dinas perindustrian dan perdagangan (download lampiran )
TRANSCRIPT
1 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif,
penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan
tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana di
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan
otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan
pelaporan kinerja .
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosesure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap
instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama tahun 2015 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi. Berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lingkup SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 oleh Inspektorat Provinsi Jambi, Dinas
Bab 1 Berisi : 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3 . Maksud dan Tujuan 1.4. Gambaran Umum Dinas Perindag Provinsi Jambi 1.5 Peran Strategis Dinas Perindag Provinsi Jambi 1.6. Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi 1.7. Sistematika
Laporan
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 2
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memperoleh peringkat 1 (satu) dari 46
SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan mendapat nilai “A” sebagaimana
dipertegas dalam Surat Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi Nomor S-700/114/ITPROV-
1.1/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mencapai 84.85, yang berarti
pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi sudah sangat baik. Hasil penilaian tersebut diatas ini menjadikan dorongan bagi seluruh aparatur Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk bekerja lebih baik lagi dan
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan
perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2015 antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi atas pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang
telah ditetapkan. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan
3 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
kinerja setiap unit organisasi. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi selama tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian
dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi
dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.
1.4. Gambaran Umum Dinas Perindag Provinsi Jambi
Pembentukan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi. Kedudukan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, merupakan lembaga teknis daerah
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.
Sesuai PERDA Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 November 2008, Bagian
Kesepuluh Pasal 30 disebutkan bahwa “ Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi. Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah
Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian
dan Perdagangan “.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 31 yaitu :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian
dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 30 Desember
2008, terdiri dari 1 unit eselon II, 7 unit eselon III terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang yang
menangani perindustrian dan perdagangan, 2 UPTD dan kelompok fungsional. Adapun
Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut :
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 4
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun
2008 adalah sebagai berikut :
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
KEUANGAN
DAN ASSET
SUB
BAGIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG
INDUSTRI KECIL &
KERAJINAN
KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI
KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
KEPALA BIDANG
INDUSTRI MENENGAH
& BESAR
KASI
EKSPOR
KASI BINA USAHA
& DISTRIBUSI
KASI BIMBINGAN
USAHA
KASI BIMBINGAN
USAHA
KASI PENGAWASAN
BARANG BEREDAR
& PK
KASI
IMPOR
KASI BIMBINGAN
PRODUKSI
KASI BIMBINGAN
PRODUKSI
KASI SARANA
PROMOSI &
DALIN
KASI PROMOSI
DAN DALIN
KASI PROMOSI &
PENGEMBANGAN
PLN
KASI SARANA &
PENGEMBANGAN
KELOMPOK
FUNGSIONAL
BPSMB
KELOMPOK
FUNGSIONAL
PENERA
UPTD KEPALA
KEMETROLOGIAN
KEPALA
B P S M B
KASUBBAG
TATA USAHA
KASUBBAG
TATA USAHA
5 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
1. Kepala Dinas .
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal
204 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang,
UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.
2. Sekretaris dengan tiga Sub Bagian.
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
c. Kepala Sub Bagian Program
Tugas Sekretariat yaitu memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan
umum dan hukum kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan maupun pihak-pihak terkait. Sedangkan fungsinya antara lain :
a. Melaksanakan koordinasi keuangan, kepegawaian, umum dan hukum.
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di
lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari tiga seksi.
a. Kepala Seksi Bimbingan Usaha
b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi
c. Kepala Seksi Promosi dan Dalin
Tugas Bidang Industri Kecil dan Kerajinan yaitu melaksanakan bimbingan teknis
kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi
pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan Kerajinan
serta memfalisitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha pengendalian
lingkungan dan kerjasama bidang industri. Sedangkan fungsinya antara lain :
a. Menyusun juknis, bimbingan pembinaan dan pengendalian industri.
b. Fasilitasi bantuan teknis teknologi
(proses produksi), pemasaran, modall peralatan dan kemitraan.
c. Fasiltasi promosi Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri, sinergi dengan
program instansi terkait.
d. Fasilitasi kemudahan investasi industri, kemudahan perolehan modal dengan
mitra usaha industri /dagang besar
e. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan.
f. Mensosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan Perundangan-undangan Bidang
Industri.
g. Kerjasama dengan bidang lain untuk penembangan industri.
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 6
4. Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri dari tiga seksi.
a. Seksi Bimbingan Usaha
b. Seksi Bimbingan Produksi
c. Seksi Promosi dan Pengendalian Lingkungan
Tugas Bidang Industri Menengah dan Besar yaitu melaksanakan penyiapan pemberian
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan
sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan
pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang industri Menengah dan Besar,
sedangkan fungsinya antara lain :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang
industri menengah dan besar.
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana,
usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar.
c. Penyiapan bahan pembinaan dibidang industri
menengah dan besar.
d. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang
industri menengah dan besar.
e. Fasilitasi promosi pameran di Dalam dan Luar Negeri sinergi dengan
program instansi terkait.
5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari tiga seksi.
a. Seksi Bina Usaha dan Distribusi
b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen
c. Seksi Sarana dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri
Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri yaitu melaksanakan bimbingan teknis
terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha perlindungan
konsumen, promosi dan pengembangan pasar dalam negeri, untuk kelancaran
pengadaan, distribusi dan stabilitas harga bahan pokok/penting strategis serta
pengawasan terhadap barang beredar. sedangkan fungsinya antara lain :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan
dalam negeri.
b. Pemberian bimbingan kebijaksanaan pengembangan sarana usaha perdagangan
Dalam Negeri.
c. Penyiapan bahan bimbingan kebijaksanaan pembinaan perdagangan Dalam Negeri.
d. Menganalisa iklim usaha dan lingkungan guna peningkatan hasil kerja
perdagangan Dalam Negeri.
7 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
e. Pemantauan dan evaluasi pelasanaan kebijaksanaan teknis Perdagangan Dalam
Negeri.
6. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari tiga seksi :
a. Seksi Ekspor
b. Seksi Import
c. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar Luar Negeri.
Tugas Bidang Pedagangan Luar Negeri yaitu melaksanakan penyiapan pemberian
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan ekspor, import, kerjasama
Luar Negeri dan Iklim, Usaha serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang
Perdagangan Luar Negeri dan memberikan bahan masukan kepada pusat sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan Ekpor Import, sedangkan fungsinya antara
lain :
a. Menyusunan juknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha Perdagangan Luar
Negeri
b. Melaksanakan fasilitasi kemudahan penerapan kebijakan peraturan ekspor dan
import.
c. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha.
d. Menyusunan juknis pembinaan dan
pedoman kegiatan usaha Perdagangan Luar Negeri
e. Melaksanakan fasilitasi kemudahan penerapan kebijakan peraturan ekspor dan
import.
f. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
g. Melakukan dorongan peningkatan kerjasama ekspor komoditi Indag.
h. Melakukan promosi dagang ke pasar Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
i. Menyediakan data ekspor dan import yang cepat dan akurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) terdiri dari dua yaitu :
a. UPTD Metrologi
b. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
Kedua UPTD tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jambi.
Berdasarkan Perda tersebut, UPTD Kemetrologian menpunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas
Perindag Provinsi Jambi dan menyiapkan pembinaan dan pengawasan kegiatan
kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
UPTD BPSMB mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 8
dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perindag Provinsi Jambi dibidang
pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan
bimbingan teknis kepada pada produsen, eksportir dan dunia usaha lainnya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Fungsional Industri Kecil dan Kerajinan
b. Fungsional Kemetrologian
c. Fungsional Mutu Barang
1.5. Peran Strategis Dinas Perindag Provinsi Jambi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis
yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan industri dan Peerdagangan sebagaimana
tercermin dalam PERDA Nomor 14 Tahun 2008 tentang Oeganisasi dan tatakerja Dinas
Daerah Provinsi Jambi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai
tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Dilakukan secara lebih
aplikatif, antara lain :
1. Mendorong pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar berbasis kompetensi
daerah
2. Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan
3. Pertumbuhan kawasan industri Wilayah Timur Provinsi Jambi.
4. Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pertanian dan UKM dalam mengentaskan
kemiskinan.
5. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang
efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar ekspor.
Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
antara lain :
1. Masih kurang frekuensi kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan
latihan didukung pendanaan yang memadai.
2. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan
kuantitas produk hasil industri.
3. Masih kurangnya pengetahuan para pengusaha dalam mematuhi etika bisnis, serta
kewajiban melaporkan jika terjadi penutupan usaha, kepindahan lokasi kegiatan
usahanya diluar wilayah kerja.
9 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
4. Jaminan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasaran belum maksimal.
5. Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan yang lebih refresentatif untuk
kelancaran distribusi barang dan jasa.
6. Tenaga Teknis penguji mutu barang (PMB) penguji dan kalibrasi dalam 3 tahun terakhir
sudah banyak yang memasuki masa purna tugas/pension, sedangkan penggantian
masih terbatas/sedikit sehingga tidak sesuai dengan beban tugas yang ada.
7. Perkembangan jumlah UTTP semakin meningkat, sementara tenaga teknis penera
yang memiliki kualifikasi sebagai ahli metrologi hanya 9 orang sehingga kurang
memadai dibandingkan dengan jumlah UTTP yang harus ditangani dalam Provinsi
Jambi.
8. Belum terbentuknya unit Kerja Pengawasan Metrologi Legal pada unit Perlindungan
Konsumen Disperindag Provinsi Jambi, sehingga tugas-tugas dibidang pengawasan
belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Untuk mengatasi pemasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna
meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :
1. Perlunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta bimtek secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kemampuan dan inovasi bagi pelaku usaha industri.
2. Adanya pengembangan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara industri dan
lembaga keuangan perbankan dan non bank serta Pembangunan/pengembangan
kawasan industri di ujung jabung perlu segera terwujud agar dapat menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.
3. Sosialisasi dan pelatihan kepada pengusaha dalam rangka tertib niaga.
4. Penambahan frekuensi kegiatan operasi pasar dan pasar murah.
5. Melakukan pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Provinsi
Jambi untuk menunjang kelancaran kegiatan perdagangan.
6. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BD) Provinsi Jambi dan Pengawasan
dan Pengendalian Mutu Barang (PPMB) Kementerian Perdagangan telah mengusulkan
penambahan SDM untuk tenaga pengujian dan lulusan sarjana teknik kimia, teknik
mesin dan teknik elektro.
7. Penambahan formasi PNS untuk diperlukan penambahan tenaga fungsional
kemetrologian, agar kinerja pembinaan dan pengawasan UTTP/BDKT lebih optimal dan
merata dalam Provinsi Jambi.
.
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
1.6. Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
SDM dalam jumlah dan kualitas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
sebagai berikut :
1. Dinas Perindag Provinsi Jambi sebanyak 95
2. UPTD Kemetrologian sebanyak
3. UPTD BPSMB sebanyak 25 Dengan perimbangan laki laki
orang (48 %) dan perempuan sebanyak
orang (52 %), yang menunjukkan
perimbangan gender yang baik
sebagaimana nampak dalam
disamping ini : Bila dirunut per jenjang pendidikan,
persentase terbesar adalah
pendidikan S1 sebanyak 64 orang
kemudian SLTA sebanyak 61 orang (
sudah mulai banyak yaitu sebanyak 8 orang.
pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
sumber daya manusia yang baik.
pendidikan dan jenis kelamin, maka
Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut
Tabel 1. Komposisi PNS Disperindag Prov. Jambi Menurut Jenjang Pendidikan
No.
Pendidikan
1. S2 2. S1 3, D3 4. SLTA 5. SLTP JUMLAH
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi
inas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Dinas memilki kapasitas
SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2015, jumlah PNS di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebanyak 145 orang dengan rincian
nas Perindag Provinsi Jambi sebanyak 95 orang
sebanyak 25 orang
5 orang
sebanyak 69
perempuan sebanyak 76
%), yang menunjukkan
perimbangan gender yang baik
sebagaimana nampak dalam grafik
Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka
persentase terbesar adalah jenjang
64 orang (44,14%),
orang (42,07%). Selain itu, PNS dengan pendidikan
banyak yaitu sebanyak 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki keragaan
manusia yang baik. Selanjutnya apabila datanya dipilah menurut tingkat
pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik
Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
Komposisi PNS Disperindag Prov. Jambi Menurut Jenjang Pendidikan
Pendidikan
L
P Jumlah
4 4 31 33 3 4 30 31 2 3
70 75 145
76
Grafik 1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
10
memilki kapasitas
, jumlah PNS di
sebanyak 145 orang dengan rincian
pendidikan S2 juga
bahwa dari segi jenjang
memiliki keragaan
pabila datanya dipilah menurut tingkat
gender yang baik.
Komposisi PNS Disperindag Prov. Jambi Menurut Jenjang Pendidikan
Jumlah
8 64 7 61 5
145
69
Grafik 1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Perempuan
11 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Sebagian besar SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi berdasarkan golongan
adalah golongan III. Untuk pegawai yang berg
Sedangkan pegawai dengan g
pegawai.
44%
Grafik 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Gol IV/d
Gol IV/c
Gol IV/b
Laki-laki 1 1
Perempuan 0 1
Grafik 3. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Terpilah Jenis
i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi berdasarkan golongan
adalah golongan III. Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase
Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 22,75% dari keseluruhan
0%
45%
6%
5%
Grafik 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Gol IV/b
Gol IV/a
Gol III/d
Gol III/c
Gol III/b
Gol III/a
Gol II/d
Gol lII/c
Gol II/b
6 1 16 5 22 5 5 4 2
3 0 18 5 38 0 2 2 5
Grafik 3. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Terpilah Jenis Kelamin
SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi berdasarkan golongan 68,28.%
olongan IV memiliki presentase 8,97 %.
dari keseluruhan
SLTP
SLTA
D III
S I
S II
Gol II/a
Jumlah
1 69
2 76
Grafik 3. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Terpilah Jenis
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi
Jambi merupakan institusi teknis
mengharuskan latar belakang
tertentu maka pegawai laki
perempuan di Dinas Perindag Provinsi
Jambi memperoleh perlakuan yang setara
serta memiliki kesempatan yang sama dalam
berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya
(empat) pegawai perempuan yang menduduki
jabatan eselon III dan 8 (delapan)
perempuan yang menduduki jabatan eselon
4. Untuk jelasnya komposisi pegawai
berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik
disamping :
Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi pada umumnya
didominasi di usia antara
dan 51-58 tahun. Komposisi pegawai
berdasarkan usia dapat dilihat pada bagan
disamping kanan ini
Dari 145 orang SDM Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi yang sudah
mengikuti Diklat Struktural baru sebanyak 61
orang yaitu PIM II sebanyak 2 orang, PIM III
sebanyak 21 orang dan PIM IV sebanyak 38
orang., Bila dipilah lagi menurut jenis kelamin,
datanya menunjukan bahwa semakin tinggi
jenis Diklat Struktural persentase perempuan
semakin sedikit. Beberapa upaya perlu
didorong untuk membuat pengembangan karir
perempuan semakin terbuka termasuk dalam
posisi-posisi strategis dalam pengambilan
keputusan.
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Dinas Perindag Provinsi
merupakan institusi teknis yang
belakang pendidikan
pegawai laki-laki dan
di Dinas Perindag Provinsi
perlakuan yang setara
serta memiliki kesempatan yang sama dalam
berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4
) pegawai perempuan yang menduduki
8 (delapan) pegawai
perempuan yang menduduki jabatan eselon
. Untuk jelasnya komposisi pegawai
berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik
Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi pada umumnya
ara 46 - 50 tahun
Komposisi pegawai
berdasarkan usia dapat dilihat pada bagan
Dari 145 orang SDM Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi yang sudah
mengikuti Diklat Struktural baru sebanyak 61
u PIM II sebanyak 2 orang, PIM III
sebanyak 21 orang dan PIM IV sebanyak 38
, Bila dipilah lagi menurut jenis kelamin,
datanya menunjukan bahwa semakin tinggi
jenis Diklat Struktural persentase perempuan
Beberapa upaya perlu
untuk membuat pengembangan karir
perempuan semakin terbuka termasuk dalam
posisi strategis dalam pengambilan
0
20
40
60
010 11 10
19
Grafik 5. Komposisi SDM Berdasarkan Usia
Eselon II
Eselon
Laki-laki 1
Perempuan 0
0123456789
10
Grafik 4 . Perimbangan SDM Bedasarkan Jabatan dan Terpilah Jenis Kelamin
0
10
20
30
PIM IIPIM III
PIM II PIM III
Laki-laki 2
Perempuan 0
Grafik 6 . Perimbangan SDM Bedasarkan Tingkat Diklat Struktural dan Terpilah Jenis
Kelamin
12
19
40
55
Grafik 5. Komposisi SDM Berdasarkan Usia
Eselon III
Eselon IV
3 9
4 8
Grafik 4 . Perimbangan SDM Bedasarkan Jabatan dan Terpilah Jenis Kelamin
PIM IV
PIM III PIM IV
11 10
21 17
Grafik 6 . Perimbangan SDM Bedasarkan Tingkat Diklat Struktural dan Terpilah Jenis
13 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
1.7. Sistematika Pelaporan
Laporan Kinerja ini, penyajikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi selama Tahun 2015. Pencapaian kinerja diukur dari
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi adalah sebagai berikut :
Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I Pendahuluan,
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dengan realisasi inerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 14
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
penetapan/perjanjian kinerja.
Bab IV Penutup
Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Lampiran :
88 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Lampiran 2. RENCANA STRATEGIS (RS)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 -2015
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET KINERJA TAHUN KE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi
Tumbuh dan berkembangnya usaha industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil,
Menengah dan Besar - Jumlah Nilai Investasi yang
Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Nilai Produksi Industri
Kecil, Menengah dan Besar
Unit
Orang
Rp.Triliun
Rp. Triliun
24.500
80.155
6,43
3,020
25.200
83.708
7,19
3,020
26.160
87.949
7,50
3,480
26.468
92.846
14,86
3,654
26.840
97.488
15,25
3,841
27.282
102.362
15,71
4,033
Peningkatan usaha perdagangan dalam negeri di Provinsi Jambi
Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
- Jumlah Usaha Perdagangan
- Jumlah Aktivitas Perdagangan
melalui kegiatan Pasar Lelang Agro
- Jumlah Aktivitas Perdagangan
melalui kegiatan Pasar Lelang Karet
Unit
Rp. Juta
Rp. Juta
25.550
13.500
78.895
30.550
14.000
89.678
35.098
14.450
99.803
38.607
14.995
109.783
60.000
15.494
120.761
70.000
25.000
350.000
Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatan kapasitas pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan luar negeri
Pertumbuhan ekspor non migas dalam dalam perkuatan neraca perdagangan daerah
- Jumlah Nilai Ekspor Non Migas
- Jumlah Surplus Neraca
Perdagangan Daerah Jambi
US $ Juta
Rp.Milyard
1.000
700
1.200
810
1.400
965
1.600
1,144
1.800
1,349
2.000
1,595
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 89
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB
- Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk
- Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi
Jasa Kemetrologian Legal
Sampel
Rp. Juta
Unit
Rp. Juta
2.865
160,00
10.000
102,5
3.450
170,00
10.000
121,0
3.750
180,00
10.000
133,1
4.050
190,00
12.500
200,00
4.350
220,00
12.500
277,00
8.000
250,00
15.000
363,00
90 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Lampiran 3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target
1 2 3
Tumbuh dan berkembangnya usaha industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar - Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar - Jumlah Nilai Investasi yang Tertanam di Industri Kecil,
Menengah dan Besar
- Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil, Menengah dan Besar
27.282 unit
102.362 orang
15,71 Triliun Rupiah
4,033 Triliun Rupiah
Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
- Jumlah Usaha Perdagangan
- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang
Agro
- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang
Karet
70.000 unit
25.000 juta Rupiah
350.000 juta Rupiah
Pertumbuhan ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah
- Jumlah Nilai Ekspor Non Migas - Jumlah Surplus Neraca Perdagangan Daerah Jambi
2.000 US$ juta
1,595 Milyard Rupiah
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB
- Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel
Produk
- Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Pelayanan
8.000 sampel
250 juta Rupiah
15.000 unit
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 91
Kemetrologian Provinsi Jambi
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrologian Legal
363 juta Rupiah
92 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Lampiran 4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Output
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1. Tumbuh dan
berkembangnya usaha
industri kecil, Menengah
dan Besar
- Jumlah Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar (unit)
- Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar (orang)
- Jumlah Nilai Investasi yang Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)
- Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil, Menengah dan Besar Besar (Rp. Triliun)
-
27.282
102.362
15,71
4,033
28.075
111.390
16,16
4.225
102,91
108,82
102,86
104,76
2. Tumbuh dan
berkembangnya usaha
perdagangan dalam negeri
- Jumlah Usaha Perdagangan (unit)
- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui
kegiatan Pasar Lelang Agro (Rp. Juta)
- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet (Rp. Juta)
70.000
25.000
350.000
85.357
10.520
387.650
121,94
42,08
110,76
3. Pertumbuhan ekspor non
migas dalam perkuatan
neraca perdagangan
daerah
- Jumlah Nilai Ekspor Non Migas (US $ Juta)
- Jumlah Surplus Neraca Perdagangan
Daerah Jambi (Rp. Milyard)
2.000
1,595
2.464 (*)
2.371 (*)
123,20
148,65
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 93
4.
Meningkatnya Pendapatan
Asli daerah (PAD) dari jasa
pelayanan UPTD Metrologi
dan UPTD BPSMB
- Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor (samoel)
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk (Rp. Juta)
- Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Kemetrologian Provinsi Jambi (unit)
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrologian Legal (Rp. Juta)
8.000
250,00
15.000
363,00
9.250
311,21
14.843
308,26
115,63
124,48
98,95
84,92
94 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Lampiran 5. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Output
Target
Realisasi
%
Program
Realisasi
% Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tumbuh dan
berkembangnya usaha industri kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Tenaga Kerja
Industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Nilai Investasi
yang Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar
- Jumlah Nilai Produksi
Industri Kecil, Menengah dan Besar
27.282 unit
102.362 orang
15,71 Triliun Rp
4.033 Triliun Rp
28.075 unit
111.390 orang
16,16 Triliun Rp
4.225 Triliun Rp
102,91
108,82
102,86
104,76
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penataan Struktur Industri Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.278.460.900
205.383.000
409.472.500
2.226.757.008
177.183.200
386.760.600
97,73
86,27
94,45
2. Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
- Jumlah Unit Usaha Perdagangan
- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro
- Jumlah Aktivitas
Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet
70.000 unit
25.000 juta
350.000 juta
85.357 unit
10.520 juta
387.650 juta
121,94
42,08
110,76
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
814.400.000
375.122.500
677.143.550
364.136.300
83,15
97,07
3. Pertumbuhan ekspor non migas dalam perkuatan neraca
- Jumlah Nilai Ekspor Non Migas
- Jumlah Surplus Neraca
2.000 US$ juta
1,595 Milyard
1.2.464 US$ juta
2.371 Milyard
123,20
148,65
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
344.270.000 312.006.200 90,63
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 95
perdagangan daerah Jambi
Perdagangan Daerah
4.
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB
- Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor
- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk
- Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Kemetrologian Provinsi Jambi
- Jumlah Penerimaan PAD
Retribusi Jasa Kemetrologian Legal
8.000 sampel
250 juta
15.000 unit
363 juta
9.250 sampel
311,21 juta
14.843 unit
308,26 juta
115,63
124,48
98,95
84,92
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengembangan Standarisasi Nasional
805.710.240
1.219.626.000
782.446.130
1.065.632.010
97,11
87,37
96 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Lampiran 6. PENGUKURAN PENCAPAIAN KEGIATAN (PPK) TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
No. Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Kinerja Realisasi kinerja
Capaian Kinerja
(%)
KET
1 2 3 4 5 6 7
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 105,10
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar pertahun 1.650 bh 2.575 bh 156,06
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Periode pembayaran rekening listrik, tlp, PAM,Internet
12 bulan
12 bulan
100
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah tenaga administrasi keuangan 38 org
38 org
100
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Periode jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 100
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor 55 jenis 55 jenis 100
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 2 total
2 total
100
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
20 bh
20 bh
100
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
3 jenis
3 jenis
100
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah surat kabar harian/ warta perundang-undangan
60 ekspl
60 ekspl
100
10.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah konsumsi untuk pelaksanaan rapat/pertemuan
860 ok
860 ok
100
11.
Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
100 oh
100 oh
100
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur
100% 100% 100
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pengadaan kendaran dinas roda 2 2 Unit
2 Unit
100
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 7 Item
7 Item
100
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 97
3. Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan peralatan meubeler 4 Item 4 Item 100
4. Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan peralatan komputer 4 Item 4 Item 100
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan gedung kantor 4 Item
4 Item
100
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
45 unit
45 unit
100
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
94 Unit 94 Unit 100
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor 18 paket 18 paket 100
iii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
100% 100% 100
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan serta pakaian olahraga
408 stel 408 stel 100
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya
100% 100% 100
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah kegiatan kursus, pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi aparatur
24 orang
24 orang 100
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
100% 100% 100
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja 75 buku / 8 kali
75 buku / 8 kali
100
2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset
Jumlah Laporan dan penunjang keg Keuangan dan Neraca Aset
90 buku / 8 kali 90 buku / 8 kali 100
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian
Jumlah Laporan dan penunjang keg Pengelolaan Kepegawaian
30 buku / 6 kali 30 buku / 6 kali 100
4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Rencana Kerja SKPD dan Rakor Prog 120 buku / 1 kali 120 buku / 1 kali 100
5. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Jumlah Lokasi Pelaksanaan Monev Prog dan keg SKPD
11 Kab/ Kota
11 Kab/ Kota
100
VI. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Peningkatan perlindungan terhadap kepentingan / hak konsumen
100% 100% 99,85
1. Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar serta Jasa
Jumlah produk barang beredar dan jasa di masyarakat yang diawasi
6 produk 6 produk 100
98 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
2. Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTDKemetrologian
Periode Kompetensi pelayanan laboratorium kemetrologian
12 bulan 12 bulan 100
3. Dukungan dan Fasilitasi Pasar Murah
Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah 6 kali
6 kali
100
4. kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrologian
Jumlah Sertifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Standar
20 unit
20 unit
100
5. Tera Ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrologian
Jumlah alat UTTP yang ditera dan Jumlah skor IKM terhadap pelayanan Tera/Tera Ulang
15.000 unit
14,843 unit
98,95
6. Pengawasan UTTP dan BDKT
Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dikontrol
7.000 unit
7.000 unit
100
7. Sosialisasi Kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
2 kali
2 kali
100
VII Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase peningkatan unit usaha baru, produk IKM dan meluasnya diversifikasi jenis produk
100% 100% 100
1. Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Prov. Jambi
Jumlah Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Prov. Jambi
3 kali
3 kali
100
2. Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Prov. Jambi
Jumlah pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi
11 kali
11 kali
100
3. Penguatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil
Jumlah Pemberian bantuan peralatan pada IKM
1 paket
1 paket
100
4. Dukungan Pengembangan Kegiatan Rumah Tenun Jambi
Periode fasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun dan sulaman
12 bulan
12 bulan
100
5. Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB
Jumlah lokasi monev perkembangan IKM dan KUB
11 Kab/ Kota
11 Kab/ Kota
100
6. Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di KTM
Jumlah Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di KTM
1 kali
1 kali
100
7. Pelatihan Pembuatan spare Part Kendaraan Roda Dua dari Karet
Jumlah Pelatihan Pembuatan spare Part Kendaraan Roda Dua dari Karet
1 kali
1 kali
100
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 99
8. Pengawasan Teknis Pengembangan Industri AMDK dan Compon
Jumlah Pengawasan Teknis Pengembangan Industri AMDK dan Compon
10 perusahaan
10 perusahaan
100
9. Pengembangan Perajin/IKM se Provinsi Jambi
Periode Pengembangan Perajin/ IKM se Provinsi Jambi
12 bulan
12 bulan
100
10.
Pelatihan Pengembangan Desaian Batik Tulis,Pewarna Batik, Pembuatan Canting Batik
Jumlah Pelatihan Pengembangan Desaian Batik Tulis, Pewarna Batik, Pembuatan Canting Batik
1 kali
1 kali
100
11.
Pengembangan dan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah
Jumlah SDM IKM yang dilatih dan dibina 100 IKM
100 IKM
100
VIII.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Persentase peningkatan ekspor non migas 100% 100% 100
1. Peningkatan SDM Luar Negeri
Jumlah Pelatihan yang diikuti SDM Luar Negeri 2 kali
2 kali
100
2. Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
Jumlah Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
13 kali
13 kali
100
IX. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Persentase peningkatan Teknologi Industri yang tepat guna
100% 100
1. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Periode tersediannya informasi data perkembangan Industri di Provinsi Jambi
2 kali
2 kali
100
2. Pengembangan Industri Hilir
Periode pengembangan industri hilir 1 kali
1 kali
100
X. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
100% 100% 100
1. Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet
Jumlah Lokasi Pembinaan Pasar Lelang Karet 6 lokasi
6 lokasi
100
2. Penguatan Kelembagaan Usaha dagang Kecil I Informal
Jumlah fasilitasi usaha dagang kecil/informal 5 kali
5 kali
100
3. Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Jumlah Pameran Dalam Negeri yang diikuti 3 kali
3 kali
100
4. Inventarisasi dan Pendataan Sarana Perdagangan
Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi dan Pendataan Sarana Perdagangan
11 kali
11 kali
100
XI. Program Penataan Struktur Persentase peningkatan struktur industri yang 100% 100% 100
100 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Industri kuat antara industri hilir dan hulu.
1. Pelatihan Pembuatan Barang Jadi dari Latek
Jumlah Pelatihan Pembuatan Barang Jadi dari Latek
2 kali
100 100
2. Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut
Jumlah pelaksanaan Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut
1 kali
1 kali
100
XII. Program Pengembangan Standarisasi Nasional
Persentase Peningkatan jasa pengujian dan PAD
100% 100% 100
1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran
12 bulan
12 bulan
100
2. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran
8 kali
8 kali
100
3. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor
Periode penambahan ruang lingkup Lab. 2 paket
2 paket
100
4. Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi
53 kali
53 kali
100
5. Penambahan Peralatan dan bahan uji serta Perawatan Laboratorium
Jumlah peralatan dan bahan penunjang yang sesuai dengan kebutuhan Lab.
41 item
41 item
100
6. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek dalam rangka peningkatan kinerja .
10 orang
10 orang
100
T O T A L 100,41
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 15
BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis
Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen
perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan
program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi disahkan
melalui Perda No. 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi
pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk
hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi
Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut. adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan
untuk tahun 2010 – 2015 tersebut, yaitu :
“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”
J A M B I E M A S 2015
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi
Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan
Agroindustri;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
Bab 2 Berisi : 2.1. RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 1.2. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi 2010-2015 1.3 . Perjanjian Kinerja 2015
16 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
serta Kesetaraan Gender
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan tehnis
operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun
2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005
- 2025, maka dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi
mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2010-2015
sebagai berikut :
1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum, dengan fokus :
a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik
b. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus :
a. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
b. Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan
c. Peningkatan Peran Pemuda dan Pemudi Olahraga
d. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
e. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus :
a. Meningkatkan Perekonomian Daerah
b. Meningkatkan kepariwisataan daerah
4. Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup, dengan fokus :
a. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
b. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi
yang dapat diperbarukan.
c. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan
hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus :
a. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi.
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 17
Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun
2010-2015, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama
untuk mendukung Misi 3 (tiga) yaitu “Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan
kepariwisataan” . Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka program
pembangunan khusus urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain:
(1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
(2) Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah.
3) Program Penataan Struktur Industri b. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :
(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
(2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
(3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
(4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.
2.2. Renstra Disperindag Provinsi Jambi 2010-2015
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan
perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan
tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. a. Visi
Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan
persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah
kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap
peluang-peluang baru.
Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan
berkelanjutan, maka Disperindag harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”. Dimana Visi adalah suatu
gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke
mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif.
18 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Dengan pengertian tersebut, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
yang ingin dicapai yakni :
“ Industrialisasi, Perdagangan sebagai Motor Penggerak Ekonomi menuju Jambi Emas 2010-2015 “
b. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya
dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan.
Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur Disperindag Provinsi Jambi dan pihak-
pihak yang berkepentingan (costumer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan
fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan
manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.
Guna mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
telah menetapkan 4 Misi yang diemban sebagai berikut :
1. Meningkatnya kinerja usaha industri yang bertumpuh pada keunggulan daerah.
2. Meningkatnya kinerja usaha perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya kinerja ekspor non migas
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
c. Tujuan
Pembangunan industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh
sebab itu pembangunan sektor industri dan perdagangan harus diarahkan untuk menjadi
industri dan perdagangan yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan
ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak
hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri dan
perdagangan yang disebakan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda
dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional dan
daerah serta meletakan dasar-dasar pembangunan industri dan perdagangan andalan masa
depan. Secara kuantitatif, peran industri dan perdagangan ini harus harus tampak pada
kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB), baik kontribusi secara
menyeluruh maupun setiap cabang industri dan perdagangan. Dengan memperhatikan Visi
dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagaimana yang telah
ditetapkan diatas, maka Visi dan Misi tersebut perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 19
terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 2010-2015 yaitu :
1. Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi.
2. Peningkatan usaha perdagangan dalam negeri di Provinsi Jambi.
3. Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatkan kapasitas pelayanan kepada
pelaku usaha perdagangan luar negeri
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi
d. Sasaran
Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa
dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima
tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih
meningkat peran industri tertutama industri kecil dan menengah di semua cabang industri
serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan
perdagangan mulai tahun 2010 sampai tahun 2015.
Tujuan 1 yaitu PENINGKATAN USAHA INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI
Sasaran yang ingin dicapai antara lain : Tumbuh dan berkembangnya usaha industri kecil,
menengah dan besar, dengan Indikator Kinerja :
1. Jumlah Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar ;
2. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar ;
3. Jumlah Nilai Investasi yang Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar ;
4. Jumlah Nilai Produksi di Industri Kecil, Menengah dan Besar. Tujuan 2 yaitu PENINGKATAN USAHA PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI PROVINSI
JAMBI
Sasaran yang ingin dicapai antara lain : Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan
dalam negeri, dengan Indikator Kinerja :
1. Jumlah Usaha Perdagangan ;
2. Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro ;
3. Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet.
Tujuan 3 yaitu PENINGKATAN AKSES EKSPOR NON MIGAS DAN PENINGKATAN
PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KEPADA PELAKU USAHA
PERDAGANGAN LUAR NEGERI.
20 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Sasaran yang ingin dicapai antara lain: Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan
neraca perdagangan daerah, dengan Indikator Kinerja :
1. Jumlah Nilai Ekspor Non Migas ;
2. Jumlah Surplus Neraca Perdagangan Daerah Jambi.
Tujuan 4 yaitu TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI JAMBI
Sasaran yang ingin dicapai antara lain: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa
pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB, dengan Indikator Kinerja :
1. Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor ;
2. Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk ;
3. Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi ;
4. Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrologian Legal.
Gambar 2.
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015
e. Strategi
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tersebut,
1. Meningkatnya
kinerja usaha industri
yang bertumpu
pada keunggulan
daerah
2. Meningkatnya
kinerja usaha
perdagangan dalam
negeri
3. Meningkatnya kinerja
ekspor non migas
4. Meningkatnya PAD
M I S I I
T U J U A N
2. Peningkatan
Usaha Perdagangan
Dalam Negeri di
Provinsi Jambi
1. Peningkatan
Usaha Industri di
Provinsi Jambi
3.Peningkatan Akses
Ekspor Non Migas dan
Peningkatan Kapasitas
Pelayanan kepada Pelaku
Usaha Perdagangan Luar
Negeri
4. Terwujudnya
Peningkatan PAD Provinsi
Jambi
S A S A R A N
1.Tumbuh dan
Berkembangnya
Usaha Industri Kecil,
Menengah dan Besar
2. Tumbuh dan
Berkembangnya
Usaha Perdagangan
Dalam Negeri
3. Meningkatnya Ekspor
Non Migas Dalam
Perkuatan Perdagangan
Daerah
4. Meningkatnya PAD
dari Jasa Pelayanan UPTD
Metrologi dan UPTD
BPSMB
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 21
maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta
merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.
Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu:
1. Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerjasama
dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah daerah/pusat.
2. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri
yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Peningkatan daya saing daerah dalam kompetisi perdagangan bebas dan perkembangan
industri yang pesat.
4. Meminimalisasi tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam persaingan pasar
Global.
f. Program Prioritas Untuk Pencapaian sasaran
Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran dan strategi yang telah di tetapakan dalam Renstra,
maka upaya pencapainya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan
program prioritas. Pada tahun 2015 ini program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 7 (tujuh) program dengan
rincian sebagai berikut :
Program Prioritas Perindustrian :
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program ini bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kinerja
yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku
impor
2. Program Penataan Struktur Industri
Program ini bertujuan mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir
dan hulu.
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi
industry. Program Prioritas Perdagangan :
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
22 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
Program ini bertujuan meningkatan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha
dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di
pasaran
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi
barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sasaran
program yaitu stabilitas harga, memperpendek tata niaga komodti karet dan agro dan
mengurangi biaya pemasaran.
3. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun
nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan
pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan disamping
mendatangkan devisa bagi negara.
4. Program Pengembangan Standarisasi Nasional
Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu
barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk
ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapat Asli Daerah
(PAD).
Tabel 2. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program (Pilihan)
Tujuan Sasaran Program
Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi
Tumbuh dan berkembangnya usaha industri kecil, menengah dan besar.
- Penataan Struktur Industri - Pengembangan Industri Kecil
Menengah dan Besar - Peningkatan Kemampuan
Teknologi Peningkatan Usaha Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi Jambi
Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
- Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatan kapasitas pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan
Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah
- Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa Pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB
- Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Pengembangan Standarisasi Nasional
g. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 23
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri
dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana
Tabel 3 dibawah ini :
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan
Penanggung Jawab
Sumber Data
Tumbuh dan berkembangnya usaha Industri kecil, menengah dan besar.
Jumlah usaha Industri kecil, menengah dan besar (unit) Jumlah tenaga kerja Industri kecil, menengah dan besar (orang) Jumlah nilai investasi yang tertanam di ndustri kecil, menengah dan besar (Rp. Triliun) Jumlah nilai produksi Industri kecil,menengah dan besar (Rp. Triliun)
- Dinas Perindag Provinsi Jambi
Laporan hasil inventarisasi Laporan Dinas Instansi terkait Kab/Kota
Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
Jumlah usaha perdagangan (unit) Jumlah aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang agro ( Rp.Juta) Jumlah aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang karet ( Rp.Juta)
- Dinas Perindag Provinsi Jambi
Laporan hasil pendataan
Laporan hasil lelang karet dan agro
Pertumbuhan ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan
Jumlah nilai ekspor non migas (US $ Juta) Jumlah neraca perdagangan daerah (Rp. Milyard
- Dinas Perindag Provinsi Jambi
BPS Jambi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB
Jumlah jasa pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor (sampel) Jumlah penerimaan PAD Retribusi pengujian mutu
Realisasi jumlah sample dari Komoditi yang diuji di UPTD BPSMB pada TA. Yang sedang berjalan Realisasi penerimaan PAD atas jasa
Dinas Perindag Provinsi Jambi
Laporan Tahunan Laporan hasil tera ulang dari UPTD Metrologi
24 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
sampel produk (Rp. Juta) Jumlah jasa pelayanan tera alat UTTP Kemetrologian Provinsi Jambi (unit) Jumlah penerimaan PAD Retribusi jasa Kemetrologi-an Legal (Rp. Juta)
pengujian mutu sample komoditi ekspor di UPTD BPSMB pada TA. Yang sedang berjalan Realisasi jumlah alat UTTP yang di Tera yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi pada TA. Yang sedang berjalan Realisasi penerimaan PAD atas jasa tera oleh UPTD Metrologi pada TA. Yang sedang berjalan
Laporan hasil pengujian mutu barang dari UPTD BPSMB
2.3. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2015
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indiator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasasan organisasi
dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja
sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2015. Sepanjang tahun
tersebut Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah dibuat
sebanyak 2 kali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 25
APBD Murni Tahun 2015 dan Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran
APBD Perubahan Tahun 2015.
Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja,
kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 Perjanjian Kinerja dapat
diuraikan sebagai berikut :
Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program dan Kegiatan
Anggaran (Rp)
Tumbuh dan berkembangnya usaha industri Kecil, Menengah dan Besar
1. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar (Unit)
2. Jumlah Tenaga Kerja
Industri Kecil, Menengah dan Besar (orang)
3. Jumlah Nilai Investasi yang Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)
4. Jumlah Nilai Produksi
Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)
27.282
102.362
15,71
4.033
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.278.460.900
1. Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi
159.850.000
2. Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi
543.075.000
3. Penguatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil
179.505.000
4. Pengembangan Kegiatan Rumah Tenun di Jambi
280.051.300
5. Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB
119.550.000
6. Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di Kota Mandiri Pangan
45.000.000
7. Pelatihan dan Bantuan Mesin Peralatan Pembuatan Spare Part Kendaraan Bermotor dari Karet
88.881.300
8. Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon
42.000.000
9. Pengembangan Perajin/IKM se Provinsi Jambi
424.210.000
10. Pelatihan Pengembangan Design Batik Tulis, Pewarna Batik dan Pembuatan Canting Batik
195.988.200
11. Pengembangan dan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah
200.350.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
409.472.500
1. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
90.000.000
2. Pengembangan Industri Hilir 319.472.500 Program Penataan Struktur Industri
205.383.000
1. Pelatihan Pembuatan Barang Jadi dari Latek
97.033.000
2. Pengembangan Industri Hilir 108.350.000 Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
1. Jumlah Unit Usaha Perdagangan (unit)
2. Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro
70.000
25.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
814.400.000
1. Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet
138.325.000
2. Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal
220.605.000
26 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
(Rp. Juta)
3. Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet (Rp. Juta
350.000
3. Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri
362.470.000
4. Inventarisasi Pendataan Sarana Perdagangan
93.000.000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdangan
375.122.500
1. Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar serta Jasa
138.212.500
2. Dukungan dan Fasilitasi Pasar Murah
168.850.000
3. . Sosialisasi Kebijakan Kemetrologian dan Perlindung
an Konsumen
68.060.000
Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah
.1. Jumlah Nilai Ekspor Non Migas (US $ Juta)
2. Jumlah Surplus Neraca Perdagangan Daerah Jambi (Rp. Milyard)
2.000
1.595
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
344.270.000
1. Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
216.625.000
2. Peningkatan SDM PLN 127.645.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa Pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD
1. Jumlah jasa pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor (sampel)
2. Jumlah penerimaan PAD
Retribusi pengujian mutu sampel produk (Rp. Juta)
3. Jumlah jasa pelayanan tera
alat UTTP Kemetrologian Provinsi Jambi (unit)
4. Jumlah penerimaan PAD Retribusi jasa Kemetrologian Legal (Rp. Juta)
8.000
250
15.000
363
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdangan
805.710.240
1. Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD Kemetrologian
102.700.000
2. Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Lab. Kemetrologian
96.226.000
3. Tera ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya Kemetrologian (UTTP
543.184.240
4. Pengawasan UTTP dan Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT)
63.600.000
Program Pengembangan Standarisasi Nasional
1.219.626.000
1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan
Standarisasi
100.000.000
2. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib Pasaran
80.525.000
3. Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor
151.500.000
4. Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi
104.018.000
5. Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium
723.158.000
6. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB
60.425.000
Pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah anggaran untuk program/kegiatan dengan jumlah
yang terbesar yaitu untuk mendukung sasaran Tumbuh dan berkembangnya usaha industri
Kecil, Menengah dan Besar sebanyak Rp. 2.893.316.400,- Sementara sasaran anggaran
yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan
neraca perdagangan daerah sebesar Rp. 344.270.000,-.
79 L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5
BAB 4
PENUTUP 4.1. Kesimpulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas,
bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang
industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam
RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi 2010-2015, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2015.
LKj Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menggambarkan penekanan pada
manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap
organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan
menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj
menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik.
Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan
publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang
baik.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang
mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2015), namun juga melihat tren
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.
Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
pada tahun 2015 adalah sangat baik, karena 11 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan
1 indikator memenuhi kriteria tinggi dan hanya 1 indikator lainnya yang capaiannya masih
sangat rendah.
Bab 4 Berisi : 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran
L a p o r a n K i n e r j a D i s p e r i n d a g T a h u n 2 0 1 5 80
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab
III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi
tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan
upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Hal
ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi
untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. dan
perbaikan layanan publik yang semakin baik.
4.2. Saran 1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja
yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan
organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan
yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran
tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang industri dan perdagangan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme managemen
internal organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di
Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai
pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan
melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan
sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,sehingga
realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan
out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut,
kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan
akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan
menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat