indakop.ponorogo.go.id€¦ · dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro kabupaten ponorogo reviu...

REVIU RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021

PONOROGO

2020

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO

Reviu Rencana Strategis SKPD 2016-2021 Tahun 2019 iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..................................................... i

DAFTAR ISI .............................................................. iii

DAFTAR TABEL ………………………………………………… v

DAFTAR GAMBAR .................................................... vi

BAB I

PENDAHULUAN………………...……..……….

1

1.1 Latar Belakang…………………….................. 1

1.2 Landasan Hukum……..………....……………. 2

1.3 Maksud Dan Tujuan ……………................. 4

1.4 Sistematika Penulisan................................ 6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH..................................................

10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah.......................................

10

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah................... 33

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........... 37

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Perangkat Daerah......................

43


Reviu Rencana Strategis SKPD 2016-2021 Tahun 2019 iv

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .........

45

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah........... 45

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih... 52

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra............. 54

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis …......... 60

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………............. 62

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN........................... 64

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perangkat Daerah......................... ........... 64

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......... 66

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro ......................... 68

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN................................ 71

BAB VII KINERJA DAN PENYELENGGARAAN

BIDAG URUSAN....................................... 152

BAB VIII PENUTUP ............................................... 154

LAMPIRAN


Reviu Rencana Strategis SKPD 2016-2021 Tahun 2019 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian PAD Pasar Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Ponorogo............................................................ 37

Tabel 2.2

(TC 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dias

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo.......................................... 40

Tabel 2.3

(TC 24)

Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan

Dinas perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo....................................... 42

Tabel 3.1 Identifikasi faktor internal Perangkat Daerah..... 45

Tabel 3.2 Identifikasi faktor eksternal Perangkat Daerah... 46

Tabel 4.1

(TC 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Perangkat Daerah..................... 67

Tabel 5.1

(TC 26)

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan.........

69

Tabel 6.1

(TC 27)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD....... 81

Tabel 7.1

(TC 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD....... 153


Reviu Rencana Strategis SKPD 2016-2021 Tahun 2019 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro ......................... 32


Reviu Rencana Strategis SKPD 2016-2021 Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan

desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar

kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi

daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk

menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana

Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik

sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang

dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan

serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat



untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Reviu Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2016-2021 Dinas

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Tahun 2018 disusun atas dasar :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817) ;

- Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

3);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517) ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Ponorogo;


2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;



- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 ;


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

dan

- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan

Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Reviu Renstra SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk

penjabaran Reviu RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021

sekaligus sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang

koperasi dan UKM, bidang perindustrian dan bidang perdagangan

yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada, memfokuskan

pada hasil identifikasi dan penanganan isu-isu strategis, yang

berorientasi pada tindakan antisipatip.

Adapun maksud penyusunan Reviu Renstra Dinas


Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;

2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan



3. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi antar pelaku pembangunan dan pemangku

kepentingan dalam pembangunan koperasi dan UKM,

perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Ponorogo.

Sedang tujuan penyusunan Reviu Renstra Dinas


Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program Dinas

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Ponorogo kedalam berbagai kegiatan, dan dijadikan acuan

untuk direalisasikan pada masing-masing tahun anggaran;

2. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk

periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam

menetapkan arah kebijakan pembangunan koperasi dan

UKM, perindustrian dan perdagangan, penyusunan program

dan kegiatan pembangunan koperasi dan UKM,

perindustrian dan perdagangan dalam dokumen Renja

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Ponorogo pada setiap tahunnya;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan target kinerja yang

dituangkan dalam perencanaan kinerja dan perjanjian

kinerja yang selanjutnya dievaluasi dan di jabarkan dalam

Laporan Kinerja (LKj) pada tiap-tiap tahun anggaran sebagai

perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.4 Sistematika Penulisan

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH, berisi :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,

3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih,

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra,

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis,

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, Berisi :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah.

Sebagai gambaran arah pembangunan atau

kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo melalui penyelenggaraan

tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yang akan datang. Visi dan misi harus

jelas menunjukkan apa yang menjadi cita -cita

layanan terbaik Dinas Perdagangan Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo baik dalam

upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih maupun dalam

upaya mencapai kinerja pembangunan daerah

pada aspek kesejahteraan, layanan, dan

peningkatan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu

strategi. Sebagai tahap perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas

tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo selama lima tahun.

Merefleksikan konteks pembangunan yang akan

dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang terkait

dengan visi yang telah dirumuskan.



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan,

sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, dan target

kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Strategi dan

kebijakan dalam Reviu Renstra Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan sesuai

tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN berisi:

Masing-masing menjabarkan Rencana Program Dinas


Ponorogo yang merupakan program prioritas RPJMD

yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas


Ponorogo yang tercantum dalam rancangan awal

RPJMD dan Program yang belum masuk di RPJMD

namun relevan dengan tugas dan fungsi Dinas


Ponorogo. Beberapa program itu kemudian dijabarkan

dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang

sekaligus mencantumkan pagu indikatif yang



dibutuhkan.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat seluruh indikator kinerja Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang

tertuang di dalam RPJMD yang secara langsung

menjadi prioritas dalam mendukung program dalam 5

(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di

Kabupaten Ponorogo.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang peran Reviu Renstra sekaligus

memberikan aturan bahwa renstra yang telah

ditetapkan akan menjadi pedoman sampai dengan

disusun dan ditetapkannya renstra yang baru.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha

Mikro Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan

usaha mikro serta bidang perindustrian.


Ponorogo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha

kecil menengah ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta ;

4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan

rumah tangga Dinas;

5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta

yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang industri,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah ; dan

6. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan

mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi

dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang

perindustrian.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi

perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan

rumah tangga dan urusan Kepegawaian kepada semua unsur

di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Sekretariat menyelengarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan

tugas pelayanan administratif;

b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di

lingkungan Dinas;

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji

pegawai;

d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan

dan kepustakaan Dinas;

e. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan

Dinas;

f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan

dinas;

g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;



h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan

kinerja organisasi Dinas; dan

i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Keuangan ; dan

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,

urusan administrasi Kepegawaian, urusan perlengkapan,

rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud

diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan, pembinaan administrasi umum,

kearsipan dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan

dinas;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan

sarana prasarana kebutuhan dinas;

d. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan

perlengkapan dinas;

e. Penyelenggaraan penataan barang milik Negara di

lingkungan dinas;



f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan

dinas;

g. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian

di lingkungan dinas; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan

pembukuan.


diatas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan

anggaran keuangan dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan,

akuntansi dan verifikasi serta penatusahaan keuangan

dinas;

c. Pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas;

d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

mempunyai tugas koordinasi, penyiapan bahan, penyusunan

program dan anggaran serta pelaporan kegiatan dinas.




diatas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan


a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan

penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan

dinas;

b. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian

kinerja program/kegiatan dinas;

c. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan

peningkatan pelayanan publik di lingkungan dinas;

dan

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Dinas.

2. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan

di bidang industri, meliputi industri hasil pertanian dan

kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin,

elektronika dan Aneka Usaha industri serta bina lingkungan

industri.


diatas Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program pembinaan, pengembangan dan

penumbuhan industri ;

b. Pelaksanaan program pembinaan, pengembangan dan

penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan,

industri kehutanan, kimia dan bahan bangunan,



logam, mesin, elektronika dan aneka industri serta

bina lingkungan industri;

c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha

industri, peningkatan sarana dan mutu hasil

produksi;

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan

usaha industri dan pelaksanaan perizinan di bidang

industri.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang industri;

dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Bidang Industri, terdiri dari :

a. Seksi Industri Logam, Rekayasa Mesin, Elektro dan

Aneka Usaha;

b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; dan

c. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedududkan di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Seksi Industri Logam, Rekayasa Mesin, Elektro dan

Aneka Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis

pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri logam,

rekayasa mesin, elektronika, dan Aneka Usaha industri pada

Bidang Industri Logam, Rekayasa Mesin, Elektro dan Aneka

Usaha.




diatas Seksi Industri Logam, Rekayasa Mesin, Elektro dan

Aneka Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perencanaan program pembinaan,

pengembangan dan penumbuhan industri logam,

rekayasa mesin, elektro dan Aneka Usaha;

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan

penumbuhan industri logam, rekayasa mesin, elektro

dan Aneka Usaha;


industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi

industri logam, rekayasa mesin, elektro dan Aneka

Usaha;



industri industri logam, rekayasa mesin, elektro dan

Aneka Usaha;

e. Pembinaan lingkungan industri logam, rekayasa

mesin, elektro dan Aneka Usaha;

f. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan

Tugas Di Bidang industri logam, rekayasa mesin,

elektro dan Aneka Usaha; dan

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis pembinaan,

pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan

kehutanan




diatas, Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan



pengembangan dan penumbuhan industri hasil

pertanian dan kehutanan;

b. Pelaksanaan kegiatan pcmbinaan, pengembangan, dan

penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan;



industri hasil pertanian dan kehutanan;


usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil

produksi industri hasil pertanian dan kehutanan;

e. Pembinaan lingkungan industri hasil pertanian dan

kehutanan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang industri hasil pertanian dan

kehutanan; dan



Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai

tugas melaksanakan urusan teknis pembinaan,

pengembangan dan penumbuhan industri kimia dan bahan

bangunan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan

fungsi :


pengembangan dan penumbuhan industri kimia dan

bahan bangunan;

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan

penumbuhan industri kimia dan bahan bangunan;



industri kimia dan bahan bangunan,



industri kimia dan bahan bangunan;

e. Pembinaan lingkungan industri kimia dan bahan

bangunan

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang industi kimia dan bahan bangunan;

dan



3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan

urusan di bidang perdagangan meliputi perdagangan dalam

negeri, perdagangan luar negeri, metrologi dan perlindungan

konsumen.




diatas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan analisa data dan bimbingan Usaha

Sarana Perdagangan;

b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha

tentang metrologi;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha pengembangan

kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

d. Pelaksanaan program kerjasama antar perusahaan

serta pengembangan promosi dan perdagangan dalam

negeri;

e. Pelaksanaan kegiatan program pengembangan dan

pengawasan perusahaan,

f. Pemberian informasi pada perusahaan tentang wajib

daftar perusahaan;

g. Pengawasan, pemantauan, penyediaan dan

penyaluran barang dan jasa,

h. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian

pelaksanaan penyaluran barang dan jasa;

i. Pembuatan petunjuk teknis di bidang bimbingan

usaha, sarana perdagangan metrologi, eksport -

import, promosi, pengawasan dan pengadaan

penyaluran serta perlindungan konsumen;

j. Pelaksanaan pembinaan evaluasi pelaporan

pelaksanaan tugas di bidang perdagangan; dan

k. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.



Bidang Perdagangan, terdiri dari :

a. Seksi Sarana Perdagangan ;

b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

c. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan

Konsumen.

Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang

usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan urusan

kemetrologian berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku serta melaksanakan pendaftaran dan pengawasan

terhadap semua kegiatan perusahaan.


diatas, Seksi Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan

pembinaan pengembangan bimbingan usaha dan

sarana perdagangan;

b. Pengawasan barang beredar yang terkena pita sukai;

c. Pengawasan gudang penyimpanan barang–barang

usaha perdagangan;

d. Pelaksanaan tera ulang, alat-alat ukur, takar,

timbangan dan perlengkapan;

e. Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya serta mengawasi

barang-barang keadaan terbungkus;

f. Pelaksanaan operasional metrologi legal;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan

rencana kerja Seksi Sarana Perdagangan berdasarkan



sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja

dinas;

h. Melaksanakan pengawasan dan pengandalian bidang

sarana perdagangan;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

seksi sarana perdagangan; dan

j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Perdagangan.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pengembangan bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar

Negeri.


diatas, Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri


a. Penyusunan program kegiatan bimbingan teknis

usaha pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan

Luar Negeri;

b. Pelaksanaan kegiatan perdagangan luar negeri dan

kegiatan perdagangan luar negeri;

c. Penyiapan bahan serta menyusun kegiatan

pembangunan dan pengembangan promosi serta

pengembangan kerjasama antar dunia usaha;

d. Penyiapan bahan teknis promosi dan pengembangan

kerjasama antar perusahan maupun dengan lembaga

pemerintah

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang perdagangan dalam negeri dan luar

negeri; dan



f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh


Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan

Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan

pengadaan, penyaluran terhadap barang-barang kebutuhan

pokok dan barang - barang strategis serta perlindungan

konsumen.


diatas, Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan

Konsumen menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan analis data serta persiapan bahan

evalusi kegiatan pengadaan penyaluran dan

pengawasan;

b. Pengawasan dan pemantauan terhadap barang -

barang kebutuhan pokok serta penyaluran barang -

barang strategis;

c. Penyusunan petunjuk teknis perlindungan konsumen

serta peningkatan dunia usaha di bidang pengadaan

dan penyaluran;

d. Pelaksanaan, pengawasan petunjuk teknis peraturan

perlindungan konsumen;

e. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi

penyaluran dan pengawasan hasil produksi;

f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan

fasilitasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PK 5);

g. Memberikan perijinan tempat usaha bagi Pedagang

Kaki Lima (PK 5);



h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang pengadaan, penyaluran dan

perlindungan konsumen; dan

i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh


4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program, membuat pedoman

teknis pelaksanaan dan pemberdayaan serta pengawasan di

bidang koperasi dan usaha Mikro.


diatas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pengembangan koperasi

dan kelompok - kelompok pra koperasi, dan lembaga

keuangan mikro;

b. Penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan,

usaha koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga

keuangan mikro;

c. Pelaksanaan pengembangan koperasi, kelembagaan,

usaha koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok

pra koperasi dan memberikan fasilitasi pembiayaan;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi,

lembaga keuangan mikro, serta fasilitasi pembiyaan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang koperasi dan usaha Mikro; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas



Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan

Usaha Mikro;

b. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan

c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha

Mikro;

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha

Mikro mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan di bidang

kelembagaan koperasi dan usaha Mikro.


diatas, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan

Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan, penyusunan kegiatan dan kordinasi

pelaksanaan pembinaan, pedoman, dan

pengembangan di bidang kelembagaan, organisasi,

tatalaksana dan manajemen koperasi dan usaha

Mikro;

b. Pelaksanaan pelayanan proses pembentukan,

pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi,

pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam dan

izin pembukaan kantor cabang koperasi

c. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan

tatalaksana koperasi dan ukm;

d. Pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta

fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian

dan Usaha Mikro;



e. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabiltas,

kepatuhan dan audit koperasi

f. Pelaksanaan klasifikasi koperasi dan usaha Mikro;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan,

pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan

usaha simpan pinjam;

h. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi dan

usaha mikro;

i. Pelaksanaan penghimpunan dan sosialisasi peraturan

perundang– undangan di bidang koperasi dan usaha

mikro;

j. Pemberian rekomendasi akta pendirian Badan Hukum

Koperasi dan Usaha mikro;

k. Pelaksanaan kegiatan penyuluhaan, pendidikan dan

latihan, kursus kursus dalam rangka meningkatkan

sumber daya manusia di bidang koperasi dan usaha

mikro;

l. Pelaksanaan pendataan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan tugas di bidang bina lembaga koperasi dan

usaha mikro; dan

m. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan kepala

bidang koperasi dan usaha mikro.

Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai

tugas menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha

koperasi dan usaha mikro.



Dalam melaaksanakan tugas sebagaimana di maksud

diatas, Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro


a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan

pembinaan pedoman dalam pengembangan usaha

koperasi dan usaha mikro;

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan usaha


c. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan

kewirausahaan usaha mikro;

d. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas produksi

di sektor riil koperasi dan usaha mikro;

e. Melaksanakan peningkatan standardisasi dan Hak

Kekayaan Intelektual produk koperasi dan usaha

mikro;

f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antara Koperasi

dan usaha mikro dengan Stakeholder;

g. Melaksanakan kegiatan promosi produk-produk

Koperasi dan usaha mikro di dalam dan luar negeri;

h. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi serta

pemberdayaan dalam rangka pembinaan usaha


i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang bina usaha koperasi dan usaha mikro;

dan

j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan kepaia

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.



Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro

mempunyai tugas melakukan pemantauan dan konsultasi di

bidang permodalan serta memfasilitasi dan jasa keuangan

serta melaksanakan pengawasan bidang koperasi dan usaha

mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di

maksud diatas, Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan

Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan fasilitasi dan

pembiayaan serta jasa keuangan;

b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi

permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan

non bank dan jasa keuangan;

c. Melaksanakan fasilitasi permodalan,

kemitraan/linkage program lembaga perbankan dan

non perbankan dengan Koperasi dan usaha mikro;

d. Pengupayaan fasilitasi penjaminan koperasi dan usaha

mikro;

e. Menyiapkan bahan pengendalian Usaha Simpan

Pinjam;

f. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan

pengembangan organisasi usaha simpan pinjam;

g. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis kerjasama

kemitraan dengan pengusaha besar BUMN dan BUMD;

h. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi

dan jasa keuangan;

i. Pelaksanaan upaya memfasilitasi permodalan koperasi

kelompok pra koperasi dan usaha mikro;



j. Penyiapan petunjuk dalam pembangunan jaringan

usaha dan kemitraan antar lembaga keuangan, bank

dan non bank dengan lembaga koperasi, kelompok pra


k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang fasilitasi dan pembiayaan;

l. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas

mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan pengelolaan pasar.


diatas, Bidang Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan dalam rangka perumusan

kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;

b. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan

umum di bidang pengelolaan pasar;

c. Pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan pasar;

d. Pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan pasar;

e. Pelaksanaan ketertiban dan kemanan pasar: dan


Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

a. Seksi Penerimaan;

b. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar; dan

c. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar.



Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaan,

penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar

serta pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

diatas, Seksi Penerimaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana pemasukan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari sektor pasar;

b. Pelaksanaan koordinasi penagihan/pemungutan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar;

c. Pelaksanaan pembukuan hasil pemungutan


d. Pelaksanaan usaha-usaha untuk kelancaran

pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor

pasar;

e. Pelaksanaan pembinaan dalam pemungutan


pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan pasar; dan



Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan rencanaprogram dan

kegiatan penyelenggaraan kebersihan, pemeliharaan dan

perawatan sarana fisik pasar.




diatas, Seksi pemeliharaan dan kebersihan pasar


a. Pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan

serta perawatan fisik pasar;

b. Pelaksanaan perbaikan dan pengaturan saluran air

dan penerangan pasar;

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengangkutan

atau pembuangan sampah dari pasar ke tempat

pembuangan sementara (TPS) atau tempat

pembuangan akhir (TPA);

d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan usaha - usaha

pemeliharaan sarana fisik pasar dan penyelenggaraan

kebersihan untuk meningkatkan pelayanan kepada

pemakai jasa pasar atau masyarakat; dan

e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh


Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar mempunyai tugas

melaksanakan rencana program dan kegiatan ketertiban,

pengawasan dan pengamanan teknis operasional pasar.


diatas, Seksi ketertiban pasar menyelenggaran fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan teknis

operasional pasar;

b. Pelaksanaan ketertiban pasar, serta pelaksanaan

tindakan preventif maupun represif dalam rangka

menegakkan ketertiban pasar dalam lingkungan

pasar;



c. Pelaksanaan koordinasi pengambilan tindakan -

tindakan terhadap kejadian di dalam pasar dan di luar

pasar;

d. Pelaksanaan koordinasi penyegelan dan pembukaan

kembali toko, loos dan atau fasilitas pasar lainnya;

e. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada

pedagang dalam rangka ketaatan pada peraturan

perundang undangan; dan



6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

Yang terdiri dari :

a. Pasar Songgolangit;

b. Pasar Somoroto;

c. Pasar Jetis;

d. Pasar Pulung;

e. Pasar Balong;

f. UPTD Sentra Industri;

g. UPTD Metrologi.



SEKRETARIAT

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO (TIPE A)

KEPALA DINAS

BIDANG INDUSTRI BIDANG

PERDAGANGAN

BIDANG KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

INDUSTRI LOGAM, REKAYASA MESIN,

ELEKTRO DAN

ANEKA USAHA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG

PENGELOLAAN PASAR

SEKSI INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN

KEHUTANAN

SEKSI INDUSTRI KIMIA

DAN BAHAN

BANGUNAN

SEKSI SARANA

PERDAGANGAN

SEKSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

SEKSI PENGADAAN,

PENYALURAN DAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN

SEKSI

KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

KOPERASI DAN USAHA

MIKRO

SEKSI BINA USAHA KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

SEKSI

SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

SEKSI

PENERIMAAN

SEKSI PEMELIHARAAN DAN

KEBERSIHAN PASAR

SEKSI KETERTIBAN DAN

KEAMANAN PASAR

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPT



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk

meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber

daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam

melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan

dengan prinsip transparansi akuntabilitas, efektifitas dan

efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam upaya

mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi

sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo didukung personil

sebanyak 110 orang, terdiri dari :

a. Pejabat Struktural : 24 Orang

b. Pejabat Fungsional : 8 Orang

c. Staf/Fungsional umum : 70 Orang

d. Honorer : 8 Orang

Rincian latar belakang dan tingkat pendidikan SDM


Ponorogo disajikan pada tabel berikut :

Menurut Pendidikan a. PNS

Strata 3 : - orang

Strata 2 : 8 orang

Strata 1/D4 : 42 orang

Diploma : 1 orang

SMA : 33 orang

SMP : 11 orang

SD : 7 orang

Jumlah : 102 orang



b. Honorer/Non PNS

SMA : 4 orang

SMP : - orang

SD : 4 orang

Jumlah : 8 orang

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 5 (lima) bidang dan 2

(dua) UPTD yaitu UPTD Sentra Industri dan UPTD

Kemetrologian Daerah, maka secara otomatis dari 110 orang

SDM terdistribusi ke bidang dan UPTD. Adapun komposisi

pembagian SDM sebagai berikut :

a. Pembagian perbidang

Sekretariat : 13 orang

Bidang Perdagangan : 7 orang

Bidang Industri : 5 orang

Bidang Koperasi dan UM : 8 orang

Bidang Pengelolaan Pasar : 12 orang

Jumlah

45 orang

b. Pembagian UPTD

Pasar Kota : 20 orang

Pasar Balong : 8 orang

Pasar Jetis : 8 orang

Pasar Somoroto : 7 orang

Pasar Pulung : 9 orang

UPTD Kemetrologian Daerah : 5 orang

UPTD Sentra Industri : 8 orang

Jumlah

65 orang

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

kuantitas Sumber Daya Manusia di Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo masih



kurang dan perlu diadakan penambahan karena banyaknya

kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya

penambahan dimungkinkan dapat memaksimalkan

terlaksananya kegiatan sehingga akan dengan mudah untuk

mencapat target kinerja dan visi misi Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo khususnya

dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas


Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa

bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan

perlengkapan kantor lainnya. Adapun inventaris dinas

sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bangunan gedung : 4 unit

Kendaraan dinas roda 4 (mobil) : 5 unit Kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor)

:

24

unit

Mesin ketik manual : 7 buah

Komputer PC : 14 unit

Lap Top / Note Book : 29 unit

Printer : 18 unit

LCD + layar : 4 unit

Brankas : 2 unit

Lemari Besi/Metal : 41 unit

Lemari kayu : 5 buah

Lemari kaca : 6 buah

Filling besi/metal : 33 buah

Meja Rapat : 1 buah

Meja tulis : 95 buah

Kursi tamu : 4 set

Kursi rapat : 66 buah

Kursi putar : 21 buah



Kursi besi/metal : 19 buah

AC Split : 13 buah

Wireless : 1 unit

Handy cam : 1 unit

Camera digital + attachment : 8 unit

Televisi : 6 unit

Lemari Es : 1 unit

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas


Ponorogo sudah mencukupi untuk pelaksanaan program

dan kegiatan. Namun untuk barang modal yang sudah ada

perlu adanya pemeliharaan dan jika ada kerusakan yang

dimungkinkan tidak dapat diperbaiki perlu adanya

penggantian atau pembelian baru.

3. Sumber Daya Lainnya

Sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah 22

Pasar Daerah yang letaknya menyebar di Kabupaten

Ponorogo. Pasar daerah mempunyai andil besar dalam hal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dalam

bidang pengelolaan pasar. Dari 22 pasar daerah tersebut

dibagi menjadi 5 Pasar Daerah yang masing-masing

dipimpin oleh kepala Pasar Daerah. Setiap Pasar Daerah

memiliki tanggungjawab 3 sampai 4 pasar daerah sebagai

berikut :

1. Pasar Somoroto meliputi Pasar Sumoroto, Somoroto,

Somoroto Hewan dan Badegan;

2. Pasar Pulung meliputi Pasar Pulung, Jenangan dan

Kesugihan;



3. Pasar Kota meliputi Pasar Songgolangit, Ex. Pengadilan,

Legi Selatan, Pasar Pon, Pasar Sepeda dan Tonatan;

4. Pasar Jetis meliputi Pasar Jetis Umum, Jetis Hewan,

Tamansari, Sawoo dan Sawoo Sayur; dan

5. Pasar Balong meliputi Pasar Balong, Ngumpul, Bungkal

dan Slahung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan pasar

daerah di Kabupaten Ponorogo 5 tahun terakhir 2011-2015

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian PAD Pasar Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

No. Tahun Target Capaian Prosentase

Capaian

1. 2011 2.063.990.400 2.062.559.879 99,93

2. 2012 2.153.798.800 2.159.550.500 100,27

3. 2013 2.271.150.000 2.275.831.850 100,21

4. 2014 2.291.000.000 2.298.099.850 100,31

5. 2015 2.312.000.000 2.362.576.310 102,19

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Ponorogo adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan urusan pemerintah

kabupaten dalam perumusan kebijakan teknis di bidang industri,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal

maka ditempuh dengan beberapa program. Program yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan bidang



industri, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan Usaha

Mikro dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan disiplin aparatur;

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan;

6. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah

yang konduksif ;

7. Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan;

8. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

9. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif Usaha Kecil Menengah;

10. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah;

11. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;

12. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

13. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

14. program pembinaan pedagang kakilima dan asongan;

15. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;

16. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi;

17. Program penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi;

18. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;



Dengan penetapan program dimaksud serta didukung oleh

anggaran yang memadai diharapkan Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro dapat mencapai sasaran pembangunan di bidang

koperasi, perdagangan dan industri secara optimal. Adapun

anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Ponorogo dapat dilihat pada tabel TC 23. Sedangkan pencapaian

kinerja pelayanan Dinas perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel TC 24.



Tabel 2.2 (TC. 23)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN PONOROGO

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra perangkat Daerah Tahun ke -

Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Prosentase koperasi aktif

88,00% 89,28% 95,27% 92,26% 89,85% 85,64%

97,32%

2 Prosentase Usaha Mikro dan Kecil (%)

80,00% 99,27% 99,26% 99,12% 99,10% 99,09% 123,86%

3 Prosentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB

9,51% 4,54% 6,74% 6,83% 6,87% 6,75% 70,98%

4 Prosentase Jumlah Industri Baru

0,60% 0,30% 0,09% -10,00% 0,11% 0,20% 33,34%



5 Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

25,66% 28,81% 16,16% 16,870% 17,08% 15,85% 61,77%

6 Ekspor bersih perdagangan

1.216.1

10 -

8.046.000

2.988.648

- 1.387.6

60

114,11%

7 Jumlah PAD Pasar Daerah

2.312.0

00 2.062.559,88

2.159.550,50

2.275.831,85

2.298.099,85

2.362.576,31

102,19

%



Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo

Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara realisasi dan Anggaran

Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Anggaran

Dinas

2.895.28

9.649

7.340.41

5.840

5.754.69

1.220

11.413.5

26.426

11.261.5

92.807

2.836.6

62.889

6.219.1

35.253

5.314.7

89.140

8.858.7

68.497

10.670.7

42.272

97,98

%

84,72

%

92,36

%

77,62

%

94,72

%



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam

mewujudkan pembangunan di bidang industri, perdagangan,

koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Persaingan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif

di pasaran dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA);

2. Kurangnya skill dan pengetahuan SDM pelaku usaha;

3. Kurangnya akses permodalan bagi IKM dan UKM serta

rendahnya jaringan pemasaran;

4. Meningkatnya jumlah produk ilegal yang beredar di pasaran;

5. Harga bahan baku industri yang fluktuatif;

6. Banyak bermunculan minimarket dan supermarket yang

menjadi pesaing baru dan ancaman pasar tradisional /

pasar daerah;

7. Keberadaan PKL dan asongan yang menyebar diseluruh

wilayah kota dan belum terpusat di beberapa tempat.

Adapun peluang pengembangan pembangunan di

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya keberadaan Koperasi, IKM dan UKM di

Kabupaten Ponorogo;

2. Banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh IKM dan

UKM di Kabupaten Ponorogo;

3. Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha;

4. Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku

produk industri tertentu;

5. Kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat;



6. Perkembangan pasar global dan era MEA;

7. Lokasi pasar yang tersebar luas dan berada di kawasan

strategis sehingga mudah di jangkau masyarakat;

8. Image positif dari masyarakat terhadap pasar daerah/

tradisional antara lain barang barangnya , lengkap dan

murah;

9. Dukungan dana dari Pemerintah Provinsi/Pusat untuk

pengembangan pasar tradisional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan

(strenghts) dan kelemahan (weakness) yang dapat

mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu

organisasi mencapai tujuannya.

Tabel 3.1. Identifikasi faktor internal Perangkat Daerah

S (Strenghts/Kekuatan) W (Weakness/Kelemahan)

1.

2.

3.

Tersedianya SDM yang

mempunyai pengetahuan dan

pengalaman di sektor industri,

perdagangan, koperasi dan

UMKM;

Adanya peraturan perundang-

undanganyang menunjang

pelaksanaan tugas-tugas

Perangkat Daerah

Kewenangan untuk

menegakkan ketentuan

peraturan perundang-

undangan serta merumuskan

kebijakan dibidang industri,

perdagangan, koperasi dan

UMKM.

1.

2.

3.

Kuantitas Sumber Daya

Manusia yang masih

kurang dan belum

memadai;

Terbatasnya anggaran yang

tersedia hanya mampu

untuk melaksanakan

kegiatan prioritas, sehingga

tidak bisa melaksanakan

kegiatan penunjang

lainnya;

Belum tercukupinya sarana

dan prasarana penunjang

pelaksanaan kegiatan yang

memadai;



2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa

factor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

Tabel 3.2. Identifikasi faktor eksternal Perangkat Daerah

O (Opportunity/Peluang) T (Threat/Ancaman)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Berkembangnya

keberadaan Koperasi, IKM

dan UKM di Kab. Ponorogo;

Banyaknya produk-produk

yang dihasilkan oleh IKM

dan UKM di Kabupaten

Ponorogo;

Kebutuhan akan barang

dan jasa semakin

meningkat;

Perkembangan pasar global

dan era MEA;

Lokasi Pasar yang tersebar

luas dan berada di kawasan

Strategis sehingga mudah di

jangkau masyarakat;

Image positif dari

masyarakat terhadap Pasar

Daerah/ Tradisional antara

lain barang barangnya ,

lengkap dan murah;

Dukungan Dana dari

Pemerintah Propinsi / Pusat

untuk Pengembangan Pasar

Tradisional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Persaingan produk yang

berkualitas dengan harga

kompetitif di pasaran;

Kurangnya skill dan

pengetahuan SDM pelaku

usaha;

Kurangnya akses

permodalan bagi IKM dan

UKM serta rendahnya

jaringan pemasaran;

Meningkatnya jumlah

produk ilegal yang beredar

di pasaran;

Harga bahan baku industri

yang fluktuatif;

Banyak bermunculan

minimarket dan super-

market yang menjadi

pesaing baru dan ancaman

pasar tradisional / pasar

daerah;

Keberadaan PKL dan

asongan yang menyebar

diseluruh wilayah kota dan

belum terpusat di beberapa

tempat.



Keterkaitan antar faktor-faktor tersebut menyangkut

beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala.

Masalah tersebut meliputi :

a. Permodalan dan Akses Permodalan Bagi IKM dan UKM di

Kabupaten Ponorogo

Menelisik permasalahan yang dialami oleh pelaku IKM dan

UKM di Kabupaten Ponorogo tergolong unik. Jika diajukan

pertanyaan, permasalahan mendasar apa yang paling banyak

dikeluhkan, pada umumnya mereka akan menjawab ‘permodalan’.

Kesulitan akses mendapatkan permodalan ke lembaga keuangan

dalam mendapatkan informasi mengenai modal atau keterbatasan

jumlah modal, mendominasi jawaban dari sekian daftar persoalan.

Lantas apakah cukup solusi keuangan untuk mewujudkan

misi di atas? Berbagai pengalaman pelaku IKM dan UKM yang

sukses mengembangkan bisnisnya menyampaikan bahwa faktor

pengetahuan (knowledge) sesungguhnya menjadi persoalan utama.

Pengetahuan berbisnis dan marketing sangatlah penting bagi IKM

dan UKM. Banyak pelaku IKM dan UKM dengan bermodalkan ide

dan modal minim, namun dengan sentuhan pengetahuan,

bisnisnya semakin berkembang.

Pemahaman akan pengetahuan bukan berarti lulus jenjang

pendidikan formal. Pengetahuan dapat didapatkan dari saluran

mana saja termasuk informal. Dengan perkembangan teknologi

yang kian pesat, peluang mendapatkan pengetahuan semakin

mudah dan terbuka lebar. Pelaku UKM juga dapat mendapatkan

pengetahuan dari cerita antar sesama UKM



b. Pemarasan Produk IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo

Masalah yang sampai saat ini masih perlu diperhatikan

adalah kemampuan pengusaha IKM dan UKM mengakses pasar

yang lebih luas. Dengan Produksi yang sudah cukup bagus bila

pasar yang dijangkau terbatas maka tidak akan cukup menolong

kelangsungan hidup IKM dan UKM. Karena itu diperlukan

langkah-langkah mengatasi masalah pemasaran produksi Usaha

Kecil dan Menengah ini dari pihak pemerintah tentunya.

Untuk mengatasi masalah pemasaran produksi IKM dan

UKM, sudah saatnya pelaku usaha mempersiapkan diri untuk

memasuki era baru pemasaran produk IKM dan UKM. Sebab

selama ini kelemahan akses pasar menjadi persoalan bagi hampir

seluruh pelaku IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo. Mereka

masih saja kurang memiliki informasi yang lengkap dan rinci,

terkait pasar mana saja yang bisa ditembus oleh produk yang

dihasilkan. Di sinilah IKM dan UKM, terlihat begitu lemah.

Akses pasar IKM dan UKM tidak terbentuk secara luas dan

tidak ada jaringan usaha yang kokoh. Padahal kemampuan

mengakses pasar merupakan salah satu kunci pokok untuk

memenangkan persaingan. Sehingga penting pagi pengusaha kecil

memperluas jaringan pemasaran produksi.

Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha IKM

dan UKM di bidang pasar dan pemasaran antara lain kesulitan

mendapatkan suplai bahan baku berkualitas dan kontinyu,

terbatasnya kemampuan untuk melakukan promosi dan

berkompetisi di pasar. Kurang diperhatikannya mutu produk dan

arti kepuasan pelanggan.



Pelaku IKM dan UKM juga cenderung menguasai pasar yang

sempit, sebagai akibat lemahnya kemampuan untuk berkompetisi

dengan perusahaan besar, dan kurangnya kesempatan yang

diberikan oleh perusahaan besar untuk menjadikan IKM dan UKM

sebagai mitra bisnisnya. Packaging yang tidak menarik sehingga

kurang diminati.

c. Munculnya Pasar Modern / Minimarket dan Supermarket

Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang

dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu

pasar-pasar tradisional. namun pada masa sekarang ini pasar

tradisional seringkali dalam proses jual beli lebih cenderung

berkurang jika dibandingkan pada masa dimana belum dibukanya

pasar-pasar modern atau supermarket dan minimarket yang

cenderung mematikan proses perekonomian pasar tradisional.

Tentunya perbandingan ini dipengaruhi karena fasilitas pelayanan

dan tempat lebih nyaman dan dijamin ketertibannya jika

dibandingkan berbelanja di pasar tradisional yang cenderung

panas, berdesak-desakan dan tempat atau lokasi yang kurang

memadai.

Namun perubahan ini terjadi ditambah semakin

berkembangnya pembangunan minimarket dan pasar modern

yang ada yang memberikan fasilitas kenyamanan dalam diri

masyarakat maka hal ini berdampak negatif pula terhadap

perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ekonomi

rendah yang mendapat penghidupan dari penjualan hasil

dagangnya yang tidak terlalu banyak. hal ini dapat terlihat jelas

bagaimana proses pembangunan yang memang memberikan suatu

kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung merugikan



banyak pihak. persoalan ini harus terdapat penyelesaian yang

akan menguntungkan banyak pihak.

Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam

era globalisasi saat ini setiap pasar-pasar tradisional dituntut

untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang

berkembang bak jamur di musim hujan. Maka dari itu kebijakan-

kebijakan pemerintah haruslah saling menguntungkan anatara

berbagai pihak terkait. dan juga dapat menjadi solusi terbaik

dalam perkembangan dan penyejeteraan dalam masyarakat.

d. Revitalisasi Pasar Tradisional

Disadari atau tidak, persepsi masyarakat terhadap pasar

tradisional adalah kumuh, semrawut, becek, kotor dan minimnya

fasilitas seperti terbatasnya tempat parkir, tempat sampah yang

bau dan kotor, lorong yang sempit dan sebagainya. Kondisi ini

yang seringkali menyebabkan masyarakat cenderung memilih

berbelanja di pasar modern walaupun harga barang di pasar

modern lebih mahal dibandingkan harga barang di pasar

tradisional. Terlebih pasar modern memiliki tempat berbelanja

yang lebih bersih dan praktis.

Pencitraan negatif pada pasar tradisional ini tidak terlepas

dari lemahnya manajemen dari pasar tradisional itu sendiri,

antara lain masih rendahnya kesadaran terhadap kedisiplinan

pada aspek kebersihan dan ketertiban sehingga kurang

memperhatikan pemeliharaan sarana fisik, adanya premanisme,

tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan

standarisasi ukuran dan timbangan, terbatasnya masalah fasilitas



umum, pemahaman rendah terhadap perilaku konsumen, dan

penataan los/kios/lapak yang tidak teratur.

Revitalisasi pasar tradisional berarti mensinergikan

sumberdaya potensial yang dimiliki oleh pasar tradisional dengan

mempertimbangkan seluruh aspek yang ada sehingga mampu

meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap

mempertahankan kekhasan maupun keunggulan yang dimiliki

pasar tradisional tersebut. Revitalisasi pasar tradisional dapat

dilakukan dengan menata dan membenahi pasar tradisional,

dimana kelemahan-kelemahan pada pasar tradisional yang

menyebabkan penurunan dayasaing pasar tradisional sendiri

harus segera dibenahi. Tentunya, revitalisasi pasar tradisional

membutuhkan kebijakan yang berpihak, baik pemerintah maupun

seluruh stakeholder yang terkait.

e. Persaingan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA)

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) pada akhir 2015, pelaku usaha khususnya IKM dan UKM di

Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat mempersiapkan diri

meningkatkan daya saing produknya untuk menghadapi

persaingan yang semakin kompetitif di antara negara ASEAN baik

dalam rangka mengisi pasar ASEAN maupun pasar dalam negeri.

Tidak bisa dipungkiri, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

akan memberikan dampak positif dan negatif bagi IKM dan UKM

ini. Dampak positif yang ada antara lain adalah terciptanya pasar

internasinal yang lebih luas, sementara dampak negatif yang bisa

dipastikan muncul adalah persaingan pasar internasional yang

akan semakin tinggi bagi IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo.



3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Periode 2016–

2021 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Relegius”

Misi :

1. Terbentuknya Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif,

guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang

amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan

masalah.

2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna,

unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara

ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan,

dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak

perekonomian daerah.

3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara

profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk

menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Membangun pertanian, sebagai pengembangan model berbasis

ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh.

5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan

ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan

lingkungan.

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan

masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan

kesempatan kerja, melindungi hak-hak masyarakat yang

berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan.



7. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam

memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan

masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal,

mempunyai kompentensi cukup, membangun jiwa bangsa

melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa,

berbudaya dan berkepribadian.

Mengingat eratnya kaitan antara Reviu Renstra Dinas


dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021,

maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tesebut

sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo harus diarahkan

untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang

telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam

rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi untuk

mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Misi 2, “Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih

berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta

bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui

investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan

pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian

daerah” bertujuan untuk mewujudkan perekonomian daerah

yang tangguh berbasis potensi daerah dengan indikator capaian

prosentase pertumbuhan UMKM dan nilai investasi PMDN.



Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan

bidang koperasi dan Usaha Mikro, perdagangan dan perindustrian

sesuai Reviu Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah dan daya saing sektor UMKM dan

koperasi berbasis potensi daerah, melalui strategi

peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal; dan

2. Meningkatnya volume industry dan perdagangan, melalui

strategi mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan

mengembangkan potensi baru melalui pengembangan

produk unggulan daerah dan peningkatan sarana dan

prasarana perdagangan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

1. Kementerian Koperasi dan UKM

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun

2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi

Presiden terpilih periode 2014- 2019, sebagaimana tertuang di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.



2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat

jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,

maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Koperasi

dan UKM, maka tujuan pembangunan periode 2015-2019 yang

ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan

inovasi, teknikproduksi dan pengelolaan usaha, serta

pemasaran di dalam dan luar negeri;

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati

dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem

pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan,

pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi,

intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal

di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan

ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan

generasi muda dan kelompok produktif lainnya;



6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan

dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan

perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan

perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan

pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi

pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengukur kinerja Kementrian Koperasi dan UKM,

selanjutnya menetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian

Melalui pengembangan Komoditas berbasis koperasi/sentra

di sektor-sektor unggulan;

2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM;

3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan

berkelanjutan;

4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi,

serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh

masyarakat.

2. Kementerian Perdagangan

Pemerintahan periode 2014 – 2019 berkeyakinan bahwa

bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu

ideology yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti

dijabarkan dalam: 1) Kedaulatan dalam politik, 2) Berdikari

dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan. Dengan

Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia

dalam lima tahun kedepan,maka VISI pemerintahan tahun 2015

– 2019 adalah sebagai berikut:



”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil

Presiden periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda

Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode

2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor

perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar

negeri yang berkelanjutan;

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh

dan berkualitas; dan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor

perdagangan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2015-

2019 yang dijembatani melalui misi Kementerian Perdagangan,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor

perdagangan periode 2015−2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah

2. dan jasa;

3. Peningkatan pengamanan perdagangan;

4. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;

5. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

6. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

7. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

8. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam

negeri (PDN);

9. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan

pasar lelang;



10. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan

barang kebutuhan pokok dan barang penting;

11. Peningkatan perlindungan konsumen;

12. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

13. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

14. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

15. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan

berbasis kajian.

Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang

telah dipaparkan di atas, sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai

Tambah Dan Jasa;

2. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan

Nasional;

3. Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor;

4. Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation

Branding);

5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor;

6. Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan;

7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam

Negeri (PDN), Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga

Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau

Menurunnya Impor Barang Konsumsi;

8. Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG,

dan Pasar Lelang;

9. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting Antar Daerah, Stabilisasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;



10. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi,

Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan

Barang/Jasa;

11. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha;

12. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik,

meningkatnya kinerja dan profesionalisme sdm sektor

perdagangan, meningkatnya birokrasi yang transparan,

akuntabel, dan bersih, meningkatnya efektivitas

pengawasan internal;

13. Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan Yang

Terintegrasi;

14. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi Berbasis

Kajian.

3. Kementerian Perindustrian

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa,

tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian

pembangunan selama ini,maka visi pembangunan nasional

untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi

Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan

tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan

yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan

dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian

Perindustrian.



Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;

2. Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri;

3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industry;

4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;

5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan

teknologi ;

6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industry;

7. Menguatnya struktur industry;

8. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan

standardisasi industry;

9. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan

standardisasi industry;

10. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

11. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian

fasilitasi;

12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk

mendukung pertumbuhan industri nasional;

13. Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam

nikel, tembaga, migas;

14. Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan

pelatihan bagi SDM Industri;

15. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui

penyelenggaraan sistem informasi industri nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan



Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tupoksinya

sangat berkaitan erat. Karena didalam program kerja terdapat

kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan

fisik maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

a. Pembangunan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Jalan

Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo,

Kabupaten Ponorogo;

b. Pembangunan Unit Pelayanan Teknis IKM Keripik di Jalan

Pahlawan, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo,

Kabupaten Ponorogo; dan

c. Revitalisasi pasar-pasar daerah meliputi:

1) Pasar Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

2) Pasar Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

3) Pasar Jetis Umum, Kecamatan Jetis, Kabupaten

Ponorogo;

4) Pasar Somoroto I, Kecamatan Kauman, Kabupaten

Ponorogo;

5) Pasar Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten

Ponorogo;

6) Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten

Ponorogo;

7) Pasar Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten

Ponorogo.

Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan diatas Dinas


terlebih dahulu melakukan konsultasi dan melibatkan dinas

atau badan terkait. Agar kegiatan dapat terlaksana tanpa ada

mengganggu tata ruang dan merusak lingkungan hidup

Kabupaten Ponorogo.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta

etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab

persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat

diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

a. Meningkatkan kualitas koperasi di Kabupaten Ponorogo;

b. Meningkatkan kualitas dan pertumbuhan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo;

c. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi, UMKM dan

IKM melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah

(BLUD).



2. Urusan Perdagangan

a. Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan di

kabupaten Ponorogo;

b. Penyediaan sarana dan prasarana bagi Pedagang Kaki

Lima yang ada dijalan protocol dan aloon-aloon Ponorogo

melalui pembangunan Kawasan PKL;

c. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan

produk-produk unggulan daerah;

d. Meningkatkan perlindungan konsumen.

3. Urusan Perindustrian

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku

usaha IKM yang telah ada dan penciptaan wira usaha

baru;

b. Memfasilitasi pelaku usaha IKM melalui pembangunan

kawasan sentra IKM di Kabupaten Ponorogo.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha

Mikro perlu menetapkan tujuan pembangunan bidang koperasi

dan Usaha Mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan bidang koperasi dan Usaha Mikro, bidang

perindustrian dan bidang perdagangan ini ditetapkan untuk

memberikan arah terhadap program pembangunan bidang

koperasi dan Usaha Mikro, bidang perindustrian dan bidang

perdagangan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka

memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap

peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pembangunan bidang koperasi dan Usaha

Mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Ponorogo tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan

Usaha Mikro; dan

2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur

dengan indikator :

1. Prosentase koperasi sehat

2. Prosentase pertumbuhan Usaha Mikro

3. Prosentase pertumbuhan IKM



4. Prosentase PDRB Sektor Industri

5. Prosentase PDRB Sektor Perdagangan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menetapkan

sasaran – sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan

Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

Dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi terhadap

peningkatan perekonomian daerah diperlukan upaya terus-

menerus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap kegiatan usaha koperasi yang ada di Kabupaten

Ponorogo. Selain koperasi, keberadaan Usaha Mikro yang

begitu banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Ponorogo

merupakan sebuah potensi yang harus dilakukan

pembinaan agar supaya terus mengalami perkembangan

baik secara kualitas dan kuantitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini

diukur dengan indikator :

1) Prosentase koperasi aktif;

2) Prosentase peningkatan volume usaha koperasi.

3) Prosentase peningkatan omset Usaha Mikro

b. Meningkatnya nilai perdagangan



1) Prosentase peningkatan nilai perdagangan.



d. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan

Menengah di Kabupaten Ponorogo.

Banyaknya Industri Kecil Menengah di Kabupaten

Ponorogo yang merupakan potensi daerah untuk

menghasilkan produk-produk unggulan daerah sangat perlu

diberikan pembinaan untuk mengasah kemampuan dan

ketrampilan. Selain mengembangkan yang telah ada,

diharapkan nantinya juga akan muncul wirausaha baru.

Dengan munculnya Industri Kecil Menengah yang baru

otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Ponorogo.



1) Prosentase pertumbuhan IKM

Dari dua tujuan diatas kemudian dijabarkan ke dalam 6

sasaran dengan beberapa indikator kinerja tujuan maupun

saasaran sebagai tolok ukur kinerja selama lima tahun, secara

keseluruhan sebagaimana disajikan pada tabel TC 25 berikut ini :



Tabel 4.1 (TC 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro

Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Ponorogo

Prosentase koperasi aktif

87,50% 88% 85% 91%

2 Prosentase peningkatan volume usaha koperasi

14% 20% 20% 27,50%

3 Prosentase peningkatan omset usaha mikro

2% 2% 1,50% 2,50%

4 Prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU

- - - 70% -

5 Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah

- - - 10% -

6 Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan

Meningkatnya nilai perdagangan

Prosentase peningkatan nilai perdagangan

2,50% 2,50% 2,20% 2,50% 2,50%

7 Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten Ponorogo

Prosentase pertumbuhan IKM

2,50% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

8 Meningkatkan kualitas pelayanan kemetrologian dan sentra industri

Meningkatnya kualitas pelayanan kemetrologian dan sentra industri

Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan kemetrologian dan sentra industri

- - - 75 -



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi

pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah bidang

industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten

Ponorogo diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagaimana tersaji

dalam tabel TC 26 sebagai berikut:



Tabel 5.1 (TC 26)

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius

MISI I : Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro

Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Ponorogo

1. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan yang melibatkan PD terkait, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi.

1. Mendorong kemandirian koperasi dan usaha mikro untuk meningkatkan produktifitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan daya saing koperasi dan usaha mikro

2. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM

2. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan masyarakat

3. Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro

Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan


1. Mendorong peggunaan produk dalam negeri dan daerah

1. Meningkatkan promosi produk unggulan daerah yang diperdagangkan di pasar domestik, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta meningkatkan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi

2. Meningkatkan perlindungan konsumen

2. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan



3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan

Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo

1. Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru melalui pengembangan produk unggulan daerah

1. Meningkatkan pembinaan produk-produk industri kecil yang ada

2. Pemberian fasilitas bagi sentra-sentra IKM

2. Pembangunan kawasan sentra-sentra IKM



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan

sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan

sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan

Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

Untuk mencapai sasaran ini terdapat beberapa

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

Yang Kondusif.

Kegiatannya adalah :

a) Perencanaan, koordinasi, dan

pengembangan Usaha Kecil Menengah

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil


a) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/

KUD

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil.


a) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan



b) Koordinasi penggunaan dana pemerintah

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

c) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

d) Peningkatan jaringan kerjasama antar

lembaga

e) Pengembangan sarana pemasaran produk

usaha mikro kecil menengah

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi


a) Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan

koperasi berprestasi

b) Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi.

5) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

Kegiatannya adalah:

a) Pembinaan dan fasilitasi pembentukan

dan/atau pengesahan badan hukum

kelompok petani tembakau.

6) Program Pemberdayaan Skala Mikro.


a) Pelatihan Administrasi Usaha Mikro.

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.


a) Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja

bagi tenaga kerja dan masyarakat



b) Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri

masyarakat.

8) Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro


a) Pembinaan kelembagaan dan pengawasan

koperasi dan Usaha Mikro

b) Fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha

mikro

c) Pembinaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

b. Meningkatnya nilai perdagangan.



1) Program Perlindungan Konsumen Dan

Pengamanan Perdagangan.

Kegiatannya adalah:

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang

Dan Jasa;

b) Sosialisasi Dan Monitoring LPG 3 Kg;

c) Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah.

2) Program Pengawasan Tata Niaga Pupuk dan

Pestisida.

Kegiatannya adalah:

a) Sosialisasi dan Pengawasan Pupuk

Bersubsidi dan Pestisida.

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri.

Kegiatannya adalah:



a) Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

b) Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah

dan mudah

c) Pelaksanaan operasional pengelolaan pasar

4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan


a) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

b) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang pasar daerah

5) Program Pengawasan Tata Niaga Pupuk dan

Pestisida.

Kegiatannya adalah:

a) Sosialisasi dan Pengawasan Pupuk

Bersubsidi dan Pestisida

5) Program Penyelenggaraan Promosi Dagang


b) Promosi Dagang Produk Unggulan Daerah

Tingkat Nasional; dan

c) Promosi Dagang Produk Unggulan Daerah

Tingkat Lokal.

6) Program Revitalisasi Pusat Perdagangan


a) Renovasi gedung dan bangunan sarana

prasarana perdagangan (Pasar, Kios, Los, dll)

b) Kegiatan Revitalisasi Pasar

c) Revitalisasi Pasar Rakyat



6) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Kegiatannya adalah:

a) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang

tidak dilekati pita cukai di peredaran atau

tempat penjualan eceran.

7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar


a) Pemeliharaan dan kebersihan pasar

b) Peningkatan ketertiban dan keamanan pasar

c) Operasional pengelolaan pasar

8) Program Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan


a) Promosi produk unggulan daerah

b) Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

c) Monitoring dan evaluasi di bidang

perdagangan

d) Penataan tempat berusaha bagi PKL dan

asongan

e) Peningkatan dan pengembangan sarana

perdagangan

f) Peningkatan dan pengembangan

perdagangan dalam negeri dan luar negeri

g) Pengadaan, penyaluran dan pengawasan

perdagangan

9) Program Kemetrologian




a) Operasionalisasi dan pengembangan UPT

Kemegtrologian Daerah

b) Penyediaan sarana dalam mendukung

pembentukan Unit Metrologi Legal

15) Program Pembinaan Lingkungan Sosial



bagi tenaga kerja dan masyarakat.


masyarakat

c. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan

Menengah di Kabupaten Ponorogo..



1) Program Pembinaan Industri


a) Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan

intelektual bagi Industri Kecil Menengah

b) Pembinaan dan Peningkatan Kapasaitas

Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri

Hasil Tembakau Skala Kecil

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah.

Kegiatannya adalah:

a) Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah

Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;



b) Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan

Industri Penunjang Industri Kecil dan

Menengah;

c) Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri

Kecil dan Menengah;

d) Pengembangan industri potensial daerah

e) Pembinaan dan pengembangan IKM dalam

memperkuat jaringan klaster industri di UPT

Industri Keripik Kabupaten Ponorogo

f) Pembinaan dan pengembangan Industri

Hasil Pertanian dan Kehutanan

g) Pembinaan dan Pengembangan Industri

Kimia dan Bahan Bangunan

h) Pembinaan dan Pengembangan Industri

Logam, Rekayasa Mesin, Elektro dan Aneka

Usaha

3) Program Pengembangan Lingkungan Industri Kecil.

Kegiatannya adalah:

a) Pembangunan dan Pengembangan

Lingkungan Industri Kecil.

b) Revitalisasi Sentra Industri

4) Program Pengembangan Lingkungan Industri.

Kegiatannya adalah:

c) Pembangunan dan Pengembangan

Lingkungan Industri Kecil.

d) Revitalisasi Sentra Industri

5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Kegiatannya adalah:




bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang

industry


masyarakat

Pencapaian sasaran didukung dengan beberapa program dan

kegiatan yang sifatnya sebagai penunjang program dan kegiatan

pada ketiga urusan tersebut. Program dan kegiatan penunjang ini

antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;

h. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;

i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan;

j. Penyediaan Makanan Dan Minuman;

k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah; dan

l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Kegiatan.



2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.


a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.


a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya; dan

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


a. Pendidikan Dan Pelatihan Formal;

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan.

d. Pengadaan pakaian kerja lapangan/pakaian kerja

khusus

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan.


a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;dan

d. Penyusunan Renstra Dan Renja SKPD.



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut

dalam tabel TC 27 berikut ini :



Tabel 6.1 (TC 27)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiata

n

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom

e) dan Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian pad

a Tahun

Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Unit Kerj

a Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab

Lokas

i

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja

pada akhir perio

de Renst

ra Perangkat Daer

ah

Target

Rp.

Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp.

Target

Rp.



Meni

ngka

tkan

pote

nsi

dan daya

sain

g

sekt

or Kop

erasi

dan

Usah

a

Mikro

Meni

ngka

tnya

kuali

tas

koperasi

dan

pert

umb

uhan Usah

a

Mikr

o di

Kab

upaten

Pono

rogo

Prosent

ase

kopera

si aktif

Dinas

Perdagangan

Koperas

i dan Usaha

Mikro

Kabupaten

Ponorogo

Ponorogo

Prosent

ase

Pening

katan

Volume Usaha

Kopera

si

Prosent

ase Pening

katan

Omset

Usaha

Mikro



Progra

m

penci

ptaan

iklim

usaha Usaha

Kecil

Mene

ngah

yang kondu

ksif

Prosent

ase

pening

katan

omset

usaha mikro

% 0 5

150.

000.

000

0

-

0

-

0

-

0

-

Perenc

anaan,

koordi

nasi,

dan penge

mbang

an

Usaha

Kecil Menen

gah

Jumlah

pendam

ping

Usaha

Mikro yang

tersedia

Ora

ng

0 5

150.0

00.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-



Progra

m

Penge

mban

gan

Kewirausah

aan

dan

Keung

gulan Komp

etitif

Usaha

Kecil

Mene

ngah

Pening

katan

SHU

Kopera

si

% 0 1

0

74.0

00.0

00

0

-

0

-

0

-

0

-

Pelatihan

manaj

emen

pengel

olaan Koper

asi/K

UD

Jumlah koperas

i

peserta

pelatiha

n Sistem

Pengen

dalian

Intern

(SPI)

Koperas

i

0 21

0

74.00

0.000

0 -

0 -

0 -

0 -



Progra

m

Penge

mban

gan

Sistem

Pendu

kung

Usaha

Bagi Usaha

Mikro

Kecil

Mene

ngah

Pening

katan

omset

usaha

mikro

% 0 1

203.

000.

000

0

-

0

-

0

-

0

-

Peningk

atan SHU

Koperas

i

% 0 1

0

0

-

0

-

0

-

0

-

Sosiali

sasi

dukungan

inform

asi

penye

diaan

permo

Jumlah

peserta

rapat dan

seminar

pemben

tukan

BLUD

KUKM

Ora

ng

0 6

0

50.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-



dalan

Koordi

nasi

pengg

unaan

dana pemeri

ntah

bagi

Usaha

Mikro

Kecil Menen

gah

Jumlah

proposa

l

pengaju

an bantua

n dari

ormas,

pokmas

,

kelompok

usaha

dan

badan

usaha lain

dari

masyar

akat

yang

Bua

h

0 5

30.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-



terverifi

kasi



Peman

tauan

pengel

olaan

pengg

unaan dana

pemeri

ntah

bagi

Usaha Mikro

Kecil

Menen

gah

Jumlah

peserta

pelatiha

n

adminis

trasi keuang

an

usaha

simpan

pinjam

Kop

eras

i

0 5

4

50.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-

Peningkatan

jaringa

n

kerjas

ama

antar lemba

ga

Jumlah IKM

dan

Usaha

Mikro

yang

mengikuti

pamera

n

IKM dan

Usa

ha

Mikr

o

0 15

73.00

0.000

0 -

0 -

0 -

0 -



Progra

m

Penin

gkata

n

Kualitas

Kelem

bagaa

n

Koperasi

Prosent

ase

pening

katan

SHU

Koperasi

% 0 1

0

136.

000.

000

Pembi

naan,

penga

wasan

, dan

perhargaan

kopera

si

berpre

stasi

Jumlah

koperas

i yang

dilakuk

an

penilaian

kesehat

an

Kop

eras

i

0 4

0

88.00

0.000



Pening

katan

dan

penge

mbang

an jaringa

n

kerjas

ama

usaha kopera

si

Jumlah

peserta

peringa

tan

Hari

Koperasi

Kec

ama

tan

0 2

1

48.60

0.000

Progra

m

Penin

gkata

n Kualit

as

Bahan

Baku

Prosent

ase

pening

katan

omset usaha

mikro

% 0 5

210.

000.

000



Pembi

naan

dan

fasilita

si

pembentuka

n

dan/at

au

pengesahan

badan

huku

m

kelom

pok petani

temba

kau

Jumlah

kelomp

ok yang

diberika

n

badan hukum

Kelo

mpo

k

0 3

210.0

00.00

0

Progra

m

Pemberdaya

an

Skala

Mikro

Prosent

ase

peningkatan

omset

Usaha

Mikro

% 0 5

-



Pelatih

an

Admin

istrasi

Usaha

Mikro

Jumlah

peserta

pelatiha

n

Ora

ng

0 0

-

Program

Pembi

naan

Lingk

ungan Sosial

Prosentase

peningk

atan

wirausa

ha baru

% 0 5 814.

702.

000

5 1.13

8.21

0.50

0

5 756.

721.

600

5 756.

721.

600

5 756.

721.

600

Prosent

ase

peningk

atan

omset

IKM dan

Usaha

Mikro



Pembi

naan

dan

Pelatih

an

keterampilan

kerja

bagi

tenaga

kerja dan

masya

rakat

Jumlah

peserta

pelatiha

n

ketram

pilan

Ora

ng

0 3

5

0

814.7

02.00

0

2

4

5

706.7

02.00

0

4

0

0

411.

435.

200

4

0

0

356.

721.

600

4

0

0

356.

721.

600

Fasilit

asi

promo

si bagi usaha

mandi

ri

masya

rakat

Jumlah

IKM

dan

Usaha Mikro

yang

mengik

uti

pameran

IKM

dan

Usa

ha Mikr

o

0 0

-

4

0

431.5

08.50

0

1

0

0

345.

286.

400

1

0

0

400.

000.

000

1

0

0

400.

000.

000



Progra

m

Penge

mban

gan

Koperasi

dan

Usaha

Mikro

Pening

katan

SHU

Kopera

si

% 0 0

-

1

0

367.

331.

150

1

0

444.

000.

000

1

0

444.

000.

000

1

0

744.

000.

000

Pening

katan Volume

Usaha

Kopera

si

% 0 0 3

0

3

0

3

0

3

0

Pening

katan

Wirausaha

Baru

% 0 0 2 2 2 2

Prosent

ase

kopera

si yang melaks

anakan

RAT

% 0 0 4

0

4

3

4

7

5

0



Pembi

naan

kelem

bagaa

n dan

pengawasan

kopera

si dan

Usaha

Mikro

Jumlah

peserta

pelatiha

n

kelemb

agaan dan

pengaw

asan

koperas

i

Pese

rta

0 0

-

4

0

271.0

00.00

0

3

6

0

44.0

00.0

00

3

6

0

100.

000.

000

3

6

0

224.

000.

000

Jumlah penilaia

n

kesehat

an

koperas

i

Koperas

i

0 0 12

0

35

0

35

0

35

0

Jumlah peserta

peringa

tan

Hari

Koperasi

Orang

0 0 0 30

0

0

30

0

0

30

0

0

Jumlah

koperas

i baru

Kop

eras

i

0 0 0 5 5 5



Jumlah

aparat

pembin

a

koperas

i yang mengik

uti

diklat

Ora

ng

0 0 0 1

0

1

0

1

0

Jumlah

koperas

i dan usaha

mikro

berpres

tasi

Kop

eras

i dan

UM

0 0 0 5 5 5



Fasilit

asi

pembi

ayaan

kopera

si dan usaha

mikro

Jumlah

koperas

i dan

usaha

mikro

yang mendap

atkan

pelatiha

n

pembiayaan

dan

pengem

bangan

koperas

i dan usaha

mikro

Kop

eras

i

dan

UM

0 0

-

0

71.33

1.150

2

4

0

20.0

00.0

00

2

4

0

100.

000.

000

2

4

0

220.

000.

000

Jumlah

Koperas

i dan

Usaha Mikro

yang

mendap

atkan

akses

permodalan

Kop

eras

i

dan UM

0 0 0 2

0

2

0

2

0



Jumlah

koperas

i dan

usaha

mikro

yang mendap

atkan

progra

m

pembiayaan

Kop

eras

i

dan

UM

0 0 0 4

7

5

1

7

0

1

7

0

Jumlah

data

Usaha

Mikro

Usa

ha

Mikr

o

0 0 0 1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Jumlah

lembaga BLUD

Koperas

i dan

Usaha

Mikro yang

terbent

uk

Lem

baga

0 0 0 0 0 1



Pembi

naan

Usaha

Koper

asi

dan Usaha

Mikro

Jumlah

peserta

pelatiha

n

pembin

aan usaha

koperas

i dan

usaha

mikro

Kop

eras

i

dan

UM

0 0

-

1

2

0

25.00

0.000

3

0

0

150.

000.

000

3

0

0

200.

000.

000

3

0

0

200.

000.

000

Peningkatan

Kapasi

tas

Koper

asi

dan Usaha

Kecil

Menen

gah

Jumlah pendam

ping

koperas

i dan

Usaha

Mikro

Orang

0 0 -

0 -

2 230.

000.

000

2 44.0

00.0

00

2 100.

000.

000



Jumlah

peserta

pelatiha

n

peningk

atan kapasit

as

koperas

i dan

usaha mikro

Pese

rta

0 0

-

0

-

1

4

0

1

4

0

1

4

0

Meningka

tnya

Aku

ntab

ilita

s Kine

rja

dan

Kual

itas Pela

yana

n

Publ

ik

Prosentase

pelaya

nan

admini

strasi

perkantoran,

kepega

waian,

perenc

anaan dan

pelapor

an

SKPD



Progra

m

Pelaya

nan

Admin

istrasi Perka

ntora

n

Prosent

ase

admini

strasi

perkan

toran sesuai

SOP

% 80 8

0

1.03

6.82

8.71

7

8

0

1.09

6.45

0.68

1

8

2

932.

130.

000

8

5

####

####

####

#

8

5

1.23

2.13

0.00

0

Penye

diaan

jasa surat

menyu

rat

Jumlah

pengelo

laan surat

menyur

at

Sur

at

390

0

4

0

00

2.000

.000

0

-

0

-

0

-

0

-

Penye

diaan

jasa

komunikasi,

sumbe

r daya

air

dan listrik

Jasa

komuni

kasi

dan listrik

yang

tersedia

Bula

n

12 1

2

93.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-



Penye

diaan

jasa

admini

strasi

keuangan

Jumlah

pegawai

dalam

tim

penata

usaha keuang

an

Ora

ng

48 4

8

179.3

55.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-

Penye

diaan

jasa

kebersihan

kantor

Jumlah

peralata

n

kebersihan

dan

jasa

kebersi

han

yang tersedia

Bula

n

12 1

2

13.41

5.000

1

2

12.50

0.000

0 0 0

Penye

diaan

jasa

perbai

kan peralat

an

kerja

Jumlah

peralata

n kerja

yang

diperbaiki

Unit 0 1

9

11.30

0.000

0 0 0 0



Penye

diaan

alat

tulis

kantor

Jumlah

alat

tulis

kantor

yang

tersedia

Bula

n

12 1

2

36.96

4.500

0 0 0 0

Penyediaan

barang

cetaka

n dan

penggandaa

n

Jumlah blangko

kantor

dan

pengga

ndaan yang

tersedia

Bulan

12 12

27.61

0.000

0 0 0 0

Penye

diaan

kompo

nen

instalasi

listrik

/pener

angan

bangunan

kantor

Alat-

alat

elektron

ik

penerangan

kantor

yang

tersedia

Pasa

r

daer

ah

2 2

3.700

.000

0 0 0 0



Penye

diaan

peralat

an dan

perlen

gkapan

kantor

Jumlah

peralata

n dan

perleng

kapan

kantor yang

diadaka

n

Unit 0 1

0

25.00

0.000

0 0 0 0

Penye

diaan

peralatan

rumah

tangga

Peralata

n

rumah tangga

yang

tersedia

Bua

h

0 6

8

1.500

.000

0 0 0 0

Penye

diaan

bahan

bacaan dan

peratu

ran

perun

dang-

undangan

Jenis

bahan

bacaan

yang tersedia

Jeni

is

0 2

39.28

0.000

0

30.00

6.000

0

35.0

00.0

00

0

35.0

00.0

00

0

35.0

00.0

00



Jumlah

penyedi

aan

iklan

dan

informasi

media

massa

Bula

n

12 1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Penye

diaan

makanan dan

minu

man

Jumlah

pegawai

dan peserta

rapat

yang

mendap

atkan

makanan dan

minum

an

Ora

ng

0 1

2

0

112.8

32.000

1

2

0

156.7

20.000

1

2

0

160.

000.000

1

2

0

160.

000.000

1

2

0

160.

000.000

Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsul

tasi ke

luar

daerah

Jumlah

perjalan

an dinas

yang

dilaksa

nakan

Kali 185 2

0

0

364.0

22.217

0 0 0 0



Penye

diaan

jasa

tenaga

admini

strasi/teknis

kegiat

an

Jumlah

tenaga

honorer

, tenaga

teknis,

dan tenaga

lainnya

yang

disedia

kan

Ora

ng

0 3

4

126.8

50.00

0

0 0 0 0

Penyediaan

jasa

surat

menyu

rat,

jasa komu

nikasi,

sumbe

r daya

air dan

listrik

Jumlah surat

menyur

at yang

dikelola

Surat

4500

0 50

0

0

106.9

10.00

0

50

0

0

200.

000.

000

50

0

0

280.

000.

000

50

0

0

400.

000.

000



Jasa

komuni

kasi

dan

sumber

daya listrik

yang

tersedia

disemu

a kantor,

gedung

dan

fasilitas

umum

lainnya dalam

naunga

n Dinas

edit

Bula

n

12 0 - 1

2

- 1

2

- 1

2

- 1

2

-



Penye

diaan

jasa

perbai

kan

peralatan dan

perlen

gkapa

n

kantor dan

rumah

tangga

Jumlah

peralata

n,

perleng

kapan

kantor dan

rumah

tangga

yang

diperbaiki

Unit 19 0 - 1

0

5.700

.000

2

0

10.0

00.0

00

2

0

5.00

0.00

0

2

0

5.00

0.00

0

Penyediaan

jasa

admini

strasi

keuan

gan dan

teknis

kegiat

an

Jumlah pegawai

sebagai

tim

penata

usaha

dan tenaga

teknis

lain

Orang

0 0 - 30

379.3

72.95

0

30

277.

130.

000

30

320.

000.

000

30

320.

000.

000



Penye

diaan

alat

tulis

kantor

, barang

cetaka

n dan

pengg

andaan

Jumlah

alat

tulis

kantor

yang

tersedia

Bula

n

12 0 - 1

2

58.17

7.741

1

2

50.0

00.0

00

1

2

50.0

00.0

00

1

2

50.0

00.0

00

Penye

diaan

peralat

an dan

perlen

gkapan

kantor

dan

rumah

tangga

Jumlah

peralata

n dan

perleng

kapan

kantor yang

diadaka

n

Unit 0 0 - 1

9

40.41

8.850

1

0

10.0

00.0

00

5

10.0

00.0

00

5

10.0

00.0

00



Rapat-

rapat

koordi

nasi

dalam

daerah dan

rapat-

rapat

koordi

nasi dan

konsul

tasi

keluar

daerah

Jumlah

perjalan

an

dinas

yang

dilaksanakan

Kali 0 0 - 2

0

0

306.6

45.14

0

2

0

0

190.

000.

000

2

0

0

222.

130.

000

2

0

0

252.

130.

000

Progra

m Penin

gkata

n

Saran

a dan Prasar

ana

Apara

tur

Prosent

ase sarana

dan

prasara

na

kantor yang

layak

fungsi

% 0 8

0

207.652.

283

8

0

84.600.0

00

8

0

230.000.

000

8

0

330.000.

000

8

0

430.000.

000



penga

daan

Kenda

raan

dinas/

operasional

Jumlah

kendar

aan

dinas/o

perasio

nal yang

diadaka

n

Unit 0 0 - 0 - 2 - 2

170.

000.

000

2

170.

000.

000

Penga

daan

mebeleur

Jumlah

mebele

ur yang diadaka

n

Unit 0 0 - 0 - 0 - 5

10.0

00.000

5

10.0

00.000

Pemeli

haraa

n

rutin/berkal

a

gedun

g

kantor

Jumlah

gedung

kantor

yang dilakuk

an

pemelih

araan

Ged

ung

0 2

146.9

79.00

0

0

-

0

-

0

-

0 -



Pemeli

haraa

n

rutin/

berkal

a kenda

raan

dinas/

operas

ional

Jumlah

kendar

aan

dinas/o

perasio

nal yang

dilakuk

an

pemelih

araan

Unit 0 4

58.67

3.283

0

-

0

-

0

-

0

-

Pemeliharaa

n

rutin/

berkal

a

mebeleur

Jumlah mebele

ur yang

dilakuk

an

pemelih

araan

Unit 0 2 2.000

.000

0 -

0 -

0 -

0 -



Pemeli

haraa

n

rutin/

berkal

a kenda

raan

dinas/

operas

ional dan

sarana

prasar

ana

aparat

ur

Jumlah

kendar

aan

dinas/o

perasio

nal yang

dilakuk

an

pemelih

araan

Unit 4 0

-

4

84.60

0.000

5

230.

000.

000

5

150.

000.

000

5

250.

000.

000

Jumlah sarana/

prasara

na

kantor

yang dilakuk

an

pemelih

araan

Unit 0 0 -

0 -

4 4 4



Progra

m

Penin

gkata

n

Kapasitas

Sumb

er

Daya

Aparatur

Prosent

ase

pegawa

i yang

mengik

uti diklat/

bimtek

% 0 2

15.4

03.0

00

5

64.0

77.4

50

5

-

5

-

5

-

Pendid

ikan

dan

pelatih

an

formal

Jumlah

pegawai

yang

mengik

uti

diklat/bimtek

Ora

ng

0 2

15.40

3.000

5

64.07

7.450

5

-

5

-

5

Sosialisasi

peratu

ran

perun

dang-

undangan

Jumlah pegawai

yang

mengik

uti

sosialis

asi peratur

an

Pegawai

0 0 -

0 -

0 -

10

0

-

0 -



Progra

m

Penin

gkata

n

Pengemban

gan

Siste

m

Pelaporan

Capai

an

Kinerj

a dan

Keuangan

Prosent

ase

laporan

yang

diseles

aikan tepat

waktu

% 0 8

0

25.6

95.0

00

8

0

2.31

1.02

0

8

0

4.65

0.00

0

8

0

14.6

50.0

00

8

0

14.6

50.0

00

Penyu

sunan

lapora

n

capaian

kinerja

dan

ikhtisa

r

realisasi

Jumlah

LKJ

dan

dokume

n SAKIP yang

disusun

edit

indikat

or

Dok

ume

n

0 1

5

8.870

.000

1

5

910.3

40

1

5

1.50

0.00

0

1

5

8.00

0.00

0

1

5

8.00

0.00

0



kinerja

SKPD

Penyusunan

pelapo

ran

keuan

gan

semesteran

Jumlah laporan

semeste

ran

yang

disusun

Laporan

0 2 5.690

.000

0 -

0 -

0 -

0 -

penyu

sunan

pelapo

ran

keuangan

akhir

tahun

Jumlah

laporan

keuang

an

akhir tahun

yang

disusun

Lap

oran

0 1

5.360

.000

0

-

0

-

0

-

0

-



Penyu

sunan

Renstr

a dan

Renja

SKPD

Jumlah

dokume

n

perenca

naan

yang disusun

/direviu

Doku

men

0 2

5.775

.000

2

740.6

80

2

2.00

0.00

0

2

5.00

0.00

0

2

5.00

0.00

0

Penyu

sunan

pelapo

ran keuan

gan

semest

eran

dan

keuangan

akhir

tahun

Jumlah

laporan

keuang

an yang disusun

edit

indikat

or

lapo

ran

0 0

-

3

660.0

00

3

1.15

0.00

0

3

1.65

0.00

0

3

1.65

0.00

0



Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan


Prosent

ase

Pening

katan

nilai

perdagangan

Program

Perlin

dunga

n

Konsu

men dan

Penga

mana

n

Perdaganga

n

Prosentase

Penuru

nan

Pengad

uan

Masyarakat

Akan

Barang

Pokok

dan Strateg

is

% 0 20

55.0

00.0

00

0 -

0 -

0 -

0 -



Pening

katan

penga

wasan

pereda

ran barang

dan

jasa

Jumlah

barang

tidak

layak

pakai/k

onsumsi yang

ditemu

kan di

pasaran

Bua

h

0 5

30.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-

Opera

sionalisasi

dan

penge

mbang

an

UPT kemetr

ologia

n

daerah

Jumlah

UTTP yang

ditera

ulang

UTT

P

0 2

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Monito

ring dan

Sosiali

sasi

Pemak

aian

LPG

Jumlah

peserta sosialis

asi

Ora

ng

0 5

0

25.000.000

0 0

-

0

-

0

-



Progra

m

Penin

gkata

n

Efisiensi

Perda

ganga

n

Dalam Negeri

Prosent

ase

pasar

dalam

kondisi

baik

% 0 7

0

17.4

94.8

87.0

00

0

-

0

-

0

-

0

-

Prosent

ase

capaian

PAD

pasar

daerah

% 1

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

Pengembang

an

pasar

dan

distribusi

barang

/prod

uk

Jumlah pasar

daerah

yang

direvital

isasi edit

indikat

or

Pasar

daer

ah

0 8 17.30

2.187

.000

0 -

0 -

0 -

0 -



Pencip

taan

pelaya

nan

cepat,

tepat, murah

dan

muda

h

Jumlah

softwar

e

databas

e

pedagang yang

dibuat

Soft

war

e

0 1

55.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-

Pelaksanaan

operas

ional

pengel

olaan

pasar

Prosentase

pemenu

han

kebutu

han

karcis retribus

i pasar

% 0 10

0

137.7

00.00

0

0 -

0 -

0 -

0 -

Progra

m

Pembi

naan Pedag

ang

Kaki

Lima

dan

Asongan

Jumlah

lokasi

penata

an PKL dan

Asonga

n

Lok

asi

0 1

8

657.

626.

300

0

-

0

-

0

-

0

-



Kegiat

an

penata

an

tempat

berusaha

bagi

pedag

ang

kakilima

dan

asong

an

Jumlah

kawasa

n PKL

dan

asonga

n yang dibangu

n

Kaw

asa

n

0 1

641.0

00.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-

Kegiat

an

penataan

tempat

berusa

ha

bagi pedag

ang

pasar

daerah

Jumlah

pedaga

ng pasar/d

isekitar

pasar

yang

ditata

Ped

aga

ng

0 5

0

0

16.62

6.300

0

-

0

-

0

-

0

-



Progra

m

Penga

wasan

Tata

Niaga Pupuk

dan

Pestis

ida

Prosent

ase

penuru

nan

pengad

uan masyar

akat

akan

brang

pokok dan

strategi

s

% 0 2

0

25.0

00.0

00

0

-

0

-

0

-

0

-

Sosiali

sasi

dan

Pengawasan

Pupuk

Bersu

bsidi

dan Pestisi

da

Jumlah

peserta

sosialisasi

Ora

ng

0 3

0

25.00

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-



Progra

m

Penye

lengga

raan

Promosi

Dagan

g

Prosent

ase

pening

katan

omset

usaha IKM

dan

Usaha

Mikro

% 0 1

0

242.

000.

000

0

-

0

-

0

-

0

-

Promo

si Dagan

g

Produ

k

Unggu

lan Daera

h

Tingka

t Lokal

Jumlah

IKM dan

Usaha

Mikro

yang

mengik

uti pamera

n

IKM

dan UK

M

0 2

0

109.460.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-



Promo

si

Dagan

g

Produ

k Unggu

lan

Daera

h

Tingkat

Nasion

al

Jumlah

IKM

dan

Usaha

Mikro

yang mengik

uti

pamera

n

IKM

dan

KUK

M

0 5

132.5

40.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-

Progra

m

Revita

lisasi Pusat

Perda

ganga

n

Prosent

ase

pasar

dalam kondisi

baik

% 0 0

1.34

3.84

0.000

8

5

16.3

14.3

50.000

8

5

####

####

####

#

9

0

####

####

####

#

9

5

4.30

0.33

8.000



Renov

asi

gedun

g dan

bangu

nan sarana

prasar

ana

perdag

angan (Pasar,

Kios,

Los,

dll)

Jumlah

pasar

yang

dilakuk

an

renovasi/pemel

iharaan

Pasa

r

daer

ah

2

381.8

40.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-

Kegiat

an

Revitalisasi

Pasar

Jumlah

pasar

yang direvital

isasi

edit

indikat

or

Pasa

r

daerah

0 0

962.0

00.000

5

16.31

4.350.000

2

1.60

0.000.00

0

0

1.00

0.000.00

0

0

1.00

0.000.00

0

Jumlah pasar

yang

direnov

asi

Pasar

daer

ah

0 0 0 5 8 8



Revital

isasi

Pasar

Rakyat

Jumlah

pasar

yang

direvital

isasi

Pasa

r

Dae

rah

0 0 0 2

2.70

0.33

8.00

0

2

3.30

0.33

8.00

0

2

3.30

0.33

8.00

0

Program

Pembe

rantas

an

Baran

g Kena

Cukai

Ilegal

Prosentase

penuru

nan

pengad

uan

masyarakat

akan

barang

pokok

dan strategi

s

% 0 20

70.0

00.0

00

20

96.4

91.5

00

20

37.9

80.4

00

20

37.9

80.4

00

20

50.9

80.4

00



Pengu

mpula

n

inform

asi

hasil temba

kau

yang

tidak

dilekati pita

cukai

di

pereda

ran

atau tempat

penjua

lan

eceran

Jumlah

temuan

rokok

tanpa

cukai/il

egal dipasar

an

Mer

k

0 4

70.00

0.000

3

96.49

1.500

2

37.9

80.4

00

1

37.9

80.4

00

0

50.9

80.4

00

Progra

m Penge

mban

gan

dan

Pengel

olaan Pasar

Prosent

ase capaian

PAD

pasar

daerah

% 0 0 - 1

00

524.020.

000

1

00

346.100.

000

1

00

446.100.

000

1

00

546.100.

000



Pemeli

haraa

n dan

Kebers

ihan

Pasar

Jumlah

tenaga

kebersi

han

untuk

pasar daerah

Ora

ng

0 0 2

5

231.2

20.00

0

2

6

187.

000.

000

5

2

100.

000.

000

5

2

100.

000.

000

Pening

katan

Keterti

ban

dan Keama

nan

Pasar

Jumlah

pedaga

ng

pasar

yang ditertib

kan

Ped

aga

ng

0 0

-

2

2

7

1

42.80

0.000

2

7

5

5

40.0

00.0

00

2

7

0

0

100.

000.

000

0

140.

000.

000

Jumlah

tenaga

keaman

an pasar

yang

tersedia

Ora

ng

0

-

Opera

sional

Pengelolaan

Pasar

Prosent

ase

pemenuhan

kebutu

han

karcis

retribus

% 0 0 1

0

0

250.0

00.000

1

0

0

119.

100.000

1

0

0

246.

100.000

1

0

0

306.

100.000



i pasar

Program

Penin

gkata

n dan

Penge

mbangan

Perda

ganga

n

Peningkatan

omset

usaha

IKM

dan

Usaha Mikro

% 0 0 10

739.

150.

440

10

120.

857.

920

10

170.

857.

920

10

270.

857.

920

Prosent

ase penuru

nan

pengad

uan

masyar

akat akan

barang

pokok

dan

% 0 2

0

2

0

2

0

2

0



strategi

s

Promosi

produ

k

unggul

an

daerah

Jumlah IKM

dan

Usaha

Mikro

yang

mengikuti

pamera

n

IKM dan

KUK

M

0 0 -

20

182.0

00.00

0

3 50.0

00.0

00

2 20.0

00.0

00

2 20.0

00.0

00

Pening

katan

sistem dan

jaringa

n

inform

asi

perdagangan

Juml2a

h IKM

dan Usaha

Mikro

yang

mengik

uti misi

dagang

IKM

dan

KUKM

0 0

-

5

50.00

0.000

2

40.8

57.920

0

20.0

00.000

0

20.0

00.000



Monito

ring

dan

evalua

si

dibidang

perdag

angan

Jumlah

toko

yang

terdapa

t

barang rusak

Bua

h

0 0

-

5

68.00

0.000

3

30.0

00.0

00

0

25.0

00.0

00

0

25.0

00.0

00

Jumlah

pangkal

an LPG yang

melang

gar

aturan

Pan

gkal

an

0

-

0 3 0 0

Jumlah

gudang

yang dilakuk

an

pendata

an

Gud

ang

0

-

0 4 0 0

Penata

an tempat

berusa

ha

bagi

PKL

Jumlah

kawasan PKL

dan

asonga

n yang

dibangu

Kaw

asan

0 0

-

1

439.150.44

0

0

-

0

-

0

-



dan

asong

an

n

Peningkatan

dan

penge

mbang

an

sarana perdag

angan

Jumlah gudang

yang

dilakuk

an

pendata

an

Gudang

0 0 -

0 -

0 -

8 30.0

00.0

00

10

75.0

00.0

00

Jumlah

pengus

aha

minuman

beralko

hol

yang

dilakuk

an pembin

aan

Pen

gus

aha

-

0

-

0

-

4 8



Pening

katan

dan

penge

mbang

an perdag

angan

dalam

negeri

dan luar

negeri

Jumlah

IKM

dan

Usaha

Mikro

yang mengik

uti

pamera

n

IKM

dan

KUK

M

3

5

50.0

00.0

00

4

0

100.

000.

000

Jumlah

pelaku

usaha

yang

mengikuti

pasar

malam

Pela

ku

usa

ha

4

0

0

4

0

0

Jumlah

IKM

dan Usaha

Mikro

yang

mengik

uti misi

dagang

IKM

dan

Usaha

Mikr

o

4 4



Jumlah

data

pelaku

usaha

Dat

a

5

0

0

5

0

0

Jumlah

IKM

dan UKM

yang

mengik

uti

pasar lelang

IKM

dan

UKM

5 5

Jumlah

peserta

sosialis

asi

pengem

bangan eksport

dan

import

Ora

ng

3

0

3

0

Jumlah

peserta

sosialisasi

peratur

an

pelaku

usaha

Ora

ng

3

0

3

0



Penga

daan,

penyal

uran

dan

pengawasan

perdag

angan

Jumlah

toko

yang

terdapa

t

barang rusak

Tok

o

0 0

-

0

-

0

-

2

25.8

57.9

20

0

30.8

57.9

20

Jumlah pangkal

an LPG

yang

melang

gar

aturan

Pangkal

an

0 0 -

0 -

0 -

2 0

Jumlah kios

pengece

r pupuk

yang

melanggar

aturan

Kios 0 0 -

0 -

0 -

2 0

Jumlah

data

PKL

PKL 0 0

-

0

-

0

-

7

0

0

7

0

0



Jumlah

kawasa

n PKL

yang

dibangu

n

Kaw

asa

n

0 0

-

0

-

0

-

1 1

Jumlah PKL

yang

mendap

atkan

permodalan

usaha

PKL 0 0 -

0 -

0 -

50

80

Jumlah

peralata

n

display

kebutuhan

bahan

pokok

Unit 0 0

-

0

-

0

-

6 0

Progra

m

Kemetrologi

an

Prosent

ase

penurunan

pengad

uan

masyar

akat

% 0 0

-

2

0

107.

000.000

2

0

####

####

#####

2

0

####

####

#####

2

0

1.28

6.792.18

0



akan

barang

pokok

dan

strategi

s

Operasionali

sasi

dan

penge

mbang

an UPT

Kemet

rologia

n

Daerah

Jumlah peserta

sosialis

asi

kemetro

logian

Orang

0 0 0 107.0

00.00

0

0 25.0

00.0

00

40

0

500.

000.

000

50

0

500.

000.

000

Jumlah

UTTP

yang

ditera

ulang

edit indikat

or

UTT

P

0 0 0 0 5

0

0

1

0

0

0



Jumlah

petugas

kemetro

logian

yang

mengikuti

diklat

Ora

ng

0 0 0 0 3 4

Jumlah

kendar

aan

operasional

kemetro

logian

yang

dilakuk

an perawat

an

Unit 0 0 0 0 6 6



Penye

diaan

sarana

dalam

mendu

kung pembe

ntuka

n Unit

Metrol

ogi Legal

Jumlah

sarana

dan

prasara

na

kemetrologian

daerah

yang

dibangu

n / diadaka

n

Unit 0 0 0 2

1

1.26

1.79

2.18

0

3

786.

792.

180

4

786.

792.

180

Meni

ngka

tnya

pert

umbuhan

Indu

stri

Keci

l dan Men

enga

h di

Kab

upat

en Pono

Pertum

buhan

IKM



rogo

Progra

m

Pembinaan

Indust

ri

Prosent

ase

peningkatan

omset

usaha

IKM

% 0 0 1

0

60.0

00.000

1

0

50.0

00.000

1

0

50.0

00.000

1

0

60.0

00.000



Fasilit

asi

kepem

ilikan

hak

atas kekay

aan

intelek

tual

bagi Indust

ri Kecil

Menen

gah

Jumlah

IKM

yang

terfasili

tasi

dalam HAKI

IKM 0 0 1

5

60.00

0.000

0

-

0

-

0

-



Pembi

naan

dan

Pening

katan

Kapasaitas

Sumbe

r Daya

Manus

ia Pada

Usaha

Indust

ri

Hasil

Tembakau

Skala

Kecil

Jumlah

peserta

pelatiha

n

pembin

aan

Ora

ng

0 0

-

0

-

3

5

50.0

00.0

00

3

5

50.0

00.0

00

4

0

60.0

00.0

00

Progra

m

Pengemban

gan

Indust

ri

Kecil

dan Mene

Prosent

ase

peningkatan

omset

usaha

IKM

% 0 1

0

380.

941.000

1

0

377.

852.400

1

0

207.

500.000

1

0

307.

500.000

1

0

607.

500.000



ngah

Fasilit

asi

bagi

IKM

terhadap

peman

faatan

sumbe

r daya

Jumlah

fasilitas

i

sertifika

si produk

makana

n dan

minum

an

Jum

lah

fasil

itasi

sertifika

si

prod

uk

mak

anan

dan

min

uma

n

0 1

0

0

81.90

6.000

0

-

0

-

0

-

0

-



Penyu

sunan

kebija

kan

indust

ri terkait

dan

indust

ri

penunjang

IKM

Jumlah

motif

batik

yang

ditetap

kan sebagai

batik

khas

ponorog

o

Moti

f

0 4

73.09

1.000

0

-

0

-

0

-

0

-

Pembe

rian

kemud

ahan

izin usaha

IKM

Jumlah

rekome

ndasi

IUI

Rek

ome

nda

si

0 2

5

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Penge

mbang

an

indust

ri

potensial

daerah

Jumlah

IKM

yang

mengik

uti

pameran

IKM 0 1

0

146.6

64.00

0

0

-

0

-

0

-

0

-



Pembi

naan

dan

penge

mbang

an IKM

dalam

memp

erkuat

jaringan

klaster

indust

ri di

UPT

Industri

Keripi

k

Kabup

aten Ponoro

go

Jumlah

peserta

pelatiha

n di

sentra

IKM

IKM 0 3

0

79.28

0.000

0

-

0

-

0

-

0

-



Pembi

naan

dan

penge

mbang

an Indust

ri

Hasil

Pertan

ian dan

Kehut

anan

Jumlah

peserta

pelatiha

n

industri

hasil pertani

an dan

kehuta

nan

IKM 0 0

-

5

0

240.0

26.00

0

3

0

48.0

00.0

00

3

0

70.0

00.0

00

3

0

150.

000.

000

Jumlah

produk

makana

n dan minum

an yang

tersertif

ikasi

edit

Prod

uk

0 0

-

6

5

6

5

1

0

0

1

2

0

Jumlah

rekome

ndasi

Ijin

Usaha Industri

Rek

ome

nda

si

0 0

-

0 3

5

3

5

4

0



Pembi

naan

dan

Penge

mbang

an Indust

ri

Kimia

dan

Bahan Bangu

nan

Jumlah

peserta

pelatiha

n

industri

kimia dan

bahan

bangun

an

IKM 0 0

-

7

0

48.94

0.200

5

0

70.0

00.0

00

5

0

50.0

00.0

00

5

0

150.

000.

000

Pembi

naan

dan

Penge

mbangan

Indust

ri

Logam

, Rekay

asa

Mesin,

Elektr

o dan

Aneka Usaha

Jumlah

peserta

pelatiha

n

industri logam,

rekayas

a

mesin,

elektro dan

aneka

usaha

IKM 0 0

-

6

0

88.88

6.200

6

0

89.5

00.0

00

6

0

187.

500.

000

6

0

307.

500.

000



Progra

m

Penge

mban

gan

Lingkungan

Indust

ri

Kecil

Prosent

ase

pening

katan

sentra

IKM

% 0 5

10.8

87.0

59.0

00

5

-

0

-

0

-

0

-

Pemba

ngunan dan

penge

mbang

an

lingku

ngan indust

ri

Jumlah

gedung sentra

IKM

yang

dibangu

n

Unit 0 3

10.887.059

.000

0

-

0

-

0

-

0

-

Jumlah

peralata

n

sentra IKM

yang

diadaka

n

Pak

et

0 1 0

-

0

-

0

-

0

-



Progra

m

Penge

mban

gan

Lingkungan

Indust

ri

- - - 0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Pemba

nguna

n dan Penge

mbang

an

Lingku

ngan

Industri

Jumlah

gedung

sentra IKM

yang

dibangu

n

Unit 0 0 6

25.38

0.680.100

0

-

0

-

0

-

Jumlah

peralata

n

sentra

IKM yang

diadaka

n

Unit 0 0



Revital

isasi

Sentra

Indust

ri

Jumlah

gedung

sentra

yang

direvital

isasi

Unit 0 0

-

1

606.4

36.00

0

0

-

0

-

0

-

Jumlah peralata

n

sentra

IKM

yang

diadakan

Paket

0 0 -

1 -

0 -

0 -

0 -



BAB VII

KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam

rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas


memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam

RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Misi 2, “Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih

berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta

bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui

investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan

pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian

daerah” bertujuan untuk

1. Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan

Usaha Mikro; dan

2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seprti tersaji

pada tabel TC 28 berikut ini :



Tabel 7.1 (TC 28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO

Indikator

Kondisi kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada akhir perio

de RPJM

D

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Prosentase Koperasi Aktif

85,64% - 87,50% 88,00% 88,75% 89,75% 91,00%

2

Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

13,01% - - 20,00% 22,50% 25,00% 27,50%

3

Prosentase Peningkatan Omset Usaha Mikro

- - 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 11,00%

4

Prosentase Peningkatan Nilai Perdagangan

- - 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 12,50%

5

Prosentase Pertumbuhan IKM

- - - 0,25% 0,25% 0,25% 1,00

%



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas


Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun

2016-2021 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

serta Kebijakan, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk

Program, Kegiatan beserta Pagu Anggaran Indikatif. Dokumen ini

disusun sebagai acuan dasar bagi penyusunan serta pelaksanaan

program dan kegiatan untuk urusan koperasi dan Usaha Mikro,

perdagangan, dan perindustrian sebagaimana kewenangan Dinas


selama 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya Reviu RENSTRA ini

juga dijadikan dasar dalam penilaian kinerja yang telah ditetapkan

dan kemudian akan dilakukan evaluasi secara berkala

sebagaimana ketentuan atau aturan yang berlaku.

Implementasi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam Reviu RENSTRA Dinas


Tahun 2016-2021, akan mewujudkan 5 (Lima) Sasaran Strategis

yaitu (1) Meningkatnya kualitas koperasi pertumbuhan Usaha

Mikro di Kabupaten Ponorogo, (2) Meningkatnya nilai

perdagangan; dan (3). Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil

dan Menengah di Kabupaten Ponorogo.

Namun demikian harus disadari bersama, bahwa seluruh

cita-cita yang diinginkan dan telah tertuang dalam dokumen Reviu



RENSTRA ini, hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan

kerjasama yang baik antar elemen masyarakat di Kabupaten

Ponorogo, baik Eksekutif, Legislatif, Lembaga Swadaya

Masyarakat, maupun Masyarakat, sesuai kapasitas, tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Tentu bukan

sesuatu yang mustahil jika Kabupaten Ponorogo mampu

memberikan kontribusi dalam rangka tercapainya Pembangunan

Nasional melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal serta

manajemen penyelesaian atas permasalahan yang ada dilapangan

yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan guna

penyempurnaan Reviu RENSTRA 2016-2021 Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Kabupaten

Ponorogo Tahun 2019, maka akan dilakukan reviu kembali

sebagaimana mestinya atas dokumen dimaksud.

LAMPIRAN

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp

1. I. Meningkatkan

potensi dan

daya saing

sektor

Koperasi dan

Usaha Mikro

I. Meningkatnya

kualitas

koperasi dan

pertumbuhan

Usaha Mikro di

Kabupaten

Ponorogo

I. Prosentase

koperasi aktif

I. Program penciptaan iklim

usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif

Prosentase

peningkatan omset

usaha mikro

% 0 5 150.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

II. Prosentase

Peningkatan

Volume Usaha

Koperasi

1. Perencanaan, koordinasi, dan

pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Jumlah pendamping

Usaha Mikro yang

tersedia

Orang 0 5 150.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

III Prosentase

Peningkatan

Omset Usaha

Mikro

II. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Peningkatan SHU

Koperasi

% 0 10 74.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

1. Pelatihan manajemen

pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah koperasi

peserta pelatihan

Sistem Pengendalian

Intern (SPI)

Koperasi 0 210 74.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

III. Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Peningkatan omset

usaha mikro

% 0 1 203.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

Peningkatan SHU

Koperasi

% 0 10 0 - 0 - 0 - 0 - -

1. Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan

permodalan

Jumlah peserta rapat

dan seminar

pembentukan BLUD

KUKM

Orang 0 60 50.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

2. Koordinasi penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Jumlah proposal

pengajuan bantuan dari

ormas, pokmas,

kelompok usaha dan

badan usaha lain dari

masyarakat yang

terverifikasi

Buah 0 5 30.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

3. Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah

bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah peserta

pelatihan administrasi

keuangan usaha simpan

pinjam

Koperasi 0 54 50.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

4. Peningkatan jaringan

kerjasama antar lembaga

Jumlah IKM dan Usaha

Mikro yang mengikuti

pameran

IKM dan

Usaha Mikro

0 15 73.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - -

5. Pengembangan Sarana

Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

Jumlah usaha mikro

yang mengikuti

pelatihan pemasaran

online

Usaha Mikro 78 75.000.000

IV. Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Prosentase

peningkatan SHU

Koperasi

% 0 10 136.000.000

1. Pembinaan, pengawasan, dan

perhargaan koperasi

berprestasi

Jumlah koperasi yang

dilakukan penilaian

kesehatan

Koperasi 0 40 88.000.000

2. Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

Jumlah peserta

peringatan Hari

Koperasi

Kecamatan 0 21 48.600.000

V. Program Peningkatan

Kualitas Bahan Baku

Prosentase

peningkatan omset

usaha mikro

% 0 5 210.000.000

1. Pembinaan dan fasilitasi

pembentukan dan/atau

pengesahan badan hukum

kelompok petani tembakau

Jumlah kelompok yang

diberikan badan hukum

Kelompok 0 3 210.000.000

VI. Program Pemberdayaan

Skala Mikro

Prosentase

peningkatan omset

Usaha Mikro

% 0 5 -

Target Kinerja Sasaran Pada TahunKondisi

kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/ KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcame)Satuan

Kondisi

kerja

awal

tahun

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

1. Pelatihan Administrasi Usaha

Mikro

Jumlah peserta

pelatihan

Orang 0 0 -

VII. Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Prosentase peningkatan

wirausaha baru

% 0 5 814.702.000 5 1.138.210.500 5 756.721.600 5 756.721.600 5 756.721.600

Prosentase peningkatan

omset IKM dan Usaha

Mikro

1. Pembinaan dan Pelatihan

keterampilan kerja bagi

tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah peserta

pelatihan ketrampilan

Orang 0 350 814.702.000 245 706.702.000 400 411.435.200 400 356.721.600 400 356.721.600

2. Fasilitasi promosi bagi usaha

mandiri masyarakat



pameran

IKM dan

Usaha Mikro

0 0 - 40 431.508.500 100 345.286.400 100 400.000.000 100 400.000.000

VIII. Program Pengembangan

Koperasi dan Usaha Mikro

Peningkatan SHU

Koperasi

% 0 0 - 10 367.331.150 10 444.000.000 10 444.000.000 10 744.000.000

Peningkatan Volume

Usaha Koperasi

% 0 0 30 30 30 30

Peningkatan

Wirausaha Baru

% 0 0 2 2 2 2

Prosentase koperasi

yang melaksanakan

RAT

% 0 0 40 43 47 50

1. Pembinaan kelembagaan dan

pengawasan koperasi dan

Usaha Mikro

Jumlah peserta

pelatihan kelembagaan

dan pengawasan

koperasi

Peserta 0 0 - 40 271.000.000 360 44.000.000 360 100.000.000 360 224.000.000

Jumlah penilaian

kesehatan koperasi

Koperasi 0 0 120 350 350 350

Jumlah peserta

peringatan Hari

Koperasi

Orang 0 0 0 3000 3000 3000

Jumlah koperasi baru Koperasi 0 0 0 5 5 5

Jumlah aparat pembina

koperasi yang mengikuti

diklat

Orang 0 0 0 10 10 10

Jumlah koperasi dan

usaha mikro berprestasi

Koperasi dan

UM

0 0 0 5 5 5

2. Fasilitasi pembiayaan

koperasi dan usaha mikro

Jumlah koperasi dan

usaha mikro yang

mendapatkan pelatihan

pembiayaan dan

pengembangan koperasi

dan usaha mikro

Koperasi dan

UM

0 0 - 0 71.331.150 240 20.000.000 240 100.000.000 240 220.000.000

Jumlah Koperasi dan

Usaha Mikro yang

mendapatkan akses

permodalan

Koperasi dan

UM

0 0 0 20 20 20

Jumlah koperasi dan

usaha mikro yang

mendapatkan program

pembiayaan

Koperasi dan

UM

0 0 0 475 170 170

Jumlah data Usaha

Mikro

Usaha Mikro 0 0 0 10000 10000 10000

Jumlah lembaga BLUD

Koperasi dan Usaha

Mikro yang terbentuk

Lembaga 0 0 0 0 0 1

3. Pembinaan Usaha Koperasi

dan Usaha Mikro

Jumlah peserta

pelatihan pembinaan

usaha koperasi dan

usaha mikro

Koperasi dan

UM

0 0 - 120 25.000.000 300 150.000.000 300 200.000.000 300 200.000.000

4. Peningkatan Kapasitas

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Jumlah pendamping

koperasi dan Usaha

Mikro

Orang 0 0 - 0 - 2 230.000.000 2 44.000.000 2 100.000.000

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

Jumlah peserta

pelatihan peningkatan

kapasitas koperasi dan

usaha mikro

Peserta 0 0 - 0 - 140 140 140

II. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dan

Kualitas

Pelayanan

Publik

I. I. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase

administrasi

perkantoran sesuai

SOP

% 80 80 1.036.828.717 80 1.096.450.681 82 932.130.000 85 1.082.130.000 85 1.232.130.000

1. Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah pengelolaan

surat menyurat

Surat 3900 4000 2.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi dan

listrik yang tersedia

Bulan 12 12 93.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

3. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah pegawai dalam

tim penatausaha

keuangan

Orang 48 48 179.355.000 0 - 0 - 0 - 0 -

4. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah peralatan

kebersihan dan jasa

kebersihan yang

tersedia

Bulan 12 12 13.415.000 12 12.500.000 0 0 0

5. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki

Unit 0 19 11.300.000 0 0 0 0

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

Bulan 12 12 36.964.500 0 0 0 0

6. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah blangko kantor

dan penggandaan yang

tersedia

Bulan 12 12 27.610.000 0 0 0 0

7. Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Alat-alat elektronik

penerangan kantor yang

tersedia

Pasar daerah 2 2 3.700.000 0 0 0 0

8. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang diadakan

Unit 0 10 25.000.000 0 0 0 0

9. Penyediaan peralatan rumah

tangga

Peralatan rumah tangga

yang tersedia

Buah 0 68 1.500.000 0 0 0 0

10. Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jenis bahan bacaan

yang tersedia

Jeniis 0 2 39.280.000 0 30.006.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000

Jumlah penyediaan

iklan dan informasi

media massa

Bulan 12 12 12 12 12 12

11. Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah pegawai dan

peserta rapat yang

mendapatkan makanan

dan minuman

Orang 0 120 112.832.000 120 156.720.000 120 160.000.000 120 160.000.000 120 160.000.000

12. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan

dinas yang dilaksanakan

Kali 185 200 364.022.217 0 0 0 0

13. Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis kegiatan

Jumlah tenaga honorer,

tenaga teknis, dan

tenaga lainnya yang

disediakan

Orang 0 34 126.850.000 0 0 0 0

14. Penyediaan jasa surat

menyurat, jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah surat menyurat

yang dikelola

Surat 4500 0 5000 106.910.000 5000 200.000.000 5000 280.000.000 5000 400.000.000

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran,

kepegawaian,

perencanaan

dan pelaporan

SKPD

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

Jasa komunikasi dan

sumber daya listrik yang

tersedia disemua

kantor, gedung dan

fasilitas umum lainnya

dalam naungan Dinas

edit

Bulan 12 0 - 12 - 12 - 12 - 12 -

15. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan dan perlengkapan

kantor dan rumah tangga

Jumlah peralatan,

perlengkapan kantor

dan rumah tangga yang

diperbaiki

Unit 19 0 - 10 5.700.000 20 10.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000

16. Penyediaan jasa administrasi

keuangan dan teknis kegiatan

Jumlah pegawai sebagai

tim penatausaha dan

tenaga teknis lain

Orang 0 0 - 30 379.372.950 30 277.130.000 30 320.000.000 30 320.000.000

17. Penyediaan alat tulis kantor,

barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

Bulan 12 0 - 12 58.177.741 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000

18. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor dan

rumah tangga

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang diadakan

Unit 0 0 - 19 40.418.850 10 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000

19. Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah dan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Jumlah perjalanan

dinas yang dilaksanakan

Kali 0 0 - 200 306.645.140 200 190.000.000 200 222.130.000 200 252.130.000

II. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase sarana dan

prasarana kantor yang

layak fungsi

% 0 80 207.652.283 80 84.600.000 80 230.000.000 80 330.000.000 80 430.000.000

1. pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

diadakan

Unit 0 0 - 0 - 2 - 2 170.000.000 2 170.000.000

2. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

diadakan

Unit 0 0 - 0 - 0 - 5 10.000.000 5 10.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang dilakukan

pemeliharaan

Gedung 0 2 146.979.000 0 - 0 - 0 - 0 -


kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan


dilakukan pemeliharaan

Unit 0 4 58.673.283 0 - 0 - 0 - 0 -


mebeleur

Jumlah mebeleur yang


Unit 0 2 2.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -


kendaraan dinas/operasional

dan sarana prasarana

aparatur

Jumlah kendaraan



Unit 4 0 - 4 84.600.000 5 230.000.000 5 150.000.000 5 250.000.000

Jumlah

sarana/prasarana

kantor yang dilakukan

pemeliharaan

Unit 0 0 - 0 - 4 4 4

III. Program Peningkatan

Disiplin dan

Pengembangan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Prosentase pegawai

yang mengikuti

diklat/bimtek

% 0 2 15.403.000 5 64.077.450 5 - 5 5.950.000 5 -

1. Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat/bimtek

Orang 0 2 15.403.000 5 64.077.450 5 - 5 5.050.000 5

2. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah pegawai yang

mengikuti sosialisasi

peraturan

Pegawai 0 0 - 0 - 0 - 100 - 0 -

3. Pengadaan pakaian kerja

lapangan/pakaian kerja

khusus

Jumlah pakaian kerja

lapangan (satpam) yang

diadakan

stel 0 3 900.000

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

IV. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Prosentase laporan

yang diselesaikan

tepat waktu

% 0 80 25.695.000 80 2.311.020 80 4.650.000 80 14.650.000 80 14.650.000

1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah LKJ dan

dokumen SAKIP yang

disusun edit indikator

Dokumen 0 15 8.870.000 15 910.340 15 1.500.000 15 8.000.000 15 8.000.000

2. Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan

semesteran yang

disusun

Laporan 0 2 5.690.000 0 - 0 - 0 - 0 -

3. penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan


yang disusun

Laporan 0 1 5.360.000 0 - 0 - 0 - 0 -

4. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun/direviu

Dokumen 0 2 5.775.000 2 740.680 2 2.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000

5. Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran dan


Jumlah laporan

keuangan yang disusun

edit indikator

laporan 0 0 - 3 660.000 3 1.150.000 3 1.650.000 3 1.650.000

2. I. Meningkatkan

Pertumbuhan

Industri dan

Perdagangan

I. Meningkatnya

nilai

perdagangan

I. Prosentase

Peningkatan

nilai

perdagangan

I. Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Prosentase

Penurunan Pengaduan

Masyarakat Akan

Barang Pokok dan

Strategis

% 0 20 55.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

1. Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

Jumlah barang tidak

layak pakai/konsumsi

yang ditemukan di

pasaran

Buah 0 5 30.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Jumlah UTTP yang

ditera ulang

UTTP 0 20 - 0 - 0 - 0 - 0 -

3. Monitoring dan Sosialisasi

Pemakaian LPG

Jumlah peserta

sosialisasi

Orang 0 50 25.000.000 0 0 - 0 - 0 -

II. Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Prosentase pasar

dalam kondisi baik

% 0 70 17.494.887.000 0 - 0 - 0 - 0 -

Prosentase capaian PAD

pasar daerah

% 100 0 - 0 - 0 - 0 -

1. Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

Jumlah pasar daerah

yang direvitalisasi edit

indikator

Pasar daerah 0 8 17.302.187.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

Jumlah software

database pedagang yang

dibuat

Software 0 1 55.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

3. Pelaksanaan operasional

pengelolaan pasar

Prosentase pemenuhan

kebutuhan karcis

retribusi pasar

% 0 100 137.700.000 0 - 0 - 0 - 0 -

III. Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Jumlah lokasi

penataan PKL dan

Asongan

Lokasi 0 18 657.626.300 0 - 0 - 0 - 0 -

1. Kegiatan penataan tempat

berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan

Jumlah kawasan PKL

dan asongan yang

dibangun

Kawasan 0 1 641.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Kegiatan penataan tempat

berusaha bagi pedagang pasar

daerah

Jumlah pedagang

pasar/disekitar pasar

yang ditata

Pedagang 0 500 16.626.300 0 - 0 - 0 - 0 -

IV. Program Pengawasan Tata

Niaga Pupuk dan Pestisida

Prosentase

penurunan pengaduan

masyarakat akan

brang pokok dan

strategis

% 0 20 25.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

1. Sosialisasi dan Pengawasan

Pupuk Bersubsidi dan

Pestisida

Jumlah peserta

sosialisasi

Orang 0 30 25.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

V. Program Penyelenggaraan

Promosi Dagang

Prosentase

peningkatan omset

usaha IKM dan Usaha

Mikro

% 0 10 242.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

1. Promosi Dagang Produk

Unggulan Daerah Tingkat

Lokal



pameran

IKM dan UKM 0 20 109.460.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Promosi Dagang Produk

Unggulan Daerah Tingkat

Nasional



pameran

IKM dan

KUKM

0 5 132.540.000 0 - 0 - 0 - 0 -

VI. Program Revitalisasi Pusat

Perdagangan

Prosentase pasar

dalam kondisi baik

% 0 0 1.343.840.000 85 16.314.350.000 85 4.300.338.000 90 4.300.338.000 95 4.300.338.000

1. Renovasi gedung dan

bangunan sarana prasarana

perdagangan (Pasar, Kios,

Los, dll)

Jumlah pasar yang

dilakukan

renovasi/pemeliharaan

Pasar daerah 2 381.840.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Kegiatan Revitalisasi Pasar Jumlah pasar yang

direvitalisasi edit

indikator

Pasar daerah 0 0 962.000.000 5 16.314.350.000 2 1.600.000.000 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000

Jumlah pasar yang

direnovasi

Pasar daerah 0 0 0 5 8 8

3. Revitalisasi Pasar Rakyat Jumlah pasar yang

direvitalisasi

Pasar Daerah 0 0 0 2 2.700.338.000 2 3.300.338.000 2 3.300.338.000

VII. Program Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal

Prosentase

penurunan pengaduan

masyarakat akan

barang pokok dan

strategis

% 0 20 70.000.000 20 96.491.500 20 37.980.400 20 37.980.400 20 50.980.400

1. Pengumpulan informasi hasil

tembakau yang tidak dilekati

pita cukai di peredaran atau

tempat penjualan eceran

Jumlah temuan rokok

tanpa cukai/ilegal

dipasaran

Merk 0 4 70.000.000 3 96.491.500 2 37.980.400 1 37.980.400 0 50.980.400

VIII. Program Pengembangan

dan Pengelolaan Pasar

Prosentase capaian

PAD pasar daerah

% 0 0 - 100 524.020.000 100 346.100.000 100 446.100.000 100 546.100.000

1. Pemeliharaan dan

Kebersihan Pasar

Jumlah tenaga

kebersihan untuk pasar

daerah

Orang 0 0 25 231.220.000 26 187.000.000 52 100.000.000 52 100.000.000

2. Peningkatan Ketertiban dan

Keamanan Pasar

Jumlah pedagang pasar

yang ditertibkan

Pedagang 0 0 - 2271 42.800.000 2755 40.000.000 2700 100.000.000 0 140.000.000

Jumlah tenaga

keamanan pasar yang

tersedia

Orang 0 -

3. Operasional Pengelolaan

Pasar

Prosentase pemenuhan

kebutuhan karcis

retribusi pasar

% 0 0 100 250.000.000 100 119.100.000 100 246.100.000 100 306.100.000

IX. Program Peningkatan dan

Pengembangan

Perdagangan

Peningkatan omset

usaha IKM dan Usaha

Mikro

% 0 0 10 739.150.440 10 120.857.920 10 170.857.920 10 270.857.920

Prosentase

penurunan pengaduan

masyarakat akan

barang pokok dan

strategis

% 0 20 20 20 20

1. Promosi produk unggulan

daerah



pameran

IKM dan

KUKM

0 0 - 20 182.000.000 3 50.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000

2. Peningkatan sistem dan

jaringan informasi

perdagangan

Juml2ah IKM dan

Usaha Mikro yang

mengikuti misi dagang

IKM dan

KUKM

0 0 - 5 50.000.000 2 40.857.920 0 20.000.000 0 20.000.000

3. Monitoring dan evaluasi

dibidang perdagangan

Jumlah toko yang

terdapat barang rusak

Buah 0 0 - 5 68.000.000 3 30.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000

Jumlah pangkalan LPG

yang melanggar aturan

Pangkalan 0 - 0 3 0 0

Jumlah gudang yang

dilakukan pendataan

Gudang 0 - 0 4 0 0

4. Penataan tempat berusaha

bagi PKL dan asongan

Jumlah kawasan PKL

dan asongan yang

dibangun

Kawasan 0 0 - 1 439.150.440 0 - 0 - 0 -

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

5. Peningkatan dan

pengembangan sarana

perdagangan

Jumlah gudang yang

dilakukan pendataan

Gudang 0 0 - 0 - 0 - 8 30.000.000 10 75.000.000

Jumlah pengusaha

minuman beralkohol

yang dilakukan

pembinaan

Pengusaha - 0 - 0 - 4 8

6. Peningkatan dan

pengembangan perdagangan

dalam negeri dan luar negeri



pameran

IKM dan

KUKM

35 50.000.000 40 100.000.000

Jumlah pelaku usaha

yang mengikuti pasar

malam

Pelaku usaha 400 400



misi dagang

IKM dan

Usaha Mikro

4 4

Jumlah data pelaku

usaha

Data 500 500

Jumlah IKM dan UKM

yang mengikuti pasar

lelang

IKM dan UKM 5 5

Jumlah peserta

sosialisasi

pengembangan eksport

dan import

Orang 30 30

Jumlah peserta

sosialisasi peraturan

pelaku usaha

Orang 30 30

7. Pengadaan, penyaluran dan

pengawasan perdagangan

Jumlah toko yang

terdapat barang rusak

Toko 0 0 - 0 - 0 - 2 25.857.920 0 30.857.920

Jumlah pangkalan LPG

yang melanggar aturan

Pangkalan 0 0 - 0 - 0 - 2 0

Jumlah kios pengecer

pupuk yang melanggar

aturan

Kios 0 0 - 0 - 0 - 2 0

Jumlah data PKL PKL 0 0 - 0 - 0 - 700 700

Jumlah kawasan PKL

yang dibangun

Kawasan 0 0 - 0 - 0 - 1 1

Jumlah PKL yang

mendapatkan

permodalan usaha

PKL 0 0 - 0 - 0 - 50 80

Jumlah peralatan

display kebutuhan

bahan pokok

Unit 0 0 - 0 - 0 - 6 0

X. Program Kemetrologian Prosentase

penurunan pengaduan

masyarakat akan

barang pokok dan

strategis

% 0 0 - 20 107.000.000 20 1.286.792.180 20 1.286.792.180 20 1.286.792.180

1. Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

Jumlah peserta

sosialisasi

kemetrologian

Orang 0 0 0 107.000.000 0 25.000.000 400 500.000.000 500 500.000.000

Jumlah UTTP yang

ditera ulang edit

indikator

UTTP 0 0 0 0 500 1000

Jumlah petugas

kemetrologian yang

mengikuti diklat

Orang 0 0 0 0 3 4

Jumlah kendaraan

operasional

kemetrologian yang

dilakukan perawatan

Unit 0 0 0 0 6 6

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

2. Penyediaan sarana dalam

mendukung pembentukan

Unit Metrologi Legal

Jumlah sarana dan

prasarana

kemetrologian daerah

yang dibangun /

diadakan

Unit 0 0 0 21 1.261.792.180 3 786.792.180 4 786.792.180

II. Meningkatnya

pertumbuhan

Industri Kecil

dan Menengah

di Kabupaten

Ponorogo

I. Pertumbuhan

IKM

I. Program Pembinaan

Industri

Prosentase

peningkatan omset

usaha IKM

% 0 0 10 60.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 60.000.000

1. Fasilitasi kepemilikan hak

atas kekayaan intelektual

bagi Industri Kecil Menengah

Jumlah IKM yang

terfasilitasi dalam HAKI

IKM 0 0 15 60.000.000 0 - 0 - 0 -

2. Pembinaan dan Peningkatan

Kapasaitas Sumber Daya

Manusia Pada Usaha Industri

Hasil Tembakau Skala Kecil

Jumlah peserta

pelatihan pembinaan

Orang 0 0 - 0 - 35 50.000.000 35 50.000.000 40 60.000.000

II. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Prosentase

peningkatan omset

usaha IKM

% 0 10 380.941.000 10 377.852.400 10 207.500.000 10 307.500.000 10 607.500.000

1. Fasilitasi bagi IKM terhadap

pemanfaatan sumber daya

Jumlah fasilitasi

sertifikasi produk

makanan dan minuman

Jumlah

fasilitasi

sertifikasi

produk

makanan dan

minuman

0 100 81.906.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2. Penyusunan kebijakan

industri terkait dan industri

penunjang IKM

Jumlah motif batik yang

ditetapkan sebagai batik

khas ponorogo

Motif 0 4 73.091.000 0 - 0 - 0 - 0 -

3. Pemberian kemudahan izin

usaha IKM

Jumlah rekomendasi

IUI

Rekomendasi 0 25 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4. Pengembangan industri

potensial daerah

Jumlah IKM yang

mengikuti pameran

IKM 0 10 146.664.000 0 - 0 - 0 - 0 -

5. Pembinaan dan

pengembangan IKM dalam

memperkuat jaringan klaster

industri di UPT Industri

Keripik Kabupaten Ponorogo

Jumlah peserta

pelatihan di sentra IKM

IKM 0 30 79.280.000 0 - 0 - 0 - 0 -

6. Pembinaan dan

pengembangan Industri Hasil

Pertanian dan Kehutanan

Jumlah peserta

pelatihan industri hasil

pertanian dan

kehutanan

IKM 0 0 - 50 240.026.000 30 48.000.000 30 70.000.000 30 150.000.000

Jumlah produk

makanan dan minuman

yang tersertifikasi edit

Produk 0 0 - 65 65 100 120

Jumlah rekomendasi

Ijin Usaha Industri

Rekomendasi 0 0 - 0 35 35 40

7. Pembinaan dan

Pengembangan Industri

Kimia dan Bahan Bangunan

Jumlah peserta

pelatihan industri kimia

dan bahan bangunan

IKM 0 0 - 70 48.940.200 50 70.000.000 50 50.000.000 50 150.000.000

8. Pembinaan dan

Pengembangan Industri

Logam, Rekayasa Mesin,

Elektro dan Aneka Usaha

Jumlah peserta

pelatihan industri

logam, rekayasa mesin,

elektro dan aneka

usaha

IKM 0 0 - 60 88.886.200 60 89.500.000 60 187.500.000 60 307.500.000

III. Program Pengembangan

Lingkungan Industri Kecil

Prosentase

peningkatan sentra

IKM

% 0 5 10.887.059.000 5 - 0 - 0 - 0 -

1. Pembangunan dan

pengembangan lingkungan

industri

Jumlah gedung sentra

IKM yang dibangun

Unit 0 3 10.887.059.000 0 - 0 - 0 - 0 -

2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp


kerja

akhir

tahun

Unit Kerja

Penanggung

jawab



Kondisi

kerja

awal

tahun

Jumlah peralatan

sentra IKM yang

Paket 0 1 0 - 0 - 0 - 0 -

IV. Program Pengembangan

Lingkungan Industri

- - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1. Pembangunan dan

Pengembangan Lingkungan

Industri

Jumlah gedung sentra

IKM yang dibangun

Unit 0 0 6 25.380.680.100 0 - 0 - 0 -

Jumlah peralatan

sentra IKM yang

diadakan

Unit 0 0

2. Revitalisasi Sentra Industri Jumlah gedung sentra

yang direvitalisasi

Unit 0 0 - 1 606.436.000 0 - 0 - 0 -

Jumlah peralatan

sentra IKM yang

diadakan

Paket 0 0 - 1 - 0 - 0 - 0 -

indakop.ponorogo.go.id€¦ · dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro kabupaten ponorogo reviu...

Documents