dinas kesehatan · 2020. 4. 30. · adapun tujuan yang akan dicapai untuk kinerja satker 149013...

LAPORAN KINERJA

SATUAN KERJA 149013 PROGRAM

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391

e-mail : [email protected]

Laporan Kinerja Satker 149013

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 201

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia

Kinerja Satker 149013

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 201

Laporan Kinerja Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 201

pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu laporan kinerja

merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Satker 149013

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2019, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun

pembangunan kesehatan periode 2015

meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pelaksanaan Progr

inovasi dan terobosan, namun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, atas nama

Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dan Alat Kesehatan,

penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di periode

berikutnya.

149013


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia

149013 Program Kefarmasian dan Alat Kese

efarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 dapat diselesaikan.

inerja Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 201


a merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai wujud transparansi

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satker 149013

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu laporan kinerja


Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun

pembangunan kesehatan periode 2015-2019. Program ini didesain untuk mencapai sasaran


Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 201


149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

sehatan, kami berterima kasih atas saran dan masukan perbaikan bagi


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia-Nya Laporan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal

dapat diselesaikan.


Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 disusun sebagai bentuk


merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai wujud transparansi

149013 Program Kefarmasian dan Alat



, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun ke-empat dalam

2019. Program ini didesain untuk mencapai sasaran


am Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 memiliki berbagai


149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

berterima kasih atas saran dan masukan perbaikan bagi


Palangka Raya, 27 April 2020

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Kuasa Pengguna Anggaran

dr.Suyuti Syamsul, MPPM NIP.19680807 200003 1 006

i

Nya Laporan

eral


disusun sebagai bentuk

merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai wujud transparansi

Program Kefarmasian dan Alat



dalam

2019. Program ini didesain untuk mencapai sasaran

memiliki berbagai


Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

berterima kasih atas saran dan masukan perbaikan bagi




ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 disusun sebagai wujud


Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga, Tata Kelola Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kefarmasian;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga, Tata Kelola Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kefarmasian;

3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Produksi dan

Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,

Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Tata Kelola

Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kefarmasian;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Produksi dan Distribusi Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengawasan Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Tata Kelola Perbekalan Kesehatan

dan Pelayanan Kefarmasian;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengawasan Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Tata Kelola Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan

Kefarmasian;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan RI.



iii

Adapun tujuan yang akan dicapai untuk kinerja Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar.

b. Persentase Penggunaan Obat Rasional.

2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

a. Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin di Puskesmas.

b. Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar.

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

a. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif).

b. Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam

negeri.

4. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT).

a. Jumlah Alkes yang diproduksi didalam negeri (kumulatif)

b. Persentase penilaian pre market tepat waktu sesuai GOOD eview Pactise.

5. Peningkatan Pengawasann Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT).

a. Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat.

b. Persentase sarana produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik

(GMP/SPAKB).

Tercapaianya indikator Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada

tahun ke-empat Renstra 2015-2019 tersebut menjadi penting sebagai modal dalam pencapaian

target ditahun-tahun berikutnya. Untuk itu diperlukan kerja keras seluruh komponen,

pendayagunaan sumber daya yang optimal dan diperlukan penguatan terutama dalam

perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat

kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satker 149013 Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 didukung

oleh anggaran DIPA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.601.735.000,- (Satu Miliar Enam

Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi keuangan tahun 2019

sebesar Rp. 1.568.071.724,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh

Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 97,90%.

I. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab

kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang

pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



iv

pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Hal

ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada

pengelolaan obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi

pelayanan obat dan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien

(patient oriented).

a) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai

standar.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefamasian dan

melindungi pasien dan masyarakat dari pengguna obat yang tidak rasional dalam rangka

keselamatan pasien (patient safety). Pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan oleh

apoteker di puskesmas saat ini juga dituntut untuk merealisasikan perubahan paradigma

pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien.

Untuk dapat merealisasikan hal tersebut apoteker sebagai penanggungjawab

pelayanan kefarmasian di puskesmas dituntut untuk memiliki kemampuan untuk dapat

memberikan pelayanan kefarmasian yang simultan dan komprehensif baik yang bersifat

manajerial yang meliputi pengelolaan Sedian Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai maupun

pelayanan farmasi klinik untuk dapat memastikan bahwa obat yang diberikan kepada

pasien telah memenuhi prinsip penggunaan obat rasional.

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019, persentase

Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar mempunyai target

sebesar 60% di tahun 2019. Meskipun telah mencapai target yang telah ditetapkan, salah

satu kendala dalam penerapan pelayanan kefarmasian sesuai standar di puskesmas adalah

sumber daya manusia dimana masih sangat terbatas terutama jumlah Apoteker dan Tenaga

Teknis Kefarmasian (TTK) yang melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Selain

itu juga belum melakukan dokumentasi kegiatannya, pelayanan kefarmasian masih belum

dianggap bermakna fokusnya hanya dalam pengelolaan obat saja serta belum optimalnya

SDM kefarmasian dalam pelayanan Farmasi Klinik serta juga dikarenakan beban kerja

dalam pengelolaan obat dan pertanggungjawaban administrasinya cukup tinggi.

Persentase puskemas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar di

Kalimantan Tengah Tahun 2019 yaitu 35% atau dengan capaian 60%.

Persentase puskemas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar :

= Puskesmas yang melaporkan X 100% Jumlah Puskesmas

b) Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan

Dasar Pemerintah

Kebijakan Penggunaan obat rasional merupakan salah satu upaya untuk memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin

keamanan, efektifitas serta harga yang terjangkau dari suatu obat yang diberikan kepada



v

masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pengobatan sendiri (Self-

medication).

Pelaku pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan harus selalu

memegang prinsip rasional yaitu selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik (evidence

based medicine) dan prinsip tepat biaya (cost-effective) serta tepat manfaat (cost-benefit)

dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil optimal.

Penggunaan obat yang rasional sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut :

(1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja obat.

(2) Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau.

(3) Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan

pasien.

(4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Penggunaan Obat Rasional (POR) merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan terlaksananya penggunaan obat secara

rasional di seluruh institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta termasuk

swamedikasi oleh masyarakat maka mutu pelayanan kesehatan yang optimal dapat

tercapai.Data yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan program penggunaan obat di

seluruh Indonesia adalah dengan menggunakan indikator.

Penetapan persentase Penggunaan Obat Rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar

Pemerintah dilakukan melalui pemantauan indikator peresepan untuk 3 (tiga) diagnosis

penyakit yaitu ISPA Non-Pneumonia, Diare Non-Spesifik dan Myalgia.

Persentase indicator kinerja POR = Jumlah persentase capaian masing-masing indicator peresepan Jumlah komponen indicator peresepan = (100-a)x100/80) + (100-b) x 100/92 + (100-c)100/99 + (100-d) 4/1.4

Keterangan :

a. Persentase Penggunaan antibiotika pada ISPA non pneumonia (angka riil)

b. Persentase Penggunaan antibiotika pada Diare Non Spesifik ( angka riil)

c. Persentase Penggunaan Injeksi pada Myalgia (angka riil).

d. Rerata Item Obat Per lembar resep X 100 % dibagi 4

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019, Persentase Penggunaan

Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah (Puskesmas) mempunyai

target sebesar 70 % pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut maka

capaian Indikator Kinerja POR tahun 2019 Kalimantan Tengah adalah sebesar 41,43%,

masih dibawah target dikarenakan masih banyak ditemukan peresepan obat yang tidak

rasional di puskesmas.

Seharusnya keberhasilan pencapaian target pelaksanaan POR ditentukan oleh beberapa hal

terutama adanya komitmen antara kepala puskesmas, dokter sebagai penulis resep,

apoteker/TTK untuk memberikan obat secara rasional kepada pasien dan tentunya ketaatan

dalam proses pelaporan tetapi di lapangan masih dijumpai penggunaan antibiotik pada



vi

ISPA Non Pneumonia, Diare Non spesifik dan pemakaian injeksi mialgia dan rerata item

obat yang belum sesuai dengan batas toleransi masing-masing indikator.

II. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

a) Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskemas

Obat dan vaksin adalah komoditi kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan

dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan barang publik

yang perlu dijamin ketersediaannya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan.

Tingkat ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota mencerminkan

tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dimana hasil pengadaan

buffer stock Kabupaten/Kota serta pengadaan obat dan perbekalan kesehatan melalui

DAK dikelola oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

dan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 salah

satunya adalah Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin. Sasarannya adalah

tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah.

Indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun

2019 yaitu Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas adalah 90%,

sedangkan capaian Kalimantan Tengah telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu

sebesar 102 %.

b. Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota Yang Melakukan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar.

Sesuai dengan rencana strategis kementrian Kesehatan Tahun 2015 – 2019

dimana salah satunya strateginya adalah meningkatnya akses, kemandirian dan mutu

sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan sasaran Puskesmas dengan ketersediaan

obat dan vaksin esensial dilakukan dengan peningkatan tata kelola obat publik dan

perbekalan kesehatan.

Keadaan Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota pada dasarnya untuk menjamin

tata kelola obat dan vaksin di Puskesmas yang pada gilirannya akses masyarakat

terhadap obat atau pelayanan kesehatan semakin luas dan mudah.

Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan

obat dan vaksin sesuai standar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 114 % target dari

Kemenkes RI adalah 75 %. Pencapaian Kalimantan Tengah sudah melebihi dari target

yang ditentukan oleh Kemenkes RI hal ini dikarenakan hampir semua Kabupaten/Kota

sudah terpenuhi sarana dan prasarana dalam pengelolaan obat walaupun masih

beberapa belum sesuai standar dan SDM pengelolaan obat di Kabupaten/Kota adalah

apoteker walaupun masih ada yang bukan apoteker penanggungjawabnya.



vii

III. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dimana perkembangan sarana

produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan belum berkembang dengan maksimal.

Kalimantan Tengah sudah belum ada sarana industri farmasi, industri alat kesehatan dan

PKRT.

Sarana distribusi yang ada di Kalimantan Tengah Tahun 2019 terdiri dari PAK

Cabang berjumlah 3 (tiga) buah dan PBF Cabang berjumlah 5 (lima) buah. Ada beberapa

PBF Pusat/Cabang yang berada di Banjarmasin, Semarang dan Surabaya untuk

memenuhi kebutuhan obat dan alkes di Kalimantan Tengah sekitar 20 buah dan secara

rutin membuat pelaporan.

IV. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT).

Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alkes dan PKRT dilaksanakan

secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu upaya yang

dilakukan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alkes dan PKRT adalah

dengan pelaksanaan sampling dan pengujian Alkes dan PKRT di tingkat Provinsi, dimana

untuk Kalimantan Tengah Sampling Alkes dan PKRT dilakukan pada 5 (Lima)

kabupaten/kota. Sampel diambil di sarana distribusi alkes yaitu rumah sakit, toko alkes,

Penyalur Alat Kesehatan, Apotek, dan swalayan.

Tahun 2019 dimana hasil pengujian terhadap 34 (dua puluh enam) jenis sampel

yang terdiri dari 12 (dua belas) jenis alat kesehatan dan 22 (dua puluh dua) jenis PKRT

dengan hasil 100%.



viii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................................................ i

Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................... viii

Bab I Pendahuluan ..................................................................................................... 9

A. Latar Belakang .......................................................................................................... 9

B. Maksud Dan Tujuan ................................................................................................... 2

C. Aspek Strategis Satker 149013 Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 ............................................................ 10

D. Sistematika ............................................................................................................... 4

Bab II Perencanaan Kinerja ...................................................................................... 13

A. Rencana Strategis ................................................................................................... 13

B. Perjanjian Kinerja .................................................................................................... 15

Bab III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... 8

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................................... 17

1. Pengukuran Kinerja ............................................................................................ 17

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................................... 19

B. Realisasi Anggaran .................................................................................................. 21

Dana Dekonsentrasi ................................................................................................. 21

C. Sumber Daya Manusia ............................................................................................. 22

Bab IV Penutup ......................................................................................................... 23



9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Kesehatan RI serta Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Eselon I Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan mempunyai tugas pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dituntut untuk melaksanakan pemerintahan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik

yang berkualitas.

Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis dan

sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat

untuk mendapat masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



10

C. ASPEK STRATEGIS SATKER 149013 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT

KESEHATAN, DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

TAHUN 2019

Pembinaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara berkelanjutan terus dilakukan

kepada stakeholder terkait. Pada Renstra Tahun 2015-2019, program yang dilakukan

merupakan suatu kesinambungan terhadap program yang dilakukan pada periode

sebelumnya. Adapun kondisi pada awal tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Penyediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin merupakan indikator kinerja kegiatan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu Persentase Ketersediaan

Obat Dan Vaksin adalah 90% di tahun 2019, dan capaian di Kalimantan Tengah telah

melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 102,00%.

2) Pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan

Sesuai dengan Indikator Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019, Persentase Rumah

Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar mempunyai

target sebesar 70 % di tahun 2019. Saat ini hanya sebagian rumah sakit pemerintah

yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sehingga kualitas dan

kesinambungan pelayanan harus terus dioptimalkan. Saat ini salah satu kendala dalam

penerapan pelayanan kefarmasian sesuai standar di rumah sakit adalah SDM dimana

masih sangat terbatas terutama Apoteker yang punya keahlian farmasi klinik.

Penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan




tercapai. Data yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan program penggunaan obat

di seluruh Indonesia adalah dengan menggunakan indikator.

Penetapan Persentase Penggunaan Obat Rasional di sarana pelayanan kesehatan

dasar Pemerintah dilakukan melalui pemantauan indikator peresepan untuk 3 Diagnosis

penyakit yaitu ISPA Non-Pneumonia, Diare Non-Spesifik dan Myalgia.

Untuk indikator penggunaan persentase antibiotika untuk ISPA Non-Pneumonia

belum baik dimana angka penggunaan antibiotik masih tinggi di puskesmas sebesar

38,52%. Namun capaian ini masih belum sesuai batas toleransinya yang sebesar 20%.

Untuk persentase antibiotika untuk Diare-Non-Spesifik batas toleransinya sebesar 8%

dan untuk Kalimantan Tengah capaiannya melebihi dari batas toleransi tersebut yaitu

24,92%. Untuk persentase injeksi pada myalgia batas toleransinya sebesar 1% dan

capaian di Kalimantan Tengah dibawah batas toleransi sebesar 0,63%.

Keberhasilan pencapaian target pelaksanaan POR ditentukan oleh beberapa hal terutama

adanya komitmen antara kepala puskesmas, dokter sebagai penulis resep, petugas

kefarmasian untuk memberikan obat secara rasional kepada pasien dan tentunya

ketaatan dalam proses pelaporan.

3) Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan tahun 2019 untuk pembinaan,

pengawasan dan pengendalian Alkes dan PKRT tersebut dilaksanakan secara berjenjang



11

di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu upaya yang dilakukan dalam

pembinaan, pengawasan dan pengendalian alkes dan PKRT tersebut adalah dengan

pelaksanaan sampling dan pengujian Alkes dan PKRT di tingkat provinsi, dimana

sampling dilakukan di Kabupaten/Kota. Sampel diambil di sarana distribusi alkes yaitu

toko alkes, Penyalur Alat Kesehatan,rumah sakit dan apotek. Sampel tahun 2019 terdiri

dari 34 jenis alkes dan PKRT.

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dimana perkembangan sarana

produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan belum berkembang dengan maksimal.

Provinsi Kalimantan Tengah belum ada sarana industri farmasi, produksi alat kesehatan

dan PKRT, yang ada hanya PAK Cabang berjumlah 3 (tiga) buah dan PBF Cabang

berjumlah 5 (lima) buah. Ada beberapa PBF Pusat/Cabang berasal dari Banjarmasin,

Semarang dan Surabaya untuk memenuhi kebutuhan obat dan alkes di Kalimantan

Tengah sekitar 20 (Dua Puluh) buah dan secara rutin membuat pelaporan e-report PBF

melalui system online.

D. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2017sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.



12

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.



13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah “Tenaga dan Sarana Kesehatan Tersertifikasi

menuju Pelayanan Kesehatan yang Bemutu”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah

melalui 3 misi pembangunan yaitu :

1. Menyediakan Obat dan Vaksin yang cukup bekesinambungan dan terjangkau.

2. Meningkatkan Sarana Kesehatan yang berkualitas dan Terakreditasi.

3. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Sertifikasi.

Salah satu strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan ketersediaan,

keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. Arah kebijakan dan

strategi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didasarkan pada arah

kebijakan dan strategi nasional yaitu meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019, Satker 229003 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari 4 (empat) program teknis

Kementerian Kesehatan RI yaitu Progam Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi

Kefarmasian, Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT), Program Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT).

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.



14

Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di

Puskesmas

77% 80% 83% 90% 90%

Persentase instalasi farmasi kab/kota yang

melakukan manajemen pengelolaan obat

dan vaksin sesuai standar.

55% 60% 65% 70% 75%

Persentase puskesmas yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai standar

40% 45% 50% 55% 60%

Persentase Penggunaan Obat Rasional

(POR) di Puskesmas

62% 64% 66% 68% 70%

Persentase produk alat kesehatan dan

PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

77% 80% 83% 86% 90%

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan

Persentase ketersediaan

obat dan vaksin di

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang menyampaikan laporan x 100%

Jumlah total seluruh puskesmas

Persentase instalasi

farmasi kab/kota yang

melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar.

Jumlah instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat x 100%

Jumlah (intalasi farmasi yang ada di kabupaten/kota

Persentase puskesmas

yang melaksanakan


Jumlah yang melaksanakan pelayanan kefamasianx 100%

Jumlah total puskesmas

Persentase Penggunaan

Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan

Kesehatan Dasar Pemerintah

Persentase indikator kinerja POR

= Jumlah persentase capaian masing-masing indicator peresepan

Jumlah komponen indicator peresepan

= (100-a)x100/80)+(100-b)x100/92 + (100-c)100/99+(100-d)4/1.4

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di

peredaran yang

Jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat x 100%

Jumlah tota sampel yang di uji



15

memenuhi syarat

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Peningkatan Ketersediaan Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan

yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

Peningkatan Pembinaan Produksi

dan Distribusi Alat Kesehatan

Meningkatnya pengendalian pra dan pasca

pemasaran alat kesehatan dan PKRT

Peningkatan Pembinaan Produksi

dan Distribusi Kefarmasian

Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal

serta mutu sarana produksi dan distribusi

kefarmasian

Dukungan Manajemen dan Tugas

Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

kefarmasian dan alat kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian

dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target ini menjadi komitmen bagi Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2019.

Perjanjian Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.



16

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Satker 149013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

Provinsi Kalimantan tengah

Sasaran Indikator Kinerja Target

2019

Meningkatnya akses dan

mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

90%

Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang

melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

75 %

Persentase Puskesmas yang melaksanakan


60 %

Persentase Penggunaan obat rasional di

puskemas

70 %

Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

90 %



17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik

dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang

akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa

indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja

dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian

masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil

guna dan berdaya guna.



18

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5

Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019

Realisasi 2019

Capaian 2019

Meningkatnya akses

dan mutu sediaan

farmasi, alat

kesehatan dan

Perbekalan

Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

Persentase ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas

90% 91,80% 102,00%

Persentase Instalasi Farmasi yang

menerapkan Aplikasi E-Logistik

obat dan BMHP

90% 80% 89%

Persentase Instalasi Farmasi yang

melakukan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin

sesuai standar

75% 86% 114%

Persentase puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar

60% 36% 60%

Persentase Penggunaan Obat

Rasional di Puskemas

70% 35% 50%

Persentase produk alat kesehatan

dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat

90% 88,23% 98,03%



19

Grafik 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

KesehatanProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu

sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

90% 90%

75%

60%

70%

90%91,80%

80%

86%

36%35%

88,23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di

Puskeemas

Persentase Instalasi Farmasi yang menerapkan Aplikasi E-Logistik obat dan BMHP

Persentase Instalasi Farmasi melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai standar

Persentase puskesmas melaksanakan yanfar sesuai

standar

Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskemas

Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat

Target

Realisasi



20

I. Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin Indikator kinerja

kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan

target indikator kinerja kegiatan tahun 2019 yaitu persentase ketersediaan obat dan

vaksin adalah 90 %, capaian yang diperoleh telah melebihi target target yang ditetapkan

yaitu sebesar 102%. Kegiatan yang mendukung pencapaian indicator meliputi beberapa

kegiatan seperti melakukan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat,

monitoring dan evaluasi obat, vaksin dan BMHP, mengadakan dan mendistribusikan

obat, vaksin dan perbekalan kesehatan.

Beberapa kendala yang dialami dalam pencapaian target adalah sebagian puskesmas

terkendala dalam laporan (akses jaringan yang terbatas terutama daerah terpencil), SDM

pengelola data tidak ada dan ketidakpatuhan dalam pembuatan laporan (tugas yang

menumpuk di puskesmas).

II. Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan indikator Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019, persentase Rumah

Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar memiliki

target sebesar 70% pada tahun 2019. Capaian saat ini masih dibawah target yang

ditetapkan yaitu sebesar 50% karena kurangnya apoteker farmasi klinik di semua rumah

sakit pemerintah sehingga pelayanan kefarmasian baik kualitas dan kesinambungan

pelayanan masih belum optimal. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 11

rangkaian/tahapan, yang bisa dilaksanakan/dipenuhi hanya 6 tahapan karena

terbatasnya ketersediaan SDM dan lebih banyak yang fokus ke manajemen pengelolaan

obat.

Penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan




tercapai. Data yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan program penggunaan obat

di seluruh Indonesia adalah dengan menggunakan indikator.

Indikator peresepan untuk 3 (tiga) diagnosis penyakit yaitu ISPA Non-Pneumonia, Diare

Non Spesifik dan Penggunaan Injeksi pada Myalgia. Untuk indikator persentase

penggunaan antibiotika untuk ISPA non-Pneumonia belum baik dimana angka

penggunaan antibiotik masih tinggi di puskesmas dimana pada tahun 20190 sebesar

38,52%. Namun capaian ini masih belum sesuai batas toleransinya yang sebesar 20%.

Untuk persentase antibiotika untuk diare non spesifik batas toleransinya sebesar 8% dan

untuk Provinsi Kalimantan Tengah capaiannya melebihi dari batas toleransi tersebut yaitu

24,92% pada tahun 2019. Untuk persentase injeksi pada myalgia batas toleransinya

sebesar 1% dan capaian di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 0,63%.



21

Keberhasilan pencapaian target pelaksanaan POR ditentukan oleh beberapa hal terutama

adanya komitmen antara kepala Puskesmas, dokter sebagai penulis resep, peran tenaga

kefarmasian untuk memberikan obat secara rasional kepada pasien, kurangnya

pemahaman, kesadaran dan kepedulia masyarakat terhadap penggunanaan antibiotik,

belum adanya sanksi/aturan mengenai larangan memberikan antibiotika tanpa resep

dokter dan tentunya ketaatan dalam proses pelaporan.

Peningkatan Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan di tahun 2019

Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alkes dan PKRT tersebut

dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah

satu upaya yang dilakukan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian alkes dan

PKRT tersebut adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan cara edukasi

gerakan masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga yang benar dengan bertujuan agar tenaga kesehatan dan masyarakat

dapat memahami cara penggunaan produk-produk alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga yang beredar luas di pasaran, sehingga tujuan dari

penggunaan produk tercapai dengan baik.

Disamping itu juga ada pelaksanaan sampling dan pengujian alkes dan PKRT di

tingkat Provinsi, dimana sampling dilakukan di 5 (lima) kabupaten/kota. Sampel diambil

di sarana distribusi alkes yaitu toko alkes, Penyalur Alat Kesehatan, rumah sakit dan

apotek. Sampel berjumlah 34 (tiga puluh empat) jenis alkes dan PKRT, yang diantaranya

12 (dua belas) jenis produk alat kesehatan dan 22 (dua puluh dua) jenis produk

perbekalan kesehatan rumah tangga. Berdasarkan hasil uji di laboratorium bahwa alat

kesehatan dan PKRT yang terdistribusi memenuhi syarat mutu.

Perkembangan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan belum

berkembang dengan maksimal. Provinsi Kalimantan Tengah belum ada sarana industri

farmasi, produksi alat kesehatan dan PKRT, yang ada hanya PAK Cabang 3 (tiga) buah,

PBF Cabang 5 (lima) buah serta PBF lintas provinsi berjumlah sekitas 20 (dua puluh)

buah.

B. REALISASI ANGGARAN

DANA DEKONSENTRASI

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Provinsi

Kalimantan Tengah tahun 2019 dianggarkan dana dekonsentrasi sebesar

Rp.1.601.735.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah). Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.568.071.724,- (Satu Miliar Lima

Ratus Enam Puluh Delapan JutaTujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat

Rupiah) atau sebesar 97.90%.



22

Tabel 6 Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Program

Kefarmasian dan Alat KesehatanProvinsi Kalimantan TengahTahun 2018

KODE

URAIAN PAGU

REALISASI S/D DESEMBER 2019 SALDO KET

PROGRAM / FISIK KEUANGAN

KEGIATAN Rp % Rp %

024 07.09 Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

325.592.000 318.645.764 100 318.645.764 97,87 6.946.236

2065 Peningkatan Tata Kelola

Oblik & Perbekalan Kesehatan

506.572.000 494.280.850 100 494.280.850 97,57 12.291.150

2067 Peningkatan Pembinaan

Produksi & Distribusi Kefarmasian

198.758.000 195.818.000 100 195.818.000 97,52 2.940.000

2068 Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Tugas Tehnis

Lainnya Pada Program

Kefarmasian dan Alkes

416.963.000 411.487.400 100 411.487.400 98,69 5.475.600

5838 Peningkatan Penilaian Alkes

& Perbekes Rumah Tangga

( PKRT )

67.570.000 65.726.060 100 65.726.060 97,27 1.843.940

5839 Peningkatan Pengawasaan Alkes & Perbekes Rumah Tangga ( PKRT )

86.280.000 82.113.650 100 82.113.650 95,17 4.166.350

J U M L A H 1.601.735.000 1.568.071.724 100 1.568.071.724 97,90 33.663.276 -

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung

tercapainya indikator kinerja. Secara teknis SDM dapat menunjang keberhasilan dalam

mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di

bidangnya.



23

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan

strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Laporan Kinerja Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai sasaran

sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berhasil melaksanakan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta telah merealisasikan target yang telah

ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Hal ini tampak pada pencapaian indikator pada

tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah

dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat

dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi

kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan

yang diperlukan.

dinas kesehatan · 2020. 4. 30. · adapun tujuan yang akan dicapai untuk kinerja satker 149013...

Documents