. Hal
tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau value added berada di tingkat
petani dan usaha kelompok/koperasi menjadi profit center di pedesaan.
Dalam upaya menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan
mempunyai nilai tambah dan daya saing hortikultura, Direktorat Pengolahan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
3
dan Pemasaran Hasil hortikultura pada tahun 2016 melakukan upaya-upaya
seperti penanganan pascapanen dan pengolahan produk yang baik.
Penanganan pasca panen ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak,
memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap terjaga dengan
baik.Kegiatan kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
tersebut yaitu pengadaan bangsal pascapanen, cold storage, sarana
prasarana pengolahan dan pascapanen, fasilitasi penerapan jaminan mutu
dan pemasaran produk hortikultura.Dengan berbagai kegiatan tersebut maka
diperlukan pembinaan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya
saing hortikultura. Pembinaan peningkatan nilai tambah dan daya saing
hortikultura merupakan upaya untuk memelihara dan mengembangkan
kegiatan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura agar
dapat memenuhi standar produk yang dibutuhkan oleh konsumen dalam dan
luar negeri.
Pemilihan dan penggunaan sarana dan prasarana yang tepat akan dapat
menghindari produk dari berbagai macam kerusakan, dan menjaga mutu
produk hortikultura yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai jual
dan daya saing produk yang telah dihasilkan.
Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
hortikultura, kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan,
standardisasi mutu produk dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan
peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan).
Terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pengolahan hasil pertanian,
termasuk hortikultura, yaitu poktan/gapoktan, pedesaan, dan konsep zero
waste.Ketiga kata kunci tersebut penting dalam perkembangan industri
pertanian nasional.
Sesuai dengan Perpres nomor 45 tahun 2015 maka salah satu fungsi
Direktorat Jenderal Hortikultura adalah merumuskan – melaksanakan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
4
kebijakan, menyusunan NSPK, memberikan bimbingan teknis serta
melaksanakan evaluasi dan dukungan administrasi termasuk kepada usaha
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi
khususnya pada komoditas aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan
tanaman hortikultura lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bermuara pada
usaha dalam rangka pencapaian nilai tambah dan peningkatan
kesejahteraan petani hortikultura.
Selanjutnya, sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi di
lingkup Kementerian Pertanian, peningkatan daya saing juga masih menjadi
kebijakan prioritas dalam mendukung program Nawacita Presiden Jokowi
mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri.
Pembangunan hortikultura dari pemerintah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui
Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura
memiliki kebijakan mengalokasikan anggaran tersebut menjadi dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dukungan dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilakukan oleh daerah
(provinsi/kabupaten/kota).
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura,setiap akhir tahun Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyusun laporan kinerja
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
5
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Dalam melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura,
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memiliki tugas dan
fungsi yang mengacu pada dasar hukum berikut; 1) Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Permentan
Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Berdasarkan Permentan No. 43/2015, pasal 485Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas yaitu: “Melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi mutu dan
pemasaran hasil hortikultura”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Bab VII, Pasal 486 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen,
pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran
dan investasi hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,
standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi
hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu
serta pemasaran dan hasil investasi hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan standardisasi dan penerapan standar mutu
serta pemasaran dan investasi hortikultura;
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
6
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu
serta pemasaran dan investasi hortikultura;
6. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar
mutu di bidang hortikultura; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura.
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian
Pertanian pada pertengahan tahun 2015, struktur organisasi Direktorat
Jenderal Hortikultura mengalami perubahan sehingga tugas dan fungsinya
juga mengalami penyesuaian.Oleh karena itu, sejak tahun 2016 susunan
organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
selanjutnya dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian termasuk unit kerja
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Seperti yang tercantum pada PermentanNo. 43/2015 Pasal 487, susunan
organisasi pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
terdiri atas:
1. Subdirektorat Pascapanen;
2. Subdirektorat Pengolahan Hasil;
3. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu;
4. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi;
5. Subbagian Tata Usaha ; dan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
7
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon IIlingkup Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah sebagai berikut:
1. SubdirektoratPascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang peningkatan pascapanen hortikultura;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas
Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan
pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan
florikultura;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan
florikultura;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria di
bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta
buah dan florikultura.;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan
florikultura;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat serta buah
danflorikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
8
Subdirektorat Pascapanen terdiri atas :
a. Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat; dan
b. Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura
Secara rinci, Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman obat
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan
kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman
obat.
Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pascapanen buah dan florikultura.
2. Subdirektorat Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengolahan Hasil
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan
pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan
florikultura;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan
florikultura;
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
9
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman
obat, buah dan florikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah
dan florikultura;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah
dan florikultura
Subdirektorat Pengolahan Hasil terdiri atas :
a. Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat; dan
b. Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura
Secara rinci, Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman obat
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan
kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat.
Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengolahanhasil buah dan florikultura.
3. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis
dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi
standar, dan penerapan standar mutu hasil hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 496,
SubdirektoratStandardisasi dan Mutu menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yiapan penyusunan
kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu
hasil hortikultura;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan
penerapan standar mutu hasil hortikultura;
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisI di bidang standardisasi
dan penerapan mutu hasil hortikultura;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura; dan
e. Penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta
penerapan standar mutu di bidang hortikultura.
Subdirektorat Standardisasi dan Mutu terdiri atas :
a. Seksi Standardisasi; dan
b. Seksi Mutu
Secara rinci, Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di
bidang hortikultura.
Seksi Pengolahan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,
supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang
penerapan standar mutu hasil hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
11
4. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil
dan investasi hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemasaran dan
Investasi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi, dan investasi hortikultura.;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura; dan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura,
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi terdiri atas :
a. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
b. Seksi Investasi
Secara rinci, Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatanpemasaran hasil dan promosi hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
12
Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi hortikultura.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat
menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian
masing masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang
ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
dan Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai
tugas masing masing jabatan fungsional.
- Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur
berdasarkan peraturan perundang undangan.
Secara rinci struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan
PemasaranHasil Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
13
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam rangka mendukung
pembangunan Pengolahan dan Pemasaran dan Hasil Hortikultura Tahun
2016 adalah sebanyak 52 orang, dengan golongan I tidak ada, golongan II
sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 30 orang dan golongan IV
sebanyak 13 orang.Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-
laki sejumlah 25 orang, dan perempuan sebanyak 27 orang. Sedangkan,
rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) tidak
ada, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 18 orang, Sarjana (S1)
sebanyak 18 orang, Diploma (D1) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 14
orang, SLTP tidak ada, dan SD sebanyak 1 orang.
Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura ini tersebar pada masing-masing subdirektorat lingkup
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam rangka
mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
Sebaran pegawai per unit Eselon III adalah sebagai berikut Subdirektorat
Pascapanen sebanyak 10orang, Subdirektorat Pengolahan Hasil sebanyak
8 orang, Subdirektorat Standardisasi dan Mutu sebanyak 9orang,
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi sebanyak 8 orang, Subbagian Tata
Usaha sebanyak 17orang. Rincian komposisi pegawai Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura berdasarkan golongan dan
tingkat pendidikan dapat dilihat padaLampiran 2.
1.5. Dukungan Anggaran
Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura tingkat pusat dan daerah pada tahun 2017
adalah sebesar Rp. 21.996.750.000,-. Pagu anggaran tersebut terdiri dari
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
14
anggaran yang dialokasikan di pusat sebesar Rp. 10.556.250,- dan di
daerah sebesar Rp. 11.440.500.000,-.
Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di
daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
pada 60 satker di provinsi/kabupaten/kota dan 1 satker Direktorat Jenderal
Hortikultura di pusat.
Alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp. 21.996.750.000,-.
yangdigunakan untuk mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura di daerah yang dialokasikan di 23 provinsi dan 27
kabupaten/kota senilai Rp. 11.440.500.000,-.yang terdiri dari kegiatan 1)
Bangsal Pascapanen, 2) Sarana Prasarana Pascapanen, 3) Sarana
Prasarana Pengolahan, dan 4) Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
Alokasi dana di pusat sebesar Rp. 10.556.250.000,- dialokasikan untuk
Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
senilai Rp. 3.516.750.000,- dan Sarana Prasarana Pascapanen senilai Rp.
7.039.500.000,-.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
15
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa
komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebutantara
lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi
Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi;a) Indikator Kinerja Sasaran
Program (IKSP), b) Rencana Strategis (Renstra), c) Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).Berikut dipaparkan komponen terkait
Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura:
2.1 Rencana Strategis 2016 - 2019
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura 2016-2019 disusun dengan mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategi Kementerian
Pertanian Tahun 2016-2019. Namun, seiring dengan dinamika
pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur organisasi di lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanianpada Tahun 2016
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai unit kerja baru maka
dilakukan revisi pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun
2016-2019. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017 ini mengacu pada Renstra
Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi), Renstra
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi).
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
16
Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan
sebagai berikut:
2.1.1 Visi
Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah
Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk
mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya
saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura melalui
penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas.
2.1.2 Misi
Untuk mencapai Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura mengemban Misi sebagai berikut:
1. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan
pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang
nantinya diharapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani
pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan
secara profesional;
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui
keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran
hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu
memberikan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil
dan profesional;
3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura
secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk
segar dan olahan, baik di pasar domestic maupun internasional.
4. Menigkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan
pemasaran produk pertanian yang efektif dan efisien.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
17
5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui
kebijakan promosi dan pemasaran produk pertanian yang efektif dan
efisien.
6. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura yang professional dan berintegritas moral
tinggi.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
adalah:
1. Menumbuhkembangkan manajemen usaha penanganan pascapanen
dan pengolahan hasil hortikultura;
2. Meningkatkan pemasaran dan investasi hasil hortikultura yang
memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan;
3. Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan penerapan
standar mutu hasil hortikultura;
4. Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.
Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran yang ingin
dicapai oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
yaitu:
1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan
pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta
kelembagaannya
2. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
18
3. Berkembangnya agroindustri terpadu di perdesaan melalui
keterpaduan sistem produksi, penanganan pascapanen, pengolahan
dan pemasaran hasil hortikultura
4. Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan;
5. Meningkatnya kualitas danjumlah olahan produk hortikultura untuk
mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.
6. Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa Negara dari
ekspor produk pertanian
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
19
Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Menjadi institusi yang peduli dan memiliki
komitmen tinggi untuk mewujudkan
masyarakat pertanian sejahtera, handal dan
berdaya saing di bidang pengolahan
dan pemasaran hasil hortikultura melalui penyelenggaraan
birokrasi yang profesional dan berintegritas.
1. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yg berbasis ekonomi perdesaan, yg nantinya diharapkan sbg wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional
1.
Menumbuhkembangkan manajemen usaha penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura
1.
Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta kelembagaannya
1. Bangsal Pascapanen 11 unit 2. Sarana Prasarana Pascapanen 186 unit 3. Sarana Prasarana Pengolahan 99 unit
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil dan profesional.
2.
Meningkatkan pemasaran dan investasi hasil hortikultura yang memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan
2.
Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura sebanyak 21 kali
3.
Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan penerapan standar mutu hasil hortikultura
3.
Berkembangnya Agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
5. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura sebanyak 21 kali
3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura
4.
Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.
4 Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
6. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura sebanyak 21 kali
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
20
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional.
4. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
5.
Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk hortikultura untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura sebanyak 21 kali
5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
6.
Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian.
8. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura sebanyak 21 kali
6. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang profesional dan berintegritas moral tinggi.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
21
2.1.4.Strategi
Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
hortikultura diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:
1. Penerapan dan pengawasan sistem jaminan mutu komoditi strategis dan
keamanan pangan.
2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran
produk hasil pertanian.
3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian
4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor
komoditas strategis.
2.1.5 Arah Kebijakan
Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok
dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka
kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun 2016ditetapkan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pascapanen Hasil Hortikultura
Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan
mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana
penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus
mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan
(selflife), mempertahankan kesegaran (vaselife), meningkatkan daya
saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya sarana, memberikan keuntungan yang optimum untuk
pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen
itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
22
untuk siap jual di tingkat produsen terutama pada sentra utama
hortikultura.
Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada
pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal
pascapanen/gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada
pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang
dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun
komoditas yang masif.
2. Kebijakan Pengolahan Hasil Hortikultura
Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan
karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya,
memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan.Salah
satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan
kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait.Pendekatan
pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam
kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas
serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa
usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi
bentuk klaster (inti dan plasma). Keunggulan pola klaster ini, mengacu
pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual
untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktifitasyang
sama (economic of scale).
Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan claster, dimana
kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan
beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki
kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa Negara,
menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
23
menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai,
mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsive terhadap
pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan demikian, pengembangan
agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola
pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena
pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan kapasitas produksi,
meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari
aktifitas usaha yang saling bersinergi.
Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas
pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan
gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan
daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan
sector pertanian, khususnya usaha usaha agroindustri pedesaan yang
responsive gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran
untuk: 1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap,
berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi,
dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan
kebutuhan perempuan dan laki laki; 2) memperkecil kesenjangan gender
yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; 3) meningkatkan
pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga.
Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unti usaha yang telah
memperhatikan dan mengembangkan aspek aspek penyiapan bahan
baku yang bermutu, menerapkan prinsip Good Agricultural Practices
(GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing
Practices (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil
pertanian khususnya pangan, serta telah memanfaatkan dan mengelola
limbah dengan baik (zero waste). Usaha agroindustry tersebut merupakan
industry pengolahan hasil pertanian skala kecil menengah dan skala
rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga di pedesaan
yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan minuman, biofarmaka,
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
24
bioenergi, dan pengolahan hasil samping. Agroindustry terpadu ini
dikembangkan dengan tujuan : meningkatkan nilai tambah hasil panen di
pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku
agroindustri lanjutan; memberikan jaminan mutu dan harga sehingga
tercapai efisiensi agribisnis; mengembangkan diversifikasi produk sebagai
upaya penggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan
pada periode tertentu; sebagai wahana pengenalan, penguasaan,
pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran
serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain
dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri
pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan,
peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui
optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan
kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan
lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.
3. Kebijakan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura
Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di
bidang standardisasi dan mutu. Kebijakan standardisasi merupakan
bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian
sejak proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan
konsumen. Penerapan sistem standardisasi secara optimal sebagai alat
pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran
pemasaran komoditi pangan serta mendorng berkembangnya investasi di
sektor pertanian.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
25
Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada
aspek keamanan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan.Sistem keamanan
pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus sudah mulai
diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga diharapkan
system berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan
Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan masuknya
produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam system
manajemen mutunya. Kebijakan pengembangan standardisasi dan mutu
yang dilaksanakan dengan pengembangan standardisasi dan mutu hasil
hortikultura melalui perumusan SNI, sertifikasi organik, sistem mutu dan
keamanan pangan, pembinaan penerapan siatem jaminan mutu dan
keamanan pangan, dan pengembangan SDM melalui bimbingan teknis
editor/konseptor perumusan SNI.
4. Kebijakan dan Pemasaran Investasi
Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi
difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang
diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem
pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar
petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di
pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian
Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di
seluruh provinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang
dilaksanakan adalah pengembangan jaringan pemasaran domestik,
pengembangan sarana dan kelembagaan pasar, kebijakan pemantauan
pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan pelayanan informasi
pasar.
Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk
percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
26
maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal
di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa
negara. Disamping itu, pengembangan pemasaran internasional juga
dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui
kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan
pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah peningkatan
negosiasi dan advokasi pemasaran internasional, perumusan dan
disiminasi kebijakan pemasaran internasional, peningkatan akses pasar
komoditi segar/produk olahan ekspor, pengembangan Market Intelligence
dan Database dan penguatan rantai pasok.
Kebijakan pengembangan usaha pertanian yang semula berorientasi
produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha
agribisnis yang utuh yaitu usaha tani yang fokus dan terpadu antara
usaha agroinput (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pengolahan
(processing) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan
kesejahter4aan petani dan pelaku usaha disamping peningkatan
produksi. Dengan perkataan lain bahwa wujud pengembangan usaha
yang dituju adalah berkembangnya agribisnis hulu hilir oleh petani dan
masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah
atau value added berada pada petani dan usaha kelompok/koperasi
menjadi profit center di perdesaan. Kebijakan dalam pengembangan
investasi duilaksanakan dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisnis
yaitu : Sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan
kelembagaan usaha), teknologi, permodalan dan pasar.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka dilaksanakan kegiatan
pengembangan kelembagaan usaha dan penguatan manajerial dan
ketrampilan usaha, pengembangan promosi produk dan investasi di
dalam dan di luar negeri, pengembangan dan fasilitasi kemitraan usaha,
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
27
pengembangan kawasan produk speciality, pengembangan agrowisata
(hortipark) dan pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
2.1.6Program dan Kegiatan
Program
ProgramDirektorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah :
“Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura”, dan hal ini telah
sejalan dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu, “Peningkatan
Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”
Kegiatan
1. Kegiatan Pusat
Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di
pusat lebih bersifat pada pem binaan dan pengawalan kegiatan secara
makro serta perumusan kebijakan kebijakan yang dapat memenuhi target
prioritas dari Direktorat Jenderal Hortikultura, meliputi : pengembangan
kebijakan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan,
pembinaan,bimbingan dan pengawalan teknis terutama kegiatan fasilitasi
di daerah dan manajemen usaha, pengembangan data base dan sistem
informasi publik, promosi produk dan investasi di sektor hortikultura, serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dalam rangka penyelenggaran suatu organisasi tentunya memerlukan
dukungan/ fasilitasi layanan kantor yang didukung oleh kemampuan dan
kecekatan sumberdaya manusia yang baik. Hal ini akan berpengaruh
terhadap keberhasilan kinerja institusi, disamping tersedianya sumber
dana dan sarana yang memadai serta prosedur tata kelola administrasi
yang baik.
Proses dan pengelolaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura didukung oleh layanan perkantoran yang dilaksanakan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
28
dalam rangka memfasilitasi keperluan sarana administrasi, Pembinaan
kegiatan lapangan, surat menyurat, rapat-rapat/koordinasi dengan instansi
terkait, verifikasi, evaluasi serta pendampingan kegiatan terkait fasilitasi
barang kekayaan Negara, fasilitasi sarana administrasi, penggandaan
laporan, pendataan, serta kepegawaian di lingkungan perkantoran.
Agar kinerja perkantoran dapat tercapai dengan baik dan efisien, maka
perlu dukungan kemampuan SDM yang handal, tersedianya sarana dan
prasarana kerja yang memadai, prosedur tata kelola administrasi yang
baik dan dukungan dana yang optimal.
Tujuan dan sasaran dapat diwujudkan, Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura melakukan Peningkatan Capacity Building
bagi staf Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
Peningkatan Capacity Building ini bertujuan untuk pengembangan
karakter, memberi motivasi, meningkatkan persepsi dan kerja sama tim
yang kuat.
2. Kegiatan Dekonsentrasi Provinsi
Kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah.Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk
kegiatan Dinas Pertanian Propinsi untuk melakukan pembinaan ke
kabupaten/kota, sehingga kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,
penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga
kegiatannya bersifat non fisik. Kegiatannya hampir sama dengan kegiatan
pusat hanya saja ruang lingkupnya lebih kecil yaitu pembinaan dan
pengawalan kegiatan di lingkup dinas pertanian kabupaten/kota dari
masing masing propinsi. Kegiatan tersebut meliputi Bangsal Pascapanen,
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
29
Sarana Prasarana Pengolahan, Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
a. Bangsal Pascapanen
Dalam rangka pengembangan produk hortikultura yang bermutu
dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional, selain
penerapan budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural
Practices/GAP), juga diperlukan penanganan pascapanen yang baik
dan benar (Good Handling Practices/GHP). Kegiatan pascapanen
produk hortikultura merupakan salah satu kegiatan dalam usahatani
yang perlu mendapat perhatian, karena menyangkut upaya menekan
kehilangan hasil baik dalam bobot maupun mutu dan memperpanjang
kesegaran produk dan umur simpan. Diperkirakan menurut FAO
tahun 1979 tingkat kerusakan dapat mencapai 30-50% bila
penanganan saat panen kurang tepat.
Penanganan pascpanen hortikultura merupakan salah satu
mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura.
Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai
pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu mengalami
perlakuan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal
pascapanen (packing house).
Keterbatasan pengetahuan penanganan pascapanen
hortikultura di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha
hortikultura yang belum melakukan praktek-praktek penanganan hasil
panen di bangsal pascapanen sehingga mengakibatkan menurunnya/
kehilangan hasil, memperpendek masa simpan dan menurunnya
mutu produk.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
30
b. Sarana Prasarana Pascapanen
Kenyataan di lapangan, walaupun petani sudah menghasilkan aneka
produk buah, sayur, tanaman obat dan florikultura bermutu baik,
namun seringkali masih terjadi kehilangan hasil yang tinggi dan
rendahnya ketersedian produk hortikultura sesuai standar. Petani dan
pelaku usaha masih sering melakukan melakukan penanganan
pascapanen tanpa memperhatikan karakteristik produk dan sarana
pascapanen yang tepat. Oleh karena itu perlu diupayakan
penanganan pascapanen yang baik dan konsisten sepanjang rantai
komoditas mulai pascapanen hingga ke konsumen.
Dalam pelaksanaan kegiatan pascapanen di bangsal pascapanen,
diperlukan juga sarana prasarana pascapanen yang menunjang
kegiatan pascapanen. Selain itu, kegiatan pascapanen yang
dilaksanakan di lapangan juga memerlukan sarana prasarana
pascapanen.
c. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Hortikultura
Kegiatan bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing
hortikultura terdiri dari Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Hortikultura dan Fasilitasi Pemasaran Hortikultura.
Peningkatan daya saing produk pertanian dapat dilakukan melalui
mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan. Bentuk jaminan
mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat jaminan mutu dan atau
label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap Standar
Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal lain yang
diacu. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan
pangan, pelaku usaha pertanian harus menerapkan sistem jaminan
mutu dan mengajukan permohonan penilaian (registrasi/sertifikasi) ke
Lembaga Sertifikasi atau Otoritas Kompeten Keamanan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
31
Pangan.Untuk produk pertanian non pangan penjaminan dapat
dilakukan melalui registrasi oleh instansi yang ditunjuk. Kegiatan
penerapan sistim jaminan mutu, pendampingan penerapan internal
control system (ICS) dan pendampingan pra inspeksi dalam proses
sertifikasi/registrasi. Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu
dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan
komoditi hortikultura dan yang telah mendapatkan bantuan sarana
prasarana budidaya, penanganan pascapanen atau pengolahan hasil
hortikultura yang tepat.Kegiatan ini harus melibatkan pembina mutu
atau pendamping dari kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan
pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Dalam upaya meningkatkan akses pasar produk pertanian, diperlukan
berbagai perbaikan sarana dan prasarana fisik serta kelembagaan
pemasaran, guna memberikan manfaat yang optimal bagi semua
pelaku usaha yang terlibat. Fasilitasi pemasaran hortikultura
dilakukan dalam bentuk fasilitasi pemasaran di Sub Terminal
Agribisnis (STA), fasilitasi pemasaran untuk kelompok tani atau
gabungan kelompok tani serta fasilitasi untuk Petugas Informasi
Pasar (PIP) di daerah-daerah sentra utama.
Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana
pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan
melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian
petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan
pemasaran. STA merupakan suatu lembaga yang mapan dan mampu
mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat dari
sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran, kualitas, kuantitas,
kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima,
baik oleh petani maupun konssumen. Tujuan fasilitasi dan
kelembagaaan STA adalah sebagai sarana untuk menggerakkan dan
memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
32
produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/konsumen) dan sebagai
fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/pelaku usaha
pertanian lainnya. Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA di daerah
di danai melalui dana dekonsentrasi berupa dana pengawalan dan
pembinaan STA.
Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktandilakukan untuk
memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian di tingkat
petani yaitu Poktan PHP (Kelompok Tani Pemasar Hasil Pertanian)
agar dapat membantu petani dalam memperluas jaaringan
pemasaran.Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan disediakan
bagi Poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan
pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam
penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan manajemen
pemasaran.
Fasilitasi dan Pembinaan PIPbertujuan untuk menciptakan system
Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinu, terkini dan
dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para
penggunan informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi
pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinu dan lengkap
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan
pelayanan informasi pasar.
d. Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura
Untuk mendukung keberhasilan terhadap pemanfaatan bantuan
sarana dan peralatan alat mesin pengolahan yang telah diadakan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka perlu
dilakukan pembinaan dan pengawalan terhadap poktan/gapoktan
penerima bantuan.Dalam melaksanakan pembinaan dan
pendampingan teknis maupun manajemen terhadap kelompok
tani/gapoktan/pelaku usaha dalam pengembangan pengolahan hasil
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
33
pertanian perlu dilakukan lebih insentif sehingga pemanfaatan
bantuan peralatan dan mesin dapat berjalan optimal serta
meningkatkan manajemen pengelolaan, efisiensi dan efektifitas unit
pengolahan hasil pertanian. Pembinaan, pengawalan dan
pendampingan dilakukan oleh petugas dinas propinsi dan
kabupaten/kota kepada kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha di
sejauh mana perkembangan unit pengolahan hasil pertanian di
daerah saat ini wilayah yang menjadi binaannya. Implementasi
program peningkatan nilai tambah dan daya saing dan ekspor
diwujudkan dalam berbagai bentuk fasilitasi bantuan kepada
kelompok sasaran. Sehingga perlu dilihat sejauh mana
perkembangan program dan kegiatan di tingkat
lapang.Perkembangan pembangunan unit pengolah hasil pertanian di
daerah saat ini masih membutuhkan perhatian khusus dalam
operasionalisasinya. Hal ini memberikan gambaran bahwa
perkembangan pengolahan hasil pertanian di daerah harus
memberikan informasi yang dapat dideskripsikan antara lain UPH dan
kelembagaannya, operasionalisasi, keragaan alat dan mesin, dan
pelaku usahanya.
3. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Propinsi
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dana Tugas Pembantuan Propinsi adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota akan tetapi lokasi anggarannya
berada di propinsi. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
34
dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu bantuan sarana prasarana
pascapanen, bangsal pascapanen dan sarana prasarana pengolahan.
4. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di mana lokasi
anggarannya berada di propinsi. Pendanaan dalam rangka Tugas
Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu bantuan
sarana prasarana pascapanen, bangsal pascapanen dan sarana
prasarana pengolahan.
1.1.9. Rencana Kinerja Tahunan
Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran pada awalnya adalah
Rp 10.208.850.000,-, lalu mengalami perubahan pada bulan April 2017
menjadi Rp 10.508.850.000,-. Adapun kinerja atau struktur output
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tersebut
ditampilkan pada tabel 1 dan 2.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
35
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun 2017 (Januari, 2017)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura
1. Bangsal Pascapanen 20 Unit
2. Sarana Prasarana Pascapanen
35 Unit
3. Sarana Prasarana Pengolahan
34 Unit
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
21 Kali
Sumber:RKAKL DIPA Tahun 2017
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun 2017 (April, 2017)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura
1. Bangsal Pascapanen 11 Unit
2. Sarana Prasarana Pascapanen
26 Unit
3. Sarana Prasarana Pengolahan
34 Unit
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
21 Kali
Sumber:RKAKL DIPA Tahun 2017
Pada bulan Agustus 2017, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura mendapatkan tambahan alokasi anggaran APBN-P, sehingga
anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
bertambah menjadi Rp. 21.996.750.000,- dengan struktur output atau
kinerjanya ditampilkan pada Tabel 3.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
36
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun 2017 (bulan Agustus 2017)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura
1. Bangsal Pascapanen 11 Unit
2. Sarana Prasarana Pascapanen
186 Unit
3. Sarana Prasarana Pengolahan
99 Unit
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
21 Kali
Sumber:RKAKL DIPA Tahun 2017, RKT Dit.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, 2017
Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun
2017 terdiri dari anggaran pusat dan daerah. Adapun struktur anggaran
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
ditampilkan pada Tabel 4. Adapun alokasi anggaran berdasarkan struktur
outputnya ditampilkan pada Tabel 5.
Tabel 4 .Struktur Anggaran Dit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan Struktur Output Tahun 2017
No Output Anggaran (Rp) Target
1 Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya saing (Kali)
4.243.860.000 21
2 Bangsal Pascapanen (Kali) 2.338.000.000 11
3 Sarana Prasarana Pascapanen (Unit) 8.037.400.000 186
4 Sarana Prasarana Pengolahan (Unit) 7.377.250.000 99
Sumber:RKAKL DIPA Tahun 2017
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
37
Tabel 5 .Struktur Anggaran Dit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan Kewenangan Pusat dan Daerah
Tahun 2017
Anggaran Pusat (Rp) Anggaran Daerah (Rp) Total (Rp)
10.556.250.000 11.440.500.000 21.996.750.000
Sumber:RKAKL DIPA Tahun 2017
1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura telah menetapkan
standar kinerja pada awal tahun 2017. Standar kinerja tersebut dituangkan
dalam bentuk Perjanjian Kinerja/PK(terlampir). Perjanjian kinerja (PK)
merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura untuk
melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Direktorat
Jenderal Hortikultura.
Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura yaituberkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya
saing diukur melalui indikator kinerja
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
38
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan
Gambaran kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Hortikultura Tahun 2016
dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat padaPerjanjian
Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target
yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun
2016 tersebut digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian
kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian
>100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 <
79%), dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah
ditetapkan.
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana
APBN pada Tahun 2017dilakukan dengan membandingkan target kinerja
yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi target tersebut.
Pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
pada tahun 2017 ditampilkan pada Tabel ... dan ....
Indikator Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
1. Bangsal Pascapanen
Target bangsal pascapanen pada tahun 2017 adalah sebanyak 11 unit,
yang dialokasikan untuk Kab Sukabumi (1 unit), Kab Bandung (1 unit), Kab
Malang (1 unit), Kab Tapin (3 unit), Provinsi Bali (1 unit),Kab Bima (1 unit)
dan Kab Lombok Timur (3 unit).
2. Sarana Prasarana Pascapanen
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
39
Target sarana prasarana pascapanen berjumlah 186 unit, yang terdiri dari
Provinsi Jawa Barat (3 unit), Kab Temanggung (4 unit), Provinsi Jawa
Tengah (4 unit), Kab Malang (2 unit), Kab Nganjuk (10 unit), Provinsi Bali
(1 unit), Kab Bima (1 unit), Kab Lombok Timur (1 unit) dan pengadaan di
pusat yang dialokasikanke daerah sebanyak 160 unit.
3. Sarana Prasara Pengolahan
Target sarana prasarana pengolahan adalah sebanyak 99 unit yang
dialokasikan ke Provinsi Jawa Barat (2 unit), Kab Cianjur (1 unit), Kab
Bandung (1unit), Kab Sumedang (1 unit), Kab Tasikmalaya (2 unit), Kab
Kuningan (1 unit), Kab Grobogan (1 unit), Kab Temanggung (1 unit),
Provinsi Jawa Tengah (2 unit), Kab Magelang (1 unit), Kab Sragen (1 unit),
Kab Banjarnegara (1 unit), Provinsi DIY (2 unit), Provinsi Jawa Timur (2
unit), Kab Malang (7 unit), Kab Nganjuk (2 unit), Provinsi Aceh (5 unit),
Provinsi Sumatera Utara (2 unit), Kab Agam (2 unit), Kab Solok (4 unit),
Provinsi Riau (3 unit), Provinsi Jambi (3 unit), Kab Kerinci (1 unit), Provinsi
Sumatera Selatan (4 unit), Provinsi Lampung (3 unit), Provinsi Kalimantan
Barat (3 unit), Provinsi Kalimantan Selatan (6 unit), Kab Tapin (1 unit),
Provinsi Kalimantan Timur (2 unit), Kota Palu (3 unit), Provinsi Sulawesi
Tengah (1 unit), Kab Pinrang (1 unit), Kab Jeneponto (2 unit), Kab
Enrekang (2 unit), Provinsi Sulawesi Selatan (3 unit), Kab Bantaeng (1
unit), Kab Maros (1 unit), Kab Sinjai (1 unit), Provinsi Sulawesi Tenggara
(2 unit), Provinsi Nusa Tenggara Barat (3 unit), Kab Lombok Timur (2 unit),
Provinsi Nusa Tenggara Timur (6 unit), Provinsi Bengkulu (2 unit) dan
Provinsi Banten (2 unit).
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Hortikultura
Target bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing
hortikultura adalah sebanyak 21 kali yang dialokasikan untuk Provinsi
DKI Jakarta (1 kali), Provinsi Jawa Barat (2 kali), Provinsi DI Yogyakarta
( 1 kali), Provinsi Jawa Timur (1 kali), Provinsi Aceh (1 kali), Provinsi
Sumatera Utara ( 1 kali), Provinsi Sumatera Barat (1 kali), Provinsi Jambi
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
40
(1 kali), Provinsi Sumatera Selatan (1 kali), Provinsi Lampung (1 kali),
Provinsi Kalimantan Tengah (1 kali), Provinsi Kalimantan Selatan (1 kali),
Provinsi Sulawesi Selatan (1 kali), Provinsi Bali (1 kali), Provinsi Nusa
Tenggara Barat (1 kali), Provinsi Bengkulu (1 kali) dan Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (4 kali).
Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun 2017secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target * Realisasi** % Kategori
1. Terpenuhinya standar mutu, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura
1. Bangsal Pascapanen
Unit 11 12 109,09 Berhasil
2. Sarana Prasarana Pascapanen
Unit 186 183 98,39 Berhasil
3. Sarana Prasarana Pengolahan
Unit 99 92 92,93 Berhasil
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
Kali 21 21 100 Berhasil
Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dapat dikatakan Berhasil. Hal
ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya keras dari Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilakukan melalui sinergi dengan
seluruh pemangku kepentingan dan stakeholders untuk mewujudkan
tercapainya kemajuan dan peningkatan kinerja pembangunan hortikultura.
Walaupun begitu terdapat beberapa daerah yang tidak dapat merealisasikan
kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada tahun 2017.
Sarana prasarana pascapanen dari target output sebanyak 186 unit, terealisasi
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
41
sebanyak 183 unit (98,39%). Sarana prasarana pascapanen yang tidak
terealisasi adalah sarana prasarana pascapanen yang dialokasikan untuk
Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 unit. Tidak terealisasinya sarana prasarana
pascapanen di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 unit, karena adanya
pemotongan anggaran (self blocking). Hal ini berarti bahwa meskipun
anggaran sudah dilakukan pemotongan, tetapi outputnya masih ada atau tidak
dihapus.
Target fasilitasi sarana prasarana pengolahan sebanyak 99 unit, yang
terealisasi adalah 92 unit (92,93%). Daerah-daerah yang tidak dapat
merealisasikan sarana prasarana pengolahan adalah sebagai berikut :
1. Provinsi Jawa Barat
Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di Provinsi Jawa
Barat yang tidak terealisasi adalah 3 (tiga) unit sarana prasarana
pascapanen dan 2 (dua) unit sarana prasarana pengolahan. Kegiatan
sarana prasarana pascapanen dan sarana prasarana pengolahan di
provinsi Jawa Barat sudah dilakukan pemotongan anggaran (self blocking),
sehingga anggarannya tidak dapat digunakan.Walaupun terdapat
pemotongan anggaran, tetapi target outputnya tidak dipotong dan masih
muncul di aplikasi Simonev. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggarannya,
yaitu anggaran Sarana Prasarana Pengolahan yang berjumlah Rp.
3.500.000,- dan Sarana Prasarana Pascapanen yang berjumlah Rp.
10.500.000,-.
2. Kabupaten Magelang
Pengadaan sarana prasarana pengolahan sejumlah 1 (satu) unit di
Kabupaten Magelang tidak dapat direalisasikan, karena waktu
pelaksanaan pengadaan sudah tidak mencukupi untuk merealisasikan
kegiatan sarana prasarana pengolahan. Pemesanan ke penyedia tidak
dapat dilakukan, karena penyedia tidak memiliki test report untuk
spesifikasi alat yang akan diadakan. Pengadaan sarana prasarana
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
42
pengolahan melalui Balai Besar Litbang Pascapanen juga mengalami
kendala dalam hal administrasi.
3. Provinsi Jawa Timur
Sarana prasarana pengolahan sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Jawa
Timur yang dialokasikan di Kabupaten Blitar tidak dapat direalisasikan,
karena waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang tidak mencukupi.
Spesifikasi alat yang akan diadakan perlu dirakit terlebih dahulu dan
membutuhkan waktu.
4. Kabupaten Kerinci
Sarana prasarana pengolahan sebanyak 1 (satu) unit di Kabupaten Kerinci
tidak dapat direalisasikan, karena waktu yang diperlukan untuk pengadaan
barang tidak mencukupi.
5. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang tidak dapat direalisasikan adalah pengadaan sarana
prasarana pengolahan. Target output sarana prasarana pengolahan
adalah 6 (enam) unit dan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit.
Kegiatan sarana prasarana pengolahan sebanyak 1 (satu) unit tidak dapat
dibayarkan, karena adanya kesalahan administrasi yaitu waktu penagihan
pembayaran yang melampaui batas kontrak.
Realisasi kegiatan bangsal pascapanen dengan target output sebanyak 11 unit,
dapat direalisasikan 12 unit. Realisasi yang melampaui target output, karena di
pengadaan bangsal pascapanen Kabupaten Bima dengan target 1 (satu) unit,
dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) unit.
Realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut :
1. Bangsal pascapanen dengan jumlah anggaran Rp. 2.338.000.000,-
sebanyak 11 unit, terealisasi sejumlah Rp. 2.299.104.796,- (98,34%)
sebanyak 12 unit.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
43
2. Sarana prasarana pengolahan dengan jumlah anggaran Rp.
7.377.250.000,- dengan target output 99 unit dapat direalisasikan Rp.
6.566.469.808,- (89,01%), dengan realisasi output 92 unit.
3. Bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura
dengan jumlah anggaran Rp. 4.243.860.000,- dengan target output 21 kali,
dapat direalisasikan Rp. 4.117.897.108,- (97,03%), dengan realisasi
output 21 unit.
4. Sarana prasarana pascapanen dengan jumlah anggaran Rp.
8.037.640.000,- dengan target output 186 unit dapat direalisasikan
sebesar Rp. 7.039.082.570,- (87,58%) dengan realisasi output 183 unit.
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura Tahun 2017
Indikator Kinerja
Anggaran Output
Anggaran Realisasi Anggaran
Persentase
(%) Target
Realisasi Persentase
1. Bangsal Pascapanen
(Unit)
2.338.000.000 2.299.104.796 98,34 11 12 109,09
2. Sarana Prasarana Pascapanen
(Unit)
7.377.250.000 6.566.469.808 89,01 186 183 98,39
3. Sarana Prasarana Pengolahan
(Unit)
4.243.860.000 4.117.897.018 97,03 99 92 92,93
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura (Kali)
8.037.640.000 7.039.082.570 87,58 21 21 100
Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
44
Tabel 8. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
HasilHortikultura Tahun 2017 Berdasarkan Kewenangan
Kewenangan Anggaran Realisasi Persentase (%)
1. Pusat 10.556.250.000 9.532.739.738 90,30
2. Daerah 11.440.500.000 10.498.814.454 91,69
Total 21.996.750.000 20.022.554.192 91,03
Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN
Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura Rp. 20.022.554.192,- (91,03%)
dari target Rp. 21.996.750.000,- (pusat dan daerah). Anggaran yang
direalisasikan di daerah adalah sebesar Rp. 11.440.500.000,- dengan realisasi
Rp. 10.498.814.454,- (91,69%). Sedangkan anggaran yang direalisasikan di
pusat adalah sebesar Rp. 10.556.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
9.532.739.738,- (90,30%).
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
45
4.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja
Tahun 2017
Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura Tahun 2017, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran
kegiatanyaitu Bangsal Pascapanen, Sarana Prasarana Pengolahan,
Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
dan Sarana Prasarana Pascapanen yang dikatakan berhasil.
4.3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Bangsal Pascapanen
Dalam rangka mendukung pengembangan penanganan pascapanen
hortikultura, pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Hortikultura telah
mengalokasikan pengadaan bangsal pascapanen yang keseluruhan
berjumlah 11 unit pada 5 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (Kab
Sukabumi dan Kab Bandung), Provinsi Jawa Timur (Kab Malang),
Provinsi Kalimantan Selatan (Kab Tapin), Provinsi Bali dan Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Kab Bima dan Kab Lombok Timur).
Pada awalnya target output bangsal pascapanen adalah sebanyak 20
unit, yang dialokasikan untuk Kab Malang (1 unit), Kab Nganjuk (5 unit),
Prov Sumatera Utara (1 unit), Kab Solok (5 unit), Kab Tapin (3 unit), Prov
Bali (1 unit), Kab Bima (1 unit) dan Kab Lombok Timur (3 unit).
Karena adanya pemotongan anggaran, maka target output turun menjadi
9 unit. Pemotongan anggaran terjadi pada bangsal pascapanen yang
dialokasikan di Kab Nganjuk (5 unit), Prov Sumatera Utara (1 unit) dan
Kab Solok (5 unit).Walaupun begitu dengan adanya kegiatan APBN-P di
bulan Agustus, bangsal pascapanen mengalami penambahan 2 (dua) unit
yang dialokasikan untuk Kab Sukabumi (1 unit) dan Kab Bandung (1 unit),
sehingga target output kegiatan bangsal pascapanen menjadi 11 unit.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
46
4.3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sarana Prasarana
Pascapanen
Kegiatan lain yang mendukung pascapanen adalah kegiatan
sarana prasarana pascapanen. Target output dari kegiatan sarana
prasarana pascapanen adalah 186 unit yang dialokasikan di 5
Provinsi, yaitu Prov Jawa Barat, Jawa Tengah (Temanggung dan
Prov Jawa Tengah), Jawa Timur (Kab Malang dan Nganjuk), Bali
dan Nusa Tenggara Barat (Kab Lombok Timur dan Kab Bima) serta
pengadaan di pusat.
Pada awalnya, kegiatan sarana prasarana pascapanen memiliki
target output sebanyak 35 unit, dengan lokasi yaitu Prov Jawa
Barat (3 unit), Kab Temanggung (4 unit), Prov Jawa Tengah (4
unit), Provinsi Jawa Timur (2 unit), Kab Nganjuk (10 unit), Prov
Sumatera Utara (1 unit), Kab Solok (5 unit), Kab Tapin (3 unit), Prov
Bali (1 unit), Kab Bima (1 unit) dan Kab Lombok Timur (1
unit).Dengan adanya pemotongan anggaran, kegiatan sarana
prasarana pascapanen menjadi 26 unit. Pemotongan anggaran
dilakukan untuk Prov Sumatera Utara (1 unit), Kab Solok (5 unit)
dan Kab Tapin (3 unit).
Dengan terbitnya APBN-P tahun 2017 pada bulan Agustus 2017,
kegiatan sarana prasarana pascapanen bertambah 160 unit
menjadi 186 unit. Sarana prasarana pascapanen tersebut dalam
bentuk gerobak motor roda tiga yang direalisasikan di pusat.
4.3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Bimbingan Teknis
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
Kegiatan bimbingan peningkatan nilai tambah dan daya
saing hortikultura merupakan kegiatan yang terdiri dari Fasilitasi
Pemasaran Hortikultura dan Fasilitasi Sistem Jaminan Mutu
Hortikultura. Pada tahun 2016, output Fasilitasi Pemasaran
Hortikultura dan Fasilitasi Sistem Jaminan Mutu Hortikultura
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
47
merupakan output yang terpisah. Pada tahun 2017, dari target
output sebanyak 21 kali, dapat terealisasi seluruhnya.
4.3.4. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sarana Prasarana
Pengolahan
Dalam rangka mendukung pengolahan hasil hortikultura, bantuan
Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Hotikultura pada tahun 2017
diberikan pada 21provinsi di Indonesia dengan jumlah 99 unit.
Sarana prasarana pengolahan hortikultura dialokasikan di 1)
Provinsi Jawa Barat (Prov Jawa Barat, Cianjur, Kab Bandung, Kab
Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kab Kuningan), 2) Provinsi Jawa
Tengah (Kab Grobogan, Temanggung, Prov Jawa Tengah, Kab
Magelang, Sragen, Banjarnegara), 3) Prov Jawa Timur (Prov Jawa
Timur, Kab Malang, Kab Nganjuk), 4) Prov Aceh, 5) Prov Sumatera
Utara, 6) Prov Sumatera Barat (Kab Agam, Kab Solok), 7)Prov
Riau, 8)Prov Jambi (Prov Jambi, Kab Kerinci), 9)Prov Lampung,
10)Prov Sumatera Selatan, 11)Prov Kalimantan Barat, 12)Prov
Kalimantan Selatan (Prov Kalimantan Selatan dan KabTapin),
13)Prov Kalimantan Timur, 14) Prov Sulawesi Tengah (Sulawesi
Tengah dan Kota Palu), 15) Prov Sulawesi Selatan (Prov Sulawesi
Selatan, Kab Pinrang, Jeneponto, Maros, Enrekang, Sinjai,
Bantaeng), 16)Prov Sulawesi Tenggara, 17)Prov Nusa Tenggara
Barat (Prov Nusa Tenggara Barat dan Kab Lombok Timur),
18)Prov Nusa Tenggara Timur, 19)Prov Bengkulu, 20)Banten dan
21) Prov Daerah Istimewa Yogyakarta.
Output sarana prasarana pengolahan sebelumnya berjumlah 34
unit yang dialokasikan pada Prov Jawa Barat (2 unit), Prov Jawa
Tengah (2 unit), Prov DIY (2 unit), Kab Malang (4 unit), Kab
Nganjuk (2 unit), Prov Sumatera Barat (2 unit), Prov Jambi (3 unit),
Prov Kalimantan Barat (3 unit), Prov Kalimantan Selatan (2 unit),
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
48
Kab Tapin (1 unit), Prov Sulawesi Selatan (3 unit), Prov Nusa
Tenggara Barat (3 unit), Prov Nusa Tenggara Timur (1 unit), Prov
Bengkulu (2 unit) dan Prov Banten (2 unit).Dengan adanya APBN-
P, target output Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura bertambah menjadi 99 unit.
4.4. Akuntabilitas Penganggaran
Realisasi keuangan berdasarkanlaporan pemantauan keuangan per
tanggal 20 Januari 2017 menurut jenis kewenangan adalah sebesar Rp.
20.022.554.192,- (91,03%) dari target Rp. 21.996.750.000,- (pusat dan
daerah). Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
Indikator Kinerja
Anggaran
Anggaran Realisasi Anggaran
Persentase
(%)
1 Bangsal Pascapanen
(Unit)
2.338.000.000 2.299.104.796 98,34
2.
Sarana Prasarana Pascapanen
(Unit)
7.377.250.000 6.566.469.808 89,01
3.
Sarana Prasarana Pengolahan
(Unit)
4.243.860.000 4.117.897.018 97,03
4.
Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura (Kali)
8.037.640.000 7.039.082.570 87,58
Total 21.996.750.000 20.022.554.192 91,03
Sumber:SmArt-Kemenkeu Berdasarkan data realisasi anggaran, realisasi anggaran di bawah 90% adalah
untuk kegiatan sarana prasarana pascapanen dan bimbingan teknis peningkatan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
49
nilai tambah dan daya saing hortikultura.Realisasi anggaran di bawah 90% tersebut
terjadi karena efisiensi dari kegiatan pengadaan serta dari kegiatan
pembinaan/sosialisasi/bimbingan dan pendampingan.Meskipun realisasi anggaran
kedua kegiatan tersebut di bawah 90%, tetapi outputnya tercapai.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
50
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ini
merupakan bagian dari pelaksanaan SAKIP, sebagai bentuk
pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan
pembangunan di sub sektor Hortikultura pada Tahun 2017.
Capaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura sebagian besar sudah dianggap berhasilseperti yang ditunjukkan
pada capaian kinerja
Keberhasilan Pengolahan dan Pemasaran HasilHortikultura banyak ditentukan
oleh peran institusi lain diluar Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura.Untuk perbaikan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura kedepan, maka perlu dilakukan beberapa upaya
tindaklanjut antara lain; 1) Penerapan SPI secara optimal, 2) Pencermatan
pedoman, juklak dan POK agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, 3)
Penyempurnaan dokumen-dokumen, pengawalan dan pembinaan pelaksanaan
pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikulturauntuk pencapaian
target output fisik di lapangan, 4) Pelaksanaan identifikasi CP/CL di tahun
sebelumnya, proses lelang dapat dilakukan di awal tahun, sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat dilakukan pada awal tahun, 5) Peningkatan kualitas SDM
pengelola kegiatan hortikultura di pusat dan daerah, 6) Koordinasi secara intensif
antara pelaksana kegiatan di pusat dan daerah.
Kerjasama yang harmonis,sinergis,dan terintegrasi selalu diharapkan agar
kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dapat berjalan dengan
baik dan dapat sejalan dengan peran swasta dan pemangku kepentinganlainnya.
Saran, kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program dan kegiatan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2017
51
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ke depan sangat kami
hargai.