DILEMA-DILEMA PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTAMBANGAN(Catatan untuk diskusi terbatas)

Agus Pramusinto

1. Perekonomian berbasis pertambangan dan kesejahteraan rakyat memiliki

perdebatan yang sangat kompleks. Persoalan berada tidak hanya pada wilayah

hilir, tetapi harus ditelusuri sejak wilayah hulu, sehingga memecahkan masalah

pada wilayah hilir tanpa menyentuh wilayah hulu hanyalah usaha sia-sia.

2. Di Indonesia, menempatkan pertambangan sebagai basis perekonomian

nampaknya menimbulkan kemirisan yang luar biasa. Apa yang dicapai dari

pembangunan pertambangan sering tidak memiliki dampak kesejahteraan

masyarakat yang signifikan. Sebaliknya, banyak kasus pembangunan

pertambangan yang justru melahirkan kesengsaraan. Berbagai dampak seperti

kerusakan ekologi, pencemaran, dan kesenjangan sosial banyak mewarnai

kegiatan yang dijalankan di sekitar pertambangan.

3. Ada kecenderungan ketika ada wilayah yang secara ekonomis menguntungkan

selalu diambil oleh negara. Rakyat yang tadinya melakukan eksploitasi secara

sederhana kemudian diusir untuk ditawarkan kepada investor yang lebih besar

dengan teknologi tinggi dan menguntungkan. Penguasaan bukan hanya melarang

warga untuk mengusahakan kegiatan pertambangan, tetapi juga.pemindahan

paksa terhadap warga yang tinggal di daerah pertambangan agar bisa dilakukan

eksploitasi besar-besaran.

4. Pola-pola pemaksaan sering tidak diikuti dengan ganti rugi yang memadai. Dalam

kasus PT Arutmin, ganti rugi hanya sebesar Rp 150-Rp 1.000 per meter persegi.

Kasus pembebasan tanah yang sepihak bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi

juga menimbulkan konflik horizontal antara yang setuju dan yang melawan.

5. Pada wilayah hulu, persoalan terbesar adalah bagaimana desain sistem kontrak

yang cenderung merugikan negara/daerah yang dieksploitasi dan sebaliknya

menguntungkan perusahaan yang mengeksploitasi. Dalam buku Escaping the

Resource Curse ditunjukkan bagaimana perilaku pengusaha dalam mengelabui

agar terjadi penggelembungan cost sehingga bagi hasil yang diterima oleh negara

yang memiliki wilayah pertambangan menjadi kecil. Misalnya: pembengkakan

biaya transportasi dengan cara mengontrakkan ke anak perusahaannya; atau

menjual produk dengan harga murah ke anak perusahaannya; atau menggunakan

teknologi yang terlalu canggih dan mahal yang disuplai oleh anak perusahaannya.

6. Praktik-praktik pertambangan banyak yang melanggar ketentuan perundang-

undangan. Implikasi yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut luar biasa.

Misalnya, pelanggaran terhadap penggunaan jalan untuk pengangkutan hasil

tambang batubara. Berdasarkan ketentuan UU No 11/1967, perusahaan harus

memiliki sarana dan prasarana sendiri, termasuk di dalamnya adalah sarana jalan

untuk angkutan. Dalam pengamatan Walhi Kalimantan Selatan, setidaknya

terdapat 1.300 truk per harinya dari Banjar dan Banjarbaru. Di Kabupaten Tapin

kepadatan angkutan batubara mencapai 2.473/hari. (proposal disertasi As’ad)

7. Akibatnya dari itu adalah: kepadatan lalu-lintas melebihi batas sehingga

memunculkan banyak kecelakaan; kerusakan jalan semakin cepat sehingga

membebani anggaran negara untuk pemeliharaan; menimbulkan penyakit Infeksi

Saluran Pernapasan Atas (ISPA); dan dalam jangka menimbulkan penyakit

kanker.

8. Persoalan sosial ekonomi yang juga luput dari pemotretan adalah hilangnya

sumber-sumber kehidupan rakyat. Selama ini rakyat di daerah pertambangan

mengandalkan hidup dari kayu, rotan, damar dan lain-lain untuk kehidupan

mereka. Tetapi, dengan munculnya pertambangan, rakyat tidak lagi memiliki

sumber-sumber kehidupan. Untuk kasus Ruteng, rakyat sekitar pertambangan

kehilangan sumber mata air dari hutan yang sudah dirusak oleh pertmabngan.

Dulu mereka bisa menanam padi sebanyak 2 kali, tetapi sekarang hanya

menunggu datangnya air di waktu musim hujan.

9. Persoalan pertambangan yang dikelola secara kapitalistik menimbulkan konflik.

Pada umumnya di wilayah pertambangan terbentuk enclave baru yang nampak

seperti ”komunitas planet lain”. Kasus PT Arun di Aceh, misalnya,

menggambarkan bagaimana komunitas perusahaan yang dijaga ketat oleh tentara

dengan fasilitas pesawat sendiri dan suplai bahan makanan dari luar. Di sisi lain,

masyarakat sekitar kehidupannya sangat miskin dan tidak menikmati apa yang

dihasilkan dari daerahnya.

10. Daerah-daerah yang kaya pertambangan hanya menggantungkan

perekonomiannya pada berkah sesaat (Dutch disease). Kemudahan untuk

menghasilkan keuntungan dari pertambangan telah melupakan potensi lain yang

mereka miliki. Banyak daerah tidak menyadari bahwa berkah tersebut hanya

mampu bertahan sampai 20-25 tahun. Akan tetapi, mereka tidak menyiapkan apa

yang akan mereka lakukan setelah 25 tahun.

11. Problema ekonomi-politik pertambangan sangat rumit. Ketika warga merasa

diperlakukan tidak adil dan harus menuntut kepada negara, persoalannya tidak

sederhana. Kekuasaan yang melingkupi pengusahaan pertambangan melibatkan

banyak institusi dan juga kekuasaan yang sulit untuk ditembus. Penegakan hukum

sulit dilakukan karena aparat sendiri terlibat dalam proses pengusahaan

pertmabngan. Dalam kasus pertambangan batubara, yayasan dan koperasi yang

berada di bawah TNI juga terlibat dalam kegiatan pertambangan.